59766 v2 Indeks Tata Kelola Pendidikan Pemerintah Daerah di Indonesia (ILEGI): i Rapor 50 Pemerintah Daerah Lampiran Laporan Daerah Lampiran Laporan Daerah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bentuk Jaring Laba-Laba berdasarkan Bidang Strategis (Nilai Sempurna = 100% untuk setiap bidang strategis) Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Besar Aceh Tenggara Aceh Utara 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Bangkalan Banjarnegara Bireuen Blora Bojonegoro 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Bondowoso Brebes Demak Halmahera Selatan Jayapura 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 ii 0% 0% 0% 0% 0% Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Jayawijaya Jombang Kaimana Kebumen Kepulauan Sula 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Kotawaringin Timur Kulon Progo Lhokseumawe Majene Mamasa 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Manokwari Nabire Nagan Raya Nganjuk Ngawi 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Pacitan Palangkaraya Paniai Pegunungan Bintang Polewali Mandar 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Probolinggo Probolinggo Kota Purbalingga Purworejo Rembang 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% iii Lampiran Laporan Daerah 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Sampang Seruyan Sleman Sorong Selatan Sragen 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Teluk Wondama Ternate Trenggalek Wonogiri Wonosobo 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 0% 0% 0% 0% 0% 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 iv Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Daftar Isi 2 Aceh Tenggara 102 Jombang 6 Aceh Barat 106 Nganjuk 10 Bireuen 110 Ngawi 14 Aceh Utara 114 Bojonegoro 18 Aceh Barat Daya 118 Bangkalan 22 Nagan Raya 122 Sampang 26 Lhokseumawe 126 Probolinggo (City) 30 Aceh Besar 130 Kotawaringin Timur 34 Purbalingga 134 Seruyan 38 Banjarnegara 138 Palangkaraya 42 Kebumen 142 Majene 46 Purworejo 146 Polewali Mandar 50 Wonosobo 150 Mamasa 54 Wonogiri 154 Kepulauan Sula 58 Sragen 158 Halmahera Selatan 62 Blora 162 Ternate 66 Rembang 166 Kaimana 70 Demak 170 Teluk Wondama 74 Brebes 174 Manokwari 78 Kulonprogo 178 Sorong Selatan 1 82 Sleman 182 Jayawijaya 86 Pacitan 186 Nabire Lampiran Laporan Daerah 90 Trenggalek 190 Paniai 94 Bondowoso 194 Pegunungan Bintang 98 Probolinggo 198 Jayapura Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Aceh Tenggara Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 2 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 38.22% 31 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 42.14% 30 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 42.06% 37 3. Sistem Pengendalian Manajemen 14.78% 44 4. Sistem Informasi Manajemen 22.14% 35 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 70.00% 3 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 3 SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Lampiran Laporan Daerah Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] 4 Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] 5 Manajemen Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Pengendalian Sumberdaya Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] yang Efisien Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Aceh Barat Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 6 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 37.07% 33 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 40.48% 36 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 40.81% 39 3. Sistem Pengendalian Manajemen 11.61% 49 4. Sistem Informasi Manajemen 31.64% 25 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 60.83% 9 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD 7 Sumber Daya dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Lampiran Laporan Daerah mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Standarisasi Layanan dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Pendidikan sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Sistem Pengendalian terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] 8 Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan 9 Sistem Informasi dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Lampiran Laporan Daerah Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8[ Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Bireun Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 10 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 37.79% 32 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 40.48% 35 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 48.59% 24 3. Sistem Pengendalian Manajemen 68.75% 16 4. Sistem Informasi Manajemen 15.29% 41 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 15.83% 49 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3, 4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] 11 Lampiran Laporan Daerah 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Sistem Pengendalian Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Manajemen pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [5] Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efficient Resource Use Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 12 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Standarisasi Layanan Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Manajemen Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan Manajemen dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] 13 Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Lampiran Laporan Daerah Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Aceh Utara Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 14 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 49.30% 18 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 40.48% 33 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 48.25% 26 3. Sistem Pengendalian Manajemen 71.63% 14 4. Sistem Informasi Manajemen 42.38% 14 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43.75% 19 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] 15 Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Lampiran Laporan Daerah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Sistem Pengendalian Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Manajemen pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 16 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] 17 Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Lampiran Laporan Daerah Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Aceh Barat Daya Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 18 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 70.30% 42 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 10.71% 48 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 61.02% 12 3. Sistem Pengendalian Manajemen 19.25% 41 4. Sistem Informasi Manajemen 8.33% 44 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 54.17% 13 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD 19 Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Lampiran Laporan Daerah dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 20 SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] 21 Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Lampiran Laporan Daerah Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Nagan Raya Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 22 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 31.04% 41 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 42.14% 31 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 29.95% 45 3. Sistem Pengendalian Manajemen 27.28% 36 4. Sistem Informasi Manajemen 20.83% 40 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35.00% 32 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi 23 kegiatan dan anggaran. [9] Lampiran Laporan Daerah 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Efisiensi Penggunaan Pendidikan. [2] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 24 Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang 25 Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Lampiran Laporan Daerah Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Lhokseumawe Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 26 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 47.06% 22 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 40.48% 34 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 55.36% 17 3. Sistem Pengendalian Manajemen 76.09% 10 4. Sistem Informasi Manajemen 21.70% 36 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 41.67% 21 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait 27 dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Lampiran Laporan Daerah Pendidikan. [2] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk Sistem Pengendalian penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [6] Manajemen Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara 28 berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [5] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [2] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Manajemen Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 29 Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Lampiran Laporan Daerah dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Aceh Besar Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 30 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 47.12% 21 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 42.14% 29 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 58.01% 15 3. Sistem Pengendalian Manajemen 70.83% 15 4. Sistem Informasi Manajemen 30.87% 26 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30.87% 34 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] 31 Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Pendidikan Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Sistem Pengendalian Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk Manajemen penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan 32 pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Manajemen Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang 33 Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Lampiran Laporan Daerah atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Purbalingga Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 34 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 45.16% 24 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 44.05% 26 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 43.81% 34 3. Sistem Pengendalian Manajemen 67.26% 17 4. Sistem Informasi Manajemen 13.18% 42 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 57.50% 12 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait 35 dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Lampiran Laporan Daerah berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Sistem Pengendalian dan Jasa. [2] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 36 Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 37 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Banjarnegara Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 38 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 41.59% 30 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 49.40% 16 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 47.21% 28 3. Sistem Pengendalian Manajemen 48.66% 23 4. Sistem Informasi Manajemen 41.41% 17 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21.25% 48 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Standarisasi Layanan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim 39 anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Lampiran Laporan Daerah kegiatan dan anggaran. [9] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Sistem Pengendalian terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 40 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] 41 Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Lampiran Laporan Daerah atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Kebumen Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Baik (Hijau) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 42 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 60.23% 3 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 75.24% 1 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 54.23% 18 3. Sistem Pengendalian Manajemen 84.23% 1 4. Sistem Informasi Manajemen 20.83% 38 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 66.25% 5 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka Putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait 43 dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Lampiran Laporan Daerah berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi Sistem Pengendalian tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur Manajemen diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan 44 Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs . [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Manajemen yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk 45 penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Lampiran Laporan Daerah kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Purworejo Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 46 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 56.50% 10 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 44.05% 24 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 67.92% 7 3. Sistem Pengendalian Manajemen 80.56% 4 4. Sistem Informasi Manajemen 36.66% 22 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 53.33% 14 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait 47 dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Lampiran Laporan Daerah Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] 48 Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI . [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari 49 sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Lampiran Laporan Daerah Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Wonosobo Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 50 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 47.65% 20 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 44.05% 25 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 37.36% 40 3. Sistem Pengendalian Manajemen 76.39% 9 4. Sistem Informasi Manajemen 41.30% 18 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39.17% 27 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] 51 Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Lampiran Laporan Daerah Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Sistem Pengendalian Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Manajemen pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak 52 Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI . [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs . [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian Manajemen SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan 53 Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Lampiran Laporan Daerah Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Wonogiri Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 54 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 59.15% 5 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 62.98% 3 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 80.95% 1 3. Sistem Pengendalian Manajemen 23.71% 39 4. Sistem Informasi Manajemen 64.78% 3 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 63.33% 7 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan . [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] 55 Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Lampiran Laporan Daerah Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 56 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Manajemen Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 57 Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Manajemen Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Sragen Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 58 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 59.07% 6 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 55.83% 9 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 80.36% 2 3. Sistem Pengendalian Manajemen 59.13% 20 4. Sistem Informasi Manajemen 55.04% 6 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 45.00% 18 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] 59 Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Lampiran Laporan Daerah dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Sistem Pengendalian dan Jasa. [2] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 60 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Efisiensi Penggunaan Pendidikan. [2] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Transparansi dan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Akuntabilitas Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk 61 penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah Lampiran Laporan Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Blora Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 62 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 51.21% 14 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 52.98% 12 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 60.69% 14 3. Sistem Pengendalian Manajemen 29.37% 33 4. Sistem Informasi Manajemen 43.46% 12 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69.58% 4 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] 63 Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Lampiran Laporan Daerah dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Transparansi dan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan 64 Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Sistem Pengendalian terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] 65 SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Lampiran Laporan Daerah Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Rembang Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 66 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 44.52% 25 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 52.98% 13 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 71.67% 4 3. Sistem Pengendalian Manajemen 20.83% 40 4. Sistem Informasi Manajemen 31.70% 24 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 45.42% 17 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [8] 67 Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Lampiran Laporan Daerah Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Transparansi dan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Sistem Pengendalian Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Manajemen Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 68 Sumber Daya Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk 69 penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah Lampiran Laporan Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Demak Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 70 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 45.65% 23 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 57.14% 7 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 60.99% 13 3. Sistem Pengendalian Manajemen 27.68% 34 4. Sistem Informasi Manajemen 42.45% 13 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40.00% 24 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] 71 Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Lampiran Laporan Daerah Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Akuntabilitas di SKPD Pendidikan. [8] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Manajemen dan Jasa. [2] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 72 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] 73 Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Lampiran Laporan Daerah Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Brebes Provinsi : Jawa Tengah Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 74 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 44.14% 26 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 44.05% 27 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 49.63% 23 3. Sistem Pengendalian Manajemen 49.60% 22 4. Sistem Informasi Manajemen 12.84% 43 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 64.58% 6 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] 75 Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Lampiran Laporan Daerah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Sistem Pengendalian Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Manajemen Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Standarisasi Layanan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. Pendidikan [8] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Efisiensi Penggunaan Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 76 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] 77 Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Lampiran Laporan Daerah sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Kulonprogo Provinsi : Yogyakarta Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 78 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 34.52% 38 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 27.38% 42 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 44.91% 30 3. Sistem Pengendalian Manajemen 37.40% 30 4. Sistem Informasi Manajemen 37.50% 20 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25.42% 43 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabu`paten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] 79 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Lampiran Laporan Daerah Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Efisiensi Penggunaan Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Sumber Daya berkala. [1] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] 80 Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 81 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Sleman Provinsi : DI Yogyakarta Kategori : Baik (Hijau) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 82 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 61.96% 1 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 54.29% 11 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 64.76% 8 3. Sistem Pengendalian Manajemen 40.77% 27 4. Sistem Informasi Manajemen 77.47% 7 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 72.50% 1 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), 83 PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Lampiran Laporan Daerah berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Transparansi dan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Sistem Pengendalian Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah Manajemen di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [10] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif 84 Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Efisiensi Penggunaan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Sumber Daya Pendidikan. [2] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Manajemen Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 85 Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Manajemen Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Pacitan Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 86 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 58.25% 8 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 56.43% 8 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 70.87% 6 3. Sistem Pengendalian Manajemen 78.27% 5 4. Sistem Informasi Manajemen 46.51% 10 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39.17% 26 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] 87 Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Lampiran Laporan Daerah PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Transparansi dan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Sistem Pengendalian Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi Manajemen tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik 88 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Standarisasi Layanan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. Pendidikan [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim Sumber Daya anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [ 7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk 89 penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah Lampiran Laporan Daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Trenggalek Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 90 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 49.80% 16 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 61.90% 4 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 51.55% 20 3. Sistem Pengendalian Manajemen 46.33% 24 4. Sistem Informasi Manajemen 28.36% 29 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 60.83% 10 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] 91 Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Lampiran Laporan Daerah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Manajemen dan Jasa. [2] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi 92 Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Sistem Pengendalian Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi Manajemen tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh 93 pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk Lampiran Laporan Daerah penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Bondowoso Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 94 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 59.38% 4 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 50.71% 15 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 62.78% 10 3. Sistem Pengendalian Manajemen 59.13% 21 4. Sistem Informasi Manajemen 63.03% 4 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 61.25% 8 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] 95 Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Lampiran Laporan Daerah PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Manajemen dan Jasa. [17] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD 96 Sumber Daya dimulai. [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah 97 di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Probolinggo Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 98 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 51.97% 13 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 55.00% 10 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 49.96% 22 3. Sistem Pengendalian Manajemen 73.71% 12 4. Sistem Informasi Manajemen 43.69% 11 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 37.50% 30 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] 99 Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Lampiran Laporan Daerah Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. Akuntabilitas [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Sistem Pengendalian pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Manajemen Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam 100 Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Standarisasi Layanan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. Pendidikan [8] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Sistem Pengendalian yang mengacu pada BSNP. [5] Manajemen SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 101 Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Jombang Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 102 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 48.12% 19 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 30.48% 39 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 57.94% 16 3. Sistem Pengendalian Manajemen 75.79% 11 4. Sistem Informasi Manajemen 37.19% 21 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39.17% 28 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] 103 Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Lampiran Laporan Daerah Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pendidikan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Sistem Pengendalian pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Manajemen Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen 104 Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Sistem Pengendalian yang mengacu pada BSNP. [5] Manajemen SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari 105 Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Nganjuk Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 106 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 52.55% 19 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 49.29% 39 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 63.86% 16 3. Sistem Pengendalian Manajemen 63.59% 11 4. Sistem Informasi Manajemen 54.74% 21 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31.25% 28 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] 107 Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim Efisiensi Penggunaan anggaran pemerintah daerah. [7] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] 108 Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Manajemen Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. 109 Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Ngawi Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 110 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 53.71% 11 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 61.43% 6 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 76.82% 3 3. Sistem Pengendalian Manajemen 83.23% 2 4. Sistem Informasi Manajemen 25.00% 33 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 22.08% 46 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] 111 Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Lampiran Laporan Daerah Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur Sistem Pengendalian diseminasi dan dokumentasi). [12] Manajemen Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] 112 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Bidang Strategis PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Manajemen yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] 113 Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Lampiran Laporan Daerah Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Bojonegoro Provinsi : Jawa Timur Kategori : Baik (Hijau) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 114 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 60.45% 2 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 63.10% 2 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 71.58% 5 3. Sistem Pengendalian Manajemen 76.91% 8 4. Sistem Informasi Manajemen 61.94% 5 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28.75% 42 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] 115 Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Lampiran Laporan Daerah Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. 14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Transparansi dan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Sistem Pengendalian Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh Manajemen pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik 116 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Efisiensi Penggunaan Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Sumber Daya berkala. [1] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.[11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Manajemen yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] 117 Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Lampiran Laporan Daerah Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Bangkalan Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 118 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 51.06% 15 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 45.71% 22 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 62.53% 11 3. Sistem Pengendalian Manajemen 78.27% 6 4. Sistem Informasi Manajemen 38.78% 19 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30.00% 40 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait 119 dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Lampiran Laporan Daerah Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Sistem Informasi Manajemen Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Efisiensi Penggunaan berkala. [1] 120 Sumber Daya Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah 121 di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Lampiran Laporan Daerah Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Sampang Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 122 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 57.02% 9 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 47.62% 21 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 54.46% 19 3. Sistem Pengendalian Manajemen 82.19% 3 4. Sistem Informasi Manajemen 41.67% 15 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 59.17% 11 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi 123 Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Lampiran Laporan Daerah berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD, [2] Akuntabilitas Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan Pendidikan Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Sistem Pengendalian Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi Manajemen tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik 124 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] 125 Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs Sistem Pengendalian yang mengacu pada BSNP. [5] Manajemen Lampiran Laporan Daerah SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Probolinggo (Kota) Provinsi : Jawa Timur Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 126 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 58.72% 7 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 61.43% 5 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 50.94% 21 3. Sistem Pengendalian Manajemen 72.62% 13 4. Sistem Informasi Manajemen 73.60% 2 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35.00% 31 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 127 Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Sistem Informasi Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 128 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian Manajemen SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 129 Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Lampiran Laporan Daerah Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Kotawaringin Timur Provinsi : Kalimantan Tengah Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 130 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 21.60% 47 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 10.24% 49 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 44.90% 31 3. Sistem Pengendalian Manajemen 10.02% 50 4. Sistem Informasi Manajemen 4.49% 48 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38.33% 29 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik 131 Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Lampiran Laporan Daerah Sumber Daya dari 10%. [11] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Sistem Pengendalian terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 132 Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] 133 Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Lampiran Laporan Daerah sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Seruyan Provinsi : Kalimantan Tengah Kategori : Kurang (Murah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 134 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 36.84% 34 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 45.71% 23 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 43.89% 33 3. Sistem Pengendalian Manajemen 12.10% 47 4. Sistem Informasi Manajemen 41.67% 16 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40.83% 22 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] 135 Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Lampiran Laporan Daerah Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Sistem Pengendalian Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Manajemen Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Sistem Pengendalian pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Manajemen terakreditasi. [5] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Sistem Pengendalian terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas 136 Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] 137 Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Lampiran Laporan Daerah Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Palangkaraya Provinsi : Kalimantan Tengah Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 138 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 22.12% 46 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 28.69% 41 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 41.84% 38 3. Sistem Pengendalian Manajemen 13.19% 46 4. Sistem Informasi Manajemen 5.23% 45 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21.67% 47 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efficient Resource Use Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik 139 Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Lampiran Laporan Daerah Akuntabilitas papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [6] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim Sumber Daya anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] 140 Transparansi dan Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi 141 Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Majene Provinsi : Sulawesi Barat Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 142 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 49.74% 17 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 52.38% 14 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 44.51% 32 3. Sistem Pengendalian Manajemen 77.68% 7 4. Sistem Informasi Manajemen 33.71% 23 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40.42% 23 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [13] 143 Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Lampiran Laporan Daerah Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur [3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [8] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk Sistem Pengendalian penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Standarisasi Layanan Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] 144 Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Sistem Pengendalian Manajemen Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur 145 diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Polewali Mandar Provinsi : Sulawesi Barat Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 146 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 42.24% 28 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 44.05% 28 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 43.02% 35 3. Sistem Pengendalian Manajemen 38.29% 28 4. Sistem Informasi Manajemen 51.65% 9 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 34.17% 33 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] 147 Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Lampiran Laporan Daerah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [5] Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Pengendalian Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait Manajemen dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] 148 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian Manajemen SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] 149 Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Mamasa Provinsi : Sulawesi Barat Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 150 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 29.90% 43 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 23.33% 45 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 23.37% 48 3. Sistem Pengendalian Manajemen 27.58% 35 4. Sistem Informasi Manajemen 4.37% 49 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 70.83% 2 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan 151 Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Lampiran Laporan Daerah 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] 152 Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] 153 Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Kepulauan Sula Provinsi : Maluku Utara Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 154 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 36.49% 35 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 25.48% 44 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 34.86% 43 3. Sistem Pengendalian Manajemen 45.59% 26 4. Sistem Informasi Manajemen 30.30% 27 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 46.25% 16 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Manajemen dalam perencanaan pendidikan. [8] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 155 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] 156 Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] 157 Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Lampiran Laporan Daerah Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Halmahera Selatan Provinsi : Maluku Utara Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 158 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 34.52% 37 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 37.62% 38 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 37.11% 41 3. Sistem Pengendalian Manajemen 45.81% 25 4. Sistem Informasi Manajemen 20.83% 39 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31.25% 37 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Standarisasi Layanan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD 159 Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Lampiran Laporan Daerah Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [6] Akuntabilitas Standarisasi Layanan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pendidikan Sistem Pengendalian Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Manajemen dan Jasa. [2] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 160 Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari 161 sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Lampiran Laporan Daerah Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Ternate Provinsi : Maluku Utara Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 162 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 41.94% 29 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 49.29% 18 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 48.26% 25 3. Sistem Pengendalian Manajemen 18.43% 42 4. Sistem Informasi Manajemen 54.56% 8 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39.17% 25 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Sistem Pengendalian Kecamatan. [6] Manajemen Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] 163 Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Lampiran Laporan Daerah SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Transparansi dan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs Sistem Pengendalian yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Sistem Informasi kelengkapan dan akurasi data. [3] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan 164 Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Standarisasi Layanan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Pendidikan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 165 Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus Sistem Informasi dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Manajemen sekolah) ke kabupaten. [2] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Kaimana Provinsi : Papua Barat Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 166 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 35.65% 36 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 40.48% 37 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 28.76% 46 3. Sistem Pengendalian Manajemen 36.11% 31 4. Sistem Informasi Manajemen 21.68% 37 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51.25% 15 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Sistem Pengendalian Kecamatan. [6] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 167 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Efisiensi Penggunaan Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Sumber Daya dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [5] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 168 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] 169 Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Lampiran Laporan Daerah Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Teluk Wondama Provinsi : Papua Barat Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 170 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 29.70% 44 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 49.29% 19 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 47.60% 27 3. Sistem Pengendalian Manajemen 11.61% 48 4. Sistem Informasi Manajemen 29.17% 28 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 10.83% 50 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Sistem Pengendalian Kecamatan. [6] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Efisiensi Penggunaan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 171 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan Transparansi dan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Akuntabilitas Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Sistem Pengendalian Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah Manajemen di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 172 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Manajemen Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] 173 Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Lampiran Laporan Daerah Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Manokwari Provinsi : Papua Barat Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 174 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 22.48% 45 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 27.38% 43 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 36.59% 42 3. Sistem Pengendalian Manajemen 17.36% 43 4. Sistem Informasi Manajemen 0.65% 50 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30.42% 38 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Standarisasi Layanan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Sumber Daya dimulai. [4] Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 175 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Akuntabilitas Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [5] Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [6] Manajemen Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 176 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] Sistem Pengendalian SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Manajemen Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 177 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Sorong Selatan Provinsi : Papua Barat Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 178 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 34.50% 39 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 41.67% 32 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 42.63% 36 3. Sistem Pengendalian Manajemen 37.90% 29 4. Sistem Informasi Manajemen 26.97% 32 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23.33% 45 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Transparansi dan kegiatan dan anggaran. [9] Akuntabilitas Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan Sistem Pengendalian dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Manajemen Kecamatan. [6] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik 179 Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Lampiran Laporan Daerah Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Pendidikan Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Sistem Pengendalian dan Jasa. [2] Manajemen Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari Sistem Informasi sekolah) ke kabupaten. [2] Manajemen Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Transparansi dan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Akuntabilitas Pendidikan. [3] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan PendidikanNasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim 180 anggaran pemerintah daerah. [7] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Standarisasi Layanan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI Pendidikan (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh 181 pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk Lampiran Laporan Daerah penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Sistem Informasi Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Manajemen Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Jayawijaya Provinsi : Papua Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 182 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 21.02% 48 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 16.67% 47 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 19.49% 49 3. Sistem Pengendalian Manajemen 14.19% 45 4. Sistem Informasi Manajemen 24.32% 34 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30.42% 39 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [6] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Efisiensi Penggunaan Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan Sumber Daya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang Sistem Pengendalian dan Jasa. [2] Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Efisiensi Penggunaan Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% Sumber Daya atau lebih. [12] 183 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 184 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan 185 Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Lampiran Laporan Daerah Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Nabire Provinsi : Papua Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 186 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 31.72% 40 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 30.48% 40 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 27.46% 47 3. Sistem Pengendalian Manajemen 29.69% 32 4. Sistem Informasi Manajemen 27.21% 31 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43.75% 20 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Sistem Informasi Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Manajemen Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [6] Akuntabilitas Sistem Pengendalian Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Manajemen 187 Lampiran Laporan Daerah 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Sistem Informasi Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), Manajemen PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan 188 Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Akuntabilitas Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 189 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Paniai Provinsi : Papua Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 190 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 19.08% 50 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 3.57% 50 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 33.93% 44 3. Sistem Pengendalian Manajemen 24.11% 37 4. Sistem Informasi Manajemen 4.61% 47 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 29.17% 41 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Sistem Pengendalian Kecamatan. [6] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] Sistem Pengendalian Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Manajemen 191 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Lampiran Laporan Daerah Strategic Areas Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Standarisasi Layanan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Standarisasi Layanan Pendidikan Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Sistem Pengendalian Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Manajemen anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur.[3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 192 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Standarisasi Layanan 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Pendidikan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Standarisasi Layanan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Pendidikan Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 193 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%.[11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Pegunungan Bintang Provinsi : Papua Kategori : Kurang (Merah) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 194 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 19.08% 49 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 22.02% 46 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 18.90% 50 3. Sistem Pengendalian Manajemen 24.11% 38 4. Sistem Informasi Manajemen 4.96% 46 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25.42% 44 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam Akuntabilitas penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan Sistem Pengendalian dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Manajemen Kecamatan. [6] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD Efisiensi Penggunaan dimulai. [4] Sumber Daya Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [6] 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Transparansi dan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada Akuntabilitas papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] Sistem Pengendalian Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11] 195 Lampiran Laporan Daerah 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Transparansi dan Pendidikan. [3] Akuntabilitas SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang Pendidikan terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8] Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para Sistem Pengendalian anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Manajemen Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1] Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum 196 Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Transparansi dan Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus 197 dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2] Lampiran Laporan Daerah Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA) Kabupaten : Jayapura Provinsi : Papua Kategori : Sedang (Kuning) Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis Transparansi dan Akuntabilitas 100% 50% Efisiensi Penggunaan Standarisasi Layanan Sumber Daya Pendidikan 0% Sistem Informasi Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen 198 PERINGKAT Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan URAIAN NILAI dari 50 pemerintah daerah Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan) 42.88% 27 Bidang Strategis: 1. Transparansi dan Akuntabilitas 48.81% 20 2. Standarisasi Layanan Pendidikan 45.52% 29 3. Sistem Pengendalian Manajemen 59.90% 19 4. Sistem Informasi Manajemen 28.10% 30 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 32.08% 35 1. Faktor Kekuatan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3] Transparansi dan SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi Akuntabilitas kegiatan dan anggaran. [9] Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10] Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1] Standarisasi Layanan Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Pendidikan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5] Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7] Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8] Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6] Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif Sistem Pengendalian dalam perencanaan pendidikan. [8] Manajemen Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15] Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14] Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1] 199 Sistem Informasi Manajemen Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4] Lampiran Laporan Daerah Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2] Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3] Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4] Efisiensi Penggunaan Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5] Sumber Daya Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6] Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7] SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kekuatan yang Dominan Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Sistem Pengendalian Manajemen Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Efisiensi Penggunaan Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [12] Sumber Daya 3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik Standarisasi Layanan pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4] Sistem Pengendalian Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak Manajemen terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10] Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara Efisiensi Penggunaan berkala. [1] Sumber Daya Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10] 4. Faktor Kelemahan Secara Umum Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1] 200 Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2] Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4] Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan Transparansi dan Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5] Akuntabilitas Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2] Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7] Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8] Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang Standarisasi Layanan terakreditasi. [2] Pendidikan Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3] 95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6] Bidang Strategis Faktor Kelemahan yang Dominan Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9] Standarisasi Layanan Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10] Pendidikan 90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12] Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/ MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Sistem Pengendalian Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Manajemen Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17] Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari 201 sekolah) ke kabupaten. [2] Sistem Informasi Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan Lampiran Laporan Daerah Manajemen kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6] Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang Efisiensi Penggunaan dari 10%. [11] Sumber Daya Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12] Nomor referensi indikator bidang strategis tampak dalam tanda kurung 202 Tata Kelola Penting Bagi Hasil Pendidikan