59363 Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 Policy Brief Memahami Dinamika Conflict and Development dan Dampak Konflik di Indonesia Program Edisi III November 2010 Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Konflik Berskala Tinggi Konflik kekerasan berskala tinggi yang terjadi selama masa transisi ketika Indonesia menuju demokrasi telah dikaji secara Catatan Kebijakan ini menyajikan seksama. Akan tetapi, data tentang frekuensi, bentuk, dan dampak kekerasan selama beberapa tahun terakhir kurang tersedia bukti awal dari Studi Konflik bagi para pembuat kebijakan. Catatan Kebijakan ini menyajikan data awal dari Studi Konflik Kekerasan di Indonesia (ViCIS), yang Kekerasan di Indonesia atau dipesan oleh Bappenas, mengenai dinamika konflik di enam provinsi yang terkena dampak dari konflik berskala besar--Aceh, Violent Conflict in Indonesia Study Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat--selama periode 1998-2008. Hasilnya menunjukkan bahwa: (VICIS), sebuah kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Meluasnya konflik komunal dan separatis yang mewarnai transisi demokrasi di Indonesia kini telah dapat dikatakan Nasional (Bappenas), JRI-Research, berakhir, setelah masa puncaknya 1999-2004. Meski demikian, berbagai faktor yang memicu dan mendorong beragam Program SERASI-USAID, dan konflik tersebut belum sepenuhnya ditangani dan persoalan konflik lama kerap memicu insiden kekerasan yang baru. Program Konflik dan Pembangunan- Pada enam provinsi tersebut terdapat tingkat konflik kekerasan rutin yang tinggi--yang seringkali berupa bentrokan antar Bank Dunia. Metodologi studi telah kelompok geng (preman), demonstrasi politik yang berujung ricuh, pengeroyokan terhadap pencuri, atau pertikaian masalah dipaparkan pada publikasi berikut lahan. Dari bentuk-bentuk konflik kekerasan tersebut, sejak 2006 terjadi rata-rata 2.000 insiden konflik kekerasan per tahun ini: pada enam provinsi yang dihuni hanya 4 persen dari penduduk Indonesia. Selama 2006-2008, konflik tersebut telah menelan Patrick Barron, Sana Jaffrey, Blair korban tewas lebih dari 600 orang, 6.000 korban luka-luka, dan lebih dari 1.900 bangunan hancur. Mengingat meluasnya Palmer, dan Ashutosh Varshney kekerasan berskala besar pada masa lalu diawali oleh insiden kekerasan berskala kecil, tingginya tingkat kekerasan rutin (2009). "Understanding Violent menandai potensi eskalasi konflik. Conflict in Indonesia: A Mixed Sifat konflik kekerasan di Indonesia telah mengalami perubahan secara gradual. Bila pada periode 1999-2004, isu-isu Methods Approach (Memahami identitas melatarbelakangi kebanyakan kasus kekerasan berskala besar, kini isu moral/tersinggung yang kian mengemuka, Konflik dan Kekerasan di Indonesia: dan menyebabkan lebih dari setengah jumlah korban tewas akibat konflik pada beberapa tahun terakhir. Bentuk dari insiden Sebuah Pendekatan Metode kekerasan yang marak terjadi pun berubah. Meski kerusuhan dan bentrokan antarkelompok masih terjadi, frekuensinya Campuran)". Indonesian Social telah berkurang, dan insiden penganiayaan dan perkelahian yang paling banyak menyebabkan korban tewas pada beberapa Development Paper No. 15. Jakarta: tahun terakhir. World Bank. Respon aparat keamanan terhadap konflik kekerasan masih lemah. Hanya 7 persen konflik kekerasan yang terdata dalam Sebuah film dokumenter database selama 2005-2008 ditangani secara langsung oleh pihak militer atau kepolisian, termasuk Brimob. Konflik singkat dapat diakses pada: antarunsur atau elemen dalam tubuh militer atau kepolisian, yang sempat menghambat efektivitas penegakan hukum http://www.youtube.com/ selama periode konflik berskala tinggi, terus terjadi dan menyebabkan insiden yang mematikan. watch?v=UCngGGjxhE4 Di antara keenam provinsi tersebut di atas, Papua merupakan provinsi dengan tingkat jumlah insiden kekerasan tertinggi dan Provinsi Maluku tercatat mengalami kenaikan yang paling tajam dalam jumlah insiden kekerasan pada beberapa tahun terakhir. Di Provinsi Aceh, kekerasan separatis berakhir pada 2005, namun sebaliknya jumlah insiden terkait isu moral/ Dua seri Catatan Kebijakan tersinggung justru meningkat sejak saat itu ­ dan kekerasan pascaperjanjian damai (penandatanganan MoU) terkonsentrasi diterbitkan oleh Program Konflik pada wilayah yang merupakan pusat kekerasan sebelum MoU juga. Di keenam provinsi tersebut, tingkat, bentuk dan dan Pembangunan yang merupakan dampak konflik kekerasan sangat bervariasi antarkabupaten. Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa signifikannya faktor bagian dari Bank Dunia di Indonesia. lokal dalam mendorong terjadinya insiden kekerasan. Seri pertama, "Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Terdapat pengakuan yang kian menguat pada pemerintah dan masyarakat madani tentang perlunya sebuah perubahan Indonesia", meringkas hasil-hasil pendekatan nasional terhadap pengelolaan konflik, dari pola penanganan yang bersifat sementara (adhoc) menjadi penelitian tentang konflik. Catatan pengembangan sebuah kerangka kebijakan yang terpadu dan komprehensif dan mengadopsi pendekatan preventif. kebijakan menarik pembelajaran Beberapa inisiatif sudah mulai dilakukan untuk menyusun sebuah kerangka kebijakan tersebut, yang mencakup penyusunan untuk memahami dan mengatasi draf Strategi Besar Pencegahan dan Pengelolaan Konflik (Grand Strategy for Conflict Prevention and Management) dan konflik di negara-negara lain yang rancangan UU Pengelolaan Konflik Sosial. Temuan-temuan ViCIS memberikan penegasan bahwa inisiatif dimaksud seyogyanya berpenghasilan menengah. Seri mempertimbangkan isu dan upaya kunci berikut ini: kedua, "Mengevaluasi Program Tanggap Konflik", meringkas Pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif yang mengerucut pada faktor penyebab struktural dari konflik hasil-hasil evaluasi dan penilaian berskala besar pada masa lalu dan mengutamakan pengelolaan konflik kekerasan rutin untuk mencegah eskalasi konflik program-program konflik dan yang lebih luas. metodologi terbaik dalam mengukur Investasi pada kegiatan pemantauan konflik secara sistematis, khususnya di wilayah `panas' (hotspot), sebagai instrumen dampak program-program pendukung sistem peringatan dini. penciptaan perdamaian. Semua Upaya-upaya peningkatan kemampuan para penegak hukum agar efektif menanggulangi dan menangani kekerasan. Catatan Kebijakan tersedia di www. Penguatan mekanisme lokal dalam menyelesaikan sengketa untuk meningkatkan kohesi sosial masyarakat dan mencegah conflictand development.org. eskalasi konflik. www.conflictanddevelopment.org Investasi terus-menerus pada program pembangunan perdamaian (peace-building) di wilayah pascakonflik, dengan mengedepankan kepemimpinan lokal. Partisipasi dan keterlibatan penuh para aktor lokal dalam perumusan kerangka kebijakan nasional. Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia 1 Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 PENGANTAR Peta 1: Provinsi yang tercakup dalam Studi ViCIS Proses transisi demokrasi di Indonesia ditandai oleh serangkaian Data sudah dikumpulkan Data sedang dikumpulkan konflik kekerasan. Konflik separatis di Aceh mengalami eskalasi dan mengakibatkan ribuan korban tewas sebelum terselenggaranya perjanjian damai pada 2005, dan di Papua konflik separatis masih berlanjut dengan intensitas kekerasan rendah. Konflik etnis di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jakarta juga telah merenggut ribuan korban jiwa. Kekerasan antaragama-etnis pecah pada 1999 di Maluku dan di Maluku Utara serta pada 1998 dan 2000 di Sulawesi Tengah. Aksi-aksi teroris, meski jarang terjadi, tetap memakan korban. Selain itu, berbagai wilayah kelompok, terdapat desakan perlunya insiden kriminalitas dengan kekerasan telah terkena dampak dari konflik data baru agar penyusunan kebijakan karena akan dianalisa dalam publikasi kekerasan rutin berskala kecil akibat berpijak pada informasi yang akurat terpisah. Pertanyaan kunci yang persoalan perebutan sumber daya, dan terkini mengenai dinamika didiskusikan di bawah adalah: masalah politik, dan identitas. konflik. · Bagaimana frekuensi, bentuk, dan dampak konflik kekerasan telah Konflik berskala besar telah berakhir Catatan Kebijakan ini menyajikan mengalami perubahan selama atau setidaknya intensitasnya data awal dari sebuah database yang ini di provinsi-provinsi yang berkurang seiring dengan konsolidasi baru mengenai konflik kekerasan di sebelumnya mengalami tingkat demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia. Studi Konflik Kekerasan di kekerasan tinggi? data tentang frekuensi, bentuk, dan Indonesia (Violent Conflict in Indonesia · Wilayah-wilayah mana saja yang dampak kekerasan selama beberapa Study), disebut ViCIS, merekam saat ini terkena dampak paling tahun terakhir kurang tersedia bagi semua insiden konflik kekerasan dan besar akibat konflik kekerasan? para pembuat kebijakan. Studi-studi kriminalitas dengan kekerasan antara · Seberapa besar variasi atau kuantitatif mengenai kekerasan yang 1998 hingga 2008 sebagaimana keragaman di antara wilayah- tersedia tidak mencakup periode diberitakan di surat kabar lokal. wilayah tersebut terkait pola baru setelah 2003. Database konflik (1990- Catatan Kebijakan ini menitikberatkan konflik kekerasan? 2003) dari United Nations Support pada tren dan pola konflik kekerasan Facility for Indonesian Recovery di empat provinsi yang sebelumnya METODOLOGI (UNSFIR), yang sering digunakan pernah terkena dampak kekerasan sebagai sumber kuantitatif mengenai ViCIS bertujuan untuk mengisi eskalatif (Aceh, Sulawesi Tengah, konflik kekerasan di Indonesia, hanya kekurangan pengetahuan tentang Maluku, dan Maluku Utara) serta mencatat konflik antarkelompok. konflik kekerasan di Indonesia untuk Papua dan Papua Barat, di mana Mengingat banyaknya konflik meningkatkan pembuatan kebijakan terdapat gerakan separatis berskala kekerasan yang terjadi di Indonesia pengelolaan dan pencegahan konflik rendah yang masih berlanjut. Catatan saat ini berskala kecil, yang lebih yang didasari data. Proyek ini terdiri Kebijakan ini tidak menganalisa banyak melibatkan individu ketimbang atas tiga komponen: Kotak 1: Isu Konflik dan Bentuknya dalam Studi ViCIS Pemetaan pola konflik kekerasan. Komponen pertama mencakup Database ViCIS mencakup seluruh insiden konflik kekerasan dan kriminalitas dengan pembuatan dataset kekerasan yang kekerasan yang diberitakan oleh surat kabar lokal. Insiden tersebut dinyatakan sebagai baru untuk periode 1998-2008/9 yang konflik bila terdapat persoalan sebelum insiden tersebut terjadi, menurut beritanya. meliputi 16 provinsi, yang mencakup Jika tidak ada persoalan yang mendahuluinya, insiden tersebut akan tercatat sebagai setengah dari penduduk Indonesia. kriminalitas dalam database. Dataset ViCIS mencakup semua insiden Insiden konflik kekerasan dalam database ViCIS dikode berdasarkan isu yang dipersoalkan konflik kekerasan dan kriminalitas dan bentuk kekerasan yang terjadi. Isu konflik tidak identik dengan penyebab kekerasan, dengan kekerasan yang dilaporkan akan tetapi merupakan persoalan atau keluhan yang diberitakan sebagai dasar insidennya. lebih dari 150 surat kabar lokal (koran Insiden diberi satu atau dua tipe isu utama: sumber daya; administratif; politis; identitas; tingkat provinsi dan kabupaten). atau moral/tersinggung. Dalam setiap tipe, digunakan sub-tipe untuk memberi kategorisasi Data ini diperkuat dan dicek dengan yang lebih akurat. Sebagai contoh, kategori konflik identitas mencakup sub-tipe seperti konflik etnik, agama, geografis, dan konflik identitas gender. data dan sumber sekunder termasuk database UNSFIR, daftar insiden Untuk setiap insiden, bentuk kekerasan yang terjadi juga dinyatakan dalam kode. Bentuk- yang disusun LSM, dan studi-studi bentuk kekerasan meliputi demonstrasi, kerusuhan, pengeroyokan, penganiayaan, akademis. ViCIS menggunakan perkelahian, bentrokan antarkelompok, dan serangan teror. Tidak jarang sebuah insiden definisi konflik kekerasan yang luas, terdiri dari lebih dari satu bentuk kekerasan tersebut. 2 Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 Grafik 1: Korban Tewas Akibat Konflik--Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Kotak 2: Pemanfaatan Surat Kabar Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (1998-2008) dalam Memetakan Kekerasan 4000 Database ViCIS dibangun berdasarkan studi-studi sebelumnya yang melacak 3500 konflik kekerasan melalui surat kabar Korban Tewas Akibat Konflik lokal. 3000 · Pendekatan ini di Indonesia pada 2500 mulanya dimanfaatkan oleh UNSFIR untuk memperkirakan dampak 2000 tindak kekerasan berskala besar selama 1990 hingga 2003 dengan 1500 menggunakan surat kabar tingkat provinsi atau nasional (Varshney, Tadjoeddin, dan Panggabean 2008). 1000 · Penelitian lanjutan yang dilakukan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara 500 Timur menemukan dampak lebih 0 tinggi dari kekerasan dibandingkan yang ditemukan UNSFIR, karena 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 penelitian ini menggunakan Korban Tewas di 6 provinsi surat kabar daerah/sub-provinsi Korban Tewas - Tidak Termasuk Aceh Korban Tewas di Aceh dan mencakup konflik kekerasan berskala kecil, seperti pertikaian antarindividu (C&D 2008). mengumpulkan seluruh data konflik, untuk meminimalisir bias pelaporan · Metode ini digunakan untuk baik konflik antar individu maupun dari surat kabar tertentu. Peneliti lokal melacak pola-pola konflik kekerasan antar kelompok, yang mengakibatkan memfoto lebih dari 600.000 halaman di Aceh menyusul penandatanganan dampak fisik seperti kematian, luka, arsip surat kabar selama periode 1998- perjanjian damai Helsinki. Laporan atau kehancuran harta benda. Dengan 2008. Saat ini, database mencakup demikian, dataset ini mencakup hampir 30.000 insiden kekerasan, Pemantauan Konflik di Aceh insiden-insiden kekerasan komunal hingga menyajikan gambaran sudah dibuat secara teratur sejak berskala besar dengan dampak per kuantitatif paling komprehensif 2005 (sekarang disebut Laporan insiden tinggi, seperti kerusuhan dan mengenai tindak kekerasan pada Pemantauan Perdamaian di Aceh, bentrokan antarkelompok, dan juga periode `pascakonflik' di Indonesia. yang dipublikasikan oleh Pusat Studi insiden-insiden konflik kekerasan rutin Perdamaian dan Resolusi Konflik dengan dampak per insiden rendah, Menginvestigasi penyebab konflik di Universitas Syiah Kuala, Banda seperti perkelahian dan pengeroyokan kekerasan. Komponen kedua dari Aceh). terhadap pencuri (Kotak 1). Walaupun ViCIS akan menggunakan studi- · Studi pilot di Provinsi Maluku dan kriminalitas dengan kekerasan juga studi kualitatif tematik untuk Maluku Utara menegaskan manfaat termasuk dalam dataset ini, namun mengeksplorasi dan mengkaji tren penggunaan surat kabar untuk hanya insiden konflik yang dianalisa dari database, mencakup aneka pola memetakan pola-pola kekerasan dalam Catatan Kebijakan ini. ekskalasi dan de-eskalasi konflik di wilayah-wilayah konflik berskala kekerasan (tidak tersaji dalam Catatan tinggi di Indonesia. Perbandingan Setiap insiden dikode berdasarkan Kebijakan ini), dan pola-pola konflik data dari surat kabar dengan data berbagai variabel yang meliputi: kekerasan rutin. Studi-studi tersebut lain seperti data kepolisian atau lokasi, tanggal kejadian, dampak akan dimulai pada akhir 2010. rumah sakit dan data dari metode fisik, bentuk kekerasan, isu yang survei tradisional mengungkapkan dipersoalkan, pihak yang terlibat, Memberi dampak pada kebijakan bahwa studi surat kabar yang dan intervensi yang dilakukan untuk melalui pembangunan kapasitas. menghasilkan data tentang insiden menghentikan kekerasan. Prosedur Komponen ketiga bertujuan untuk kekerasan dan dampaknya secara kendali mutu yang ketat menjamin membangun kapasitas pemerintah akurasi dan konsistensi pengodean. dan lembaga nonpemerintah (ornop) lebih akurat; surat kabar mencatat Hingga kini, data telah terkumpul dari untuk melacak, menganalisa, dan 50 persen lebih banyak korban enam provinsi dan sepuluh provinsi secara efektif menangani konflik tewas dibandingkan laporan dari berikutnya tengah dikerjakan (Peta 1). kekerasan, dengan membuat data sumber kepolisian dan rumah sakit, Dataset enam provinsi menggunakan ViCIS tersedia untuk umum, dan secara apa lagi untuk insiden yang terjadi 46 surat kabar lokal, yang dipilih perlahan mentransfer metodologi di luar ibu kota provinsi, dan para melalui kajian ketersediaan arsip, kepada lembaga-lembaga nasional ahli yang diwawancarai menilai wilayah cakupan, dan kebijakannya bagi upaya-upaya pemantauan konflik jumlah insiden berdasarkan surat dalam pelaporan konflik. Di setiap yang berkelanjutan. kabar merupakan yang paling provinsi diambil beberapa surat kabar akurat. Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia 3 Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 TEMUAN Grafik 2: Insiden Konflik Kekerasan pada 2000-2008 Temuan utama dari komponen kuantitatif ViCIS--berdasarkan data 2500 konflik yang dikumpulkan dari enam provinsi (Aceh, Sulawesi Tengah, 2000 Insiden Konflik Kekerasan Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)--adalah sebagai berikut: 1500 Korban tewas akibat konflik di enam provinsi itu telah mengalami penurunan secara signifikan sejak 1000 2005. Konflik kekerasan memuncak pada 1999 ketika jumlah korban tewas 500 diperkirakan mencapai 3.500 orang di keenam provinsi tersebut. Terdapat penurunan drastis dalam jumlah 0 korban tewas akibat konflik di Sulawesi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tengah dan Maluku sejak 2001. Konflik Insiden Konflik Kekerasan-Tidak Termasuk Aceh Insiden Konflik Kekerasan-Aceh di Aceh bertambah berat selama periode 2001-2002 dan mengakibatkan sekitar 2.400 korban tewas per tahun. kasus konflik berskala besar telah tujuan tertentu; korupsi luas dan Namun, sejak perjanjian damai antara menampakkan sejumlah isu yang ikut buruknya tata kelola pemerintahan Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh mendorong kekerasan atau memicu (contoh Bertrand 2004; Sidel 2006; Merdeka (GAM) ditandatangani pada eskalasi kekerasan waktu itu. Isu Van Klinken 2007). Meski kekerasan Agustus 2005 (MoU, Memorandum of tersebut mencakup: pergolakan politik berskala besar telah berakhir, namun Understanding), jumlah korban tewas terkait berakhirnya era pemerintahan masih banyak di antara isu-isu ini akibat konflik menurun dengan tajam otoriter; transisi menuju demokrasi terus menerus mengakibatkan konflik (lihat Grafik 1). dan desentralisasi; persaingan kekerasan, sekalipun dalam skala yang memperebutkan akses sumber daya lebih kecil (Tabel 1). Meski demikian, banyak isu terkait alam seperti tanah; lemah dan tidak konflik kekerasan berskala besar Jumlah konflik kekerasan di enam konsistennya penegakan hukum dan belum sepenuhnya ditangani, provinsi telah meningkat dalam lemahnya respon aparat keamanan akibatnya insiden-insiden masih tetap beberapa tahun terakhir ini. Di terhadap konflik; penciptaaan dan terjadi dan terdapat resiko eskalasi di luar Provinsi Aceh, jumlah konflik eksploitasi identitas berdasarkan etnis masa mendatang. Para analis kasus- kekerasan meningkat dua kali lipat atau agama oleh elit politik untuk pada 2008 dibandingkan 2004. (Aceh Tabel 1: Isu Konflik Lama dan Kekerasan Baru tidak dimasukkan karena pada 2004 kekerasan berskala besar masih Isu utama di balik kekerasan berskala besar Kekerasan terkait di enam provinsi berlangsung). Demikian juga, selama yang masih mengemuka selama 2006-2008 pascapenandatanganan perjanjian Demokrasi dan desentralisasi tetap menjadi 161 insiden kekerasan terkait pilkada/pemilu damai di Aceh, jumlah insiden penyebab konflik. Pemilihan kepala daerah dan 11 korban tewas akibat pertikaian masalah kekerasan rutin (tidak terkait dengan (pilkada) dan pemekaran kerap kali mendorong pemekaran. Bentuk-bentuk kekerasan politik tersebut yang paling sering terjadi adalah konflik separatis) meningkat dari 200 terjadinya kekerasan, yang sering melibatkan pengerusakan, penganiayaan, dan demonstrasi mobilisasi organisasi-organisasi berbasis etnik kasus pada 2006 menjadi lebih dari yang berujung kekerasan. atau agama. 500 kasus pada 2008 (Grafik 2). Konflik terkait sumber daya, seperti 264 insiden kekerasan dan 33 korban tewas, konflik antarindividu dan kelompok yang dengan konflik tanah yang paling banyak terjadi. Meski jumlah korban tewas akibat memperebutkan tanah, sumber daya alam, Konflik terkait sumber daya seringkali terjadi kekerasan komunal berskala besar akses pada pekerjaan, pasar, dan lain-lain yang dalam bentuk penganiayaan, pengerusakan telah berkurang, konflik kekerasan memicu terjadinya kekerasan. dan perkelahian antara individu. rutin yang makin meluas berdampak Persoalan terkait efektivitas penegakan hukum 3212 insiden kekerasan terjadi akibat reaksi signifikan. Sejak 2006, terdapat rata- terhadap sesuatu yang dianggap pelanggaran tetap muncul, karena respon aparat keamanan hukum (67 korban tewas) atau pelanggaran rata 200 korban tewas dan 2.400 dan penegak hukum mangkir atau tidak efektif. moral (69 korban tewas), atau karena rasa korban luka-luka setiap tahun akibat Dalam banyak kasus kekerasan digunakan untuk tersinggung atau malu / kehilangan muka menyelesaikan keluhan kecil atau untuk `main (155 korban tewas). Insiden terkait isu moral/ konflik di enam provinsi, yang dihuni hakim sendiri'. tersinggung kebanyakan terjadi dalam bentuk hanya 4 persen penduduk Indonesia penganiayaan atau pengeroyokan. (Grafik 3). Lonjakan tajam terkait 131 insiden kekerasan terjadi dan dampak konflik di paro akhir 2006 Isu identitas seperti etnis, agama atau suku menyebabkan 69 korban tewas. Sekitar masih menyebabkan korban tewas akibat setengah dari konflik kekerasan terkait timbul dari bentrokan antarsuku di konflik, sekalipun berskala lebih kecil. identitas terjadi dalam bentuk bentrokan Papua, yang mengakibatkan 34 orang antarkelompok atau kerusuhan. tewas dan lebih dari 400 korban Isu buruknya tata kelola pemerintahan seperti 178 insiden kekerasan yang terkait korupsi luka-luka. Studi lain, yang dilakukan penyalahgunaan uang negara, ketersediaan di Jawa Timur, NTT, Lampung, Bali, layanan publik yang tidak memadai dan dan kinerja pemerintahan, dan kebanyakan berbentuk pengerusakan, penganiayaan, dan dan Jawa Barat, menunjukkan bahwa buruknya pelaksanaan program masih demonstrasi yang berujung kekerasan. mendorong terjadinya insiden kekerasan. konflik kekerasan juga terjadi di 4 Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 provinsi-provinsi selain ke-enam yang Grafik 3: Tren Terbaru: Dampak Konflik dari Enam Provinsi (2006-2008) diteliti di sini (Barron, Diprose dan Woolcock 2011; Barron dan Madden 900 2004; ICG 2003; Welsh 2008). Konflik 800 kekerasan rutin merupakan fenomena 700 penting bukan hanya karena dampak fisiknya, tapi juga karena kekerasan 600 rutin berpotensi menciptakan budaya 500 kekerasan di mana keluhan sering 400 diselesaikan dengan kekerasan. Hal 300 ini dapat menimbulkan siklus balas 200 dendam dan menipiskan kepercayaan 100 pada institusi negara. Tingginya 0 tingkat kekerasan rutin tersebut dapat mengarah pada pembentukan jaringan Q1-06Q2-06Q3-06Q4-06Q1-07Q2-07Q3-07Q4-07Q1-08Q2-08Q3-08Q4-08 aktor kekerasan seperti geng, yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi Korban Tewas Cidera Bangunan Rusak dan berkontribusi pada ketegangan- ketegangan sosial dan politik yang sudah ada, sebagaimana terjadi pada berbagai konflik berskala besar Grafik 4: Korban Tewas Akibat Konflik menurut Isu di Enam Provinsi (2006-2008) pada masa sebelumnya. Dampak signifikan dan meningkatnya jumlah insiden konflik kekerasan menekankan perlunya pengelolaan risiko yang terus menerus dan pengutamaan pencegahan konflik dalam agenda Tidak Jelas kebijakan. 29 % Konflik identitas terus terjadi tetapi Moral/ kini isu penghakiman atas isu moral/ Tersinggung 50 % tersinggung menyebabkan korban tewas terbanyak. Satu dekade yang Identitas lalu, kebanyakan korban tewas akibat 10 % konflik separatis atau konflik antarsuku- agama berskala besar. Sebaliknya, antara 2006 dan 2008, insiden terkait Politik identitas merupakan hanya 2 persen 2% dari total insiden konflik, tetapi Administrasi menyebabkan 10 persen dari korban 3% Sumber Daya 6% tewas akibat konflik (Grafik 4). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah insidennya lebih kecil, konflik kekerasan terkait identitas memiliki Grafik 5: Korban Tewas Akibat Konflik menurut Bentuk di Enam Provinsi (2006-2008) risiko korban tewas yang tinggi. Isu- isu administratif, sumber daya, dan Demonstrasi politik juga ada, namun proporsi Lain-lain 2% 1% korban tewas yang ditimbulkannya Kerusuhan 1% kecil. Isu dominan dalam tindak kekerasan akhir-akhir ini dan yang berakibat hampir setengah dari jumlah korban tewas (dan 55 persen Bentrokan 14 % dari jumlah insiden), adalah isu moral/ tersinggung. Kategori ini mencakup: reaksi kekerasan terhadap hal yang Perkelahian dianggap pelanggaran moral seperti 14 % Penganiayaan masalah seksual/selingkuh, mabuk, 63 % utang, atau dukun santet (12 persen dari jumlah korban tewas selama 2006-2008); reaksi kekerasan terhadap Pengeroyokan pelaku tindak kejahatan seperti 4% pencurian, penganiayaan, kecelakaan Serangan Teror lalu lintas, dan pengerusakan (11 1% persen dari jumlah korban tewas); Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia 5 Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 dan juga reaksi kekerasan karena rasa Grafik 6: Korban Tewas Akibat Konflik Rata-rata per Tahun per 100.000 Penduduk tersinggung atau malu / kehilangan (2006-2008) muka (27 persen dari jumlah korban tewas). Bentuk kekerasan ini kadang terjadi antarkelompok etnik atau Sulawesi Tengah antara kelompok pendatang dan masyarakat setempat, sehingga Papua Barat menampilkan ketegangan-ketegangan Papua identitas. Kecenderungan penggunaan kekerasan dalam persoalan kecil dan Aceh juga kecenderungan untuk main hakim Maluku Utara sendiri menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Maluku lembaga penegak hukum dan sistem pengadilan. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Bentuk insiden kekerasan yang terjadi juga mengalami perubahan. Grafik 7: Konflik Kekerasan, Korban Tewas, dan Korban Luka-luka per Tahun Kerusuhan dan bentrokan di Maluku, 2002-2008 antarkelompok terus terjadi, namun dalam jumlah kecil, dan justru 500 penganiayaan dan perkelahian 450 merupakan bentuk yang paling banyak menimbulkan korban tewas 400 akhir-akhir ini. Kebanyakan konflik 350 kekerasan selama 1999-2002 terjadi 300 dalam bentuk kerusuhan dan bentrokan 250 antarkelompok yang mengakibatkan kehancuran berskala besar. Selama 200 periode 2006-2008, 14 persen dari 150 seluruh korban tewas terjadi akibat 100 bentrokan antarkelompok, sedangkan kerusuhan hanya menimbulkan 50 persentase jumlah korban yang kecil 0 (demikian juga dengan serangan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 teroris, yang banyak diliput media nasional)--Grafik 5. Sebaliknya, insiden Insiden Konflik Kekerasan Korban Tewas Cidera berskala kecil seperti penganiayaan (kekerasan sepihak) dan perkelahian menyebabkan lebih dari tiga per insiden kekerasan yang tercatat militer, yang mengakibatkan 24 orang empat korban tewas akibat konflik. selama 2005-2008 di enam provinsi. tewas. Hanya 29 persen dari kerusuhan dan Penggunaan senjata api masih bentrokan antarkelompok selama Terdapat variasi yang besar relatif kecil kecuali di Aceh. Data periode ini ditangani pihak keamanan. antarprovinsi dalam frekuensi menunjukkan bahwa senjata yang Untuk semua insiden kekerasan, dan dampak konflik kekerasan paling banyak digunakan dalam kasus ketika aparat berupaya melakukan selama beberapa tahun terakhir. kekerasan yang menimbulkan korban intervensi, intervensi tersebut herhasil Papua tercatat memiliki tingkat tewas adalah senjata tajam seperti menghentikan tindak kekerasan tertinggi konflik kekerasan, pisau. Penggunaan senjata api oleh dalam 66 persen dari kasus yang disusul Maluku (Grafik 6). Selama masyarakat biasa dalam insiden ditangani. Akan tetapi, intervensi 2004-2008, dilaporkan 40 insiden yang menimbulkan korban tewas yang diupayakan untuk menghentikan kekerasan separatis di Papua, yang masih relatif rendah, kecuali di Aceh tindakan pengeroyokan dan kerusuhan mengakibatkan korban tewas 30 pascapenandatanganan perjanjian kurang berhasil, dengan tingkat orang. Sebaliknya, terdapat 3.308 damai dimana 7 persen insiden keberhasilan hanya 32 persen untuk insiden konflik kekerasan yang terkait kekerasan melibatkan penggunaan insiden pengeroyokan dan 57 persen dengan isu lain, yang mengakibatkan senjata api. Insiden-insiden ini untuk insiden kerusuhan. 318 orang tewas. Akan tetapi, analisa mengakibatkan 19 persen dari jumlah kajian media memastikan bahwa korban tewas di Aceh selama periode Konflik antarunsur satuan keamanan, banyak insiden separatis tidak 2006-2008. yang sempat menghambat efektivitas diberitakan oleh surat kabar lokal penegakan hukum selama periode karena dianggap sensitif. Pentingnya Respons aparat keamanan terhadap konflik berskala besar, masih berujung konflik separatis tidak terikat pada konflik kekerasan masih lemah. pada insiden mematikan. Dari 2004 jumlah insiden. Tetapi tingginya tingkat Pihak militer dan kepolisian, hingga 2008, database ViCIS mencatat kekerasan rutin, dalam konteks Papua termasuk Brimob, hanya melakukan 107 insiden kekerasan antara anggota yang disertai aneka ketegangan sosial intervensi di 7 persen dari seluruh polisi (termasuk Brimob) dan anggota terkait gerakan separatis, perasaan 6 Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 anti-pendatang, isu kesukuan dan isu Grafik 8: Distribusi Kekerasan Sebelum dan Sesudah Penandatanganan eksploitasi sumber daya, menandai Perjanjian Damai di Aceh risiko eskalasi konflik. Insiden Kekerasan: Sebelum MoU Insiden Kekerasan: Setelah MoU Peningkatan paling drastis pada (Rata-rata Tahunan antara 2000-Agustus 2005) (Rata-rata Tahunan antara September 2000-2008); frekuensi konflik kekerasan terjadi di Maluku. Di Maluku, lokasi konflik ACEH BARAT kekerasan terkait agama paling ACEH BARAT ACEH BARAT DAYA besar di Indonesia akhir-akhir ini, ACEH BARAT DAYA jumlah insiden konflik kekerasan ACEH BESAR ACEH BESAR terus-menerus meningkat sejak ACEH SELATAN ACEH SELATAN 2002 (lihat Grafik 7). Yang paling ACEH TAMIANG sering terjadi adalah insiden terkait ACEH TAMIANG ACEH TENGAH isu moral/tersinggung, tetapi juga ACEH TENGAH terjadi sejumlah insiden konflik akibat ACEH TENGGARA ACEH TENGGARA perebutan sumber daya dan persoalan ACEH TIMUR ACEH TIMUR administratif. ACEH UTARA ACEH UTARA BANDA ACEH BANDA ACEH Kekerasan separatis di Aceh berakhir dengan penandatanganan perjanjian BIREUEN BIREUEN damai pada 2005, namun konflik LANGSA LANGSA kekerasan rutin terus meningkat, dan LHOKSEUMAWE LHOKSEUMAWE seringkali terkonsentrasi di wilayah NAGAN RAYA NAGAN RAYA yang `panas' selama konflik separatis. Pada tahun 2006 terjadi 193 insiden PIDIE PIDIE konflik kekerasan, sedangkan pada PIDIE JAYA PIDIE JAYA 2008 jumlah insiden konflik telah Lain-lain Lain-lain meningkat menjadi 468 insiden. Isu moral/tersinggung dan perebutan 0 50 100 150 200 250 300 0 25 50 sumber daya adalah isu dominan. Kebanyakan insiden pascaperjanjian damai di Aceh terjadi di kabupaten yang mengalami tingkat kekerasan Grafik 9: Pola Konflik Kekerasan yang Beragam Antarkabupaten di Papua tertinggi selama konflik separatis, khususnya Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur (Grafik 8). Banda Aceh dan Lhokseumawe, yang mengalami relatif Grafik 9a: Penyebaran Korban Tewas Akibat Grafik 9b: Korban Tewas Akibat Konflik lebih sedikit kekerasan ketika konflik Konflik di Papua (2006-2008) Menurut Isu di Mimika (2006-2008) separatis karena keberadaan aparat dalam jumlah besar, juga muncul sebagai wilayah yang mengalami Lain-lain kekerasan rutin relatif banyak pada JAYAPURA Moral/ Tersinggung 19% Sumber daya 1% beberapa tahun terakhir. Kajian 13% 24% kualitatif yang akan datang akan Lain-lain Administrasi mengeksplorasi mengapa beberapa 26 % Identitas 1% wilayah di Indonesia yang pernah 55% KOTA JAYAPURA mengalami kekerasan berskala besar 20% saat ini juga mengalami lebih banyak konflik kekerasan rutin dibandingkan dengan wilayah lain. MIMIKA 33 % MERAUKE Variasi konflik kekerasan di dalam 8% Grafik 9c: Korban Tewas Akibat Konflik tiap provinsi sangat besar. Frekuensi, Menurut Isu di Kota Jayapura (2006-2008) bentuk dan dampak insiden kekerasan sangat bervariasi antarkabupaten. Selama periode 2006-2008, lebih Lain-lain Administrasi 0% dari setengah korban konflik di Papua 22% tercatat di dua wilayah: Kota Jayapura Moral/ Tersinggung Sumber dan Kabupaten Mimika. Akan tetapi, 63% daya 13% isu dan bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam antara keduanya (Grafik 9). Di Kabupaten Mimika, lebih Identitas 2% dari setengah dari korban tewas akibat konflik terkait identitas, biasanya dalam bentuk bentrokan antarsuku, Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia 7 Memahami Dinamika dan Dampak Konflik di Indonesia No.3/November 2010 sering juga sebagai aksi balas dendam Sosial, dan penyusunan Kerangka pemantauan secara kontinu atas kekerasan sebelumnya. Di Kota Pencegahan Konflik (Conflict terhadap perkembangan konflik Jayapura, isu moral/tersinggung paling Prevention Framework). Temuan- di wilayah-wilayah `panas' banyak terjadi, namun isu identitas temuan ViCIS memberikan penegasan seperti Papua dan Maluku. tidak menonjol dan bentuknya lebih bahwa inisiatif-inisiatif tersebut Upaya pemantauan tersebut berupa penganiayaan berskala kecil seyogyanya mempertimbangkan isu memerlukan kemitraaan yang daripada bentrokan antarkelompok. dan upaya kunci berikut ini: kokoh antara lembaga pemerintah Demikian juga perbandingan antara dua · Secara sistematis mengupayakan dan nonpemerintah, di mana wilayah yang paling banyak mengalami penyelesaian faktor-faktor peran lembaga nonpemerintah konflik kekerasan di Provinsi Sulawesi struktural di balik konflik kekerasan sebaiknya mencakup pengumpulan Tengah mengungkapkan bahwa 58 besar pada masa lalu sambil tetap dan penganalisa data sehinggga persen insiden konflik kekerasan di memprioritaskan pengelolaan dapat menjadi panduan bagi Palu sejak 2006 terjadi dalam bentuk secara efektif konflik kekerasan penanganan konflik yang dilakukan penganiayaan, sedangkan di Poso rutin di masa mendatang. pemerintah. bentuk kekerasan yang menonjol · Menetapkan pembagian tugas dalam periode yang sama adalah yang secara lebih jelas antara DAfTAR PUsTAkA serangan teror (43 persen) yang pemerintah pusat dan pemerintah Patrick Barron, Rachael Diprose, and Michael menggunakan alat peledak. Variasi daerah, dan antara pemerintah Woolcock (forthcoming 2011). Contesting antarwilayah dalam provinsi tersebut dan masyarakat madani, dalam Development: Participatory Projects and Local menandakan dengan jelas peran faktor mencegah konflik kekerasan. Conflict Dynamics in Indonesia. New Haven: lokal dalam pola konflik. Yale University Press. · Mengikutsertakan pemerintah daerah dalam merumuskan Patrick Barron and David Madden (2004). IMPLIkAsI kEbIjAkAN dan melaksanakan kebijakan "Violence and Conflict Resolution in `Non- Konflik separatis dan konflik komunal pencegahan dan pengelolaan Conflict' Regions: The Case of Lampung, Indonesia." Indonesian Social Development berskala besar yang turut menyertai konflik agar persoalan-persoalan Paper No. 2. Jakarta: World Bank. transisi di Indonesia secara garis lokal ikut dipertimbangkan besar sudah berakhir. Akan tetapi, secara memadai dalam kerangka Jacques Bertrand (2004). Nationalism and berbagai persoalan yang terkait erat kebijakan nasional. Ethnic Violence in Indonesia. Cambridge: dengan konflik-konflik tersebut belum Cambridge University Press. · Menginformasikan lembaga/ sepenuhnya diselesaikan dan bahkan institusi keamanan formal akan Conflict and Development Program (C&D) terus memicu kekerasan. Dataset perkembangan dinamika konflik (2008). "Using Newspapers to Understand mencatat meningkatnya konflik di wilayahnya dan memperkuat Variation in Violent Conflict: Towards a kekerasan rutin berskala kecil selama kemampuan mereka agar efektif Database of Violence in Indonesia." Policy beberapa tahun terakhir, dengan dalam menangani kekerasan. Brief: Understanding Conflict Dynamics and jumlah dampaknya yang signifikan. Impacts in Indonesia No. 1. Jakarta: World · Memperkuat mekanisme- Bank. Tingginya tingkat kekerasan rutin mekanisme informal untuk membawa resiko eskalasi menuju penyelesaian sengketa dan akses International Crisis Group (ICG) (2003). "The konflik yang lebih besar. Terdapat Perils of Private Security in Indonesia: Guards terhadap keadilan di tingkat lokal pengakuan yang kian menguat pada and Militias on Bali and Lombok." Asia Report dengan melatih pemimpin lokal pemerintah dan masyarakat madani No. 67. Jakarta/Brussels: ICG. mengenai cara-cara resolusi konflik tentang perlunya sebuah perubahan untuk mencegah eskalasi sengketa Gerry van Klinken (2007). Communal Violence pendekatan nasional terhadap menjadi konflik kekerasan. and Democratization in Indonesia: Small Town pengelolaan konflik, dari pola Wars. London: Routledge. penanganan yang bersifat sementara · Terus melakukan program (adhoc) menjadi pengembangan pembangunan perdamaian (peace- John T. Sidel (2006). Riots, Pogroms, Jihad: sebuah kerangka kebijakan yang building) di provinsi-provinsi Religious Violence in Indonesia. Ithaca, N.Y.: terpadu dan komprehensif yang pascakonflik, secara khusus juga Cornell University Press. mengadopsi pendekatan preventif. di Papua mengingat wilayah ini mengalami tingkat kekerasan tinggi Ashutosh Varshney, Mohammad Zulfan Beberapa inisiatif sudah mulai Tadjoeddin, and Rizal Panggabean (2008). dilakukan untuk menyusun sebuah dengan konteks penuh ketegangan "Creating Datasets in Information-Poor kerangka kebijakan tersebut, yang yang sedang meningkat. Environments: Patterns of Collective Violence mencakup penyusunan draf Strategi · Melakukan kajian sistematik in Indonesia, 1990-2003." Journal of East Besar Pencegahan dan Pengelolaan berkala untuk mengumpulkan Asian Studies 8: 361-394. Konflik (Grand Strategy for Conflict informasi terbaru mengenai pola Bridget Welsh (2008). "Local and National: Prevention and Management), dan dampak konflik kekerasan Keroyakan Mobbing in Indonesia." Journal of rancangan UU Pengelolaan Konflik di propinsi lain dan melakukan East Asian Studies 8(3): 473-504. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Conflict and Development Team Jl. Peurada Utama No. 11A, PSF - The World Bank Satellite Office Gampong Peurada, Banda Aceh info@conflictanddevelopment.org Jl. Diponegoro No. 72, Menteng Phone: +62-651 755 1176 Jakarta 10310 - INDONESIA Fax: +62-651 755 1178 Phone: +62-21-314 8175 Fax: +62-21-3190 3090 Silahkan kunjungi website: email: info@conflictanddevelopment.org http://www.conflictanddevelopment.org 8 Catatan Kebijakan | Program Konflik dan Pembangunan - Bank Dunia, Indonesia