Maret 2017 Melanjutkan perubahan P E R K E M B A N G A N T R IW U L A N A N P E R E K O N O M IA N IN D O N E S IA Melanjutkan perubahan Maret 2017 Kata Pengantar Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly, IEQ) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, Country Director untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice, dibawah bimbingan Ndiame Diop, Practice Manager, dan Hans Beck, Acting Lead Economist. Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, Senior Economist dan lead author, tim inti terdiri dari Magda Adriani, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Derek H.C. Chen, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Taufik Ramadhan Indrakesuma, Jonathan William Lain, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al Rikabi, Dhruv Sharma, dan Kelly Wyett. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Jerry Kurniawan, GB Surya Ningnagara, Kurniasih Suditomo, Nugroho Sunjoyo, dan Suryo Utomo Tomi. Ucapan terima kasih untuk Leela Raina, Taufik Ramadhan Indrakesuma, Edgar Janz, dan Nathaniel Adams atas bantuannya dalam pengecekan laporan ini. Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Irfan Mujahid, Massimiliano Cali, Titik Anas dan Robertus Herdiyanto (Bagian B.1, Kebijakan perdagangan jasa); Michael Steidl berdasarkan kebijakan yang ditulis oleh Wolfram Hiemann, dengan dukungan dari Cynthia Clarita Kusharto (Bagian B.2, KUR), Hamidah Alatas, Ratih Dwi Rahmadanti, Daim Syukriyah, Bagus Arya Wirapati untuk kontribusi data mereka (Lampiran: Indikator sosial). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Tatiana Nenova (Program Leader, EACIF), Nikola L. Spatafora (Lead Economist, EAPCE), Ekaterine T. Vashakmadze (Senior Country Economist, DECPG), Christopher Juan Costain (Lead Financial Sector Specialist), Amanda Robbins dan David Nellor (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance). Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction dan Development Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau Department of Foreign Affairs dan Trade, DFAT) melalui program Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pdanangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. Photo di bagian sampul depan dan Ringkasan Eksekutif cover dan Executive merupakan Hak Cipta MDTF dan photo di bagian A dan B merupakan Hak Cipta Arsianti dan Kelly Wyett. Semua Hak Cipta dilindungi. Untuk mendapatkan lebih banyak analisi Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia: Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org. Singkatan Askrindo Asuransi Kredit Indonesia BI Bank Indonesia BOP Balance of Payments/ Neraca pembayaran BPS Badan Pusat Statistik BRI Bank Rakyat Indonesia CAR Capital Adequacy Ratio/Rasio kecukupan kapital CEIC Census dan Economic Information Center CGC Credit Guarantee Companies/Perusahaan penjamin kredit CMEA Coordinating Ministry for Economic Affairs/Kemenko perekonomian CPI Consumer Price Index/IHK-Indeks Harga Konsumen CPO Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit DAU Dana Alokasi Umum EMCI Emerging Market Currency Index EMDE Emergency dan Developing Economies DGT Directorate General of Tax/Direktur Jenderal Pajak FDI Foreign Direct Investment/Investasi asing langsung GDP Gross Domestic Per capita/PDB GGDC Groningen Growth Development Center GoI Government of Indonesia/Pemerintah Indonesia IEQ Indonesia Economic Quarterly/Perkembangana Triwulanan Perekonomian Indonesia IHGS Indeks Harga Saham Gabungan IO Input output Jamkrindo Jaminan Kredit Indonesia JCI Jakarta Composite Index KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KUR Kredit Usaha Rakyat LFPR Labor Force Participation Rate/Angka partisipasi tenaga kerja LHS Left hand side/sebelah kiri LNG Liquefied natural gas MoF Ministry of Finance/Kementerian Keuangan MSME Micro, Small and Medium Sized Enterprises/UMKM-Usaha Mikro Kecil Menengah NPL Non-Performing Loan/kredit bermasalah OECD Organization for Economic Cooperation and Development OJK Otoritas Jasa Keuangan OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries/Organisasi negara pengekspor minyak PINA Pembiayaan Investasi Non Anggaran PMI Purchasing Manager’s Index/Indeks Pembelian Manager PMN Penyertaan Modal Negara PPP Public Private Partnership/kemitraan pemerintah dan swasta PT Perusahaan Terbatas RHS Right hand side/sebelah kanan) RPJM-N Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SAKERNAS Survey Angkatan Kerja Nasional SBI Sertifikat Bank Indonesia SME Small Medium Enterprises/UKM-Usaha Kecil Menengah SOE State Owned Enterprises/BUMN SPV Special Purpose Vehicles/kenderaan untuk tujuan khusus STRI Services Trade Restrictiveness Index SUN Surat Utang Negara Susenas Survey Sosial Ekonomi Nasional Taspen Tabungan dan Asuransi Pensiun TKI Tenaga Kerja Indonesia TOT Term-of-Trade/Nila Tukar perdagangan VAT Value Added Tax/Pajak nilai tambahan VIX Volatility Indeks/Indeks volatilitas yoy Year-on-year/tahun-ke-tahun Daftar Isi KATA PENGANTAR .............................................................................................................. C   SINGKATAN .......................................................................................................................... D   DAFTAR ISI............................................................................................................................. F   RINGKASAN EKSEKUTIF: MELANJUTKAN PERUBAHAN ........................................... I   A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI............................................... 1   1. Perekonomian global memiliki pijakan yang kuat pada tahun 2017 .................................................. 1   2. Pertumbuhan PDB menguat di tahun 2016 ........................................................................................ 3   3. Peningkatan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered prices) menjadi pendorong utama inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2017 ............................................ 4   4. Harga komoditas dan sektor eksternal ............................................................................................... 6   5. Kondisi keuangan makro dalam negeri yang kuat ........................................................................... 16   6. Kebijakan fiskal nampaknya menjanjikan di tahun 2017, reformasi diperkirakan akan berlanjut .. 18   7. Tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan upah riil yang meningkat mendanakan periode pasar tenaga kerja yang ketat, namun kecepatan formalisasi telah melambat ............... 25   8. Kemiskinan dan ketimpangan terus menurun ................................................................................. 27   9. Prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko ...................................................................................... 29   B. TOPIK FOKUS ................................................................................................................... 32   1. Mengupayakan kebijakan perdagangan jasa yang tepat untuk pembangunan Indonesia ............. 32   a. Pandangan umum perdagangan jasa Indonesia ...................................................................................................33   b. Pembatasan perdagangan dan produktivitas jasa Indonesia ................................................................................35   c. Mengurangi hambatan perdagangan jasa untuk kepentingan perekonomian .....................................................37   2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Baru ............................................................................ 41   a. Program KUR telah menjadi kebijakan utama Pemerintah untuk mendukung usaha kecil ............................... 41   b. Program KUR telah berubah dari program penjaminan kredit parsial menjadi program pinjaman dengan bunga bersubsidi ..........................................................................................................................................................42   c. Pengaturan biaya jaminan kredit yang baru mencerminkan suatu pendekatan berorientasi pasar .....................45   d. Subsidi suku bunga tidak dianggap sebagai praktek terbaik di dalam pembiayaan UMKM ..............................45   e. Kesimpulan dan saran ............................................................................................................................................46   REFERENSI........................................................................................................................... 48   LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA ................................ 50   DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Pasar keuangan global memasuki tahun 2017 dengan kondisi yang tidak bergejolak ......................................................................................................................... 1   Gambar 2: Pertumbuhan PDB global diproyeksikan meningkat di tahun 2017, meskipun dibayangi ketidakpastian kebijakan global ...................................................................... 2   Gambar 3: Indeks Manajer Pembelian: Negara-negara dengan perekonomian kuat memasuki tahun 2017 dengan pijakan yang mantap ....................................................... 2   Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil: Belanja Pemerintah terus berkontraksi di Triwulan ke-4 . 3   Gambar 5: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB meningkat di triwulan ke-4 ................ 4   Gambar 6: Pertumbuhan PDB melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam lima tahun ini ............................................................................................ 4   Gambar 7: Inflasi IHK meningkat di awal 2017, terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik ........................................................................................................................................... 5   Gambar 8: Kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah kemungkinan akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di tahun 2017, namun secara perlahan menurun di tahun 2018 ..................................................................................................................... 5   Gambar 9: Indikator-indikator utama untuk konsumsi tetap stabil… ...................................... 6   Gambar 10: ... sementara indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama menunjukkan pemulihan.................................................................................................. 6   Gambar 11: Harga global untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia sebagian besar naik di tahun 2016 ............................................................................................................. 7   Gambar 12: Selain minyak mentah dan LNG, harga global untuk komoditas ekspor utama Indonesia sudah melebihi perkiraan Bank Dunia ........................................................... 7   Gambar 13: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih menunjukkan kejutan positif nilai tukar perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak Juli 2016 ...................................... 8   Gambar 14: Neraca perdagangan mencatat surplus pada tahun 2016, didorong oleh arus masuk modal yang kuat dan defisit transaksi berjalan yang turun ke level terendah selama 5 tahun ini ........................................................................................................... 10   Gambar 15: Neraca perdagangan tetap surplus di Triwulan ke-4 didorong oleh penurunan tajam dalam defisit transaksi berjalan ............................................................................ 10   Gambar 16: Nilai ekspor barang meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2011… ....... 10   Gambar 17: ...demikian pula halnya dengan nilai impor barang ............................................ 10   Gambar 18: Investor internasional menjual saham dan obligasi Indonesia di bulan November 2016 ................................................................................................................ 11   Gambar 19: Arus masuk dalam aset mata uang dan deposito sektor swasta yang sangat tinggi di Triwulan ke-4 .................................................................................................... 11   Gambar 20: Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Inggris menurun sebagai bagian dari total ekspor ..................................................................................................................... 13   Gambar 21: Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia ............ 13   Gambar 22: Inggris merupakan sumber FDI yang penting di Indonesia ............................... 14   Gambar 23: Indonesia kurang bergantung pada FDI dari Amerika Serikat dan Inggris dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan .................................................. 14   Gambar 24: Mayoritas hutang luar negeri Indonesia adalah dalam mata uang USD ............ 14   Gambar 25: Spread (selisih antar harga jual dan harga beli) obligasi meningkat di Indonesia segera setelah terjadinya referendum di Inggris dan pemilu di AS, namun pulih kembali dengan cepat ..................................................................................................... 15   Gambar 26: Harga ekuitas juga turun, sebelum sebagian besar kerugian yang diakibatkannya pulih ...................................................................................................... 15   Gambar 27: Rupiah mengawali tahun 2017 dengan langkah yang mantap ............................ 16   Gambar 28: IHSG memasuki tahun 2017 dengan awal yang mantap ..................................... 17   Gambar 29: Imbal hasil obligasi menurun di tahun 2017 mencerminkan kepercayaan investor di Indonesia .................................................................................................................... 17   Gambar 30: Pertumbuhan deposito terus meningkat .............................................................. 17   Gambar 31: Suku bunga kredit konsumsi tetap bertahan sedangkan biaya modal kerja telah menurun tajam ................................................................................................................ 18   Gambar 32: Sistem perbankan Indonesia tetap sehat meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah ...................................................................................................................... 18   Gambar 33: APBN 2017 yang sudah disetujui mencakup target penerimaan yang lebih realistis ............................................................................................................................ 19   Gambar 34: Pertumbuhan penerimaan sampai saat ini di tahun ini ( y e a r t o d a t e ) lebih tinggi di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, namun masih lebih rendah dari tahun 2015 dan 2014 ................................................................................................................... 19   Gambar 35: Realisasi belanja masih tetap lemah .................................................................... 21   Gambar 36: Belanja modal diproyeksikan meningkat di tahun 2017, sementara belanja untuk subsidi energi diperkirakan akan menurun ................................................................... 21   Gambar 37: Rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara ....................................................................................... 23   Gambar 38: Tingkat pengangguran inti turun ke tingkat terendah sejak tahun 2012 ............ 25   Gambar 39: Pertumbuhan pendapatan riil nampaknya secara signifikan meningkat di tahun 2016 .................................................................................................................................. 26   Gambar 40: Jumlah tenaga kerja: Proporsi pekerja yang bekerja pada pekerjaan dengan menerima upah terus meningkat, tetapi dengan tingkat yang melambat ..................... 26   Gambar 41: Penurunan angka kemiskinan antara September 2015 dan September 2016 lebih besar dari tahun-tahun terakhir, namun tetap lebih kecil dari tingkat penurunan sebelum tahun 2011 ......................................................................................................... 27   Gambar 42: Setelah naik dalam kurun waktu lama, koefisien Gini telah menurun secara tahun-ke-tahun selama tiga periode survei berturut-turut............................................. 28   Gambar 43: Pangsa jasa Indonesia di dalam PDB berada di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah .............................................................................................. 32   Gambar 44: Perdagangan jasa lebih tahan banting dibandingkan dengan perdagangan barang ............................................................................................................................. 32   Gambar 45: Jasa memiliki pangsa tertinggi dalam perekonomian dan sektor yang tercepat berkembang .................................................................................................................... 33   Gambar 46: Ekspor dan impor jasa telah berkembang pesat dalam dekade terakhir ............ 33   Gambar 47: Sepuluh dari dua belas sektor jasa memiliki kelebihan permintaan, dua lainnya memiliki kelebihan pasokan........................................................................................... 34   Gambar 48: Indeks pembatasan perdagangan jasa Indonesia ................................................ 35   Gambar 49: Indonesia memiliki produktifitas yang relatif rendah di sejumlah sektor jasa ... 36   Gambar 50: Pembatasan ekuitas asing di sektor jasa telah menurun namun masih lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya ..................................................................................... 37   DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil ........................................................................... 50   Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran ................................................. 50   Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi ...................................................... 50   Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor....................................................... 50   Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen .............................................................................. 50   Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI ............................... 50   Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .............................................................................. 51   Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan ................................................................... 51   Lampiran Gambar 9: Ekspor barang ....................................................................................... 51   Lampiran Gambar 10: Impor barang ....................................................................................... 51   Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal ............................................ 51   Lampiran Gambar 12: Inflasi ................................................................................................... 51   Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan .......................................................................... 52   Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara ................................................ 52   Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional ............................................ 52   Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran ............................................. 52   Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional ......................................................................... 52   Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS ............................................................................ 52   Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal .. 53   Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS kelompok negara-negara EMBI Global ..... 53   Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito ..................... 53   Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan ................................................................. 53   Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah ................................................................................ 53   Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri ................................................................................. 53   DAFTAR TABEL Tabel 1: Pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2017 ..ii   Tabel 2: Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap konstan pada tahun 2017 .................... 12   Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di APBN tahun 2017 ........................................................................................ 24   Tabel 4: Ketimpangan terus menurun karena meningkatnya konsumsi warga yang berada di dalam strata 40 Menengah, tetapi yang berada di dalam strata 40 Terbawah masih tertinggal ......................................................................................................................... 28   Tabel 5: Indikator perekonomian utama ................................................................................. 31   Tabel 6: Contoh Pembatasan di Sektor Jasa Konstruksi ......................................................... 39   Tabel 7: Aspek desain utama dari program KUR lama dan baru ........................................... 43   Tabel 8: Ringkasan biaya KUR dan perbandingan antara KUR lama dan baru .................... 44   DAFTAR LAMPIRAN TABEL Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemeritah ................................ 54   Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran .................................................................................. 54   Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia ............................... 55   Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia ............................................. 56   DAFTAR KOTAK Kotak 1: Paparan Indonesia terhadap perekonomian Amerika Serikat dan Inggris ............... 12   Kotak 2: Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa ..................................................................... 35   Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Ringkasan eksekutif: Melanjutkan perubahan Fundamental Dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi, defisit transaksi berjalan perekonomian yang rendah, defisit fiskal yang konservatif serta tingkat inflasi yang menyentuh Indonesia terus rekor terendah, fundamental ekonomi Indonesia terus menguat. Ditengah menguat ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 menguat didukung oleh pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi. Perkiraan kondisi perekonomian tetap positif, didukung oleh proyeksi peningkatan perekonomian global dan pemulihan harga komoditas, yang menyebabkan meningkatnya nilai investasi dan ekspor. Perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju, perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter AS, ketidakpastian politik di Eropa, meningkatnya inflasi domestik yang berkepanjangan, dan penerimaan fiskal yang lemah memberikan risiko penurunan yang signifikan. Pertumbuhan PDB Pertumbuhan PDB riil di Triwulan ke-4 tahun 2016 melambat menjadi 4,9 persen triwulanan melambat yoy dari 5,0 persen di Triwulan ke-3, karena belanja pemerintah terus mengalami karena belanja kontraksi dan pertumbuhan impor kembali meningkat. Penurunan belanja pemerintah pemerintah sebesar 4,0 persen ini merupakan yang penurunan terbesar sejak menurun… Triwulan ke-1 tahun 2010. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh pengaruh dasar dari pertumbuhan belanja pemerintah yang tinggi di Triwulan ke-4 tahun 2015. Sementara itu pertumbuhan investasi meningkat dan pertumbuhan ekspor berubah positif setelah kontraksi yang terjadi selama delapan triwulan, sejalan dengan harga komoditas yang lebih tinggi. …namun Setelah lima tahun bergerak sejalan dengan harga komoditas yang lebih rendah, pertumbuhan PDB pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, tahunan tetap dari 4,9 persen di tahun 2015, ditengah peningkatan ketidakpastian kebijakan global. meningkat ditengah Nilai Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, angka pengangguran yang menurun ketidakpastian dan upah riil yang melonjak meningkatkan kepercayaan konsumen dan global meningkatkan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah yang menurun dan M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA i Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pertumbuhan investasi yang melemah menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tahun ini. Kredibilitas fiskal Walaupun penerimaan dari program amnesti pajak meningkatkan penerimaan secara yang meningkat keseluruhan, penerimaan dari sektor non-amnesti pajak melemah pada 2016. akan meningkatkan Kredibilitas kebijakan fiskal meningkat melalui pemotongan belanja pemerintah, kepercayaan investor sejalan dengan target penerimaan yang lebih realistis pada APBN tahun 2017, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor. APBN 2017 juga meliputi percepatan perbaikan dalam komposisi belanja, termasuk alokasi berkelanjutan yang lebih tinggi untuk sektor-sektor infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, serta perbaikan dalam penetapan target untuk program-program subsidi energi dan bantuan sosial. Defisit fiskal pada tahun 2016 adalah sebesar 2,5 persen dari PDB, lebih rendah dari yang diperkirakan dan lebih kecil dari defisit fiskal sebesar 2,6 persen pada tahun 2015. Defisit transaksi Sektor eksternal juga diperkuat dengan defisit transaksi berjalan yang menurun ke berjalan menurun ke level terendah selama lima tahun, sebesar 0,8 persen dari PDB pada Triwulan ke-4 level terendah 2016, dari 1,9 persen pada Triwulan ke-3 2016. Penurunan ini sebagian besar selama lima tahun disebabkan oleh peningkatan ekspor manufaktur. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 neraca transaksi berjalan menurun menjadi 1,8 persen per PDB dari 2,0 persen per PDB pada tahun 2015, juga merupakan yang level terendah dalam lima tahun. Pertumbuhan Tingkat kemiskinan resmi turun sebesar 0,4 persen antara September 2015 dan ekonomi yang kuat September 2016 menjadi 10,7 persen. Hal ini menunjukkan berlanjutnya dan inflasi yang peningkatan laju penurunan tingkat kemiskinan di antara bulan Maret 2015 dan terkendali Maret 2016, yang didukung oleh pertumbuhan PDB yang tinggi, inflasi yang membantu terkendali, dan tingkat pengangguran inti yang terendah sejak 2012. Namun penurunan tingkat demikian, penurunan ini masih lebih rendah dari tingkat penurunan kemiskinan kemiskinan pada yang dicapai antara tahun 2007 dan 2011, dengan rata-rata sebesar 1,1 persen per tahun 2016 tahun. Pertumbuhan Dengan memperkirakan Tabel 1: Pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat diharapkan akan bahwa seluruh komponen menjadi 5,2 persen pada tahun 2017 meningkat pada pengeluaran menjadi lebih 2016 2017p jangka menengah, stabil (firm up), (Perubahan namun akan secara pertumbuhan PDB riil PDB riil persentase 5,0 5,2 signifikan lebih diproyeksikan naik tahunan) rendah daripada menjadi 5,2 persen pada Indeks Harga (Perubahan tingkat pertumbuhan tahun 2017, dan mencapai persentase 3,5 4,3 Konsumen tahunan) yang terjadi setelah 5,3 persen pada tahun Neraca transaksi krisis keuangan 2018. Pertumbuhan berjalan (Persen PDB) -1,8 -1,8 global tahun 2008 konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan Saldo anggaran (Persen PDB) -2,5 -2,6 meningkat karena nilai Sumber: BI; BPS; Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia Rupiah yang stabil Catatan: Untuk tahun 2016 adalah nilai yang sebenarnya; p adalah meningkatkan kepercayaan singkatan dari perkiraan konsumen, sementara upah riil yang lebih tinggi dan angka pengangguran yang terus menurun memberi dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen. Pertumbuhan investasi swasta juga diperkirakan meningkat oleh karena harga komoditas yang sudah pulih kembali, serta efek dari pelonggaran moneter pada tahun 2016 serta reformasi ekonomi baru-baru ini. Pada saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah, M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA ii Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia sedangkan pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan ekspor. Oleh karena itu, baik belanja pemerintah maupun ekspor kemungkinan akan pulih dari kontraksi yang dialami di tahun 2016. Walaupun tingkat pertumbuhan PDB dalam jangka menengah diproyeksikan dapat melampaui tingkat pertumbuhan beberapa tahun terakhir ini, namun proyeksi pertumbuhan ini masih lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan yang terjadi setelah terjadinya krisis keuangan tahun 2008, ketika perekonomian pulih kembali dari pelemahan ekonomi global. Dengan demikan perlu adanya semangat dalam melanjutkan perubahan perekonomian (staying the course) struktural yang terus menerus dilakukan, untuk dapat lebih meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian. Inflasi diperkirakan Inflasi harga konsumen diperkirakan akan melonjak dari sebesar 3,5 persen pada akan meningkat 2016 menjadi 4,3 persen pada tahun 2017, karena adanya kenaikan tarif listrik dan secara sementara pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan menurun pada 2017 pada tahun 2018 oleh karena hilangnya efek kenaikan harga. Defisit fiskal Keseimbangan fiskal pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 2,6 persen dari PDB diproyeksikan akan pada tahun 2017, lebih besar dari defisit sebesar 2,4 persen di dalam APBN meningkat oleh Pemerintah tahun 2017 yang sudah disetujui. Belanja publik yang lebih tinggi, karena sebagian karena adanya upaya baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur meningkatnya publik, diharapkan sebagian akan diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan, yang investasi pada gilirannya akan dihasilkan oleh pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan dampak infrastruktur publik positif dari reformasi kebijakan administrasi dan perpajakan. Perubahan yang tak Risiko untuk perkiraan kondisi perekonomian (outlook) condong menurun. Hasil terduga dalam yang mengejutkan dari rangkaian pemilu mendatang di Eropa, dapat semakin kebijakan moneter meningkatkan ketidakpastian kebijakan di negara-negara maju, di tengah AS menimbulkan meningkatnya sentimen proteksionisme. Selain itu, Bank Sentral ( Federal Reserve) AS risiko penurunan… diperkirakan akan melakukan normalisasi moneter dan secara bertahap meningkatkan suku bunga Federal antar-bank (Fed Funds Rate) di tahun-tahun mendatang. Jika peningkatan suku bunga Federal ini lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka efeknya adalah keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang secara besar-besaran seperti efek Taper Tantrum yang pernah terjadi oleh karena para investor dengan segera mengevaluasi dan menyeimbangkan portofolio mereka untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Ketidakpastian/volatilitas di pasar keuangan dan modal dapat membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. …demikian pula Peningkatan laju inflasi yang berkepanjangan oleh karena kenaikan harga yang diatur halnya dengan oleh pemerintah (administered prices) baru-baru ini dapat menimbulkan risiko peningkatan laju penurunan yang besar bagi pertumbuhan konsumsi. Terlepas dari gejolak nilai tukar, inflasi yang lebih konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenaikan harga, terutama harga tinggi dari perkiraan makanan, dan konsumsi rumah tangga merupakan bagian dominan perekonomian dan lemahnya Indonesia. Jika inflasi tetap tinggi dan lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran penerimaan fiskal konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan pertumbuhan output yang lebih rendah. Selain itu, Bank Indonesia dapat terdorong untuk memperketat kebijakan moneter, yang juga akan meredam pertumbuhan investasi. Pada saat yang sama, penerimaan fiskal terus menyebabkan terjadinya risiko penurunan, karena penerimaan yang rendah membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA iii Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Edisi ini juga memuat dua topik utama. Tulisan pertama menganalisa bagaimana perdagangan jasa di Indonesia dapat mengambil manfaat dari penghapusan hambatan perdagangan. Tulisan kedua menyajikan tinjauan program KUR yang didesain ulang di Indonesia, berikut dengan rekomendasi mengenai kebijakan Indonesia harus Sektor jasa tampaknya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan yang paling mengevaluasi ulang menjanjikan. Sektor ini memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian hambatan dan perdagangan Indonesia, meskipun proporsinya masih di bawah tingkat yang perdagangan jasa dicapai oleh banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Pentingnya sektor jasa untuk mengurangi bagi pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh keterkaitan ke depan yang kuat ke biaya, meningkatkan seluruh sektor perekonomian lainnya (yaitu setiap kebijakan yang diterapkan pada daya saing dan sektor jasa akan memiliki implikasi terhadap sektor-sektor lain dalam meningkatkan perekonomian). Indonesia adalah negara pengimpor jasa bersih karena permintaan produktivitas jasa melebihi pasokannya di sebagian besar sektor. Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa peraturan ketat yang paling menghambat perdagangan jasa. Hambatan ini berkontribusi pada produktivitas sector jasa yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara pembanding. Hambatan ini juga menjadi faktor rendahnya produktivitas sektor manufaktur, karena jasa merupakan masukan utama untuk memproduksi barang-barang manufaktur. Oleh karena itu, tinjauan kembali terhadap hambatan perdagangan jasa diperlukan, mengingat pentingnya peran jasa bagi perekonomian secara keseluruhan. Mengingat adanya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang awalnya dibentuk oleh Pemerintah peningkatan sepuluh Indonesia pada tahun 2007, adalah salah satu program pinjaman bersubsidi terbesar kali lipat biaya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara-negara pasar program KUR, berkembang. Ketika program ini di desain ulang pada tahun 2015, fokus KUR diperlukan tinjauan berubah dari fasilitasi akses terhadap pinjaman bagi para peminjam UMKM melalui kembali pemberian jaminan kredit secara parsial, menjadi penyediaan pinjaman pada tingkat pemanfaatan bunga bersubsidi bagi UMKM, terlepas dari kondisi akses mereka sebelumnya pinjaman bersubsidi terhadap pembiayaan. Desain ulang ini telah menyebabkan peningkatan sebesar untuk mendukung sepuluh kali lipat bagi Pemerintah untuk membiayai program ini, baik dari segi UMKM subsidi langsung maupun tidak langsung. Mengingat biayanya yang tinggi, kecuali jika manfaat dari program KUR dapat didokumentasikan dengan baik, sangat diperlukan tinjauan kembali terhadap pemanfaatan pinjaman bersubsidi untuk mendukung UMKM. Secara khusus, pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR yang baru tersebut sebanding dengan peningkatan yang besar dalam hal biayanya, atau apakah fokus pada instrumen- instrumen lainnya yang lebih murah dan sudah teruji — seperti jaminan kredit parsial dan penguatan infrastruktur keuangan — dapat mendukung sektor UMKM dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi suku bunga dilakukan dengan realokasi pengeluaran bagi intervensi-intervensi prioritas lainnya, mengingat terbatasnya sumber daya fiskal yang ada. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA iv Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini 1. Perekonomian global memiliki landasan yang kuat pada tahun 2017 Perekonomian Setelah setahun penuh Gambar 1: Pasar keuangan global memasuki tahun global telah mereda bergejolak di tahun 2016, 2017 dengan kondisi yang tidak bergejolak saat memasuki tahun 2017 dibuka dengan (indeks Januari=100) tahun 2017 perekonomian global yang 220 relatif tenang. Hasil dari referendum di Inggris pada VIX bulan Juni dan pemilihan 180 presiden AS di bulan November menyebabkan (pasar) keuangan secara 140 tiba-tiba bergejolak, dimana MOVE gejolak terjadi disekitar peristiwa-peristiwa tersebut 100 (Gambar 1).1 Semenjak itu, meskipun ketidakpastian kebijakan berlanjut di 60 tengah suasana Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Sumber: Bloomberg; Perhitungan staf Bank Dunia meningkatnya sentimen proteksionisme, pasar keuangan global secara mengejutkan mereda, dan mendukung aktivitas perekonomian global. Pertumbuhan Pertumbuhan perekonomian global diperkirakan akan meningkat tahun ini, dengan perekonomian global PDB riil meningkat sebesar 2,7 persen secara global, naik dari posisi pasca krisis diperkirakan sebesar 2,3 persen di tahun 2016 (Gambar 2). Karena harga komoditas terus pulih meningkat di tahun dan tantangan domestik yang menurun di beberapa negara eksportir komoditas, 2017, yang dipimpin negara pasar berkembang dan negara berkembang (EMDEs - commodity exporters, 1 Indeks Volatilitas (VIX index), yang mengukur volatilitas di pasar ekuitas, melonjak 49 persen setelah M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 1 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia oleh negara-negara emerging dan developing economies) akan memimpin pulihnya tingkat berkembang pertumbuhan global, dengan pertumbuhan meningkat 4,2 persen pada tahun 2017. Kegiatan ekonomi di negara-negara maju juga diharapkan akan tumbuh lebih cepat tahun ini, mencapai 1,8 persen, yang dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi AS yang secara signifikan lebih kuat. Capaian ini nampak dari Indeks Pembelian Manajer (PMI - Purchasing Manager’s Index) di bulan Januari dan Februari yang mendukung perkiraan pertumbuhan global yang optimis, dengan capaian produksi multi-tahunan yang tinggi pada negara-negara di dunia dan di negara-negara dengan ekonomi kuat (Gambar 3). Gambar 2: Pertumbuhan PDB global diproyeksikan Gambar 3: Indeks Manajer Pembelian: Negara-negara meningkat di tahun 2017, meskipun dibayangi dengan perekonomian kuat memasuki tahun 2017 ketidakpastian kebijakan global dengan landasan yang mantap (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) (indeks) 5 December 2016 January 2017 February 2017 2015 2016e 2017f 56 55 4 54 53 3 52 51 50 2 49 48 1 0 World Advanced Emerging and Economies Developing Economies Sumber: World Bank (2017a) Sumber: Markit Economics, Haver Analytics Catatan: 2016e adalah untuk estimasi dan 2017f adalah untuk Catatan: Hasil di atas 50 merupakan ekspansi dan hasil yang ada perkiraan di bawah merupakan kontraksi Harga komoditas Sejalan dengan pemulihan bertahap yang terlihat di tahun 2016, harga komoditas diproyeksikan akan diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2017. Harga energi diperkirakan terus pulih, yang melonjak sebesar 26 persen tahun ini, sementara harga logam rata-rata diperkirakan mendukung para naik sebesar 11 persen. Harga komoditas yang lebih tinggi memberi dorongan yang eksportir komoditas besar bagi para eksportir komoditas, termasuk Indonesia, mengangkat penerimaan fiskal mereka, meningkatkan nilai tukar perdagangan (terms-of-trade) dan memiliki efek yang positif pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 2 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2. Pertumbuhan PDB menguat di tahun 2016 Pertumbuhan PDB Pertumbuhan PDB riil Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil: Belanja Pemerintah menurun pada sedikit menurun menjadi terus berkontraksi di Triwulan ke-4 Triwulan ke-4 yang 4,9 persen tahun-ke-tahun (kontribusi untuk pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) didorong oleh di Triwulan ke-4 dari 5,0 Stat. discrepancy* Net exports terjadinya kontraksi persen di Triwulan ke-3, Investment pada konsumsi terutama disebabkan oleh 10 Government consumption pemerintah dan kontraksi pada konsumsi Private consumption 8 GDP impor yang pemerintah dan impor meningkat yang meningkat (Gambar 6 4). Kontraksi pengeluaran 4 fiskal, yang terbesar sejak 2 Triwulan ke-1 2010, secara luas mencerminkan posisi 0 fiskal Pemerintah yang -2 hati-hati, juga apabila dibandingkan dengan rata- -4 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 rata konsumsi pemerintah yang lebih tinggi di Sumber: CEIC dan BPS Indonesia Catatan: * Perbedaan statistik meliputi perubahan dalam Triwulan ke-4 2015, persediaan didorong oleh pilkada. Didukung oleh inflasi yang rendah dan nilai Rupiah yang relatif stabil, pertumbuhan konsumsi sektor swasta tetap stabil di Triwulan ke-4. Pertumbuhan Sementara itu, pertumbuhan investasi meningkat di Triwulan ke-4 setelah turun atau investasi meningkat stabil selama tiga triwulan berturut-turut. Sampai titik tertentu peningkatan tersebut di Triwulan ke-4… mencerminkan pola yang biasa terjadi di Indonesia di mana peningkatan investasi biasanya terjadi di akhir tahun. Namun demikian, ada tanda-tanda bahwa peningkatan ini bisa menjadi awal dari tren peningkatan yang berkelanjutan di tahun 2017. Tingkat suku bunga kredit untuk modal kerja dan kredit investasi menurun sekitar 100 basis poin yang didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter sebesar 150 basis poin di tahun 2016, pertumbuhan kredit pulih dari penurunan di akhir tahun dan harga komoditas meningkat di paruh kedua tahun 2016. Selain itu, kepercayaan investor cenderung menguat yang didukung oleh kredibilitas fiskal yang meningkat dan momentum reformasi yang positif untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia2. …dan ekspor serta Pertumbuhan negatif ekspor dan impor nampak membaik di Triwulan ke-4 untuk impor meningkat pertama kalinya dalam hampir dua tahun ini. Peningkatan investasi di Triwulan ke-4, untuk pertama bersama dengan meningkatnya konsumsi swasta, mendorong permintaan impor. kalinya dalam dua Setelah mengalami pelemahan pertumbuhan di Triwulan ke-3, ekspor bersih tahun ini memberikan kontribusi positif di Triwulan ke-4 karena adanya ekspansi yang kuat di sisi ekspor, yang didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sebagai indikator yang utama untuk ekspor barang-barang manufaktur, komponen pesanan ekspor baru dari PMI manufaktur Markit mencatat peningkatan di bulan Februari - memberikan tanda-tanda positif tentatif untuk pembalikan pertumbuhan ekspor berkelanjutan di di tahun 2017. 2 Posisi Indonesia meningkat di peringkat Doing Business tahun 2017 dari peringkat ke 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 di tahun 2017 - membuat Indonesia menjadi salah satu negara reformis terbaik secara regional maupun global (World Bank, 2017d) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 3 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Dalam hal kinerja sektoral, sektor pertanian dan pertambangan meningkat kinerjanya di Triwulan ke-4, tetapi hanya di kedua sektor inilah yang berkinerja baik karena pertumbuhan di sebagian besar sektor-sektor lainnya pada umumnya stagnan atau menurun dibandingkan dengan Triwulan ke-3 (Gambar 5). Gambar 5: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Gambar 6: Pertumbuhan PDB melampaui meningkat di triwulan ke-4 pertumbuhan tahun sebelumnya untuk pertama (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, persen) kalinya dalam lima tahun ini (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, persen) Tax-subsidy Services Statistical discrepancy* Financial services Transport & comm 10 Net exports Trade, hotel & rest Construction Gross fixed capital formation Electricty, gas & water Manufacturing Government consumption expenditure Mining & quarrying Agriculture 8 Private consumption expenditure Total GDP Gross domestic product 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1 0 0 -1 -2 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 2012 2013 2014 2015 2016 Sumber: CEIC dan BPS Sumber: CEIC dan BPS Catatan: * Perbedaan statistik meliputi perubahan dalam persediaan Pertumbuhan PDB Meskipun terjadi peningkatan ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan PDB tahunan melampaui riil tahunan di tahun 2016 mencapai 5,0 persen, dibandingkan dengan hasil tingkat pertumbuhan pertumbuhan tahun 2015 yang sedikit direvisi ke atas sebesar 4,9 persen (Gambar tahun sebelumnya 6). Ini adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir bahwa pertumbuhan PDB untuk pertama tahunan telah melampaui hasil tahun sebelumnya dan hal tersebut bisa menjadi kalinya dalam lima tanda bahwa siklus pertumbuhan Indonesia akhirnya sampai pada titik baliknya dan tahun ini mulai meningkat. Di tahun 2016, pertumbuhan PDB riil didorong oleh konsumsi swasta, yang meningkat berkat stabilnya nilai Rupiah, inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang lebih rendah3. Sebaliknya, belanja pemerintah menurun dan pertumbuhan investasi yang lebih lemah membebani pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tahun ini. 3. Peningkatan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah menjadi pendorong utama inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2017 Inflasi umum Setelah turun ke angka terendah kedua sejak tahun 2009 pada bulan Desember, meningkat di awal inflasi harga konsumen tahunan meningkat pada dua bulan pertama tahun 2017, tahun 2017, terutama meningkat menjadi 3,5 persen di bulan Januari dan 3,8 persen di bulan Februari. Hal karena adanya ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya pajak kendaraan kenaikan tarif listrik bermotor, yang menyebabkan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah naik 3,4 persen tahun-ke-tahun pada bulan Januari dan 4,7 persen pada Februari, dari 0,2 persen pada bulan Desember 2016 (Gambar 7). Setelah adanya reformasi Pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik, 18,7 juta pelanggan pada 3 Lihat Badan Kebijakan Fiskal (2017). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 4 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia kategori listrik 900VA akan terkena kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan mulai bulan Januari sampai Mei tahun ini. Pada bulan Juli 2017, 18,7 juta pelanggan tersebut, yang mewakili 29 persen dari jumlah total pelanggan listrik, akan membayar skema tarif swa-penyesuaian (auto-adjusted) standar4. Inflasi inti yang tidak termasuk harga yang lebih tidak stabil seperti makanan dan bahan bakar minyak, juga meningkat, merayap hingga 3,4 persen pada bulan Januari dan Februari dari 3,1 persen pada bulan Desember. Sementara itu, inflasi pangan terus menurun, dari 5,7 persen pada bulan Desember menjadi 4,4 persen pada bulan Februari, terutama karena kontribusi yang lebih rendah dari makanan olahan, yang meliputi harga beras yang relatif stabil dikarenakan hasil panen yang baik karena cuaca yang menguntungkan di tahun 2016. Gambar 7: Inflasi IHK meningkat di awal 2017, Gambar 8: Kenaikan harga komoditas yang diatur terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik pemerintah kemungkinan akan menyebabkan inflasi (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) yang lebih tinggi di tahun 2017, namun secara perlahan menurun di tahun 2018 (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) 15 8 Harga diatur pemerintah 7 IHK 11 6 Pangan 7 5 Umum 4 3.5% Inti 4.3% 3 3.8% 3 Perkiraan -1 2 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Inflasi umum Efek inflasi dari kenaikan tarif listrik di akhir bulan Mei dan masa Lebaran di bulan diproyeksikan secara Juni diperkirakan akan mencapai puncaknya di Triwulan ke-4 2017. Naiknya harga sementara minyak dunia juga diperkirakan akan berkontribusi untuk biaya produksi dan meningkat di tahun transportasi yang lebih tinggi. Namun demikian, efek inflasi tersebut akan sebagian 2017, namun secara diimbangi oleh penurunan lebih lanjut dalam inflasi di sektor makanan, yang perlahan menurun di dikontribusikan oleh panen raya padi yang diharapkan terjadi pada semester pertama tahun 2018   tahun 2017. Bank Dunia memperkirakan tingkat inflasi IHK tahunan rata-rata meningkat 4,3 persen di tahun 2017, sebelum kemudian menurun ke 3,8 persen di 2018, dan tetap berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia sebesar 3 sampai 5 persen (Gambar 8). Terdapat risiko yang menguntungkan (upside) dan merugikan (downside) terhadap perkiraan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang sebenarnya mungkin akan lebih tinggi 4 Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 28/2016, tarif listrik akan disesuaikan setiap bulan sesuai dengan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga minyak, dan inflasi bulanan.   M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 5 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia apabila Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga eceran BBM mendekati tingkat harga global. Sebaliknya, apabila pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan tarif listrik yang dijadwalkan di bulan Mei, tingkat inflasi yang sebenarnya akan cenderung lebih rendah. Banyak indikator Indikator utama bulanan untuk konsumsi dan investasi mengindikasikan stabilitas yang dalam sentimen ekonomi yang terus berlanjut. Meskipun diperkirakan tekanan mengindikasikan inflasi tahun ini cukup rendah, kepercayaan konsumen di bulan Januari menguat, bahwa konsumsi dengan indeks yang hanya sedikit lebih rendah dari Triwulan ke-4 tahun 2016, yaitu tetap kuat meskipun rata-rata 116, yang merupakan angka tertinggi dalam tujuh kuartal (Gambar 9). ada tekanan inflasi...   Demikian juga, indeks penjualan ritel naik 9,4 persen pada Januari, yang secara umum tidak berubah dari pertumbuhan rata-rata bulanan 9,5 persen untuk Triwulan ke-4 tahun 2016. … sedangkan Sementara itu, indikator-indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama indikator-indikator membaik dan mengindikasikan pemulihan. Penjualan kendaraan bermotor di semua untuk investasi dan kategori mengalami pembalikan tren, menguat di Triwulan ke-4 tahun 2016, dan barang konsumsi diperkirakan akan bertahan hingga 2017 5 (Gambar 10). Pemanfaatan kapasitas tahan lama meningkat ke level tertinggi selama enam triwulan menjadi 76,3 persen di Triwulan menunjukkan tanda- ke-4 tahun 2016, sedangkan angka di PMI manufaktur Nikkei/Markit meningkat ke tanda pemulihan level tertinggi selama empat bulan di bulan Januari, sebelum menurun menjadi 49,3 di bulan Februari. Gambar 9: Indikator-indikator utama untuk konsumsi Gambar 10: ... sementara indikator untuk investasi dan tetap stabil… barang konsumsi tahan lama menunjukkan (indeks) pemulihan (pergerakan pertumbuhan rata-rata tahun-ke-tahun sepanjang 3 bulan, persen) 230 40 220 Penjualan mobil: penumpang 210 Indeks Penjualan Ritel 30 200 20 190 Penjualan semen 180 10 170 160 0 150 140 -10 130 Indeks Kepercayaan Konsumen -20 Penjualan sepeda motor 120 110 -30 100 Penjualan mobil: komersial 90 -40 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Sumber: BI Sumber: ASI; GAI; Perhitungan staf Bank Dunia 4. Harga komoditas dan sektor eksternal Harga komoditas Barang-barang komoditas mempunyai porsi cukup besar dari ekspor di Indonesia - ekspor utama yang jumlahnya sekitar 30 persen dari total ekspor pada tahun 2016. Harga barang- Indonesia terus barang komoditas ekspor utama Indonesia, yang mencakup minyak dan gas, Minyak meningkat di Kelapa Sawit (CPO), karet dan logam dasar, terus meningkat di Triwulan ke-1 tahun 5 Penjualan mobil di Indonesia tahun 2017 terlihat naik sebesar 3-4 persen menurut distributor mobil terkemuka Astra (Reuters, 24 Feb, 2017) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 6 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Triwulan ke-1 tahun 2017 (Gambar 11). Di samping minyak mentah dan LNG, harga barang-barang 2017   komoditas utama sudah melebihi harga perkiraan Bank Dunia untuk tahun ini (Gambar 12). Kebijakan OPEC Keputusan OPEC dan negara-negara penghasil minyak lain untuk membatasi dan Tiongkok akan produksi memberikan dukungan bagi harga minyak dan gas. Bank Dunia menentukan memproyeksikan harga minyak rata-rata sebesar USD 55 untuk tahun 20176. Setelah perkembangan harga melonjak di hampir sepanjang tahun 2016 dikarenakan kebijakan Tiongkok untuk minyak, gas dan membatasi operasi tambang batubara menjadi 276 hari per tahun, harga batubara batubara global mulai mereda setelah Pemerintah Tiongkok mengendurkan peraturan, yang memungkinkan produksi batubara yang lebih tinggi, terutama di provinsi-provinsi yang kekurangan batubara.7 Gambar 11: Harga global untuk enam komoditas Gambar 12: Selain minyak mentah dan LNG, harga ekspor utama Indonesia sebagian besar naik di tahun global untuk komoditas ekspor utama Indonesia 2016 sudah melebihi perkiraan Bank Dunia (indeks Januari 2016 = 100) (indeks 2015=100) 220 Karet 150 2016 Jan-17 Feb-17 2017f Batubara (Australia) 180 Minyak mentah 100 (rata-rata) Minyak kelapa sawit 140 50 Logam dasar (ex. Biji besi) 100 LNG (Jepang) 0 60 Rubber Base Coal Crude oil LNG Palm oil Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Metals Sumber: W o r l d B a n k P i n k S h e e t ; CEIC; Perhitungan staf Bank Sumber: Bank Dunia (2017); Perhitungan staf Bank Dunia Dunia Catatan: f berarti perkiraan 6 Analis pasar memperkirakan bahwa harga sebesar $ 50- $ 60/bbl akan cukup untuk meningkatkan produksi shale oil (shale oil adalah minyak yang terkdanung dalam sejenis bebatuan lunak, di mana minyak dalam bebatuan ini diekstraksi dengan proses pemanasan atau teknik-tenik lainnya – penerjemah), dikarenakan perbaikan produktivitas di industri shale oil AS. Hal ini membatasi risiko yang menguntungkan (upside risk) untuk harga minyak dalam waktu dekat ini (lihat World Bank 2017b). 7 Penelitian Macquarie (Januari 2017) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 7 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Harga karet dan Harga karet yang tetap Gambar 13: Indeks harga perdagangan tertimbang minyak kelapa sawit memperlihatkan arah bersih menunjukkan kejutan positif nilai tukar meningkat didorong peningkatannya, didorong perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak Juli oleh pasokan yang oleh pemulihan yang terjadi 2016 (indeks 2011=100) ketat dan di pasar minyak mentah8, permintaan yang kekhawatiran terhadap 100 kuat kelangsungan pasokan yang dipicu oleh banjir di 90 Thailand Selatan dan Semenanjung Malaysia9, dan 80 harapan baru dari pemulihan ekonomi global yang 70 dipimpin AS yang lebih cepat memberikan perkiraan akan membaiknya 60 permintaan karet. Dengan demikian, fundamentalnya 50 selaras untuk mendukung Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 harga karet, setidaknya dalam Sumber: BPS; Bank Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih jangka pendek. Untuk ditetapkan atas dasar lebih dari enam komoditas ekspor utama minyak kelapa sawit, harga Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, gas, dan menguat di Triwulan ke-4 minyak kelapa sawit) tahun 2016, yang disebabkan oleh persediaan minyak sawit yang lebih rendah di Malaysia (terendah untuk bulan Desember sejak 2010) karena produksi turun dan permintaan ekspor yang tinggi10, serta komitmen Indonesia terhadap rencana pemanfaatan biodiesel11. Beranjak ke tahun 2017, keseimbangan penawaran dan permintaan CPO akan tetap ketat, karena persediaan awal yang lebih rendah dan pertumbuhan permintaan yang tinggi. Nilai tukar Dengan mempertimbangkan jumlah impor dan ekspor relatif dari enam komoditas perdagangan utama ini, Indonesia telah mengalami kejutan positif nilai tukar perdagangan sejak Indonesia meningkat bulan Juli 2016, sebagai akibat dari harga global komoditas-komoditas tersebut yang lebih tinggi (Gambar 13).12 Defisit transaksi Di sektor eksternal, defisit transaksi berjalan tahunan menyusut menjadi 1,8 persen berjalan tahunan dari PDB di tahun 2016 — defisit terkecil sejak tahun 2011 (Gambar 14). Hal ini turun ke level didorong oleh peningkatan neraca perdagangan barang maupun jasa. Neraca terendah dalam lima perdagangan barang meningkat karena nilai impor turun lebih dari nilai ekspor, tahun khususnya di sektor minyak bumi di mana Indonesia merupakan negara pengimpor 8 Karet sintetis, pengganti karet alam, merupakan elastomer buatan yang dibuat dari bahan baku petrokimia. Harga karet mengikuti harga minyak dan bahan bakunya. 9 Lihat Reuters (9 Januari, 2017). 10 Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia: http://www.mpoc.org.my 11 Sejak awal 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan program B20 biodiesel. Program ini menetapkan kewajiban untuk mencampurkan 20 persen asam lemak metil ester (fatty acid methyl ester) (yang berasal dari minyak kelapa sawit) dengan 80 persen diesel. 12 Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih (NTI - Net Trade-Weighted Index) didefinisikan ,  ,   ,   ( ,  ) sebagai:  = di mana ℎ, = da i= jenis komoditas; t= bulan; , (, )   , p=siklus (mis. rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E=nilai ekspor; I=nilai impor M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 8 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan harga menurun tajam pada tahun 2016 13. Sebaliknya, neraca perdagangan jasa meningkat karena nilai ekspor meningkat lebih dari nilai impor. Kontributor terbesar untuk peningkatan ini adalah peningkatan sejumlah USD 1 miliar dalam ekspor jasa pariwisata dan penurunan sebesar USD 550 juta di impor jasa transportasi barang (yang cenderung bergerak sejalan dengan ekspor barang).14 Surplus neraca keuangan meningkat di tahun 2016 karena warga Indonesia mengurangi kepemilikan mereka atas aset asing (yang mengakibatkan terjadinya arus masuk bersih). Misalnya, warga Indonesia mengurangi pembelian FDI dan menjual investasi portofolio asing mereka (FDI - Foreign Direct Investment – Investasi Asing Langsung). Warga Indonesia juga memindahkan dana mereka dari luar negeri ke dalam mata uang dan deposito Indonesia. Di sisi lain, FDI dan investasi portofolio oleh warga negara asing di Indonesia sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2015 (tetapi masih menghasilkan arus masuk bersih). Hal ini sejalan dengan investasi asing sederhana di pasar negara berkembang lainnya.15 Secara keseluruhan, neraca pembayaran (BOP - balance of payments) mencatat surplus sebesar 1,4 persen dari PDB di tahun 2016, dari defisit sebesar 0,1 persen di tahun 2015. Neraca perdagangan Secara triwulananan, Neraca Perdagangan tetap surplus, didorong oleh arus masuk tetap surplus di yang besar dalam aset mata uang dan deposito pihak swasta (komponen dari Triwulan ke-4 tahun investasi lainnya), dan penurunan tajam dalam defisit transaksi berjalan menjadi 0,8 2016, sedangkan persen dari PDB, tingkat yang terendah sejak tahun 2011 (Gambar 15). defisit transaksi berjalan menurun Penurunan defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan yang cukup besar menjadi 0,8 persen dalam neraca perdagangan, karena nilai ekspor meningkat lebih dari nilai impor. dari PDB pada Dalam hal pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun positif untuk pertama kalinya Triwulan ke-4, sejak tahun 2013 (Gambar 16). Sementara harga komoditas yang lebih tinggi terendah dalam lebih membantu meningkatkan pertumbuhan ekspor, pertumbuhan ekspor manufaktur dari lima tahun ini juga tinggi (13,2 persen tahun-ke-tahun), yang berpotensi menunjukkan pembalikan arah pertumbuhan (turn-around) nilai ekspor yang lebih lama. Nilai ekspor batubara dan minyak kelapa sawit menjadi komoditas kontributor yang kuat, didukung oleh peningkatan sebesar 86 persen dalam harga batubara dan peningkatan sebesar 20 persen dalam harga minyak kelapa sawit di sepanjang tahun. Pertumbuhan impor barang juga positif untuk pertama kalinya sejak 2013. Semua kategori utama impor memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ini, kecuali impor (barang) modal yang hanya sedikit lebih rendah di sepanjang tahun. Impor bahan baku memberi kontribusi yang terbesar (Gambar 17). Baik ekspor maupun impor jasa juga meningkat di sepanjang tahun, dengan pertumbuhan ekspor yang melampaui pertumbuhan impor. 13 Harga minyak mentah dan LNG masing-masing turun sebesar 15,6 dan 32,9 persen pada tahun 2016 dibdaningkan dengan tahun 2015. Sebaliknya, harga komoditas ekspor utama Indonesia lainnya (seperti batu bara dan minyak kelapa sawit) meningkat selama periode yang sama. 14 Untuk pembahasan terinci mengenai perdagangan jasa, lihat Bagian B.1. 15 Lihat IIF (2017). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 9 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Gambar 14: Neraca perdagangan mencatat surplus Gambar 15: Neraca perdagangan tetap surplus di pada tahun 2016, didorong oleh arus masuk modal Triwulan ke-4 didorong oleh penurunan tajam dalam yang kuat dan defisit transaksi berjalan yang turun ke defisit transaksi berjalan level terendah selama 5 tahun ini (USD miliar) (USD miliar) Current account Direct investment Current account Direct investment Portfolio investment Other investment 20 Portfolio investment Other investment 60 Overall balance Overall balance 15 40 10 20 5 0 0 -5 -20 -10 -40 -15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Gambar 16: Nilai ekspor barang meningkat untuk Gambar 17: ...demikian pula halnya dengan nilai pertama kalinya sejak tahun 2011… impor barang (sumbangan terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) (sumbangan terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) 20 Oil and gas Coal Fuel Capital Mining Palm oil 10 Consumer goods ex fuel Rubber Manufacturing Raw materials ex fuel 10 Other Total exports Imports 0 0 -10 -10 -20 -20 -30 -30 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia FDI yang lemah dan Surplus neraca keuangan (financial account) dan neraca modal (capital account) menyusut investasi portofolio di Triwulan ke-4 karena Investasi Asing Langsung melemah dan investasi portofolio yang negatif yang negatif. Arus masuk dan keluar FDI didominasi oleh “keluar-masuknya” mendorong investasi asing langsung di sektor perbankan,16 kemungkinan dikarenakan oleh penurunan surplus adanya perubahan insentif pajak menyusul diberlakukannya program amnesti 16 Bank Indonesia (2017) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 10 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia neraca keuangan di pajak17. Secara keseluruhan, investasi asing langsung bersih melemah di Triwulan ke- Triwulan ke-4 4. Investasi portofolio negatif di Triwulan ke-4, yang hanya terjadi dua kali dalam lima tahun terakhir.18 Hal ini didorong oleh aksi jual obligasi dan ekuitas Indonesia setelah berlangsungnya pemilu AS di bulan November (Gambar 18). Investasi lainnya bernilai besar dan positif di Triwulan ke-4, sesuai dengan pola musimannya. Pada pola musiman ini, ada arus masuk yang sangat besar dalam aset mata uang dan deposito pihak swasta (arus masuk terbesar setidaknya sejak 2004) (Gambar 19), yang mencerminkan repatriasi aset sebagai bagian dari amnesti pajak. 19 Gambar 18: Investor internasional menjual saham Gambar 19: Arus masuk dalam aset mata uang dan dan obligasi Indonesia di bulan November 2016 deposito sektor swasta yang sangat tinggi di (USD miliar) Triwulan ke-4 (USD miliar) 10 Gov. global bonds Net trade credits Net private loans SUN 10 Net private currency & deposits SBI Public sector liabilities (OI) Equities Other investment Main net portfolio inflows 5 5 0 0 -5 -5 -10 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: SUN: Surat Utang Negara , SBI: Sertifikat Bank Indonesia 17 Keluar masuknya FDI adalah penyaluran dana lokal ke badan yang dibentuk dengan tujuan khusus (SPVs - Special Purpose Vehicles) di luar negeri (biasanya didirikan di pusat-pusat keuangan di luar negeri atau di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak/tax haven) dan selanjutnya kembalinya dana tersebut ke perekonomian lokal dalam bentuk FDI. Ketika investasi tersebut dibatalkan, hal ini menghasilkan dua transaksi yang sama dan dan saling mengimbangi (offset) di neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi tersebut terdata sebagai pengurangan FDI di Indonesia (arus keluar/outflow) karena dana dikembalikan ke SPV. Kedua, transaksi tersebut terdata sebagai pengurangan FDI di luar negeri (arus masuk/inflow) karena dana dikembalikan ke Indonesia dari SPV tersebut. Dengan demikian, dampak bersih terhadap FDI adalah nol. 18 Contoh sebelumnya terjadi selama periode gejolak keuangan global. Yang pertama di Triwulan ke-3 tahun 2011, terkait dengan krisis hutang zona euro, dan yang kedua, di Triwulan ke-3 tahun 2015, terkait dengan ketidakpastian seputar kebijakan moneter AS. 19 Bank Indonesia (2016) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 11 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Defisit transaksi Ke depan, defisit transaksi Tabel 2: Defisit transaksi berjalan diperkirakan berjalan diperkirakan berjalan diperkirakan akan tetap tetap konstan pada tahun 2017 tetap konstan pada stabil di tahun 2017 sebesar 1,8 (USD miliar kecuali dinyatakan lain) 1,8 persen dari PDB persen dari PDB (Tabel 2). Baik 2016 2017p Neraca Pembayaran secara di tahun 2017 nilai ekspor maupun impor Keseluruhan 12,9 14,1 diperkirakan akan meningkat di Sebagai persen dari PDB 1,4 1,3 tahun 2017, dengan nilai ekspor Neraca Transaksi Berjalan -16,3 -18,4 sedikit melampaui impor, yang Sebagai persen dari PDB -1,8 -1,8 mengakibatkan peningkatan Neraca perdagangan barang 15,4 17,7 Neraca perdagangan jasa -6,5 -7,4 neraca perdagangan. Harga Penerimaan -29,7 -33,3 komoditas terus meningkat di Transfer 4,4 4,6 sepanjang Triwulan ke-1 tahun Neraca Modal dan Finansial 29,2 32,4 2017, dan kejutan positif nilai Sebagai persen dari PDB 3,1 3,1 tukar perdagangan komoditas Investasi Langsung 15,1 18,4 ini diperkirakan berlangsung di Investasi Portofolio 18,9 16,4 sepanjang sisa tahun, yang Investasi Lainnya -4,8 -2,4 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia mendukung neraca perdagangan. Indikator-indikator utama menunjukkan bahwa pertumbuhan mungkin sedikit meningkat di beberapa mitra dagang utama Indonesia dan selanjutnya menyebabkan peningkatan ekspor. Namun demikian, ada sejumlah risiko terhadap perkiraan (outlook) ini, salah satunya adalah perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung di Tiongkok (mitra dagang terbesar Indonesia). Untuk impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal, diproyeksikan akan meningkat, sejalan dengan investasi yang diperkirakan meningkat. FDI diperkirakan akan meningkat di tahun 2017 seiring dengan pertumbuhan global dan pertumbuhan di Indonesia yang lebih tinggi. Risiko terhadap arus modal tetap ada, mengingat berlanjutnya ketidakpastian kebijakan global yang tinggi, khususnya mengenai laju normalisasi tingkat suku bunga di Amerika Serikat (lihat Kotak 1 untuk pembahasan lebih lanjut mengenai paparan Indonesia terhadap Amerika Serikat). Kotak 1: Paparan Indonesia terhadap perekonomian Amerika Serikat dan Inggris Dalam era ketidakpastian kebijakan global saat ini dan di tengah latar belakang sentimen proteksionisme yang tinggi, box ini secara ringkas meneliti paparan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Inggris melalui berbagai saluran. Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang menyumbang sekitar seperempat dari PDB dunia dan sekitar sepersepuluh dari perdagangan global.1 Negara ini juga merupakan pemain dominan di pasar keuangan global. Inggris, walaupun tidak sebesar Amerika Serikat, masih merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia dan menyumbang 3,5 persen dari total perdagangan.2 Selanjutnya, London adalah pusat keuangan terbesar dunia, yang menjadi perantara untuk sejumlah besar arus keuangan global.3 Mengingat ukuran perekonomian negara- negara ini dan hubungan mereka dengan perekonomian global, guncangan ekonomi yang menerpa atau yang berasal dari Amerika Serikat atau Inggris dapat memiliki implikasi tidak hanya bagi para mitra ekonomi terdekat mereka, tetapi juga bagi perekonomian global. Guncangan tersebut ditransmisikan melalui berbagai saluran, termasuk perdagangan, investasi, dan keuangan. Secara keseluruhan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, arus masuk investasi dari Inggris, dan pengaruh kedua negara ini terhadap pasar keuangan global, menghadirkan saluran terkuat melalui mana kebijakan di Amerika Serikat dan Inggris dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hubungan perdagangan Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia, yang menyumbang 10,4 persen dari total ekspor barang di sepanjang tahun 2013-2015, namun pangsa ini telah menurun dari waktu ke waktu, dari 15,5 persen di tahun 2000 (meskipun ekspor ke Amerika Serikat masih bertumbuh dalam hal tingkat ) (Gambar 20). Inggris adalah tujuan ekspor yang secara signifikan lebih kecil, yang menyumbang hanya 1,0 persen dari ekspor barang Indonesia di tahun 2013-2015, yang menjadikannya sebagai negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-18. Demikian pula, ekspor ke Inggris yang telah menurun adalah bagian dari total ekspor, dari 2,7 persen di tahun 2000. Negara tujuan ekspor terbesar M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 12 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Indonesia adalah Tiongkok (13,2 persen dari total ekspor) dan Jepang (13,0 persen) (Gambar 21)4. Sementara komoditas primer seperti bahan bakar minyak, mineral dan logam merupakan bagian terbesar dari ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Jepang, dan produk-produk manufaktur adalah bagian dominan ekspor ke Amerika Serikat, serta Inggris. Dengan demikian, gangguan di dalam arus perdagangan dengan baik Amerika Serikat maupun Inggris lebih mempengaruhi sektor manufaktur di Indonesia.5 Gambar 20: Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat Gambar 21: Amerika Serikat adalah negara tujuan dan Inggris menurun sebagai bagian dari total ekspor terbesar ketiga Indonesia ekspor (pangsa dari total ekspor, persen) (ekspor menurut negara tujuan, USD miliar) 250 US UK China Japan Others Singapore Other EAP Other Fuels, minerals and metals Manufacture 15 200 Agriculture Export shares in 2014 38% 150 10 17% 100 Export shares in 2000 5 31% 13% 50 13% 12% 22% 10% 0 16% - 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 UK US China Japan Singapore Sumber: UN Comtrade Sumber: UN Comtrade Catatan: EAP singkatan dari East Asia dan the Pacific (Asia Timur Catatan: Nilai yang tercantum merupakan nilai rata-rata untuk dan Pasifik) 2013-2015 Meskipun bukan negara tujuan terbesar ekspor Indonesia, Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor yang sangat signifikan bagi mitra dagang Indonesia terbesar, Tiongkok dan Jepang, serta negara-negara lain di kawasan seperti Vietnam, yang mencatatkan lebih dari 20 persen dari ekspor mereka di sepanjang tahun 2013 -2015. Oleh karena itu, gangguan perdagangan antara Amerika Serikat dan wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP) dapat memiliki efek tidak langsung yang negatif terhadap Indonesia melalui penurunan permintaan di Tiongkok dan Jepang. Bank Dunia (2016a) menemukan bahwa satu kali saja pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun sebesar satu titik persentase dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,4 persen setelah dua tahun. Dalam hal ekspor jasa, ekspor jasa Indonesia ke Amerika Serikat dan Inggris saat ini bernilai kecil, relatif terhadap ekspor barang6. Namun demikian, secara global, perdagangan jasa relatif lebih stabil dibandingkan dengan perdagangan barang, yang telah menampakkan penurunan yang signifikan.7 oleh karena itu, Bagian B1 dari laporan ini meneliti saluran-saluran melalui mana perdagangan jasa Indonesia dapat ditingkatkan. Amerika Serikat, dan pada tingkat lebih rendah Inggris, adalah pemain penting di komunitas pasar global. Amerika Serikat sendiri adalah konsumen terbesar gas alam dan minyak, di dunia yang mencatatkan lebih dari seperlima dari konsumsi global. Negara ini juga merupakan konsumen yang signifikan dari komoditas-komoditas lainnya yang diekspor oleh Indonesia, termasuk batubara dan tembaga. Pergeseran besar dalam permintaan AS untuk komoditas ini akan berdampak terhadap harga global, yang akan mempengaruhi nilai tukar perdagangan Indonesia, dan oleh karena itu berdampak pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Perbedaan harga komoditas global juga akan berdampak pada penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, belanja investasi, dan dengan demikian berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan investasi FDI merupakan sumber utama investasi di Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menunjukkan bahwa investasi asing menyumbang 68 persen dari realisasi total investasi selama lima tahun terakhir. Sementara Amerika Serikat adalah sumber terbesar dan penerima FDI terbesar di dunia, Amerika Serikat bukanlah sumber utama FDI bagi Indonesia (Gambar 22). Selama tahun 2004-2016 (kurun waktu yang datanya tersedia), FDI bersih yang masuk dari Amerika Serikat menyumbang 3,3 persen dari total kumulatif investasi asing. Investasi di sektor manufaktur sebesar USD 3,0 miliar pada tahun 2005 menyumbang sebagian besar arus masuk tersebut. Inggris adalah M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 13 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia sumber FDI yang sedikit lebih besar untuk Indonesia, menyumbang 6,1 persen dari arus masuk FDI bersih selama periode yang sama, sehingga menjadikannya sebagai sumber terbesar ketiga setelah Singapura (15,0 persen) dan Jepang (10,5 persen). Gambar 22: Inggris merupakan sumber FDI yang Gambar 23: Indonesia kurang bergantung pada FDI penting di Indonesia dari Amerika Serikat dan Inggris dibandingkan (USD miliar) dengan negara-negara lain di kawasan (pangsa dari total arus FDI dan total stok FDI, persen) UK US Japan Indonesia China Japan Malaysia Singapore Other Total Philippines Singapore Thailand Vietnam 25 20 40% 15 30% 10 20% 5 10% 0 0% US UK US UK -5 2004 2007 2010 2013 2016 -10% FDI flows FDI stock Sumber: BI Sumber: UNCTAD Catatan: Data adalah hasil rata-rata selama periode 5 tahun terakhir yang tersedia untuk semua negara (2008-2012), kecuali bagi FDI yang mengalir ke Vietnam adalah hanya untuk tahun 2011-2012. Persediaan/stok FDI adalah sama dengan total akumulasi nilai bersih FDI yang mengalir masuk dari waktu ke waktu. Angka ini menunjukkan nilai total aset investasi langsung milik asing. Indonesia tidak secara khusus membuka diri bagi Amerika Serikat atau Inggris dalam hal stok FDI. Hanya sekitar 6 persen dari porsi FDI yang berasal dari Amerika Serikat dan hanya 5 persen yang dari Inggris. Ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, terutama Jepang dan Filipina (Gambar 23), yang Gambar 24: Mayoritas hutang luar negeri Indonesia menerima porsi FDI yang jauh lebih besar dari Amerika adalah dalam mata uang USD Serikat. (USD miliar, Kiri; persen dari total hutang, Kanan) Hubungan finansial 180 50% USD JPY GBP EUR Others Perkembangan di Amerika Serikat dapat mempengaruhi 160 pasar keuangan global, dan pada gilirannya 140 foreign currency 40% mempengaruhi kondisi pembiayaan Indonesia, melalui percent total debt 120 sejumlah saluran, termasuk nilai tukar, tingkat suku 30% 100 bunga, dan kepercayaan investor. Perkembangan di 80 Inggris cenderung memiliki dampak yang sama tetapi 20% lebih kecil. 60 40 10% Nilai tukar 20 Dolar AS adalah mata uang yang paling banyak 0 0% digunakan dalam perdagangan dan pasar keuangan 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016 2015 2015 internasional dan sebagai mata uang cadangan de-facto di dunia. Dengan demikian, pergerakan nilai tukar dolar AS Government Private memiliki implikasi global. Misalnya, apresiasi dolar AS Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia terhadap Rupiah akan meningkatkan biaya untuk membayar pinjaman Indonesia dari pinjaman dalam mata uang dolar AS, yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 24). Mayoritas pinjaman luar negeri baik pemerintah (70 persen) maupun swasta (94 persen) adalah dalam mata uang dolar AS; sektor swasta yang terutama terkena. Selanjutnya, proporsi pinjaman luar negeri swasta jangka pendek (29 persen) jauh lebih tinggi dari pinjaman luar negeri pemerintah (5 persen). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 14 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tingkat suku bunga Perubahan kebijakan moneter AS yang aktual atau yang diperkirakan akan terjadi akan berdampak terhadap tingkat suku bunga global. Sejak krisis keuangan global, kebijakan moneter yang sangat akomodatif di negara-negara maju - termasuk Amerika Serikat dan Inggris - membuat tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman bagi negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang (EMDE - emerging market dan developing economy) relatif lebih menarik, yang mengakibatkan peningkatan arus masuk modal untuk negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Pada gilirannya, suku bunga AS yang lebih tinggi dapat mengurangi atau membalikkan arus tersebut dan mendorong kenaikan tingkat suku bunga global, dan meningkatkan biaya pinjaman Indonesia. Analisis terbaru menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 100 basis poin pada obligasi imbal hasil jangka panjang AS dapat mengurangi arus modal ke negara-negara EMDE sebesar 20-45 persen, dengan batas atas dari kisaran ini mencerminkan kenaikan tingkat suku bunga secara simultan oleh bank sentral lainnya dan batas bawah yang mencerminkan kebijakan moneter yang tidak berubah di tempat-tempat lain.8 Gambar 25: Spread (selisih antar harga jual dan Gambar 26: Harga ekuitas juga turun, sebelum harga beli) obligasi meningkat di Indonesia segera sebagian besar kerugian yang diakibatkannya pulih setelah terjadinya referendum di Inggris dan pemilu (harga saham, indeks, 4 Januari = 100) di AS, namun pulih kembali dengan cepat (Spread obligasi tanpa bunga (strip bonds), basis poin) 600 Global Composite USD 400 130 Indonesia bond strip spread MSCI emerging markets index 550 Indonesia EMBIG bond strip spread (RHS) 120 350 500 110 450 300 100 400 250 90 350 300 200 80 Jan-16 Apr-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Jan-16 Apr-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Sumber: JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Bloomberg; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Kepercayaan investor Lepas dari perkembangan pasar ekonomi atau keuangan, peningkatan volatilitas pasar keuangan atau ketidakpastian mengenai perubahan kebijakan AS atau Inggris dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi — baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada gilirannya hal ini dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan global jangka panjang. Analisis terbaru memperkirakan dampak volatilitas keuangan dan ketidakpastian kebijakan terhadap keluaran dan pertumbuhan negara-negara EMDE. Volatilitas pasar keuangan diukur dengan indeks VIX — volatilitas yang tersirat dari pasar saham AS. Peningkatan 10 persen dalam indeks VIX terbukti menurunkan pertumbuhan rata-rata keluaran negara-negara EMDE sebesar sekitar 0,2 persen dan pertumbuhan investasi EMDE sekitar 0,6 persentase poin setelah satu tahun. Ketidakpastian kebijakan diukur oleh Index Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi (EPU - Economic Policy Uncertainty), ukuran berbasis berita dari ketidakpastian kebijakan. Kenaikan 10 persen secara berkelanjutan dalam indeks EPU AS terbukti mengurangi pertumbuhan keluaran negara-negara EMDE sebesar 0,2 persen, dan pertumbuhan investasi negara-negara EMDE sebesar 0,6 persentase poin setelah satu tahun.9 Dampak tersebut terealisasi sampai batas-batas tertentu setelah berlangsungnya referendum Inggris dan pemilihan presiden AS baru-baru ini. Investor menghindari aset pasar negara berkembang, termasuk Indonesia (Gambar 25 dan Gambar 26). Namun demikian, di Indonesia, penurunan tersebut banyak yang berbalik naik lagi di minggu-minggu berikutnya dan kondisi pasar tetap kuat. 1 Data adalah untuk tahun 2015 2 ibid 3 Lihat Long Finance (2016). 4 Lihat World Bank (2015b) untuk analisis pentingnya perdagangan dan investasi Indonesia dengan Tiongkok. 5 Perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat atau Inggris dapat mempengaruhi pertumbuhan mitra dagangnya baik secara langsung, melalui perubahan permintaan impor, maupun tidak langsung, melalui limpasan (spillovers) produktivitas yang tertanam di dalam perdagangan, atau melalui dampak pada harga barang yang diperdagangkan. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 15 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 6 Data perdagangan jasa bilateral sulit untuk dikumpulkan karena sifat dari jasa yang tidak berwujud tetapi juga karena diperlukan kapasitas yang tinggi untuk merekam data tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa ekspor jasa Indonesia kecil nilainya dibandingkan dengan ekspor barang, dan bahwa Amerika Serikat dan Inggris bukanlah negara tujuan utama ekspor jasa ini. Lihat perdagangan Bank Dunia dalam database jasa: http://data.worldbank.org/data-catalog/trade-in-services 7 Lihat Constatntinescu, C., A. Mattoo, dan M. Ruta, (2016) 8 World Bank (2016a) 9 ibid 5. Kondisi keuangan makro dalam negeri yang kuat Setelah mengalami Kondisi keuangan makro dalam negeri tetap stabil selama Triwulan ke-1 tahun 2017. peningkatan demi Berkaitan dengan keuntungan signifikan yang diraih di tahun 2016, Indeks Harga peningkatan di Saham Gabungan (IHSG) mengawali tahun ini dengan mantap, sementara imbal tahun 2016, kondisi hasil obligasi cenderung terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia keuangan dalam tetap merupakan tujuan investasi yang menarik. Kebijakan moneter tetap negeri menjadi stabil akomodatif setelah terjadinya pemberlakuan kebijakan penurunan suku bunga di Triwulan ke-1 sebanyak enam kali di tahun 2016, meskipun Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa ruang untuk pelonggaran lebih lanjut mungkin telah menyempit. Kapitalisasi di sektor perbankan terus membaik, meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah tahun lalu. Rupiah mengawali Rupiah menunjukkan Gambar 27: Rupiah mengawali tahun 2017 dengan tahun ini dengan ketahanannya di sepanjang langkah yang mantap langkah yang tahun 2016, sebagian (indeks, 3 Januari 2017 = 100) 108 mantap … karena intervensi BI di pasar mata uang terutama IDR/USD di sekitar saat 106 berlangsungnya pemilihan presiden AS ketika ada 104 tanda-tanda peningkatan volatilitas. Sejak awal 2017, 102 Rupiah terapresiasi sebesar 0,8 persen, sementara mata 100 uang negara-negara JP Morgan EMCI berkembang lainnya 98 terapresiasi rata-rata sebesar 2 persen (Gambar 96 27). Meskipun mungkin Jan-16 Jul-16 Jan-17 Rupiah dapat mengalami Sumber: CEIC; Bloomberg Catatan: Perhitungan staf (Bank Dunia) tekanan tahun ini mengingat adanya kemungkinan normalisasi moneter AS yang terus berlanjut20, secara umum diharapkan tekanan tersebut akan menjadi minimal karena investor sudah memperhitungkan perubahan harga (priced in) yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga Bank Sentral AS. … demikian juga IHSG telah mengawali tahun 2017 dengan mantap, tetapi tertinggal dari negara- dengan Indeks negara setara di kawasan. Kinerja yang baik di tahun 2016 ini terutama disebabkan Harga Saham adanya pembalikan kerugian yang terjadi di tahun 2015. Pemulihan tetap kuat di Gabungan sepanjang tahun 2016, meskipun terjadi gangguan keuangan global yang signifikan. Sub-indeks pertambangan memimpin kinerja yang baik di tahun 2016, dan stabil di 20 Bank Sentral AS menaikkan suku bunga pada tanggal 15 Maret 2017 - yang pertama dari tiga kali kenaikan tingkat suku bunga yang secara umum diperkirakan akan terjadi di tahun 2017. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 16 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Triwulan ke-1 2017. Naiknya harga komoditas diperkirakan akan terus mendukung sektor pertambangan lagi tahun ini. Pertumbuhan di sub-indeks sektor perdagangan juga telah meningkat, dengan peningkatan year-to-date sebesar hampir 5 persen. Pergerakan imbal Imbal hasil obligasi stabil menyusul kerugian yang terjadi pasca pemilihan presiden hasil (y i e l d ) obligasi AS. Imbal hasil di semua tenor menurun menjadi rata-rata 40 basis poin lebih mengindikasikan rendah dari posisi di awal 2017. Lelang obligasi di bulan Januari yang mengalami kepercayaan investor kelebihan permintaan (oversubscribed)21, sekali lagi mencerminkan kepercayaan di Indonesia yang investor yang kuat pada perekonomian Indonesia. membaik Gambar 28: IHSG memasuki tahun 2017 dengan awal Gambar 29: Imbal hasil obligasi menurun di tahun yang mantap 2017 mencerminkan kepercayaan investor di (indeks Januari 2017 = 100) Indonesia (persen) 110 JCI 10 Properti 100 9 Tambang 30thn 90 Barang konsumen 8 10thn 80 7 3thn Perdagangan 6 70 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 Sumber: CEIC Sumber: CEIC Catatan: Perhitungan staf Bank Dunia Kebijakan moneter Laporan terbaru oleh BI Gambar 30: Pertumbuhan deposito terus meningkat tetap akomodatif dan menunjukkan bahwa (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen) tampaknya telah kebijakan pelonggaran 18 berdampak pada moneter cenderung akan 16 suku bunga kredit dipertahankan. Meskipun Pertumbuhan deposito investasi utama posisi kebijakan ini sudah 14 jelas, kebijakan yang ada 12 saat ini masih akomodatif. 10 Penurunan tingkat suku bunga BI di semester 8 Pertumbuhan kredit pertama 2016 tampaknya 6 mulai berdampak ke saluran yang terkait, 4 7 Day reverse repo rate dengan tingkat suku bunga 2 kredit modal kerja dan 0 kredit investasi yang Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 masing-masing turun Sumber: CEIC; Bank Indonesia 21 Lihat DJPPR (2017a). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 17 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia sebesar 110 dan 76 basis poin , sejak awal tahun 2016. Tingkat suku bunga pada pinjaman konsumsi tetap tidak berubah dan hanya turun sebesar 33 basis poin selama periode yang sama. Namun demikian, tampaknya hal ini tidak mempengaruhi pertumbuhan konsumsi yang tetap sehat. Peningkatan pertumbuhan kredit yang nampak di awal Triwulan ke-4 sepertinya tidak dapat bertahan di tahap ini. Bertahannya pertumbuhan kredit tersebut sebagian dapat dikaitkan dengan kredit bermasalah (NPL - non-performing loan) yang terus meningkat di tahun 2016. Peningkatan NPL tersebut tampaknya telah berbalik dalam beberapa bulan terakhir ini yang dapat menimbulkan efek ikutan ( flow-on effect) yang positif terhadap pertumbuhan kredit. Ukuran lain dari kondisi kesehatan keuangan makro dalam negeri adalah rasio kecukupan modal (CAR), yang memberikan satu indikasi (di antara beberapa) dari apakah sistem keuangan sudah memenuhi tolok ukur internasional (Gambar 32). CAR Indonesia naik ke tingkat yang sehat sebesar 23 persen di akhir 2016 - jauh di atas persyaratan yang ditetapkan oleh Basel III. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan sehat meskipun terjadi peningkatan NPL. Pertumbuhan deposito meningkat tajam di akhir 2016. Hal ini sejalan dengan bukti non-ilmiah (anecdotal evidence) yang menunjukkan bahwa sebagian besar arus masuk dari program Amnesti Pajak Pemerintah mungkin hanya disimpan saja di bank (sisanya tampaknya telah masuk ke pasar saham dan obligasi). Gambar 31: Suku bunga kredit konsumsi tetap Gambar 32: Sistem perbankan Indonesia tetap sehat bertahan sedangkan biaya modal kerja telah menurun meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah tajam (persen) (persen) 14 24 4.0 Konsumsi 23 Rasio kecukupan modal 3.5 13 22 Modal Kerja 3.0 21 12 Investasi 2.5 20 Kredit bermasalah (Kanan) 11 19 2.0 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: CEIC Sumber: CEIC 6. Kebijakan fiskal nampaknya menjanjikan di tahun 2017, reformasi diperkirakan akan berlanjut Tekanan fiskal Di paruh kedua tahun 2016, Pemerintah melakukan beberapa langkah yang mereda, progres mengakibatkan terjadinya konsolidasi fiskal dan peningkatan kredibilitas, termasuk: capaian sampai saat revisi penurunan target pendapatan; pemotongan belanja; dan mendorong partisipasi ini nampaknya yang tinggi dalam tahap pertama dari program amnesti pajak. Akibatnya, defisit menjanjikan fiskal pemerintah pusat untuk tahun 2016 adalah sebesar 2,5 persen dari PDB, lebih rendah dari perkiraan Pemerintah sebesar 2,6 persen dari PDB, dan tetap jauh di bawah batas aturan fiscal sebesar 3 persen dari PDB. Hasil di tahun 2017 sampai saat ini secara keseluruhan nampaknya menjanjikan. Di sisi penerimaan, Pemerintah M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 18 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia telah menetapkan target penerimaan yang lebih realistis di dalam APBN tahun 2017 (Gambar 33) dibandingkan dengan tahun 2016, dan realisasi penerimaan nominal tahun-ke-tahun di akhir Februari secara keseluruhan bertumbuh, pulih dari penurunan di Q4 2016. Di sisi pengeluaran, pelaksanaan APBN tahun 2017 sejauh ini mempertahankan momentum tersebut dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Pelaksanaan APBN di bulan Februari menunjukkan defisit fiskal yang relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, karena pencairan belanja menurun dan penerimaan meningkat. Pembiayaan pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan target. Sampai dengan tanggal 21 Februari Pemerintah telah mengumpulkan pembiayaan sebesar Rp 149 triliun atau 45 persen dari perkiraan defisit anggaran tahun 201722. Penerimaan non- Realisasi penerimaan di dua bulan pertama tahun 2017 secara nominal tumbuh amnesti pajak sebesar 8,9 persen tahun-ke-tahun, atau 7,6 persen jika penerimaan yang didapat dari meningkat, terutama program amnesti pajak dikecualikan (Gambar 34). Pertumbuhan didorong terutama penerimaan terkait oleh penerimaan yang terkait komoditas, tetapi juga diharapkan dari sumber-sumber komoditas dan PPN pajak lainnya termasuk PPN, yang meningkat lagi setelah penurunan nominal yang mengecewakan di tahun 2016. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya, hal ini masuk akal. Pertumbuhan saat ini pada realisasi penerimaan pajak bulanan belum mampu mengangkat penerimaan secara nominal pada tingkat yang sama dengan tingkat yang dicapai di tahun 2015 atau 2014, pada titik ketika penerimaan pajak harus ditingkatkan terkait dengan tahun-tahun yang didukung oleh reformasi pajak untuk memenuhi target penerimaan tahun ini. Gambar 33: APBN 2017 yang sudah disetujui Gambar 34: Pertumbuhan penerimaan sampai saat ini mencakup target penerimaan yang lebih realistis di tahun ini (y e a r t o d a t e ) lebih tinggi di tahun 2017 (Rp triliun) dibandingkan dengan tahun 2016, namun masih lebih rendah dari tahun 2015 dan 2014 (kontribusi untuk pertumbuhan penerimaan tahun-ke-tahun, poin persentase) O&G related revenues Income taxes N-O&G O&G related revenues Income taxes N-O&G VAT/LGST Excises VAT/LGST Excises International trade taxes Non-tax revenues N-O&G International trade taxes Other Other Total revenues 20 Pertumbuhan Total 1,822 1,786 1,750 1,729 1,676 Penerimaan, diluar 2,000 1,583 1,552 1,599 Pengampunan Pajak 1,508 10 1,500 0 1,000 Pertumbuhan Total 500 -10 Penerimaan 0 -20 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2016 2017 2017 Jan Jan-Feb Jan-Feb Jan-Feb Jan-Feb Jan-Feb Jan-Feb 2013 2014 2015 2016 2017 2017 excl Actual Budget R- Outlook Actual Budget WB WB WB Tax Budget (Prelim) Amnesty* Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Migas singkatan dari minyak dan gas, N-Migas singkatan dari non-minyak dan gas; PPnBM singkatan dari pajak penjualan barang mewah; “Lainnya” meliputi: PBB, penerimaan pajak lainnya; PNBP non-minyak dan gas; PNBP lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP lainnya (PNBP). Pada Gambar 34, Jan-Feb 2015 terlihat pertumbuhan tahun-ke-tahun nol dibandingkan dengan Jan-Feb 2014, yang menyebabkan grafik tidak menunjukkan aliran penerimaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan untuk tahun tersebut. 22 lihat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2017b) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 19 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tahap akhir dari Program amnesti pajak Indonesia akan berakhir dengan berakhirnya tahap ketiga program amnesti pada tanggal 31 Maret. Penerimaan year-to-date di tahap akhir ini kecil, meskipun pajak akan berakhir sesuai dengan perkiraan Pemerintah yang tidak terlalu besar 23: tambahan Rp 2 triliun di Triwulan ke-1 dari biaya penebusan telah terkumpul di atas Rp 103 triliun yang terkumpul pada tahun 2017 dengan tahun 2016 di tahap satu dan dua, sehingga total keseluruhan menjadi Rp 105 triliun, kemajuan capaian atau 63,6 persen dari Rp 165 triliun target pemerintah. Repatriasi/pemulangan aset tahap ketiga yang yang berada di luar negeri tetap relatif sangat rendah terhadap target pemerintah, lambat sampai saat yang mencapai Rp 145 triliun, atau 14,5 persen dari Rp 1.000 triliun target ini pemerintah. Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar Rp 89,6 triliun, 63,5 persen dari repatriasi aset yang dilakukan di tahap satu dan dua sebenarnya telah direpatriasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 24 Pencairan belanja Pada bulan Februari, pencairan anggaran tetap rendah hanya mencapai 11 persen tetap rendah, namun dari total belanja dibandingkan dengan 12 persen pada periode yang sama tahun diperkirakan akan 2016. Dengan pengecualian dari belanja sosial dan material, total belanja, belanja meningkat di modal, dan transfer ke Pemerintah Daerah semuanya mencatatkan penurunan Triwulan ke-2 nominal dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 (Gambar 35). Hal ini sebagian disebabkan oleh efek dasar dari pencapaian ( outturns) yang tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Namun demikian, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat meningkat di Triwulan ke-2 didukung oleh kelanjutan dari inisiatif pengadaan awal yang dilaksanakan di sejumlah kementerian. Misalnya, pada bulan Januari 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kementerian lini utama dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, telah melakukan pengadaan proyek senilai Rp 33 triliun, atau sekitar sepertiga dari alokasi anggaran.25 Belanja fiskal di Seperti yang sudah dibahas di dalam IEQ (Laporan Triwulanan Perkembangan tahun 2017 akan Perekonomian Indonesia) edisi bulan Januari 2017, APBN memuat alokasi yang berfokus pada lebih tinggi pada infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial (selain 20 persen dari sektor-sektor total alokasi anggaran wajib untuk pendidikan) dan pengurangan lebih lanjut dalam infrastruktur, belanja subsidi energi (Gambar 36). Secara khusus, pembangunan infrastruktur tetap kesehatan, dan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah di tahun 201726. Awal tahun 2017, bantuan sosial Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 25 persen dana melalui belanja pusat transfer umum (dana hibah umum dan dana bagi hasil) untuk infrastruktur. Suntikan dan daerah modal ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait infrastruktur yang diberikan pada tahun 2015 dan 2016 (Rp 29 triliun dan Rp 36 triliun) diharapkan dapat memberikan pengaruh tambahan untuk belanja modal BUMN di tahun 2017.27 Selain itu, dana transfer ke Pemerintah Daerah dan Dana Desa ditetapkan untuk ditingkatkan di tahun 2017 sebesar 8 persen tahun-ke-tahun, kurang lebih setara 23 Lihat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2017) untuk jumlah terkini dari program amnesti pajak. Angka yang dikutip di sini sebagaimana yang dilaporkan oleh DJP pada tanggal 6 Maret 2017. 24 Data yang dilaporkan oleh DJP selama presentasi berjudul “Apa yang berikutnya setelah amnesti pajak?” UBS Indonesia Conference 2017, 6 Maret, 2017 25 Lihat Detik.com (12 Januari 2017) 26 target pembangunan infrastruktur pemerintah untuk tahun 2017 meliputi 815 km jalan nasional, 550 km jalur kereta api, 13 bandara, dan 55 pelabuhan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016) 27 Untuk APBN 2017, Pemerintah mengalokasikan suntikan modal untuk manajemen aset dari Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara (BUMN). Tidak ada alokasi yang disediakan langsung ke BUMN infrastruktur. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 20 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dengan jumlah total yang dialokasikan untuk kementerian-kementerian lini. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih lanjut dan mengembangkan daerah terluar Indonesia. Namun demikian, perbaikan terus menerus dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci diterjemahkan ke dalam hasil yang lebih baik. Gambar 35: Realisasi belanja masih tetap lemah Gambar 36: Belanja modal diproyeksikan meningkat (pertumbuhan belanja aktual Jan-Feb tahun-ke-tahun, persen) di tahun 2017, sementara belanja untuk subsidi energi diperkirakan akan menurun (Rp triliun) 300 242 Capital Energy Subsidies 250 2016 2017 400 200 150 100 62 300 45 55 37 37 50 1 13 - 200 (50) (7) (7) (8) (100) (53) 100 - 2014 2015 2016 2017 Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia Note: Angka realisasi bulan Februari 2016 termasuk tambahan hari pengeluaran karena bulan Februari berakhir di tanggal 29, sedangkan pada tahun 2017, bulan Februari berakhir di tanggal 28 Defisit fiskal Sejalan dengan Perkiraan Makroekonomi di tahun 2017 dan reformasi kebijakan diproyeksikan pajak dan administrasi yang sedang berlangsung, Bank Dunia memproyeksikan total menjadi 2,6 persen penerimaaan akan mencapai Rp 1.676 triliun pada tahun 2017, meningkat delapan dari PDB di tahun persen dalam nominal penerimaan tahun-ke-tahun. Pertumbuhan penerimaan ini 2017 diharapkan akan menjadi pertumbuhan dengan basis yang luas, dengan proyeksi peningkatan dalam penerimaan PPh, PPN, cukai dan PNBP. Total pengeluaran diproyeksikan mencapai Rp 2.034 triliun pada tahun 2017, peningkatan nominal sebesar 9,4 persen tahun-ke-tahun, yang sebagian besar didorong oleh proyeksi peningkatan belanja modal. Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB (tidak berubah dari Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi bulan Januari 2017), lebih tinggi dari APBN tahun 2017 sebesar 2,4 persen dari PDB (Tabel 3). Deficit fiskal yang diproyeksikan lebih tinggi ini mengasumsikan proyeksi penerimaan yang sedikit lebih rendah dari target di dalam APBN (perbedaan sebesar Rp 75 triliun), sebagian besar karena proyeksi yang lebih kecil untuk penerimaan pajak penghasilan non- migas dan PPN.28 Hal ini juga mengasumsikan bahwa prioritas pemerintah adalah untuk menjaga kenaikan nominal pengeluaran fiskal, khususnya pada belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Ada risiko Pelambatan dalam reformasi administrasi dan kebijakan pajak merupakan salah satu penurunan maupun risiko penurunan (downside risk) terhadap penerimaan. Jika risiko ini terwujud, 28 Proyeksi Bank Dunia untuk penerimaan dari minyak dan gas mengasumsikan tingkat produksi yang lebih rendah, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 21 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia peningkatan perkiraan belanja untuk tahun 2017 akan terpengaruh, dengan risiko pemotongan terhadap proyeksi anggaran yang mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2016. Di sisi lain, APBN penerimaan tahun 2017 mengadopsi asumsi harga minyak mentah yang konservatif, sebesar USD 45 (per barrel) dan asumsi yang juga konservatif untuk komoditas-komoditas lainnya. Dengan demikian, penerimaan terkait sumber daya alam dapat mendatangkan risiko peningkatan (upside risk) yang dapat mengimbangi dampak dari pelambatan reformasi jika memang pelambatan tersebut terwujud. Dalam skenario yang paling optimis, harga komoditas terus tumbuh dan Pemerintah mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak. Jika skenario ini terlaksana, maka penerimaan pemerintah mungkin akan melebihi peningkatan yang diperkirakan dan dengan asumsi pengeluaran tidak direvisi meningkat, defisit fiskal kemungkinan akan turun di bawah 2,6 persen. Pemantauan ketat terhadap perkembangan fiskal di triwulan mendatang akan memberikan kejelasan apakah skenario ini lebih memungkinkan untuk terlaksana di akhir tahun. Pemerintah Untuk membantu memobilisasi investasi untuk pembangunan infrastruktur, menerapkan Pemerintah baru-baru ini meluncurkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran langkah-langkah Pemerintah (PINA).29 Ini adalah skema pendanaan alternatif untuk proyek-proyek lebih lanjut untuk infrastruktur yang melengkapi inisiatif yang sudah ada untuk mendorong kemitraan mempercepat pemerintah dan swasta (PPP - public private partnership). Peluncuran skema ini juga pembangunan ditandai dengan kesepakatan pendanaan (financial closing) dari proyek jalan tol yang infrastruktur dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (BUMN konstruksi) sebagai proyek pertama yang mengadopsi skema PINA ini. PT SMI (perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara Indonesia) dan PT Taspen (perusahaan dana pensiun pegawai negeri) secara bersama-sama menyediakan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi 15 ruas jalan tol. Transaksi tersebut dapat memberikan kontribusi penting untuk mengatasi tantangan infrastruktur Indonesia. Namun demikian, perhatian yang terus menerus pada peningkatan peran sektor swasta untuk memastikan penetapan harga berbasis pasar tetaplah penting. Tim Reformasi Tim Reformasi yang baru dari Kementerian Keuangan bekerja cepat untuk mengawasi agenda menetapkan peta jalan terinci untuk agenda reformasi pajak empat tahun.30 reformasi yang Reformasi ini akan dipusatkan pada tiga pilar administrasi dan satu pilar kebijakan: ambisius ini, yang struktur organisasi dan proses bisnis; sumber daya manusia; sistem TI; dan peraturan jika diterapkan, perundang-undangan perpajakan. Strategi baru ini termasuk daftar reformasi yang secara signifikan dengan segera harus disusun (quick-wins) untuk mata/item reformasi yang akan meningkatkan dimaksudkan untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah di tahun 2017, tetapi yang rasio pajak terhadap lebih penting, tim tersebut menetapkan pekerjaan pada reformasi multi-tahun yang PDB mendasar, termasuk investasi dalam sistem TI yang baru. Selain itu, pada administrasi pajak, berakhirnya program amnesti pajak menggeser perhatian pada pertanyaan mengenai apakah Pemerintah akan mampu melakukan sesuatu dengan menggunakan data yang baru dikumpulkan tersebut. 29 Untuk rincian lebih lanjut, lihat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (12 Februari 2017) 30 Selain Tim Reformasi Perpajakan, Kementerian Keuangan juga menetapkan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan Dan Cukai. Pekerjaan tim ini difokuskan pada satu pilar administrasi dan satu pilar kebijakan: struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan peraturan perundang-undangan bea dan cukai. Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai bertujuan untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai dan mengatasi tantangan yang sudah lama ada di wilayah reformasi bea dan cukai. (BKF, 2017) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 22 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Jika Direktorat Jenderal Gambar 37: Rasio pajak terhadap PDB Indonesia Pajak (DJP) dapat berhasil masih rendah dibandingkan dengan negara-negara menggunakan data yang lain yang setara dikumpulkan untuk (persen dari PDB) meningkatkan kepatuhan 40 2011 2012 2013 2014 dan memperluas basis 35 pajak, maka mungkin ada 30 manfaat jangka panjang 25 dari program amnesti 20 pajak ini. Di sisi kebijakan, reformasi peraturan 15 (regime) PPN dan pajak 10 yang mengatur usaha 5 menengah, kecil dan mikro 0 (PP46) dapat diprioritaskan, sama seperti, mungkin, undang- undang pajak penghasilan. Reformasi yang diusulkan Sumber: IMF; Perhitungan Bank Dunia ini pada umumnya berusaha untuk memperluas basis pajak, mengurangi pembebasan (pajak), dan menurunkan biaya kepatuhan. Jika Pemerintah mampu untuk berhasil melewati rintangan legislatif dan melaksanakan reformasi yang positif pada wilayah-wilayah tersebut, maka tahun 2017 akan terbukti menjadi tahun yang besar bagi reformasi struktural yang bermakna. Dengan hadirnya Indonesia di antara negara-negara di kawasan sebagai salah satu negara dengan rasio pajak terhadap PDB yang terendah, ini akan menjadi perkembangan yang positif (Gambar 37). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 23 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di APBN tahun 2017 (Rp triliun, kecuali dinyatakan lain) 2015 2016 2016 2017 2017 Aktual teraudit APBN Aktual (Prelim) APBN Bank Dunia A. Penerimaan 1.508 1.822 1.552 1.750 1.676 (% PDB) 13,1 14,6 12,5 12,8 12,4 1. Penerimaan pajak 1.240 1.547 1.284 1.499 1.435 (% PDB) 10,7 12,4 10,3 10,9 10,6 Pajak penghasilan 602 757 667 788 744 Migas 50 41 36 36 36 Non-Migas 553 716 631 752 708 PPN/PPnBM 424 572 411 494 463 PBB 29 19 19 17 21 Cukai 145 146 143 157 157 Pajak perdagangan internasional 35 40 35 34 41 Bea masuk 31 37 32 34 38 Bea ekspor 4 3 3 0 3 Pajak lainnya 6 12 8 9 9 2. Penerimaan Negara Bukan 256 274 262 250 237 Pajak (% PDB) 2,2 2,2 2,1 1,8 1,8 Penerimaan sumber daya alam 101 125 66 87 76 Migas 78 79 45 64 49 Non-Migas 23 46 21 23 26 Penerimaan bukan pajak lainnya 155 149 197 163 162 3. Hibah 12 2 6 1 3 B. Belanja 1.806 2.096 1.860 2.080 2.034 (% PDB) 15,6 16,8 14,9 15,2 15,0 1. Pemerintah Pusat 1.183 1.326 1.149 1.316 1.280 (% PDB) 10,3 10,6 9,2 9.6 9,4 Pegawai 281 348 305 345 329 Barang 233 325 258 270 261 Modal 215 202 165 221 210 Pembayaran bunga pinjaman 156 185 183 221 222 Subsidi 186 183 175 160 159 Energi 119 102 107 77 82 BBM 61 64 44 32 33 Listrik 58 38 63 45 49 Non-energi 67 81 68 83 77 Hibah 4 4 7 2 8 Sosial 97 55 50 56 54 Lainnya 10 25 7 41 39 2. Transfer ke daerah 623 770 711 760 753 (% PDB) 5,4 6,2 5,7 5,5 5,6 Saldo Keseluruhan -298 -274 -308 -330 -357 (% PDB) -2,6 -2,2 -2,5 -2,4 -2,6 Asumsi Tingkat pertumbuhan PDB rii (%) 4,8 5,3 5,0 5,1 5,2 IHK (%) 6,4 4,7 3,5 4,0 4.3 Nilai Tukar (Rp/USD) 13.458 13.900 13.309 13.300 13.359 Harga Minyak Mentah 51 50 39 45 55 (USD/barrel) Sumber: Kemenkeu Catatan: Proyeksi Bank Dunia tidak termasuk potensi penerimaan dari amnesti pajak M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 24 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 7. Tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan upah riil yang meningkat mendanakan periode pasar tenaga kerja yang ketat, namun kecepatan formalisasi telah melambat Tingkat Tingkat pengangguran Gambar 38: Tingkat pengangguran inti turun ke pengangguran telah yang terlihat sedikit tingkat terendah sejak tahun 2012 menurun karena meningkat di tahun 2015 (tingkat pengangguran, persen) pertumbuhan berbalik di tahun 2016. lapangan kerja Data BPS menunjukkan 12 melampaui bahwa tingkat 11 Tingkat pengangguran - luas pertumbuhan pengangguran inti turun 10 angkatan kerja dari 5,1 persen pada bulan 9 Agustus 2015 menjadi 4,6 8 persen pada bulan Agustus 7 2016 (Gambar 38).31 Ini 6 adalah angka pengangguran inti 5 terendah sejak 2012. Hal 4 Tingkat pengangguran - inti ini mencerminkan 3 pertumbuhan lapangan 2 kerja yang melampaui 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 pertumbuhan tenaga kerja. Sumber: Sakernas Antara Agustus 2015 dan Agustus 2016, angkatan kerja tumbuh sebesar 2,3 persen menjadi 123,8 juta, sementara jumlah pekerja yang dipekerjakan tumbuh sebesar 3,1 persen menjadi 118,4 juta. Hal ini membuat proporsi penduduk usia kerja yang bekerja menjadi sebesar 62,6 persen, naik dari 61,7 persen pada Agustus 2015, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,5 persen, naik sedikit dari 65,0 persen pada Agustus 2015.32 Namun demikian, perbedaan gender yang besar tetap ada: untuk wanita, TPAK adalah sebesar 49,9 persen dibandingkan dengan TPAK sebesar 81,0 persen untuk laki-laki. Pertumbuhan upah Pengetatan pasar tenaga kerja Indonesia juga tampaknya memiliki dampak riil tampaknya telah mendalam pada pertumbuhan upah. Setelah penurunan sebesar 2,6 persen tahun-ke- menguat karena tahun di tahun 2015, data BPS menunjukkan bahwa antara Agustus 2015 dan ketatnya pasar Agustus 2016, median penghasilan bulanan riil tumbuh secara mengejutkan sebesar tenaga kerja … 22,9 persen (Gambar 39).33 Peningkatan ini diimbangi dengan lompatan serupa untuk median penghasilan bulanan nominal, yang tumbuh sebesar 21,0 persen di waktu yang sama. Mungkin ini sebagian disebabkan karena penyesuaian pertumbuhan upah kembali ke tren yang ada sebelum tahun 2014: selama periode 2014-2015, angka median untuk upah riil menurun sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun, sedangkan selama periode 2012-2013, median upah riil tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun. 31 ‘Tingkat pengangguran inti didefinisikan sebagai proporsi orang-orang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Ini harus dibedakan dari 'pengangguran secara luas', yang juga termasuk mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), mereka yang mendirikan usaha baru, dan mereka yang memiliki pekerjaan di masa depan yang sedang diatur. 32 Populasi usia kerja mencakup semua individu yang berusia 15 tahun ke atas. 33 Meskipun ada perubahan pada kuesioner Sakernas ini antara bulan Agustus 2015 dan bulan Agustus 2016, dan ukuran sampel dikurangi, hal ini seharusnya tidak mempengaruhi keterwakilan data di tingkat nasional. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 25 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia … namun Meskipun semua sektor Gambar 39: Pertumbuhan pendapatan riil nampaknya pertumbuhan upah menikmati pertumbuhan secara signifikan meningkat di tahun 2016 ini belum dinikmati pendapatan riil yang kuat (pendapatan, ribuan Rupiah, Kiri; median pertumbuhan tahun-ke- secara merata di di tahun lalu hingga bulan tahun penghasilan bulanan secara riil, persen, Kanan) seluruh Agustus 2016, beberapa 2500 25 perekonomian industri tumbuh lebih Median pertumbuhan pendapatan riil (Kanan) 20 Indonesia cepat daripada yang lain. 2000 Nominal pendapatan bulanan rata-rata 15 Sektor jasa mengungguli (Kanan) pertanian dan industri Pendapatan riil bulanan rata-rata 10 1500 (Kiri) primer lainnya. Antara 5 bulan Agustus 2015 dan 0 bulan Agustus 2016, 1000 -5 median pendapatan riil tumbuh 37,2 persen pada 500 -10 jasa keuangan dan 24,3 Median pendapatan riil (Kiri) -15 persen pada layanan jasa 0 Nominal median pendapatan bulanan( Kiri) -20 kemasyarakatan, sosial, dan 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2005 2015 pribadi. Sementara itu, peningkatan di sektor Sumber: Sakernas pertambangan dan galian – di mana median pendapatan riil telah menurun tajam dengan rata-rata 7,4 persen per tahun selama tahun 2014 dan 2015 – hanya sebesar 14,4 persen. Oleh karena itu, beberapa sektor belum sepenuhnya mendapatkan pengganti kerugian upah yang dialami selama dua tahun sebelum tahun 2016. Indonesia terus Indonesia melanjutkan Gambar 40: Jumlah tenaga kerja: Proporsi pekerja meningkatkan upaya meningkatkan yang bekerja pada pekerjaan dengan menerima upah formalisasi lapangan jumlah pekerja formal terus meningkat, tetapi dengan tingkat yang kerja, didorong oleh dalam beberapa tahun melambat (jumlah pekerja, juta, Kiri; pertumbuhan tahun-ke-tahun jumlah perluasan basis terakhir, sehingga pekerjaan dengan menerima upah, persen, Kanan) sektor lapangan mencapai titik balik di Unpaid family worker (LHS) kerja dengan tahun 2016. Menurut Casual worker (LHS) menerima upah … definisi resmi BPS, sektor Wage employed (LHS) Non-agricultural self-employed (LHS) formal – yang terdiri 58,3 Agricultural self-employed (LHS) juta pekerja pada bulan Growth in wage jobs (RHS) 130 20 Agustus 2016 – hampir 110 melampaui sektor informal – dengan jumlah pekerja 90 10 sebesar 60,1 juta pekerja. 34 70 Hal ini tampaknya 50 disebabkan oleh 0 30 pertumbuhan upah kerja, 10 yang terdiri dari 38,7 -10 -10 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2005 2015 persen dari angkatan kerja di bulan Agustus 2016 (Gambar 40). Sebaliknya, Sumber: Sakernas proporsi pekerja mandiri non-pertanian – sekitar setengah dari mereka tergolong 34 Definisi resmi BPS dari pekerja tetap menggunakan informasi status pekerjaan - termasuk apakah seseorang adalah pekerja penerima upah atau pekerja mandiri - dan sektor atau industri dari pekerjaannya. Beberapa publikasi BPS menggunakan definisi yang disederhanakan, yang mengklasifikasikan hanya pekerja upah dan pengusaha wiraswasta yang dibantu oleh satu atau lebih pekerja tetap formal. Menurut definisi sederhana ini, ada 50,2 juta pekerja formal dan 68,2 juta pekerja informal di Indonesia pada bulan Agustus 2016. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 26 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia formal, dan yang membentuk hampir semua sisa sektor formal – relatif konstan. … namun laju Namun, meskipun perluasan sektor formal berlanjut hingga 2016, pertumbuhan formalisasi telah baru dalam jumlah pekerjaan dengan menerima upah relatif lambat. Jumlah pekerja melambat dalam penerima upah tumbuh rata-rata hanya 2,9 persen per tahun selama periode 2013- beberapa tahun 2016, dibandingkan dengan 9,8 persen dalam empat tahun sebelumnya. Pelambatan terakhir ini dalam penciptaan lapangan kerja dengan menerima upah ini menghadirkan potensi perangkap di masa depan bagi upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bersama, karena penciptaan pekerjaan produktif tetap menjadi bagian penting dari berbagi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. 8. Kemiskinan dan ketimpangan terus menurun Tingkat kemiskinan Angka kemiskinan resmi Gambar 41: Penurunan angka kemiskinan antara terus menurun di adalah 10,7 persen pada September 2015 dan September 2016 lebih besar dari tahun 2016 bulan September 2016, 0,4 tahun-tahun terakhir, namun tetap lebih kecil dari persen lebih rendah dari di tingkat penurunan sebelum tahun 2011 (tingkat kemiskinan, persen, Kiri; perubahan angka kemisikinan, bulan September 2015. poin persentase, Kanan) Penurunan baru-baru ini adalah lanjutan dari 20 2.5 penurunan pertama yang 18 2 nampak di bulan Maret 16 Tingkat Kemiskinan (Kiri) 1.5 2016, ketika tingkat 14 kemiskinan turun 0,4 poin 12 1 persentase tahun-ke-tahun. 10 0.5 Pada saat yang sama, angka 8 0 kemiskinan turun 0,7 poin 6 persentase selama setahun, -0.5 menjadi 27,8 juta orang 4 Perubahan dalam tingkat kemiskinan, tahun-ke-tahun -1 pada bulan September 2 (Kanan) 2016. Meskipun laju 0 -1.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011M 2011S 2012M 2012S 2013M 2013S 2014M 2014S 2015M 2015S 2016M 2016S penurunan kemiskinan sudah lebih baik dari stagnasi antara tahun 2013 Sumber: Susenas dan 2015 (Gambar 41), ini Catatan: M adalah Maret dan S untuk September masih lebih lambat daripada laju penurunan kemiskinan antara tahun 2007 dan 2011, yang rata-rata sebesar 1,1 poin persentase per tahun35. Garis kemiskinan Tren penurunan tingkat inflasi dan harga makanan yang stabil telah bertahan sejak hanya mengalami pengkinian (update) yang terakhir mengenai kemiskinan36, dan terus berkontribusi sedikit peningkatan bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan yang relatif kecil di pada bulan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di bulan September 2016 hanya naik sebesar 5,0 September 2016, persen tahun-ke-tahun menjadi Rp 361.990, kurang dari kenaikan di bulan karena harga September antara tahun 2014-2015 (10,4 persen) dan 2013-2014 (6,6 persen). makanan yang stabil Koefisien Gini, Koefisien Gini untuk bulan September 2016 adalah 39,4, atau 0,8 poin lebih rendah ukuran dari pada bulan September 2015 (Gambar 42). Setelah bertahan stagnan antara ketimpangan, juga tahun 2011 dan 2015, koefisien Gini sekarang telah turun selama tiga periode survei 35 Penting untuk dicatat bahwa angka kemiskinan di bulan September tidak langsung sebdaning dengan angka kemiskinan di bulan Maret, karena kemiskinan musiman belum dipahami dengan baik. 36 Lihat World Bank (2016b). Bagian A, Sub-bagian 7. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 27 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menurun secara berturut-turut. Meskipun Koefisien Pendorong utama dari penurunan Koefisien Gini antara bulan September 2015- Gini turun, strata 40 2016 adalah pertumbuhan konsumsi yang tinggi dari masyarakat yang tergolong Terbawah masih strata 40 Menengah (Kuintil konsumsi 3 dan 4) (Tabel 4). Mengulang perubahan tertinggal total konsumsi nasional yang terjadi di bulan Maret 2015-2016, data di bulan September 2016 menunjukkan bahwa pangsa strata 40 Menengah meningkat 1,63 poin persentase, terutama dengan mengorbankan strata 20 Teratas (Kuintil 5), yang pangsa konsumsinya menurun 1,29 poin persentase. Namun, rumah tangga strata 40 Terbawah juga mengalami penurunan sebesar 0,34 persen di dalam pangsa konsumsi mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun strata 40 Menengah mulai mengejar strata 20 Teratas, strata 40 Terbawah masih tertinggal. Gambar 42: Setelah naik dalam kurun waktu lama, Tabel 4: Ketimpangan terus menurun karena koefisien Gini telah menurun secara tahun-ke-tahun meningkatnya konsumsi warga yang berada di dalam selama tiga periode survei berturut-turut strata 40 Menengah, tetapi yang berada di dalam (Koefisien Gini, poin; perubahan koefisien Gini, poin) strata 40 Terbawah masih tertinggal (distribusi konsumsi nasional di Indonesia, September 2015 - 2016) 40 40 45 4 Periode 20 Teratas Terbawah Menengah 3 Sept 2015 17,45 34,70 47,85 Gini (Kiri) 40 3 Sept 2016 17,11 36,33 46,56 2 Δ 2015-2016 -0,34 +1,63 -1,29 35 2 1 30 1 0 25 -1 perubahan yoy (Kanan) -1 20 -2 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012S 2013S 2014S 2015S 2016S 2011S Catatan: S di sumbu x adalah untuk bulan September. Perubahan Sumber: Berita Resmi Statistik No.15/02/Th.xx (BPS 2017) tahun-ke-tahun untuk data September, yang hanya tersedia sejak 2011 disoroti dengan warna ungu. Namun demikian, Meskipun terjadi penurunan baru-baru dalam koefisien Gini, ketimpangan tetap masih diperlukan jauh lebih tinggi dari pada tahun 2000, setelah Indonesia pulih dari krisis keuangan banyak pekerjaan Asia. Antara tahun 2000 dan 2011, koefisien Gini meningkat dari 30 menjadi 41, untuk menurunkan menjadikannya salah satu negara dengan ketimpangan yang meningkat paling cepat ketimpangan dan di wilayah. Pemerintah Indonesia telah membuat upaya penurunan ketimpangan memenuhi target sebagai prioritas, dan telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Pemerintah Menengah Nasional (RPJM-N) untuk menurunkan koefisien Gini menjadi 36 pada tahun 2019. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan upaya bersama untuk mengatasi pendorong utama ketimpangan: memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan akses terhadap pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik untuk semua orang, membangun ketahanan terhadap guncangan, dan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih inklusif.37 37 Lihat World Bank (2015) untuk analisis terinci pada pendorong meningkatnya ketimpangan di Indonesia. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 28 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 9. Prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko Fundamental Secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia terus menguat, dengan tingkat ekonomi Indonesia pertumbuhan ekonomi yang tinggi, defisit transaksi berjalan yang rendah dan defisit tetap kuat fiskal yang konservatif. Prospek ekonomi terus positif, didukung oleh pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi, sementara proyeksi peningkatan dalam perekonomian global dan pemulihan harga komoditas, meningkatkan baik investasi maupun ekspor. Pertumbuhan PDB Tahun 2016 adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir pertumbuhan diperkirakan ekonomi tahunan melampaui hasil tahun sebelumnya, dan dapat menjadi indikasi mencapai 5,2 persen bahwa siklus pertumbuhan Indonesia akhirnya mencapai titik baliknya dan mulai tahun ini meningkat. Selain itu, dengan semua komponen pengeluaran diperkirakan menjadi semakin stabil, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 201738, dan terus meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2018 (Tabel 5). Konsumsi sektor Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan meningkat karena nilai swasta, investasi, Rupiah yang stabil mengangkat kepercayaan konsumen, sementara lonjakan dua pengeluaran digit dalam upah riil serta tingkat pengangguran yang rendah meningkatkan daya beli pemerintah dan konsumen. Pertumbuhan investasi swasta juga siap untuk meningkat sebagai efek ekspor dari pelonggaran kebijakan moneter pada tahun 2016 dan reformasi ekonomi baru- diproyeksikan akan baru ini yang mendapatkan pijakan. Pemulihan harga komoditas yang terus meningkat berlanjut, disertai dengan peningkatan pertumbuhan kredit dan peningkatan kredibilitas fiskal saat ini, juga cenderung mendukung belanja investasi. Sementara itu, investasi publik diperkirakan akan meningkat tahun ini, karena pemerintah sangat berkomitmen untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Karena harga komoditas dan perekonomian global menjadi semakin mantap, serta penerimaan fiskal dan permintaan eksternal yang marak, belanja pemerintah dan ekspor kemungkinan akan pulih dari kontraksi yang dialami pada tahun 2016. Reformasi struktural Sementara peningkatan harga komoditas memberikan daya tahan, dan tingkat harus dilanjutkan pertumbuhan PDB dalam jangka menengah diproyeksikan untuk melampaui tingkat untuk meningkatkan yang dicapai beberapa tahun terakhir ini, harga komoditas dan tingkat pertumbuhan potensi PDB tersebut secara signifikan lebih rendah daripada yang terlihat sesaat setelah pertumbuhan krisis keuangan, karena perekonomian pulih dari penurunan global. Dengan demikian, upaya kebijakan yang lebih banyak lagi dan melanjutkan semangat reformasi struktural harus dilakukan untuk lebih meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian, agar terhindar dari pemahaman bahwa tingkat pertumbuhan yang relatif lebih lambat saat ini sebagai suatu kondisi normal yang baru. Perubahan tak Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan condong ke sisi penurunannya. Bank terduga dalam Sentral AS diperkirakan akan meningkatkan suku bunga antar-bank (Fed Funds Rate) kebijakan moneter secara bertahap di tahun-tahun mendatang 39. Jika peningkatan suku bunga Federal AS dan volatilitas ini lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka efeknya adalah terjadinya arus modal keuangan dapat yang keluar dari pasar negara berkembang secara besar-besaran seperti efek Taper menimbulkan risiko Tantrum yang pernah terjadi oleh karena para investor dengan segera mengevaluasi 38 Ini merupakan revisi penurunan sebesar 0,1 persentase poin dari IEQ (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia) edisi Januari 2017. 39 Kenaikan pertama terjadi pada tahun 2017 sebesar 25 basis poin terjadi pada tanggal 15 Maret, sesuai dengan perkiraan. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 29 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia yang merugikan dan menyeimbangkan portofolio mereka untuk mengurangi risiko.40 Volatilitas seperti ini di pasar modal dan keuangan global dapat membebani pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah. Kejutan politik lebih Setelah referendum Inggris mengguncang Uni Eropa pada tahun 2016, hasil yang lanjut yang terjadi di mengejutkan dari serangkaian pemilu berisiko tinggi di Perancis, Jerman, Belanda, Uni Eropa dapat dan mungkin Italia yang mendatang, dapat semakin meningkatkan ketidakpastian meningkatkan kebijakan global pada negara-negara maju. Ketidakpastian tersebut, di tengah ketidakpastian meningkatnya sentimen proteksionisme, dapat memiliki efek peredam yang parah kebijakan global pada perdagangan dan arus keuangan global. Risiko dalam negeri Karena kenaikan harga dari barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah termasuk terjadinya (administered prices) tahun ini, suatu periode inflasi tinggi yang berkepanjangan inflasi yang lebih menimbulkan risiko penurunan yang utama bagi pertumbuhan konsumsi. tinggi dari perkiraan Konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenaikan harga, terutama makanan, secara sementara konsumsi swasta merupakan bagian terbesar dari PDB. Apabila inflasi berkepanjangan… tetap tinggi dalam kurun waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan keluaran. Selain itu, Bank Indonesia dapat dipaksa untuk bertindak dengan memperketat kebijakan moneter, yang juga akan menurunkan pertumbuhan investasi. … serta lemahnya Pada saat yang sama, penerimaan fiskal yang lemah terus menimbulkan risiko yang penerimaan merugikan yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penerimaan yang lebih rendah dapat membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang masih banyak dibutuhkan41. 40 Taper tantrum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah (Treasury (Bonds)) AS yang terjadi pada tahun 2013, karena pengumuman dari upaya Bank Sentral AS untuk mengurangi pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing - QE) program pembelian aset, atau lebih sederhananya, jumlah uang yang disalurkan oleh Bank Sentral AS ke dalam perekonomian. Taper tantrum terjadi ketika investor panik karena bereaksi terhadap berita mengenai perampingan ini dan menarik uang mereka dengan cepat keluar dari pasar obligasi, yang secara drastis meningkatkan imbal hasil obligasi. Arus keluar sejumlah besar modal dari beberapa negara pasar berkembang utama juga terjadi, yang menyebabkan nilai tukar masing-masing negara jatuh. 41 ADB (2017) memperkirakan bahwa kesenjangan infrastruktur Indonesia adalah antara 4,7-5,1 persen dari PDB. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 30 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel 5: Indikator perekonomian utama (persen, kecuali dinyatakan lain) Revisi dari IEQ Tahunan sebelumnya 2016 2017p 2018p 2017 1. Indikator perekonomian utama Pengeluaran konsumsi swasta 5,0 5,1 5,2 -0,2 Konsumsi pemerintah -0,1 2,8 3,8 0,6 Pembentukan modal tetap bruto 4,5 5,7 6,0 -0,5 Ekspor barang dan jasa -1,7 2,0 2,4 0,5 Impor barang dan jasa -2,3 1,0 2,0 -0,6 Produk Domestik Bruto 5,0 5,2 5,3 -0,1 2. Indikator perekonomian lainnya Indeks harga konsumen 3,5 4,3 3,8 -0,1 Deflator PDB 2,5 3,5 3,2 -0,8 Nominal PDB 7,6 8,8 8,7 -1,0 3. Asumsi Ekonomi Nilai Tukar (Rp/USD) 13.300 13.359 13.450 59 Harga minyak mentah Indonesia (USD/bl) 51 54 59 3 Sumber: BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia Catatan: Angka untuk tahun 2016 adalah untuk hasil yang sebenarnya. P singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data rata-rata tahunan. Revisi adalah sesuai dengan proyeksi di dalam I E Q (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia) edisi Januari 2017. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 31 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia B. Topik Fokus 1. Mengupayakan kebijakan perdagangan jasa yang tepat untuk pembangunan Indonesia Jasa menjadi semakin penting bagi perekonomian dan perdagangan Indonesia. Namun demikian, pangsa jasa di dalam PDB masih di bawah dari banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Hal ini sebagian karena tingginya hambatan perdagangan jasa di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Artikel ini membahas kemungkinan dampak pembatasan perdagangan pada pengembangan sektor jasa di Indonesia. Artikel ini menekankan pentingnya untuk mengevaluasi kembali pembatasan tersebut dan meningkatkan persaingan untuk membantu mengembangkan potensi sektor jasa untuk kepentingan perekonomian secara keseluruhan. Gambar 43: Pangsa jasa Indonesia di dalam PDB Gambar 44: Perdagangan jasa lebih tahan banting berada di bawah rata-rata negara berpendapatan dibandingkan dengan perdagangan barang menengah (USD miliar) (USD miliar) 102 20 Perdagangan barang (Kiri) 96 18 90 16 84 14 Perdagangan jasa 78 (Kanan) 12 72 10 66 8 60 6 Mar-11 Jun-12 Sep-13 Dec-14 Mar-16 Sumber: Indikator Pembangunan Dunia (World Development Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Indicators M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 32 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Sektor jasa adalah Di dalam pembangunan ekonomi, pendorong utama pertumbuhan ekonomi pendorong biasanya bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri), dan pertumbuhan yang kemudian ke sektor tersier (jasa). Akibatnya pangsa jasa di dalam perekonomian menjanjikan di cenderung untuk meningkat secara signifikan. Indonesia tidak terkecuali, meskipun Indonesia, meskipun pangsa jasa lebih rendah daripada di banyak negara-negara berpenghasilan pangsanya dalam menengah lainnya (Gambar 43). Kemajuan teknologi telah membuat jasa lebih dapat PDB masih lebih diperdagangkan di seluruh perbatasan, seperti melalui alih daya ( outsourcing) rendah dari banyak operasional bagian administrasi (back office), pergerakan sementara penyedia layanan, negara dan penjualan daring (online). Memang, perdagangan jasa global telah berkembang berpendapatan lebih cepat daripada perdagangan barang. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana menengah lainnya perdagangan jasa lebih tahan banting dibandingkan dengan perdagangan barang, yang telah mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir ini (Gambar 44). Dengan kebijakan yang tepat, perdagangan jasa memiliki potensi untuk tampil sebagai salah satu pendorong pertumbuhan. Sama seperti dua kaki yang berjalan bersama-sama, manfaat dari baik perdagangan barang maupun jasa haruslah saling memperkuat. a. Pandangan umum perdagangan jasa Indonesia Jasa menunjukkan Jasa menyumbang sekitar 45 persen dari PDB Indonesia. Sektor ini telah tumbuh peningkatan pangsa sebesar rata-rata 6,8 persen per tahun sejak tahun 2001, lebih cepat dari sektor dalam ekonomi dan industri dan pertanian (Gambar 45). Di awal tahun 2016, 53,6 persen penduduk perdagangan Indonesia yang bekerja - atau 64,7 juta pekerja - bekerja di sektor jasa. Lebih dari 2 Indonesia juta pekerjaan baru ditambahkan oleh sektor jasa di tahun 2015 saja.42 Pertumbuhan di sektor jasa telah berbasis luas. Sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata yang paling tinggi, sebesar 12,1 persen per tahun sejak tahun 2001, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 6,9 persen per tahun. Perdagangan jasa telah berkembang dengan tingkat tahunan rata-rata sekitar 6 persen untuk ekspor dan 4 persen untuk impor sejak tahun 2005. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh jasa transportasi dan komunikasi, dan jasa perjalanan wisata, yang mendominasi perdagangan jasa dan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi (Gambar 46). Gambar 45: Jasa memiliki pangsa tertinggi dalam Gambar 46: Ekspor dan impor jasa telah berkembang perekonomian dan sektor yang tercepat berkembang pesat dalam dekade terakhir (PDB dalam Rp triliun, Kiri; pertumbuhan dalam persen; harga (USD miliar) tetap 2000, Kanan) Agriculture Industry Services Tourism Business Transport Other services Pertumbuhan jasa (kanan) 35 10,000 9% 30 8,000 6% 25 6,000 3% 20 Pertumbuhan industri (kanan) 15 Pertumbuhan pertanian (kanan) 4,000 0% 10 5 2,000 -3% 0 export import export import export import -6% 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2005 2010 2015 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: T r a d e m a p ; Perhitungan staf Bank Dunia 42 Data jumlah penduduk di atas usia 15 tahun menurut status pekerjaan utama dari SAKERNAS. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 33 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pentingnya jasa bagi Jasa merupakan masukan utama produksi di berbagai sektor perekonomian pertumbuhan Indonesia.43 Jasa berkontribusi sebesar sekitar 44 persen dari nilai masukan antara Indonesia (intermediate input) untuk sektor pertambangan, 32 persen untuk sektor pertanian, dan ditegaskan oleh 21 persen untuk sektor manufaktur. Delapan dari dua belas sektor jasa yang utama keterkaitan ke memiliki skor keterkaitan ke depan lebih tinggi dari rata-rata semua sektor dalam depan-nya yang kuat perekonomian. Misalnya, 21 persen dari keluaran jasa lingkungan dimanfaatkan oleh ke seluruh industri minyak mentah dan 20 persen digunakan oleh industri farmasi. Oleh karena perekonomian itu, setiap kebijakan yang diterapkan pada sektor jasa juga akan memiliki implikasi yang besar bagi daya saing sektor-sektor lainnya. Indonesia adalah Seperti di sektor-sektor Gambar 47: Sepuluh dari dua belas sektor jasa pengimpor bersih ekonomi lainnya, memiliki kelebihan permintaan, dua lainnya jasa karena perdagangan dapat memiliki kelebihan pasokan permintaan melebihi memainkan peran kunci (kelebihan pasokan, persen, Kiri; 100 persen, Kanan)   pasokan di sebagian untuk mengisi kesenjangan 20 20 besar sektor jasa permintaan atau pasokan 15 15 yang ada. Untuk mengevaluasi kesenjangan 10 10 seperti itu di sektor jasa, 5 5 kami menggunakan tabel 0 0 Input-Output yang membandingkan -5 -5 permintaan dalam negeri -10 -10 dan keluaran dalam negeri dari setiap sektor jasa, setelah permintaan internasional (ekspor) dikeluarkan dari komponen permintaan total. Estimasi Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan tabel I-O menunjukkan bahwa 10 dari Indonesia tahun 2010, BPS (2015) 12 sektor jasa memiliki kelebihan permintaan (Gambar 47). Ini berarti bahwa sebagian dari permintaan dalam negeri di sektor jasa tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan harus dipenuhi oleh impor sebagai gantinya. Jasa lingkungan memiliki kelebihan permintaan yang terbesar, dengan permintaan dalam negeri melebihi produksi dalam negeri sebesar 27 kali, meskipun sektor ini secara keseluruhan kecil. Salah satu alasan bagi kelebihan permintaan yang besar ini adalah teknologi khusus yang digunakan oleh sektor ini yang seringkali tidak dapat disediakan oleh penyedia dalam negeri, seperti pengelolaan sampah di sub-sektor minyak mentah.44 Layanan transportasi juga memiliki kesenjangan pasokan dalam negeri, dengan 6,5 persen dari total permintaan yang harus disediakan oleh penyedia transportasi internasional. Jasa tersebut merupakan kunci bagi para eksportir dan importir barang dan kemampuan untuk memanfaatkan penyedia transportasi asing adalah kunci dalam mempertahankan daya saing mereka. Dua sektor yang memiliki kelebihan pasokan jasa adalah sektor distribusi dan rekreasi, dan pasar internasional menyerap sekitar 15,5 persen dan 4,3 persen dari pasokan mereka, masing-masing. 43 Menurut tabel Input-Output Indonesia 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. 44 Sub-sektor ini adalah pengguna terbesar, yang mengkonsumsi atau menggunakan 21 persen dari total jasa lingkungan. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 34 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia b. Pembatasan perdagangan dan produktivitas jasa Indonesia Indonesia memiliki Terlepas dari Gambar 48: Indeks pembatasan perdagangan jasa beberapa hambatan pentingnya Indonesia yang paling ketat penyediaan jasa yang (indeks*)   untuk perdagangan efisien bagi Legal jasa di antara 42 perekonomian dan Motion pictures negara pembanding defisit pasokan yang Air transport ada, Indonesia Logistics freight forwarding Telecom mempertahankan Commercial banking pembatasan yang Insurance cukup banyak untuk Logistics cargo-handling perdagangan jasa. Accounting Broadcasting Data dari OECD Courier menunjukkan bahwa Maritime transport Indonesia memiliki Distribution tingkat pembatasan Construction yang lebih tinggi, Rail freight transport Sound recording yang diukur dengan Road freight transport Indonesia Index Pembatasan Logistics storage and Perdagangan Jasa Computer Average across (STRI - Services Trade Logistics customs brokerage countries Architecture Restrictiveness Index) di Engineering seluruh 22 sektor 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 yang disurvei di 42 negara-negara Sumber: OECD berpenghasilan tinggi Catatan: * indeks mengambil nilai antara nol dan satu, dengan satu sebagai yang paling ketat dan menengah yang datanya tersedia (Gambar 48, Tabel 6). Untuk semua sektor, Indonesia berada di bagian atas desil negara dalam hal pembatasan, kecuali untuk jasa arsitektur, teknik dan jasa kurir. Indonesia juga memiliki skor STRI tertinggi di antara semua negara yang datanya tersedia dalam jasa pengiriman logistik, film, rekaman suara, telekomunikasi, distribusi dan perbankan umum. Dan sektor seperti jasa layanan hukum memiliki skor yang mendekati skor maksimum yang memungkinkan, yaitu 1, menunjukkan adanya tingkat pembatasan perdagangan yang menyeluruh ( pervasive). Pembatasan di sektor ini di Indonesia termasuk larangan bagi pengacara asing untuk mendirikan praktek layanan hukum secara komersial di negeri ini, sesuatu yang diperkenankan di banyak negara sampel. Satu-satunya kemungkinan untuk memanfaatkan ahli hukum asing adalah pengacara Indonesia menyewa pengacara asing untuk memberikan nasihat mengenai hukum negara asing. Kotak 2: Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa Index Pembatasan Perdagangan Jasa (STRI) OECD adalah alat berbasis bukti yang membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan untuk membatasi perdagangan. Hal ini dihitung berdasarkan database peraturan yang berisi informasi mengenai peraturan di 22 sektor jasa yang dikumpulkan dari 34 anggota OECD, sebagai tambahan dari Brazil, Tiongkok, Kolombia, India, Indonesia, Latvia, Rusia, dan Afrika Selatan. 22 sektor jasa tersebut adalah: jasa layanan komputer, jasa konstruksi, jasa layanan hukum, jasa akuntansi, jasa arsitektur, jasa teknik, jasa telekomunikasi, jasa distribusi, penyiaran, film, rekaman suara, perbankan umum, asuransi, transportasi udara, transportasi laut, transportasi angkutan jalan, transportasi angkutan kereta api, jasa kurir, jasa penanganan logistik kargo, jasa penyimpanan logistik dan gudang, jasa pengiriman logistik, dan jasa perantara logistik kepabeanan. Informasi peraturan dari sektor ini sebagian besar diambil dari perundang-undangan nasional yang tersedia di situs publik. Berdasarkan informasi kualitatif di dalam database, indeks komposit digunakan untuk mengukur pembatasan yang teridentifikasi di M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 35 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia lima kategori kebijakan standar, yang meliputi pembatasan masuknya pihak asing, pembatasan pergerakan orang, pembatasan untuk persaingan, transparansi peraturan, dan langkah-langkah diskriminatif lainnya. Sebagian besar langkah-langkah di dalam database regulasi STRI memiliki jawaban biner (binary) (ya/tidak) dan skor biner tersebut diterapkan secara langsung. Langkah-langkah yang memiliki jawaban numerik dipecah pada ambang batas di mana skor biner tersebut diterapkan. Skor mengambil nilai antara nol dan satu. Keterbukaan penuh untuk perdagangan dan investasi memberikan skor nol, sementara yang benar-benar tertutup bagi penyedia jasa asing menghasilkan skor satu. Indeks saat ini tersedia untuk tahun 2014 dan 2015, dan 2016 untuk beberapa negara. Pembatasan yang Bukti internasional Gambar 49: Indonesia memiliki produktifitas yang tinggi ini mungkin menunjukkan bahwa relatif rendah di sejumlah sektor jasa telah berkontribusi dengan menekan (USD ribu)   pada produktivitas persaingan, hambatan Indonesia Korea Malaysia Philippines Thailand yang relatif rendah dalam perdagangan jasa dari jasa Indonesia mengurangi efisiensi 45 40 dibandingkan jasa. Hal ini sesuai 45 35 dengan negara- dengan kasus di 30 negara pembanding Indonesia, di mana 25 pembatasan terhadap jasa 20 yang relatif tinggi 15 berkaitan dengan 10 produktivitas tenaga kerja 5 sektor jasa yang rendah 0 dibandingkan dengan negara-negara pembanding. Produktivitas jasa diukur Sumber: Database GGDC sebagai total nilai tambah Catatan: data adalah untuk tahun 2010, harga tetap tahun 2005 dari masing-masing sektor terhadap total tenaga kerja sektor tertentu, yang diambil dari database Groningen Growth Development Center (GGDC). Menurut data ini produktivitas sektor jasa Indonesia umumnya lebih rendah daripada kebanyakan negara-negara lain di kawasan (Gambar 49). Di antara sektor-sektor yang datanya tersedia,46 Indonesia menunjukkan tingkat produktivitas yang sebanding dengan negara-negara utama lainnya di kawasan hanya dalam jasa konstruksi. Produktivitas di sektor ini meningkat dari USD 3.600 per pekerja pada tahun 2000 menjadi sekitar USD 5.000 per pekerja di tahun 2010-11. Sebaliknya, produktivitas Indonesia merupakan yang terendah dari negara-negara pembanding untuk jasa perdagangan, jasa perhotelan dan restoran; jasa transportasi dan komunikasi; jasa keuangan, jasa asuransi, jasa real estat dan jasa perusahaan; dan jasa perorangan, dan jasa sosial dan kemasyarakatan. Misalnya, produktivitas jasa perdagangan, jasa perhotelan dan restoran adalah USD 2.700 per pekerja pada tahun 2011, yang lebih rendah dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pembatasan juga Mengingat pentingnya jasa sebagai masukan untuk produksi, pembatasan membebani perdagangan di antara sektor jasa juga meningkatkan biaya produksi dan membebani produktivitas sektor produktivitas perusahaan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Duggan, Rahardja dan manufaktur karena Varela (2013) menemukan bahwa melonggarkan kebijakan bagi FDI di sektor jasa 45 Lihat misalnya Bank Sentral Eropa (2006) dan Komisi Produktivitas Seldania Baru (2014). 46 Sektor yang dianalisis adalah: jasa konstruksi; perdagangan, jasa perhotelan dan restoran; jasa transportasi dan komunikasi; jasa keuangan, asuransi, real estat dan jasa perusahaan; jasa perorangan, dan jasa layanan sosial dan kemasyarakatan. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 36 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia jasa merupakan selama tahun 2000-an berkaitan dengan perbaikan kinerja yang dirasakan dari sektor masukan utama jasa,47 dan dengan peningkatan sebesar sekitar 8 persen pada faktor produktivitas untuk produksi dan total produsen. Peningkatan ini terutama didorong oleh pembatasan yang lebih ekspor manufaktur rendah dalam jasa transportasi, distribusi dan tenaga listrik, sejalan dengan pentingnya jasa layanan tersebut dalam produksi barang manufaktur Indonesia. Hasil tersebut juga sesuai dengan banyak bukti empiris yang muncul dari negara- negara berkembang lainnya.48 c. Mengurangi hambatan perdagangan jasa untuk kepentingan perekonomian Penting untuk Temuan ini menunjukkan Gambar 50: Pembatasan ekuitas asing di sektor jasa mengevaluasi pentingnya mengkaji telah menurun namun masih lebih tinggi dari sektor- kembali pembatasan kebijakan yang ada pada sektor lainnya perdagangan jasa pembatasan perdagangan (pangsa dari sektor dengan setidaknya pembatasan satu modal asing mengingat jasa untuk mengamankan di DNI - Daftar Negatif Investasi)   dampaknya pada ketersediaan jasa layanan 60% perekonomian secara berkualitas dan keseluruhan … mendukung daya saing 50% ekonomi. Sebagian besar dari pembatasan ini 40% muncul karena adanya Tertier peraturan umum yang 30% berlaku untuk semua sektor dalam 20% Primer perekonomian. Misalnya, posisi manajemen tertentu 10% Sekunder di perusahaan-perusahaan Indonesia dikhususkan 0% 2007 2010 2014 2016 bagi warga negara Indonesia. Meskipun hal Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan keputusan Daftar ini mungkin melindungi Negatif Investasi (DNI) Catatan: pangsa dihitung dari 1.456 sektor KBLI-5 digit pekerja terampil Indonesia tertentu, hal ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas dan meningkatnya harga penyediaan jasa layanan ini, sehingga merugikan industri hilir. Demikian pula, pembatasan bagi modal asing juga diterapkan di berbagai sektor jasa, yang mencegah kehadiran pihak asing untuk menyediakan jasa di Indonesia, yang mungkin merugikan bagi jasa layanan di mana terdapat kesenjangan permintaan dan pasokan. Pembatasan tersebut juga dapat membatasi pengenalan teknologi baru bagi produksi jasa layanan yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Menurut data yang baru dikumpulkan oleh Bank Dunia, sektor jasa memiliki pembatasan yang paling tinggi bagi modal asing di antara berbagai sektor (Gambar 50). Sedangkan pangsa (5-digit KBLI) dari sektor jasa dengan setidaknya satu 47 Kinerja berdasarkan persepsi diukur dengan menggunakan indikator persepsi berbasis kinerja dari jasa yang dibangun dari data gabungan dari persepsi yang didapat dari survei perusahaan Bank Dunia dan data input-output dari BPS. 48 Arnold, J., B. Javorcik, M. Lipscomb dan A. Mattoo (2016) menunjukkan bahwa reformasi di sektor perbankan, telekomunikasi, asuransi dan transportasi di India memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produktivitas sektor manufaktur; Arnold, J., B. Javorcik, dan A. Mattoo (2006) menemukan adanya hubungan positif antara reformasi sektor jasa dan kinerja perusahaan dalam negeri di sektor manufaktur hilir di Republik Ceko. Mereka menyarankan bahwa mengizinkan masuknya pihak asing ke industri jasa cenderung menjadi saluran utama melalui mana liberalisasi jasa berkontribusi untuk peningkatan kinerja sektor manufaktur. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 37 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pembatasan modal asing di dalam satu sub-sektor mengalami penurunan sejak tahun 2007, dimana seperempat dari sektor-sektor tersebut masih terdapat setidaknya satu pembatasan di tahun 2016 dan pangsanya tetap stabil sejak tahun 2010. Pembatasan tersebut berlaku juga untuk sektor-sektor seperti keuangan dan transportasi, yang memiliki kesenjangan pasokan-permintaan dalam negeri yang besar. Ada juga peraturan yang berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang dapat mengakibatkan potensi kerugian yang besar bagi perekonomian. Misalnya, seperti pelayanan medis dibatasi hanya oleh penyedia dalam negeri, sehingga banyak warga negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk mengakses layanan medis yang berkualitas tinggi. Sekitar 50 persen pasien internasional di Singapura adalah warga negara Indonesia dan sekitar 12.000 warga negara Indonesia pergi ke Malaysia setiap tahun untuk mendapatkan layanan medis49. Dengan demikian, mengevaluasi ulang pembatasan tersebut, mengingat dampaknya secara keseluruhan, tidak hanya akan menguntungkan pengguna jasa di Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. … dan untuk Peningkatan keterbukaan terhadap sektor jasa tidak hanya menyiratkan peningkatan mengurangi arus dari jasa yang keluar dari dan masuk ke negara, tetapi juga peningkatan hambatan lain untuk kehadiran pihak asing dengan menurunkan hambatan masuk. Hal ini akan bersaing di sektor membantu meningkatkan persaingan antara penyedia jasa dalam negeri dan asing. jasa, sehingga dapat Bukti internasional menunjukkan bahwa hal ini akan mengarah pada penyediaan jasa membantu yang berkualitas tinggi, pengenalan jasa layanan baru dan/atau penurunan harga jasa mengeluarkan layanan.50 Dengan kebijakan yang mendukung yang tepat, efek yang memihak potensi sektor ini persaingan dari liberalisasi perdagangan jasa akan memungkinkan penyedia jasa yang belum dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas mereka untuk dapat lebih bersaing dimanfaatkan dengan penyedia jasa asing. Selain itu, keterbukaan terhadap perdagangan jasa juga dapat memperkenalkan pengetahuan dan teknologi baru kepada produsen dalam negeri yang menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan produktivitas di sektor jasa, dan bagi perekonomian. 49 Lihat Kementerian Kesehatan, diambil pada tanggal 9 Jan, 2017 50 Lihat Trapani dan Oslon (1982); Goolsbee dan Syverson (2008); Besker dan Noel (2009). M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 38 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel 6: Contoh Pembatasan di Sektor Jasa Konstruksi Hasil untuk Hambatan STRI Indonesia Pembatasan penyertaan modal asing: maksimum penyertaan modal asing yang diperbolehkan (persen) 67 Ada batasan untuk proporsi saham yang dapat dimiliki oleh investor asing di perusahaan-perusahaan yang dikendalikan pemerintah Ya Pembatasan merger dan akuisisi (M&A) lintas batas Tidak Persyaratan kinerja Ya Persyaratan kualifikasi yang diskriminatif untuk izin mendirikan bangunan untuk melakukan pekerjaan konstruksi Tidak Kehadiran secara komersial diperlukan untuk memberikan layanan lintas batas Ya Bentuk badan hukum: hanya usaha patungan yang diperbolehkan Tidak Bentuk badan hukum: cabang perusahaan asing dilarang Ya Bentuk badan hukum: pembatasan lainnya Tidak Memo: Aliran data lintas batas: bebas untuk pengiriman data pribadi atau penerapan prinsip akuntabilitas Tidak Memo: Aliran data lintas batas: Pengiriman data hanya diperbolehkan bila terdapat sistem pengamanan pribadi tertentu Ya Aliran data lintas batas: pengiriman data hanya diperbolehkan untuk negara-negara dengan undang-undang perlindungan privasi yang pada hakekatnya sama atau mendapat persetujuan dari otoritas Pemerintah Tidak Aliran data lintas batas: memenuhi kombinasi dari persyaratan yang diperlukan sebelum pengiriman data diperbolehkan Tidak Aliran data lintas batas: pengiriman data pribadi dilarang Tidak Direksi: mayoritas harus warga negara Tidak Direksi: mayoritas harus penduduk Tidak Direksi: setidaknya salah satu harus warga negara Tidak Direksi: setidaknya satu harus penduduk Tidak Manajer harus warga negara Ya Manajer harus penduduk Tidak Skrining secara eksplisit dianggap sebagai kepentingan ekonomi Tidak Skrining dilakukan tanpa pengecualian dari kepentingan ekonomi Ya Memo: ambang batas untuk proyek-proyek skrining Ya Pembatasan lainnya pada masuknya pihak asing Ya Pengadaan dan penggunaan tanah dan real estat oleh orang asing dibatasi Ya Pembatasan jenis saham atau obligasi yang dimiliki oleh investor asing Tidak Kondisi pada transfer modal dan investasi berikutnya Tidak Kuota: penerima transfer intra-perusahaan Tidak Kuota: layanan pemasok berdasarkan kontrak Tidak Kuota: layanan pemasok independen Tidak Uji pasar tenaga kerja: penerima transfer intra-perusahaan Tidak Uji pasar tenaga kerja: pemasok jasa layanan berdasarkan kontrak Tidak tes pasar kerja: pemasok jasa layanan independen Tidak Pembatasan lama tinggal untuk penerima transfer intra-perusahaan (bulan) 24 Pembatasan lama tinggal untuk pemasok jasa layanan berdasarkan kontrak (bulan) 24 Pembatasan durasi tinggal untuk pemasok jasa layanan independen (bulan) 24 Pembatasan lainnya untuk pergerakan orang Tidak Pemasok asing diperlakukan tidak adil mengenai pajak dan kelayakan untuk subsidi Tidak Pengadaan pemerintah: preferensi eksplisit untuk pemasok lokal Tidak Pengadaan pemerintah: Peraturan Pengadaan secara eksplisit melarang diskriminasi dari pemasok asing Tidak Memo: batas atas yang lembut diamanatkan Tidak Pengadaan pemerintah: Spesifikasi teknis mempengaruhi kondisi persaingan yang mendukung penyedia lokal Tidak Pengadaan pemerintah: proses kualifikasi dan prosedur yang diskriminatif Tidak M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 39 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pengadaan pemerintah: Pemberian kontrak atas dasar kriteria non-obyektif / diskriminatif Tidak Pengadaan pemerintah: undang-undang, peraturan dan prosedur mengenai pengadaan yang transparan Tidak Pengadaan pemerintah: pemasok asing diberi kesempatan untuk menggugat konsistensi pelaksanaan pengadaan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak Undang-undang atau peraturan yang memberlakukan standar nasional yang menyimpang dari standar internasional: peraturan standar desain bangunan Tidak Undang-undang atau peraturan yang memberlakukan standar nasional yang menyimpang dari standar internasional: standar produk konstruksi Tidak Pembatasan lainnya dalam langkah-langkah diskriminatif lainnya Tidak Dapat mengajukan banding terhadap keputusan badan pengawas Tidak Perusahaan memiliki prosedur ganti rugi jika praktek bisnisnya membatasi persaingan di pasar tertentu Tidak Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mengendalikan setidaknya satu perusahaan besar di sektor ini Tidak Perusahaan publik yang dikendalikan dibebaskan dari penerapan undang-undang persaingan umum Tidak Harga atau biaya diatur Tidak pembatasan lainnya di dalam hambatan untuk persaingan Tidak Persyaratan modal minimum Tidak Pembatasan beriklan Tidak Terdapat kewajiban hukum untuk mengkomunikasikan peraturan kepada publik dalam waktu yang wajar Tidak sebelum diberlakukan Terdapat prosedur yang memadai untuk memberi komentar secara publik yang terbuka bagi mereka yang Tidak tertarik, termasuk pemasok asing Rentang waktu pemrosesan visa (hari) 4 Visa masuk beberapa kali bagi pengunjung yang melakukan kunjungan usaha Tidak Biaya untuk mendapatkan visa kunjungan usaha (USD) 45 Jumlah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan visa kunjungan usaha 6 Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin bangunan (dalam hari kalender) 210,2 Total biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin bangunan (% dari nilai gudang) 3,8 Pembatasan lainnya dalam transparansi regulasi Tidak Jumlah prosedur yang diperlukan untuk memperoleh izin bangunan (nomor ijin) 17 Sumber: Database STRI OECD M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 40 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Baru 51 Artikel ini meninjau program Kredit Usaha Rakyat (KUR) program, yang mendukung pemberian pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan kredit parsial dan, oleh karena program ini didesain ulang pada tahun 2014, menawarkan subsidi bunga. Artikel ini berfokus pada perbandingan antara skema yang diterapkan antara tahun 2009 dan 2014, dan skema baru, yang saat ini sedang dilaksanakan, bersama dengan wawasan kebijakan dan rekomendasi. a. Program KUR telah menjadi kebijakan utama Pemerintah untuk mendukung usaha kecil UMKM merupakan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peranan penting di dalam landasan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data perekonomian dari Kementerian Koperasi dan UKM, ada sebanyak 57,9 juta UMKM di seluruh Indonesia Indonesia pada tahun 2013. Mereka menyumbang lebih dari 99 persen dari semua perusahaan, mempekerjakan lebih dari 114 juta orang (lebih dari 97 persen dari total tenaga kerja di sektor swasta), dan memberikan kontribusi sekitar 60 persen dari PDB.52 Akses terhadap UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengakses pembiayaan terus pembiayaan, terutama karena ketatnya persyaratan operasional, pelaporan dan menjadi tantangan persyaratan jaminan dari bank umum. Ini menghambat pertumbuhan dan bagi mereka perkembangan mereka. Misalnya, survei terbaru dari 200 usaha kecil dan menengah (UKM) di enam wilayah di Jawa menyimpulkan bahwa akses terhadap pembiayaan, berikut dengan persaingan yang ketat dari perusahaan berskala besar dan UKM lainnya, serta harga energi yang tinggi, adalah hambatan utama untuk pengembangan UKM di Indonesia.53 Akses terhadap pembiayaan tersebut disebutkan sebagai kendala terpenting keempat oleh UKM Indonesia di dalam 2016-2017 World Competitiveness Report oleh World Economic Forum, di belakang korupsi, birokrasi pemerintah yang berlebihan, dan pasokan infrastruktur. Pemerintah Dalam rangka memfasilitasi akses pembiayaan untuk usaha kecil, Pemerintah Indonesia telah Indonesia membentuk program KUR pada tahun 2007 untuk meningkatkan akses mendukung kredit UMKM terhadap pinjaman bank melalui pemberian subsidi, dan jaminan kredit bagi UMKM sejak parsial. Jaminan KUR diberikan melalui Askrindo dan Jamkrindo - dua Perusahaan tahun 2007 melalui Penjaminan Kredit (CGCs - Credit Guarantee Companies) milik negara – ke bank program penjaminan peserta untuk pinjaman UMKM yang memenuhi syarat. Pemerintah membayar kredit parsial, KUR premi penjaminan dan modal yang diberikan kepada dua Perusahaan Penjaminan Kredit tersebut setiap tahunnya, dan menetapkan kebijakan dan persyaratan yang diterapkan dalam program KUR. Perusahaan Penjaminan Kredit menutup 70 sampai 80 persen dari risiko kerugian pinjaman untuk portofolio pinjaman UMKM bank. 51 Artikel ini didasarkan pada catatan kebijakan (policy note) yang akan datang yang disusun oleh Finance and Market Global Practice, Bank Dunia di Indonesia. Catatan ini terutama berdasarkan data yang diberikan oleh Komite Kebijakan KUR dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan program ini dan para ahli di bidang keuangan mikro, UMKM, dan pembangunan ekonomi. 52 Pemerintah Indonesia menglasifikasikan UMKM sebagai berikut: (i) usaha mikro dengan aktiva bersih hingga Rp 50 juta atau pendapatan tahunan hingga Rp 300 juta; (ii) usaha kecil dengan aset bersih antara Rp 50-500 juta atau pendapatan tahunan antara Rp 300 juta sampai 2,5 miliar; dan (iii) perusahaan menengah dengan aset bersih antara Rp 500 juta sampai 10 miliar atau pendapatan tahunan antara Rp 2,5-50 miliar. 53 lihat Maya Irjayantia, Maya/Azib, Anton Mulyono (2012) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 41 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pada tahun 2014, KUR dengan cepat bertumbuh menjadi suatu program yang cukup besar. Pada akhir KUR adalah tahun 2014, nilai total kredit yang didukung oleh KUR adalah sebesar Rp 49,5 program penjaminan triliun, menyumbang sekitar 14 persen dari seluruh pembiayaan untuk usaha mikro kredit parsial dan kecil. Rasio pinjaman bermasalah (NPL) dari pinjaman yang didukung ini adalah terbesar di negara- 3,3 persen. Antara tahun 2009 dan 2014, 34 bank peserta menutup sekitar 12,5 juta negara pasar kontrak pinjaman dengan UMKM dan mengucurkan pinjaman KUR yang didukung berkembang sebesar Rp 179 triliun. Mayoritas program — 85 persen dari total penyaluran pinjaman KUR yang didukung — disalurkan melalui tiga bank umum milik negara: BRI, Mandiri, dan BNI. BRI sendiri mengucurkan sejumlah Rp 117 triliun antara tahun 2009 dan 2014, atau 65 persen dari seluruh program KUR. b. Program KUR telah berubah dari program penjaminan kredit parsial menjadi program pinjaman dengan bunga bersubsidi Pada tahun 2015, Sementara program KUR pada awalnya ditujukan untuk berjalan sampai akhir tahun Pemerintah 2014, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program, tetapi mendesain ulang memberlakukan reformasi besar-besaran. Pada saat perlambatan ekonomi, KUR dengan fokus Pemerinta yang baru terbentuk ini menetapkan bahwa program KUR yang baru yang kuat pada ditujukan untuk: (i) meningkatkan penyaluran kredit untuk usaha produktif; (ii) subsidi suku bunga meningkatkan daya saing UMKM; dan (iii) mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Program KUR yang baru ini merupakan salah satu sorotan utama dalam paket reformasi ekonomi pemerintah yang diumumkan pada akhir tahun 2015. Berdasarkan program KUR yang baru, Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank peserta yang memungkinkan mereka untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dengan bunga yang memiliki batas atas (capped interest rates). Subsidi bunga juga menutupi biaya penjaminan yang dibayarkan oleh bank kepada Perusahaan Penjaminan Kredit. Program ini Pada tahun 2016, jumlah total pinjaman yang disalurkan melalui program KUR mendominasi pasar adalah sebesar Rp 94,4 triliun. Target pemerintah untuk 2017 ditetapkan lebih tinggi, pinjaman UMKM mendekati Rp 110 triliun, menurut Kementerian Koordinator Bidang dengan porsi yang Perekonomian. Jika dibandingkan dengan total stok pinjaman kepada usaha mikro cukup besar (Rp 182 triliun pada akhir tahun 2016) dan kecil (Rp 241 triliun), terlihat jelas pentingnya program KUR untuk seluruh segmen pasar. Penyesuaian secara Program KUR yang baru ini membawa perubahan cara pandang (paradigma), dari substansial telah peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM menjadi memberikan mengubah karakter pinjaman murah bagi UMKM. Program KUR telah bergeser dari program program ini penjaminan kredit parsial yang dimaksudkan untuk menciptakan rekam jejak kredit (credit records) bagi mereka yang baru pertama kali menjadi nasabah peminjam dan dengan demikian membuat mereka lebih laik bank (bankable), menjadi program dengan fokus utama pada subsidi suku bunga yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kredit yang lebih baik bagi peminjam, termasuk peminjam pertama kali dan peminjam berulang (Tabel 7 merangkum aspek desain utama dari program KUR lama dan baru). Program KUR yang lama memiliki persyaratan yang eksplisit untuk pinjaman tambahan atau pinjaman berikutnya – yaitu, pinjaman yang pertama kali atau setidaknya pinjaman tambahan – untuk dapat menargetkan UMKM yang tidak memiliki sejarah kredit dan karenanya menjadi kendala terbesar dalam mengakses modal. Namun demikian, persyaratan ini tidak lagi berlaku di KUR yang baru. Para peminjam yang bukan pertama kalinya meminjam, dan bahkan yang pernah meminjam KUR dan yang pernah mendapat pinjaman komersial, sekarang dapat juga mengajukan pinjaman. Jumlah sektor yang memenuhi syarat juga meningkat, sehingga program KUR yang baru ini tersedia untuk hampir semua sektor di mana M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 42 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia UMKM beroperasi. Sektor dengan jumlah UMKM tertinggi yang memenuhi syarat termasuk grosir dan perdagangan ritel, serta pertanian. Tabel 7: Aspek desain utama dari program KUR lama dan baru Aspek KUR 2007-2014 KUR 2015 dan seterusnya Pinjaman Mikro: sampai dengan Rp 20 juta Mikro: sampai dengan Rp 25 juta Ritel: di atas Rp 20-500 juta Ritel: Rp 25-500 juta Linkage *: sampai Rp 2.000 juta Suku Bunga Efektif Mikro: 22% Mikro dan Ritel: 12% (2015); 9% (2016 dan Maksimum per tahun. Ritel: 14% seterusnya) 54 Tenor maksimum Modal Investasi: 5 tahun Modal Investasi: 5 tahun Modal Kerja: 3 tahun Modal Kerja: 4 tahun Jaminan Risiko parsial Pari-passu 70% (secara umum) atau dan 80% Dirundingkan dan disepakati antara bank dan CGCs 55 (Jaminan Kredit Grosir) (untuk sektor-sektor prioritas ) (misalnya (Permenko 8/2015, Ps. 9 (2)) pertanian, perikanan, industri) dari jumlah saldo pinjaman dan bunga akrual (accrued interest) bagi bank dengan NPL di bawah 5 persen; tidak ada batas atas portofolio; pemicu klaim (claim trigger): pinjaman diklasifikasikan sebagai bermasalah (“meragukan”); Biaya CGCs Ditetapkan oleh Pemerintah RI dan dibayar ke Dirundingkan dan disepakati antara bank dan CGCs CGCs, menurut laporan difasilitasi oleh Komite 2007-2009: 1.50% KUR, dibayar di muka sebesar 1,5% dari jumlah 2010-2014: 3.25% dari bagian pinjaman yang pinjaman 56 dijamin Subsidi Bunga Pinjaman Tidak ada Mikro: 10% dari jumlah pinjaman, dibayarkan sebagai subsidi Ritel: 4,5% dari jumlah pinjaman, dibayarkan sebagai subsidi subsidi bunga dihitung berdasarkan jumlah saldo pinjaman bulanan dan dibayarkan langsung ke bank, termasuk biaya penjaminan kredit Catatan: *) Pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya yang menyelenggarakan pinjaman KUR Mikro Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Para pemangku Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan para pemangku kepentingan kepentingan di Pemerintahan dan sektor keuangan menunjukkan bahwa pandangan memiliki pandangan mereka mengenai prioritas strategis dan tujuan dari program KUR yang baru ini yang berbeda berbeda-beda, dan kadang-kadang bertentangan. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai prioritas mengenai tujuan kebijakan di antara para pemangku kepentingan yang berbeda dan dan tujuan program tentang bagaimana mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan Sepanjang tahun 2008-2014, Pemerintah membayar subsidi imbalan jasa penjamin program KUR yang KUR sebesar Rp 5 triliun — merupakan subsidi langsung. Selain itu, Pemerintah lama, subsidi memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) langsung dan tidak selama periode KUR sebelumnya. Perbedaan antara biaya kesempatan (opportunity langsung adalah cost) dari penyertaan modal ini dan penghasilan CGCs yang diperoleh dari modal sebesar 4,7 persen tersebut berjumlah sekitar Rp 638 miliar selama periode tujuh tahun dan dapat dari total portofolio dianggap sebagai subsidi tidak langsung untuk program KUR. Selanjutnya, bank pinjaman… peserta memberikan pinjaman KUR dengan tingkat suku bunga di bawah harga pasar, yang berpotensi menghasilkan pendapatan bank yang lebih rendah dan 54 Kredit investasi KUR bisa sampai tujuh tahun jika pinjaman molor, jumlah nominal meningkat atau direstrukturisasi. 55 Sektor prioritas termasuk pertanian, perikanan, industri kecil, TKI. 56 Rasio ini tidak sepenuhnya sebanding karena metode perhitungan berbeda, misalnya berdasarkan jumlah pinjaman atau hanya bagian yang dijamin dari jumlah pinjaman. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 43 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dengan demikian penerimaan pajak yang lebih rendah bagi Pemerintah — subsidi tidak langsung lainnya. Efek ini diperkirakan sebesar sekitar Rp 3 triliun.57 Total subsidi langsung dan tidak langsung yang ditanggung oleh Pemerintah di dalam program KUR sebelumnya hingga 2014 dengan demikian dapat diperkirakan sebesar Rp 8,6 triliun, rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun. Ini sama dengan subsidi bunga rata- rata tahunan 4,4 persen dari saldo pinjaman KUR. …sementara Berdasarkan program KUR yang baru, Kementerian Keuangan menetapkan tingkat berdasarkan suku bunga efektif maksimum serta subsidi bunga yang dapat dikenakan oleh bank program KUR yang peserta, sesuai dengan kapasitas fiskal Pemerintah. APBN 2016 yang disetujui baru, jumlah ini mengalokasikan Rp 12,6 triliun subsidi bunga untuk program KUR yang baru, dan telah meningkat APBN 2017 yang disetujui mengalokasikan Rp 9,5 triliun. Namun demikian, menjadi 8,6 persen beberapa bank peserta telah mencatat bahwa subsidi bunga tidak mencukupi untuk menutupi perbedaan antara apa yang mereka anggap sebagai tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga efektif maksimum yang ditetapkan di dalam program KUR.58 Meski begitu, dalam upaya untuk memenuhi target ambisius penyaluran KUR Pemerintah, beberapa bank telah menggeser pinjaman komersial dengan agunan menjadi pinjaman KUR. Sesuai dengan metodologi untuk memperkirakan biaya tidak langsung dari program KUR yang lama, pendapatan terdahulu ini diperkirakan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp 2,2 triliun pada tahun 2016- 2017. Sejumlah Rp 0,2 triliun selanjutnya di tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagai subsidi tidak langsung karena berkurangnya pengembalian modal dari Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs). Secara keseluruhan, proyeksi subsidi langsung dan tidak langsung untuk program KUR baru berjumlah Rp 12,3 triliun per tahun – sepuluh kali lipat subsidi tahunan dalam program KUR yang lama. Jika dihitung berdasarkan total pinjaman KUR, rata-rata subsidi tahunan meningkat secara substansial, dari 4,4 persen di bawah program KUR lama menjadi 14,8 persen di bawah program KUR baru. Tabel 8 merangkum biaya dari program KUR lama dan baru.) Tabel 8: Ringkasan biaya KUR dan perbandingan antara KUR lama dan baru (Rp triliun) Lama KUR Baru Mata Subsidi 2008-2014 2016-2017 Subsidi langsung: Imbalan Jasa Penjamin KUR kepada Perusahaan Penjaminan 5,0 22.1 Pinjaman (CGCs) dan subsidi bunga pinjaman Subsidi tidak langsung: Bunga Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk CGCs dikurangi 0,6 0,2 Pendapatan Investasi dari KUR Subsidi tidak langsung: Penurunan Penerimaan Pajak Pemerintah dari Laba Bank yang 3,0 2,2 Lebih Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung) 8,6 24,5 Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung), rata-rata tahunan 1,2 12,3 Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung), % saldo pinjaman, rata-rata tahunan 4,4 14,8 Subsidi (hanya yang Langsung), % belanja Pemerintah pusat, rata-rata tahunan 0,05 0,5 Catatan: Data tahun 2008-2014 menggunakan realisasi APBN; Data untuk 2016-2017 menggunakan APBN. Saldo pinjaman (KUR) tahun 2008-2014 adalah nilai realisasi, sementara tahun 2016-2017 adalah nilai estimasi. Sumber: Kemenkeu; Komite Kebijakan KUR, Perhitungan Bank Dunia 57 Angka ini harus dipahami sebagai suatu perkiraan saja mengingat bahwa ada beberapa faktor yang sulit untuk diukur. Pertama, nilai jaminannya dianggap hanya sebagai perkiraan kasar ketika membandingkan tingkat suku bunga pasar dengan tingkat suku bunga yang sebenarnya dibebankan oleh bank yang peserta. Kedua, potensi nilai nasabah KUR yang mendapatkan kredit dan kemudian menjadi nasabah bank umum belum diukur. 58 Tingkat suku bunga pasar rata-rata tertimbang sebesar 21,4 persen dapat dipecah menjadi 7,9 persen subsidi Pemerintah (ditambah 0,5 persen untuk biaya administrasi CGC), konsesi Bank sebesar 4,5 persen, dan suku bunga efektif sebesar 9 persen dibayar oleh peminjam.   M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 44 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia c. Pengaturan yang baru mencerminkan suatu pendekatan berorientasi pasar Pengaturan biaya Salah satu reformasi utama yang diberlakukan dalam program KUR yang baru jaminan kredit yang adalah negosiasi dan kesepakatan antara Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) baru mencerminkan dan bank peserta mengenai imbalan jasa penjamin. Pengaturan baru ini suatu pendekatan mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar, di mana imbalan jasa berorientasi pasar penjamin tidak lagi diputuskan oleh Pemerintah, tetapi oleh Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan manajer bank, yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasilnya bagi masing-masing perusahaan. Selain itu, secara teori, Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan bank harus lebih mampu memperkirakan dan mengurangi risiko yang melekat (inherent risks) dalam penjaminan kredit. Perusahaan Kedua Perusahaan Penjaminan Pinjaman nasional besar, Askrindo dan Jamkrindo, Penjaminan mengikuti beberapa prinsip praktek terbaik yang diidentifikasi oleh Bank Dunia Pinjaman (CGCs) untuk skema penjaminan kredit.59 Sebagai contoh, kedua Perusahaan Penjaminan mengikuti beberapa Pinjaman tersebut mempertahankan sistem pencatatan terpisah untuk KUR yang praktek yang baik, memungkinkan adanya transparansi. Laporan tahunan dibuat dan diungkapkan tetapi bisa kepada publik, termasuk: metode perhitungan untuk estimasi klaim reasuransi, kode memperbaiki aspek- etik, dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Di sisi lain, laporan aspek lainnya tahunan belum menganalisis dan menghadirkan fakta pada “fitur tambahan” dari program KUR - alasan utama bagi penjaminan kredit. Praktek terbaik (best practice) lainnya belum diadopsi, termasuk pengawasan independen dan efektif bagi Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) atau CGS mengadopsi kebijakan penetapan harga berbasis risiko yang transparan dan konsisten. d. Subsidi suku bunga tidak dianggap sebagai praktek terbaik dalam pembiayaan UMKM Program KUR yang Sementara program KUR baru telah memberlakukan perbaikan dalam pengaturan baru menjadikan imbalan jasa penjaminan, program ini telah meningkatkan penggunaan subsidi subsidi suku bunga bunga. Subsidi bunga bukan ukuran baru dalam bauran kebijakan Indonesia. sebagai instrumen Bahkan, selama periode 2007-2014, Pemerintah membelanjakan Rp 1,7 triliun untuk kebijakan yang subsidi kredit pertanian (subsidi bunga di sektor pertanian umum diterapkan di penting banyak negara lain). Besarnya skala program KUR baru membawa instrumen kebijakan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi akan pentingnya program ini. Akan tetapi, Ada empat alasan utama untuk meragukan efektivitas subsidi tingkat suku bunga efektivitas subsidi dalam mendukung akses UMKM terhadap pembiayaan dan dengan demikian pada tingkat suku bunga akhirnya peluang pertumbuhan mereka. untuk mendukung pembiayaan UMKM Subsidi membuat pinjaman komersial kalah bersaing dan keluar dari pasar (crowd out) , diragukan khususnya di segmen mikro. Mengingat bahwa tingkat suku bunga KUR yang jauh di bawah harga pasar yang berlaku, dan bahwa satu bank tunggal (BRI) yang mendominasi segmen mikro, lembaga keuangan yang tidak ikut serta dalam program KUR akan merasa sulit untuk bersaing. Menurut para pelaku pasar, KUR tidak hanya ditawarkan kepada mereka yang belum memiliki credit record, tetapi dalam proporsi yang besar ditawarkan juga kepada para nasabah yang sudah berulang kali meminjam dan para peminjam yang sebelumnya telah mengakses pinjaman bersubsidi – yang menimbulkan keraguan tentang fitur tambahan (additionality) yang dihasilkan oleh program KUR ini di pasar. Ada risiko bahwa bank akan 59 Lihat Bank Dunia dan FIRST Initiative (2015) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 45 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyalurkan pinjaman bersubsidi KUR kepada para UMKM yang dapat memberikan informasi yang paling memenuhi syarat mengenai kelayakan kredit mereka (umumnya UMKM yang telah menerima pinjaman bank), sedangkan lembaga keuangan yang tidak memilik akses terhadap KUR melayani UMKM yang memiliki risiko yang lebih tinggi dengan lebih sedikit informasi. Dalam jangka panjang, akan sulit bagi penawaran pinjaman komersial untuk bersaing di pasar pinjaman mikro (tingkat suku bunga pasar pinjaman komersial biasanya antara 20 sampai 26 persen), dan mungkin akan keluar dari pasar. Bagi UMKM, akses berkelanjutan terhadap pinjaman biasanya lebih penting dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Hasil wawancara dengan perwakilan bank dan UMKM, dan dari penilaian kredit mikro, mengkonfirmasi bahwa pinjaman KUR bersubsidi memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan UMKM sebesar hanya 3 persen atau kurang; sedangkan peningkatan pendapatan hanya dari akses untuk pinjaman dan investasi yang tepat sering lebih dari 20 persen. Suku bunga KUR saat ini tidaklah mandiri secara finansial , dan tidak akan mandiri dalam waktu dekat. Di sektor keuangan mikro, langkah-langkah swasembada keuangan sejauh pendapatan usaha (pembayaran bunga) suatu lembaga menutup biayanya yang disesuaikan, dengan tiga penyesuaian utama yang dilakukan terhadap biaya subsidi dana, subsidi dalam bentuk natura (in kind), dan inflasi.60 Tingkat suku bunga bersubsidi KUR yang sebesar 9 persen hanya memungkinkan bank untuk memenuhi sebagian kecil dari biaya mereka di segmen keuangan mikro, baik saat ini maupun untuk tahun mendatang. Dengan demikian, penawaran pada tingkat suku bunga seperti itu tidak akan layak secara komersial dalam jangka menengah, dan Pemerintah harus membayar subsidi secara berulang, jika Pemerintah berusaha untuk mempertahankan tingkat suku bunga tersebut. Subsidi bunga adalah suatu bentuk bantuan yang bersifat regresif. Total subsidi yang dibayar oleh Pemerintah meningkat secara linear dengan besarnya jumlah pinjaman. Jika pinjaman yang lebih besar cenderung berhubungan dengan bisnis yang lebih besar dan lebih sukses, ini berarti bahwa bantuan Pemerintah adalah bersifat regresif (yaitu, persentase dari bantuan Pemerintah lebih besar yang disalurkan untuk usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil). Program KUR baru ini agak sedikit meringankan masalah ini dengan menyediakan subsidi yang lebih tinggi bagi perusahaan mikro dibandingkan dengan perusahaan kecil atau menengah, dan dengan membatasi jumlah pinjamannya. e. Kesimpulan dan saran KUR adalah Program KUR telah berkembang menjadi mekanisme yang dominan dari program intervensi Pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia. Selama berlangsungnya desain yang besar dengan ulang utama pada tahun 2015, fokus KUR berubah dari memfasilitasi akses ke biaya fiskal yang pinjaman bagi UMKM peminjam yang baru pertama kali melakukan peminjaman signifikan… melalui pemberian jaminan kredit parsial, menjadi penyediaan pinjaman dengan tingkat suku bunga bersubsidi kepada UMKM, terlepas dari akses terhadap pembiayaan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Desain ulang ini telah menyebabkan peningkatan sepuluh kali lipat dalam biaya program kepada Pemerintah, baik dari segi subsidi langsung maupun tidak langsung, yang jumlahnya hingga sebesar Rp 12,3 triliun per tahun selama 2016-2017. Sementara itu penting bagi Pemerintah untuk mengkhususkan sumber daya yang substansial untuk sektor 60 lihat Rosenberg, Richard (2009) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 46 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia keuangan UMKM; ada banyak alasan untuk meragukan bahwa subsidi suku bunga adalah instrumen yang paling tepat dan berkelanjutan secara fiskal untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi segmen pasar ini. …tetapi subsidi suku Pertama, wawancara dengan para pemangku kepentingan di Indonesia dan bunga bukanlah pengalaman global menunjukkan bahwa akses berkelanjutan terhadap pinjaman mekanisme yang biasanya lebih penting untuk UMKM dibandingkan dengan suku bunga yang lebih efisien untuk rendah. Kedua, ada banyak bukti internasional61 yang menunjukkan bahwa biaya mendukung dari pembiayaan bersubsidi biasanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. UMKM… Ketiga, ada risiko besar bahwa lingkungan yang kompetitif untuk pinjaman UMKM akan lumpuh, sementara kemampuan jangka panjang dari sektor keuangan untuk menawarkan pinjaman komersial bagi para peminjam tersebut sangat terhambat. Keempat, tingkat suku bunga KUR saat ini menyimpang secara signifikan dari tingkat suku bunga pasar, dan tidak berkelanjutan secara finansial. Mengingat serapan besar dari program ini, anggaran fiskal terkuras secara substansial dan ini akan terus terjadi. …oleh karena itu, Kecuali manfaat yang signifikan dari program KUR dapat didokumentasikan dengan Pemerintah harus baik, ada kebutuhan yang tinggi untuk mempertimbangkan kembali penggunaan mempertimbangkan pinjaman bersubsidi untuk mendukung UMKM, mengingat biayanya. Secara khusus, apakah manfaat Pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program tambahan dari KUR baru ini memiliki pembenaran atas peningkatan yang besar dalam biaya, atau program KUR baru apakah fokus pada instrumen-instrumen lainnya yang sudah teruji dan secara fiskal memiliki layak — seperti jaminan kredit parsial berikut dengan penguatan infrastruktur pembenaran atas keuangan (sistem kredit informasi, pendaftaran agunan, dll) — dapat mendukung peningkatan sektor UMKM dengan biaya yang jauh lebih rendah. Penargetan yang lebih terfokus substansial dalam dari subsidi bunga dan jaminan kredit kepada UMKM dengan akses sangat terbatas biayanya… ke pembiayaan (seperti peminjam pertama kali, UMKM di daerah terpencil, atau UMKM di sektor-sektor prioritas yang kurang mendapat perhatian (underserved) juga dapat meningkatkan efisiensi program. … terutama Pengeluaran Pemerintah untuk subsidi suku bunga dilakukan dengan mengorbankan mengingat batasan pengeluaran di bidang-bidang intervensi prioritas lainnya, terutama mengingat fiskal yang ada saat kendala untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan (menurunkan) defisit ini anggaran, setidaknya dalam jangka menengah. Bank Dunia (2017c) mencatat bahwa sektor-sektor prioritas yang kekurangan pendanaan di Indonesia (sektor-sektor di mana tambahan belanja publik dapat memiliki dampak terbesar pada kemiskinan dan pertumbuhan) meliputi infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. 61 Lihat misalnya: ADB (2009) dan World Bank (2008) M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 47 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Referensi ADB (Asian Development Bank). 2009. Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs’ Key Indicators for Asia dan the Pacific. Manilla: Asian Development Bank. ADB. 2017. Meeting Asia’s Infrastructure’s Needs. Manilla: Asian Development Bank. Arnold, J., B. Javorcik, M. Lipscomb dan A. Mattoo. 2016. “Services reform and manufacturing performance: Evidence from India.” Economic journal 126 (590). Arnold, J., B. Javorcik, dan A. Mattoo. 2006. “Does services liberalization benefit manufacturing firms? Evidence from the Czech Republic.” Policy research working paper 4109, The World Bank. Basker, E. dan M. Noel. 2009. “The evolving food chain: Competitive effect of Wal-Mart’s entry into the supermarket industry.” Journal of economics and management strategy, vol 18 issue 4, pages 977- 1009. Bank Indonesia. 2017. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Triwulan IV 2016, February. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. 2017. Press Release: BI 7-Day Reverse Repo Rate Held at 4.75% Maintaining Stability, Supposting Economic Recovery Amid Global Uncertainty. http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_190617.aspx Badan Kebijakan Fiskal. 2017. Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal 2016: Titik Balik Perekonomian Indonesia, Edisi I/Maret 2017. Jakarta: BKF Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. https://www.ekon.go.id/ekliping/view/bahan-paparan-dalam-kegiatan.2886.html Badan Pusat Statistik (BPS). February 2017. “Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2016 Menurun” Jakarta: BPS C. Constatntinescu, A. Mattoo, dan Michele R. 2016. “Trade developments in 2015: Policy Uncertainty weighs on global trade.” Global trade watch, Mar 09, 2016. World Bank working paper Detik.com. January 12, 2017. https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3394206/kementerian-pupr-sudah- lelang-proyek-rp-33-t-awal-2017 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2017. http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti DJJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan ). 2017a. http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1805/ Government-debt-securities-auction-result- DJJPPR. 2017b. Government Securities Management. http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=6861&action=download Duggan, V., S. Rahardja dan G. Varela. 2013. “Service sector reform and manufacturing productivity: Evidence from Indonesia.” Policy Research Working Paper 6349, World Bank, Washington DC. European Central Bank. 2006. “Competition, productivity and prices in the Euro area services sector”, Occasional Paper Series no. 44. IIF. 2017. February 2017 Capital Flows to Emerging Markets. https://www.iif.com/publication/capital-flows- emerging-markets-report/february-2017-capital-flows-emerging-markets?destination=node/10629 Long Finance. September 2016. “ The Global Financial Centres Index 20”. Accessed on 9 March 2016 at: http://www.longfinance.net/programmes/global-financial-centres-index.html Macquarie Research. January 2017. Commodities Compendium– Politics, Profits and protectionism. New York: Mcquarie Group: M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 48 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Malaysia Crude Palm Oil Council. http://www.mpoc.org.my Maya Irjayantia, Maya dan Azib, Anton Mulyono. 2012. Barrier Factors dan Potential Solutions for Indonesian SMEs. International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme “Innovation and Sustainability in SME Development.” ICSMED. Ministry of Health. 2017. retrieved on Jan 9, 2017 from http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=1592&id=quovadis- pengembangan-teknologi-di-rumah-sakit-pendidikan-untuk-menuju-world-class-hospital.htmlb New Zealand Productivity Commission. 2014. “Boosting productivity in the services sector”, Auckland: New Zealand. Reuters. January 9, 2017. http://www.reuters.com/article/us-thailand-floods-idUSKBN14T0F8 Reuters. February 24, 2017. http://www.reuters.com/article/indonesia-economy-autos-idUSJ9N1FN00H Rosenberg, Richard. 2009. Measuring Results of Microfinance Institutions - Minimum Indicators That Donors and Investors Should Track. A C-Gap Technical Guide. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. http://setkab.go.id/en/president-jokowi-appreciates-new- funding-schemes-for-development-projects/ Trapani J.M. dan C. V. Olson. 1982. “An analysis of the impact of open entry on price and the quality of service in the airline industry.” The review of economics and statistics, vol 64, issue 1, pages 67-76. World Bank and FIRST Initiative. 2015. Principles for Public Credit Guarantee Schemes for SMEs. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2008. Finance for all: policies and pitfalls in expanding access. World Bank Policy report. World Bank. 2015a. Indonesia’s Rising Divide. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2015b. Indonesia Economic Quarterly: In Times of Global Volatility. Jakarta: World Bank World Bank. 2016a. Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2016b. Indonesia Economic Quarterly: Pressure Easing, October. Jakarta: World Bank World Bank. 2017a. Global Economic Prospects: Weak Investment in Uncertain Times. Washington, DC: World Bank. World Bank. 2017b. Commodity Markets Outlook: Investment Weakness in Commodity Exporters. January. Washington, DC: World Bank World Bank. 2017c. Indonesia Economic Quarterly: Sustaining Reform Momentum, January. Jakarta: World Bank World Bank. 2017d. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017 World Bank trade in services database. http://data.worldbank.org/data-catalog/trade-in-services M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 49 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran (pertumbuhan triwulanan yoy, persen) (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase) Private cons. Gov cons. 8 Investment Net exports 8 Stat.discrepancy* GDP 7 6 6 4 PDB 2 5 0 4 -2 Dec-10 Dec-12 Dec-14 Dec-16 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: *sudah termasuk perubahan inventori Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor produksi (pertumbuhan yoy, persen) (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase) Agriculture Mining and constr. 40 8 Manufacturing Comm & transport Trade, hotel & rest Other services GDP 20 Penjualan mobil 6 0 4 2 -20 Penjualan sepeda 0 -40 motor Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan (tahun dasar penjualan eceran 2010=100) Manufaktur PMI (indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen) 250 140 54 10 Indeks survey konsumen BI (Kanan) Indeks produksi industri (kanan) 120 220 52 5 Indeks penjulan ritel BI 100 190 80 50 0 60 Indeks manufatur PMI 160 40 48 -5 130 20 100 0 46 -10 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Sumber: BI Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 50 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan (USD miliar) (USD miliar) Errors and omissions 12 16 Capital and financial account Current account Overall BoP balance Pendapatan sekunder 6 Perdagangan 8 barang 0 0 -8 -6 Neraca perdagangan Perdagangan jasa -16 -12 Pendapatan primer Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BI Sumber: BI Lampiran Gambar 9: Ekspor barang Lampiran Gambar 10: Impor barang (USD miliar) (USD miliar) 16 16 Total Ekspor (fob) Total Impor (cif) 12 12 Manufaktur 8 8 Barang mentah 4 4 Minyak dan gas Minyak dan gas Pertanian Tambang Brang modal Brang konsumsi 0 0 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Sumber: BPS Sumber: BPS Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk Lampiran Gambar 12: Inflasi modal (pertumbuhan yoy, persen) (USD miliar) 125 10 15 20 Cadangan devisa Ditentukan 15 11 Volatilitas 100 5 10 7 5 75 0 Headline 3 Inti 0 Aliran masuk portfolio, kanan: 50 Equities SUN SBI Global bonds -5 -1 -5 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Sumber: BI; Ministry of Finance (MoF) Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: SUN adalah Surat Utang Negara, SBI adalah sertifikat BI M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 51 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) (pertumbuhan yoy, persen) Processed Food Food Indonesia * 10 Clothing Transportation Health Education Malaysia 9 Housing CPI India 8 7 Philippines 6 USA 5 Korea 4 Thailand 3 China * 2 Singapore 1 Japan 0 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 -1 0 1 2 3 4 5 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: * February 2017; yang lain Januari. Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan internasional pengangguran (harga kulakan, IDR per kg) (persen) 11,000 20 Beras lokal, IR64-II 9,500 16 Tingkat kemiskinan 8,000 12 6,500 8 Beras Vietnam pecah 5% 5,000 4 Tingkat pengangguran 3,500 0 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO Sumber: BPS Catatan: “5% pecah” merujuk ke kualitas penggilingan beras. 5 Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional persen proporsi biji terpecah selama tahap penggilingan proses. Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS (indeks harian, Maret 10, 2015=100) (indeks bulanan, Februari 2015=100) 160 100 Indonesia   140 Shanghai-China 90 India 120 BSE-India   SET-Thaildan 80 100 South Africa 80 70   Brazil Turkey SGX-Singapore   JCI-Indonesia   60 60 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 52 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS 5-tahunan dalam mata uang lokal kelompok negara-negara EMBI Global (persen) (basis poin) 10 420 Indonesia, obligasi dolar AS stripped 60 Indonesia spreads (Kiri)   8 360 0 6 300 -60 4 Malaysia 240 -120 Singapore Thaildan 2 180 -180 Perbedaan Indonesia spreads dan United States EMBIG bonds stripped spreads (Kanan) 0 120   -240 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sumber: CEIC Sumber: JP Morgan Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan pedesaan dan deposito (bulanan, persen) (pertumbuhan yoy, persen) 18 100 Rasio pinjaman terhadap deposito (Kiri) 5 80 4 14 Rasio kredit bermasalah (Kanan) Kredit bank komersial dan kredit pedesaan 60 3 10 40 Rasio pengembalian aset-ROA (Kanan) 2 6 Rasio kecukupan modal (Kanan) Deposit swasta 20 1 Rasio likuiditas terhadap aset (Kiri) 2 0 0 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan) (persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan) 60 320 Private external debt, RHS 60 320 External debt, RHS Public external debt, RHS Domestic debt, RHS Total external debt to GDP 45 Total debt to GDP 240 45 240 30 160 30 160 15 80 15 80 0 0 0 0 2008 2010 2012 2014 2016 2008 2010 2012 2014 2016 Sumber: BI; MoF; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 53 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemeritah (triliun Rupiah) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN Sementara A. Penerimaan dan hibah 1,338 1,439 1,550 1,508 1,552 1,750 1. Penerimaan pajak 981 1,077 1,147 1,240 1,284 1,499 2. Penerimaan non-pajak 352 355 399 256 262 250 B. Pengeluraran 1,491 1,651 1,777 1,807 1,860 2,080 1. Pemerintah pusat 1,011 1,137 1,204 1,183 1,149 1,316 2. Transfer ke pemerintah daerah 481 513 574 623 711 765 C. Neraca utama -53 -99 -93 -142 -125 -109 D. SURPLUS / DEFICIT -153 -212 -227 -298 -308 -330 (persen dari PDB) -1.8 -2.2 -2.1 -2.6 -2.5 -2.4 Sumber: MoF; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: B u d g e t b a l a n c e sebagai persentase dari PDB menggunakan PDB yang direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan. Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran (USD miliar) 2015   2016 2014 2015 2016 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Neraca Pembayaran 15.2 -1.1 12.1 -4.6 5.1 -0.3 2.2 5.7 4.5 Persen dari PDB 1.7 -0.1 1.3 -2.1 2.4 -0.1 0.9 2.3 1.9 Neraca berjalan -27.5 -17.5 -16.3 -4.2 -4.7 -4.7 -5.2 -4.7 -1.8 Persen dari PDB -3.1 -2.0 -1.8 -2.0 -2.2 -2.1 -2.3 -1.9 -0.8 Neraca perdagangan -3.0 5.4 8.9 2.0 0.5 1.6 1.5 2.3 3.5 Pendapatan bersih & transfer -24.5 -22.9 -25.3 -6.2 -5.2 -6.3 -6.7 -7.0 -5.3 berjalan Neraca modal & keuangan 44.9 16.9 29.2 0.1 9.2 4.4 7.5 10.6 6.8 Persen dari PDB 5.0 2.0 3.1 0.0 4.3 2.0 3.3 4.3 2.8 Investasi langsung 14.7 10.7 15.1 1.6 2.8 3.1 3.3 6.5 2.2 Investasi porfolio 26.1 16.2 18.9 -2.2 4.3 4.4 8.3 6.5 -0.4 Investasi lain 4.3 -10.1 -4.8 0.4 2.3 -3.1 -4.0 -2.5 4.8 Kesalahan & pembulatan -2.2 -0.4 -0.8 -0.4 0.6 0.0 -0.1 -0.2 -0.4 Cadangan devisa* 111.9 105.9 116.4 101.7 105.9 107.5 109.8 115.7 116.4 Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode. M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 54 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Neraca Nasional (% perubahan)     PDB riil 4.9 6.2 6.2 6.0 5.6 5.0 4.9 5.0     Investasi riil 11.4 8.5 8.9 9.1 5.0 4.4 5.0 4.5     Konsumsi riil 4.6 4.1 5.1 5.4 5.7 4.7 4.9 4.3     Swasta 3.7 4.8 5.1 5.5 5.5 5.3 4.8 5.0     Pemerintah 14.2 0.3 5.5 4.5 6.7 1.2 5.3 -0.1     Ekspor rill, barang dan jasa 30.6 15.3 14.8 1.6 4.2 1.1 -2.1 -1.7     Impor riil, barang dan jasa 26.6 17.3 15.0 8.0 1.9 2.1 -6.4 -2.3     Investasi (% PDB) 20 31 31 33 5.0 4.4 5.0 4.5     Nominal PDB (USD miliar) 165 755 893 918 915 891 861 933     PDB per kapita (USD) 857 3,167 3,688 3,741 3,528 3,442 3,329 3,603 2 Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)     Penerimaan dan hibah 20.8 14.5 15.5 15.5 15.1 14.7 13.1 ..     Penerimaan bukan pajak 9.0 3.9 4.2 4.1 3.7 3.8 2.2 ..     Penerimaan pajak 11.7 10.5 11.2 11.4 11.3 10.9 10.7 ..     Pengeluaran 22.4 15.2 16.5 17.3 17.3 16.8 15.7 ..     Konsumsi 4.0 3.6 3.8 3.9 4.1 4.0 4.5 ..     Modal 2.6 1.2 1.5 1.7 1.9 1.4 1.9 ..     Bunga pinjaman 5.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 ..     Subsidi 6.3 2.8 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 ..     Surplus/defisit -1.6 -0.7 -1.1 -1.8 -2.2 -2.1 -2.6 ..     Utang Pemerintah 97.9 24.5 23.1 23.0 24.9 24.7 26.8 ..     Utang luar negeri pemerintah 51.4 11.1 10.2 9.9 11.2 10.2 11.9 ..     Total utang luar negeri (juga utang swasta) 87.1 26.8 25.2 27.5 29.1 32.9 36.0 .. 3 Neraca Pembayaran (% PDB)     Neraca pembayaran keseluruhan .. 4.0 1.3 0.0 -0.8 1.7 -0.1 1.3     Neraca transaksi berjalan 4.8 0.7 0.2 -2.7 -3.2 -3.1 -2.0 -1.8     Ekspor, barang dan jasa 42.8 22.0 23.8 23.0 22.5 22.3 19.9 18.1     Impor, barang dan jasa 33.9 19.2 21.2 23.2 23.2 22.7 19.3 17.1     Transaksi berjalan 8.9 2.8 2.7 -0.2 -0.7 -0.3 0.6 1.0     Neraca transaksi keuangan .. 3.5 1.5 2.7 2.4 5.0 2.0 3.1     Penanaman modal langsung, neto -2.8 1.5 1.3 1.5 1.3 1.7 1.2 1.6     Cadangan devisa bruto (USD miliar) 29.4 96.2 110.1 112.8 99.4 111.9 105.9 116.4 3 Moneter (% perubahan)     Deflator PDB1 20.4 8.3 7.5 3.8 5.0 5.4 4.0 2.5     Suku bunga Bank Indonesia (%) .. 6.9 6.5 4.7 6.0 7.9 7.6 7.2     Kredit domestik .. 22.8 24.6 23.1 21.6 11.6 10.4 ..     Nilai tukar Rupiah/USD (rata-rata) 8,392 9,087 8,776 9,384 10,460 11,869 13,389 13,300 1 Harga-harga (% perubahan)     Indeks harga konsumen (akhir periode) 9.4 7.0 3.8 3.7 8.1 8.4 3.4 3.0     Indeks harga konsumen (rata-rata) 3.7 5.1 5.3 4.0 6.4 6.4 6.4 3.5     Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel) 4 28 79 112 113 107 60 36 51 Sumber: 1 BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dan rebased, 2 MoF dan Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 55 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Kependudukan Penduduk (juta) 213 242 245 248 251 254 258 .. Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 .. Penduduk perkotaan (% terhadap total) 42 50 51 51 52 53 53.7 .. Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 55 51 51 50 50 49 49.0 .. 2 Angkatan Kerja Angkatan kerja, total (juta) 98 117 117 120 120 122 122 125 Laki-laki 60 72 73 75 75 76 77 77 Perempuan 38 45 44 46 45 46 46 48 Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 45 38 36 35 35 34 33 32 Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 17 19 21 22 20 21 22 21 Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 37 42 43 43 45 45 45 47 Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 8.1 7.1 7.4 6.1 6.2 5.9 6.2 5.6 3 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan) 104 374 421 446 487 548 623 697 Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan) 73 212 234 249 272 303 331 354 Jumlah penduduk miskin (juta) 38 31 30 29 28 28 29 28 Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan) 19.1 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2 10.9 Di perkotaan 14.6 9.9 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 7.8 Di perdesaan 22.4 16.6 15.7 15.1 14.3 14.2 14.2 14.1 Laki-laki sebagai kepala rumah tangga 15.5 11.0 10.2 9.5 9.2 9.0 9.3 9.0 Perempuan sebagai kepala rumah tangga 12.6 9.5 9.7 8.8 8.6 8.6 11.1 9.8 GINI indeks 0.30 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) 9.6 7.9 7.4 7.5 7.4 7.5 7.2 7.1 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) 38.6 40.6 46.5 46.7 47.3 46.8 47.3 46.2 Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% 4 .. 0.40 0.40 0.39 0.59 0.53 0.59 0.60 PDB) 1 Kesehatan dan Gizi Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.16 0.29 .. 0.20 .. .. .. Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) 52 33 32 30 29 28 27 .. Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) 22 16 16 15 15 14 14 .. Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 41 27 26 25 24 24 23 .. Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran 265 165 156 148 140 133 126 hidup) .. Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) 74 78 80 85 84 77 69 .. Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP) 2.0 2.9 2.7 2.9 2.9 2.8 .. .. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP) 0.7 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 .. .. 3 Pendidikan Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) .. 92 92 93 92 93 97 97 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 48 49 49 50 48 49 49 Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%) .. 61 60 60 61 65 66 66 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 50 49 50 50 51 51 Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%) .. 16 14 15 16 18 20 21 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 53 50 54 54 55 56 55 Angka melek huruf Dewasa (%) .. 91 91 92 93 93 95 95 5 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) .. 3.5 3.6 3.8 3.8 3.6 3.5 3.0 5 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) .. 20.0 20.2 20.1 20.0 19.9 20.6 20.0 1 Air Bersih dan Kesehatan lingkungan Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot 78 85 85 86 86 87 penduduk) 87 .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 91 93 93 94 94 94 94 .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 68 76 77 77 78 79 80 .. Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot 44 57 58 59 60 61 penduduk) 61 .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 64 70 71 71 72 72 72 .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 30 44 45 46 47 48 48 .. 1 Lainnya Pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik) .. .. 3.3 .. .. .. .. .. 6 Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) 8 18 18 19 19 17 17 20 Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Bank Dunia; 4 MoF, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya mencakup belanja pada Raskin, Askes, Beasiswa untuk keluarga miskin, dan PKH dan realisasi; 5 MoF; 6 Inter-Parliamentary Union M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 56 Melanjutkan perubahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia M a re t 2 0 17 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 57 Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.