Understanding Conflict Dynamics and Impacts in Indonesia No.2/Februari 2010 Catatan Kebijakan Memahami Dinamika dan Dampak Konflik Conflict and Development di Indonesia Program 53334 Edisi 02 Februari 2010 Dampak Penarikan Pasukan terhadap Pungutan Liar: Desentralisasi Korupsi pada Rute Truk Angkutan di Aceh Pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi dan Ada dua implikasi terhadap keberlanjutan militer yang menangani pos-pos keamanan komitmen Pemerintah Indonesia untuk Catatan Kebijakan ini berdasarkan di pinggir jalan selalu menjadi masalah memerangi korupsi dan dalam menerapkan artikel-artikel berikut ini: di setiap wilayah yang mengalami konflik upaya anti-korupsi di wilayah lain. Pertama, berskala besar di Indonesia. Penarikan secara ada kesan bahwa dalam banyak hal, suatu Olken, Benjamin A. dan Patrick Barron bertahap terhadap pasukan keamanan dari kebijakan sederhana dengan mengurangi (2009). "The Simple Economics of Aceh menyusul perjanjian perdamaian jumlah pos keamanan pinggir jalan dapat Extortion: Evidence from Trucking in Helsinki Tahun 2005 memberi peluang mengurangi korupsi. Kedua, kasus ini Aceh (Penjelasan Ekonomi Sederhana untuk meneliti pengaruh pengurangan menggambarkan bahwa menangani korupsi mengenai Pungutan Liar: Bukti dari jumlah pos-pos keamanan terhadap jumlah dengan sasaran jajaran teratas suatu Pengangkutan Truk di Aceh)". Journal keseluruhan pungli terhadap truk-truk organisasi malah dapat mengakibatkan of Political Economy 117(3): 417-452. pengangkut barang. Sebuah kajian dibawah pengenaan pungli yang lebih tinggi, apabila program Konflik dan Pembangunan (C&D) hal ini mengakibatkan skema pungli yang menemukan bahwa penarikan pasukan terpusat menjadi terdesentralisasi. selama enam bulan setelah perjanjian Dua seri Catatan Kebijakan perdamaian telah mengurangi pungli, diterbitkan oleh Program Konflik namun proporsinya lebih kecil dibandingkan KATA PENGANTAR dan Pembangunan yang merupakan dengan pengurangan jumlah pos keamanan. Perjanjian perdamaian Helsinki tahun bagian dari Bank Dunia di Indonesia. Pengurangan 80 persen jumlah pos-pos 2005 antara Pemerintah Indonesia dan keamanan selama periode studi hanya Gerakan Aceh Merdeka mensyaratkan Seri pertama, "Memahami Dinamika mengurangi 51 persen jumlah pungli yang pemerintah menarik semua personil pasukan dan Dampak Konflik di Indonesia", dibayarkan di pos-pos keamanan. meringkas hasil-hasil penelitian keamanannya yang tidak ditugaskan secara tentang konflik di Indonesia. tetap di Aceh. Alhasil, 31.690 personil militer Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dan polisi ­ lebih dari setengah jumlah Catatan kebijakan menarik dengan pemikiran bahwa pungli di pos- personil keamanan dalam propinsi pada pembelajaran untuk memahami dan pos keamanan tersebut merupakan saat perjanjian perdamaian ditandatangani mengatasi konflik di negara-negara ­ ditarik dalam empat gelombang antara pasar korupsi, dimana setiap pos dengan lain yang berpenghasilan menengah. bebas menetapkan jumlah pungli yang September 2005 dan Januari 2006. Seri kedua, "Mengevaluasi Program diberlakukan. Saat pasukan keamanan Tanggap Konflik", meringkas ditarik, yang mengubah struktur pasar Personil yang ditarik sedianya bertanggung hasil-hasil evaluasi dan penilaian korupsi, pos-pos yang tersisa masing- jawab untuk menangani sejumlah besar titik program-program konflik dan masing menyesuaikan dengan menaikkan pemeriksaan keamanan sepanjang jalan- metodologi terbaik dalam mengukur harga, namun kenaikan ini tidak cukup jalan di Aceh. Seperti halnya di daerah konflik dampak program-program untuk menutupi keseluruhan perolehan lainnya di Indonesia, pos-pos demikian secara penciptaan perdamaian. Semua pungli yang diakibatkan oleh pengurangan teratur menarik pungutan liar dari supir-supir Catatan Kebijakan tersedia di jumlah pos keamanan. Seandainya jumlah truk. Di Aceh, pembayaran pungli tersebut www.conflictanddevelopment.org. pembayaran pungli yang ditarik oleh pos- terbagi dalam empat bentuk: pasukan di titik pos keamanan tersebut ditetapkan secara pemeriksaan keamanan boleh memungut terpusat, misalkan di tingkat propinsi, harga pembayaran, truk-truk dapat membayar diperkirakan akan naik sedemikian rupa di biaya perlindungan bulanan atau membayar masing-masing pos agar tingkat keseluruhan untuk perlindungan konvoi oleh polisi, atau perolehan dari pungli tetap seperti semula. truk-truk dengan beban angkutan lebih dapat Catatan Kebijakan | Conflict and Development Program - World Bank Office Indonesia 1 Understanding Conflict Dynamics and Impacts in Indonesia No.2/Februari 2010 Gambar 1: Rute Perjalanan Truk ke dan dari Aceh sebagai akibat perubahan dalam struktur pasar (karena adanya jumlah pos yang lebih sedikit), namun biaya keseluruhan penggunaan jalan juga akan berubah karena ketiadaan koordinasi antar pos. Tulisan ini membahas dua pertanyaan kunci: · Apa dampak penarikan pasukan terhadap pola dan jumlah keseluruhan pembayaran pungli yang dilakukan oleh truk pada dua rute yang diteliti? · Strategi anti-korupsi membayar suap kepada pejabat yang hal Aceh, harga penggunaan jalan yang bagaimanakah yang menangani pengangkutan propinsi menjadi sangat tinggi, membebani paling sesuai untuk memerangi pe- di pos penimbangan. Jumlah perusahaan pemilik truk dan para merasan terhadap angkutan truk pembayaran yang ditarik pada akhir konsumen. Dan pos-pos demikian dalam konteks paska-konflik sep- tahun 2005 dan pertengahan pertama sebenarnya memperoleh lebih sedikit erti di Aceh? tahun 2006 cukup besar: studi uang dibandingkan dengan apa yang C&D yang diringkas dalam tulisan mereka bisa peroleh apabila mereka ini menemukan bahwa, rata-rata, berkoordinasi, dikarenakan sangat METODOLOGI pembayaran pungli mencapai hingga sedikit orang yang menggunakan Untuk mengumpulkan data mengenai 13 persen dari biaya pengoperasian jalan tersebut. pungutan liar, program C&D telah sebuah truk setiap perjalanan, lebih merekrut enumerator dari Aceh dari jumlah upah yang diterima oleh untuk mendampingi para supir truk Oleh karena korupsi berkedok rahasia, supir truk dan kenek (asisten sopir) pada rute tetapnya ke dan dari Aceh. sangat sulit untuk melihat apakah nya. Dikarenakan hampir semua supir pos-pos keamanan bekerja secara terkoordinasi (misalnya, apakah truk memiliki paling tidak satu kenek, Sejak tahun 1990-an, para pengamat sebuah pihak yang berwenang di para pelaku survei dapat membaur telah mulai membuat model sistem pusat yang menetapkan satu harga dan pihak yang menangani titik-titik korupsi seperti pos-pos pengamanan untuk keseluruhan jalan). Penarikan pemeriksaan dapat diasumsikan tersebut sebagai pasar komersial pasukan dari Aceh memberikan tidak menyadari kehadirannya. Survei konvensional (Shleifer dan Vishny kesempatan untuk mengamati apakah berjalan dari November 2005 hingga 1993). Pejabat korup bertindak majinalisasi ganda telah terjadi: Juli 2006. Sejumlah 304 perjalanan sebagai perusahaan yang memak- ke dan dari Aceh dilakukan dan lebih · Apabila model suatu pasar korupsi dari 6.000 pembayaran pungutan liar simalkan keuntungan dan tingkat tidak layak, maka harga suap dapat korupsi ditetapkan melalui tiga faktor: diamati. diperkirakan akan menurun sejalan struktur pasar suap, permintaan dengan pengurangan jumlah pos. untuk jasa pejabat korup yang Survei meliputi dua rute: bervariasi berdasarkan perubahan · Apabila penetapan harga untuk harga, dan tingkat koordinasi antar pembayaran pungli terpusat, maka · Perjalanan 637 km dari Meulaboh pejabat korup. Sama seperti dalam biaya keseluruhan pungli untuk di pesisir barat Aceh menuju ke pasar lainnya, `monopoli' setempat menggunakan jalan tidak akan Medan, ibukota Sumatra Utara; mungkin saja terjadi; apabila berkurang sama sekali, oleh karena · Perjalanan 560 km sepanjang masing-masing pejabat bebas untuk masing-masing pos akan me- pesisir timur Sumatera dari ibukota menetapkan harganya sendiri, naikkan jumlah pungli secukupnya propinsi Aceh yakni Banda Aceh, ke ada kemungkinan mereka tidak untuk mengkompensasi penarikan Medan. sepenuhnya mempertimbangkan pasukan. dampak pengenaan harga yang lebih tinggi dari yang dikenakan oleh · Apabila harga terdesentralisasi, dan Para enumerator ditempatkan pada pejabat korup lainnya. `Marjinalisasi marjinalisasi ganda terjadi, pungli truk-truk, milik beberapa perusahaan ganda' demikian berarti semua yang lebih tinggi akan dikenakan truk yang bersedia bekerjasama, pihak mengalami kerugian. Dalam di masing-masing pos keamanan di masing-masing rute dengan 2 Catatan Kebijakan | Conflict and Development Program - World Bank Office Indonesia Understanding Conflict Dynamics and Impacts in Indonesia No.2/Februari 2010 sepengetahuan masing-masing supir. pasukan pada bagian rute yang wawancara paska-perjalanan. Sebuah Para enumerator mencatat jumlah melalui propinsi Aceh. studi Asia Foundation sekarang telah dan frekuensi terjadinya suap serta mengadaptasikan metodologi C&D konteks masing-masing transaksi. untuk sebuah studi biaya sembilan Sebagai tambahan, dengan me- Cara ini dilakukan untuk sejauh rute truk dalam negeri di Indonesia ngambil kesempatan adanya mungkin memperoleh keterwakilan (Sudjana dan Hergesell 2008). penarikan pasukan di Aceh yang perjalanan yang dilakukan masing- diatur secara bergiliran, studi melihat masing perusahaan, namun survei bagaimana biaya melalui daerah- TEMUAN STUDI tidak selalu mewakili semua truk yang daerah berubah saat pasukan melakukan perjalanan di masing- Besarnya suap yang diberlakukan di ditarik dari daerah tersebut. Dengan masing rute. Khususnya, truk khusus setiap pos keamanan yang tersisa demikian, dampak perubahan yang mengangkut beberapa barang berubah seiring dengan berkurang- harga menurut kurun waktu dapat tertentu seperti balok kayu tidak nya jumlah pos. Hal ini memperlihat- dihitung. termasuk dalam survei ini. kan bahwa perilaku personil pasukan keamanan yang korup sepanjang jalan Ini merupakan studi berskala besar Untuk mengamati dampak dari Aceh-Sumatra Utara dapat dijadikan pertama yang berupaya mengamati penarikan pasukan, studi C&D model sebuah pasar komersial, di secara langsung suap yang nyata membandingkan data penyuapan di mana perubahan terhadap struktur terjadi di lapangan. Pengamatan Aceh dan Sumatra Utara. Pasukan pasar (dalam hal ini, berkurangnya langsung memungkinkan studi hanya ditarik dari Aceh akan tetapi jumlah pos) mempengaruhi perilaku truk-truk ke dan dari Medan juga dapat mencatat data atas masing- masing pembayaran yang dilakukan, dari semua pelaku yang tersisa. harus melalui jalan Sumatra Utara. Dengan demikian, perubahan yang untuk setiap titik pemeriksaan, dan diamati dalam pembayaran yang menghindari masalah di mana para Pengurangan jumlah pos pemerik- dilakukan di Sumatra Utara dapat supir membesar-besarkan jumlah saan telah mengurangi jumlah pem- diatribusikan kepada pengurangan pungli yang dibayarkan dalam bayaran pungli secara keseluruhan Gambar 2: Dampak pengurangan titik pemeriksaan terhadap suap yang dibayar Meulaboh Num checkpoints Log avg. bribe in N. Sumatra Log tot. payments in N. Sumatra 3000 3000 3000 10 20 30 40 50 60 13 10 9.5 2000 2000 2000 12 Troops Troops Troops 9 1000 1000 1000 11 8.5 8 10 0 0 0 0 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 Banda Aceh Num Checkpoints Log avg. bribe in N. Sumatra Log tot. payments in N. Sumatra 15000 15000 15000 10 20 30 40 50 60 12 14 10 12 10000 10000 10000 Troops Troops Troops 10 8 5000 5000 5000 6 8 0 0 4 0 6 0 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 11/05 1/06 3/06 5/06 7/06 Catatan: Setiap observasi adalah perjalanan. Titik-titik pada kolom sebelah kiri menunjukkan jumlah titik pemeriksaan yang ditemui selama perjalanan. Segitiga di kolom tengah menunjukkan rata-rata harga yang dibayarkan di titik-titik pemeriksaan yang ditemui dalam perjalanan di Propinsi Sumatra Utara. Kotak-kotak di kolom sebelah kanan menunjukkan catatan jumlah pembayaran yang dilakukan di Propinsi Sumatra Utara, termasuk pembayaran di pos-pos penimbangan. Panel teratas menunjukkan perjalanan di jalan di wilayah Meulaboh; panel paling bawah menunjukkan perjalanan di wilayah Banda Aceh. Garis tebal menunjukkan jumlah pasukan dan polisi yang ditempatkan di Propinsi Aceh pada waktu perjalanan dimulai. Catatan Kebijakan | Conflict and Development Program - World Bank Office Indonesia 3 Understanding Conflict Dynamics and Impacts in Indonesia No.2/Februari 2010 di setiap perjalanan, namun keselu- terpusat di tingkat kabupaten­tentu- model pasar korupsi sehingga mem- ruhan pengurangan ini digantikan nya dengan hipotesis bahwa koman- beri kesan bahwa upaya pemberan- sebagian oleh setiap pos pemerik- do militer dan polisi diatur di tingkat tasan korupsi dengan sasaran jajaran saan yang tersisa yang memberlaku- kabupaten ­ maka bagian suap yang tertinggi suatu organisasi sebenarnya kan harga lebih tinggi. Pengurangan dikumpulkan di masing-masing ka- dapat menyebabkan pemberlakuan 80 persen pos-pos antara Meulaboh- bupaten seharusnya tidak berubah suap yang lebih tinggi apabila sistem Medan (dari 90 menjadi 18 pos) me- meskipun jumlah pos di kabupaten penetapan harga yang diberlakukan nyebabkan pengurangan sebesar 51 tersebut berkurang. secara terpusat digantikan oleh mar- persen rata-rata keseluruhan jumlah jinalisasi ganda. pembayaran di titik-titik pemerik- saan. Pada rute Banda Aceh ­ Me- KESIMPULAN dan, di mana tidak terjadi penarikan Di sisi lain, kasus ini memberi kesan Penarikan pasukan dari Aceh terkait bahwa dalam beberapa hal pengu- pasukan yang signifikan selama kurun perjanjian perdamaian Helsinki waktu survei, tidak terdapat kenaikan rangan yang sederhana terhadap memberi peluang untuk menyelidiki jumlah pos keamanan pinggir jalan harga di masing-masing pos (Gambar apakah pungutan liar terhadap trans- 2). Dengan demikian dampak yang dapat menjadi kebijakan yang efektif portasi darat sepanjang rute utama untuk memerangi pungutan liar. diamati pada rute Meulaboh-Medan ke dan dari Aceh dilakukan secara adalah disebabkan oleh penarikan terpusat atau terdesentralisasi. Studi pasukan sepanjang jalan di wilayah dengan jelas memperagakan bahwa Aceh, dan bukan hasil pengamatan REKOMENDASI: personil militer dan polisi melakukan dampak waktu. marjinalisasi ganda ­ dengan beru- · Menyelidiki bagaimana perilaku paya memaksimalkan keuntungannya para pejabat yang korup berubah Pola kenaikan pembayaran di pos- sendiri tanpa memandang permin- seiring dengan perubahan keadaan, pos di wilayah Sumatera Utara taan akan penggunaan jalan. seperti penarikan pasukan, dapat dalam rute Meulaboh-Medan sesuai memberi pemahaman yang lebih dengan model penetapan harga yang baik mengenai bagaimana pasar Penarikan pasukan memperlihatkan pungutan liar beroperasi. terdesentralisasi. Apabila seluruh suatu hasil yang tidak lazim sehubu- jumlah pembayaran ditetapkan oleh ngan dengan marjinalisasi ganda. Ber- · Khususnya, untuk memahami ba- pihak berwenang secara terpusat, dasarkan model pasar korupsi yang gaimana caranya memerangi pu- maka seluruh jumlah pembayaran klasik, tingkat suap akan lebih rendah ngutan liar dalam konteks paska- pungli seharusnya tidak berkurang apabila wewenang pusat menetap- konflik, perlu memahami tingkat pada waktu jumlah pos berkurang. kan tingkatannya, karena wewenang koordinasi dan mekanisme koordi- Perilaku pos-pos Sumatra Utara, di pusat mencari keseimbangan yang nasi yang sudah ada. mana masing-masing pos menaikkan ideal antara tingkat suap dan ting- harganya namun kenaikan tidak · Pengamatan langsung atas pem- kat permintaan untuk menggunakan bayaran pungutan liar merupakan cukup untuk sepenuhnya menutupi jalan. Namun di Aceh, kurang adanya pemasukan yang hilang di seluruh strategi yang patut dilakukan untuk wewenang pusat justru menguntung- memahami pertanyaan-pertanyaan rute, mengesankan bahwa setiap pos kan para pemakai jalan ketika jumlah bebas menetapkan harganya masing- ini. Para peneliti harus mencari cara pasukan dikurangi. Wewenang pusat untuk mengembangakan strategi masing. Pos-pos ini menjalankan diperkirakan akan menahan harga marjinalisasi ganda. yang kreatif untuk mengukur ben- penggunaan jalan secara konstan, tuk lain pengutan liar paska-kon- meskipun ada pengurangan pos. Se- flik. Pola kenaikan pembayaran di pos- suai dengan pola desentralisasi ter- pos yang tersisa di wilayah Aceh pada hadap pungutan liar, pos yang tersisa rute Meulaboh-Medan memberi ke- memberlakukan pungli yang lebih DAFTAR PUSTAKA san bahwa penetapan harga juga tinggi, namun tidak menaikkan harga Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1993). terdesentralisasi di masing-masing yang cukup untuk memelihara biaya "Corruption (Korupsi)." Quarterly Journal of Economics kabupaten. Penetapan harga di ma- penggunaan jalan secara konstan. 108(3): 599-617. sing-masing pos di Aceh disesuaikan dengan jumlah pos yang berkurang, Sudjana, Brasukra and Alexa Hergesell (2008). "The Cost of Moving Goods: Road Transportation, namun porsi suap yang dikumpulkan Ada dua implikasi kebijakan yang da- Regulations and Charges in Indonesia (Biaya di masing-masing kabupaten juga pat ditarik dari kasus Aceh. Kasus ini Memindahkan Barang: Transportasi Darat, Peraturan, berubah. Apabila penetapan harga menegaskan manfaat penggunaan dan Pungutan/Biaya)." Jakarta: Asia Foundation. For further information, please contact: Conflict and Development Team Jl. Peurada Utama No. 11A, PSF - The World Bank Satellite Office Gampong Peurada, Banda Aceh info@conflictanddevelopment.org Jl. Diponegoro No. 72, Menteng Phone: +62-651 755 1176 Jakarta 10310 - INDONESIA Fax: +62-651 755 1178 Phone: +62-21-314 8175 Fax: +62-21-3190 3090 Please visit our website: email: info@conflictanddevelopment.org http://www.conflictanddevelopment.org 4 Catatan Kebijakan | Conflict and Development Program - World Bank Office Indonesia