E rrelny.. ll2093 1 r n1vi roi nI me Bit ti And '50004 opl pi Sdfl(I %od.I It 2s , rn Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Beberapa Proyek Perkotaan S e adldn dengan perubahan- di Indonesia pdda bulan N9aret dan MENGAPA RENCANA PENGELOLAAN perLbahan politik ddn April 1999. Meskipun dengan LINGKUNGAN PENTING? ekonomi yanig terus keterbatasannya, namun contoh mendominasi suasana di yang akan dikemukaan Rencana pengelolaan lingkungan Indonesia, mdkalah ini menilai menunjukkain suatu hal yang hidup mempunyai dua ftingsi yang sampai sejauh mdna Rencana bermanfaat terhadap pengelolaan sangat penting: memdstikdn bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup (ian pengawasan dalam pelaksanaan provek - (RKL) telah dilaksanakan dalam provek-proyek bantuan Bank perencanaan, disain, konstruksi, pelaksanaan harian proyek-proyek Dunia di Indonesia, dan gejala dan pelaksanaannya - mempunydi besar di sektor pembangunan umum dalam pengelolaan dampak negatif yang sekecil perkotaan ydng dibiayai oleh Bank lingkungan. Kami berterima kdsih mungkin terhadap lingkungan; Dunia selama 2 - 5 tdhun yang kepada semua pimpinan team, dan layak lingkungan daldm silam. Bank Dunia mempunvai pengelola proyek dan rekan-rekan pelaksanaan. Intinya acdlah RKL sejarah yang cukup ldma ddalam sejaxvat di institusi lokal untuk menjamin bahiva semua tugas membantu provek-proyek kerjasama merekd ddn masukan - dilaksanakan melalui penilaian pembangunan perkotddn di masukan yang bergund. dampak lingkungan akan Indonesia. Karena luasnyd lingkup membawva hasil. dari dampak MdSdlah lingkungan dang dkanmperjadi dasa linykn Alenunit Insrinksi Operasi Bank (O1) 4.01, 'Suatlu prt ek yang dlajnikai terniasnik dalanti Kaiaagori yang akan tenjadi darn proyek- proyek itu, bany7ak di antara zl jika ineiriliki danipak lingkinrlgainl yatng besar, sensilif; beragani, dan yaang belinii perniall lerjadi proyek-proyek tersebut termasuk selbelninr,'la.' I)anipak-danripak ini akan nzienipenigarilili salu wilayalh yancy lebilh lins daripada lokasi di dalam katagori A'. Penilaian alanflasililas nnlnlik pelaksanaanifisikniya. Kajiani Lingknntigan (EAU nntlnk kalagori 1 i:i nienielili terhadap rnaslah lingkungan danipak neqatif siali proyek vang nl(rigkini akanl limilbo, dan jiga inenieliti danipak posilifiya jika yang terinci (EA) biasanya dibanidinigkanl denigaini cara-carm laih yang niiinngkini dapat dilerapkani di wilavalh ilu, misalilva denrgan dilakukan sebelum investasi adav'a no aclioni 'ietgaii nleiigarljurkaii lanykali-larlgkali yalg diperlukarr urlltlk ieiicegall, modal diberikan, dan proyek- nnenniperkecil, nieniiperinigani atan rnienngyanit danipak-dantipak yanlg parahi denigan iniemperbaiki provek yang diisetujui setelah pelaksanaani kejialan pedili linagknnrgani yang dilarksanaiikain dengani baik. L'ntitk proyek dalani bulan Juli 1995, telah disertai katagori A, penninijanii berlangyunn-jawab alas penulisani salin laporan biasanya laporir Penlykajianf RKL secara komprehensif. ' Lingknniigani (alan laporan rmen yelnrnlml nengenai Penilaian Lingkoungan sektoral alan regional) yanig denganl seperlunya, nieniakip nnisinr- nisinr dari lul-lhal lain seperti yang terlera pada calatan Makalah ini bertujuan untuk tamibaliani naoinior 7Bank Dniiiiia, 1999. menilai efektifitas RKL dalam ' Alenurnl lntsltriksi Operasi Banlk OP 4.01, 'Rencana penigelolaani lingkuniganr dari snalin prwyek lerdiri mengendalikan Cdampak dari beberapa keringanian, petnonilcran, dan langkalb-lanigkah inslilisi vang larins diperlmalikall lingkunigan dan meningkdtkan d alani pelaksaiaanl dan pengoperasianl langkalm-langkalm oninuk minengioranigi danipak-danipak sosial pengelolaan lirngkungan hidup. dan linigkingan, tindakani uanik niemniip kerngian lersebut, alau nienilboial kerimiganan hingyga pada Makalah ini disusun sebagian laliap-laliap yany dapal dilerimmia. Rencania ilu juga nriencakup langkaln-lanigkalm yang diperilnkanl besar berdasarkan berbagai hasil unluttk dilaksaniakan. Rencarna Penqelolaani adalali nnlsnir penlinig laporan Penqkajian Linigkrynlgarl diskusi dan kunjungan lapangan di (E,l), unntiik prvek-proyek dalarrn kalagori A; bagi ban yak proyek dalanr k al aqori B, Pengkajian beberapa lokasi proyek perkotaan Linigkiningan ii miningkin halaya akatr mnienigqlasilkani Kencania Pengelolaal.' T H E W O R L D B A 1N1 K Cs R 0 U P _ menjadi salah satu sebab mengdpa Box 1: PROYEK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BALI (BUIP) pengelolaan lingkungan masih kurang berhasilP Proyek Infrastruktur Perkotaan Bali (BUIP) menunjukkan ev'olusi yang menarik dalam pelaksanaan proyek perkotaan di Indonesia. Dampak - Meskipun demikian, terlihat dampak lingkungan, keringanan terhadapnya dan pengelolaan adanya pelaksdnadn RKL yang lingkungan hidup pada umumnya, semua diberi prioritas utama. diterapkan dengan seksama dan Proyek multi sektor ini - proyek perkotaan kedua di Bali - mempunyai pada waktu yang tepat. RKL atau komponen-komponen kecil yang luas yang tersebar di seluruh Bali. bagian-bagiannya, dapat Persediaan air minum, pembangunan jalan-jalan di kota-kota, dilaksanakan karena berbagai pengolahan limbah manusia dan sanitasi, Pengelolaan limbah padat, sebab sebagai berikut: RKL perbaikan infrastruktur pasar, perbaikan kampung, dan Pengelolaan lalu- didapati berguna oleh pelaksana lintas adalah bagian dari proyek BUIP ini. Penilaian Lingkungan (EA) proyek ergn oleh peminja na secara sektoral disiapkan untuk proyek ini, setelah adanya tinjauan proyek dan pihak pemnjam, unsur-unsur rencana tersebut terhadap masalah-masalah lingkungan hidup di pulau Bali. Penilaian harus dilaksanakan untuk Lingkungan mendapati perlunya training (latihan) dan komponen apatkdn dukungan rak bantuan teknis khusus didisain untuk memenuhi keperluan ini. Pelatihan mendapatkan dukungan rakyat tahap pertama telah diselenggarakan dengan berhasil, dan tujuan proyek umum dan sektor swdsta; itu ialah agar semua komponen pimpinan proyek (PIMPRO) diberi rencananya sederhana dan mudah pelatihan di bidang Pengelolaan lingkungan, sebelum mereka memulai diikuti, sebagian besar dari tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Sebuah Komite Pemantau langkah-langkdh pengurangan Lingkungan telah dibentuk, untuk mentaati rekomendasi Penilaian dampak sudah sering dilakukan di Lingkungan. Komite yang berfungsi di bawah Bapedalda ini, menyaring Indonesia; dan pada akhirnya semua sub proyek, dan memonitor pelaksanaannya. Langkah positif lain kdrena otoritas di tingkat nasional yang telah diambil dalam proyek ini ialah dimasukannya RKL dalam dan BD mendukung dan dokumen-dokumen tender. Laporan pengawasan Bank Dunia terhadap mendorong pelaksanaan RKL. BUIP, telah menyoroti pelaksanaan RKL. Studi dampak lingkungan kumulatif, akan dilakukan oleh seorang konsultan, untuk mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak terhadap lingkungan LKERANGKA PERLINDUNGAN hidup dari sektor pariwisata dan dari sektor pembangunan ekonomi lain LINGKUNGAN HIDUPDAN di Bali. PEMANTAUAN DI INDONESIA Dalam studi Bank Dunia tahun 1995 tentang pengelolaan Dengan menguraikan dampak, status yang sama seperti langkah- lingkungdn hidup di Indonesia mengukur pengurangan dan langkah usaha perlindungan berkesimpulan bahwa 'hambatan pemantauan dampak, institusi lainnva. Ini berarti tidak ada administratif yang paling utama yang bertanggungjawab atas pertanggungjavvaban secara untuk mengelola lingkungan pemantauan, dan dalam beberapa hukum, jika semua atau sebagian secdrd efektif adalah bahwa sistim contoh, indikator-indikator kinerja, dari RKL itu tidak dilaksanakan. AIVIDAL (Analisa Mengenai RKL menggambarkan tentang hal- Dampak Lingkungan) pemerintah hal yang harus dilakukan. Provek- Salah satu segi kelemahan ldinnya tidak menjamin bahwa isu-isu proyek ydng layak lingkungan ialah tidak adanya pengawasan lingkungan akan dapat harus mengikuti langkah-langkah lingkungan vang teratur dalam diidentifikasi secara dini dalam RKL pada tahap avval, dan yang proyek-provek Bank Dunia (BD). tahap pengembangan proyek, atau lebih penting, selalu memegang Meskipun dalam rencana terjawab oleh perubahan- prinsip-prinsip "layak" dalam pelaksanaan proyek suddh muldi perubahan dalam konsep proyek pengelolaan lingkungan. mengikutkan beberapa elemen atau dalam disain atau strategi lain supervisi lingkungan, namun hal yang sesuajV4. Dan juga disarankan Meningkatnya jumlah dokumen- ini tidak berhubungan langsung dokumen penilaian proyek saat ini dengan RKL. Akibatnya, RKL masih merekomendasikan keikutsertaan sajd didnggap sebagai hdmbatan implementasi RKL dalam birokrdsi danl tidak sebdgdi Sdrdana r Goodland, Robert and Jean-Roger perjanjian legal, sehingga dengan untuk meningkdtkadn kinerjd Asercier (1999)i EvoludioiiLrofEuvirovirrierltal demikian menempatkan lingkungan. Dalam evaluasi Assessnlerit in tle IVorld Baiik:frorn Approval to Ipengelolaan lingkungan' pada terbaru mereka terhadap RKL, Resnlis', WVashington, DC: The WVorld Bank. tahap yang sebelumnya hanya Goodland dan NMercier I Crooks, Rob and Sean Foley (1995) disediakan untuk pengelolaan mengatakan bahwa tidak adanya Reviewv of Environmlental nAssessmienit anid keuangan saja. Tetapi, dokumen- pelaksanaan RKL, yang sering .ttanagetnent Lvperience in Indonjesia, Environ- dokumen proyek itu sendiri, jarang berisi langkah-langkah ment Dept. Paper No. 25, WVashinigton, DC: memberikan pelaksanaan RKL pengembangdn kdpdsitas - addlah The WVorld Bank. T H E W 0 R L D B A N K G R 0 U P bahwd kualitas AMIDAL akan Rancangan Undang-Unddng (RUtU) berlangsungnya anggapan bdhwa meningkat dan para pejabat akan tentang Pengelolaan Lingkungan tidak ada kejelasan mengenai melakukan rekomendasi khusus Hidup, disusun sebagai bagian dari fungsi dan tidak ada hukuman/ ddri ANIDAL hanya jika ada dialog BDTAP telah disahkan pada tahun penalti. yang terbuka dengan masyarakat. 1997. UU ini diharapkan akan dapat Penvebaran informasi dan meningkatkan pengeloldaan dan PROYEK - PROYEK PERKOTAAN konsultasi dianggap sebagai kunci perlindungan LH melalui DAN LINGKUNGAN YANG DIBIAYAI untuk meningkdtkan tanggung- penvediaan alat pelaksana OLEH BANK DUNIA jaxvab secard menyeluruh. penegakan hukum yang praktis dan Beberapa tdhun yang lalu, yang lebih beragam. Sehubungan Tinjauan ini meliputi empat rekomendasi semacam ini teldh dengan dibentuknya instansi proyek, dengan investasi - dipertimbangkdn paling tidak pengelola lingkungan setempat dan investasi di sepuluh pusat dalam disain proyek-proyek BD. propinsi (Bapedaldd) UU baru ini perkotaan di Indonesid: Saat ini konsultasi dan penyebaran seharusnya menvediakan informasi ke masvarakdt telah pelaksanaan peraturan-peraturan Proyek Infrastrukplr Perkolaau masuk dalam kaiian analisa tentang lingkungan. Bapedalda, Bali lingkungan. Kajian sectoral (Urm- dengan 50 - 100 staf akan Proyek Pengembangan Perkotaan brella EA) dilakukani pada proyek- menggantikan beberapa biro Kaliniarttaa proyek besar yang memiliki lingkungdn dan tim-tim dampak lingkungan yang beragam, Pengelolaan lingkungdn yang ada Proyek 1erngenibarngarn Perkolaan atau pd(la suatu ddna pinjaman saat ini. Pembentukdn Bapedalda Surabaya yang disediakan untuk satu dimulai pada tahun 1997 - 1998 Proyek Penigembangani Perkolaan kelompok di kota kecil dalam satu ddn banyak kota menunjukkan Semararng-Surakarta wilaVdh atdan propinsi. Walaupun keinginan untuk membentuk demikian, pelaksandan temuan- instansi seperti itu; tetapi sejauh ini Sampai tanggal 50 Juni, 1999, ada 9 temuan ANDAL masih lemah baik hanya 9 yang telah beroperasi. liga proyek yang tergabung dalam idalam modifikasi disain maupun Bapedalda percontohan, satu di proyek infrastruktur perkotaan / pelaksanaan rencana pengelolaan antaranva di Semarang, salah satu lingkungdn di Indonesia dalam dan pemantauan lingkungan. kota yang masuk dalam contoh di tahdp pelaksanaan yang berbeda makalah ini. Sebagian besar dari proyek-proyek Salahi satu proyek Bank Dunia pi terpusat pada usaha perbaikan yang telah selesai, Proyek Bantuan Meskipun pengaturan administratif pelaytanan kepada pendudutk Tehnis Pengembangan Bapedal bagi pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, bak melalui investasi (BI)TAP), memiliki tujuan utama telah dijelaskan, dan sasaran dalam infrastruktur maupun untuk membantu Pemerintah penting telah tercapai dalam hal dengan memperkuat instansi yang Indonesia memperkuat Badan lU perlindungan Iingkungan, sdlah bertanggung-jaiab memberi Pengenddlian Dampak Lingkungan satu diantara kritik utama terhadap pelayanan. Pendidikan dan (Bapedal), dan mendlisain serta BDTAP dan proyek-proyek lain pelatihan tentang lingkungan melaksaniakan langkah-langkah dengan komponeni-komponien yang ddalah bagian dari tujluan yang tepat iladrM pengendalian memperkuat institusi, vaitu adalah polusi di tingkat pusat maupun di sulit menerapkan sistim-sistim Implementation Completion Report, daerdh. Proyek ini bertujuan pengelolaan dan pemantauan yang Indonesia, BAPEDAL Development dengan secara jelas menetdpkan efektif jika tidak ada sistim hukurm Technical Assistance Project, Environment satu sistim pertanggungan jdwab yang berfunlgsi. Ringkasan OEI) dari and Social Development Sector Utnit, lingkungan dan rnenempatkan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Indonesia Country NManagemenit U'nit, tenaga ahli scrta ditempatkannya Proyek BDTAP mengambil Eaist ASid aind Pacific Region. The WVorld peralatan yang diperlukan untuk kesimpulan, bahwva keefektifan Bank, 1999. pengelolaan Iingkunigani pada Bapedal sangat clipengaruhi oleh tingkdt pemerintahan pusat'. Di bdnyak faktor: 'Kiraig lmikizya Operations Evaluation Department, ICR waktu lampaLu, tanggung-jawdab koamnnirlikasi larn kerjasarua, sistiniz biikuni Review Summar' of the BAPEDAL pencegahan dan pemdntdaLan yang kuranig ntiendldk:iiig iltjiuani - ilujiuani DeDelopment TcJuical A9sistan9 e Lo dampak liingkulngan dibagi-bagi, pengelolaani litrgklltlgall Ii tilp, adanya tergdntulg pada investasi, antdra Inulaya korupsi vang nieliuas, dan 7 ILima selebihnya ialah: Provek Jabotabek PU, Cipta Karya (Ian Dinas diguinakaniinya wewveiniag politik unttik 1ll, Proyck Pengembangan Perkotadll Jdawa Kebersihan, serta Bappeda tingkat I izenigliiindarkani diri dari taiaggung-jawtsab Timur 11, Proyck Pcngembangdn (lan tingkdt 11. Bappeda tinigkat I liuknit, idarn akltirnrya poeggeseranI Pcrkotddn SUldaV('Si 11, Pinjdmdn untuk dan 11 adalah pUSdt perencanadn tanggivig-jawab penegakana litikirni inoVsSi ddll pcngCtdhuaLn kotamadva, investasi, dan koordinasi pada kepada Bapedalda"> Makalah ini juga Proyek Penaniganani Kcemiskinan tingkat lokal dan tingkat propinsi. menutnjuLkkdn masih Perkotaani. T H E W 0 R L D B A N K G R 0 U P kelembagaan proyek-proyek itu. biasanya dilaksanakan sesuai terhadap langkah pengendalian dan Tiga dari proyek tersebut dengan kondisi dan spesifikasi yang pemantauan secara teratur. mempunyai investasi di lebih dari diberikan kepada kontraktor Misalnya, dalam kasus tempat satu kota. Investasi-investasi dalam swasta. Namun, para kontraktor pembuangan akhir (TPA) - Dinas proyek-proyck ini, memiliki semua sering harus diawasi oleh instansi Kebersihan bertanggung-jawab atau sebagian besar dari setempat dalam upaya untuk melaksanakan rencana komponen-komponen berikut: pengendalian dampak lingkungan. operasi lokasi TPA, sedangkan Hal ini seiring lebih menjadi Bapedalda memantau pelaksanaan - jalan perkotaan tanggung-jawab kunjungan misi rencana operasi tersebut. Namun, air bersih dan sistim Bank Dunia dari pada pemerintah karena tidak adanya komunikasi distribusi setempat yang tampaknya kurang dan koordinasi, tidak satu instansi dapat mengambil sikap konfrontasi yang mau bertanggung-jawab saluran air hujan dan dengan kontraktor sektor swasta, dalam mengatasi permasalahan pengendalian banjir atau yang tidak menaruh minat dan yang ada. Di Surabaya, satu tempat pengumpulan dan tidak mampu mengawasi kontrak- pembuangan sampah yang pembuangan limbah padat kontrak dengan baik. Misalnya, seharusnya ditutup oleh Dinas sarana pembuangan tinja - kunjungan ke salah satu tempat Kebersihan setempat, dan yang saluran dan fasilitas sanitasi proyek membuktikan bahwa dilaporkan telah dimonitor oleh di tempat seorang kontraktor swasta, yang Bapedalda, ternyata masih diperintahkan melalui kunjungan beroperasi. Kendaraan-kendaraan program-program multi misi Bank Dunia sebelumnya, agar truk secara teratur masih sektor untuk perbaikan jangan meneruskan pekerjaan di menggunakannya, karena alternatif kampung dan pasar sebuah jembatan, sampai studi lokasi belum ditemukan. program-program untuk penempatan kembali selesai, mengembangkan dan ternyata masih melanjutkan Pemantauan danpenegakan memperkLat lembaga- pekerjaan itu. Pejabat proyek standar-standaryang berlaku lembaga setempat setempat mengaku bahwa program-program untuk meskipun tidak dilakukan Pemantauan kegiatan proyek dan meningkatkan penghasilan pembayaran terhadap kontraktor dampak lingkungan secara rutin setempat itu, sampai disetujuli oleh pibak oleh instansi pemerintah bantuan teknis untuk Bank Dunia, kontraktor tidak mengalami kesulitan baik karena pelaksanaan diberitahu agar menghentikan langkanya sumber-sumber daya, pekerjaannya. maupun ketidakjelasan mengenai PELAKSANAAN RENCANA siapa yang mempunyai wewenang, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam kasus-kasus lainnya, instansi dan tidak adanya tindak lanjut - PENGALAMAN DARI INDONESIA pemerintah bertanggung-jawab terhadap masalah-masalah yang telah ditemukan. Memang jelas ada Tingkat dari instansi setempat yang . I reaksi ketika kunjungan supervisi diidentifikasi dalam RKL yang mendeteksi adanya masalah pada telah mengikuti dan melaksanakan , komponen proyek, tetapi rekomendasi-rekomendasi RKL pengawasan seperti ini hanya (Rencana Pengelolaan Lingkungan). . ' dilakukan secara periodik saja. Pada saat-saat tidak adanya pengawasan, Ada dua jenis utama tindakan - pemantauan tidak teratur, dan sulit pengendalian dalam RKL, yang mendapatkan data/catatan yang menjadi tanggung-jawab ada. Tim pemantau lingkungan dan pemerintah dan pihak kontraktor - instansi pemerintah, tidak tahu swasta. Tidak semua proyek, * - - tentang instansi yang sudah ada bahkan yang katagori A, mempu- - - sebagai rekan kerja yang nyai dokumen RKL yang terpisah, - - mendatangkan penghasilan, tetapi selalu menjadi bagian dari -. - kekurangan tenaga ahli teknis dan laporan EA, yang disebut sebagai - . - peralatan pemonitoran menjadi ANDAL di Indonesia. . bagian dari masalah yang dihadapi. Pernah diusulkan bahwa jika Paling tidak, dalam tahap kantor walikota dan staf Tingkat 11 konstruksi, proyek-proyek BD - - lebih melibatkan diri dalam tampaknya mengikuti langkah- persiapan ANDAL, dan bekerjasama langkah pengendalian yang {C'CQ dengan staf Bapedalda, di bawah tercantum dalam RKL. Konstruksi Program Perbaikan Kampung pimpinan walikota, maka T H E W O R L D B A 1sN K G R O U P pemonitoran akan lebih merupakan dalam anggaran investasi pejabat setempat dan oleh para usaha kerjasama yang lebih baik. pembangunan dan bukan dalam konsultan, dianggap tidak memadai Karena posisinya lemah anggaran pembiayaan yang oleh staf Bank Dunia (lihat box 2). dibandingkan dengan instansi berkelanjutan. Ini berarti, bahwa tempat-tempat setempat yang lain, maka tidak pembuangan sampah yang tersedia, mungkin peran Bapedalda sebagai Di Banjarmasin (Kalimantan) meskipun tidak layak lingkungan, pengawas akan mendapat misalnya, operator truk sampah dan kurang pengelolaannya, masih perhatian yang lebih baik. diperintahkan untuk mengangkut terus dipakai. Tinjauan ini sampah empat kali sehari ke menyarankan agar Bank Dunia Kerangka hukum untuk tempat pembuangan sampah. mengadakan kunjungan ulang ke menegakkan pematuhan UU Jumlah sampah yang diangkut ke komponen limbah padat semua lingkungan dan peraturan- tempat pembuangan sampah tidak proyek perkotaan di Indonesia peraturannya tidak memadai, dihitung, dan tidak ada untuk memberikan penilaian terutama dari segi pelanggaran- pengawasan apakah sampah itu terhadap tingkat yang telah dicapai pelanggaran oleh pemerintah memang benar-benar dibuang di hingga saat ini. Berdasarkan sedikit setempat instansi lainnya. Tidak tempat pembuangan sampah itu. contoh dari proyek-proyek yang jelas bagaimana sanksi-sanksi akan Sampah luber di tempat-tempat dikunjungi oleh tim peninjau, perlu diterapkan bahkan untuk transfer, dan adanya pembuanagn dilakukan langkah secepatnya pelanggaran-pelanggaran yang sampah secara liar di seluruh kota untuk mengurangi kerusakan dilakukan oleh sektor swasta. Tidak Banjarmasin menunjukkan lingkungan dari penempatan dan adanya transparansi dalam endahnya kinerja Dinas Kebersihan. pengoperasian TPA yang tidak penilaian dan penetapan denda, Tempat-tempat pembuangan tidak sesuai. menghambat pemberlakuan teroperasi, tidak dipelihara, atau penegakkan pematuhan akan tidak ditutup sesuai dengan Peran serta masyarakat, terutama standar-standar yang ada. petunjuk-petunjuk pemeliharaan dalam komponen proyek yang pengelolaan lingkungan. berbasis pada masyarakat terus Kecuali mutu air minum secara mengalami perbaikan. Lembaga mendasar, pemonitoran lingkungan Langkah-langkah pengendalian Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum tidak dilakukan juga mencerminkan perencanaan memegang peran sebagai dengan teratur dan data-data yang yang seharusnya menjadi bagian penghubung untuk proyek-proyek diperoleh belum dapat diandalkan. dari proses EA, untuk menjamin Bank Dunia, dan juga berperan Penekanan RKL pada polusi suara bahwa sumber-sumber lahan dan sebagai pemberi masukan. Ini dan debu selama masa konstruksi, air digunakan secara efektif, dengan penting dalam suasana perubahan telah memenuhi aturan, tetapi mengurangi kerusakan terhadap yang dialami oleh Indonesia saat pemonitoran mutu udara secara lingkungan. Tetapi, memperoleh ini, dengan perubahan yang cepat teratur, bahkan pada perbaikan lahan kadang-kadang menghadapi dalam desentralisasi dan perubahan. jalan di perkotaan, atau dalam masalah, meskipun proyek-proyek kekuasaan di bidang ekonomi yang proyek-proyek transportasi, jarang Bank Dunia telah memberikan memberikan para pejabat setempat dilakukan. jaminan yang sangat kuat, bahwa lebih besar wewenang sehingga hal tersedia rencana penempatan ini meningkatkan rasa tanggung Langkah-langkah pemberian kembali dan disepakati sebelum jawab mereka. Sedikitnya di salah ganti rugi dan pengurangan pelaksanaan proyek. Dalam satu proyek, para pejabat dampak beberapa kasus, tugas proyek telah pemerintah bersedia mengundang dimulai, sebelum semua lahan para anggota dari LSM setempat Banyak rekomendasi RKL tentang diperoleh. Di Surabaya misalnya, untuk hadir dalam rapat-rapat pengendalian dan pemantauan saluran-saluran pembuangan air guna mendengarkan kritikan yang erat kaitannya dengan dan jalan-jalan telah dialihkan, mengenai pelaksanaan komponen operasi dan pemeliharaan (O & M). karena beberapa rumah tidak dapat perbaikan kampung (KIP). Tetapi, status kegiatan 0 & M yang dipindahkan ke tempat lain, ke rendah, mengarah pada kurangnya wilayah yang lebih baik. SEBAB-SEBAB TIDAK lokasi sumber dana dan tenaga Dibeberapa kasus lain, masalah- DILAKSANAKANYA RKL ahli teknis. Hanya sedikit insentif masalah seperti itu mengurangi bagi mereka yang melaksanakan 0 benefit proyek. Mendapat lahan Keputusan investasi dibuat &N M dengan baik; mereka digaji yang sesuai untuk pembuangan berdasarkan atas biaya, dana yang sangat rendah, dan tidak diawasi. sampah, menjadi masalah utama tersedia, dan keberadaan lahan, Jadwal pemonitoran untuk 0 & M yang sulit dipecahkan. Di dan bukan berdasarkan pertim- jarang sekali diikuti, bahkan jika Semarang, pelaksanaan proyek bangan-pertimbangan lingkungan. dana 0 & M yang terbatas itu sangat terlambat, karena tempat- Anggaran pelaksanaan yang kecil, tersedia, biasanya dimasukkan ke tempat yang ditetapkan oleh para juga menjadi sebab lemahnya T H E W 0 R L D B A N K G R 0 U P pegawai dari badan pemerintah itu Box 2: PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT PENIMBUNAN SAMPAH harus merasa yakin di dalam DI INDONESIA melaksanakan tugasnya, meskipun jika hal ini menyebabkan diri Dukungan Bank Dunia di dalam pembangunan tempat penimbunan mereka berada pada pihak oposisi sampah dan penutupan tempat-tempat penimbunan di kota-kota dengan rekan-rekannya dari ukuran menengah di Indonesia memperoleh hasil kesuksesan yang badan-badan pemerintah yang beragam. Banyak usaha yang telah dijalankan untuk mengumpulkan lain. RUU yang baru mengenai dan mengelola limbah padat secara keseluruhan, tetapi pembuangan desentralisasi, mungkin secara limbah secara aman akan memerlukan usaha yang lebih intensif dalam radikal akan mengubah tingkat hal memilih tempat untuk pembuangan limbah itu, dan untuk operasi tanggung jawab pejabat setempat. sehari-hari yang lebih baik terhadap tempat-tempat pembuangan itu i Otonomi keuangan dan sendiri. Sebagian besar tempat pembuangan limbah di Indonesia berada keputusan-keputusan investasi di bawah standar minimum persyaratan yang dapat diterima. Usaha akan berubah bersamaan dengan mengembangkan tempat-tempat pembuangan limbah baru kadang- pertanggung-jawaban terhadap kadang menemui kesulitan, seperti halnya dengan kasus SSUDP, di mana rakyata Ada harapan bahwa Bank telah membiayai perbaikan tempat pembuangan limbah di rakyt.jAa hargpanbahwa Jatibarang, demikian pula studi pemilihan tempat pembuangan untuk tumuan-tukuan dh ngkungan akan pembuangan limbah yang baru. bantuan teknis dapat ditingkatkan. Tempat baru yang dipilih di Semarang didapati oleh Bank Dunia tidak memenuhi syarat karena beberapa hal: letaknya dekat pusat kota, di KECENDERUNGAN - sana ada air yang tergenang dan adanya hutan bakau, letaknya dekat KECENDERUNGAN YANG TERJADI sekali dengan laut dan permukaan air di bawah tanah adalah tinggi, SECARA UMUM Di DALAM wilayah itu dikelilingi oleh hunian rakyat. Walaupun tempat itu mudah PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP dipakai, karena lahan itu milik kotamadya. Pengembangan dan pengoperasian lahan ini akan menyebabkan banyak masalah di masa Ada dua kecenderungan yang jelas depan, tetapi agaknya secara politik belum ada usaha untuk memilih satu dalam pengelolaan lingkungan tempat yang dari segi geotehnis dan dari segi masyarakat, lebih sesuai. hidup di Indonesia. Yang pertama Proses yang berkepanjangan dan terputus-putus untuk memilih ialah pergeseran ke arah struktur tempat pembuangan limbah yang baru yang kemudian ternyata tidak yang lebih desentralisasi, di mana memenuhi syarat dan berlanjutnya pelaksanaan operasi pembuangan para pejabat propinsi dan setempat limbah di Jatibarang yang tidak memadai, menggarisbawahi masalah mendapat otonomi keuangan yang pengelolaan pembuangan akhir dari limbah serta tidak adanya kemauan lebih luas, dan tanggung jawab politik ke arah itu. Juga jelas bahwa Bank Dunia harus memantau pengelolaan lingkungan. kegiatan-kegiatan di tempat itu dengan lebih teliti, dan mengambil penderunaan nangan. IKecenderungan yang kedua ialah, tindakan tegas jika tidak ada tanggapan ke arah itu. meningkatnya privatisasi - pelayanan perkotaan, dengan adanya penekanan yang baru pada pelaksanaan RKL, tetapi tidak karena dokumen- dokumen itu perlunya strategi pengawasan adanya kesadaran dan pelatihan di jarang dipakai dalam proses polusi, dan kemampuan serta antara staf setempat juga merupa- pengambilan keputusan, dan kemauan pemerintah dalam kan sebab yang sama pentingnya. masalah lingkungan tidak menjadi mengelola dan memonitor Pada waktu lampau, RKL sering prioritas. Demikian pula jika kontrak-kontrak. Dalam suasana tidak dibuat sebagai dokumen konsultan menolak sesuatu yang ketidakpastian sekarang ini, adalah yang terpisah, meskipun hal ini dianggapnya penting, dan ini sulit untuk menetapkan kapan sudah berubah. Para pejabat kadang-kadang terjadi, maka struktur dan operasi instansi pemerintah setempat sendiri juga masalah-masalah ini mungkin Bapedal yang diusulkan, meliputi harus menyadari bahwa RKL akan mendapat perhatian staf Bapedalda, akan sepenuhnya adalah dokumen tindakan, yang Bank Dunia, untuk ditindaklanjuti, efektif. Bahkan jika terjadi implementasinya diperintahkan karena para pejabat setempat tidak perubahan-perubahan birokrasi dengan perjanjian hukum di menganggap masalah lingkungan akan diperlukan waktu sebelum dalam persetujuan pinjaman adalah suatu prioritas. instansi tersebut dapat dengan Bank Dunia. memberikan kepemimpinan dalam Akhirnya, badan yang pengelolaan lingkungan pada Para konsultan sering dipakai melaksanakan proyek itu tingkat daerah setempat. untuk memonitor pelaksanaan bertanggung-jawab bagi semua proyek tetapi mutu pekerjaan yang usaha pemantauan, dan langkah- Perubahan yang kedua ialah dilakukan sangat kurang. Mutu langkah pengurangan dampak privatisasi pelayanan tertentu, yang lebih baik jarang diminta, yang harus dilakukan. Para yang mula-mula dilihat sebagai T H E W 0 R L D B A N K G R 0 U P setempat, dan terpisah dari EA yang lebih besar, sebagai panduan atau petunjuk bagi staf yang bertanggung jawab uintuk memantau dan mengawasi pelaksanaannva. Pihak peminjam hdrus menyadari diikutkannya .- secara khusus persyaratan- persyaratan peldksandan RKL dalam perjanjian hukum, jika itu memang ada kaitannya. Jika sanksi-sanksi dan denda-denda diterapkan bagi pelanggaran- ______________ vpelanggaran secara lebih Pembuangan sampah yang tidak terkendalikan dekat tempat pembuangan teratur ddn secara lebih sampah. terbuka, penegakani pematuhdn langkah-ldngkah 'kehilangani kekuasaan' oleh efektif, akan menghasilkan RKL dkan terus dilihat sebagian instansi setempat. perbaikan pelaksanaan RKL dan sebagai hambatan birokrasi. Namun, mereka telah menvaksikan akan meningkatkan output proyek Jalur tanggung jawab yang adanya perbaikanl dalam Tetapi pada tahap permulaan, RKL lebih jelas bagi badan yang pemberian pelavdnan dan dengan itu sendiri akan dapat menjadi melaksanakan provek, meMdsang harga dan memberikdn petunjuk yang lebih berguna bagi terutama dalam arti denda, mereka akhirnya para manajer proyek, kontraktor, kemampuan untuk mempunvai sedikit wvewenang. konsultan, dan bagi instansi memantau, untuk Bagi para pegawai di kantor- setempat vang bertanggung-jawab. memperbaiki, serta untuk kantor vang melaksanakan Tambahan lagi, adanya hal-hal memberikan pendlti bagi pengelolaan lingkungan hidup, hal yang bisa dipelajari di antara unit- pard kontraktor, dan badan- ini merupdkdn perubahan yang unit Bank Dunia, dan adanya bddan pemerintdh lainnya, mereka naniti-nantikan. Di pertukaran ide dan informasi di merupakan bagian dari Denpasar koleksi tinja dengan antara staf yang bekerja di berbagai tantangan itu. truk-truk sxvasta telah berhasil negara, akan menimbulkan ide-ide Akhirnya, pelaksanaan RKL meningkatkani kebersihan umum, baru dan solusinyd. seharusnya dilihat tidak saja dan mendatanigkan penghasilan RKL ' kh sebdgai Idngkdh penjagaan bdgi pemerintah setempat. ' ang usus vang sangat penting, namun Meskipun demikian, penanam menangani komponen juga sebdgai suatu modal yang banyak koneksinya , g kesempatan untuk peraturan-peraturan dan masih belum mendapat hukuman t memperbaiki upaya denda jika gagal mematuhi praktek-praktek yang ada, pengelolaan lingkungan dkan lebih banyak diikuti peraturan - peraturan dan standar dengan seksama, daripada hidup jangka panjang pembuangan limbah yang berlaku. RKL yang mempunvai dengan memperkuat mempnyalkapasitas lembaga-lembaga sederet panjang langkah lingkungan hidup. Jika SARANySARAN vang harus dilakukan, yang lingkah-langkah utama mungkin kurang pelu dan mengenai pelatihan dan Perbdikan ddlam lembaga-lembaga gagdl memprioritaskan pengawasan tidak pengelolaan lingkungdn, dampak-dampak dan dilaksanakan, kesempatan perundang-undangan yang lebih langkah-langkah itu akan lenyap, ydng dapat jelas dan kuat, serta diciptakannya pengendaliannya memperbaiki hasil-hasil dari sistim yang dapat melaksanakan RKL seharusnvd disediakan sikap peduli terhadap perundang-uLndangan secara dalam bahasa dderah lingkungan hidup. Makalah ini disusun oleh Heinz Unger, Jack Fritz, dan Tanvi Nagpal Untuk keterangan lebih lanjut, harap hubungi: Heinz Unger, E-mail: hunger@worldbank.org Jack Fritz, E-mail: jfritz@worldbank.org Tanvi Nagpal, E-mail: tnagpai@worldbanik.org Dokumentasifoto oleh: Tanvi Nagpal Februari 2000 T H E W 0 R L D B A N K s R 0 U P I