BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya 53472 Membangun Masa Depan yang Tahan Bencana Pesan Pokok 1. Indonesia rentan terhadap bencana alam yang cukup membebani sumber daya pemerintah dan masyarakat. 2. Membangun masyarakat yang lebih aman yang bersedia berinvestasi dalam kesiapan siagaan dan rehabilitasi lingkungan akan secara signifikan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap dampak bencana alam di masa depan. 3. Tantangan utamanya adalah merupakan pendekatan yang masih reaktif, dan mulai menyertakan pengelolaan risiko bencana ke dalam program-program utama pembangunan. Tindakan Utama Pemerintah harus mempertimbangkan tindakan-tindakan yang mendesak sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa aturan-aturan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang baru, disebar luaskan dan diterapkan secara menyeluruh. 2. Menyusun suatu strategi pendanaan risiko bencana yang menyeluruh dan layak secara fiskal untuk menjamin ketahanan keuangan masyarakat. 3. Menekankan pada kemampuan yang efektif dari pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta dalam tanggap darurat. 4. Investasi dalam rehabilitasi lingkungan dan penanganan pemukiman informal melalui penataan kembali kawasan pemukiman, peningkatan prasarana perkotaan serta pembukaan lapangan kerja setempat untuk mengurangi urbanisasi. Peningkatan frekuensi bencana membebani keuangan Posisi Indonesia Saat Ini publik dan ekonomi masyarakat. Data2 pemerintah menyatakan bahwa terjadi lebih dari 4.000 bencana alam Indonesia menduduki peringkat ke-12 dunia dalam di Indonesia antara tahun 2001 dan 2007 termasuk banjir risiko kematian yang diakibatkan oleh lebih dari satu (37 persen), kekeringan (24 persen), tanah longsor (11 ancaman. Indonesia terletak pada salah satu titik rawan persen), dan badai (sembilan persen). Biaya rehabilitasi bencana yang paling aktif di muka bumi, dengan sering atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, yang sebagian besar tidak memiliki asuransi, memberikan tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut beban besar pada pengeluaran publik. Sebagai contoh, analisis risiko dunia oleh Bank Dunia1, Indonesia berada tragedi tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan pada peringkat 12 dari 35 negara teratas di dunia, yang kerusakan dan kerugian senilai 4.5 trilyun Rupiah, dan menghadapi risiko korban yang tinggi dari lebih dari satu kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 adalah jenis ancaman bencana. Empat puluh persen dari 230 juta 3.5 trilyun Rupiah. Pemerintah menghabiskan anggaran jiwa penduduknya hidup pada daerah yang mengandung rekonstruksi senilai lebih dari 7 trilyun Rupiah untuk Aceh risiko sehingga kemungkinan terjadinya bencana dan Nias serta 2 trilyun Rupiah untuk Yogyakarta.3 kemanusiaan besar di masa depan sangatlah nyata. 2 Database DiBi (Data dan Informasi Bencana di Indonesia), Badan Nasinoal Penanggulangan Bencana (BNPB). http://dibi.bnpb.go.id 3 Building Back Better: Disaster Risk Reduction and The Recovery 1 Lihat Bank Dunia, Natural Disaster Hotspots, A Global Risk Opportunity. Bakri Beck, Wakil Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Analysis (Washington, DC: Disaster Risk Management Series, 2005), BNPB, Seminar Kerja APEC tentang Teknik Penilaian Kerusakan, tabel 1.2 Yogyakarta, Indonesia 3-6 Agustus 2009. 2 | BANGKITNYA INDONESIA Sebagian besar wilayah Indonesia sangat rentan juta jiwa), Medan (lebih dari dua juta jiwa) dan Bandung terhadap gempa bumi dan letusan gunung api. Sumatra (lebih dari empat juta jiwa). Pemerintah memperkirakan sendiri mengalami lebih dari 15 gempa bumi besar pada bahwa banjir tahun 2007 yang melanda Jakarta abad terakhir. Tujuh puluh dari 129 gunung berapi aktif mengakibatkan kerusakan dan hilangnya produktivitas di Indonesia Indonesia digolongkan sebagai berbahaya. senilai lebih dari $900 juta4. Menurut Departemen Antara tahun 2001 sampai 2007 saja, tercatat terjadi 26 Pekerjaan Umum (PU), banjir tahunan pada batas air letusan gunung berapi, yang sebagian besar terjadi di Bengawan Solo menyebabkan kerugian lebih dari 200 juta Jawa. Tahun 1815, lebih dari 92.000 orang meninggal dolar Amerika di tahun 2007, sama dengan seluruh alokasi saat gunung api Tambora di pantai utara Sumbawa, Nusa rehabilitasi dan rekonstruksi untuk seluruh bencana di Tenggara Barat, meletus. Tahun 1883 letusan Krakatau negeri ini untuk tahun 20085. memakan lebih dari 36.000 jiwa dan menciptakan tsunami yang mencapai Afrika Selatan. Pulau Jawa dan Sumatra Penebangan hutan dan kekeringan yang berkepanjangan pun rentan terhadap longsor karena topografinya dan memperparah dan meningkatkan terjadinya kebakaran kondisi tanahnya yang tidak stabil. hutan. Masa-masa terjadinya kebakaran hutan dan asap di Indonesia tahun 1980-an dan 1990-an merupakan Curah hujan yang tinggi di bagian barat Indonesia kasus El Niņo-Southern Oscillation (ENSO) pertama dan zona kering di beberapa provinsi bagian timur yang didokumentasikan menimbulkan kekeringan. Di cenderung menyebabkan sering terjadinya banjir dan Kalimantan Timur sendiri, hampir 3,5 juta hektar hutan kekeringan. Pada abad terakhir, banjir merupakan bencana terkena dampak kekeringan dan kebakaran. Hampir yang paling banyak menghantam Indonesia, seringkali 0,8 juta hektar hutan hujan primer terbakar, walaupun menggenangi pusat-pusat penduduk seperti Jakarta (13 dampaknya lebih tersebar di hutan sekunder dan yang telah ditebangi (terutama di sekitar area permukiman)6. Anomali iklim yang dikaitkan dengan El Niņo juga Gambar 1. Kejadian Bencana di Indonesia mengakibatkan kerusakan dan kerugian ekonomi bernilai 400 miliaran dolar di Indonesia dan di seluruh wilayah yang terkena dampaknya. 300 Tantangan Ke Depan Pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan 200 kerentanan. Jumlah populasi perkotaan Indonesia meningkat dengan pesat. Pada tahun 2008, sekurangnya 100 separuh warga negara Indonesia tinggal di perkotaan, yang populasinya juga bertambah sebesar 4,4 persen per tahun, jauh melebihi pertumbuhan populasi nasional. 0 Lebih dari 110 juta penduduk tinggal di sekitar 60 kota, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 sebagian besar terletak di dekat laut yang rentan terhadap flood drought windstorm landslide tidal wave & tsunami earthquake volcanic eruption forest fire bahaya seperti gempa bumi, banjir dan penyakit menular. Kepadatan penduduk yang tinggi serta perkembangan Sumber: DiBi-BNPB kota-kota besar yang terlalu cepat telah meningkatkan kerentanan penduduk terhadap bencana berskala besar. Gambar 2. Pengeluaran Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana 2,459 Penegakkan tata ruang dan pemeliharaan prasarana yang 2,125 kurang baik turut menambah masalah. Kapasitas pusat perkotaan yang terbatas dalam menampung penduduk Coastal Protection and Mitigation baru mengakibatkan pembentukan banyak permukiman Lava Flow Control Flood Mitigation 1,324 yang tidak terencana. Pengaturan zonasi yang lemah Prevention of land, Water, Forest Degradation Dev. of National Disaster Mgmt. System 1,019 Capacity Building of Local Gov. 892 Early Warning Spatial Planning of Hazard Zones 569 4 Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Research and Mapping Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah Jabodetabek, Badan Disaster Preparedness Total Expenditure (HK 2005) Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2007. Total Expenditure (Nominal) 5 Sumber: Pusat Penilaian Strategis Departemen Pekerjaan Umum, 2001 2002 2004 2005 2006 2007 April 2009. Sumber: Database Pencairan Keuangan, Departemen Keuangan 6 Situasi Kebakaran di Indonesia. IFFN No. 26, Januari 2002, hal. 37-45. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3 dan penegakannya yang tidak konsisten mengakibatkan legal merupakan hal penting, namun Pemerintah harus banyaknya lokasi yang memiliki ancaman yang tinggi melakukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa dijadikan sebagai tempat tinggal. Departemen Pekerjaan peraturan disebarluaskan dan dilaksanakan, dengan cara: Umum memperkirakan bahwa seperempat populasi perkotaan (sekitar 25 juta orang) tinggal di permukiman Segera mengambil langkah untuk mendidik masyarakat kumuh dan informal7. mengenai cara-cara pengurangan risiko bencana. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan untuk Kejadian yang lebih sering + peningkatan risiko + mendorong pentaatan secara sukarela atas peraturan penurunan kapasitas = dampak yang lebih besar. baru mengenai permukiman dan bangunan tempat Kondisi geologis Indonesia yang unik serta kompleksitas tinggal yang tahan bencana. permukiman penduduknya mengakibatkan terjadinya Melanjutkan upaya efektif menggabungkan penegakan bencana yang menghasilkan kerusakan lebih besar aturan secara konsisten dengan penyediaan insentif (korban jiwa, dampak ekonomi, dan lainnya). Walaupun seperti keringanan pajak atas bumi dan bangunan peristiwa alam berbahaya tidak dapat dicegah, namun serta pengeluaran izin bangunan secara otomatis tingkat keparahan akibat bencana yang ditimbulkan dapat bagi pemilik bangunan yang secara sukarela mentaati diminimalkan atau bahkan dihindari melalui kesiapsiagaan standard bangunan tahan bencana. yang lebih baik dari masyarakat, peningkatan kapasitas penanganan, dan pembangunan ketahanan yang lebih Rencanakan strategi pembiayaan risiko komprehensif besar. untuk memastikan ketahanan fiskal dan keuangan masyarakat. Anggaran Pemerintah Indonesia untuk Faktor iklim. Variabilitas dan perubahan iklim kegiatan terkait bencana meningkat sebesar empat kali memperbesar tingkat risiko. Sebagai tambahan atas antara tahun 2001 dan 2007 guna menanggapi dua peristiwa meteorologis berintensitas tinggi seperti banjir bencana besar di Aceh (2004) dan Jawa Tengah (2006). dan kekeringan, iklim juga mempengaruhi pola dan Analisis lebih lanjut oleh BAPPENAS8 mengenai alokasi hasil produksi pangan, yang menciptakan tambahan anggaran sektoral menunjukkan bahwa jumlahnya dalam ketidakpastian dalam kejadian bencana yang semakin tiga tahun terakhir bahkan telah mulai menurun kembali, memperburuk dampaknya. Walaupun terjadi peningkatan yang berarti bahwa sebagian besar pengeluaran adalah kesadaran atas perlunya mengatasi dampak keberagaman murni untuk tanggapan darurat dan upaya pemulihan dan perubahan iklim, masih diperlukan lebih banyak saja dan bukan untuk pengurangan resiko bencana. bukti tentang bentuk tanggapan dan tindakan yang perlu Analisis itu juga mencatat bahwa walaupun terdapat upaya diambil. pemantauan lebih lanjut alokasi per sektor, namun masih belum dimungkinkan untuk dapat mengetahui apakah pengurangan risiko bencana telah sepenuhnya disertakan di dalam program-program pembangunan pada umumnya. Posisi yang Diinginkan Indonesia Peraturan Pemerintah No 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang baru diterbitkan Tingkatkan implementasi kerangka kerja yang ada telah membedakan tiga golongan pendanaan: dana untuk mengurangi risiko bencana. Setelah Tsunami Aceh siaga, anggaran siap digunakan dan dana bantuan sosial tahun 2004, Indonesia menetapkan Undang-Undang baru berdasarkan hibah. mengenai Penanggulangan Bencana (Undang-Undang 24/2007) yang merangkum prinsip, pemisahan peran, Kenyataannya dampak keuangan dari bencana sebagian pengorganisasian dan implementasi sistem pengelolaan besar masih ditanggung oleh individu rumah tangga, bencana nasional, termasuk peran organisasi internasional. karena kemampuan pemerintah terbatas hanya pada Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut pemberian bantuan melalui alokasi tahunan dari anggaran melalui penerbitan serangkaian peraturan dan panduan pembangunan untuk cadangan darurat terkait bencana. bagi pelaksanaannya. Undang-Undang dan peraturan mengenai perencanaan ruang serta penataan bangunan dan Pemerintah dapat mengatasi hal ini dengan membuat permukiman juga telah direvisi dengan masuknya aspek kerangka kerja legal bagi tumbuhnya pasar asuransi risiko memitigasi risiko bencana. Pembentukan kerangka kerja bencana bagi rumah tangga. Melalui penyediaan subsidi premi bagi masyarakat miskin, dan diversifikasi alokasi 7 Menuju Pembangunan Perkotaan Bebas Kumuh 2025. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum. Pidato pembukaan yang 8 "Perencanaan dan Penganggaran Rencana Manajemen Bencana di disampaikan pada peringatan Hari Habitat Dunia 2008, Bali 30 Oktober Indonesia". Dr. Suprayoga Hadi, presentasi untuk Lokakarya Gabungan 2009. PBB/LSM/DONOR/Palang Merah, Februari 2009. 4 | BANGKITNYA INDONESIA darurat pemerintah dengan menggabungkan cadangan tahunan yang lebih kecil dengan fasilitas pendanaan Bagaimana Bank Dunia Dapat yang bisa diaktifkan jika terjadi bencana berskala besar, maka dapat ditingkatkan ketahanan fiskal dan keuangan Membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Strategi pembiayaan risiko yang komprehensif dan berorientasi ke Bank Dunia terus berupaya untuk menjadi mitra masa depan juga harus disiapkan dan diperbarui di tingkat pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun administratif yang berbeda (pusat dan daerah). ketahanan masyarakat dengan memasukan unsur pengurangan risiko bencana ke dalam sektor-sektor Berinvestasi secara lebih efektif dalam pencegahan pembangunan utama seperti infrastruktur, permukiman lokal. Investasi sistematis diperlukan untuk membangun masyarakat, rehabilitasi lingkungan dan pembiayaan risiko. kapasitas tanggap darurat dan pencegahan serta kesiapsiagaan dari pelaku setempat (pemerintah, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan sektor swasta). Dukungan yang Sedang Berjalan Bank Dunia, dengan pendanaan dari Global Facility for Pemerintah dapat mendorong upaya untuk merubah Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), sedang pendekatan reaktif saat ini berjalan melalui alokasi sumber membantu Pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi daya untuk tanggap darurat melalui kebijakan dan sistem Nasional tentang Penurunan Risiko Bencana tiga tahunan insentif serta prosedur yang memberi penghargaan atas kedepan, yang akan menyertakan upaya terprogram dan prakarsa pemerintah daerah yang berinvestasi dalam terarah bagi manajemen risiko bencana. Peningkatan penguatan kelembagaan setempat serta dalam peningkatan kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana- kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah- Pendekataanyang berlaku saat ini cenderung meningkatkan BPBD didukung melalui penciptaan sistem pelatihan, persepsi bahwa Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab dan implementasi praktis berbagai instrumen dan atas atas segala mitigasi bencana, sebuah kondisi yang tidak prosedur untuk kesiapan bencana, tanggapan darurat, dan sesuai dengan semangat desentralisasi tanggung jawab ke rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bank Dunia tingkat provinsi dan kabupaten/kota. juga membantu Pemerintah Indonesia dalam menyusun suatu kerangka kerja pengembangan sistem asuransi risiko Berinvestasi dalam rehabilitasi lingkungan dan bencana nasional. mengatasi masalah permukiman informal. Kurangnya perhatian dan investasi dalam infrastruktur dasar, serta Bank Dunia terlibat secara mendalam dalam upaya kegagalan mengatasi masalah lingkungan merupakan rehabilitasi dan pemulihan di Aceh dan Nias, dengan faktor pemberi kontribusi yang besar pada kerentanan berfokus pada rekonstruksi pasca-tsunami, pembangunan masyarakat terhadap bencana. Dampak lingkungan lembaga, dukungan analitis dan pengawasan kemajuan. hidu pertumbuhan perkotaan belum diimbangi dengan Segera setelah tsunami di bulan Desember 2004, Bank rehabilitasi yang memadai atas fungsi ekosistem yang telah Dunia memobilisasi dengan cepat tim multisektoral terubah oleh pembangunan tadi. Situasi ini diperburuk untuk membantu pemerintah dan mitra lain dalam oleh tumbuhnya secara cepat permukiman informal yang mempersiapkan penilaian kerusakan dan kerugian yang tidak aman dari ancaman bencana di kawasan perkotaan. komprehensif. Sebuah kantor dibuka di Banda Aceh, dan fasilitasnya tersedia untuk semua donor yang bekerja Pemerintah harus melakukan investasi dan upaya serius di provinsi tersebut. Bank Dunia menggerakkan kurang untuk menyelesaikan masalah permukiman informal ini lebih dari 700 juta dolar Amerika dalam komitmen dari melalui pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi 15 donor untuk mendukung Bantuan Multi-Donor terhadap pembangunan perkotaan yang mencakup (MDF) untuk Aceh dan Nias (di bawah pengelolaan peningkatan kualitas dan pengembangan kembali Bank Dunia), dan juga menggerakkan Dana Perwalian permukiman, peningkatan sistem transportasi publik yang bilateral tambahan dan melalui proyek-proyek Asosiasi lebih effisien dan penciptaan lapangan kerja setempat Pembangunan Internasional (IDA). untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Pemerintah juga harus memulai sebuah kampanye nasional untuk Pelajaran dari Aceh juga berhasil diterapkan untuk menurunkan risiko bencana yang mendorong lebih banyak rekonstruksi Yogyakarta dan Jawa Tengah, setelah terjadi investasi pada rehabilitasi lingkungan hidup, terutama gempa bumi bulan Mei 2006. Pemerintah menggunakan penataan permukiman menjadi tahan bencana, dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui program menggunakan dana publik, sektor swasta dan sumber daya perumahan dengan dukungan dari Bank Dunia. Sebagai masyarakat. tambahan atas dukungan pada koordinasi donor, sekaligus Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5 pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian, berdasarkan Pembangunan kapasitas lembaga-lembaga permintaan pemerintah, Bank Dunia juga menetapkan kebencanaan tingkat nasional dan daerah (BNPB, Multi-donor Java Reconstruction Fund ( JRF) yang BPBD dan mitra kerjanya), mencakup kemampuan mengumpulkan hibah senilai lebih dari 95 juta dolar dalam aspek pengenalan risiko dan perencanaan Amerika dari tujuh donor, terutama untuk mendukung pengelolaan risiko bencana. Hal ini akan mencakup rekonstruksi perumahan dan infrastruktur masyarakat. dukungan terhadap pembentukan lembaga Tanggal pengakhiran MDF dan JRF telah diperpanjang kebencanaan daerah dan pembangunan kapasitas dan lingkup keduanya ditingkatkan untuk mendukung pengurangan resioko bencana oleh pemerintah daerah pembangunan ekonomi serta kelembagaan yang berpusat secara umum. dan dikelola di tingkat daerah yang berkesinambungan. Mendukung strategi pembiayaan risiko yang komprehensif terkait dengan tindakan Pengurangan Risiko Bencana. Hal ini mencakup bantuan teknis Dukungan Ke Depan untuk pembangunan dan implementasi kerangka Bersamaan dengan upaya Bank Dunia dalam kerja pembiayaan risiko yang lebih komprehensif yang memperdalam kemitraannya dengan Pemerintah memberi insentif atas upaya-upaya pengurangan resiko Indonesia di bidang-bidang pembangunan utama bencana oleh masyarakat. seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, Menghubungkan Pengurangan Resiko Benana serta pembangunan perkotaan dan perdesaan, ada dengan Adaptasi Perubahan Iklim melalui peluang strategis untuk menyertakan pengurangan dukungan terhadap prakarsa uji coba, serta investasi risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim kedalam dalam tindakan adaptasi dan ketahanan iklim untuk program pembangunan dan investasi di sektor-sektor masyarakat perkotaan dan perdesaan, termasuk zonasi tersebut. Pembangunan dalam infrastruktur penyediaan mikro serta penataan permukiman dan bangunan yang air, perkotaan dan perdesaan, misalnya, dapat dilakukan berketahan iklim dan bencana. dengan tujuan untuk menyediakan permukiman dan penghidupan yang lebih nyaman, dan lebih aman serta lebih berkelanjutan sekaligus. Bank Dunia akan meningkatkan dukungannya dalam bidang-bidang berikut: Memasukan Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dalam penyusunan program pembangunan rutin dan melalui pembuatan program pemulihan pascabencana. Termasuk di dalamnya adalah menambahkan komponen Pengurangan Resiko Bencana (PRB) pada program-program yang didanai oleh sektoral dan regional, dan juga oleh Bank Dunia dan donor-donor lain. Kantor Bank Dunia Jakarta untuk informasi, silakan hubungi: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12 Mr. Iwan Gunawan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Senior Disaster Management Adviser ph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111 igunawan@worldbank.org http://www.worldbank.org/id Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusif untuk Pembangunan yang Berkelanjutan