Juni 2014 Masukan Kebijakan 89220 Akademi Komunitas Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada kelompok siswa putus sekolah menengah. Dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi jenis baru untuk mempersiapkan generasi muda ini sebelum memasuki pasar kerja. 1 Pendahuluan Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kurang dari 5% dari total telah berhasil memperluas akses pendidikan tinggi mahasiswa pendidikan tinggi yang terdaftar melalui berbagai program, yang tercermin dalam berasal dari kuintil termiskin. Sebuah studi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) yang mengenai partisipasi berdasarkan kelompok signifikan dari 21,26% di tahun 2008 menjadi 27,1% pendapatan dengan menggunakan data Susenas di 2011. Kendati sudah meningkat, APK ini masih mengungkapkan bahwa perbedaan ini menjadi lebih dianggap moderat dibandingkan dengan negara- mencolok di pendidikan menengah. Hanya 36,08% negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (40,2% di dari penduduk di kelompok pendapatan terendah tahun 2009), Filipina (28,9% di tahun 2008), dan (kuintil 1) yang bersekolah dibandingkan dengan Thailand (47,7% di tahun 2011) (UNESCAP, 2012). 89,23% untuk kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5) di tahun 2010. Angka ini secara drastis menurun di Meskipun ada prestasi yang signifikan dalam pendidikan tinggi, dengan hanya 2,54% di kuintil 1 meningkatkan angka partisipasi, isu kesenjangan mengikuti program S1 dibandingkan dengan 64,66% masih perlu ditangani dengan benar. Gambar 1 di kuintil 5 di tahun 2010 [Moeliodihardjo 2013]. Gambar 1: Jumlah mahasiswa pendidikan tinggi berdasarkan kuintil konsumsi per kapita, 2012 2.500.000 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Termiskin Rendah Menengah Atas Terkaya Sumber: Susenas 2012 2 Masukan Kebijakan Gambar 2: Prestasi Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lain dan dan tetangganya di Asia Timur. Tingkat rata-rata prestasi belajar di negara-negara tertentu, PISA 2012 Matematika Membaca Sains Cina-Shanghai Cina-Shanghai Cina-Shanghai Singapura Korea Singapura Cina-Taipe Singapura Jepang Korea Finlandia Finlandia Finlandia Jepang Korea Jepang Australia Vietnam Australia Cina-Taipe Cina-Taipe Vietnam Vietnam Australia OECD OECD OECD Republik Slovakia Republik Slovakia Republik Slovakia Turki Turki Turki Thailand Thailand Thailand Meksiko Meksiko Malaysia Malaysia Brazilia Meksiko Argentina Yordania Yordania Yordania Malaysia Argentina Brazilia Indonesia Brazilia Indonesia Tunisia Tunisia Tunisia Argentina Qatar Peru Peru Indonesia Qatar Qatar Peru 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 Nilai rata-rata per negara Nilai rata-rata per negara Nilai rata-rata per negara Sumber: OECD Pisa 2012 Results: What Students Know and Can Do: Student performance in reading, mathematics and science. Catatan: Siswa usia 15 tahun di Indonesia diperkirakan menduduki kelas terakhir SMP dan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Selain masalah kesenjangan, mutu pendidikan sangat sederhana dan mudah, seperti membaca nilai di Indonesia, yang diukur berdasarkan hasil tunggal dari bagan atau tabel yang berlabel jelas’. pembelajaran, merupakan masalah yang serius. Bahkan, skor rata-rata PISA Indonesia mendekati Berdasarkan penilaian pembelajaran Program 1,5 simpangan baku di bawah rata-rata OECD. Hal for International Student Assessment (PISA) ini berarti pengetahuan dan keterampilan rata-rata terbaru, Indonesia tertinggal dari negara-negara lulusan sekolah menengah di Indonesia adalah dua berpendapatan menengah lain dan dan tetangganya sampai tiga tingkatan kelas di bawah rata-rata lulusan di Asia Timur (lihat Gambar 2). Tingkat pembelajaran sekolah menengah OECD. siswa Indonesia usia 15 tahun, misalnya, jauh di bawah rekan-rekan mereka di Vietnam yang pendapatan per Walaupun tingkat pengangguran telah berkurang kapitanya lebih rendah. dari 7,87% di tahun 2009 menjadi 6,25% di 2013, banyak pemberi kerja yang mengeluhkan relevansi Peringkat mayoritas anak Indonesia usia 15 pendidikan. Tingkat pengangguran tertinggi tahun berada di bawah kemahiran tingkat 2. Di tercatat pada lulusan sekolah menengah, yaitu beberapa negara, tingkat kemahiran yang rendah 9,74% untuk SMA dan 11,1% untuk SMK pada tahun ini dihubungkan dengan kesulitan bagi siswa 2013. Mereka tidak memadai secara akademis atau yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi atau lemah secara finansial untuk melanjutkan studi bertransisi memasuki pasar tenaga kerja. Terlebih mereka ke pendidikan tinggi, dan mereka tidak siap lagi, di tahun 2012, tiga perempat siswa Indonesia untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, ada berada di tingkat 1 atau lebih rendah. Dalam mata kebutuhan mendesak untuk lembaga pendidikan pelajaran matematika, siswa yang berada di tingkat tinggi jenis baru dalam mempersiapkan generasi ini hanya mampu melakukan ‘tugas matematika yang muda ini sebelum memasuki pasar kerja. Akademi Komunitas 3 Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan Walaupun tingkat pengangguran telah berkurang dari 7,87% di tahun 2009 menjadi 6,25% di 2013,banyak pemberi kerja yang mengeluhkan relevansi pendidikan. 2 Perkembangan saat ini lulusan sekolah menengah yang kurang mampu, (ii) 2.1 Kerangka peraturan menyediakan generasi muda dengan pendidikan kejuruan dan teknis yang akan memampukan mereka Tahun 2012, DPR mengesahkan Undang-Undang untuk menjadi teknisi yang memenuhi syarat, dan (iii) No. 12/2012 mengenai Pendidikan Tinggi yang menyediakan kesempatan belajar seumur hidup bagi memperkenalkan jenis lembaga pendidikan tinggi orang dewasa dan pekerja yang sudah ada. Dengan baru. Pasal 59 (7) dari undang-undang baru tersebut mencapai tujuan ini, pemerintah dapat menyediakan menyatakan bahwa “Akademi Komunitas (AK) tenaga kerja berkualitas baik yang diperlukan merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan untuk pembangunan ekonomi, mengurangi angka pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau pengangguran generasi muda, mencapai tujuan diploma dua dalam satu atau beberapa cabang penyertaan sosial dan mempertahankan status Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang pekerjaan dari mereka yang sudah berada di pasar berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kerja. kebutuhan khusus”. Dalam sebuah wawancara, Direktorat Jenderal Lebih lanjut, pasal 81 Undang-Undang No. 12/2012 Pendidikitan Tinggi (Dirjen Dikti), menegaskan menetapkan bahwa (1) “Pemerintah bersama prioritas tertinggi adalah pada tujuan pertama dan Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap kedua yaitu meningkatkan akses bagi lulusan sekolah paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam menengah yang kurang mampu serta melatih dan bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah akhirnya menghasilkan teknisi berkualitas tinggi di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan”; sehingga mengurangi angka pengangguran generasi dan (2) “Akademi komunitas sebagaimana dimaksud muda. Pemerintah juga berencana untuk mendirikan pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah sekurangnya satu AK di setiap kabupaten. Namun, untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan pemerintah sebaiknya perlu mempertimbangkan masyarakat”. kembali keputusannya terkait fokus pada dua tujuan pertama. Hal ini mengingat tidak setiap perekonomian Rencana untuk meningkatkan partisipasi dalam kabupaten berpusat di sekitar keberadaan industri pendidikan kejuruan yang sesuai dengan rencana (misalnya, kompleks industri), sehingga seyogyanya induk Kemdikbud adalah untuk meningkatkan pendirian AK adalah juga untuk mencapai tujuan proporsi partisipasi kejuruan dari 17,2% di tahun 2009 ketiga, menyediakan kesempatan belajar seumur menjadi 30% pada tahun 2014. Tingkat pendidikan hidup bagi orang dewasa dan pekerja yang sudah Diploma I dan Diploma II juga secara eksplisit ada. disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 8/2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Mengantisipasi undang-undang baru tentang sebagai kualifikasi tingkat 3 dan 4, secara berurutan. pendidikan tinggi, Dewan Pendidikan tinggi (DPT) telah melakukan studi mengenai AK, dan 2.2 Strategi pemerintah menyerahkan laporannya kepada Dirjen Dikti pada Mei 2011. Laporan ini merekomendasikan bahwa AK Ada setidaknya tiga tujuan utama pembentukan AK: perlu memfokuskan perhatiannya pada pembelajaran (i) menyediakan kesempatan pendidikan tinggi bagi seumur hidup, menyediakan berbagai macam 4 Masukan Kebijakan program pelatihan praktis bagi masyarakat setempat. Bekasi, Jawa Barat. Tabel 1 menyoroti temuan dari Meskipun laporan ini mengakui AK berpotensi untuk kunjungan singkat yang dilakukan. berkontribusi secara signifikan pada angka partisipasi kasar, laporan ini memberikan penekanan yang kuat Pada tanggal 3 Juni 2014, di Surabaya telah pada relevansi AK untuk kebutuhan setempat. diselenggarakan lokakarya yang mengundang perwakilan dari 15 kandidat AK. Dalam lokakarya Berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ini, 2 pembicara internasional1 diundang untuk rekomendasi DPT, pada Maret 2013 Dirjen Dikti berbagi pengalaman. Profil singkat ke-15 kandidat menerbitkan pengembangan cetak biru AK di tahun AK disajikan dalam Lampiran. 2012. Pelaksanaan rencana ini telah dilakukan sejak 2012 melalui pelaksanaan percontohan program Secara umum, AK berhasil menarik minat siswa- hibah yang kompetitif. Program ini mengundang siswa tamatan sekolah menengah setempat, yang pemerintah daerah dan industri untuk mengajukan sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan proposal pengembangan AK. Dalam program ini, tinggi, baik karena kesulitan keuangan, isolasi pemerintah pusat menyediakan dana awal bagi geografis atau kapasitas akademik yang terbatas. proposal yang terpilih, untuk mendirikan AK secara Namun, praktik saat ini yang memberikan biaya resmi. Sampai saat ini, hibah telah diberikan kepada kuliah gratis, mungkin bukan satu-satunya solusi 35 proposal di tahun 2012, 27 proposal untuk tahun untuk AK. Solusi yang lebih kreatif dapat dirancang 2013, dan antara 10-15 proposal untuk tahun 2014. untuk mencapai tujuan yang sama. Kelanjutan dari pemberian hibah untuk di tahun- tahun berikutnya akan sangat tergantung pada Kelemahan umum yang teridentifikasi dari evaluasi prestasi AK. Menurut cetak biru, hingga pendekatan saat ini adalah pola pikir “supply driven” tahun 2015, direncanakan pendirian 269 AK. yang berasumsi bahwa pasar akan didorong oleh pasokan. Lembaga pendidikan menyediakan 2.3 Penilaian awal pelaksanaan pelatihan berdasarkan ketersediaan tenaga pengajar percontohan dan kapasitas kelembagaan (sebagian besarnya terkait TI), dan bukan berdasarkan kebutuhan yang Bank Dunia bersama Dirjen Dikti telah melakukan diidentifikasi dari industri, bisnis, dan pemberi kerja. penilaian cepat terhadap implementasi Satu-satunya pengecualian di antara calon AK yang pengembangan AK saat ini. Untuk melaksanakan dikunjungi adalah Multistrada yang proses pelatihan tugas ini, selama periode April - Juni 2014, tim telah dan kurikulumnya merupakan perluasan dari mengunjungi 4 sampel AK, yaitu AK Lampung Tengah program pelatihan internal industri ban. di Lampung, AK Curup di Rejang Lebong, Bengkulu, 1 Dr Martin Riordan, CEO TAFE Sydney Australia, dan Dr Richard AK Sidoarjo di Jawa Timur dan AKS Multistrada di R. Hopper, President Kennebec Valley Community College (KVCC) Maine USA Tabel 1: Gambaran singkat AK Akademi Program studi Staf Pendaftaran Keterangan Komunitas pengajar siswa Curup 1. Hortikultura (D2) 48 260 Mencoba memenuhi kebutuhan Rejang 2. Perikanan (D2) setempat dan memanfaatkan Lebong, 3. Peternakan (D2) keunggulan komparatif setempat; Bengkulu Telah mengembangkan kerja sama dengan petani setempat; Dukungan kuat dari pemerintah daerah Lampung 1. Manajemen Informatika 47 205 Masih perlu memenuhi kebutuhan Tengah (D1) setempat; 2. Multimedia (D1) Kurangnya jumlah pengajar 3. Teknik komputer dan berkualitas yang mencukupi; jaringan (D2) Masih perlu mengembangkan kerja sama dengan industri setempat Sidoarjo 1. Teknologi informasi (D1) 12 190 Masih perlu memenuhi kebutuhan 2. Multimedia (D1) setempat; Peraturan dan pengadaan 3. Pengolahan makanan tanah yang bermasalah (D1) Multistrada 1. Manufaktur (D1) 33 161 Sangat tanggap terhadap kebutuhan Bekasi 2. Teknik ban (D1) industri; Perlu mengembangkan kurikulum yang lebih generik; Perlu peraturan yang lebih tepat Sumber: Informasi lapangan Akademi Komunitas 5 Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan Salah satu tujuan utama pembentukan AK adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. 3 Kendala 3.1 Kelangkaan pengajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan ini. Namun demikian, ketersediaan staf berkualitas Tantangan paling besar dalam mengembangkan AK dengan kepemimpinan yang kuat bisa mengimbangi adalah kesulitan merekrut pengajar yang berkualitas. kapasitas kelembagaan yang lemah. Oleh karena itu, Saat ini, semua pengajar di kandidat AK tidak program kemitraan antara AK yang baru didirikan permanen. Mereka direkrut dari SMK atau politeknik dan lembaga yang lebih mapan mungkin layak untuk setempat. Karena relevansi dengan kebutuhan dikembangkan. setempat sangat penting dalam pengembangan AK, pengajar harus memiliki pengalaman kerja yang 3.3 Komitmen jangka panjang memadai untuk memenuhi syarat. Namun, sebagian besar calon yang memiliki pengalaman seperti ini Pembentukan dan pengembangan AK membutuhkan tidak tertarik untuk mengubah karier mereka dari komitmen jangka panjang. Amat disayangkan, sektor industri ke sektor pendidikan yaitu dengan perilaku sebagian besar industri di Indonesia tidak mengajar di AK, kecuali bagi mereka yang telah sesuai dengan kebutuhan ini. Meskipun beberapa mencapai usia pensiun. Pengalaman kerja yang industri mungkin bersedia untuk mengalokasikan relevan tidak dapat diperoleh melalui program sebagian dari anggaran tanggung jawab sosial pelatihan formal, dan hal ini akan membutuhkan perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) waktu yang panjang untuk mencapai sasaran ini. untuk mendukung AK, komitmen biasanya diberikan setiap tahun, bukan multi-tahun. Kelangkaan kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi pengajar AK berpotensi mendorong Sebagian pemerintah daerah sangat ingin birokrasi untuk merekrut lulusan baru dari LPTK mendukung pembentukan AK di wilayahnya, (lembaga pendidikan tenaga kependidikan). Saat kendati sebagian besar karena pertimbangan politik ini, jumlah lulusan dari LPTK tersebut ternyata jauh setempat. Namun, masa jabatan Bupati atau Walikota melebihi kebutuhan untuk guru sekolah. Penting terbatas sampai 5 tahun, dan komitmen mungkin saja untuk memastikan bahwa AK tidak akan digunakan berubah seiring perubahan kekuasaan politik. untuk menyerap lulusan akademi keguruan ini yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang relevan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengaitkan kebutuhan setempat dengan proses pengembangan 3.2 Kapasitas kelembagaan yang lemah kurikulum dan pendidikan AK. Sejauh kebutuhan tersebut ada, dan sejauh AK mampu menghasilkan Salah satu tujuan utama pembentukan AK adalah keluaran yang sesuai dengan kebutuhan setempat, untuk mempercepat pembangunan di daerah komitmen dari masyarakat setempat akan berlanjut. tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Di daerah- Strategi ini adalah strategi “bottom up”, bukan strategi daerah ini, kapasitas kelembagaan bisa dipastikan “top down” seperti yang saat ini dilaksanakan. lemah, dan akan membutuhkan waktu yang panjang 6 Masukan Kebijakan 3.4 Peraturan yang berlaku Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kendala paling besar dalam mengembangkan AK Reformasi Birokrasi. adalah Undang-Undang No. 14/2005 mengenai Guru dan Dosen. Undang-undang ini mewajibkan semua Hambatan lainnya adalah kekakuan dalam dosen untuk memiliki kualifikasi S2, sementara AK mendefinisikan program studi. Dalam kerangka (dan juga politeknik) lebih membutuhkan pengajar peraturan yang ada, nama program studi diatur dengan pengalaman industri dan bukan kualifikasi secara terpusat oleh Dirjen Dikti. Karena AK dirancang akademis yang lebih tinggi. Tanpa kualifikasi S2, untuk responsif terhadap kebutuhan setempat, AK pengajar di AK tidak memenuhi syarat untuk harus memiliki fleksibilitas dalam membuka program- menerima insentif pemerintah. program studi baru dan menutup program studi yang tidak dibutuhkan. Peraturan Presiden No. 8/2012 dan Peraturan Mendikbud No. 73/2013 mengenai Penerapan Kandidat AK saat ini beroperasi dengan pengawasan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang ketat dari lembaga (kebanyakan politeknik) terdekat. Pendidikan Tinggi memberikan solusi untuk Dalam statusnya saat ini, semua program yang mengatasi masalah tersebut melalui proses ditawarkan oleh kandidat AK harus sesuai dengan pengakuan pembelajaran lampau (RPL). Namun, program studi yang ditawarkan oleh lembaga mentor. pelaksanaan peraturan ini akan sulit dilaksanakan Kekakuan tersebut dengan sendirinya membatasi tanpa adanya harmonisasi peraturan lintas kemampuan AK untuk menanggapi kebutuhan kementerian, yaitu antara Kementerian Pendidikan setempat. dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan 4 Tantangan 4.1 Perkembangan 4.2 Keberlanjutan Tanpa adanya pedoman, kendali, dan peraturan Kurangnya komitmen jangka panjang dari para yang baik, kelanjutan pembentukan AK hanya akan pemangku kepentingan berpotensi menghentikan memenuhi kebutuhan jangka pendek, misalnya keberadaan AK. Ketika para pemangku kepentingan sasaran politik selama pemilu atau keuntungan tidak merasa bahwa AK dapat memenuhi permintaan finasial murni. Jika hal ini dibiarkan terjadi, Indonesia mereka, mereka akan kehilangan minat untuk berpeluang mengembangkan AK berkualitas rendah. memberikan dukungan. Dengan dukungan yang Selanjutnya, tren tersebut berpotensi membahayakan terbatas, siswa putus sekolah menengah dapat tujuan awal pembentukan AK, yaitu meningkatkan kehilangan kepercayaan mereka bahwa AK kesempatan siswa putus sekolah menengah untuk berpotensi untuk meningkatkan kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan. dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menghubungkan kebutuhan setempat dengan proses pengembangan kurikulum dan pendidikan AK. Sejauh kebutuhan yang ada, dan sejauh AK selaras dengan kebutuhan setempat, komitmen dari masyarakat setempat harus terus berlanjut. Akademi Komunitas 7 Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan Sebelum merancang sistem AK, pemerintah sebaiknya membuat gambaran sistem pendidikan tinggi yang menyeluruh, baru kemudian merancang sistem AK dan secara proporsional menempatkan AK dalam struktur sistem pendidikan tinggi. Saat ini, belum ada perbedaan yang jelas dalam peran dan fungsi universitas, Kebijakan dan politeknik AK. Tanpa sebaiknya menjelaskan berupaya dan tanggung peran peluang menciptakan jawab SMA bagi lulusan untuk jenis dari setiap lembaga pendidikan meningkatkan tinggi, keterampilan akan mereka sangatopsi melalui sulit untuk jenis merancang pendidikan keseluruhan tinggi. struktur pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. 5 Rekomendasi untuk pengembangan AK 5.1 Dari supply driven menjadi strategi daerah/kabupaten menjadi (i) zona industri, (ii) zona demand driven akses pendidikan tinggi, dan (iii) zona campuran, serta menetapkan perbedaan tujuan dan prioritas Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu model yang telah disesuaikan dengan kebutuhan (lihat boks terbaik yang cocok untuk semua. Dengan demikian 1). akan sulit dan tidak realistis untuk menerapkan serangkaian prioritas yang sama untuk setiap daerah Hibah untuk pengembangan AK disarankan untuk di Indonesia. Akan lebih baik bagi daerah untuk menyasar pemangku kepentingan utama, yaitu memiliki tujuan yang berbeda yang disesuaikan pengusaha, industri dan bisnis, serta masyarakat dengan karakteristik setiap daerah. Contohnya, setempat, bukan untuk pemerintah daerah setempat. dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Pemerintah daerah dapat berpartisipasi sebagai setempat berbasis industri, karakteristik demografis mitra, tetapi peran utama harus diambil oleh para daerah, dan latar belakang sosial ekonomi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pendekatan calon siswa. Sebagai gambaran, di Karawang, yang supply driven dapat digeser ke prakarsa yang lebih merupakan kawasan industri, pembentukan AK demand driven. yang dapat melatih teknisi dengan bekerja sama dengan industri dan perusahaan merupakan hal yang 5.2 Peraturan yang jelas dan konsisten mungkin dan perlu dilakukan. Namun, dalam kasus pulau-pulau lain yang penduduknya sedikit dan tidak Sebelum merancang sistem AK, pemerintah ada perusahaan yang dapat berpartisipasi dalam sebaiknya membuat gambaran sistem pendidikan pengembangan dan pendidikan AK di sana, kurang tinggi yang menyeluruh, baru kemudian merancang sesuai untuk mendirikan AK yang pendidikannya sistem AK dan secara proporsional menempatkan berfokus pada pelatihan teknisi. AK dalam struktur sistem pendidikan tinggi. Saat ini, belum ada perbedaan yang jelas dalam peran Penting untuk melakukan studi dasar mengenai dan fungsi universitas, politeknik dan AK. Tanpa karakteristik dari semua daerah/kabupaten – hal menjelaskan peran dan tanggung jawab dari setiap ini termasuk basis industri, perubahan struktur jenis lembaga pendidikan tinggi, akan sangat sulit demografis, perubahan tingkat pendaftaran/ untuk merancang keseluruhan struktur pendidikan penyelesaian berdasarkan tingkat sekolah dan latar tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Artinya, belakang sosial ekonomi, keberadaan lembaga gambaran keseluruhan pendidikan tinggi sebaiknya pendidikan tinggi, hasil ekonomis atas investasi memiliki hubungan sistematis dengan pendidikan pendidikan tinggi, kapasitas ekonomi pemerintah sekolah menengah, industri/pasar tenaga kerja, daerah, dan pola migrasi. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan universitas 4 tahun, sekolah pascasarjana, ini, seyogyanya pemerintah dapat mengategorikan dan lembaga penelitian. 8 Masukan Kebijakan Boks 1: Beberapa Kemungkinan Rancangan AK Jika pemerintah bisa mengategorikan tiga jenis zona, maka pemerintah perlu mengembangkan setidaknya tiga jenis model pengembangan AK: (i) berfokus pada pendidikan teknis berbasis industri; (ii) berfokus pada pendidikan umum berbasis kebutuhan sosial setempat; dan (iii) perpaduan antara (i) dan (ii). Harus ada sedikit variasi dalam setiap kategori 3 zona tersebut. Dalam kasus model (i), AK dapat memiliki layanan konsultasi dari politeknik, akademi komunitas serupa lain, universitas, dan pusat pelatihan industri. AK dapat dibentuk oleh pemerintah pusat/daerah, perusahaan domestik atau asing/multinasional. Dalam kasus model (ii), AK dapat mengembangkan kurikulum untuk pendidikan akademis umum (sampai batas tertentu, untuk membantu siswa mempersiapkan diri untuk pindah ke pendidikan tinggi 4 tahun, misalknya universitas atau politeknik). AK dapat mengevaluasi diri dengan community college seperti di Amerika Serikat yang juga menyediakan kuliah umum. Dalam kasus model (iii), AK dapat mengembangkan kurikulum berbeda yang merupakan campuran dari pendidikan teknis dan umum. Khusus untuk kabupaten yang hanya dapat mendirikan 1 AK karena kendala keuangan dan ukuran pendidikan menengahnya relatif kecil, akan lebih baik untuk membentuk AK yang dapat menggabungkan kedua jalur pendidikan sehingga siswa dapat memiliki pilihan yang lebih luas. Jika pemerintah ingin memprioritaskan model (i), maka Dikti seyogyanya mempertimbangkan proyek percontohan (hindari aplikasi skala penuh) sebagai berikut: (i) pertama pilih daerah industri dan daerah yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) identifikasi pelaku utama yang dapat/ingin mendirikan dan mengelola AK, (iii) buat rencana untuk mendirikan dan mengelola AK melalui kerja sama dengan pelaku utama, tokoh industri, pemimpin masyarakat, [rencana ini meliputi struktur organisasi, sistem tata kelola (termasuk peran dan fungsi ‘Komite Pengarah’, proses pengambilan keputusan), mekanisme pendanaan, sistem dan metode pengelolaan anggaran, prosedur pengawasan dan evaluasi (monev)]; (iv) jalankan, awasi dan evaluasi AK; (v) revisi rencana; (vi) jalankan lagi dan lakukan monev, dan; (vii) tinjau kembali seluruh proses dengan hasil monev - temukan faktor-faktor kunci keberhasilan (kegagalan). Setelah melakukan beberapa proyek percontohan berdasarkan daerah dan wilayah industri, pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan proyeknya dalam skala yang lebih besar. Jika memungkinkan, tentu, pemerintah dapat mencoba ketiga jenis proyek percontohan secara serentak. Sehubungan dengan perkembangan AK, ada mengenai pembukaan dan penutupan program pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan studi, terutama untuk AK. peran dan tanggung jawab AK dan politeknik serta kemungkinan penggabungan politeknik dan AK 5.4 Penjaminan Mutu dalam satu kategori, atau setidaknya memperkuat perkembangan AK dengan memanfaatkan kapasitas Untuk mencegah AK beroperasi di bawah standar politeknik yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang minimum, ukuran penjaminan mutu harus No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen perlu diubah diberlakukan secara ketat. Dalam konteks AK, untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru penjaminan mutu memerlukan parameter untuk dan memenuhi permintaan untuk pengajar AK, serta menunjukkan standar pelayanan minimum yang politeknik. Menghubungkan insentif moneter hanya harus dicapai, proses akreditasi yang tepat (termasuk ke prestasi administratif, seperti program sertifikasi format yang diperlukan dan kualifikasi penilai), guru saat ini, pasti akan menyebabkan inefisiensi serta sistem penjaminan mutu internal. Saat ini, dalam penggunaan dana publik. sistem akreditasi berpusat pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Operasional Peraturan yang memungkinkan pelaku BAN-PT sangat terbatas oleh sumber daya (utamanya industri dengan segudang pengalaman untuk anggaran dan sumber daya manusia). Padahal, BAN- mengonversikan keahlian industrinya menjadi PT diberi tanggung jawab besar untuk mengakreditasi kualifikasi membutuhkan mekanisme yang jelas lebih dari 3.500 perguruan tinggi di negara ini. Dalam untuk pengakuan pembelajaran sebelumnya. hal ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan Untuk memfasilitasi keleluasaan yang diperlukan, untuk menciptakan sistem akreditasi yang terpisah disarankan untuk memperlonggar peraturan yang untuk pendidikan tinggi non-universitas. Akademi Komunitas 9 Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan 5.5 Insentif bagi sektor industri dan dan pemberian kerja. Dalam pengertian tersebut, swasta sangatlah penting untuk membentuk mekanisme/ lembaga yang menghubungkan AK dan industri Penting untuk mengundang semua pemangku dengan cara yang sistematis secara teratur kepentingan - pemerintah pusat dan daerah, (setidaknya separuh anggota Komite Pengarah di perusahaan swasta, perwakilan industri, lembaga setiap AK, misalnya, harus berasal dari industri). penelitian, universitas, sekolah menengah - (mulai dari tahap pertama perancangan AK yang akan ‘Kerja sama industri-AK’ perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan sampai evaluasi kinerja AK). dimasukkan ke dalam semua aspek pengelolaan AK dan didukung secara kelembagaan (pola kerja sama Keterlibatan semua pemangku kepentingan adalah industri-AK sebaiknya tidak dibiarkan ditangani prasyarat utama bagi keberhasilan pengembangan secara individu oleh pengajar). Untuk menarik AK. AK hanya dapat berhasil jika kepentingan AK, industri agar mendukung pengembangan AK, dapat perusahaan swasta dan industri, serta pemerintah dipertimbangkan pengembangan paket insentif terpenuhi. Sebagai contoh, pola kerja sama untuk industri antara industri-AK harus didasarkan pada manfaat bersama. Melalui kerja sama ini, AK diharapkan 5.6 Dukungan yang diberikan dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri, yang Dukungan - keuangan dan administrasi - yang akan meningkatkan kesempatan kerja yang lebih dapat diberikan pemerintah untuk pengembangan tinggi bagi lulusannya. Jika diterapkan, praktik ini AK mungkin berbeda berdasarkan pilihan model dapat mengirim sinyal positif kepada siswa sekolah yang akan diterapkan. Berdasarkan kajian praktik menengah, sehingga lebih banyak siswa sekolah dukungan pemerintah saat ini untuk AK dan menengah yang ingin mendaftar ke AK, yang pada lembaga pendidikan tinggi lainnya, pemerintah gilirannya akan berkontribusi kepada peningkatan dapat mengembangkan daftar yang memungkinkan reputasi AK dan keberlangsungannya. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. industri dan perusahaan swasta dapat merekrut pekerja andal, dengan tingkat produktivitas yang Dukungan yang diberikan dari pemerintah pusat lebih tinggi, dan pada akhirnya, keuntungan yang (Ditjen Dikti) kepada kandidat AK harus lebih lebih tinggi. Dari sudut pandang pemerintah, dipusatkan pada bantuan teknis, bukan perangkat pola kerja sama ini dapat berkontribusi kepada fisik, yang diharapkan akan disumbangkan oleh pembentukan dan aliran modal manusia, dan pada pemangku kepentingan setempat. Meskipun akhirnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi perangkat fisik masih bisa dimasukkan dalam hibah nasional. Ditjen Dikti, bantuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan jauh lebih penting. Berbagai Hal yang paling penting adalah masukan dari industri bentuk bantuan ini perlu disiapkan sejak dari awal, - informasi seputar kebutuhan keterampilan menurut dan selama proses pengembangan proposal. Bantuan jenis dan tingkat, partisipasi dalam pengembangan tersebut dapat mencakup antara lain: kurikulum dan operasi, evaluasi hasil pendidikan,  Bantuan teknis untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, bisnis, dan masyarakat setempat;  Kerjasama industri bagi pengajar untuk dapat bekerja di industri dan bagi staf industri untuk bekerja di lembaga pendidikan;  Bantuan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan; dan  Bantuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan  Bantuan untuk mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja industri yang berpengalaman untuk menjadi pengajar AK 10 Masukan Kebijakan Lampiran Tanggapan terhadap Kuesioner - Lokakarya Akademi Komunitas. Surabaya, 3 Juni 2014 No. NAMA PROGRAM STUDI SISWA PENGAJAR MASALAH 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Akademi Komunitas 1 AKN Pacitan Teknologi Informasi 10 120 16 27 27 21 1. Jadwal kelas disesuaikan dengan jadwal kerja siswa Penyiaran Multimedia 18 60 15 2. Tidak semua lulusan diserap oleh industri karena siswa telah bekerja 3. Kontribusi pemerintah perlu ditingkatkan Animasi Multimedia 60 10 2 AKN Sumenep Informatika 140 200 Tidak 25 25 Tidak Ada 1. Tingkat putus sekolah siswa kerja yang tinggi Multimedia Ada 2. Kurangnya fasilitas belajar-mengajar 3 AKN Situbondo Manajemen Informasi (D2) 78 49 Tidak 4 5 1. Meminjam gedung SMK Pengolahan makanan (D2) Ada 5 6 2. Tidak ada dosen dan staf administrasi permanen Tidak Ada 3. Siswa hanya mampu membayar 5% biaya kuliah Program Umum 13 15 Kondisi saat ini dan Tantangan di masa Depan 4 AKN Sidoarjo Manajemen Informasi 75 82 Tidak 35 35 35 1. Meminjam gedung SMK Multimedia Ada 2. Kepemilikan tanah yang belum terselesaikan 3. Tidak ada dosen, staf administrasi dan personel laboratorium permanen Pengolahan Ikan 5 AKN Nganjuk Manajemen Informasi 60 70 120 25 25 40 1. Kurangnya kepercayaan publik atas prospek lulusan (D2) 2. Kendala waktu pengelola AK (yang memegang posisi serentak di dinas Industri Makanan pendidikan setempat/SMK) 6 AKN Mukomuko Manajemen Informasi 130 93 150 32 40 42 1. Promosi AK terbatas Perikanan (budidaya) (target) 2. Kurangnya kepercayaan publik atas citra AK (kurang dikenal) 3. Masyarakat memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil Pertanian/perkebunan 7 AKN Manajemen Informasi (D1) 184 205 205 34 49 49 1. Kurangnya fasilitas Lampung Tengah Manajemen Informasi Multimedia (D1) 2. Meminjam fasilitas SMK Jaringan Komputer, Manajemen Informasi Multimedia (D2) 8 AKN Rejang Peternakan 182 250 150 46 48 48 1. Peraturan belum selesai Lebong Perikanan (budidaya) 2. Pemenuhan standar pendidikan dosen/pengajar 3. Format kelembagaan yang tidak jelas Hortikultura 9 AKN Blitar Manajemen Informasi 151 228 Tidak 20 26 Tidak Ada 1. Alokasi anggaran terlambat Multimedia Ada 2. Struktur personel terbatas 3. Pendanaan pengajar terbatas Administrasi Bisnis 10 AKN Keerom Teknik otomotif 76 81 Tidak 17 18 19 1. Pendaftar ingin status D3 Jaringan Komputer Ada 2. Koneksi internet lambat 3. Masalah tanah 4. Pembayaran terlambat 11 AKN Manajemen Informasi 69 143 150 20 20 20 1. Anggaran belum disalurkan pada bulan Juni Lamongan Penyiaran Multimedia 2. Tidak ada fasilitas (bangunan sendiri) 12 AKN Kota- Teknik otomotif (D2) 90 187 187 12 14 14 1. Anggaran belum disalurkan waringin Timur Jaringan Komputer (D2) 2. Tidak ada pengajar dan staf administrasi permanen 13 AKN Palinela Hortikultura 183 164 Tidak 24 dari 68 dari Tidak Ada 1. Meminjam fasilitas SMK Perikanan Ada 2 sub- 7 sub- 2. Pengajar terbatas (sebagian besar guru SMK) kampus kampus Teknologi Pangan 14 AKS Multistrada Manufaktur ban (D1) 37 121 Tidak 72 Tidak Tidak Ada 1. Pendidikan pengajar: SMK dengan berpengalaman kerja panjang Penjualan dan pemasaran (D1) Ada Ada 2. Prosedur yang rumit untuk membangun CC sendiri, terutama industri yang merupakan perusahaan umum - umumnya bukan bisnis inti industri Layanan ban (D1) 15 AKN Manokwari Jaringan Komputer Tidak 65 53 Tidak Ada 12 10 1. Tidak ada pengajar permanen Ada 2. Tidak ada modul Teknik otomotif 3. Pembayaran biaya terlambat 11 Referensi Al-Samarrai, Samer. 2013. What do the latest PISA results tell us about the quality of education in Indonesia? A Brief. World Bank, Jakarta. DIKTI - Kemdikbud. 2012. Cetak Biru Akademi Komunitas. Kemdikbud. 2011. Community College: Kajian Profile dan Strategi Pengembangannya di Indonesia. Moeliodihardjo, B. Y. 2013. Equity and Access in Higher Education. World Bank: Jakarta. World Bank. 2013. Indonesia’s Higher Education System: How Responsive Is It to the Labor Market, Jakarta. World Bank. 2014. Tertiary Education in Indonesia: Directions for Policy, Jakarta Sebagai bagian dari dukungan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, dahulu disebut AusAID) melalui Bank Dunia telah mendanai penelitian untuk mendukung perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masukan kebijakan yang dibutuhkan. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disajikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Australia. Sektor Pembangunan Manusia Kantor Bank Dunia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 Tel: (021) 5299 3000 Faks: (021) 5299 3111 www.worldbank.org/id/education