L'1 NLENLI VOLIT .....b. .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . ...EMB DA .. LAPORAN PENELITIAN STUDI KUALITATIF DAMPAK PNPM PERDESAAN JAWA TIMUR-SUMATERA BARAT-SULAWESI TENGGARA APRIL 2012 Penulis Muhammad Syukri, Sulton Mawardi, Akhmadi Fotografi Dokumentasi PNPM Support Facility Dicetak dengan edisi sebanyak 250 exp Dipublikasikan oleh PNPM Support Facility Jakarta, Indonesia, 2012 Dicetak di Jakarta, Indonesia Segala pandangan yang yang disampaikan dalam karya tulis ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan PNPM Support Facility atau pihak-pihak manapun yang tercantum disini. SM ERU TOWARDs PRO-POOR POLICY THROUGH RESEARCH DAFTAR ISI UCAPAN TERIMA KASIH Vil 4. DINAMIKA KEMISKINAN DI WILAYAH PENELITIAN 39 ABSTRAK IX 4.1 KEMISKINAN DAN DINAMIKANYA 39 4.1.1 INDIKATOR KEMISKINAN 39 DAFTAR SINGKATAN XI 4.1.2 PENYEBAB KEMISKINAN 43 4.2 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP DINAMIKA KESEJAHTERAAN WARGA 44 RINGKASAN EKSEKUTIF XIII 4.2.1 PROGRAMlBANTUAN DARI PEMERINTAH 48 PENDAHULUAN XIII 4.2.2 KEGIATAN LAININISIATIF WARGA 50 KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI XiII 4.2.3 DAMPAK PNPM TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN 51 TEMUAN UTAMA XIV 5. AKSES DAN KUALITAS LAYANAN UMUM DI DESA 57 5.1 AKSES TERHADAP PASAR 57 1. PEND.HLA 5.2 INFRASTRUKTUR JALAN DAN PERHUBUNGAN 58 1.1 LATAR BELAKANG1 5.3 LAYANAN PENDIDIKAN 61 1.2 TUJUAN PENELITIAN 1 5.4 LAYANAN KESEHATAN 63 1.3 METODOLOGI PENELITIAN 3 5.5 LAYANAN AIR BERSIH 65 1.4 DAERAH PEN ELITIAN 4 5.6 ADMINISTRASI 67 1.5 KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN 4 1..1KTONDRAS S AN KENOMDUKAN 6. KEBUTUHAN UTAMA DESA DAN PEMENUHANNYA 71 1.5.2 KODS OILEOOI6 1.5.3 PEMERINTAHAN 7 6.1 PRIORITAS KEBUTUHAN DESA 71 1.6 TIM PENELITI DAN JADWAL PENELITIAN 8 6.2 PEMENUHAN KEBUTUHAN UTAMA 74 6.2.1 PERAN PEMERINTAH 76 1.7 STRUKTUR LAPORAN 8 6.2.2 PERAN WARGA 76 6.2.3 PERAN KELOMPOK SOSIAL 76 2. PELAKSANAAN PNPM PERDESAAN DI DAERAH PENELITIAN 11 6.2.4 PERAN PNPM 78 2.1 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN PELAKSANAANNYA 11 6.3 TIDAK MAKSIMALNYA PEMBERDAYAAN PNPM 81 2.2 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 14 6.3.1 PEMBERDAYAAN SEBAGAl KONSEP YANG SANGAT MEKANISTIS 81 2.3 PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) 14 6.3.2 BERTENTANGAN DENGAN KEKHASAN LOKAL 83 6.3.3 FASILITATOR DAN MASALAH FASILITASI 84 2.4 KELEMBAGAAN DI KECAMATAN DAN DESA 17 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 87 2.5 PARTISIPASI MASYARAKAT 19 7.1 KESIMPULAN 8 3. PEMERINTAHAN, PARTISIPASI, DAN TRANSPARANSI DI DESA 25 7.2 REKOMENDASI 88 3.1 ARUS INFORMASI DAN TRANSPARANSI Di DESA 25 CATATAN 90 3.2 PARTISIPASI DAN REPRESENTASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN 28 DAFTAR PUSTAKA 91 3.3 SISTEM PERWAKILAN 31 LAMPIRAN 93 3.4 KOMPLAIN, KONFLIK, DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA 32 LAMPIRAN 1 93 3.5 TANGGUNG GUGAT DAN KETANGGAPAN PEMERINTAH DESA 35 LAMPIRAN 2 9 3.6 DAMPAK PNPM TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA 36 LAMPIRAN 3 97 LAMPIRAN 4 9 UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada John Voss, G. Kelik kader posyandu yang telah sangat membantu para Agus Endarso, dan Lina Marliani dari PNPM Support Facility peneliti dan menyisihkan waktu mereka yang berharga yang telah mendukung penelitian ini atas petunjuk teknis, sehingga memungkinkan kami untuk dapat bertemu komentar, dan saran berharga yang telah diberikan selama dan berdiskusi dengan masyarakat. Penghargaan juga studi ini berlangsung. kami berikan kepada aparat pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan di wilayah studi yang Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua telah berkenan memberikan izin kegiatan penelitian ni. anggota masyarakat di seluruh wilayah sampel yang telah Penghargaan yang tinggi juga kamu berikan kepada para bersedia menjadi responden dan informan dan telah ikut peneliti lokal atas dedikasi mereka terhadap penelitian i ambil bagian dalam menyediakan informasi yang sangat dengan bekerja keras dan bersedia tinggal di desa sampel berharga bagi penelitian ini. Terima kasih yang tulus dengan segala keterbatasan yang ada. juga kami sampaikan kepada para pelaksana PNPM yang mau menerima dan berdiskusi dengan tim peneliti di tengah kesibukan mereka. Kami juga sangat menghargai para camat, pemimpin puskesmas, aparat desa, dan Muhommod Syukri, Sulton Moward, Akhmadi vii ABSTRAK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dengan baik. Untuk program open menu, hampir semua (PNPM-Mandiri) adalah program penanggulangan desa memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur. kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia Untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), hanya pada tahun 2007. Komponen terbesar dari program ini sebagian kecil yang dimanfaatkan oleh warga miskin. adalah PNPM Mandiri Perdesaan untuk pemberdayaan Terkait kemiskinan, terjadi penurunan kemiskinan dengan masyarakat desa. Studi ini bertujuan untuk melihat tingkat yang bervariasi di hampir semua wilayah penelitian. dampak dari PNPM Perdesaan terhadap penurunan Untuk isu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, kemiskinan, partisipasi warga, akuntabilitas, transparansi, ada perbedaan besar antara apa yang terjadi di dalam dan ketanggapan pemerintah di tingkat desa. Selain program dan di luar program. Partisipasi, transparansi, itu, studi ini juga memeriksa dampak PNPM Perdesaan dan akuntabilitas berjalan dengan sangat baik dalam terhadap pemenuhan kebutuhan utama warga miskin pelaksanaan PNPM Perdesaan. Namun, di luar PNPM, di perdesaan serta sejauh mana pemberdayaan telah yaitu dalam pemerintahan desa atau dalam pelaksanaan terjadi. Studi ini dilaksanakan di 18 desa di tiga propinsi, program selain PNPM Perdesaan, partisipasi, transparansi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara. dan akuntabilitas tetap rendah. Selain itu, dilihat dan Pada awalnya, studi ini didisain untuk membagi wilayah segi kesesuaian kebutuhan utama warga miskin dengan penelitian menjadi daerah perlakuan dan kontrol. Namun, proyek yang disetujui dalam PNPM, di daerah penelitian karena pada tahun 2010, PNPM Perdesaan sudah meliputi hampir tidak ditemukan proyek PNPM yang sepenuhnya semua kecamatan, tidak ada lagi daerah penelitian bersesuaian dengan kebutuhan warga miskin. Hal i yang sepenuhnya bisa dijadikan wilayah kontrol. Secara dapat memberi indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat metodologi, studi ini menggunakan panel kualitatif dan belum berjalan dengan baik dalam program PNPM. membandingkan hasil Studi Dampak PNPM 2010 dengan hasil Studi Baseline PNPM 2007. Secara umum, studi ini Kota kunci: PNPM-Perdesaan, dompk,kemiskinan,partisipasi, menemukan bahwa PNPM Perdesaan sudah dijalankan tronsporonsi, okuntabilitos ix DAFTAR SINGKATAN ADD Alokasi Dana Desa Pamsimas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Masy Daerah PDAM Perusahaan Daerah Air Minum BLT Bantuan Langsung Tunai PJOK Penanggung Jawab Operasional BMT Baitul Maal Wa Tamwil Kegiatan BPKB Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor PKH Program Keluarga Harapan PKK :Pemberdayaan dan Kesejahteraan BOS Bantuan Operasional Sekolah Keluarga BPD Badan Permusyawaratan Desa PNPM Program Nasional Pemberdayaan BPRN Badan Perwakilan Rakyat Nagari Masyarakat FK Fasilitator Kecamatan PNS Pegawai Negeri Sipil FGD Focus Group Discussion (Diskusi Polindes Pondok Bersalin Desa KelompokTerfokus) Posyandu Pos PelayananTerpadu Gardu Taskin Gerakan Terpadu Pengentasan PPK Program Pengembangan Kecamatan Masyarakat Miskin Gerbangmas Gerakan Membangun Masyarakat PU Pekerjaan Um Sehat Puskesri Pusat Kesehatan Nagari Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat Pustu Puskesmas Pembantu JPD Jalan Poros Desa PTO PetunjukTeknis Operasional JUT Jalan Usaha Tani RA Raudatul Atfal KK Kepala Keluarga/Kartu Keluarga RAPBDes Rencana Anggaran Pendapatan dan Kopwan Koperasi Wanita Belanja Desa Raskin Beras untuk Rua agaMsi KPMD Kader Pembangunan Masyarakat Desa KTP Kartu Tanda Penduduk RT Rukun Tetangga KUBE Kelompok Usaha Bersama RTM Rumah Tangg KUD Koperasi Unit Desa RW Rukun Warga SD Sekolah Dasar LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat SMA Sekolah MenEnghAa LSM Lembaga Swadaya Masyarakat SMP Sekolah Menengah Pertama MAD Musyawarah Antardesa MAN Musyawarah Antarnagari SPP Simpan Pinjar TK Taman Kanak-Kanak Musdes Musyawarah Desa Musjor Musyawarah Jorong TK: Tenaga Kerja I TPK Tim Pelaksana Kegiatan MTs Madrasah Tsanawiah UEP-SP Usaha Ekonomi Produktif-Simpan NU Nahdatul Ulama Pinjam PAUD Pendidikan Anak Usia Dini UPK Unit Pelaksana Kegiatan XI ARINGKASAN EKSEKUTIF PENDAHULUAN propinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Mengikuti sampling studi baseline, lokasi studi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu desa/nagari yang (PNPM-Mandiri) adalah program penanggulangan telah berpartisipasi dalam Program Pengembangan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia Kecamatan tahap II (PPK-II) sejak 2002 dan juga menerima pada tahun 2007. Komponen terbesar dari program ini PNPM 2007 (dalam laporan ini disebut Kl); desa/nagari adalah PNPM Mandiri Perdesaan untuk pemberdayaan yang tidak berpartisipasi dalam PPK- I tapi menerima masyarakat desa. Mengikuti format program PNPM 2007 (dalam laporan ini disebut K2); dan desa/nagari pendahulunya, yaitu Program Pengembangan Kecamatan yang tidak ikut PPK-l1 dan PNPM 2007, tapi menerima (PPK), PNPM Mandiri mengedepankan prinsip partisipasi PNPM 2009, yaitu ketika pemerintah berkomitmen untuk warga dalam perumusan kebutuhan bersama. Berdasarkan mencakup semua kecamatan dalam pelaksanaan program kesepakatan warga, perwakilan desa selanjutnya (dalam laporan ini disebut K3). Secara keseluruhan studi ni mengajukan proposal kegiatan pembangunan ke tingkat dilakukan ini dilakukan pada Maret - Oktober 2010. kecamatan. Ketentuan program menyatakan bahwa dana block grant dialokasikan per kecamatan untuk selanjutnya dikompetisikan oleh desa-desa yang ada di kecamatan KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI tersebut berdasarkan prinsip kemendesakan dan kemanfaatan bagi warga miskin. Semua desa sampel tergolong wilayah perdesaan yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian Untuk mengevaluasi dampak program tersebut, utama. Meskipun ada beberapa desa yang berada di Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan dekat pantai, mayoritas penduduknya tetap bertani atau PNPM Support Facility (PSF) melakukan studi evaluasi memelihara ternak. Selain bertani, sebagian warga bekerja kualitatif PNPM Perdesaan. Studi ini membandingkan di sektor perdagangan kecil seperti membuka warung kondisi kekinian desa sampel dengan kondisi sebelum atau kios, di sektor jasa seperti menjadi tukang ojek, buruh pelaksanaan program. Data tentang kondisi desa sebelum bangunan atau bekerja sebagai buruh migran di luar pelaksanaan program telah dikumpulkan melalui studi negeri (TKI). Dalam 2 tahun terakhir, banyak warga desa baseline pada tahun 2007. Pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan, Sulawesi dengan cara FGD, wawancara mendalam, dan pengamatan Tenggara, yang bekerja di penambangan emas rakyat, baik terhadap kegiatan/hasil kegiatan PNPM Perdesaan. Studi sebagai penambang maupun sebagai penyedia barang ini dilakukan di 18 desa di sembilan kabupaten di tiga dan jasa berbagai kebutuhan para penambang. xiii Kondisi ketersediaan infrastruktur jalan di desa-desa infrastruktur ini disebabkan karena: (i) masih kurangnya kelompok instan yang dibentuk sekadar untuk mendapatkan kepentingan antar jorong/dusun, konflik antara sampel relatif beragam. Di Jawa Timur dan Sumatera ketersediaan infrastruktur di wilayah penelitian, (ii) PNPM pinjaman. Di banyak daerah nama penduduk miskin dicatut pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), konflik Barat, sebagian besar kondisi jalan desa dan jalan dusun dianggap sebagai program untuk masyarakat umum, untuk dimasukkan sebagai calon penerima SPP dan setelah antara TPK/masyarakat, konflik antara kelompok asli dan sudah bagus. Di Sulawesi Tenggara banyak jalan yang (iii) program untuk masyarakat umum diharapkan dapat dana turun diberikan kepada warga non-miskin. Namun pendatang, serta konflikterkait pengadaanbarangdanjasa kondisinya rusak parah, terutama jalan kabupaten atau menetralisasi persepsi akan adanya dampak negatif di satu desa di Jawa Timur pemuka masyarakat sengaja dalam pelaksanaan PNPM. Namun konflik ii tidak pernah bahkan jalan propinsi yang melewati desa sampel. Untuk dari program bersasaran seperti BLT, Raskin, PKH, dan menolak SPP karena takut jika SPP dibagikan akan terjadi meluas menjadi konflik sosial antar-warga. Selain terkait jalan desa dan jalan antar dusun, dalam tiga tahun terakhir Jamkesmas, dan (iv) bias elit dan kelompok non-miskin kemacetan pengembalian yang membuat mereka tidak bisa dengan kurangnya pemahaman terhadap program (sebagai banyak mengalami perbaikan yang antara lain dibangun dalam pengambilan keputusan usulan kegiatan. mendapatkan program open menu. akibat kurangnya sosialisasi), penyebab lain dar konflik itu melalui PNPM. Namun demikian, sarana transportasi adalah kurangnya koordinasi dengan atau pelibatan pihak umum masih menjadi kendala yang belum teratasi, dan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dianggap Partisipasi masyarakat masih tinggi dalam forum- yang relevan dalam pelaksanaan program. Di Sumatera Barat warga desa umumnya mengandalkan jasa ojek. memberikan manfaat yang besar dalam bentuk (i) forum PNPM, namun keterlibatan masyarakat dalam misalnya, karena satuan wilayah pelaksanaan program adalah mengembangkan usaha penerima, (ii) menambah pengambilan keputusan pada program open menu jorong (atau dusun dalam sistem desa), wali nagari (setara Di bidang pendidikan dasar dan kesehatan, sebagian kapasitas keuangan keluarga, dan (iii) menggeser maupun SPP seringkali masih bersifat instrumental desa) seringkali merasa kurang dilibatkan sehingga tidak besar desa sampel telah memiliki sarana yang cukup keberadaan rentenir. Sebagian besar penerima (sebatas memenuhi persyaratan formal program). ada aktor yang bisa menjembatani kegiatan antar jorong. memadai. Hanya beberapa desa tertentu di Sulawesi menggunakan dana SPP untuk mengembangkan usaha Meningkatnya kehadiran warga dalam pertemuan- Kurangnya koordinasi juga menyebabkan munculnya konflik Tenggara yang tidak memiliki SD sehingga anak-anak lama dan sebagian ada juga yang membina usaha baru. pertemuan PNPM tidak sepenuhnya mampu mengubah antara pemerintah desa dengan TPK. Sementara untuk harus bersekolah di SD desa tetangga yang jaraknya cukup Peran ini sangat besar karena pelaksana program memang dominasi elite desa dalam proses pengambilan keputusan. kasus penduduk asli dan pendatang, potensi konflik dipicu jauh. Sarana pendidikan lainnya, yakni pra SD (TK/PAUD), mensyaratkan bahwa calon penerima harus sudah Masyarakat umumnya, dan kelompok miskin khususnya, oleh kecemburuan akibat ketimpangan dimana daerah SMP, dan SMA ke atas rata-rata tidak tersedia di desa yang memiliki usaha terlebih dahulu. Sebagian kecil dana SPP masih bersifat pasif dalam proses tersebut. Kondisi transmigran lebih maju sementara daerah penduduk bukan ibu kota kecamatan. Untuk sarana kesehatan, hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga; biasanya untuk demikian terjadi akibat dari kombinasi beberapa faktor, asli relatif tertinggal seperti yang terjadi di Dharmasraya. di desa sampel Sulawesi Tenggara yang ketersediaannya memenuhi kebutuhan mendesak. Sementara sebagian antara lain: (i) faktor sistem dan hubungan kekerabatan, Karena dalam PNPM disyaratkan swadaya masyarakat, masih sangat kurang. Di desa sampel lainnya relatif tersedia kecil SPP juga dianggap berperan mengurangi peran (ii) faktor hubungan patronase, (iii) pihak elite desa belum maka seringkali yang mendapatkan program adalah desa meskipun kondisi bangunan dan fasilitasnya (seperti rentenir, terutama di Ngawi. Hal itu karena kompetitifnya sepenuhnya menerapkan asas demokrasi, dan (iv) sikap transmigran. Desa transmigran umumnyaluas dan memiliki polindes, pustu, posyandu) masih memerlukan perbaikan. bunga SPP dan prosedurnya tidak berbelit-belit bagi yang elite desa yang masih menempatkan diri sebagai pihak banyak tanah sehingga ketika diminta swadaya dalam sudah memiliki usaha. yang lebih superior dibandingkan masyarakat kebanyakan. bentuk tanah warga tidak keberatan memberikannya. Dalam hal ketersediaan air bersih, secara umum Keseluruhan faktor ini mengakibatkan tidak adanya posisi Sementara desa penduduk asli umumnya sempit sehingga masyarakat di desa sampel tidak menganggapnya Di beberapa daerah ditemukan kasus dimana akses kesetaraan antara elite desa dengan masyarakat dalam warga tidak mau memberikan tanah dan karenanya tidak sebagai masalah utama. Meskipun demikian, masih ada rumah tangga miskin terhadap SPP dibatasi oleh proses pengambilan keputusan. mendapatkan program fisik PNPM. sebagian warga atau bagian desa tertentu (dusun atau pelaksana PNPM dengan cara menerapkan syarat RT) yang masih sulit mengaksesnya. Sedangkan untuk yang berat. Mereka dibatasi karena pelaksana PNPM Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan Fasilitator kecamatan menganggap beban kerja yang ketersediaan sarana perekonomian (pasar), masyarakat di mengkhawatirkan mereka tidak mampu mengembalikan dan pelaksanaan PNPM cukup tinggi, namun diberikan tidak berimbang dengan sumber daya yang desa sampel pada umumnya tidak mengalami kesulitan pinjaman. Selain itu terdapat banyak kasus dimana nama tingginya partisipasi perempuan tersebut belum bisa ada. Ada fasilitator yang memiliki wilayah kerja kurang dar untuk mengaksesnya. warga miskin "dicatut" untuk mencairkan dana pinjaman, menghilangkan dominasi laki-laki. Dominasi laki-laki sepuluh desa tapi ada juga yang memiliki tanggung jawab yakni dengan memasukkan nama-nama penduduk miskin hanya berkurang pada forum yang khusus dibuat untuk untuk memfasilitasi lebih dari 5 desa sebagaimana terjadi ke dalam daftar anggota kelompok yang mengajukan perempuan, yaitu musyawarah khusus perempuan yang di salah satu kecamatan (bukan kecamatan sampel) di TEMUAN UTAMA proposal SPP. Namun dana tersebut akhirnya dimanfaatkan akan menghasilkan usulan SPP serta satu usulan open menu. kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain itu fasilitatorjuga bukan oleh warga miskin, melainkan oleh warga lainnya Namun adanya pertemuan khusus tersebut tidak berarti menganggap beban kerja teknis dan administratif berupa 1.PELAKSANAANPNPMPERDESAAN yang tergolong bukan miskin. menghilangkan dominasi laki-laki karena usulan-usulan dari penulisan laporan bulanan sangat memakan waktu kelompok perempuan itu keputusan finalnya ditetapkan di sehingga kerja fasilitasi mereka tidak maksimal. Hampir semua desa memilih proyek infrastruktur Penyaluran dana SPP dianggap oleh sebagian besar tingkat desa. Di sini biasanya yang mengambil keputusan untuk kategori program open menu. Hanya satu desa pelaksana program di desa dan aparat desa sebagai adalah elite desa yang sebagian besarnya adalah laki-laki. Fasilitator kecamatan juga menganggap perlu (di Dharmasraya) yang mengajukan usulan kegiatan non- bagian dari syarat untuk mendapatkan program diadakan fasilitator khusus bagi pemberdayaan infrastruktur, yakni pelatihan pengembangan industri open menu. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat Di desa-desa sampel tidak ada konflik serius yang peminjam SPP. Alasannya, selain karena behan kerja rumah tangga. Infrastruktur yang dibangun tersebut berusaha mati-matian untuk merealisasikannya, termasuk terkait dengan pelaksanaan program. Di sebagian mereka yang sangat banyak juga karena tidak semua adalah jalan, jembatan, irigasi, saluran air, bangunan dengan cara 'mengakali' pelaksanaannya. Misalnya, banyak kecil desa sampel pernah terjadi konflik seperti konflik fasilitator pemberdayaan di kecamatan memiliki keahlan sekolah, dan posyandu. Kecenderungan terhadap proyek kelompok usaha yang mengajukan pinjaman SPP merupakan xiv xv terkait pemberdayaan kredit mikro. Meskipun sudah ada dianggap tidak perlu. Sementara tidak adanya mekanisme lain, partisipasi atau transparansi sebagaimana diterapkan industri. Untuk dua kasus ini tidak ditemukan ada usaha fasilitator kredit mikro di tingkat kabupaten, namun peran untuk menyampaikan hasil pertemuan di tingkat desa PNPM dianggap sebagai kekhususan PNPM yang tidak harus untuk memanfaatkan PNPM sebagai instrumen untuk mereka lebih dibutuhkan di tingkat kecamatan. terjadi karena elite desa menganggap tidak semua diterapkan dalam program lain. memecahkan masalah tersebut. keputusan dan informasi harus disampaikan kepada 2.TATAKELOLA,PARTISIPASIDANREPRESENTASI masyarakat, apalagi yang menyangkut keuangan. Selain Tidak berdampaknya PNPM terhadap tata Oleh warga desa, ciri-ciri kemiskinan terutama DALAMPEMBUATANKEBIJAKAN itu, warga sendiri sangat jarang menanyakan informasi, pemerintahan secara umum antara lain disebabkan dihubungkan dengan aspek-aspek yang terkait keputusan dan kegiatan di tingkat desa kepada aparat. oleh beberapa hal berikut: (i) besarnya dominasi elite kepemilikan asset, tingkat pemenuhan kebutuhan Di sebagian besar desa sampel, pengambilan Kalaupun ada informasi yang disampaikan kepada warga serta kurangnya inisiatif warga sehingga mempertahankan sehari-hari (termasuk pendidikan dan kesehatan) keputusan di tingkat desa umumnya hanya melibatkan biasanya dilakukan melalui pertemuan informal di desa status quo, (ii) tidak adanya jaminan (insentif) bagi aparat dan jenis pekerjaan. Minimnya kepemilikan aset atau elite desa, yakni perangkat desa dan tokoh-tokoh seperti arisan, pengajian, dan halal bihalal. maupun warga bahwa jika mereka menduplikasi mekanisme tidak adanya pekerjaan tetap adalah faktor utama yang masyarakat. Elite desa dan sebagian besar masyarakat yang dijalankan PNPM pada kegiatan atau program di desa menyebabkan kemiskinan. Ciri-ciri ni tidak mengalami menilai mekanisme itu sudah mewakili masyarakat Mengenai arus informasi, warga desa pada umumnya mereka akan mendapatkan sesuatu (proyek), dan (iii) ada perubahan berarti dalam kurun waktu delapan atau tiga secara umum. Jika masyarakat umum hadir dalam proses bersikap pasif terhadap berbagai informasi tentang indikasi kecenderungan warga dan aparat untuk bersikap tahun terakhir. tersebut, mereka pada umumnya hanya menjadi peserta pembangunan, kecuali informasi menyangkut normatif. Jika ketentuan program atau kegiatan tertentu tidak pasif, yakni mendengarkan atau menyetujui keputusan program bantuan langsung seperti Raskin dan BLT. Di mensyaratkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, Penentu dinamika kemiskinan adalah faktor ekonomi, elite desa. Sebagian warga, terutama dari kalangan miskin, tingkat desa atau dusun, informasi tentang pembangunan maka mereka pun tidak akan menuntutnya. sosial, kelembagaan masyarakat dan pemerintahan, bahkan tidak mau hadir dalam pertemuan semacam itu biasanya disampaikan secara lisan dan berjenjang, yakni keberpihakan pemerintah, dan penetapan sasaran karena merasa inferior. Selain itu, ketidakhadiran warga dari kepala desa ke kepala dusun/RW/RT dan selanjutnya 3.KEMISKINANDANDINAMIKANYA program. Faktor ekonomi seperti naik-turunnya harga juga disebabkan adanya sikap apatis, waktu pertemuan turun ke warga. Jenis informasi yang sampai kepada komoditas pertanian/perkebunan/nelayan maupun harga kurang sesuai dengan aktivitas warga, atau tidak mendapat masyarakat umumnya adalah informasi tentang bentuk Mayoritas desa sampel mengalami penurunan jumlah kebutuhan pokok serta berbagai bantuan pemerintah undangan. kegiatan dan pelaksanaannya. Sementara itu, informasi penduduk miskin dalam delapan atau tiga tahun memiliki peran terbesar dalam mempengaruhi naik- mengenai dana atau anggaran kegiatan suatu program terakhir dengan laju penurunan yang berbeda antar turunnya kondisi kesejahteraan sebagian rumah tangga Dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, jarang disampaikan kepada publik. Selain itu, informasi desa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan miskin dalam delapan tahun terakhir. perempuan seringkali hanya diwakili oleh lembaga- yang disampaikan pemerintah desa umumnya seringkali kemiskinan adalah adanya lapangan kerja baru atau lembaga formal yang dianggap mewakili perempuan bersifat instruktif atau upaya memobilisasi warga, seperti perluasan kesempatan kerja (seperti eksploitasi tambang Kelompok masyarakat miskin yang tetap miskin secara (seperti PKK, Bundo Kanduang di Sumatera Barat). pengumuman tentang pelaksanaan kerja bakti. emas oleh rakyat di kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara), umum disebabkan oleh tidak adanya kemampuan Akibatnya, proporsi keterwakilan perempuan selalu adanya kesempatan untuk menjadi buruh migran, pemekaran dan modal untuk meningkatkan taraf kehidupannya. lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, Jika ada hal-hal yang dirasa kurang memuaskan daerah (yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan Secara lebih spesifik, hal itu terjadi karena keterbatasan dibandingkan dengan kondisi delapan atau tiga tahun atau bermasalah, pada umumnya masyarakat tidak ekonomi baru), dan pembukaan pabrik/ perkebunan baru di lapangan kerja alternatif selain yang telah mereka geluti, lalu, jumlah perempuan yang hadir dalam pengambilan mengungkapkan keluhan atau ketidakpuasannya lingkungan komunitas. Selain itu, penurunan kemiskinanjuga yaitu pertanian; kualitas SDM yang rata-rata dl bawah SMP keputusan desa secara umum mengalami peningkatan. kepada pemerintah desa. Mereka hanya membicarakannya disebabkan oleh peningkatan harga komoditas perkebunan dan hanya memiliki keahlian tradisonal (bertani, nelayan atau Namun, peningkatan kehadiran perempuan tersebut tidak dengan sesama warga atau tokoh masyarakat. Hanya sedikit seperti yang terjadi di Sumatera Barat dan hasil tangkapan bertukang); dan kekurangan modal, terutama modal uang. banyak berarti dalam mengubah dominasi laki-laki dalam masyarakat yang mau dan berani menyampaikannya ke laut di Sulawesi Tenggara. Faktor lain yang lebih umum Khusus untuk modal, meski sudah banyak bantuan pinjaman proses pengambilan keputusan. Selain kalah secara jumlah, pemerintah desa. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa adalah semakin membaiknya infrastruktur jalan perdesaan, modal namun bagi warga miskin bantuan yang dibutuhkan ada pandangan bahwa kepemimpinan adalah tanggung hal seperti adanya perasaan segan/sungkan, takut kepada meningkatnya produktivitas pertanian, serta kontribusi adalah yang tidak harus dikembalikan alias bantuan langsung jawab laki-laki sehingga merekalah yang memutuskan, aparat desa, serta sikap apatis (karena keluhan yang pernah berbagai bantuan pemerintah. Dalam hal ini peran PNPM tunai. Faktor lain yang juga penting menurut warga adalah bukan perempuan. disampaikan tidak pernah ditanggapi). dalam penurunan kemiskinan sebagian besar bersifat tidak sikap mental yang tidak berorientasi pada kemajuan tapi langsung, yaitu dengan menyediakan infrastruktur umum mencukupkan apa yang sudah ada; faktor usia yang sudah Sistem perwakilan tidak berfungsi dengan baik Secara umum, model partisipasi yang diterapkan seperti jalan dan jembatan, maupun khusus pertanian lanjut sehingga tidak bisa lagi bekerja produktif; atau karena yang antara lain terlihat dari tiadanya mekanisme di PNPM tidak berdampak signifikan terhadap perubahan seperti irigasi dan jalan usaha tani. status janda yang tidak mandiri secara ekonomi (tidak tingkat RT/dusun untuk menyerap aspirasi warga atau tatakelola pemerintahan (partisipasi, transparansi, memiliki pekerjaan sendiri); dan karena kenaikan biaya hidup. menyampaikan berbagai hasil pertemuan di tingkat akuntabilitas) di tingkat desa. Hal ini terlihat pada Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi di desa. Tidak adanya pertemuan untuk menyerap aspirasi perbandingan antara desa yang telah menerima program dua desa di Jawa Timur. Ini disebabkan terutama oleh Program-program penanggulangan kemiskinan, warga karena para elite desa merasa sudah mengetahui PNPM sejak 2002, pada 2007, atau baru menerima pada 2009. penurunan produktifitas tangkapan ikan akibat degradasi terutamayangbersasarankhusussepertiBLT,Jamkesmas persoalan warga, bahkan jauh lebih tahu dari warga itu Hanya ada satu desa yang melaporkan adanya dampak PNPM lingkungan (pencemaran laut akibat limbah industri) serta atau Raskin, memiliki pengaruh yang signifikan dalam sendiri, sehingga pertemuan untuk menyerap aspirasi terhadap kegiatan lain di luar PNPM. Sementara di desa-desa penurunan partisipasi tenaga kerja akibat mekanisasi mencegah warga miskin menjadi semakin miskin. Dana xvi xvii BLT, kartu Jamkesmas serta subsidi beras Raskin dianggap Terkait kualitas, secara umum masyarakat menilai pemberdayaan PNPM menjadi cenderung mekanistik masyarakat miskin bisa meringankan kebutuhan utama bahwa kualitas pelayanan umum masih kurang baik. Di dalam pelaksanaannya di mana fasilitator hanya sekadar mereka terkait kebutuhan uang tunai untuk kebutuhan bidang kesehatan, sebagai contoh, warga pemegang kartu memastikan terlaksananya tahapan-tahapan program mendesak, biaya berobat serta kebutuhan pangan. Tiga Jamkesmas merasa kurang diperhatikan dibanding pasien tanpa ada usaha lebih jauh untuk "menyadarkan" dan program ini juga selalu menempati urutan tiga program umum. Di beberapa desa sampel, pelayanan administrasi "meningkatkan kapasitas" masyarakat terkait tujuan program pemerintah yang dianggap paling bermanfaat bagi kependudukan, terutama KTP dan KK, dianggap semakin untuk mendorong terciptanya tatakelola pemerintahan masyarakat miskin. Sayangnya, penentuan RTM maupun sulit karena harus diurus sampai ke tingkat kabupaten. yang baik (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) serta penerima program menjadi domain petugas/elite desa peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat berbasis tanpa adanya ruang untuk partisipasi warga dan/atau 5.DINAMIKAKEBUTUHANDANPEMENUHANNYA kemandirian, (iii) adanya kasus ketidaksesuaian antara transparansi dalam penentuannya. mekanisme program dengan karakteristik budaya lokal Di hampir semua desa sampel, kebutuhan utama di mana PNPM mendorong partisipasi individu dalam PNPM khususnya dinilai tidak banyak berperan secara warga miskin adalah lapangan kerja, bantuan modal, kegiatan program maupun dalam penyelenggaraan langsung dalam mengatasi kemiskinan. Ini disebabkan dan pelatihan keterampilan. Kemudian menyusul pemerintahan desa/nagari, sementara budaya lokal seperti antara lain karena pelaksana program menganggap kebutuhan beasiswa pendidikan, kesehatan gratis dan di Sumatera Barat mengembalikan tradisi pemerintahan program ini bukan sebagai program penanggulangan infrastruktur penunjang mata pencaharian warga (seperti nagari yang mendorong partisipasi komunal melalui sistem kemiskinan, melainkan program pembangunan desa irigasi dan jalan usaha tani). Sebagian besar kebutuhan ini representasi, (iv) kurang efektifnya kerja fasilitator yang pada umumnya. Akibatnya, kelompok miskin tidak sudah pernah dicoba dipenuhi baik oleh pemerintah dan disebabkan karena terlalu banyak pekerjaan teknis dan dijadikan sebagai prioritas dalam pelaksanaan program. juga oleh kelompok masyarakat sendiri. Namun berbagai administratif, dan (v) rendahnya kualitas dan kurangnya Hal itu terlihat dari perencanaan proyek yang tidak selalu usaha itu tidak pernah betul-betul bisa memenuhi pengalaman sebagian fasilitator serta seringnya rotasi mempertimbangan manfaatnya bagi warga miskin, kebutuhan tersebut. Hal itu antara lain karena (i) program wilayah dan tingginya tum over fasilitator. penargetan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek yang ada tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik PNPM yang tidak secara khusus diambil dari warga warga, (ii) ada kondisi-kondisi sosial budaya di desa seperti miskin, atau keharusan swadaya bagi semua warga tanpa kecemburuan sosial, bias elite atau kelompok non-miskin, mengecualikan orang miskin. dan (iii) penyimpangan atau ketidak-efektifan pelaksanaan program yang mengakibatkan berkurangnya dampak 4. DINAMIKA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK program dalam memenuhi kebutuhan desa. Secara umum, sebagian besar desa sampel sudah PNPM Perdesaan jarang digunakan untuk memenuhi memiliki fasilitas layanan umum untuk bidang kebutuhan utama warga miskin. Program open menu pendidikan, kesehatan, air bersih maupun pasar. PNPM lebih banyak diarahkan untuk pembangunan Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan akses infrastruktur yang bersifat umum yang walaupun masyarakat kepada layanan umum dalam kurun delapan menyediakan akses secara umum dan memiliki manfaat atau tiga tahun terakhir. Dalam hal ini, PNPM dinilai ekonomis, belum tentu bersentuhan langsung dengan cukup membantu karena ikut menyediakan tambahan kepentingan utama warga miskin. Hal ini dikarenakan dan/atau perbaikan terhadap berbagai sarana tersebut, PNPM dipandang sebagai program pembangunan desa termasuk perbaikan prasarana infrastruktur jalan. Selain untuk kepentingan seluruh warga, bukan program untuk itu, peningkatan infrastruktur jalan yang difasilitasi oleh warga miskin. Program SPP walaupun bisa memenuhi PNPM juga dinilai membantu meningkatkan ekonomi sebagian kebutuhan modal, namun sulit diakses oleh masyarakat. Namun demikian, di sebagian desa sampel warga miskin karena adanya ketentuan memiliki usaha masih ada sebagian masyarakat yang masih mengalami sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Ini antara lain disebabkan oleh (i) ketersediaan sarana dan prasarana PNPM belum berhasil memberdayakan masyarakat yang masih kurang, (ii) tidak adanya transportasi umum desa sepenuhnya karena: (i) struktur kekuasaan di untuk menjangkaunya, dan (iii) tidak adanya layanan desa yang timpang dimana elite masih dominan dan yang berkualitas serta memadai terutama dalam hal warga miskin cenderung termarginalkan, (ii) model layanan kesehatan. xviii xix T 1 PENDAHULUAN 11 6 1.1 LATAR BELAKANG berubah, sejauh mana perubahan itu terjadi, dan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 1.2 TUJUAN PENELITIAN Mandiri (PNPM-Mandiri). Di bawah program ini, terdapat berbagai jenis PNPM dan salah satu yang terbesar Studi ini dirancang untuk mendapatkan data tentang di antaranya adalah PNPM Perdesaan. Disain PNPM perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta dampak Perdesaan ini didasarkan pada program pendahulunya, yang ditimbulkan oleh PNPM Perdesaan dengan cara yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program membanding data 2010 dengan hasil studi baseline ini mulai diterapkan pada 2007 dan pada saat ini (2010), yang sudah lakukan pada 2007. Oleh karena itu, studi ni * pelaksanaannya sudah mencakup 4.805 kecamatan. mendatangi daerah sampel yan sama dengan daerah Secara umum, tujuan PNPM adalah mengurangi sampel studi basefine tersebut. Tujuan utama studi kemiskinan, meningkatkan kerja sama antara masyarakat kualitatif evaluasi dampak PNPM Perdesaan ii adalah: - dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas a. mendokumentasikan kondisi terkini menyangkut pengurangan kemiskinan, meningkatkan partisipasi warga prinsip dan tujuan PNPM Perdesaan setelah program masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan dilaksanakan selama dua tahun di wilayah treatment, kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan atau perlakuan, dan kontrol; pelayanan umum, dan meningkatkan kapasitas lembaga- b. mendokumentasikan dan menganalisis perubahan lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah. yang terjadi dari waktu ke waktu serta menentukan apa kontribusi PNPM Perdesaan terhadap perubahan Setelah PNPM Perdesaan dilaksanakan selama tiga tahun, tersebut; dan Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan PNPM c. memahami penyebab dan faktor utama yang Support Facility (PSF) melakukan studi kualitatif untuk mengakibatkan perubahan itu dar waktu ke waktu mengetahui kondisi terkini beserta perubahan-perubahan serta yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan serta yang terjadi terkait dengan tujuan PNPM untuk mengurangi hasil dari program tersebut. kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kelembagaan pemerintah daerah. Untuk Lebih jauh, studi ini mendalami isu-isu yang terkait dengan mengetahui lebih seksama perubahan-perubahan yang kemiskinan, penargetan kemiskinan, akses terhadap pasar terjadi, hasil studi ini akan dibandingkan dengan hasil dan fasilitas umum, tatakelola pemerintahan daerah, dan studi baseline PNPM Perdesaan yang sudah dilaksanakan pemberdayaan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1. pada 2007. Dengan demikian akan diketahui apa saja yang ) V 0 >PENDAHUSANLAN Tabel 1. Pertanyaan Penelitian 1.3 METODOLOGI PENELITIAN (FGD), pengamatan terhadap proses atau hasil kegiatan Pertanyaan Penelitian Topik-Topikyang Akan Diteliti PNPM, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Kemiskinan dan 1. Bagaimanakah komunitas Pemahaman masyarakat (desa/pemerintah) tentang Studi evaluasi dampak ini adalah studi kualitatif yang Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman penargetan (desa/ pemerintah) karakteristik rumah tangga miskin. berusaha membandingkan kondisi daerah perlakuan wawancara dilakukan dengan informan kunci serta kemiskinan memahami kemiskinan, Pemahaman masyarakat (desa/pemerintah) tentang alasan dengan kondisi daerah kontrol pada tiga penggalan waktu, informan rumah tangga. Informan kunci terdiri atas aparat penyebabnya, dan mengapa rumah tangga miskin menjadi miskin. yaitu setahun yang lalu (2009), tiga tahun yang lalu (2007), pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan PNPM di solusinya? Apakah faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dalam dan delapan tahun yang lalu (2002). Tahun 2009 adalah kecamatan dan desa seperti camat atau penanggung 2. Bagaimanakah perubahan masyarakat berubah dalam dua tahun terakhir ini? ketika semua wilayah yang pada studi baseline dijadikan jawab operasional kegiatan (PJOK), kepala desa, kepala kemiskinan dalam Pemahaman masyarakat (desa/pemerintah) tentang cara keluar sebagal wilayah kontrol telah menerima program (menjadi urusan (kaur) pembangunan, atau kepala dusun; pelaksana masyarakat dalam dua dari kemiskinan. tahun terakhir ini? Pnwilayah perlakuan).Tahun 2007 adalah ketika studi baseline PNPM seperti fasilitator kecamatan (FK) dan unit pelaksana 3. Bagaimanakah komunitas penentuan penerima). dilakukan dan 2002 adalah ketika PPK, sebagai pendahulu kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan, dan tim pelaksana (desa/ pemerintah) PNPM Perdesaan, sudah berjalan efektif. Pembandingan kegiatan (TPK) dan Kader Pembangunan Masyarakat Desa menarget masyarakat miskin? wilayah perlakuan dengan bekas wilayah kontrol ini pada (KPMD) di tingkat desa; tokoh masyarakat yang aktif di Pemerintahan, 4. Bagaimanakah perubahan Arus informasi di desa (ke atas/ke bawah). tiga potongan waktu tersebut adalah untuk melacak desa baik laki-laki maupun perempuan; dan warga biasa partisipasi, dan inklusivitas, transparansi, Partisipasi masyarakat umum di desa dalam pengambilan karakteristik perubahan yang terjadi terkait dengan yang terdiri atas warga miskin dan menengah/kaya, laki- transparansi dan daya tanggap keputusan, baik secara keseluruhan maupun dalam kegiatan lamanya program dilaksanakan. Semakin lama program laki dan perempuan. pemerintah desa dalam PNPM-Perdesaan. berjalan diasumsikan kelembagaannya akan semakin kuat proses pengambilan Knrasse ewkln(uu/T a easna keputusan dalam dua Kinerja sistem perwakilan (dusun/RT) dan pelaksanaan dan kemungkinan suksesnya juga akan semakin besar. Selain itu, FGD dilaksanakan sebanyak lima kali di setiap kepuusandala duaPNPM-Perdesaan. tahun terakhir ini? Begitu pula sebaliknya. desa. Seluruh FGD tersebut meliputi satu FGD dengan •Pemecahan maslheh pemerintah ds,termasuk 5. Seberapa besarkah mekanisme penanganan keluhan/resolusi konflik dala perwakilan masyarakat desa yang terdiri atas aparat serta tuntutan warga terhadap PNPM-Perdesaan. Pengumpulan data dilakukan dengan empat metode, tokoh masyarakat, dua FGD dengan warga miskin laki-laki partisipasi dan informasi dan bagaimanakah Ketanggapan pemerintah desa terhadap kebutuhan dan yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan perempuan secara terpisah, dan dua FGD dengan perubahannya dalam dua persoalan warga desa. tahun terakhir ini? Harapan warga desa terhadap hasil partisipasi masyarakat versus pengambilan keputusan oleh perwakilan/pemerintah Tabel 2. Kategori dan Jumlah Informan atau elite desa. Perubahan persepsi warga desa terhadap pentingnya Informan kunci untuk Camat/PJOK partisipasi dan akses terhadap informasi untuk memenuhi kebutuhan. wawancara mendalam Pelaksana kegiatan di tingkat kecamatan (FK/UPK) (di ting kat kecamatan Pemberdayaan dan 6. Bagaimanakah partisipasi Prioritas kebutuhan desa (misalnya, infrastruktur atau layanan). dan desa) Kepala desa kebutuhan desa dalam pengambilan Strategi untuk memenuhi kebutuhan/menyelesaikan masalah. Aparat desa lainnya (kaur/kadus/RT) 2 keputusan dan akses Hasil dari berbagai kegiatan, termasuk pembangunan yang Tokoh masyarakat laki-laki memengaruhi dikelola oleh masyarakat. Tokoh masyarakat perempuan kemampuan masyarakat Pengalaman menerapkan berbagai strategi pemecahan Pelaksana/mantan pelaksana kegiatan di desa (TPK/KPMD) dalam memenuhi masalah (keberhasilan dan kegagalan). Total: kebutuhan mereka Alasan terbatasnya akses terhadap pelayanan (kesehatan, dan bagaimanakah pendidikan, air bersih, administrasi) dan pasar. Informan warga desa Warga desa biasa laki-laki dari golongan miskin perubahannya dalam dua Persepsi terhadap kualitas layanan (kesehatan, pendidikan, air (di tingkat desa) Warga desa biasa perempuan dari golongan miskin tahun terakhir ini? bersih, administrasi). Warga desa biasa laki-laki dari golongan menengah/kaya Kondisi gotong royong di tingkat lingkungan, pada berbagai Warga desa biasa perempuan dari golongan menengah/kaya tingkatan di desa dan dalam kelompok-kelompok formal atau semiformal. Total: 4 Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga kemasyarakatan Diskusi kelompok FGD dengan perwakilan masyarakat desa (aparat dan tokoh) versus pemerintah desa dalam pemecahan masalah. terfokus FGD dengan warga miskin laki-laki (di ting kat desa) FGD dengan warga miskin perempuan FGD dengan warga menengah/kaya laki-laki FGD dengan warga menengah/kaya perempuan Total: 5 2 3 i PRESAANENDAHLUAN Tabel 3. Kategori Daerah Penelitian Tabel 4. Daerah Studi Provinsi Jawa Timur Sumatera Barat Sulawesi Tenggara No. Provinsi/ Kecamatan Desa/Kelurahan Kategori Kategori Lokasi Kabupaten Pada PNPM 2007, sebagai kecamatan perlakuan; 2 desa di 2 2 desa di 2 2 desa di 2 JawaTimur sebelumnya telah menerima PPK 2. kecamatan kecamatan kecamatan 1. Gresik Bungah Wetan Kategori 2, desa miskin Pada PNPM 2007, sebagai kecamatan perlakuan; 2 desa di 2 2 desa di 2 2 desa di 2 2. Kedamean Kulon Kategori 1, desa sedang sebelumnya tidak menerima PPK 2. kecamatan kecamatan kecamatan 3. Lumajang Tempursari Lor Kategori 1, desa miskin Pada PNPM 2009, sebagai kecamatan perlakuan; 2 desa di 2 2 desa di 2 2 desa di 2 4. Rowokangkung Kidul Kategori 3, desa sedang sebelumnya tidak menerima PPK 2 dan PNPM 2007 kecamatan kecamatan kecamatan 5. Ngawi Sine Jejeg Kategori 3, desa miskin (daerah kontrol untuk evaluasi dampak). 6. Paron Ndoyong Kategori 2, desa sedang Sulawesi Tenggara 7. Bombana Rarowatu Kenanga Kategori 1,desa miskin warga menengah/kaya laki-laki dan perempuan secara Lebih jauh, di setiap kecamatan dipilih dua desa dengan 8. Poleang Timur Melati Kategori 2, desa sedang terpisah. Selain wawancara dan FGD, dilakukan pula kategori kesejahteraan berbeda, yaitu desa miskin dan 9. Konawe Utara Sawa Mawar Kategori 3, desa miskin pengamatan terhadap proses (jika ada saat di lapangan) desa sedang/kaya. Lengkapnya daerah penelitian itu 10. Asera Kamboja Kategori 1, desa sedang atau hasil dari kegiatan PNPM. Terakhir, dilakukan pula ditampilkan pada Tabel 4. 11. Konawe Selatan Moramo Anggrek Kategori 2, desa miskin pengumpulan berbagai dokumen yang relevan, baik 12. Ranomeeto Cempaka Kategori 3, desa sedang sebelum maupun selama di lapangan. Dari gambaran di atas, terlihat bahwa ada tiga Sumatera Barat perbandingan sekaligus yang akan dilakukan dalam studi 13. Dharmasraya Koto Baru Nagari Gantuang Kategori 2, desa miskin ini, yaitu perbandingan perlakuan - "kontrol", perbandingan 14. Sitiung Nagari Rantau Jorong Taruko Kateg 1, desa sedang 1.4 DAERAH PENELITIAN antarwaktu Kl, K2 dan K3, serta perbandingan daerah kaya 15. Solok IX Koto Sungai Lasi Nagari Bukik Barisan Kategori 1, desa miskin dan daerah miskin. Dari perbandingan tiga dimensi ini, 16. Gunung Talang Nagari Darek Kategori 3, desa sedang Daerah penelitian untuk studi kualitatif evaluasi dampak diharapkan bisa ditangkap kompleksitas persoalan dalam 17. Agam Sungai Puar Nagari Tanah Tinggi Kategori 3, desa miskin PNPM Perdesaan ini sama dengan daerah penelitian studi pelaksanaan dan efektivitas PNPM Perdesaan. 18. Tilatang Kamang Nagari LuhakJorong KotoTangah Kategori 2, desa sedang boseline PNPM Perdesaan 2007, yaitu di tiga kabupaten di Jawa Timur, tiga kabupaten di Sumatera Barat, dan tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara. Wilayah penelitian di tiga 1.5 KARAKTERISTIK Keterongan: a Nagari = desa di Sumatero Borat. propinsi ini dibagi menjadi tiga kategori waktu, yaitu Kl DAERAH PENELITIAN b Jorong = dusun di Sumotera Barat. sebagai daerah yang telah menerima perlakuan sejak 2002, K2 sebagai daerah yang telah menerima perlakuan sejak 1.5.1 TOPOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN ke pusat pemerintahan, sehingga coraknya cukup urban Kabupaten Ngawi, yang hanya memiliki luas 21,64 km2 dan 2007, dan K3 sebagai daerah yang menerima perlakuan seperti Jorong Koto Tangah, Nagari Luhak, Kabupaten jumlah penduduknya juga relatif kecil, hanya 1.296 orang. pada 2009. Desa-desa yang menjadi daerah penelitian ini sama Agam; Desa Cempaka, Kabupaten Konawe Selatan; dan Desa yang memiliki penduduk dengan kepadatan tinggi dengan daerah penelitian studi baseline pada 2007. Oleh Nagari Darek, Kabupaten Solok. Desa miskin biasanya adalah Nagari Gantuang, Kabupaten Dharmasraya (10.389 Daerah-daerah yang semula dijadikan sebagai karena itu, informasi umum tentang karakteristik desa- terletak agak jauh dari kota atau pusat pemerintahan, orang/17,40 km2), Desa Lor, Kabupaten Lumajang (8.762 wilayah kontrol, yaitu daerah yang tidak menerima desa tersebut hampir sama dengan informasi baseline kecuali Desa Kidul, Kabupaten Lumajang, yang cukup orang/55,71 km2), dan Nagari Darek, Kabupaten Solok PPK 2 dan PNPM 2007, sejak 2009 sudah menerima kecuali jika ada perubahan dalam tiga tahun terakhir. dekat dengan Kota Lumajang dan Desa Tanah Tinggi, (8.017 orang/15,66 km2). Desa dengan kepadatan paling program sehingga dalam studi ini tidak ada lagi daerah Untuk topografi wilayah penelitian, tidak ada perubahan Kabupaten Agam, yang juga dekat ke Kota Bukittinggi rendah adalah Desa Mawar, Kabupaten Konawe Utara (369 yang bisa dikategorikan sebagai wilayah kontrol dalam berarti dibandingkan dengan tiga tahun lalu. Sebagian meski cukup jauh ke pusat kabupaten. Beberapa desa orang/20,00 km2). pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis desa penelitian merupakan perdesaan-pedalaman dengan berbatasan dengan hutan seperti Desa Lor, Kabupaten perbandingan perlakuan-kontrol tidak lagi bisa dilakukan topografi yang sebagian berbukit dan sebagian lagi cukup Lumajang, dan Desa Kenanga, Kabupaten Bombana. Jarak desa-desa lokasi studi rata-rata cukup jauh dan ibu secara saksama. Dalam kondisi seperti itu, yang dilakukan datar. Sebagian kecil desa terletak di daerah pesisir seperti kota kabupaten, rata-rata lebih dan 20 km. Empat desa adalah analisis perubahan antarwaktu. Dengan melihat Desa Wetan, Kabupaten Gresik, serta sebagian daerah di Di Jawa Timur, Desa Ndoyong, Kabupaten Ngawi, memiliki yang cukup dekat dengan ibu kota kabupaten adalah perubahan yang terjadi pada daerah dengan perbedaan Desa Mawar, Kabupaten Konawe Utara. Desa penelitian wilayah yang paling luas, 87,78 km2. Namun jumlah Nagari Darek, Kabupaten Solok (5 km), Desa Ndoyong, waktu penerapan perlakuan, diharapkan bisa dilihat juga terbagi atas desa yang maju dan miskin. Desa yang penduduknya juga cukup banyak, yaitu mencapai 7.723 Kabupaten Ngawi (9 km), Desa Kidul, Kabupaten Lumajang kontribusi PNPM Perdesaan dalam perubahan tersebut. maju biasanya sangat dekat ke perkotaan, atau paling tidak orang. Daerah sampel yang paling kecil adalah Desa Jejeg, (sekitar 8 km), dan Desa Kenanga, Kabupaten Bombana 4 5 berbagai komoditas pertanian. Desa-desa di Jawa di nagari ini umumnya menjual hasil pertanian dan umumnya menghasilkan padi, tebu, sayuran, dan palawija. perkebunan mereka kepada tengkulak yang kemudian Desa-desa di Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, membawanya ke pasar. selain menghasilkan padi, juga menghasilkan komoditas perkebunan seperti karet, kopi,jambu mete, coklat, kelapa 1.53 PEMERINTAHAN sawit, dan kemiri, serta berbagai sayuran. Namun, sebagai daerah pertanian yang menghasilkan padi, desa-desa Secara umum terdapat tiga jenis lembaga di desa studi, tersebut rata-rata hanya mengandalkan pengairan tadah yaitu lembaga pemerintahan desa/nagari, lembaga sosial hujan, setahun panen sekali yang diikuti tanaman palawija. keagamaan, dan lembaga bentukan program bantuan. Di luar sektor pertanian, hanya Desa Wetan, Kecamatan Meskipun secara formal di tiap-tiap desa terdapat Badan Bungah, Kabupaten Gresik, yang menghasilkan komoditas Perwakilan Desa (BPD), lembaga ii tidak berfungsi secara ikan laut dan hasil tambak. optimal. Lembaga yang lebih dominan adalah lembaga pemerintahan desa/ nagari dan lembaga keagamaan. Desa-desa di Sulawesi Tenggara lebih tertinggal sektor pertaniannya dibandingkan desa-desa di dua propinsi Desa-desa di Jawa, terutama di Jawa Timur di mana tempat lainnya. Hal itu karena pertanian termasuk relatif baru bagi studi ini dilakukan, merupakan basis organisasi Nahdatul desa-desa di Sulawesi Tenggara. Desa-desa di Konawe Ulama (NU). Oleh sebab itu, organisasi yang berafiliasi Selatan atau Bombana baru mengenal pertanian sawah dengan NU seperti Muslimat dan Fatayat sangat aktif dan pada akhir 1970-an ketika transmigrasi sedang marak. berperan dalam kegiatan kemasyarakatan di desa-desa Menurut pengakuan masyarakat, para transmigran inilah tersebut. Di samping itu, organisasi dan kelompok informal yang mengajari mereka bertani sawah. Desa-desa di seperti kelompok tani, kelompok arisan, kelompok tahlilan a Konawe Utara, di samping mengandalkan pertanian, juga juga berfungsi dan banyak berkembang. Di ai pihak, diuntungkan oleh perkebunan. Ada beberapa perkebunan organisasi kemasyarakatan yang banyak berfungsi di besar di daerah ini yang memberi masyarakat setempat desa-desa Sulawesi Tenggara merupakan organisasi yang lapangan kerja alternatif. Masyarakat Kabupaten Bombana, berafiliasi dengan perangkat desa, seperti PKK (Program (17 km). Tiga desa yang paling jauh adalah Nagari Luhak- tipe desa pertanian, baik pertanian sawah (irigasi maupun bahkan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya, Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, pos pelayanan Jorong Koto Tangah (80 km) dan Nagari Tanah Tinggi (65,7 tadah hujan), palawija, sayuran, maupun perkebunan sejak pertengahan 2007 (dan mencapai puncaknya pada terpadu (posyandu), kelompok tani, dan sebagainya. km), keduanya di Kabupaten Agam, meski sangat dekat ke dan hutan. Hanya Desa Wetan, Kabupaten Gresik, yang 2008), diuntungkan oleh ditemukannya tambang emas yang Organisasi kemasyarakatan yang berperan di Sumatera Kota Bukittinggi; dan Desa Kamboja, Kabupaten Konawe merupakan desa pantai/pesisir. Di samping itu, sebagian dikelola oleh masyarakat. Sebagian warga lainnya berusaha Barat kebanyakan merupakan kepanjangan dar lembaga Utara (75 km). Selebihnya merupakan desa-desa yang wilayah Desa Kamboja, Kabupaten Konawe Utara, masuk menyediakan kebutuhan hidup dan kebutuhan pendukung adat/nagari. berjarak antara 20-45 km dengan medan yang agak sulit kategori pesisir walaupun hanya sebagian kecil penduduk lainnya bagi para penambang. Namun pada 2009, karena berbukit atau jalan rusak. di desa ini berprofesi sebagai nelayan. Mereka umumnya pemerintah daerah melarang warga untuk menambang Dalam bidang politik, selama beberapa tahun terakhir menjadi petani tambak. secara liar atau tanpa izin. Warga desa beranggapan bahwa ini, desa-desa di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Secara administratif, desa/nagari terbagi atas beberapa ada lobi dari pengusaha kepada pemerintah daerah untuk Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. dukuh atau jorong (untuk Sumatera Barat), yakni antara menguasai tambang itu sehingga keluar larangan tersebut. Di daerah penelitian di Jawa Timur pada umumnya suksesi dua sampai dengan lima dusun/jorong. Di Jawa Timur Saat ini, hanya sebagian kecil warga yang masih berani kepemimpinan pemerintahan desa berjalan meriah. dan Sulawesi Tenggara, rata-rata jumlah dusun/dukuh Pada umumnya, pekerjaan penduduk desa di lokasi studi melakukan penambangan tanpa izin. Sebaliknya, di Sulawesi Tenggara proses pemilihan kepala untuk tiap desa adalah antara dua sampai dengan empat adalah petani, baik petani pemilik lahan, petani penggarap, desa (pilkades) berjalan dingin dan biasa-biasa saja. Bahkan desa. Desa Jejeg, Kabupaten Ngawi, hanya memiliki dua maupun buruh tani. Yang menonjol dan berbeda adalah di Dari segi akses pasar, di hampir semua wilayah studi cenderung tidak banyak orang berminat mencalonkan din dukuh/dusun sedangkan nagari rata-rata mempunyai Nagari Luhak-Jorong Koto Tangah, Kabupaten Agam, yang tidak ada persoalan yang berarti. Di hampir semua desa, untuk menjadi kades. Hal ini antara ai karena sebagian jorong sebanyak tiga sampai dengan lima jorong. perekonomiannya juga ditopang oleh sektor nonpertanian terdapat pasar, atau sekurang-kurangnya pasar kaget yang besar masyarakatnya merupakan satu rumpun keluarga dengan lebih dari 50 kepala keluarganya bekerja sebagai beroperasi seminggu sekali selama dua hingga tiga jam dengan ikatan kekerabatan yang masih kuat. Dalam kondisi 1.5.2 KONDISI SOSIAL-EKONOMI pegawai negeri sipil (PNS). Lebih dari 50% areal di desa pada pagi hari. Desa yang paling jauh jangkauannya dari seperti itu, persaingan memperebutkan jabatan dianggap studi PNPM merupakan lahan pertanian. Misalnya, lahan pasar adalah Nagari Rantau-Jorong Taruko, Kabupaten kurang etis. Selain itu, lesunya pilkades di daerah ni juga Sebagian besar desa yang menjadi lokasi PNPM, baik di pertanian di Desa Kulon mencapai 62% dan bahkan di Dharmasraya, yaitu sekitar 20 km, karena pasar lokal dan karena kurangnya insentif sebagai kepala desa. Seorang Jawa, Sumatera Barat maupun Sulawesi Tenggara, memiliki Nagari Darek mencapai 80%. Areal ini menghasilkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada tidak efektif. Petani kepala desa di Konawe Selatan mengatakan bahwa 6 7 ekonomi keluarganya tidak berjalan baik sejak menjadi catatan lapangan serta laporan desa. Kemudian, pada kepala desa. Kondisi berbeda terjadi di desa-desa di Jawa akhir Juli, dilakukan analisis terhadap hasil studi yang di mana insentif sebagai kepala desa cukup besar. Di Desa kemudian diikuti dengan penulisan laporan akhir hingga Lor di Kabupaten Lumajang, misalnya, seorang kepala akhir Agustus. desa bisa mendapatkan pemasukan sekitar 5 juta dalam sebulan dari gaji serta tanah bengkok (tanah milik desa yang menjadi hak pejabat desa terpilih). 1.7 STRUKTUR LAPORAN Di Sumatera Barat, organisasi-organisasi adat sangat kuat Laporan ini terdiri atas tujuh bab utama ditambah dan berpengaruh sehingga di nagari yang menjadi lokasi rangkuman eksekutif serta berbagai lampiran yang studi tidak tampak hiruk-pikuk pemilihan wali nagari relevan. Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan (kepala desa). Pemerintahan nagari di Sumatera Barat gambaran tentang studi, metodologi penelitian, serta secara gamblang memperlihatkan model pemerintahan karakteristik wilayah studi. Bab Il memaparkan pelaksanaan yang berbasis komunitarian dengan representasi kaum PNPM Perdesaan di daerah penelitian. Bagian ini merupakan (kelompok keluarga dari beberapa tingkatan keturunan pintu masuk bagi penjelasan tentang keberhasilan atau yang sama) yang sangat diperhitungkan. Sebuah desa di kegagalan program. Bab Ill membicarakan berbagai Kabupaten Agam telah merancang model representasi aspek yang relevan tentang pemerintah, partisipasi, dan dalam pemerintahan desa dengan sistem satu kaum satu akuntabilitas. Bagian ini memperkuat penjelasan tentang kursi dalam forum pengambilan keputusan dalam nagari. pelaksanaan serta dampak PNPM Perdesaan terhadap Setiap keputusan di tingkat nagari hanya bisa dianggap penguatan kelembagaan pemerintah daerah. Pada Bab sah jika sudah disetujui oleh perwakilan kaum (biasanya IV, dibicarakan tentang dinamika kemiskinan. Bagian ini diwakili oleh momak kepala kaum) yang jumlahnya memperlihatkan kondisi terkini kemiskinan dan kontribusi puluhan. Selain itu, batas wilayah sebuah nagari tidak PNPM dalam pengurangan kemiskinan di daerah. ditetapkan berdasarkan administrasi teritorial pada Selanjutnya, Bab V memaparkan kondisi ketersediaan dan umumnya melainkan berdasarkan ketentuan adat. akses terhadap pelayanan umum yang dilanjutkan dengan Bab VI yang memperlihatkan kebutuhan masyarakat desa serta cara pemenuhannya. Pada dua bagian terakhir 1.6 TIM PENELITI DAN ini, bisa terlihat apa persoalan utama masyarakat dan JADWAL PENELITIAN bagaimana mereka memanfaatkan PNPM untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih jauh, kedua bagian ini juga Studi ini dilaksanakan oleh peneliti Lembaga Penelitian memperlihatkan apakah sudah terjadi pemberdayaan atau SMERU yang dipimpin oleh Muhammad Syukri, dibantu belum. Bab terakhir, yaitu Bab VII, memaparkan kesimpulan oleh lima peneliti inti lainnya, yaitu Sulton Mawardi, dan rekomendasi. Akhmadi, Sirojuddin Arif, Kartawijaya, dan Asep Kurniawan. Di masing-masing propinsi penelitian, peneliti SMERU dibantu oleh peneliti lapangan yang berjumlah 12 orang. Satu tim kecil yang terdiri atas satu peneliti inti dari SMERU dan dua peneliti lokal bertanggung jawab melakukan penelitian di satu desa. Secara keseluruhan, studi ini berlangsung selama enam bulan,yaitu mulai Maret hingga September20lO. Persiapan studi dilaksanakan sejak Maret hingga pertengahan April 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan mulai dari 18 April sampai dengan 10 Juni 2010. Dari pertengahan Juni hingga Juli, dilakukan finalisasi 8 2PELAKSANAAN PNPM PERDESAA Dl DAERAH PENELITIAN 2.1 GAMBARAN UMUM PROGRAM kesehatan; 3) kegiatan penunjuang usaha ekonomi DAN PELAKSANAANNYA produktif masyarakat; dan 4) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)'. Berdasarkan prinsip open menu, penduduk PNPM Perdesaan adalah salah satu program yang berada desa harus memilih jenis proyek pembangunan yang di bawah payung PNPM-Mandiri. Program ini diarahkan mereka butuhkan dalam pertemuan yang harus dihadiri bagi pembangunan daerah perdesaan dengan cara semua unsur warga desa. Setelah usulan terkumpul, ada memberikan sejumlah dana melalui kecamatan yang pertemuan antardesa yang terdiri atas perwakilan desa nantinya akan dikelola sendiri oleh masyarakat di desa yang akan bermusyawarah untuk membuat keputusan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan. Dalam final tentang proyek mana yang akan didanai. Setelah program ini, kecamatan diberi dana block grant (bantuan dana block grant dialokasikan, fasilitator sosial dan teknis langsung masyarakat, BLM) yang besarnya disesuaikan di tingkat kecamatan akan membantu pelaksanaan dan dengan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di pengawasan kegiatan. Pertemuan desa harus memilih masing-masing kecamatan. Untuk mendapatkan block beberapa orang yang akan menjadi bagian dar tim grant tersebut, setiap desa harus bersaing dengan pelaksana kegiatan yang akan menjalankan proyek. mengajukan proposal proyek yang akan dilaksanakan. Fasilitator teknis akan membantu tim pelaksana untuk Warga desa diminta memilih fasilitator desa yang akan menyusun rancangan infrastruktur, anggaran proyek, membantu proses sosialisasi dan perencanaan. Mereka verifikasi kualitas, dan pengawasan. Gambaran lebih kemudian mengadakan serangkaian pertemuan untuk lengkap tentang alur proses PNPM daapt dilihat pada membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan desa Gambar 1. Di wilayah penelitian, tahapan-tahapan seperti mereka, serta menetapkan prioritas usulan yang akan terlihat pada Gambar 1 secara umum sudah diikuti oleh diajukan sebagai proposal desa. semua desa. Kegiatan PNPM Perdesaan pada dasarnya didasarkan Di daerah-daerah yang telah mengikuti semua tahapan pada prinsip open menu (pilihan terbuka) dan dapat program, ditemukan ada perbedaan kualitas pelaksanaan diklasifikasikan menjadi empat jenis kegiatan, yaitu 1) antara satu desa dengan desa Iainnya. Perbedaan kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar ini terutama ditentukan oleh tinggi atau rendahnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga tingkat dan kualitas partisipasi warga dalam berbagai miskin; 2) kegiatan perbaikan layanan pendidikan dan kegiatan program. DP PNPM PERDESAANA Gambar 1. Alur tahapan PNPM-Perdesaan ORIENTASI DAN PENGKAJIAN LAPANGAN MUSYAWARAH- EVALUSI J ANTAR DESA EVLUSI(MAD) PERTAMA- SOSIALISAS1 1Pemilihan Kader Pemberdayaan OperaionalPengelolaan (KIPMD) dan- " danoaemelsharaantDanaaBerguoMreTim Pelaksananaa prga Bepertir p nKegiatan (TlPK)d MUSYAWARAH_ LL DESA - (MUSDES) PERTAMA MUSYAWARAH DESA- SOSIALISASI J SERAH TERIMA- Pelatihlan KIPMIDdan- bPengesahan aPKr Dana Desa dan Pedltaaian Penyelesaian TiPeaional PEINGGALIANn- dKegiatan Pemelia rastne GAGASAN MUSDES-- (MINIMAL 2X) KHUSUS ------PERIEMPUAN KauatnKoagawatnasanetdaaandproitsanpdat.u.erktna dansrutryagshaunaMuesaayaewagraah gjl smcm idseakn lbmeaim nasrDes MUSDES KEDUA, PERIENCANAAN PENCIRANDANADANUSULAN PELAKSANAAN Selain persoalan kualitas pelaksanaan, di wilayah penelitian Diteukan pula indikasi bahwa r A P Penysuna juga ditemukan beberapa kasus dalam pelaksanaan Usulan hanya dilakukan sebagai normal gok dapa IPersiapan ---Pemnbentukan .___,program seperti: keputusannya sebetulnya sudahdmsaaaknd Pelaksanaan Tim Verifikasi Kegiatan ~a. keterlambatan penyelesaian kegiatan (seperti terjadi di antara kepala desa. Beberapamouoprniyg (rnaapnaaneiiaisebuah desa di Kabulpaten Agamn); ditemnukan adalah dengan: b. keterlambatan pencairan anggaran (seperti terjadi a. menyesuaikan anggaran mroyk waktu mlah di Kabupaten Ngawi, Bombana, Konawe Utara, kegiatan yang akan ditetn Ngam AD agar MUSRENBANG MAD KEDUA, dan Agam); semnua desa mendapatkan bain KABUIPATEN ber: Petunju T c. penggelapan dana SPP oleh ketua kelompok (seperti b. menempatkan proyek denganang Usuran0terjadi di Kabupaten Gresik); prioritas sehingga lebih banya MUSDES KETIGA, INFORMASI AngrnBaad. macetnya pengembalian SPP (seperti terjadi di c. menyepakati bahwa desa yn ea edpta HASIyMA MAD KETIGA (A)Kabupaten Konawe Selatan); proyek tidak akan diprioritaskanpd au eiuna FORUM KEPUTUSAN e. pengupahan kepada pihak ketiga untuk pekerjaan PER ANKTDERAH................................E D N A infrastruktur yang seharusnya dikerjakan oleh warga Adanya gejala semacam ini disEba knoe ea im (SKPD) ~~~(seperti terjadi di Kabupaten Agam, Konawe Utara, dan prosedur program yang olelh wradagaeblt Bombana, dan Dharmasraya); dan belit dan memakan waktu lamna..S' agaggt PDd f. tidak turunnya dana dampingan dari APB3D sehingga Jawa Timur menuturkan, "Bolak-bai gmu a aa dana dari pusat juga tidak turun (seperti terjadi di apa-apa. Lah, ini kan memangmeytwaumrk" Sumber: Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri-Perdesaan (Direktorat Jendera/ Kabupaten Konawe Utara). (wawancara, laki-laki, 32, Kabulpatel gw,2 Arl21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, 2008:4 41). 12 1 DAMPA PNP PERDESAAN 2.2 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN menu. Masyarakat menganggap SPP efektif untuk menggeser peran bank titil (bank harian/rentenir) yang Secara umum, kegiatan PNPM yang dilaksanakan di wilayah cukup kuat di beberapa desa, terutama di Jawa Timur penelitian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. dan Sulawesi Tenggara. Seorang tokoh perempuan di Meskipun ada empatjenis kegiatan yang disarankan dalam Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa dulu di desanya ada PNPM Perdesaan, dalam pelaksanaannya PNPM Perdesaan banyak sekali bank titil. Namun sekarang sudah berkurang seringkali terfokus pada dua program utama, yaitu karena ia giat menyadarkan warga agar beralih meminjam Program SPP dan program prasarana. Walaupun prinsip ke SPP-PNPM: "Dulu banyak orang yang pinjam ke bank program yang open menu menjamin bahwa masyarakat titil. Ini bikin orang melarat. Makanya, saya anjurkan warga bisa memilih berbagai kegiatan yang ada dalam daftar untuk pinjam di sini [SPP-PNPMI" (wawancara, perempuan, kegiatan yang mencakup kegiatan fisik, pemberdayaan, 47, Kabupaten Ngawi, 22 April 2010). peningkatan kapasitas, dan lain-lain, namun di daerah penelitian, kecuali di sebuah desa, semua program open Selain itu, SPP dianggap dapat memberikan kontribusi menu yang diajukan oleh masyarakat berkaitan dengan untuk mengembangkan usaha warga yang sudah ada infrastruktur seperti pengerasan atau pengaspalan jalan; dan, dalam beberapa kasus, menstimulasi warga untuk pembangunan atau perbaikan jembatan, gorong-gorong, menciptakan usaha baru. Seorang informan mengatakan, sistem irigasi, gedung sekolah (taman kanak-kanak (TK)/ "Seperti saya sekarang. Modal dari PNPM. Saya buka pendidikan anak usia dini (PAUD)), gedung posyandu, dan usaha dan berkembang" (FGD Perempuan Menengah, 26, lain-lain. Sebuah jorong di Kabupaten Dharmasraya yang Kabupaten Bombana, 6 Juni 2010)2, sementara seorang memilih program nonfisik mengusulkan dan mendapatkan informan lainnya berkata, "Pembangunan jalan membantu pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga berupa karena bisa memperlancar jalan dan SPP membuat pelatihan membuat kue. perempuan seperti raja" (FGD Laki-Laki Menengah, 40, Kabupaten Dharmasraya, 14 Mei 2010). Besarnya aspirasi warga desa terhadap program infrastruktur ini antara lain disebabkan oleh: (i) masih Terakhir, SPP juga bisa meningkatkan kemampuan kurangnya infrastruktur utama di desa, (ii) pemahaman keuangan keluarga. Meski menurut pemahaman para tentang PNPM sebagai program untuk semua sehingga penerima SPP dana tersebut seharusnya digunakan untuk harus dialokasikan untuk sesuatu yang bisa dinikmati oleh membuka atau memperkuat usaha mereka, ada juga PNPM di kecamatan dan desa mensyaratkan setiap Sedang untuk SPP, kelihatonnyo tidok odo ibu-ibu dor semua warga, (iii) dijadikannya PNPM sebagai peredam sebagian dana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan warga yang akan mengajukan pinjaman harus memiliki keluorga miskin yang mou meminjam. Soolnyo, yong dampak kecemburuan yang ditimbulkan oleh program lain rumah tangga yang mendesak. usaha. Hal itu untuk memastikan bahwa mereka mampu pertama disompoikan pengelolo bukan bogoimono yang penerimanya hanya kelompok warga tertentu, dan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Oleh karena mengelolo yang baik dano pinjaman rersebu, ropi (iv) adanya indikasi dominannya elite dalam pembuatan PNPMV jugo menyediakon dona sosiol yang bisa itu, sebagian besar penerima adalah kelompok yang molahan dioncam-ancam kolou tidok mompu keputusan di desa. Beberapa hal ini akan dielaborasi lebih digunokan untuk keperluan-keperluon yang dianggap lebih mampu. Seorang fasilitator di Sulawesi Tenggara mengembalikan. Jadi, ibu miskin tidak beroni koreno jauh pada Bab Vi. penting, misolnya, jika ado anggoto keluorgo yang sokit, dengan tegas menyatakan bahwa SPP memang tidak tidak ada jominon. (Wowancr, loki-loki, 60, Kabupoten yang diambilkon don dana SPP. (Wowoncaro, loki-laki, 46, ditujukan bagi warga miskin, melainkan untuk yang Konawe Selatan, 3Juni2010) Kobupaten Ngawi,21 April2010) sudah agak mampu (wawancara, laki-laki, 35, Kabupaten 2.3 PROGRAM SIMPAN PINJAM Konawe Selatan, 10 Juni 2010). Beberapa informan berikut Jiko persoalan itu, memong soyalihot bonyok perempuon PEREMPUAN (SPP) Repotnya mereka yang menerimo [SPP] itu bonyak menyatakan hal serupa: yang aktifdolom beberapa kelompok,tapisoyatidokmou yang menggunakan di pendidikan, untuk bioya sekolah karena saya merosa diberatkon dolom kelompok yong Program SPP telah berjalan dengan baik dan dianggap anoknyo,karenadolomkeodaan terdesoktho.Jadi,bukon Seharusnya pinjamon kepado orang miskin, tetapi kolou harus menerimo pinjomon don dikembalikon dengon efektif oleh masyarakat. Hanya dua desa yang ditemukan untuk usaho. (Wowoncora, perempuon, 42, Kabupaten yang miskin sekali molah ngga dipinjomi. Orang miskin bunga yang cukup besar. (Wowoncoro, perempuan, 54, tidak menerima SPP karena belum adanya kelompok usaha Konowe Selotan, 7Juni 2010) yang belum usahajugo dilorang pinjam koreno dionggap Kabupaten Konowe Selatan, 5Juni2010) yang memenuhi kriteria SPP-PNPM serta sebuah desa tidak bisa mengembalikan. (FGD Laki-Laki Miskin, 50, yang menolak untuk menerima SPP karena pemahaman Meskipun begitu, muncul beberapa persoalan terkait Kabupaten Ngawi, 24 April2010) Adanya ketentuan seperti itu membuat warga miskin takut yang keliru bahwa kemacetan pengembalian SPP akan pelaksanaan SPP ini. Pertama, masyarakat miskin susah untuk mengajukan pinjaman. Ketakutan ni, dl samping mengakibatkan mereka tidak menerima program open mengakses SPP karena di wilayah penelitian, pelaksana bersumber dari ketidakpahaman terhadap program, 14 15 PLKAAPN PERDEsAA D D- P E NEWT A juga karena ada kasus di mana pelaksana program infrastruktur sangat dibutuhkan oleh warga sehingga si anu menunggok SPP, deso tidok bisa mendopotkon ini yong diprioritaskan RTA4 (rumo tangga miskin], tapi "menakut-nakuti" orang miskin untuk tidak meminjam dan mereka mati-matian merealisasikan pinjaman SPP, termasuk [progrom] fisik. (Wowoncora, loki-loki, 35, Kabupoten korena RTM tidok bisa mengembolikon, mokonyo non mendorong mereka untuk mengalihkan pinjaman yang dengan "mengakali" pelaksanaannya. KonoweSelotan, 10Juni2010). RTM yang menggunakan. (Wowoncoro, perempuan, 42, diajukan atas nama mereka itu kepada yang mempunyai Kabupoten Konawe Selaton, 7Juni2010) usaha. Hal seperti di atas dilakukan oleh pelaksana SPP di sini loncor korena kon oda sonksinya ... bila SPP Namun, di sebuah desa di Kabupaten Gresik, Jawa program di tingkat desa karena adanya pemahaman tidok loncor, moka dono fisik ditundo. Jadi, pengurus TPK Timur, ketakutan bahwa macetnya Program SPP itu akan bahwa penyaluran SPP adalah bagian dari syarat untuk juga ikut ngingetin worga untuk bayor cicilon pinjomon. berdampak pada tidak dapatnya mereka mengakses 2.4 KELEMBAGAAN DI KECAMATAN mendapatkan program open menu. Jika suatu desa tidak (Wowancora,loki-loki,56, Kobupoten Ngawi,22April2010) program open menu mendorong pemuka masyarakat DAN DESA mengambil SPP, desa tersebut tidak akan mendapat untuk menolak Program SPP. Tentang apakah betul program open menu. Seorang pelaksana program Korena itu [SPP juga syarat untuk mendopatkon ketidaksuksesan SPP akan berdampak pada program Dilihat dari segi struktur organisasi, lembaga pelaksana di Kabubaten Ngawi mengatakan bahwa program [program] fisik, SPP-nya menunggak, fisiknya gak dopat. open menu, tidak ada penjelasan yang meyakinkan dari PNPM di lapangan bisa dikatakan sudah sesuai dengan open menu yang seringkali berbentuk pembangunan Maokonyo, din punya kepola desa ikut turun tongan. Jika pelaksana di lapangan. Sebagian dari mereka menganggap ketentuan yang ditetapkan program, baik di tingkat bahwa SPP berdampak pada open menu karena ketentuan kecamatan maupun desa. Yang dirasa timpang adalah bahwa usulan SPP (kalau ada) merupakan satu usulan jumlah personel, terutama fasilitator kecamatan (FK). Di otomatis dari tiga usulan yang dibawa ke MAD. sebuah kecamatan tertentu, ada kemungkinan seorang FK memiliki beban yang sangat ringan karena hanya Selain itu, ditemukan pula usaha-usaha untuk menyiasati menangani jumlah desa yang sedikit, sementara di aturan program agar warga bisa mendapatkan manfaat kecamatan lain, seorang FK dapat memiliki tugas yang PENCATUTAN NAMA ORANG MISKIN DALAM SPP secara lebih mudah. Di antaranya adalah adanya sangat berat karena jumlah desa yang sangat banyak. Di Tambusupa adalah sebuah desa di Kabupaten Konawe anggota 120 orang itu, hanya 10 orang yang tidak berasal pembuatan kelompok-kelompok usaha secara instan wilayah penelitian, kecamatan rata-rata memiliki lebih Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam studi ini, desa dari rumah tangga miskin. Itu terjadi pada program SPP untuk memenuhi syarat mengajukan SPP. Padahal dalam dari sepuluh desa. Dengan jumlah desa/jorong binaan tersebut dikategorikan sebagai desa miskin. Pada 2009. Namun, berdasarkan informasi dari informan di ketentuan SPP, kelompok usaha itu seharusnya minimal yang banyak, bisa diyakini seorang FK tidak akan mampu kenyataannya, memang jumlah penduduk miskin di desa, sebagian besar penerima SPP bukanlah berasal dari sudah ada dan aktif dalam setahun terakhir. Kondisi yang melakukan berbagai pekerjaan pemberdayaan seperti desa ini cukup besar. Menurut para informan di desa, rumah tangga miskin, melainkan rumah tangga sedang, terjadi di hampir setiap desa ini tergambar dari pernyataan pembinaan kelompok warga, penguatan usaha penerima tingkat kemiskinannya masih sekitar 35%. Data pelaksana atau bahkan kaya. Hal ini juga diakui oleh pelaksana seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan SPP, dll. Seorang FK di Kabupaten Konawe Selatan yang PNPM untuk 2010 sendiri menunjukkan bahwa jumlah PNPM di desa. Menurutnya, itu terjadi karena hampir berikut, "Sejauh ini, kelompok yang dibentuk untuk usaha mengoordinasikan 21 desa mengatakan bahwa untuk kepala keluarga sangat miskin dan miskin di desa ini tidak ada rumah tangga miskin yang mau menerima SPP biasanya dibentuk sebagai syarat mendapat bantuan. menyelesaikan urusan administrasi berupa pembuatan adalah sebanyak 101 dari total 162 KK, atau sekitar karena mereka takut tidak mampu mengembalikannya. Jadi, manfaatnya adalah ikut menikmati bantuan tersebut" laporan bulanan untuk 15 desa yang mendapatkan 62%. Dibandingkan dengan data-data sebelumnya, Karena tidak ada yang mau menerima SPP, pelaksana (wawancara, laki-laki, 60, 3 Juni 2010). proyek saja dia sudah kehabisan waktu, apalagi untuk terjadi peningkatan rumah tangga miskin di desa ini program di desa terpaksa menyiasati nama penerima melakukan kegiatan pemberdayaan. Selain persoalan karena sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut, program dengan cara mencatut nama RTM. Jadi, dalam Ada juga kasus di mana nama orang miskin dicatut oleh proporsionalitas personel terhadap beban tugas, data pelaksana PNPM menunjukkan jumlah RTM yang dokumen resmi, nama penerima adalah nama RTM, warga lebih mampu agar warga tersebut bisa menjadi beberapa FK juga mengeluhkan tidak adanya fasilitator hanya 147 KK. tetapi setelah uangnya cair, uang tersebut diberikan penerima SPP. Namun, pencatutan nama ini dianggap kredit mikro. Kebutuhan akan fasilitator kredit mikro ni Desa ni telah mendapatkan PNPM sejak 2007. Mereka kepada orang lain yang memiliki usaha dan dipastikan sesuatu yang legal, sebuah jalan keluar bagi persoalan tampaknya mengemuka lebih karena tidak adanya waktu mengalokasikan dana PNPM-Open Menu untuk bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu. Hal ini susahnya menyalurkan dana SPP sesuai dengan peraturan bagi FK untuk membina kelompok-kelompok penerima i terpaksa dilakukan karena menurut informan, jika SPP program. Di sisi lain, ada tuntutan agar SPP terserap SPP yang jumlahnya bisa mencapal ratusan di satu membangun drainase (2008 dan 2009). Selain itu, tidak diambil, desanya tidak akan mendapatkan program semaksimal mungkin. Seorang KPMD di Kabupaten kecamatan saja. Memang, saat PNPM-SPP telah mereka terima sebanyak tiga kall, yaitu infrastruktur yang sangat mereka butuhkan. Warga Konawe Selatan menceritakan hal tersebut, kredit mikro di tingkat kabupateetapaamenuutatorng pada 2007 untuk 4 kelompok peminjam (80 orang RTM yang namanya dicatut juga setuju karena menurut [Peneiimt] di itu odo anggota), pada 2008 untuk 1 kelompok peminjam (20 informan lain, mereka "ditakut-takuti" bahwa jika mereka [Penerima] SPP itu ada pemanfot longsung ada yang dibutuhkan di tingkat kecamatan untuk melakukan kerja meminjam, mereka tidak akan mampu mengembalikan. tidak. Yang tidak itu maksudnya seperti honya pokai pemberdayaan yang berkaitan dengan SPP. Menurutnya, anggota), dan pada 2009 untuk 1 kelompok peminjam meiammeeatdkaamapmegmaka.nmsoatpiynpkeunnoonginlg,dn krakgaanSPagtpetgdnbsr,wjria (20 anggota). Jika mereka tidak mau namanya dicatut, desa mereka nama saya, tapiyang pake uangnya orang lain lagi, dan karena kegiatan SPP sangat pen tidak akan mendapatkan program infrastruktur. Oleh itu boleh [menurut PNPM]. Ini nomonya mantaot tidok ada fasilitator khusus yang profesional untuk memastikan Berdasarkan data resmi PNPM kecamatan setempat, karena itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain. longsung. Artinya din meminjom [SPP don orang lain program itu berjalan dengan baik. dari enam kelompok penerima SPP dengan total yong mengelola uangnya. ... Itu kon kareno dalm PNPM 16 17 PL AK PPM menghadiri pertemuan terkait PNPM jauh melebihi menghadiri musyawarah jorong (musjor). Tentang hal pertemuan-pertemuan lain yang pernah diadakan di desa. ini, seorang kepala desa di Jawa Timur mengatakan, Tentang berapa orang yang hadir, ada perbedaan antara "Sistem yang demikian [melibatkan warga secara massal] masing-masing daerah. Sebagai contoh, seorang informan tahun 2002 belum ada karena sistem ni untuk memenuhi di salah satu desa di Lumajang mengatakan bahwa syarat PNPM dan pada tahun 2002 PNPM belum tingkat kehadiran itu sekitar 70% dari jumlah penduduk masuk ke desa ini" (wawancara, laki-laki, 40, Kabupaten desa yang berusia dewasa. Di sebuah desa di Kabupaten Gresik, 22 April 2010). Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, jumlah yang hadir hanya sekitar 30 hingga 60-an orang dari sekitar 900- Di sebagian besar desa, tidak banyak warga yang an jumlah penduduk. Jumlah itu sudah dianggap tinggi berpartisipasi secara aktif. Hanya sebagian sangat kecil karena pertemuan selain PNPM tidak pernah dihadiri oleh dari mereka saja yang berani bicara, mengusulkan, atau penduduk sebanyak itu. Tingginya tingkat kehadiran warga menyanggah jika sebuah usulan tidak mereka setujui. dalam kegiatan PNPM ini disebabkan oleh beberapa hal: Pernyataan seorang informan berikut memberikan a. PNPM dianggap sebagai program "tunai", yaitu gambaran tentang keadaan tersebut. program yang bukan hanya janji, tapi langsung ada realisasinya. Hal itu, misalnya, tercermin dari ungkapan Dalom rapat seperti itu, warga perempuan juga seorang responden berikut. "PPK, karena langsung diundang. Akan tetapi, sama seperti warga laki-lak, dirasakan oleh seluruh warga. Contohnya, seperti air tidak ada peran yang dimainkan. Mereka [perempuan] bersih, manfaatnya besar sekali karena warga tidak lagi juga sebatas sebagai pendengar Sering kali, setelah jauh kalau mau ambil air. Air sudah sampai ke rumah keluar atau selesai rapat mereka baru mengungkapkan sendiri" (wawancara, laki-laki, 28, Kabupaten Konawe pandangannya, namun itu juga hanya kepada sesama Utara, 5 Juni 2010). perempuan atau peserta rapat la, bukan kepada b. Masyarakat merasa skeptis terhadalp perencanaan kepala desa. (Wawancara, laki-laki, 53, tokoh masyarakat, pembangunan melalui musyawarah perencanaan Kabupaten Konawe Utara, 16Juni2010) pembangunan (Musrembang) karena setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunannya tidak Tidak beraninya sebagian warga ni untuk menyampaikan pernah terealisasi. Seorang kepala desa di Kabupaten aspirasi dan keberatan mereka, di satu sisi, adalah karena Di tingkat desa, kelembagaan PNPM ditandai oleh Terkait kelembagaan kelompok penerima SPP, tidak Bombana mengatakan, "Saya sudah delapan tahun sebagian besar dari mereka memang tidak terbiasa dominannya elite lokal pada posisi-posisi kunci. Di hampir ada perkembangan lain selain sebagai wahana untuk jadi kepala desa banyak tidak terkaper karena ada berada dan berbicara dalam sebuah forum resmi seperti semua desa penelitian, pelaksana PNPM, yaitu TPK, KPMD, meminjam. Tidak ada perbedaan daerah antarkategori pending. Pending karena kurang jolok [kurang nego- rapat. Seorang informan dari Kabupaten Dharmasraya TP (tim pemantau), dan lain-lain, merupakan bagian dari waktu dan kesejahteraan. Tidak berkembangnya kelompok negol" (wawancara, laki-laki, 42, 4 Juni 2010). mengatakan bahwa pertama kalinya ia menginjakkan lingkaran elite desa karena adanya hubungan kekuasaan SPP ini tampaknya terjadi karena bagi para anggotanya c. Di sebagian daerah, karakter kompetisi sangat kakinya di kantor wali nagari adalah pada han itu juga saat atau kekeluargaan. Pada dasarnya, mekanisme pemilihan maupun bagi pelaksana program, kelompok tersebut tidak kentara di mana warga masing-masing dusun ia diundang sebagai peserta FGD oleh peneliti SMERU. yang diatur oleh PNPM memungkinkan setiap orang untuk lebih dari sekadar syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman datang ke balai desa untuk memberikan suara bagi "Lalu, kalau orang miskin, ya nggak pernah diundang, Pak. dapat memilih dan dipilih. Hanya saja, karena dominannya dana SPP. Tidak ditemukan adanya usaha-usaha konkret usulan pembangunan dari dusun mereka. Sebagian Seumur-umur, saya ini yang baru diundang ke kantor ni, peran elite desa dalam berbagai pembuatan keputusan, baik dari pelaksana PNPM (dalam hal ini FK) maupun warga warga datang karena kesadaran individual untuk Pak" (FGD Perempuan Miskin, 32, 13 Mel 2010). mekanisme yang ada tidak bisa bekerja secara efektif. masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan memenangkan kompetisi, sementara sebagian lain Dominannya elite desa di dalam kelembagaan PNPM, kelompok penerima SPP agar mereka bisa menjalankan datang karena mobilisasi aparat dusun. Selain itu, beberapa informan lainnya menyampaikan antara lain, diakibatkan oleh tidak tersedianya sumber fungsi lebih dari sekadar kelompok peminjam saja. aspirasi mereka berikut ini. daya manusia alternatif selain elite desa tersebut, serta Meski tingkat partisipasi warga cukup tinggi dalam "kesungkanan" warga untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan PNPM, banyak indikasi menunjukkan bahwa Orang yang diundang rapat itu hanya rang-orang kegiatan yang dianggap bagian dari wilayah elite desa. 2.5 PARTISIPASI MASYARAKAT partisipasi mereka masih bersifat instrumental, yaitu pintar, Pak. (FGD Perempuan Miskin, 33, Kabupaten Dipahaminya wilayah administrasi proyek secara umum, sekadar untuk memenuhi persyaratan program. Dharmasraya, 13 Mei 2010) termasuk PNPM, sebagai "wilayah elite desa" merupakan Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Seorang pelaksana program di salah satu jorong di akibat dari jarangnya masyarakat umum dilibatkan dalam Perdesaan cukup tinggi. FGD dari berbagai daerah Kabupaten Agam menjelaskan bahwa dia bahkan harus Lai pernah buk wak di undamg rapek PKK, tapi wak dak pengelolaan bantuan atau program pemerintah selama ini. penelitian menunjukkan bahwa jumlah warga yang menjemput warganya agar datang ke musala untuk ngarati doh, tu anang se wak, kuk apa-apa hasil rapek 18 19 Barat), dan hubungan kekeluargaan. Setiap dimensi PNPM, terdapat forum-forum yang khusus disediakan hubungan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang untuk perempuan. Pada berbagai pertemuan tersebut, tidak ringan jika terjadi sesuatu yang merusak kemapanan perempuan aktif menyampaikan gagasan. Menurut hubungan: kehilangan pekerjaan, dikeluarkan dari kaum, informan, di beberapa desa, misalnya, di Sumatera Barat, tidak dianggap saudara, dll. Beberapa kutipan berikut perempuan bahkan bisa lebih aktif dari laki-laki: memberikan gambarannya: Perempuan memong lebih aktif yong sekarang. Yang turut dilibatkan dolom membuat kebijokan adolah Mereka diundang juga jiko odo musyawarah untuk RT[rukun tetangga], RW[rukun worga], Pemerintah Desa- menghosilkan keputusan korena perempuon sekarang Perongkat Desa, Lembago Desa beserta wakil-wakil memiliki kelompok boru do PNPM. Jadi, jika odo proses masyorakot dari semua wiloyah, dan tokoh masyorokat. pembuotan keputuson berkoltan dengon progrom Di sini, Mas, sangat berloku obot sowangone, artinya itu, perempuon biso menyampaikan pendapatny. menghormoti tokoh-tokoh lebih dohulu untuk diojok (Wawancora, perempuan, 45, RTM, Kobupoten bicara. (Wawancora, laki-Iaki, 39, ketua RT Kabupaten Ngowi,25 April 2010) Gresik, 23April2010) Sejak ada PNPM, partisipasi perempuan meningkat Sebagol worga yang boik, yoitu worga yang mengerti pesat, bahkan kadang-kadang lebih aktif dari laki-laki. hok dan kewojibonnyo, moko mungkin bogi worgo (Wawancara, laki-laki, 40, pengurus TPK, Kabupaten untuk terlibat lngsung dalom pembuoton keputuson Agam, 16 April 2010) sangat penting. Topi, jika semua worga dilibotkon dalom pengambilon keputusan dolom waktu don kesempotan Dulu, entah karena sistem yang ada di Minang ini yong somo, moka hal ini akon membutuhkon banyak atau karena faktor alam di sini, partisipasi perempuan sumber daya, entah itu tempot otou lokosi atau dono. untuk datang acara musyawarah jorong cukup rendah. Maoka, cora dan metode yang okan di pakol di Desa X Tapi, dengan adanya PNPM ini yang menuntut adanya [nomo desa disamarkon] adaloh melolui kerja somo keterwakilan perempuan, maka mulai ada partisipasi ontara Bomus [bodon musyawarah dengan perwakilon perempuan dalam pembuatan keputusan. (Wawancara, dari 58 koum. Sebagoi contoh, untuk pembuaton sebuoh laki-laki, 33, kepala jorong, Kabupaten Agam, 16 Mel 2010) biosonyo wak tou dar/ kowan-kowan bolellong otou di patron-klien antara majikan dan pekerja atau antara tuan perno, Bomus akan membuot rancongon otou draf yang lapou nyo otoon di urang [Ado pernoh soya diundang tanah dan buruh tani. Di desa-desa di Sumatera Barat, kemudion diserahkon pada 58 perwakilan koum dan Kolou masoloh perempuon yong saya dengar, sudoh ropat PKK, topi soya tidok mengerti opo-opa, mokanya sistem kekeluargaan yang diterjemahkan ke dalam sistem mereko akan merembugkan dengan seluruh koumnyo muoli bagus korena mereka se/oluhodirdo/ompertemun soyo hanya diam, biosonya tentong hosil ropat soyo pemerintahan komunitarian, yaitu nagari, sangat berperan kemudion dihimpun masukon soron perubahan yang boik kelompok moupun tidok. (Wawancar, perempuan, tau dan teman-teman balellong, otou don obrolon di dalam memberikan kekuasaan sangat besar kepada kemudin diropatkan don dimusyoworohkan kemboli 54, RTSM, Kobupaten KonoweSe/atan, 6Juni2010) worung]. (Wowoncoro, perempuan, 26, Kobupaten Solok, elite nagari. Terakhir, di desa-desa di Sulawesi Tenggara, dengan Bomus dan woli nogori untuk disatukon dan RTSM, 12/Mei2010) hubungan kekeluargaan, walaupun tidak melembaga disohkon sebagoi sebuoh keputuson. Sosialisasi don Meskipun begitu, keaktifan seperti itu tidak selalu menjadi sistem formal seperti di Sumatera Barat, keputusan inijuga dilokukon oleh perwakilon 58 koum ini berlaku pada proses pengambilan keputusan. Dalam Selain itu, kepasifan tersebut juga terjadi karena terlalu memberikan elite desa kekuasaan yang cukup besar. kepada kaumnya. (Wawancora, laki-laki, 60, woli nogari, hal ini, laki-laki tetap lebih menentukan. Satu-satunya dominannya elite desa. Warga miskin dan warga biasa, KobupotenAgom, 10Mei2010) media pengambilan keputusan yang cukup steril dari terutama perempuan, tidak berani mengemukakan Dalam kasus-kasus seperti di atas, masyarakat awam dan dominasi laki-laki adalah musyawarah khusus perempuan keinginan atau ketidaksetujuan mereka karena miskin sulit berkata tidak terhadap keinginan elite desa Worga desa yang koyo selomo ini teloh mempekerjokan yang kemudian menghasilkan satu usulan SPP dan satu menganggap bahwa yang pantas bicara hanyalah para karena hubungan mereka dengan elite desa bersifat orong miskin sebagoi buruh toni. Tonpa adonyo pekerjaan usulan open menu. Minimnya dominasi laki-laki dalam elite desa yang pintar seperti digambarkan di atas. multi-dimensi. Sudah menjadi kenyataan yang umum di yang diberikan oleh worga desa yong kaya, orong miskin forum ini adalah karena musyawarah ini memang hanya Dominannya posisi elite desa di berbagai lokasi studi masyarakat perdesaan di mana warga miskin tidak saja okan menjadi semakin miskin (Wowoncora, laki-laki, 54, dihadiri oleh perempuan. Namun, bukan berarti forum tersebut, antara lain, disebabkan oleh faktor sistem atau terlibat dalam hubungan formal pemerintahan dengan kepolo desa, Kabupaten Gresik, 21April2010). ini sepenuhnya steril dari dominasi laki-laki karena dl hubungan kekerabatan, atau hubungan patronase. Sistem para elite desa, tetapi juga dalam hubungan ekonomi beberapa daerah, seperti di sebuah desa dl Kabupaten patronase kelihatan sangat kentara di desa-desa di Jawa di (majikan dan pekerja), hubungan sosial-budaya (hubungan Khusus tentang partisipasi perempuan, semua informan Gresik, usulan perempuan, khususnya SPP, dinegosiasikan mana struktur perekonomiannya menciptakan hubungan kepala suku-kaum/mamak-kemenakan di Sumatera menegaskan adanya peningkatan yang signifikan. Dalam lagi di tingkat desa. Berdasarkan kesepakatan para elite 20 21 desa yang sebagian besar adalah laki-laki, desa tersebut Tidak meningkatnya partisipasi warga miskin perempuan memutuskan untuk tidak mengajukan SPP. Pertimbangan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor internal (terkait mereka adalah karena takut warganya yang meminjam dirinya sendiri) atau eksternal. Faktor-faktor internal tidak taat mengembalikan pinjaman. Menurut mereka, jika misalnya sibuk dengan pekerjaan dan kehidupannya SPP macet, desa mereka tidak akan mendapatkan program sendiri, tidak mau hadir karena merasa tidak patut atau open menu. Oleh karena itu, daripada membahayakan tidak penting untuk hadir, karena sudah tua atau sakit, atau program open menu, lebih baik tidak mengajukan SPP. karena statusnya janda. Faktor-faktor eksternal misalnya tidak diundang, tempat pertemuan jauh, dll. Namun dari Namun, dalam forum PNPM, baik yang khusus untuk semua alasan para informan tersebut, tampaknya faktor- perempuan maupun campuran, tidak semua perempuan faktor internal yang paling berperan. Seperti tergambar desa terlibat. Ada kecenderungan hanya perempuan pada beberapa kutipan di atas serta kutipan pada bagian dari kelompok menengah ke atas saja yang menghadiri "Partisipasi" dalam bab berikutnya, warga miskin, terutama kegiatan tersebut. Beberapa informan perempuan dari perempuan, tidak merasa patut untuk hadir dalam keluarga miskin mengaku tidak pernah diundang, apalagi pertemuan-pertemuan di desa karena mereka bukan hadir dalam berbagai pertemuan di desa: "orang penting" dan bukan "orang pintar". Perempuon jorong ropot, cuma bopok-bapok. Soya jugo tounyo dari Bapok. Pulangnya yo Bopok cerita. (FGD Perempuon Miskin, 38, Kobupoten Lumajong,24April2010) Partisipasi perempuan dibondingkan tohun 2002 masih samo soja. Jiko dikatakon meningkot, tidok bonyok. Perwokilon perempuan sering diundong untuk ropot, tetopi tidok ontusias don sedikit yang dotang. (Wawancoro, laki-loki, 40, Kobupoten Gresik, 22April2070) Tapi, selamo ini jugo, Pok, perempuan kalou mereko diundong, itu sekadar datong soja. Jorong mereko bicaro otou mengusulkan. (Wowoncoro, perempuan, 42, Kobupoten Konowe Seloton, 7 Juni 2010) 22 3PEMERINTAHAN, PARTISIPASI, DA TRANSPARANSI Dl DESA Di sebagian desa sampel, terutama di Sulawesi Tenggara, kinerja pemerintahan desa adalah kemampuan anggaran dan di sebagian desa di Sumatera Barat, lembaga mereka untuk menggerakkan roda pemerintaan, baik pemerintahan desanya belum berfungsi dengan baik. anggaran yang berasal dari dalam desa/nagari sendiri Sering kali lembaga-lembaga tersebut hanya ada maupun dana yang berasal dar luar atau pemerintahan namanya, tapi tidak ada kegiatannya. Pemerintah desa di atasnya. hanya bersikap menunggu instruksi dari atas dan tidak mempunyai inisiatif menggerakkan warganya untuk membangun sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya 3.1 ARUS INFORMASI DAN sendiri. Di sebagian desa lainnya, terutama di Jawa Timur, TRANSPARANSI DI DESA pemerintahan desa cenderung lebih dinamis, lebih terbuka, dan partisipatif. Akuntabilitas para elite desa juga Pada umumnya, elite desa, terutama kepala lebih tinggi. desa/nagari, menguasai sekaligus menjadi sumber informasi menyangkut peri kehidupan desa. Tidak Secara kelembagaan, kecuali desa-desa di Sumatera ada mekanisme, forum, atau media yang secara resmi Barat, semua desa sebenarnya mempunyai kelengkapan mengharuskan dan memastikan informasi tersebut sampai yang sama. Demikian juga halnya dengan mekanisme kepada masyarakat. Dalam konteks ini, apakah informasi pemerintahannya, karena semua desa berada dalam tersebut sampai kepada masyarakat atau tidak bukan aturan dan perundang-undangan yang sama. Di Sumatera ditentukan oleh sistem melainkan oleh "kebaikan hati" Barat, pemerintahan setingkat desa diwarnai oleh elite desa, jadi bukan berdasarkan kewajiban sebagai adanya nomenklatur lokal, yaitu sebutan nagari beserta pemerintah desa. Sebagian informasi disampaikan kelengkapannya untuk satuan pemerintahan terendah. kepada warga oleh kepala desa/wali nagari melalui Meskipun menggunakan nomenklatur lokal, pada dasarnya kepala dusun/jorong atau ketua RT. Ketua RT-lah yang fungsi-fungsi yang ada pada pemerintahan desa ada pula kemudian diminta untuk menyampaikan informasi kepada pada pemerintahan nagari. warga dengan memanfaatkan kebiasaan setempat dan pertemuan-pertemuan rutin yang bersifat keagamaan Perbedaan kinerja antarpemerintah desa/nagari umumnya di desa. Untuk kasus tertentu, informasi terkadang juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, baik sumber disampaikan secara formal melalul pertemuan dl balai daya aparat desa maupun sumber daya masyarakat. Selain desa. Namun hal ini jarang terjadi. itu, yang tidak kalah pentingnya dalam memnengaruhi NP.v' AED SANHiI Informasi yang pada umumnya disampaikan oleh aparat menyampoikan hasil rapat dan pertemuan dengan AKUNTABILITAS Di DESA KRAMAT desa kepada warganya adalah informasi tentang program aparat desa. Biasanya informasi didapat justru dari dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta kegiatan omongan orang loin yang berbedo RT.... Tidok pernah Pelaksanaan PNPM di Desa Kramat, Kabupaten Gresik, Selama tiga tahun PNPM ada dl Desa Kramat, jika kerja bakti. Namun, informasi tentang program ini juga ada transparansi hasil dan pertemuan di boali desa. mulai dilangsungkan sejak 2007. Saat itu, aktivitas dilihat secara fisik, memang belum terasa manfaatnya tidak selalu disampaikan secara terbuka, melainkan (Wowancora, laki-laki, 46, Kabupaten Gresik, 23April2010) program yang dilakukan adalah sosialisasi program, karena desa ini baru sekali mendapat pembangunan secara terbatas kepada penerima. Ada kecenderungan perencanaan dari bawah hingga kesepakatan usulan fisik. Akan tetapi, kalau dilihat dalam perspektif pemerintah desa lebih banyak menyampaikan informasi Koalu ada rapat di nagari, masyarokat yang ikut di tingkat desa, dilanjutkan dengan MAD di tingkat transparansi dan akuntabilitas, setidaknya model tentang aspek-aspek yang menjadi kewajiban warga adalah tokoh-tokoh mosyarakat. Orang miskin tidak kecamatan. Usulan Desa Kramat yang bersifat open seperti PNPM ini telah memberikan dampak pada desa, sementara untuk aspek-aspek yang terkait dengan pernah diundang. Selomo ini, pihak jorong don nogari menu pada waktu itu adalah pembangunan TK di masyarakat, yaitu mengubah pe hak warga desa umumnya pemerintah desa belum koau mengadokan rapot/pertemuan, informasi hosil Dusun Karang Liman sebagai usulan dari kelompok bagaimana sebuah proyek pembangunan seharusnya bersikap transparan. Seorang kepala desa di Jawa Timur pertemuan tidak pernah sampai. Saya aja tahunyo dari perempuan dan termasuk dalam ranking (peringkat) dipertanggungjawabkan. Setelah mel/hat bagaimana mengatakan, "Tidak semua informasi harus disampaikan tetonggo saya. (FGD Laki-Laki Miskin, 31, Kabupaten yang terbiayai. Pelaksanaan proyek pembangunannya PNPM mempertanggungjawabkan segala hal terkait kepada warga, apalagi menyangkut soal anggaran. Dharmasroya, 13 Mei 2010) terealisasi pada 2008. Untuk pelaksanaan PNPM 2009, pembangunan yang dilaksanakan, warga desa menuntut Soal anggaran tidak bisa dibuka seluas-luasnya". Selain usulan Desa Kramat berupa perbaikan drainase di agar model seperti PNPM ini juga diterapkan pada itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat Selama tigo tohun terakhir, hanyo program PNPM Dusun Kramat masuk dalam ranking yang tidak terbiayai, program pembangunan lainnya. Hal ni ditegaskan oleh umumnya juga tidak utuh. Hal-hal yang lebih mendetail yang memberikan penyebaran informasi yang baik, tetapi pada 2010 termasuk yang terbiayai melalui PNPM seorang anggota KPMD Desa Kramat: atau berkaitan dengan keuangan atau anggaran proyek, sementara untuk loyonon masyorakot yang lain, tidak Optimalisasi. PNPM Optimalisasi ini, menurut salah satu Bahkan, cara PNPM melaporkan belanja keuangan misalnya, tidak disampaikan. Tidak ada satu pun informan ada perubohan. (Wawancoro, laki-laki, 38, Kabupaten pengurus TPK Desa Kramat, adalah "kesepakatan semua dengan ditempel di papan informasi membuat warga biasa yang mengetahui berapa banyak uang Bombona,6 Juni 2010) pihak untuk memilih usulan yang tidak terbiayai dari masyarakat ingin kalau ada pembangunan, seperti itu bantuan yang masuk ke desa mereka dan untuk apa saja tahun 2009 untuk langsung dilaksanakan tanpa melalui pelaporannya. Pernah ada kejadian proyek swakelola uang itu dibelanjakan oleh pemerintah desa. Seorang Belum maksimalnya penyampaian informasi secara lagi perencanaan dari bawah seperti biasanya." Ketika dari Pemkab Gresik untuk membangun madrasah ditolak informan mengatakan, "Jangankan anggaran, tahu terbuka serta transparansi disebabkan adanya hambatan studi ini dilangsungkan, pembangunan drainase masih oleh masyarakat karena tidak bisa memenuhi keinginan Program ADD [Alokasi Dana Desal saja tidak" (FGD Laki- struktur sosial dan infrastruktur kelembagaan masyarakat masuk tahap rencana pelaksanaan; belum dilakukan masyarakat untuk laporannya dirinci dan ditempel. Laki Menengah, 41, Kabupaten Lumajang, 25 April 2010) desa, terutama menyangkut hubungan antara elite desa pembangunan fisiknya. (Wawancara, perempuan, 40, 25 April 2010) dan rakyat yang sangat berjarak. Di semua desa sampel, Dalam hal transparansi, terdapat perbedaan pandangan elite desa masih secara sadar menempatkan dirinya antara aparat dan elite desa, dan masyarakat pada sebagai pihak yang lebih superior, lebih tahu, dan lebih umumnya. Aparat dan elite desa beranggapan bertanggung jawab dibandingkan dengan masyarakat bahwa pemerintah desa sudah bersikap transparan umum. Di lain pihak, masyarakat pada umumnya bersikap terkait program pembangunan maupun aspek-aspek pasif, bahkan cenderung tidak peduli terhadap berbagai Tidokperlunonyo-nonyoinformasikejorong.Kitoiniyong Kondisi arus informasi seperti dijelaskan dl atas dalam pemerintahan lainnya. Sebaliknya, sebagian masyarakat informasi yang menyangkut aspek-aspek kehidupan penting kerja soja di sawah. (Wowancoro, loki-laki, 49, delapan atau tiga tahun terakhir bisa dikatakan tidak beranggapan bahwa pemerintah desa tidak transparan desa. Mereka umumnya menunggu saja informasi yang worga menengah, Kabupaten Dhormasroyo, 26Apri/2010) berubah, kecuali untuk PNPM yang penyebaran karena tidak mau menjelaskan berbagai program disampaikan oleh aparat. Sangat jarang terjadi masyarakat informasinya lebih terstruktur baik melalul pertemuan- yang ada secara gamblang. Beberapa kutipan berikut secara proaktif menanyakan informasi kepada aparat desa. Sikap apatis masyarakat terhadap informasi yang terkait pertemuan kelompok, poster, dan penempelan menggambarkan arus informasi dan transparansi yang Beberapa kutipan berikut merefleksikan kenyataan itu: dengan pemerintahan desa kemungkinan juga muncul laporan pertanggungjawaban keuangan ketika proyek terjadi di desa-desa sampel: karena masyarakat sebenarnya tidak mempunyai dilangsungkan. Hanya saja model arus informasi dar Koalu diberitohu oleh wali jorong, mako saya okan tohu kepentingan terhadap informasi tersebut. Bagi kebanyakan PNPM tidak banyak berdampak terhadap model program Informasi yang biosonyo tidak tersebar kepada informasinyo. Koalu tidak diberitahu, maka tidak dapat warga desa, yang penting adalah bahwa pekerjaan lainnya maupun kebijakan desa lainnya. Dai sek/an masyorokot odaolah informasi tentang bontuan untuk informosinyo. (Wowancoro, loki-loki, 72, RTM, Kabupaten mereka sehari-hari bisa berlangsung dengan baik. Sikap banyak desa sampel, hanya ditemukan satu desa yang orang miskin. Terkadang kami baru tahu setelah ada Solok, 13Mei2070) masyarakat seperti ini mungkin juga menjadi penyebab warganya menuntut agar program lai men/ru model orang yang mendapatkan bontuan. (Wowancara, loki- aparat desa tidak mempunyai urgensi untuk melaksanakan transparansi PNPM. laki, 72, Kobupaten Solok, 13 Mei/2010) Wargo di sini kurang aktif mencari informosi. Nanti pemerintahan secara transparan. Dalam konteks ini, ada undangon atau didatangi oporot desa baru baik masyarakat maupun aparat desa sepertinya tidak Terkadang informosi itu tidak bisa didapat karena dapat informosinyo. (Wowancora, loki-laki, 31, worgo menganggap transparansi pemerintahan sebagai topik putus sampai di RT ... Informasi dari oparat desa tidak menengah, Kabupaten Bombana, 8Juni 2010) penting untuk dibicarakan, apalagi diwujudkan. pernoh sampai ke worgo desa karena RT tidak pernah 26 27 "Seluruh warga desa tidak perlu dihadirkan pada Kedua, terdapat kelompok masyarakat kritis yang pertemuan karena akan membuat rapat kacau dan sulit menganggap bahwa proses pengambilan keputusan itu untuk menjalankan musyawarah. Sudah cukup dengun tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. perwakilan saja" (wawancara, laki-laki, 40, aparat desa, Dalam bahasa lain, beberapa keputusan itu lebih Kabupaten Gresik, 22April2010). mengakomodasi kepentingan elite desa ketimbang kepentingan masyarakat umum. Untuk menghindari Pelibatan masyarakat secara langsung hanya mungkin keputusan yang bias elite desa, mereka menghendaki agar terjadi di tingkat dusun/RT. Namun sayangnya, baik di proses pengambilan keputusan itu melibatkan masyarakat tingkat dusun maupun RT, sangat sedikit desa melakukan secara langsung. Beberapa informan mengatakan: hal itu. Pertemuan-pertemuan yang sering terjadi di tingkat dusun/RT umumnya hanya pertemuan informal Ya, cukup gak cukup. Cukup ku/au memang b/su seperti pengajian, yasinan, atau arisan yang bukan untuk membawa keinginan masyarakat, gak cukup ku/au m em bahas perm asalahan desa. sepertiny r m em bab kepentuj e u n prja Keihtak a atau .......malah misolnya setuju-setujus, eihtny i Menyikapi proses pengambilan keputusan seperti itu, ya begitu. (Wawancara, lukinkl, 49, RTSM, Kabupaten narasumber atau masyarakat di desa sampel mempunyai Gresik,26April 2010). tanggapan yang berbeda-beda. Pertama, ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa partisipasinya Saya rasa tidak [cukup c/wkili] karena warga misk/n sudah diwakili oleh para elite desa dan tokoh yang seperti saya ini pasti ada hal-hal yang di/nginkan /eb/h hadir dalam proses pembuatan keputusan tersebut. jauh ketimbang warga yang /ainnya. (Wawancara, Kelompok masyarakat ini percaya bahwa apa pun yang perempuan, 54, RTSM, Kabupaten Konawe telah diputuskan oleh pemerintah desa merupakan Selatan, 8Juni2010) keputusan terbaik. Tidak cukup hanya [wali] jorcng mewakili warga karena Percaya begitu soja karena mereko sudah sesuai dengan wali jorong kurang mengetahu keadaan masyarakat. kapasitasnya. Seperti wali jorong, dia sudah dipilih dan Wali jorong tidak mengetahu apa sebenarnya yang dipercayai oleh warga, ibaratnya didahulukan salangkah dibutuhkan oleh masyarakat. Dan parahnya lagi, ditinggikan sarantiang.... Itu sudah cukup karena kau sekarang masyarakat Jorong Y banynk yag tidak suka 3.2 PARTISIPASI DAN REPRESENTASI Di beberapa desa sampel lainnya, sebagian warga seluruh warga hadir dalum forum yang lebih tinggi bisa dengan [wali jorong sekarang. Banyak warga yang DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN juga dilibatkan dalam rapat desa. Namun keterlibatan diboyangkan betapa ramainya pertemuan ini. Jumlah menginginkan woli jorong sekarang turun, tetapi wa// mereka sering kali hanya sebatas mendengarkan atau pendudukdi NagariXlebih kurang 2.500. Kulau separonya jorong sekarang tidak mau karena din berharap ku/au Di sebagian besar wilayah penelitian, pengambilan mengesahkan keputusan yang telah diambil sebelumnya saja dewasa, berarti 1.200 orang akan hadir dalam satu Jorong Y ini masuk doerah Kta Bukittinggi, maka din keputusan di tingkat desa biasanya dilakukan melalui oleh kepala desa atau pemerintah desa. Setidaknya pertemuan. (Wawancara, laki-laki, 36, warga menengah, akan diangkat menjadi Pegawai Negeri. (Wawancar, pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh para elite terdapat tiga alasan yang menyebabkan warga desa, KabupatenAgam, 15Mei2010) perempuan, 29, warga menengab, Kabupaten desa (aparat desa, BPD, LPM (Lembaga Pemberdayaan terutama warga miskin, tidak dilibatkan langsung dalam Agam, 17Me/2010). Masyarakat), PKK, RW/RT, dan tokoh-tokoh masyarakat). proses pengambilan keputusan. Pertama, sama dengan Kami semua sudah sangatpercaya dengan RTdan kasun. Mereka ini dinilai sudah mewakili masyarakat: tingkat pemerintahan lainnya, keberadaan masyarakat Mereka pasti kan mementingkan dan perduli dengan Dalam pelaksanaan PNPM, partisipasi dan representasi sudah diwakili oleh berbagai kelembagaan yang kepentingan warga. Jadi, kami serahkan semuanya masyarakat bisa dikatakan sangat tinggi. Semua informan "... tidak perlu mengundang semua warga karena dibentuk untuk mewakili masyarakat. Kedua, secara teknis kepada Pak RT dan Pak Kasun. (Wawancara, perempuan, mengakui hal itu. Namun, tingkat partisipasi dan pandangan warga sudah terwakili. ... Kaau sudah sepertinya tidak memungkinkan melibatkan masyarakat 45, RTSM, Kabupaten Ngawi, 24April2010) representasi yang bagus dalam PNPM ternyata kurang diundang tokoh masyarakatnya, ya sudah terwakili secara langsung dalam proses pengambilan keputusan berpengaruh terhadap proses kebijakan dan program .(Wawancora, laki-laki, 38, aparat desa, Kabupaten karena, antara lain, keterbatasan ruang tempat pertemuan Bagus jugo kaau kadus yang wakili suja warganya yang lain. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan Konawe Utaru, 6 Juni2010). dan biaya akomodasi. Ketiga, pertemuan yang melibatkan karena kadus jugo tahu apa kebutuhan warganya. Di dan program di desa secara umum tidak mengalami orang banyak dianggap tidak efisien seperti tergambar sini, RT tidak berfungsi, lebih berfungsi kepala dusun. perubahan. Partisipasi dan representasi masih dimakna dalam pernyataan berikut: (Wawancara, perempuan, 48, RTSM, Kabupaten Konawe secara normatif dan formal. Akibatnya, tidak ada pola Utara, 9Juni2010) yang baku untuk menyerap aspirasi lebih jauh mengenai 28 29 masalah yang rapat-rapat ini tokoh-tokoh soja, Diundang pas ada mencoblos soj, Pak.Saya tidak Pak. (FGD Kelompok Miskin, laki-laki, 45, Kabupaten pernah diundang, Pak. Baru sekarang ni saya diundanp Dhamasraya, 13 Mei 2010) ke kontor wali nagari [untuk menjadi peserta FGD studi ini], Pak. (FGD Perempuan Miskin, 33, Kabupaten Warga mungkin akan tertarik untuk dotang ke Dharmasraya, 3 Mei2010) pertemuan jika pertemuan tersebut terkait dengan bantuan yang akan dibagikan. ... Banyak pertemuan- Perempuan mungkin akan diundang ke dalam pertemuan itu tidak selalu berkaitan dengoan pemberian musyawarah yang membicarakan urusan-urusan bantuan. (Wawancara, perempuan, 44, RTM, Kabupaten perempuan. (Wawoncara, laki-laki, aparat desa, Agam, 15 Mei 2010) Kabupoten Ngawi, 21 April 2010) Khusus untuk partisipasi dan representasi perempuan, Dalom rapat seperti itu, warpa perempuan jupa sebagian besar narasumber di semua desa sampel diundang. Akan tetapi, sama sepert warpa laki-laki, menyatakan bahwa sejak pelaksanaan PNPM, secara formal tidak ada peran yang dimainkan. Mereka [perempuan] partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan juga sebatas sebagai pendengar. Serinp kali, sete/ah mengalami peningkatan. Dalam hal ini, partisipasi perempuan keluar atau selesai rapat, mereka baru menpunpkapkan umumnya masih bersifat instrumental karena lebih pandangannya. Namun, itu jupa hanya kepada sesama merupakan keharusan untuk memenuhi persyaratan formal perempuan atau peserta rapat lam, bukan kepada kepala program. Selain itu, peningkatan partisipasi ini umumnya desa. (Wawancara, laki-laki, 38, aparat desa, Kabupaten hanya terjadi pada golongan masyarakat menengah Konawe Utara, 6Juni2010) ke atas. Untuk golongan masyarakat miskin, partisipasi perempuan cenderung tidak mengalami peningkatan, atau Keikutsertoon perempuan daom pembuatan keputusan di desa tertentu, partisipasi justru mengalami kemunduran. sanngat minim. Mereka banyak dlam dan masih ko/ah Posisi perempuan miskin tetap marjinal. Kenyataan demikian dengan bapak-bapak. Keikutsertaan perempuan ada tercermin dari beberapa pernyataan berikut. peningkatan dibanding dahulu sebelum ada PNPM. (Wawancara, laki-laki, 51, Kabupaten Gresik, 23April2010) kebutuhan dan kepentingan warga desa secara umum. peserta honya menyetujui. (Wawancara, laki-laki, 38, Kalou di/lhat, memang harus diakui masih kurang Juga tidak ada pola untuk memungkinkan keterlilbatan oparat desa, Kabupaten Konowe Utara, 6 Juni 2010)3 berpengaruh. Soalnyo koalu kegiatan yang lain, caranya Koalu rapat napari, tidak ada perempuan yanp warga secara lebih aktif dalam merumuskan kebutuhan tetap soja tidak seperti PNPM. Hanya tokoh masyarakat diundang, Koalu rapat Bundo Kanduanp ada, tapi itu maupun pengambilan keputusan. Kondisi seperti ini Tidak perlu semua warga desa diundang karena sudah dan aparat soja yang sering terlibat, Perempuannya juga dipilih-pilih. (FGD Perempuan Miskin, 66, Kabupaten juga ditopang oleh budaya setempat sehingga sekaligus ada perwakilannya. (Wawancara, laki-laki, 48, aparat pun terhitung tokoh-tokohnya soja. Koalu PNPM, kan Solok, 12 Mel 2010) dijadikan sebagai alat untuk legitimasi bagi elite desa. desa, Kobupaten Gresik, 26 April 2010) ibaratnya semua wargo terlibat dan tahu perkembangan Misalnya, istilah abot sawangane (bahasa Jawa) yang program. (Wawancora, laki-laki, 40, anggota KPMD, Buat apa hadir? Kan sudah ada masinpmasinp dalam budaya lokal dimaknai sebagai mendahulukan Pentingnya supaya dapat tahu apa yang dibicarakan Kabupaten Gresik,25April2010) bidangnya. ... Koalu rapat napari, ada aparatnya. Ko/au tokoh dan orang yang dituakan sering kali dipakai menjadi dan sebenarnya semua lapisan mosyarakat rapat Bundo Kanduang, oda anppotanya. Ko/au kita alasan untuk menjawab kebuntuan mengenai partisipasi [seharusnya diundang], tapi kadang tidak diundang. PerwakilandariPKKdiundang,dimonanggotaPKKberasal datang, orang-orang itu makan nasi bunpkus. Kami dan representasi masyarakat. Beberapa kutipan berikut Ada lagi diundang, tapi malas dan bosan koalu dari golongan ekonomi menengah. Perempuan dari warga hanya bisa menelan ludah. (FID Perempuan Miskin, 40, menggambarkan pendalpat masyarakat tentang aspek rapat terus. (Wawancara, Perempuan, 40, Kabupaten miskin nggakpernah diundang, Ketika masih pemerintahan Kabupaten Solok, 12 Mei 2010) representasi dan partisipasi masyarakat dalam proses Bombana, 4Juni2010) desa, perwakilan perempuan dan warga miskin ada dl pembuatan keputusan di tingkat desa: setiop perempuan, tetapi ketika sudah berganti menjadi Kita hanya manut sja opa yang diputuskan aparat pemerintahan napari, perwakilan perempuan dari warga 3.3 SISTEM PERWAKI LAN Meski tokoh masyarakat yang diundang cukup banyak, desa, apalagi yang terkait pembangunan desa. ... Saya miskin tidak ada logi. Jarang diundang perempuannya. (FGD jarang terjadi perdebotan dalom pertemuan seperti itu. tidak pernah terlibat dalom pembuatan keputusan Laki-LakiMiskin, 31, Kabupaten Dharmasraya, 13 Mel 2010) Sistem perwakilan dalam desa secara formal diatur oleh Dalom rapat, biasanya yang bonyak berbicara ada/ah apapun. Saya makmum [mengikuti] soja dan terserah undang-undang melalui kewajiban desa untuk melakukan kepalo desa dan perangkat desa lainnya, sementara aparat desa.... (Wawancora, laki-laki, 60, RTM, Kabupaten pembentukan BPD. BPD diharapkan mampu berperan Gresik, 28April2010) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang secara 30 31 DP PNPM PERDESAAN ideal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jarang sekali warga menonyokan keputusan dan Di desa-desa dengan kategori Kl, K2, dan K3, ternyata pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat karena BPD dan sistem keterwakilan lainnya belum berfungsi sucah percaya sepenuhnya akan terwakili oleh tokoh secara optimal. Masyarakat menganggap bahwa lembaga mosyarakat tersebut. (Wawoncaro, laki-laki, 40, RTM, atau orang yang seharusnya bisa mewakili kepentingan Kobupaten Lumajang, 24April2010) masyarakat dalam perumusan kebutuhan, keputusan program, dan kebijakan sampai saat ini cenderung malah Kolou keluhan tentang putusan desa, gak pernah. Wargo menjadi alat legitimasi dari pemerintahan desa. ni ditandai umumnyo menerima kolou keputusan sudoh diputuskan dengan tidak adanya pertemuan-pertemuan khusus di karena warga percaya pada wakil-wakil di lembaga tingkat warga (RT/RW/dusun/jorong) untuk menyerap desa. (Wowancora, laki-loki, 49, kepala dusun, Kabupaten aspirasi masyarakat maupun menginformasikan sejauh Ngawi, 27April2010) mana aspirasi masyarakat sudah dijalankan. Sebaliknya, masyarakat yang kecewa dengan praktik Menurut responden, meskipun sistem pemerintahan desa sistem perwakilan yang selama ini berlangsung, antara mengenal adanya pemerintahan di tingkat dusun maupun RT, lain, mempunyal argumen berikut: tidak ada kegiatan terencana selain menyampaikan informasi kepada warga sebagaimana diperintahkan oleh kepala desa. Ya, cukup gak cukup. Cukup kolou memong biso Di tingkat RT atau dusun4, juga tidak ada pertemuan rutin membawa keinginan masyarakat. Gak cukup kolou yang dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah sepertinya membawa kepentingan pribadi tokh atau yang ada di tingkat RT atau dusun. Namun, dalam konteks molah misolnya setuju-setuju soja. Kelihatannya sih sistem perwakilan, sebagian masyarakat menganggap ya begitu. (Wawancara, laki-loki, 49, RTM, Kabupaten sistem demikian sudah baik karena sudah mewakili aspirasi Gresik, 26April2010) masyarakat secara umum, sementara sebagian lagi tidak puas karena menganggapnya tidak transparan. Jika ditelusuri lebih Tidak cukup warga diwakili karena warga harus tahu lanjut, masyarakat yang menganggap sistem perwakilan sendiri apa kesimpulan dan ropat. (Wawancara, laki-laki, telah memenuhi aspirasi mereka ternyata bukan didasarkan 38, warga menengah, Kabupaten Bombana, 8Juni2010) pada realitas bahwa sistem ini telah berjalan dengan baik. Sikap demikian ternyata lebih disebabkan oleh relasi sosial Keputusan itu tergantung bagaimana maunya Pak Wall yang menempatkan dominasi penguasa sebagai kemutlakan. Nogari, Pak Jorong, dan aparat nagari lainnya sajoa. Hal ini antara lain tercermin dari pernyataan berikut: (Wawancara, laki-loki, 36, warga menengah, Kabupaten yang pernah terjadi tidak bersifat massal sehingga (Kabupaten Ngawi) (dua nagari/desa terakhir bukan desa Dharmosroya, 16 Mei2010) mengakibatkan terjadinya ketegangan sosial atau konflik sampel). Untuk Nagari Marapi, kasusnya berkisar soal Saya kira ticak perlu [ikut memutuskan]. Kan sudah ada horizontal antar angggota kelompok masyarakat secara kecurigaan warga setempat terhadap pengurangan debit yang mewakili. Itu saja sudah cukup. Kami semua sudah Pemerintah desa membuat kebijakan melalui ropat massal. Di tingkat desa, hal ini yang mungkin menyebabkan air bersih akibat adanya proyek air bersih PNPM di Nagari sangat percaya dengan RT dan kasun. Mereka pasti yang diadakan dengan aparat desa terkait tanpa adca belum terdapatnya mekanisme resolusi konflik atau Singgalang yang mengambil sumber air dan Nagari Marapi. kan mementingkan dan perduli dengan kepentingan warga desa. ... Seharusnya warga itu ikut dilibatkan kalo komplain yang baku untuk menangani komplain dan Di Nagari Tanah Tinggi, kasusnya melibatkan Jorong Pakan warga. Jadi, kami serahkan semuonyo kepada Pak ada pertemuan di balai desa. Lha topi ini go pernah, konflik yang ditimbulkan baik karena pelaksanaan program Baru, Padang Gantiang, dan Simpang Lima mengenai RT dan Pak Kasun. Tidak pernah [mengeluh]. Apapun Mbak. Nah, jadi ya gitu kalo ada apa-apa ngomongnyo maupun kebijakan di tingkat desa. Ketika komplain atau pemanfaatan jalan PNPM di Jorong Pakan Baru dan Padang keputusannya, saya terima. Paling, kalaupun ada yang juga ontorwarga saja, (Wowancara, laki-loki, 46, wargo konflik terjadi, penanganannya dilakukan secara sporadis Gantiang untuk pengangkutan material pembangunan tidak puas, hanya berbisik-bisik scjo, tapi tidak melakukan menengah, Kabupaten Gresik, 23 April 2010) dan biasanya kepala desa bertindak sebagai aktor utama jalan PNPM di Jorong Simpang Lima. Menurut Wall Nagari apa-apa. (Wawancara, perempuan, 45, RTM, Kabupaten dalam penyelesaiannya. Konflik-konflik tersebut umumnya Tanah Tinggi, konflik ini seharusnya tidak terjadi jika Ngawi, 24April2010) dapat diselesaikan dengan penjelasan atau musyawarah pemerintah nagari dilibatkan dalam pelaksanaan program, 3.4 KOMPLAIN, KONFLIK, DAN dengan melibatkan tokoh masyarakat. terutama dalam koordinasi antarjorong, sebab pemerintah Ya, cukup diwokili wali jorong soja karena beliau yang MEKANISME PENYELESAIANNYA jorong sama sekali tidak memiliki kewenangan selain lebih tau dengan kondisi warganya don beliou yang Selama pelaksanaan PNPM, konflik pernah terjadi di sebagai perpanjangan tangan wali nagari. Oleh karena itu, diberikan kepercayaan untukmewakili warga. (Wawancara, Di desa-desa sampel dapat dikatakan tidak ada konflik beberapa wilayah sampel seperti di Nagari Tanah Tinggi penyelesaian masalah di dalam maupun antarjorong akan perempuon, 32, RTM, Kabupaten Solok, 15 Mei 2010) serius yang terkait dengan pelaksanaan program. Konflik dan Nagari Marapi (Kabupaten Agam), dan Desa Waru lebih efektif bila melibatkan pemerintah nagari. 32 33 -A Tidak pernah disampaikan ke pemerintah desa. Keluhan tinggi. Sebaliknya, untuk desa/nagari yang dipimpin oleh itu hanya menjadi pembicaraan pada tingkat warga. kepala desa/wali nagari yang kepemimpinannya kurang (Wawancara, laki-Jaki, 38, warga menengah, Kabupaten baik, masyarakat umumnya menilai akuntabilitas pemerintah Bombana, 8 Juni 2010) desanya rendah. Jika ada ketidakpuasan/komplain pun, warga cenderung Fenomena tersebut muncul antara lin karena dalam malu atau sungkan untuk menyampaikan dan biasanya praktik kepemerintahan desa, kepala desa tidak pernah hanya melakukan kasak-kusuk antarsesama warga. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang (Wawancara, perempuan, 60, warga menengah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa secara Kabupaten Lumajang,25April 2010) terbuka kepada warga desa. Kalaupun ada laporan pertanggungjawalban, maksimal laporan itu hanya Kalau saya, mengadunya ke teman-teman aja. Kalau disampaikan kepada BPD. Bahkan d salah satu desa sampel J saya nggak dapet Raskin6, saya nggak berani ngadu di Sulawesi Tenggara, seorang anggata BPD menyatakan ke Pak Jorong. Daripada saya pendam dalam hati kan bahwa selama ini BPD tidak pernah diberitahu oleh nggak enak, Pak. Cerita ke teman-teman bisa ketawa- kepala desa mengenai pendapatan maupun pengeluaran ketawa, Pak. (FGD Laki-Laki Miskin, 44, Kabupaten keuangan pemerintah desa, termasuk dana ADD/RAPBDes Solok, 16 Mei 2010) (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Paling kalaupun ada yang tidak puas hanya Tidak semua informasi harus disampaikan kepada warga, berbisik-bisik saja, tapi tidak melakukan apalagi menyangkut soal anggaran. Snal anggaran tidak apa-apa. (Wawancara, perempuan, 45, RTM, Kabupaten bisa dibuka seluas-luasnya. (Wawancara, laki-laki, 45, Ngawi, 24 April 2010) Kabupaten Lumajang, 22 April2010) Kalau mau komplain juga percuma tidak dianggap Nyo ganjia mah buk, kok ado pitihnyo warga dak tau doh, sebab yang protes dianggap orang kecil. (Wawancara, pi kok non kabagotong royong capek warga tau mah [ni perempuan, 46, warga menengah, Kabupaten beda, Buk. Kalau urusan yang ada uangnya, warga tidak Lumajang, 26 April2010) tau dan tidak perlu tau, tapi kalau urusan untuk gatong Di Desa Waru, kasusnya disebabkan oleh ketidaksepakatan Mengenai komplain masyarakat terhadap kinerja royong, warga biasanya cepat dikasih tau. (Wawancara, sebagian warga desa terhadap usulan pembangunan pemerintahan desa dan/atau pelaksanaan suatu program, perempuan, 54, Kabupaten Solak, 13 Mel2010). talud yang kemudian menjadi usulan desa. Sebagian sebagian besar responden menyatakan bahwa warga 3.5 TANGGUNG GUGAT DAN warga yang tidak setuju menganggap mereka yang desa umumnya bersikap diam. Mereka cenderung KETANGGAPAN PEMERINTAH DESA Kalau ADD, ini kan pengawasannya begitu-begitu saj merumuskan usulan tidak kompeten (sangat mungkin menyimpannya sendiri atau membicarakannya dengan [tidak ketatl. Inspektorat yang membina dan inspektorat perumusan usulan tidak transparan)5. Kasus pertama sesama warga. Kondisi demikian antara lain merupakan Secara umum di semua desa sampel belum tampak adanya juga yang memeriksa. Jadi, sudah selesal masa/ahnya. dapat diselesaikan dengan baik dengan melibatkan camat akibat dari adanya sikap segan, sungkan dan takut kepada mekanisme tanggung gugat dan ketanggapan pemerintah ... Kalau PNPM, itu kan betul-betul diawasi, di/kuti terus, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Agam. Untuk aparat, serta putus asa karena komplain yang pernah desa yang sistematik. Akuntabilitas pemerintahan desa sedangkan volumenya sudah ditentukan. Tapi, kalau kasus kedua, masalahnya dapat diselesaikan di tingkat disampaikan tidak pernah ditanggapi. Fenomena demikian sangat tergantung pada faktor kepemimpinan kepala desa, proyek lain, seperti ADD, itu kan tidak ada [pengawasan, nagari. Untuk kasus Desa Waru, kasusnya masih dalam terekam dalam kutipan-kutipan berikut: belum pada sistem kelembagaan. Ditambah dengan faktor hanya program sendiri, laporannya beg/ni-beg/ni kan penyelesaian oleh fasilitator kecamatannya. Di luar tiga kondisi masyarakat yang umumnya masih menempatkan boleh saja kita bikin toh.Merencanakan sendri dan konflik ini, konflik pelaksanaan PNPM lainnya terjadi dalam ... tidak pernah menyampaikan keluhan kepada kepala diri pada posisi inferior dalam konteks hubungan penguasa- melaksanakan sendiri. Begitulah kita punya kepala lingkup desa, seperti konflik antara pemerintah desa jorong atau kepala dusun. ... khawatir di cemeeh [diejek rakyat, maka kepala desa merupakan figur yang dominan. daerah. (Wawancara, laki-laki, 45, ketua Gapoktan, dan TPK, konflik antara TPK/masyarakat dan kelompok atau direndahkan] atau digunjingkan ke sesama Pemerintahan desa identik dengan kepala desa. Berdasarkan Kabupaten Konawe Selatan, 9Juni2010) kepentingan tertentu, serta konflik terkait pengadaan warga. Dari pada digunjingkan, ... [lebih baik] tidak hal ini, masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda barang dan jasa. Namun, konflik-konflik ini tidak sampai menyampaikan keluhan. (Wawancara, laki-laki, 51, RTM, terhadap akuntabilitas pemerintahan. Untuk desa/nagari Ada masalah keuangan ADD yang dikelola desa, menimbulkan ketegangan sosial dan masalahnya dapat Kabupaten Agam, 13 Mei 2010) yang mempunyai figur kepala desa/wali nagari yang kapabel seperti anggaran untuk posyandu tidak jelas; makanan diselesaikan secara internal di tingkat desa. dan responsif, masyarakat setempat umumnya menganggap tambahan untuk balita juga tidak jeas. Untuk warga pemerintah desa telah mempunyai akuntabilitas yang Dusun Z, akhirnya untuk kegiatan PKK dan balita 34 35 menggunakan kas kelompokpengajian. Adonyo program Pemerintah belum cukup untuk bertanggung jawab jimpitan beras. ... Koalu mau komplain juga percuma. kepada masyarakatnya. (FGD Laki-Laki Miskin, 37 (ALS|NTAN) Tidak dianggap sebab yang protes dianggap orang Kabupaten Gresik, 23April 2010) kecil. Kades dalom pemilihan anggota legislatif kemarin Berbagai program bantuan rentan dibajak oleh para sejak awal pembentukan kelompok tani tersebut, para [2009] mencalonkan dan kolah sepertinya terlibat banyak Pernah mengusulkan kepada Kades untuk meminta elite desa yang mengurusnya. Di sebuah desa sampel anggota (yang menjadi peserta FGD) belum pernah utang jadi uang operasional ADD termasuk uang Raskin PDAM memasang saluran PDAM hingga RT 8. Kades di Sulawesi Tenggara, fenomena itu terjadi secara sekalipun mendapatkan dana hasl pembagian sisa uang sering diputar dulu. Tanah bengkok [jatah perangkat mengatakan, "Insya Allah akan mengusulkan." berulang-ulang dan tidak ada perlawanan konkret dari kelompoktani. desa] pernah disewakan kepada pihak lain soot belum Sampai sekarang belum ada kabar dari Kades tentang warga. Menurut para informan, pada 2005, kelompok tani terisi. Saat terisi dan haknya diminta oleh perangkatyang perkembangan usulan mereka. (Wowancara, laki-laki, 40, di desa itu diminta oleh pemerintah untuk mengajukan Kejadian serupa juga terjadi pada kasus bantuan traser bersangkuton, Kades ditogih samo yang sewa sampai RTM, Kabupaten Ngawi, 25 April2010) proposal untuk mendapatkan peralatan pertanian. (mesin pompa racun). Pada awalnya, kelompok tani mendatangkan polisi dan tentara. Biasa menghadapi Kelompok tani desa itu kemudian mengusulkan menerima bantuan mesin pompa tersebut untuk tentora dan polisi,jadinya koalu berurusan dengan protes pengadaan traktor. Kemudian, pemerintah memberikan kepentingan kelompok, tetapi kemudian dikuasa warga, tidak dianggap. (Wawancara, perempuan, 46, 3.6 DAMPAK PNPM TERHADAP TATA bantuan empat traktor ke desa tersebut. Masing-masing untuk kepentingan pribadi oleh ketua kelompok warga menengah, Kabupaten Lumajang, 26April2010) PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA kelompok tani mendapatkan satu traktor. Menurut tani. Pada kasus lain, bantuan pemugaran rumah kesepakatan awal kelompok tani, traktor tersebut bisa pertama-tama dialokasikan untuk rumah sekretaris Terlepas dari faktor kepemimpinan kepala desa, penilaian Seperti terlihat di atas, model pengelolaan PNPM yang digunakan baik oleh anggota kelompok tani maupun desa (sekdes). Padahal, menurut para informan, sekdes masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan desajuga mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas nonanggota kelompok tani. Perbedaannya hanya pada bukanlah warga miskin sehingga seharusnya tidak berhak dipengaruhi oleh aspirasi politik. Para pendukung calon tidak berdampak terhadap pengelolaan pemerintahan biaya sewa. Jika peminjam adalah anggota kelompok tani, mendapatkan bantuan pemugaran rumah tersebut. kepala desa yang kalah dalam pemilihan kades umumnya di desa, baik pengelolaan birokrasi maupun program- maka ia membayar Rp650.000 dan untuk nonanggota, Seorang informan dari keluarga miskin mengatakan, cenderung memberikan penilaian yang kurang baik program yang diterima desa. Berdasarkan berbagai Rp700.000. Uang tersebut disepakati untuk digunakan terhadap kepala desa yang terpilih. Seorang kepala desa informasi dan pengamatan di desa, tampaknya hal itu sebagai dana kelompok tani yang akan digunakan untuk Saya kurang tahu pasti, tapi kalau saya dan beberapa di Kabupaten Gresik, misalnya, menyatakan, "Kita ini sudah disebabkan oleh beberapa hal berikut: memperbaiki kerusakan traktor dan sisanya sebagai orang yang jumlahnya juga tidak sedikit rasanya tidak berbuat sebaik mungkin saja masih dianggap salah oleh tabungan kelompoktani. pernah dilibatkan. Waktu PNPM saja, kita tidak dilibatkan. mereka [para pendukung calon kepala desa yang kalah], Pertama, seperti dijelaskan pada Bab II, besarnya dominasi Biasanya waktu pendataan nama kita yang dicatat, tapi apalagi kalau kita sampai berbuat kesalahan" (wawancara, elite desa serta kurangnya inisiatif warga telah membuat Namun, sejak 2008, tidak ada kejelasan lagi apakah traktor kalau bantuan sudah keluar, kita tidak dapat. Orang yang laki-laki, 40, 22 April 2010). Penilaian masyarakat terhadap status quo selalu mapan. Warga biasanya merasa takut itu masih milik kelompok tani atau sudah milik pribadi. tidak didaftar malahan yang dapat. Misalnya, bantuan akuntabilitas pemerintahan desa juga tergantung atau sungkan untuk mengusulkan perubahan bagi Yang jelas bagi anggota kelompok tani adalah bahwa rumah. Ada beberapa rumah termasuk saya itu didaftar apakah kepentingannya terakomodasi atau tidak, tanpa mekanisme yang sudah ada terkait partisipasi, dan terlebih traktor tersebut selalu dikuasai oleh ketua kelompok dan bahkan difoto, tapi waktu bantuan keluar Pak Sekdes melihat keterkaitannya dengan faktor lain. Untuk Bantuan lagi transparansi dan akuntabilitas. Menuntut transparansi tani. Dana yang dihasilkan dari penyewaan traktor itu dan Kades malahan dia dapat bantuan. (Wawancara, Langsung Tunai (BLT), misalnya, masyarakat miskin yang dan akuntabilitas yang lebih baik berarti menantang elite juga tidak pernah dilaporkan kepada anggota. Bahkan, laki-laki, 38, RTM, Kabupaten Konawe Selatan, 7Juni 2010) tidak mendapatkan BLT kemudian secara langsung desa yang berkuasa. Kondisi seperti ini lama kelamaan memvonis bahwa pemerintahan desanya tidak akuntabel, menimbulkan rasa tak mau tahu di kalangan warga. pilih kasih, dan sebagainya. Padahal, kewenangan untuk menentukan sasaran BLT bukanlah menjadi tanggung Kedua, tidak adanya jaminan bagi warga bahwa jika mereka jawab pemerintah desa. menduplikasi mekanisme yang dijalankan PNPM pada kegiatan atau program di desa, mereka akan mendapatkan Kutipan-kutipan berikut memberikan gambaran sesuatu (proyek). Perencanaan partisipatif dalam PNPM terealisasi. Selain itu, pada kasus tertentu seperti kasus- Ketiga, ada indikasi kecenderungan warga dan aparat tentang persepsi responden terhadap akuntabilitas dan sudah pasti berujung pada sebuah proyek, sementara kasus di beberapa desa di Sulawesi Tenggara, setelah desa untuk bersikap normatif. Jika ketentuan program ketanggapan pemerintahan desa di wilayah sampel. perencanaan separtisipatif apa pun melalui musyawarah ada bantuan turun yang usulannya dirancang secara atau kegiatan tertentu tidak mensyaratkan partisipasi, perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), partisipatif, ternyata yang menikmati hanya beberapa transparansi dan akuntabilitas, maka mereka pun tidak Sebagian besar worga desa sudah merasa cukup puas misalnya, belum tentu akan melahirkan sebuah proyek. orang tertentu dari elite desa. Di lain pihak, bagi elite akan menuntutnya. Logika normatif seperti ni tampaknya dengan pelayanan yang ada. (Wawancara, laki-laki, 40, Kondisi ini diperparah oleh pengalaman mereka (bagi desa, mekanisme seperti PNPM dianggap akan merugikan menguat karena tidak adanya kesadaran kritis serta RTM, Kabupaten Lumajang, 24 April2010) yang mengikuti), terutama dalam Musrenbangdes, di mereka dalam arti bahwa dominasi mereka akan tergusur pemahaman yang memadai terhadap tata pemerintahan mana setelah bertahun-tahun, usulan mereka tidak pernah berikut berbagai privilege (hak istimewa) yang mereka yang ideal di kalangan masyarakat. nikmati karena hilangnya dominasi tersebut. 36 b 4 DINAMIKA KEMISKINAN Dl WILAH 4.1 KEMISKINAN DAN DINAMIKANYA 4.1.1 INDIKATOR KEMISKINAN Konsep kemiskinan telah berevolusi dari sekedar Di semua desa sampel, kemiskinan mempunyai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan karakteristik/indikator yang seragam. Hasil FGD maupun dasar sampai pada konsep bahwa kemiskinan merupakan wawancara mendalam menyebutkan karakter kemiskinan kompleksitas kondisi yang melibatkan dimensi-dimensi yang dominan berpusat pada aspek kepemilikan aset, sosial dan moral. Sesuai dengan dinamika kehidupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan jenis pekerjaan. sosial, ekonomi, politik, dan budaya, konsep kemiskinan Pada aspek kepemilikan aset, umumnya kelompok miskin telah berkembang menjadi konsep kemiskinan yang mempunyai ciri (i) kondisi rumah jelek/tidak layak huni; (ii) bersifat multidimensi. Dimensi kemiskinan antara lain tidak memiliki fasilitas sanitasi/MCK (mandi, cuci, kakus), meliputi bidang kesehatan, gizi, pendidikan, kerentanan atau kondisinya tidak sehat; (iii) tidak mempunyai aset (vulnerability), ketidakberdayaan (powerlessness), atau perabot rumah tangga yang berharga; dan (iv) tidak ketimpangan (inequality), ketersisihan sosial (social mempunyai barang-barang modal seperti sawah, kebun, exclusion), dan keterdiaman (voicelessness). Secara umum, tambak, atau kapal penangkap ikan. Beberapa kutipan dapat dikatakan bahwa persoalan kemiskinan berkaitan berikut memberikan ilustrasi ciri-ciri kemiskinan dalam dengan ide politik dan sosial yang merefleksikan harapan- aspek kepemilikan aset: harapan dan aspirasi masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi tidak tercapainya suatu standar kehidupan yang Secara umum, rate-rate orang miskin rumahnya jelek. dianggap layak oleh masyarakat. (FGD Perwakilan Desa, 45, Kabupaten Gresik, 23April2010) Responden di daerah sampel, termasuk responden Tak andik [miskin], rumah bambu, gedek, atal tanah, yang tergolong miskin, umumnya masih memaknai genteng, lampu nyalu, rumah kecil. (FGD Perwakilan kemiskinan pada bentuknya yang paling mendasar, yakni Desa, 41, Kabupaten Lumajang, 22April2010) ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini mungkin mengindikasikan bahwa Rumah keluarga miskin terbuet deri atap rumbi. kemiskinan yang terjadi di daerah sampel merupakan Ventilasi tidak memenuhi standr (FGD Perwakilan Desa, kemiskinan yang bersifat absolut. Uraian berikut 45, Kabupaten Konawe Seleatn, 13 Mel 2010) menyajikan aspek-aspek yang terkait dengan tingkat dan kondisi kemiskinan setempat. J39 DINAMIKA KEMs[ A |WLYHPNLTA kategori rumah tangga miskin. Rumah yang bagus tersebut ... meskipun sudah serobuton. Istilahny, segala pekerjaan biasanya dibangun oleh keluarga atau anak mereka. kuli clitangoni. (Wowoncoro, laki-loki, 49, warga miskin, Kabupaten Gresik, 22 April 2010) Untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, indikator kemiskinan umumnya menyangkut kesulitan dalam Koalu orang miskin don sangat miskin, pekerjaannya memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, menerimo upoh dan orang koyo. (FGD Perwokilon Deso, dan pendidikan. Ungkapan berikut menyajikan potret 53, Kabupoten Solok, 11 Mei 2010) kehidupan masyarakat miskin di daerah sampel: pekerjaannya sebogai ku/i hori. (FGD Perempuon ... cukup untuk kebutuhan makan hari ini soja, Menengah, 45, Kabupaten Dharmasraya,14Mei2010) sedangkan untuk mokan besok atou luso, nanti logi dipikirkan bagaimana carinya. (FGD Perwakilon Desa, 38, Pekerjaannya sebagai petoni penggarap ... dengan kata Kabupoten Konawe Utara,4Juni2010) lain, tidak punya apa-apa. (Wawancara, laki-laki, 31, aparat desa, Kabupaten Gresik, 24April2010) berobat ke dukun dulu. Seandainya tidak sembuhjugo, baru ke puskesmas [pusat kesehaton mosyaraka]. (FGD ... bekerjo sebagoi pengais padidarisisasisajeramiyan Perwakilan Desa, 43, Kabupaten Agom, 11 Mei 2010) sudah dibuang, tidak punya lahan, bekerja sebaal buruh di sawah orang. (Wowancara, laki-laki, 47 aparat desa, Ya, karena san at miskin, rata-rata pendidikannya tidak Kabupaten Solok, 13 Mei 2010) tomat SD. Jadi, koalu mou carl pekerjaan lain [selain buruh toni], tidak mungkin. (FGD Perwakilan Desa, 40, Cari makan susah, biasanya car sayur dl hutan untuk Kabupaten Konawe Utora, 4 Juni 2010) dijual, tidak punya pekerjaan tetap. (Wowancara, perempuan, 28, warga menengah, Kabupaten Konawe Tidok mampu berobot ke dokter, (Wawancara, Utora, 5Juni2010) perempuan, 21, tokoh masyarakot, Kabupoten Gresik, 23 April2010) Cari mokan susah, biasanya car sayur dl hutan untuk dijual, tidak punyo pekerjaan tetap. (Wowancara, Tak andik ... sulit berobat. Ada yg ke dukun, worung obot perempuan, 28, worgo menengah, Kabupaten Konawe Tidak memiliki perabot rumah yang memodoi. Nelayan itu ... miskin. Kolau yang kaya, biosonya pemilik [beli bodrex, mixogripl. Tak andik ... Ada yg banyak tidok Utora, 5 Juni 2010) (Wawancara, laki-laki, 56, tokoh masyarokat, Kabupoten perohu [juragan. (FGD Perwakilan Deso, 50, Kobupoten sekolah ... Ada yang mondok ... Yang poling bonyak Lumajang, 23 April 2010) Gresik, 22 April 2010) hanya sampai SD. (FGD Perwakilan Deso, 38, Kabupaten Selain indikator-indikator tersebut, sebagian responden Lumajang, 24April2010) di beberapa desa sampel juga memasukkan indikator MCK nya tidok ada. ... Ion di kali. (FGD Perwakilan Deso, Ingin bokabun tonah ndak ado, wak tiok pogi lah kemiskinan lainnya. Di Desa Kulon, Gresik, misa|nya, 45, Kobupoten Bombona, 4Juni2010) poi ko ladang urang fingin berkebun, tetopi tidak Orang tua menyekolahkan onoknyo cuma mereka mencirikan kelompok miskin sebagai kelompok punya tonah. Tiop pagi, sayo pergi bekerja ke lodang sampai SMP. (FGD Perwakilan Desa, 41, Kabupoten yang mempunyai sikap minder atau tidak percaya WC panjang, di sungai otou kolom. (FGD Perwakilon orang]. (FGD Perempuan Miskin, 37 Kabupaten Lumajang, 24 April2010) diri serta kurang bersosialisasi atau "kurang paul" Desa, 28, Kabupoten Solok, 11 Mei 2010) Dharmosroyo, 13 Mei 2010) dengan lingkungan sekitar. Kelompok miskin seperti Pada aspek jenis pekerjaan, komunitas sampel mencirikan "mengucilkan diri" sehingga menyulitkan pemerintah Tidok ada lahan goropan. (FGD Perwakilan Deso, 51, Tidak semua responden sependapat kondisi rumah orang miskin sebagai kelompok yang tidak mempunyai desa untuk melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Kobupoten Solok, 12 Mei 2010) sebagai indikator kemiskinan yang penting. Alasannya, pekerjaan tetap dan/atau pekerjaan yang memberikan kemasyarakatan. Namun, sikap "mengucilkan din" itu ada beberapa warga desa yang memiliki rumah bagus pendapatan rendah seperti buruh tani, penyadap karet, mungkin merupakan cerminan sikap yang pragmatis. ... untuk golongon bansaik [miskin, ada yang dan layak huni, tetapi tidak memiliki aset produktif atau kuli bangunan, dan tukang gali pasir. Kelompok miskin umumnya waktunya habis untuk mencai memiliki lahan dan oda yang tidok. Koloupun ada, itu penghasilan yang tetap dan masih mengalami kesulitan nafkah, seperti tergambar dari pernyataan, "Dar dulu ada hanya sedikit. (FGD Perwakilan Desa, 64, Kabupoten dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh posyandu. Lokasinya sekitar 300 meter dar rumah saya. Dharmasroya, 12 Mei 2010) karena itu rumah tangga demikian tetap termasuk dalam 40 41 DINAMIKA KEMs[ A IWLYHPNLTA seperti tercermin dalam ungkapan, "Kebanyakan adalah juga bersifat multidimensi. Di desa sampel, faktor-faktor janda yang sudah tua atau orang tua yang sudah tidak penyebab kemiskinan sangat beragam, tetapi tidak ada kuat bekerja" (FGD Perwakilan Masyarakat, 39, Kabupaten faktor pembeda yang jelas antardesa sampel. Umumnya, Ngawi, 22 April 2010). Demikian juga di Dusun Bakung, penyebab kemiskinan di desa sampel merupakan Kulon, Gresik, mayoritas kelompok miskin terdiri atas janda kombinasi faktor-faktor berikut: yang sudah tua. Di dusun ini, dari total 25 KK, 9 KK di antaranya merupakan KKjanda tua dan semuanya miskin. A. LAHANMILIKSEMPITATAU TIDAKMEMILIKI LAHAN Dalam kurun waktu delapan atau tiga tahun terakhir, Di semua daerah sampel yang ekonominya tergantung indikator kemiskinan agak berubah. Beberapa perubahan pada sektor pertanian, penyebab penting terjadinya indikator yang tercatat dalam studi ini, antara lain, adalah kemiskinan adalah tidak adanya kepemilikan lahan atau bahwa kelompok miskin sekarang sudah mempunyai lahan yang dimiliki sangat sempit. Hal ni membuat kesadaran cukup tinggi untuk menyekolahkan anak- kelompok masyarakat yang tidak mempunyai laban dan anaknya, setidaknya hingga tingkat SMP. Hal ini terutama tidak mempunyai keterampilan lai cenderung akan karena adanya program wajib belajar sembilan tahun serta menjadi buruh tani yang sifatnya musiman. Kutipan pada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga bagian sebelumnya menyatakan bahwa pendapatan biaya pendidikan SD dan SMP gratis. Sekolah gratis ini sebagai buruh tani tidak mencukupi kebutuhan. Ditambah menjadikan anak-anak keluarga miskin mempunyai dengan tidak adanya kesempatan kerja lai dl luar sektor akses terhadap pendidikan yang lebih mudah daripada pertanian, para buruh tani tersebut akan cenderung pada masa sebelumnya. Namun, tidak berarti kebijakan berada dalam kondisi miskin. tersebut telah membebaskan warga miskin dari beban biaya pendidikan. Menurut responden, "Biaya pendidikan B. LAPANGAN KERJA TERBATAS itu mahal. Yang gratis itu hanya di TV; realitanya tidak" (Wawancara, laki-laki, 49, warga miskin, Kabupaten Keterbatasan lapangan kerja merupakan faktor dominan Gresik, 22 April 2010). Bahkan, sebagian responden di semua daerah sampel yang menyebabkan masyarakat menganggap biaya pendidikan justru menjadi faktor yang setempat sangat sulit untuk keluar dar kemiskinan. menyebabkan terjadinya kemiskinan seperti tercermin Hal ini mengakibatkan orang miskin yang umumnya Saya tahu jadwalnya satu bulan sekali tiap hari Senin, tapi yang proporsi kelompok miskinnya sedikit, sehingga dari ungkapan, "Awalnya punya [tidak miskin], tapi karena bekerja sebagai buruh harian (umumnya buruh tani) anak-anak saya tidak pernah saya bawa ke posyandu. Tidak mereka menjadi kelompok minoritas, kecenderungan ingin anak sekolah, maka aset-aset dijual untuk biaya anak tidak mempunyai alternatif pekerjaan lam yang mampu ada waktu. Waktu saya habis di kebun untuk motong karet" adanya sikap seperti itu menjadi lebih besar. Di Desa sekolah [sehingga menjadi miskin]" (FGD Perempuan memberikan pendapatan yang lebih baik. (wawancara, perempuan, 38, warga miskin, Kabupaten Kulon yang proporsi masyarakat miskinnya hanya sekitar Miskin, 53, Kabupaten Gresik, 24 April 2010). Dharmasraya, 12 Mei 2010). Dalam batas tertentu, sikap 15%, perasaan menjadi kelompok masyarakat yang "gagal" C. TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH mengucilkan diri mungkin juga merupakan refleksi terasa lebih kuat. Sebaliknya, di Desa Kenanga, Bombana, Untuk perubahan indikator kemiskinan lainnya, di desa kebingungan dan bahkan putus asa akibat menghadapi yang masyarakat miskinnya mencapai 68%, kelompok sampel Jawa Timur khususnya, kepemilikan sepeda motor Tingkat pendidikan formal yang rendah, umumnya tidak tantangan hidup yang sangat berat seperti tergambar dari miskin tidak mempunyai perasaan minder atau sulit tidak lagi menjadi pembeda yang penting antarkelompok tamat atau hanya tamat SD, serta tidakadanya keterampilan pernyataan, "Orang miskin itu bernalar cupet [berpikiran bersosialisasi dengan warga desa lainnya. Hal ini terbukti kesejahteraan. Banyak warga miskin yang mempunyai lain selain di sektor pertanian, merupakan salah satu faktor sempit] dan selalu kebingungan karena sepertinya selalu dari pernyataan, "Tidak ada perbedaan yang menonjol dan sepeda motor meskipun mereka mengkreditnya. Kondisi penyebab kemiskinan yang terjadi dl hampir semua daerah menemui jalan buntu. Aku iki kerjo opo, usaha opo ...? Kok tidak ada masalah dengan hubungan sosial. Justru [orang rumah kelompok miskin pun mengalami perbaikan. Lantai sampel. Ungkapan seperti, "Masyarakat bodoh-bodoh, gak kobeh oro iso ...? [Saya ini kerja apa, usaha apa ...? Kok tidak miskin] yang bisa selesaikan pekerjaan kalau ada pesta tanah tidak lagi menjadi ciri pembeda yang signifikan pendidikan, jadi susah usaha" (FGD Perempuan Miskin, bisa kerja apa pun ...?]" (wawancara, laki-laki, 63, warga dari mereka [orang kaya]. Kalau orang-orang kaya hanya karena banyak lantai rumah warga miskin telah diplester 40, Kabupaten Gresik, 23 April 2010) atau "Pendidikan miskin, Kabupaten Lumajang, 27 April 2010). duduk-duduk saja, cepat datang kopinya. Hahaha" (FGD atau memakai keramik, terutama untuk ruang tamu. rendah, akhirnya gak bisa kerja d pabrik" (FGD Perempuan Perwakilan Desa, 44, Kabupaten Bombana, 4 Juni 2010). Miskin, 42, Kabupaten Gresik, 24 April 2010) merupakan Secara sosiologis, mungkin banyak faktor yang dapat 4.1.2 PENYEBAB KEMISKINAN karakteristik pendidikan masyarakat miskin yang sulit menjelaskan sikap rendah diri masyarakat miskin. Namun, Indikator lain yang mencirikan kelompok masyarakat mencari peluang kerja lain di luar sektor pertanian. secara sederhana sikap tersebut kemungkinan terkait miskin adalah umumnya mereka terdiri atas orang-orang Kemiskinan merupakan masalah multidimensi; oleh dengan posisi relatifnya di masyarakat. Dalam komunitas yang usianya sudah tidak produktif dan/atau para janda, karena itu, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya 42 43 h ~~~~~~~~DINAMIKA KEMs[ A IWLYHPNLTA A.ADANYALAPANGANKERJABARUDAN/ATAU lapangan kerja lain seperti menjadi pedagang dan PERLUASANKESEMPATANKERJA pengojek. Booming (ledakan) |apangan pekerjaan tambang emas ini terjadi pada 2008 dan 2009. Di Kasus-kasus berikut mencerminkan kesempatan Kenanga yang jaraknya sekitar 10 km dar lokasi kerja yang makin luas dan memungkinkan partisipasi tambang, tambang emas tersebut merupakan satu- penduduk miskin: satunya alternatif pekerjaan selain sektor pertanian. 1. Eksploitosi tambang emos oleh rokyat di Kobupaten Menurut seorang peserta FGD Perwakilan Desa di Bombana, Sulawesi Tenggara. Bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bombana (39, 4 Juni 2010), pada 2007-2009, tambang, termasuk di Kenanga dan Melati, keberadaan jumlah penduduk miskin di Kenanga turun dar 78% tambang emas tidak saja menciptakan lapangan menjadi 68%. Pada saat ni, penambangan emas kerja sebagai penambang, tetapi juga menciptakan telah menurun karena adanya kebijakan pemerintah TAMBANG RAKYAT DAN PENURUNAN KEMISKINAN Di SULAWIESI TENGGARA Desa Sindang Kasih adalah satu dari sembilan desa yang Akibat majunya ekonomi masyarakat di Desa Sindang ada di Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Kasih, saat ini, muncul kelompok baru di masyarakat yaitu Selatan. Sindang Kasih adalah desa transmigran bagi kelompok kaya. FGD Dewasa Laki-Laki menunjukkan warga yang banyak berasal dari Ciamis dan Tasikmalaya. bahwa pada 2007, baru ada dua kelompok masyarakat, Saat ini, Sindang Kasih merupakan salah satu dari dua yaitu kelompok sedang dan miskin, dan baru sekarang desa yang termakmur di kecamatan ini. Pembangunan di ini muncul kelompok kaya dalam masyarakat. Kelompok wilayah ini lebih banyak digerakkan oleh proyek-proyek ini terdiri atas para pedagang dan PNS (guru) yang pembangunan yang masuk ke wilayah ini, seperti ADD, mengalami kenaikan laba/gaji dalam kurun waktu PNPM, Raskin, BLT, bantuan ternak, dana stimulan desa tiga tahun terakhir. Kelompok ii mulai membeli terpadu, maupun proyek bantuan simpan pinjam atau kendaraan (sepeda motor atau mobil) sebagai alat untuk D. KETERBATASANMODAL sumber irigasi di Nagari Bukik Barisan, Solok, menyebabkan dana bergulir. mempermudah usaha. rendahnya produktivitas pertanian setempat sehingga Di semua daerah sampel, hampir semua peserta FGD pendapatan petani rendah dan petani menjadi miskin. Dalam kegiatan ekonomi, warga Desa Sindang Sejak 2009, perusahaan penambangan emas mulai maupun wawancara mendalam menyebut faktor ketiadaan Kasih memiliki jiwa berdagang yang gigih. Kondisi menertibkan para pedagang sehingga para pedagang modal tetap (sawah, kebun, perahu, dll.) maupun modal ekonomi penduduk desa ini semakin maju ketika dari Sindang Kasih beralih menjadi pedagang keliling lancar (uang) sebagai faktor penting yang menyebabkan 4.2 FAKTOR-FAKTOR YANG pada 2007 ditemukan tambang emas di Kabupaten ke desa-desa tetangga. Dengan adanya PNPM yang masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan. BERPENGARUH TERHADAP DINAMIKA Bombana. Banyak warga dari desa ini dan desa lain kegiatannya berupa pembuatan jalan usaha tani, KESEJAHTERAAN WARGA dari hampir seluruh pelosok Sulawesi Tenggara datang jembatan, dan deker (jembatan kecil), serta simpan Di luar beberapa faktor umum tersebut, beberapa desa ke pertambangan ini untuk mengubah nasib dengan pinjam perempuan, kehidupan ekonomi warga Desa sampel juga mempunyai faktor khusus yang menyebabkan Kecuali di Wetan dan Ndoyong, semua desa sampel menjadi penambang emas atau berdagang menyediakan Sindang Kasih tetap dapat berjalan dan sebagian bisa terjadinya kemiskinan dan/atau tingkat kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kebutuhan hidup para penambang. Masyarakat meningkat. Mobilitas mereka menjadi lebih mudah terjadi sulit ditanggulangi. Peserta FGD Desa Ndoyong, penduduk miskin, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Sindang Kasih menjadi pionir dalam kegiatan ekonomi dan lancar. Jalan usaha tani selain memudahkan warga Ngawi, menyebut biaya transportasi tinggi akibat infrastruktur Penurunan ini tidak bersifat permanen, tetapi dinamis di pertambangan di Bombana ini. Mereka berangkat menuju areal persawahan,juga menjadijalan pintas bagi jalan yang buruk sebagai salah satu penyebab penting sesuai dengan perkembangan faktor yang menjadi pada tengah malam dan berjualan di pagi hari di warga menuju kantor kecamatan dan puskesmas. Jika terhambatnya peningkatan pendapatan. Tidak berfungsinya penyebabnya. Sesungguhnya, beberapa faktor penting lokasi penambangan. Ada yang menggunakan sepeda tambang emas meningkatkan ekonomi mereka secara saluran irigasi juga menghambat produktivitas pertanian yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin motor, tetapi ada pula yang menggunakan mobil bak sesaat, maka PNPM melakukannya secara berkelanjutan. desa ini. Mendominasinya tengkulak dalam sistem tata niaga dan/atau tingkat kemiskinan di desa-desa sampel tidak terbuka. Mereka umumnya suami-istri dan berjualan menyebabkan rendahnya tingkat harga yang diterima petani. berbeda secara signifikan. Faktor-faktor berikut berandil bersama-sama. Dalam kurun waktu 2007-2010, ekonomi Selain itu, keadaan alam yang berbukit-bukit dan ketiadaan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah sampel: warga Desa Sindang Kasih meningkat pesat. 44 45 DINAMIKA KEMs[ A |WLYHPNLTA Pada saat krisis tersebut, harga karet di Nagari Gantuang, FGD Perwakilan Masyarakat (32, 11 Mei 2010) menyatakan, Sumbar, misalnya, hanya Rp1.500/kg, tetapi sekarang "Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh harganya telah mencapai Rp11.500/kg (FGD Perempuan adanya perubahan pola tanam yang terjadi pada Miskin, 33, Kabupaten Dharmasraya, 13 Mei 2010). Demikian tahun 1999 dan didukung dengan lancarnya pemasaran. juga halnya dengan harga komoditas pokea (kerang laut) Dahulunya, masyarakat Tanah Tinggi hanya menanam di Kamboja, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Harga wortel, tapi sejak diadakannya pelatihan oleh Dinas pokea sekarang mencapai Rp7.000/kaleng, meningkat Pertanian, masyarakat sudah mula menanam tanaman lebih dari empat kali lipat dari harga sebelumnya yang seperti tomat dan jagung". hanya mencapai Rpl.500/kaleng (FGD Perempuan Miskin, 45, Kabupaten Konawe Utara, 5 Juni 2010). Selain faktor-faktor positif, di beberapa desa sampel, juga terdapat faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap C.PERBAIKANINFRASTRUKTUR tingkat kesejahteraan. Di Desa Wetan, Gresik, jumlah penduduk miskinnya meningkat akibat tercemarnya budi Di beberapa lokasi sampel, telah terjadi perbaikan daya tambak setempat oleh limbah pabrik-pabrik yang infrastruktur jalan perdesaan. Kondisi ini meningkatkan beroperasi di sekitar wilayah desa. Pencemaran tersebut efisiensi tata niaga dan makin membuka akses ke berperan besar dalam menurunkan produktivitas tambak. pasar. Biaya transportasi menurun dan proporsi harga Pendapatan nelayan di desa tersebutjuga makin menurun yang diterima petani makin meningkat. Peningkatan akibat kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang kesejahteraan akibat perbaikan infrastruktur jalan ini melarang penggunaan pukat harimau, sementara nelayan terutama terjadi di desa sampel yang kondisi jalan dari daerah lain yang beroperasi di kawasan tersebut sebelumnya sangat buruk. Di Nagari Tanah Tinggi, menggunakannya. Akibatnya, para nelayan Desa Wetan Sumatera Barat, seorang responden menyatakan, "... faktor kalah bersaing dalam menangkap kan dan pendapatannya yang paling mendukung perubahan tingkat kesejahteraan turun drastis. masyarakat adalah karena transportasi. Dengan lancarnya transportasi, masyarakat bisa menekan biaya angkut hasil Untuk Desa Ndoyong, Lumajang, salah satu penyebab panen dari ladang ke pasar" (FGD Perwakilan Desa, 54, meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah kebijakan Kabupaten Agam, 11 Mei 2010). Peningkatan kuantitas mekanisasi pertanian di sebuah pabrik gula. Akibatnya, setempat yang melarang para penambang rakyat 4. Pembukaan pabrik/perkebunan baru di lingkungan dan kualitas infrastruktur ekonomi perdesaan merupakan peluang penduduk miskin setempat menjadi pekerja beroperasi. Tanpa adanya lapangan kerja alternatif, hal komunitas sampel. Beberapa investor perkebunan akibat langsung dari adanya berbagai program/proyek/ musiman di pabrik gula tersebut tertutup. Tenaga kerja ini kemungkinan akan berakibat laju penurunanjumlah (kelapa sawit) di Sulawesi Tenggara membuka kebun di bantuan pemerintah. Khusus untuk infrastruktur jalan desa setempat juga makin tersisih dar kesempatan penduduk miskin setempat mengalami stagnasi atau sekitar desa sampel sehingga membuka lapangan kerja perdesaan, beberapa program yang memberikan kerja karena para pedagang borongan padi membawa bahkan akan membuat mereka jatuh miskin lagi. baru bagi penduduk miskin. Selain itu, di Desa Kulon kontribusi cukup besar meliputi PNPM, Program JPD (Jalan sendiri pekerjanya, tidak menggunakan tenaga kerja 2. Kesempatan menjadi buruh migran di kawasan sejak 2004 banyak buruh tani mempunyai pendapatan Poros Desa), dana stimulan, dli. desa bersangkutan. perkotaan, baik kawasan perkotaan yang relatif dekat tambahan sebagai pemulung setelah di wilayah maupun jauh dari desa. Di Desa Kulon, Gresik, sebagai tersebut dibuka beberapa pabrik yang menampung D. KENAIKANPRODUKTIVITAS PERTANIAN 4.2.1 PORMBANTUAN contoh, banyak warga desa yang menjadi buruh barang-barang bekas untuk diolah kembali. bangunan di Surabaya. Selain menjadi buruh migran Produktivitas pertanian sebagian desa sampel meningkat. Selama delapan tahun terakhir, pemerintah pusat domestik, sebagian warga di desa-desa sampel juga B.PENINGKATANHARGA KOMODITASPERKEBUNAN Penyebabnya adalah adanya pembangunan infrastruktur maupun daerah telah melaksanakan berbagai program memanfaatkan kesempatan menjadi TKI sebagai jalan irigasi dan keberhasilan penyuluhan pertanian. Misalnya, pembangunan yang berperan cukup besar dalam keluar untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kenaikan harga komoditas perkebunan (karet, sawit, dan di Nagari Gantuang, Dharmasraya, Sumatera Barat, pada mengentaskan kemiskinan, atau setidaknya menjaga agar 3. Pemekaran daerah yang menciptakan pusat-pusat kakao) dan komoditas hasil laut, terutama di Sumatera 2007, pemerintah pusat membangun jaringan irigasi teknis masyarakat miskin tidak makin miskin. Program-program pertumbuhan ekonomi baru (kasus Dharmasraya). Barat dan Sulawesi Tenggara, memberikan kontribusi yang mampu mengairi sawah seluas 18.000 hektare (ha) itu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori menurut Hal ini memberi peluang kepada masyarakat lokal, besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang mencakup Sumatera Barat dan Jambi. Pembangunan target sasarannya: pertama, program yang bersifat norrowly termasuk penduduk miskin, untuk mendapatkan setempat. Hal ini terjadi khususnya mulai semester Il irigasi ini meningkatkan frekuensi tanam padi dari dua torgeted (bersasaran terbatas) seperti Raskin, BLT, berbagai pekerjaan baru selain dapat meningkatkan harga tahun 2009 setelah sebelumnya harga komoditas tersebut kali panen menjadi tiga hingga empat kali panen dalam skema bantuan kredit, Gardu Taskin (Gerakan Terpadu komoditas pertaniannya. mengalami penurunan akibat krisis keuangan global. setahun. Di Nagari Tanah Tinggi, Agam, seorang peserta Pengentasan Masyarakat Miskin), BOS, dan Jamkesmas 46 47 DINAMIKA KE Di Jorong Padong Bintungon, belum nyampe dopat dari Jamkesmas maupun pemerintah lokal mendapat pemberian bantuan Raskin, meskipun sudah sejok enam apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Apresiasi itu, antara tohun yang lalu. Beras Raskin [sehorusnya] untuk orang |ain, tercermin dari ungkapan,"... jaminan kesehatan gratis, miskin, tapi kok yang dapat bukan orang miskin, molah maka kesadaran masyarakat untuk berobat cukup tinggi dan golongan menengah don kayo. (FGD Laki-Loki sekarang dibandingkan dengan 2007 |alu. sekarang Miskin, 63, Kabupaten Dharmosroya, 13 Mei2010) karena masyarakat sehat, jumlah panen pun meningkat" (FGD Perwakilan Masyarakat, laki-laki, 35, Kabupaten Kalau Roskin saya tidok pernah dapat korena tidok punyo Solok, 12 Mei 2010). uang untuk beli. Hari ini uang yang saya punya cuma Rp1.000, itupun todi pagi sudoh diminto anak untuk Sama halnya dengan BLT sebagian desa sampel jajan. Mona mungkin bisa beli beros Roskin. Kalau orong menganggapnya sebagai program yang efektif kaya, bisa beli Roskin banyak, bisa sompai limo karung. karena bantuan BLT berbentuk uang tunal sehingga (Wawancara, perempuan, 38, worga miskin, Kabupoten penggunaannya sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan Dhormasraya, 12 Mei 2010) tiap keluarga penerima. Di Desa Kidul, Lumajang, BLT merupakan program yang paling efektif dibandingkan 4 Salah satu penyebabnya adalah karena mekanisme program lainnya (FGD Perempuan Miskin, 40, 26April 2010). penentuan sasaran program menjadi domain penguasa Namun, sebaliknya, hasil FGD Perempuan Menengah- atau elite desa seperti tercermin dalam pernyataan, "Kepala Kaya di Desa Lor, Lumajang, FGD Laki-Laki Menengah dl jorong yang menentukan siapa yang mendapatkan Desa Ndoyong, Ngawi, dan wawancara dengan Kepala bantuan. Kita nggak ada diajak bicara" (FGD Laki-Laki Desa Angrek, Konawe Selatan, misalnya, menyatakan Miskin, 52, Kabupaten Dharmasraya, 13 Mei 2010). Efektivitas BLT sebagai program yang tidak efektif. Secara umum, Program Raskin yang rendah akibat kurang tepat sasaran alasannya adalah karena manfaat BLT sangat singkat juga terjadi di Nagari Darek, Solok, seperti tergambar (hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sesaat) dan dalam ungkapan, "... Masih ada warga miskin yang belum tidak bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan dapat bantuan, sementara ada orang yang tidak pantas kondisi ekonominya. dapat, ternyata dapat bantuan" (FGD Masyarakat Miskin, 50, Kabupaten Solok, 14 Mei 2010). Berdasarkan hal itu, masyarakat miskin khususnya (Jaminan Kesehatan Masyarakat); dan kedua, program yang Selain jumlah dan jenis program, efektivitas pelaksanaan memberikan respons yang berbeda terhadap berbagai bersifat broadly torgeted (bersasaran tidak terbatas), seperti program yang sama di tiap desa sampel juga berbeda. Pelaksanaan Program Jamkesmas di Nagari Gantuang program penanggulangan kemiskinan karena masyarakat PNPM, JPD, ADD, dana stimulan, subsidi pupuk, dli. Semua Umumnya, perbedaan efektivitas program merupakan juga gagal mencapai tujuannya. Hal ini terungkap dalam miskin pada dasarnya bersifat heterogen. Kelompok miskin program itu berupaya memberikan bekal dan ruang yang akibat perbedaan pelaksanaannya di lapangan. Mengingat pernyataan seorang responden, "Anakku mati karena itu, kronis dan persisten kemungkinan lebih memerlukan lebih besar kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kajian ini tidak melakukan pengukuran efektivitas atau Pak. Anakku sedang sekarat, aku malah disuruh urus surat bantuan sosial, sedangkan kelompok miskin sementara aktivitas ekonominya. kemanfaatan program secara langsung, melainkan hanya ini itu, ya anak saya keburu mati, Pak" (FGD Perempuan (transient poor) mungkin memberikan respons yang lebih berdasarkan persepsi narasumber, kemungkinan terjadinya Miskin, 33, Kabupaten Dharmasraya, 13 Mei 2010). baik terhadap upaya pemberdayaan dan pembukaan Namun tiap desa sampel mempunyai keragaman yang bias cukup besar. Atas dasar ini, keseluruhan uraian Pelaksanaan Jamkesmas yang tidak efektif juga terjadi di kesempatan, tetapi pada saat yang sama mereka tetap cukup tinggi, baik menyangkut jumlah dan jenis program mengenai dampak program pemerintah dalam kajian ini Desa Lor, Lumajang, yang tercermin dari pernyataan, "Biar memerlukan perlindungan terhadap guncangan. maupun efektivitasnya. Untuk jumlah dan jenis program, tidak bersifat eksklusif. pake Jamkesmas, tetap diminta harus ada keluarga yang Nagari Gantuang, Dharmasraya, misalnya, selama mau menjamin. Kalau gak, ya gak dilayani (FGD Laki-Laki Persepsi tentang efektivitas suatu program tidak hanya 2007-2010 menerima sebanyak 16 jenis program. Desa Sebagai contoh, Program Raskin di Nagari Gantuang Menengah, 42, 27 April 2010). berbeda antardesa sampel. Di dalam satu desa sampel Kenanga, Bombana, pada periode yang sama hanya ternyata kurang efektif karena mayoritas masyarakat yang sendiri pun perbedaan persepsi tersebut merupakan menerima sebanyak lima jenis program. Perbedaan menerima beras Raskin bukan kelompok miskin. Hal ini Di beberapa desa sampel lainnya, kedua program di atas keniscayaan. Di Desa Kulon, Gresik, FGD Laki-Laki Miskin jumlah program ini dengan sendirinya berdampak terjadi karena kelompok miskin tidak tercakup dalam ternyata sangat efektif. Di Jorong Koto Tangah, Agam, menyimpulkan bahwa tiga peringkat pertama program berbeda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran maupun karena mereka tidak mampu membelinya. misalnya, dari delapan program yang ada, warga setempat yang paling bermanfaat bagi masyarakat adalah (i) JPD, desa bersangkutan. menempatkan Raskin sebagai program yang paling efektif (ii) pengerukan waduk, dan (iii) Raskin, sementara FGD dalam membantu masyarakat miskin. Di Nagari Darek, Perempuan Miskin memilih (i) Raskin, (ii) pembangunan Solok, dan Kulon, Gresik, program kesehatan gratis baik jalan, dan (iii) BOS. FGD Perempuan Menengah memilih 48 49 iDINAMIKA KEMs[ A IWLYHPNLTA responden yang menyatakan bahwa warga desa yang yang ditujukan untuk masyarakat miskin sifatnya lebih kaya selama ini telah mempekerjakan orang miskin sebagai karitas (charity) daripada peningkatan kapasitas sebagai buruh tani. Tanpa adanya pekerjaan yang dan/atau kemandirian masyarakat miskin. Paradigma diberikan oleh warga desa yang kaya, orang miskin akan pembangunan demikian dalam praktiknya justru menjadi semakin miskin (wawancara, laki-laki, 40, kepala menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan desa, Kabupaten Gresik, 23 April 2010). Di luar hubungan lebih menyusahkan masyarakat. majikan-buruh seperti ini, kepedulian warga di beberapa - desa sampel terhadap orang miskin masih dapat dijumpai. 4.2.3 DA Di Desa Jejeg, Ngawi, misalnya, seorang warga miskin yang PENAN rumahnya terbakar mendapatkan rumah baru hasil gotong royong warga desa lainnya. Untuk merombak mekanisme pembangunan yang bersifat top down, pemerintah melaksanakan PNPM yang Keberadaan berbagai kelompok masyarakat di desa juga bersifat partisipatoris. Melalui program ni, masyarakat tidak mempunyai agenda khusus yang mengarah pada diberi ruang untuk merumuskan kegiatan pembangunan upaya menanggulangi kemiskinan. Hanya ada satu atau yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara konseptual, dua desa saja yang kelompok masyarakatnya mempunyai pendekatan pembangunan demikian diharapkan mampu kegiatan khusus yang bersentuhan dengan kehidupan memberikan dampak positif yang lebih besar. Di daerah warga miskin. Di Tanah Tinggi, Agam, terdapat kelompok sampel, pada umumnya PNPM Perdesaan memiliki dua Bamus yang kegiatannya antara lain menggalang dana kegiatan utama, yakni pembangunan fisik infrastruktur dan sosial untuk menyantuni anak yatim piatu. bantuan permodalan dalam bentuk SPP. Sesuai dengan bentuk kegiatannya, dampak program tersebut terhadap Peran masyarakat setempat yang sangat minimal dalam penanggulangan kemiskinan mempunya karakter membantu kehidupan kelompok miskin setidaknya yang berbeda. disebabkan oleh dua hal. Pertama, keberadaan masyarakat miskin di lingkungan desa setempat sepertinya dianggap A. KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR sebagai fenomena alamiah dan bukan merupakan persoalan kemasyarakatan yang perlu mendapatkan Program-program open menu PNPM Mandiri-Perdesaan (i) subsidi pupuk, (ii) JPD, dan (iii) Raskin, sementara FGD Meskipun demikian, program-program penanggulangan pemecahan secara bersama. Berdasarkan hal ini, umumnya selama ini seringkali lebih banyak diarahkan untuk Laki-Laki Menengah menyimpulkan (i) Jamkesmas, (ii) kemiskinan oleh pemerintah akan makin optimal jika warga setempat hanya sekedar menaruh belas kasihan pembangunan infrastruktur fisik. Akibatnya, di semua PNPM, dan (iii) ADD. mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, tanpa berupaya nyata untuk menanggulanginya. Kedua, daerah sampel', kegiatan PNPM umumnya berkisar swasta, LSM, dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap hampir semua narasumber di semua desa sampel, baik pada pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan, Fenomena tersebut sekali lagi mengindikasikan bahwa pengentasan kaum miskin. narasumber aparat pemerintah maupun narasumber jembatan, gedung PAUD, gedung TK, dan sarana air penilaian masyarakat terhadap efektivitas suatu program dari kelompok miskin sendiri, berpendapat sama, yakni bersih. Keseluruhan pembangunan infrastruktur i tidak mempunyai pola tertentu. Bobot subjektivitasnya Di semua desa sampel, sayangnya, semua program upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung tentu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. sangat tinggi. Subjektivitas ini bisa bersumber dari penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung jawab pemerintah. Bagi mereka, bentuk tanggung jawab Bahkan beberapa narasumber di banyak desa sampel pengalaman personal yang kemungkinan sangat maupun tidak hanya berasal dari pemerintah, baik pusat pemerintah tersebut tidak lain berupa program bantuan. menempatkan PNPM sebagai salah satu dan tiga program berbeda satu sama lain, tetapi kemungkinan juga bisa maupun daerah. Selama delapan atau tiga tahun terakhir, yang mempunyai manfaat besar bagi masyarakat. bersumber dari kepentingan kelompok masyarakat tidak ditemukan adanya lembaga di luar pemerintah yang Sikap masyarakat tersebut mungkin merupakan akibat yang bersangkutan. ikut menanggulangi kemiskinan. Warga setempat yang paradigma lama program penanggulangan kemiskinan. Uraian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak miskin juga tidak mempunyai kelembagaan yang Sebagian besar program penanggulangan kemiskinan penyebab utama kemiskinan di daerah sampel umumnya 4.2.2 KEGAT L dengan sengaja dibentuk untuk berkontribusi terhadap pada masa silam umumnya bersifat top down (pendekatan terkait dengan keterbatasan barang modal maupun modal penanggulangan kemiskinan secara sistematis. dari atas) tanpa menyertakan partisipasi masyarakat. finansial, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya Persoalan kemiskinan merupakan persoalan bersama Pemerintah lebih memposisikan masyarakat sebagai pihak kualitas sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan hal seluruh bangsa. Negara, dalam hal ini pemerintah, sesuai Namun, dari sudut pandang lain, warga non-miskin yang membutuhkan bantuan dan sebaliknya menganggap ini, Bab VI (Kebutuhan Utama Desa dan Pemenuhannya) dengan mandatnya memang mempunyai kewajiban setempat sebenarnya telah ikut menanggulangi dirinya sebagai "Sinterklas" yang harus memberikan juga menjelaskan bahwa kebutuhan utama warga desa di untuk menanggulanginya dan menjadi aktor utamanya. kemiskinan. Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataan santunan. Dengan kata lain, program pembangunan semua lokasi sampel umumnya berkisar pada kebutuhan 50 51 terhadap modal, lapangan pekerjaan alternatif, pelatihan kerja alternatif adalah pekerjaan yang bersifat permanen, Ndoyong, Ngawi, sebagai contoh,jumlah warga desa yang Fakta lainnya di Desa Kidul, Lumajang, menunjukkan keterampilan, pendidikan gratis, dan pelayanan kesehatan bukan yang temporer seperti dalam PNPM. menjadi pemanfaat SPP sebanyak 21 kelompok yang rata- bahwa dari sembilan peserta FGD Perempuan Miskin, gratis dan bermutu. Dalam konteks ini, berbagai jenis rata beranggotakan 10 orang per kelompok. Meskipun hanya satu orang peserta yang mengetahui bahwa di pembangunan infrastruktur fisik PNPM Perdesaan tersebut Selain memberikan lapangan pekerjaan temporer, jumlah pemanfaat SPP cukup banyak, ternyata sebagian desanya ada Program SPP. Di Desa Lor, Lumajang, warga bukanlah jenis pembangunan yang mampu menjawab pembangunanjalan perdesaan oleh PNPMjuga berdampak besar dari mereka bukanlah warga yang tergolong miskin. miskin tidak berani meminjam SPP karena takut tidak secara langsung akar masalah kemiskinan dan/atau pada penurunan biaya transportasi pemasaran, seperti Dalam hal ini, semua responden, baik dari kalangan warga bisa mengembalikan; mereka tidak memiliki penghasilan kebutuhan utama warga desa. tercermin dari pernyataan, "... dahulu upah angkat dari dan aparat desa maupun pelaksana program, menyatakan yang pasti setiap bulannya. Terkait dengan hal ni, ladang ke jalan sekitar Rp5.000 ditambah ongkos ke pasar bahwa penentuan sasaran program semata-mata terdapat beberapa persoalan yang mengakibatkan SPP Dengan mengacu pada fakta-fakta tersebut, maka Rp3.000. Sekarang dengan biaya Rp2.500, hasil pertanian berdasarkan aspek kelancaran pengembalian pinjaman, tidak efektif dalam menyediakan modal bagi masyarakat dapat dikatakan bahwa peran PNPM Perdesaan dalam sudah sampai di pasar" (FGD Laki-Laki Menengah, 59, bukan berdasarkan aspek pemberdayaan ekonomi miskin. Pertama, skema pengangsuran SPP tiap bulan tidak menanggulangi kemiskinan tidak bersifat sentral atau Kabupaten Agam, 14 Mei 2010). Kelompok miskin yang kelompok miskin. Pernyataan seperti "Kasihan kan yang sesuai dengan pola penghasilan warga yang umumnya dominan, melainkan hanya bersifat periferal. Indikasi mempunyai lahan garapan, penurunan biaya transportasi miskin, kalau minjam nanti tidak bisa mengembalikan, petani. Pekerjaan sebagai petani biasanya hanya bisa langsung mengenai hal ini terutama tercermin dari hasil ini sedikit banyak dapat meningkatkan pendapatannya. jadi dibebani utang" (FGD Perempuan Miskin, 32, 22 April menghasilkan uang setiap kali panen, yakni sekitar sekali FGD maupun wawancara mendalam dengan kelompok Namun, bagi kelompok miskin yang profesinya hanya 2010) merupakan indikasi kelompok masyarakat mana dalam empat bulan. Kedua, fasilitator kecamatan (FK) miskin. Ketika menjawab pertanyaan mengenai tiga sebagai buruh tani, penurunan biaya transporasi itu yang sebenarnya menjadi target SPP. Hal yang sama dan kader desa (KPMD) yang seharusnya melakukan jenis program yang paling bermanfaat (efektif) dalam sepertinya kurang berdampak terhadap penghasilan disampaikan oleh beberapa aparat desa: tindakan penyadaran (pemberdayaan) agar warga mau meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, jawaban mereka. Oleh karena itu, secara langsung pembangunan memanfaatkan pinjaman itu dan kemudian membimbing responden umumnya berkisar pada Program Raskin, infrastruktur PNPM tidak memberikan dampak dalam SPP harusnya yang terima pinjaman itu yang miskin, mereka dalam menjalankan usahanya tidak melakukan BLT, dan jenis program lainnya yang cukup bervariasi. Di mengurangi jumlah penduduk miskin. Dari 90 FGD dan tapi praktik di lapangan susah kito lakukan koreno tugasnya dengan baik. Ketiga, tampaknya FK/KPMD banyak desa sampel, PNPM tidak termasuk tiga program sekitar 216 wawancara mendalam, informasi mengenai koau miskin kito kasih dan dia tidak ada usaha [worung yang diharapkan melakukan fungsi pemberdayaan tidak yang dianggap mempunyai dampak positif terhadap peran PNPM terhadap penanggulangan kemiskinan hanya atau dagang], akan semakin memberatkan dia dalom memiliki waktu dan keahlian cukup untuk membimbing peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. Bahkan, di berkisar pada aspek tersebut. pengembolionnya. (Wawoncoro, perempuan, 48, oporot para peminjam agar bisa memanfaatkan pinjamannya beberapa desa sampel, misalnya di desa Kidul, Lumajang, desa, Kabupaten Ngawi, 22 April2010) secara produktif. peserta FGD tidak menyebutkan PNPM sebagai program B. KEGIATANSPP yang ada di desa karena mereka tidak tahu apakah Di desa ini, siopa saja boleh pinjam SPP osol punya usaha Berdasarkan hal itu, selama ini SPP terkesan hanya sekedar PNPM jadi dilaksanakan atau tidak. Menurut peserta FGD, Di desa sampel, secara umum, terdapat tiga pemahaman dan punya kemampuan mengembalikan pinjaman. melepaskan dana ke masyarakat tanpa dibarengi dengan mereka pernah diundang untuk merumuskan kebutuhan tentang SPP. Pertama, SPP merupakan program wajib Jadi, tidak ada ketentuan hanya orong miskin soja yang aspek pembinaan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat utama desa dan menentukan pengurus pada tahap atau merupakan prasyarat bagi desa untuk mendapatkan boleh meminjam. Makanya, untuk SPP ini, kita umumkan yang menerima pinjaman. Untuk warga miskin yang awal pelaksanaan PNPM, tetapi tidak pernah mendapat proyek infrastruktur fisik PNPM. Kedua, tingkat dl desa, siapa yang mau pinjom silahkon. Jadi, tidak ada kebetulan mendapatkan pinjaman SP, kesannya kemudian informasi pada waktu realisasi program. Dalam konteks pengembalian SPP akan menentukan apakah pada tahun penunjukan karena kalau oda penunjukan, terus nanti adalah bahwa program ii justru memperdayakan ini, seorang peserta FGD (laki-laki, 36, 26 April 2010) berikutnya desa bersangkutan mendapatkan proyek oda apa-opo kita juga yang disalahknn. (Wowancara, masyarakat miskin, bukan memberdayakan,danhalinijelas menyatakan, "... orang miskin hanya dibutuhkan dalam infrastruktur atau tidak. Ketiga, SPP bukanlah program laki-laki,31,kepaladusun,KabupatenGresik,24April2010) bertentangan dengan ruh PNPM sendiri yang berbasiskan pengusulan program saja, sedangkan untuk realisasinya yang secara eksklusif dirancang bagi kelompok miskin. pada aspek pemberdayaan; sebagal contoh: tidak pernah diajak bicara lagi." Hal ini menunjukkan Berdasarkan pemahaman ini, pelaksanaan SPP lebih Kenyataan pelaksanaan SPP yang tidak ditujukan kepada bahwa keberadaan PNPM sangat asing bagi masyarakat menekankan pada aspek kelancaran pengembalian kredit kelompok miskin juga tercermin dari kenyataan bahwa di Yang terjadi tidak sesua moto. Kan motonyn miskin setempat, apalagi manfaatnya bagi mereka. ketimbang aspek pemberdayaan. Akibatnya, program ini Desa Jejeg, Ngawi, misalnya, UPK setempat mensyaratkan mengentaskon kemiskinon. Seharusnya yang dikasih bias kepada kelompok menengah dan kaya. Kelompok adanya jaminan BPKB motor bagi warga miskin yang pinjaman oda/ah orang miskin, tapi buktinya lan. Bagi warga desa umumnya dan sebagian warga miskin inilah yang mempunyai potensi untuk mengembalikan ingin meminjam SPP. Persyaratan itu tentunya aneh Sehorusnya bantuan itu dipergunakan untuk membuat khususnya, peran periferal PNPM dalam meningkatkan kredit secara lancar, bukan kelompok miskin. Selain itu, karena jangankan memiliki motor, untuk memenuhi orang miskin semakin berday, tetapi mn/ah orang kesejahteraan warga terjadi pada saat proses di beberapa desa, terdapat kecenderungan pelaksanaan kebutuhan hidup sehari-hari saja, warga miskin setempat miskin tidak dipinjanmi PNPM.... (FGD LakiLakiMiskin, 46, pembangunan fisik infrastruktur berlangsung. Hal ini SPP hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan proyek mengalami kesulitan. Dengan kata lain, persyaratan Kabupaten Ngowi,24 April2010) tercermin dari pernyataan berikut, "Masyarakat miskin fisik PNPM. tersebut hanyalah satu cara agar orang miskin tidak mendapatkan pekerjaan walaupun insidentil. Masyarakat meminjam SPP karena dikhawatirkan tidak akan mampu Di PNPM [SPP] ini, kita mesi pintar erbohong supaya secara luas menikmati jalan yang sudah bagus"(wawancara, Berdasarkan fenomena tersebut, realitas di lapangan mengembalikan pinjaman. kita mendapat bantuan. Maksudny, ketika kita ditanyai laki-laki, 40, kepala desa, Kabupaten Gresik, 23 April 2010). menunjukkan bahwa SPP bukanlah program yang tentang pendapatan per bu/nn apakah kita mampu Padahal, harapan kelompok miskin terhadap lapangan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Di Desa 52 53 untuk mengembalikon pinjaman, maka kita mesti PNPM Mandiri Perdesaan-tentunya termasuk kegiatan bohong mengatakan pendapatan kita tinggi agar SPP-adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan dinilai mampu untuk membayor cicilan (SPP). Padahol, kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan. Yang pendapatan kita tNik begitu. Ini terbukti, bonyak lebih menyedihkan, akibat praktik pelaksanaan SPP anggota [SPP) yang dapat pinjaman 2juta rupiah karena yang bias kepada kelompok menengah dan kaya dan berbohong tentang pendapatannya. Padahal, saya tahu mengedepankan aspek kelancaran angsuran sebagai pendapotannya tidak segitu. Akhirnya desa ini pernah kriteria keberhasilan program, keberadaan kelompok menunggak (SPP) sampai 15juta rupiah sehingga Mawar miskin justru dimanfaaatkan oleh pihak tertentu untuk mendopat sanksi tidak bisn mengusulkan fisik. Pak Camat kepentingannya sendiri. Hal ini terbukti dari pernyataan turun tangan untuk mengusahakan pengembalian berikut. "Jadi, ceritanya ada warga desa ini yang meminjam pinjaman. (Wawancara, laki-laki, 24, wargo menengah, atas nama beberapa orang lain sampai jumlahnya Kabupaten Konawe Utara, 7Juni2010) sekitar 10 juta rupiah. Terus orang tersebut minggat. Terpaksa pihak desa yang nomboki" (wawancara, laki-laki, Saya dapat Rp500.000. Saya masuk kelompok jual bell 31, kepala dusun, Kabupaten Gresik, 24 April 2010). sayur, topi saya rasa tidak cukup untuk modal. Makanya, saya belikan beras. ... Makanya, saya berhenti menjual sayur. Untuk mengembolikan pinjaman, saya can pekerjaan sampingan sebagai buruh angkat balok. Saya dibayor Rp40.000 per hari. Uang ini yong saya pakai untuk membayor cicilan PNPM. (Wawancara, laki-laki, 48, ketua RT Kabupaten Konawe Utara, 4 Juni 2010). Terdesak untuk membeli baju dan peralatan sekolah anak, makanya saya boleh meminjam uang ke SPP. (FGD Laki- Laki Miskin, 3/, Kabupaten Dharmasraya, 12 Mei 2070). Memang begitu. Istri saya yong masuk sebagai anggota, topi saya yang olah jadi modal. Istri tidak bisa jual sayur. (Wawancara, laki-laki, 48, ketua RT Kabupaten Konawe Utara, 4Juni2070) Berbagai uraian dan kutipan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan Program SPP sejauh ini belum mencapal tujuannya dalam mendukung aktivitas ekonomi perempuan miskin dan kelompok miskin pada umumnya. Padahal, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa baik visi maupun tujuan 54 5AKSES DAN KUALITAS LAYANAN UMUM Dl DESA Kondisi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas layanan pasar yang biasanya buka setiap har dar pagi hingga sore. umum di wilayah penelitian tidak merata. Dari tiga propinsi Warga yang tinggal di desa yang relatif jauh dar pusat yang menjadi wilayah studi, Propinsi Sulawesi Tenggara kota biasanya hanya bisa mengakses pasar setiap har memiliki infrastruktur yang relatif terbatas, sementara pasar, yaitu sekali hingga tiga kali seminggu, dengan jam infrastruktur di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat beroperasi yang juga terbatas. sudah cukup memadai meski kualitasnya masih butuh peningkatan. Pada bagian ini, akan dibahas akses terhadap Delapan atau tiga tahun terakhir memperlihatkan serta kualitas dari berbagai layanan umum di daerah kecenderungan semakin mudahnya akses warga terhadap penelitian yang mencakup infrastruktur pasar, jalan, pasar-pasar yang ada. Dampak dar perubahan ni adalah layanan pendidikan dan kesehatan, air bersih, dan layanan bahwa masyarakat bisa mendapatkan keuntungan administrasi kependudukan. karena mereka bisa menghemat biaya transportasi dan mendapatkan harga penjualan hasil tani yang lebih tinggi dan harga barang kebutuhan lebih murah. 5.1 AKSES TERHADAP PASAR Beberapa komentar warga berikut ni mencerminkan kecenderungan tersebut: Meski merupakan wilayah perdesaan, tidak ada desa sampel yang masih bisa dikategorikan sebagai desa Dalam delapan atau tiga tahun terakhir ni, akses ke subsisten. Artinya, warga desa pasti membutuhkan pasar sangat mudah karena sarana jalan sudah baik pasar, baik pasar sebagai wadah fisik tempat terjadinya dan didukung oleh para pedagong keliling yang menjual pertukaran maupun pasar sebagai institusi yang memediasi kebutuhan sehari-sehari masyarakat. (Interview, male,46, pertukaran untuk bisa saling bertukar barang dan jasa communityfigure, KabupatenGresik,22April2010) guna memenuhi kebutuhan. Masyarakat di desa-desa sampel umumnya tidak mengalami kesulitan besar untuk Dekat I km. Paling jauh 2 km dl Wawoluri. Biasanya kami mengakses pasar guna mendapatkan kebutuhan hidup ramai-ramaijaan kaki atau numpang motor tetangga sehari-hari karena di sekitarnya sudah tersedia fasilitas yong mou ke arah yang somo. Ke posar duo kali seminggu pasar yang aksesnya relatif terjangkau. Perbedaannya, ada tiapharipasar, harikamisdikelurahan,se/asadlWawouri. desa yang lebih dekat jaraknya dari pasar dan ada yang Biasanya saya hanya belanja kebutuhan sehari-hari dl lebih jauh. Selain itu, warga yang lebih dekat dengan kota, pasar karena sayur saya jual langsung dl kebun. Teman baik kecamatan maupun kabupaten, diuntungkan oleh yang datang beli dan merekayangjualkepasar.Semakin 57 DAMPAiPNP PERDESAAN tahun ini semakin baik karena ada logi pasar hari Sabtu di Semakin lancarnya akses masyarakat ke pasar di Desa Lembo. Jodi, bisa tiga kali seminggu sayajual sayur sebagian desa sampel juga tidak lepas dari peran PNPM, di kebun. (Wawancara, perempuan, 28, warga menengah, yaitu dengan memperbaiki kualitas bangunan pasar, Kabupaten Konawe Utora, 6Juni2010) memperlancar akses ke pasar, dan memperlancar penetrasi pasar ke masyarakat atau bahkan menciptakan Pakai mobil [cigak baruak]. Ongkosnya Rp4.000 sampai pasar di desa sebagaimana dijabarkan dibawah ini: Rp6.000, tergantung sopirnya. Ada yang mau menerima a. Kualitas pasar menjadi semakin baik karena di Rp4.000 dan ada juga yang minta tambahan mencapai beberapa daerah, PNPM membangun pasar baru dan Rp6000. Sekarang saya lebih sering pakai motor karena memperbaiki atau memperlebar pasar yang sudah sudah beli motor. (Wawancara, laki-laki, 44, RTSM, ada sebagaimana terjadi di desa penelitian di Ngawi, Kabupaten Solok, 16 Mei 2010) Gresik, Konawe Utara, dan Konawe Selatan. b. Akses masyarakat terhadap pasar untuk menjual hasil Akses masyarakat terhadap pasar tidak ada masalah pertanian atau membeli barang kebutuhan semakin karena ada beberapa pasar yang bisa diakses oleh lancar karena PNPM memperbaiki jalan di dalam masyarakat di kecamatan ini. Bahkan, ada pelaksanaan desa dan jalan yang termasuk dalam Jalan Usaha Tani PNPM yang kegiatannya adalah merehab pasar seperti (JUT) dan membangun atau memperbaiki jembatan yang ada di Desa Tanjung Widoro. Setiap hari posar penghubung dari desa ke pasar. Hal seperti ini terjadi buka. Kalau dilihat selama tiga tahun ini, malah mungkin di hampir semua desa penelitian. membaik ya karena ada yang posarnya lebih diperbesar c. Penetrasi pasar semakin lancar karena dengan adanya dan ditata. (Wawancara, laki-laki, 29, FK, Kabupaten perbaikan jalan dan jembatan, pedagang pengumpul Gresik, 21 April2010) dan distributor barang kebutuhan bisa langsung datang ke desa untuk membeli hasil pertanian dan Berdasarkan komentar di atas, paling tidak ada empat perkebunan masyarakat atau mendistribusikan barang faktoryang mendukung semakin mudahnya akses ke pasar. kebutuhan masyarakat langsung ke warung-warung Pertama, banyaknya program pembangunan infrastruktur yang ada di desa. jalan/jembatan, di antaranya melalui proyek PNPM, d. PNPM melalui SPP juga berkontribusi mendorong membuat warga tidak harus menghadapi jalan becek, sebagian warga yang menerima pinjaman untuk berbatu-batu, dan berlubang-lubang untuk bisa mencapai beralih atau menambah profesi, rata-rata sebagai Di Sulawesi Tenggara, selain di Konawe Selatan, jalan (untuk jalan nasional). Berbagai anggaran perbaikan dan pasar. Kedua, masyarakat semakin mudah memiliki alat pedagang. Hal itu terjadi karena usaha yang harus desa maupun dusun banyak yang belum diaspal, sudah pengembangan jalan yang masuk ke desa, seperti PNPM, transportasi, seperti sepeda motor (melalui kemudahan dimiliki sebagai syarat untuk dapat menerima SPP rusak, hanya mengalami pengerasan, dan, di Kabupaten JPD, ADD, dll., biasanya dialokasikan untuk memperbaiki kredit kepemilikan sepeda motor), yang berimbas pada selalu dipahami sebagai usaha baru yang berbeda dari Bombana, masih jalan tanah. Hampir sepanjang 100 km atau membangun jalan yang strategis bagi warga desa, semakin cepat dan lancarnya akses ke pasar. Ketiga, tidak apa yang sudah mereka geluti selama ini, yaitu bertani. jalan yang menghubungkan Kota Kendari dan Kabupaten yaitu biasanya jalan tengah desa. Dana PNPM, menurut saja masyarakat bisa lebih mudah menjangkau pasar, tetapi Bombana penuh dengan lubang-lubang besar. Sungguh informan di tingkat kecamatan, hanya bisa dialokasikan "pasar" pun semakin mudah mendatangi masyarakat. Ini ironis, Sulawesi Tenggara merupakan daerah penghasil untuk membangun jalan dalam desa dan tidak bisa terlihat dengan semakin banyak dan seringnya pedagang 5.2 INFRASTRUKTUR JALAN aspal terbesar di Indonesia, tetapi jalannya sendiri masih digunakan untuk membangun jalan antardesa. Penyebab keliling yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil DAN PERHUBUNGAN banyak yang belum diaspal. lain terabaikannya jalan antardesa ni adalab karena datang ke desa-desa untuk menjajakan berbagai barang tiap desa menganggap jalan tersebut bukan tanggung kebutuhan warga. Keempat,jumlah dan frekuensi kegiatan Kondisi infrastruktur jalan di lokasi penelitian umumnya Di sebagian wilayah sampel, ditemukan banyak jalan jawab mereka sehingga mereka pun enggan untuk pasar, serta kualitasnya meningkat. Jika sebelumnya pasar saat ini sudah cukup bagus, terutama di Jawa Timur dan antardesa yang rusak dan tampaknya tidak terurus. Di mengalokasikan anggaran pembangunan mereka ke sana. di beberapa desa hanya buka sekali seminggu, dalam Sumatera Barat. Di Jawa Timur, jalan desa dan bahkan jalan Lor, Lumajang; Melati , Bombana; dan Kamboja, Konawe delapan atau tiga tahun belakangan ini, ada yang menjadi dusun umumnya sudah diaspal. Di sebagian desa, seperti Utara, sebagian jalan penghubung antardesanya rusak Bagi desa-desa yang sudah memiliki infrastruktur jalan dua kali seminggu atau lebih, seperti yang terjadi di di Lor, jalan setapak pun sudah menggunakan paving ringan dan sebagian lagi rusak berat. Menurut informan, yang bagus, bukan berarti perhubungan bukan lagi Kabupaten Agam dan Konawe Utara. Selain itu, ada pula block. Meski tidak sebagus jalan di Jawa Timur, jalan di relatif terabaikannyajalan antardesa ini adalah karena tidak menjadi soal sebab di desa-desa tersebut, misalnya, perbaikan bangunan pasar dan bahkan pembangunan Sumatera Barat sudah cukup memadai. Jalan utama desa adanya perhatian dari pemerintah penanggung jawab di Lor, Lumajang; Wetan, Gresik; dan Angrek, Konawe pasar baru seperti yang terjadi di Konawe Selatan, Gresik, serta beberapa ruas jalan dusun yang strategis sudah jalan, baik pemerintah daerah (untuk jalan kecamatan, Selatan, tidak terdapat transportasi umum yang melintasi dan Lumajang. diaspal atau minimal sudah mendapatkan pengerasan. kabupaten, dan propinsi) maupun pemerintah pusat desa. Kondisi tersebut sangat memberatkan warga yang 58 59 AKSEs DAN ULTs AAA MU DS Maosih ada jolan tonah. Contohnya, jolon ke Sioro-oro guru dan belum adanya kompater. Ko/ou SMA, sam po masih bertumpuk-tumpuk. (Wawancara, laki-loki, 43, soat ini belum ada di Sindang Kasih. Siswa sangot oktf kepaajorong, Kabupaten Solok, 14 Mei 2010) untuk bersekoloh. (Wawancoro, perempuan, 42, tokoh masyarakat, Kabupaten Konawe Selaton, 7jani2010) Kolou jaolan, sudah bonyak kemajuan. Sekarong sudah memadai. Yang belum ada/ah alt transportasinya. Layanan umum berupa infrastraktar jo/an, jembatan, Pengaruhnya ke perekonomian adalah /ancar menjual dan alt transportasi yang semak/n ba/k da/am t/ga barang-barang kebutuhon. (Wawancara, laki-loki, 28, tahun terakhir ini membuat semangot kehadiran siswa ketua RT Kabupaten Konawe Utaro, 5 Juni 2010) meningkat menjadi lebih baik. (Wawancara, perempuan, tokoh masyarokat, Kabupaten Dharmasray, 14AMei2010) Jolan menuju pasar ini dan desa sekitar Tempursari sudah bogus, kecuali di beberapa ruas, seperti dan Untuk sarana pendidikan dori tahn ke tahun mengalami aroh Pronojiwo [lewat Deso Kaliuling ke arah Pasar peningkatan karena dilihot dar fsik sekola, sekarang Tempursori]. Masaahnya adolah tidak ada transportasi jauh lebih bogus dan rapi. (Wawancara, laki-ok, 75, umum dan deso ke pasar kareno yang tersedio hanya tokoh masyarokat, Kabupaten Agam, 16 Mel 2010) ojek. Sementara untuk okses antorkecamatan buruk, baik jalan menuju Pronojiwo [arah Malang atoau balik Joman sekorang ya molu ko/au la/as SD tak. Susah ke Lumajang] atau Posirion menuju Lumajang. Nomun, carl kerja. lya koalu dulu. La/as SD aja bisajadi garu SD. PNPM tidak bisa membangun jalan ini karena jalan (Wawancara, laki-laki, 52, worga menenga, Kabupaten tersebut merupakan jalan kabupaten. (Wawancara, Ngawi, 26 April2010) loki-loki, 42, FK, Kabupaten Lumajang, 22 April 2010) - - ~. Minat warga terhadap pendidikan pra-SD, yata TK dan PAUD, saat ini tinggi. Di hampir semua desa penelitian, 5.3 LAYANAN PENDIDIKAN sudah ada atau paling tidak sadah direncanakan untuk membangun sekolah-sekolah pra-SD. Proyek Bagi informan, ketersediaan fasilitas pendidikan dasar PNPM/PPK sendiri cukup banyak dialokasikan untuk dari SD hingga SMP di desa sampel cukup memadai. membangun infrastruktur sekolah pra-SD. Seperti terlihat tidak memiliki moda transportasi pribadi seperti sepeda ... Sekarong ini, baru aba perboikanjolan karena inijalon Dibandingkan dengan delapan atau tiga tahun Ialu, pada Lampiran 1, ada 12 proyek open mena di 8 desa motor atau mobil. Namun, kondisi tersebut membuka termasuk jalan provinsi yang masih mau diperlebar. kondisinya mengalami perbaikan. Dari semua desa sampel, dari 18 desa penelitian yang membangun/memperbaiki kesempatan kerja bagi kelompok warga lainnya, yaitu Di deso ini, aba satu lorong desa [jalan desa] dan satu hanya satu desa di Konawe Utara yang tidak memiliki SD di sarana pendidikan sekolah pra-SD ini8. Besarnya minat tukang ojek maupun becak, yang menyediakan sarana jaolan usaha toni. Koalu lorong desa, berlumpur koalu desa mereka. Selain itu, semua desa bahkan memiliki lebih warga desa terhadap pendidikan pra-SD sebagian akibat transportasi alternatif bagi warga yang tidak memiliki hujan. Jalon usaha toni kondisinya mosih bagus; sudoh dari satu SD. SMP biasanya tidak tersedia di semua desa, kesadaran untuk memberikan wahana pendidikan sarana transportasi pribadi. pengeroson satu kali tahun 2000-an. Saya lupa tahunnyo. melainkan hanya di desa-desa pusat kecamatan. SMA lebih sekaligus bermain kepada anak sed/ni mangkin dan jaga Koalu transportasi yang bioso digunakan, biosonyo sedikit lagi. Biasanya hanya satu di setiap kecamatan atau karena sedang trendi meskipun kesadaran seperti ii lebih Dibandingkan dengan delapan atau tiga tahun Ialu, kondisi mobil otau ojek. Kadang juga orang berjalan kaki. Ojek bahkan tidak ada sama sekali sehingga siswa dari desa banyak berkembang pada kelompok menengah ke atas. jalan maupun perhubungan di desa-desa sampel saat ke posar Rp5000. Kolou ke Kasipute, sewa ojek Rp20.000 terkadang harus berangkat ke kota kabupaten. Beberapa Seorang informan di Konawe Selatan menyatakan, ini sudah mengalami peningkatan yang pesat. Sebagian pulang pergi. (Wawancara, laki-loki, 44, TPK Kabupoten desa seperti Angrek, Konawe Selatan, yang jaraknya ke besar perbaikan jalan-jalan di dalam desa di desa-desa Bombana, 5Juni2010) SMP terdekat cukup jauh melakukan terobosan dengan Dulu Pak, anak-anak jalan kaki ke sekolah. Sekarang sampel terjadi selama delapan atau tiga tahun terakhir. membangun sekolah SD-SMP Satu Atap. SD dan SMP hompir semua diantar poka motor baju bersib, tidak Kontribusi PNPM terhadap peningkatan infrastruktur Kondisi jolan di desa ini songot rusak. Sejak pemekaroan tersebut berada pada sekolah yang sama sehingga setelah kena becek sepatunya. ... Kelibatan anak semakin rajin jalan ini terutama berkaitan dengan pembangunan jalan Kabupaten Bombana, ja/an di desa tidak pernah di siswa tamat SD mereka bisa langsung melanjutkan ke SMP masuk sekoloh. Yang paling menonjol sebenarnya itu antardusun dan jalan usaha tani yang sebagian juga perbaiki. Jalan desa yang ada sekarang ada hasil di sekolah itu juga. pengaruh adanya TK. Jadi, anak tidak mul logi dar nol merupakan jalan antardusun, sementara jalan utama desa proyek saat Bombana masih wilayah Kabupaten waktu duduk dibangku SD. Ya ... TKyang di buat PNPM itu. biasanya dibangun dengan memanfaatkan anggaran Buton. (Wawancara, loki-loki, 5/, RTSM, Kabupoten Untuk SD, sudoh ada sejak dahulu, tapi SMP baru dibuka (Wawancara, laki-laki, 58, tokob masyarakat, Kabupaten |ain, seperti Program JPD. Berikut ini tanggapan informan Bombana, 5Juni2010) tahun 2008. Masih disebut SMP Satu Atap. Fasilitas untuk KonaweSelaton, 5Juni2010) tentang berbagai perubahan tersebut: SMP masih sangot kurang, baik itu dari sumber daya 60 61 AKSES DAN ULTs AAA MU DS Di lain pihak, partisipasi (enrollment) anak usia sekolah yang tidak memiliki SD di desanya dan merencanakan juga semakin tinggi. Khusus untuk tingkat pendidikan membangun SD, meski hingga sekarang belum dasar, semua informan mengakui hampir tidak ada yang terealisasi. Adanya kecenderungan seperti ni karena tidak bersekolah. Pembedaan laki-laki dan perempuan sarana pendidikan dasar yang utama bagi warga, yaitu juga sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Selain didorong SD dan SMP, sudah tersedia di desa atau paling tidak bisa oleh semakin tingginya kesadaran orang tua dan semakin terjangkau dengan mudah. Peran tidak langsung PNPM terjangkaunya keberadaan sekolah, tingginya tingkat Perdesaan adalah dengan memperlancar akses siswa ke partisipasi ini juga dipengaruhi oleh adanya Program BOS sekolah melalui perbaikan jalan. Seperti tergambar pada yang meringankan beban orang tua murid. Kalaupun kutipan di atas, warga menganggap semakin bagusnya ada warga yang mengeluhkan soal biaya pendidikan, jalan yang melalui sekolah telah menambah motivasi para itu biasanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan siswa untuk semakin rutin bersekolah. pendukung sekolah seperti seragam, buku, jajan anak, serta biaya transportasi, yang memang tidak dicakup oleh BOS. Sepuluh dari 18 desa penelitian mengungkapkan 5.4 LAYANAN KESEHATAN bahwa di antara kebutuhan utama desa mereka adalah beasiswa bagi siswa miskin. Untuk tingkat SMA, tingkat Ketersediaan pelayanan kesehatan di desa-desa penelitian partisipasi anak, terutama dari rumah tangga miskin, dianggap sudah cukup memadai oleh para informan, relatif rendah. Hal itu karena biaya pendidikan di tingkat kecuali di beberapa desa di Sulawesi Tenggara. Di Desa SMA tinggi dan tidak ada dukungan program seperti BOS. Melati dan Kenanga, Kabupaten Bombana; dan Desa Berikut ini gambaran akses pendidikan di lokasi studi: Mawar, Kabupaten Konawe Utara, fasilitas kesehatan seperti pondok bersalin desa (polindes) beserta bidannya Untuk SD dan SMP, sernua anok laki-laki dan perempuan tidak tersedia. Akses masyarakat ke puskesmas juga sulit memperoleh kesempaton yang sama untuk sekolah karena lokasinya yang cukup jauh. Secara umum, fasilitas tergontung si anak, apakah mau benar benor sekoloh kesehatan yang biasanya ada di setiap desa adalah otau tidok. Sedangkan untuk SMA, tidok semuanya biso polindes atau pusat kesehatan nagari (puskesri), yaitu masuk sekolah korena kendolo utama adalah biaya di nagari-nagari di Sumatera Barat, beserta bidannya, sekolah. Korena itu, kebonyokan anak loki-laki malos sementara posyandu ada di setiap dusun. Beberapa Di desa yang termasuk kategori miskin dengan penduduk Warga di desa-desa yang hanya memiliki satu atau untuk sekoloh. (Wawancora, perempuan, 29, warga desa yang jauh dari pusat kecamatan dan puskesmas, relatif sedikit, biasanya hanya tersedia satu atau dua dua sekolah biasanya akan menyekolahkan anaknya ke menengah, Kabupoten Solok, 16 Mel 2010) seperti Desa Kamboja, Konawe Utara, memiliki puskesmas SD, seperti di Tanah Tinggi, Kabupaten Agam; Angrek, sekolah terdekat, sementara warga di desa yang relatif pembantu (pustu). Puskesmas biasanya hanya tersedia Kabupaten Konawe Selatan; dan Bukik Barisan, Kabupaten dekat dengan perkotaan dan memiliki banyak pilihan Partisipasi pendidikon selomo tiga tahun terakhir ini boik satu untuk satu kecamatan dan terletak di desa pusat Solok. Desa yang termasuk kategori kaya bisa memiliki sekolah cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah loki-loki moupun perempuon, terhadop pendidikon SD kecamatan. Selain pelayanan kesehatan pemerintah itu, di lebih dari dua atau tiga sekolah untuk setiap jenjang di kota yang dianggap lebih bagus. Kecenderungan ini dan SMPjuga semokin meningkat dengon adonyo fasilitas desa-desa maju, seperti Lor, Cempaka, Darek, dl., biasanya pendidikannya. Desa Lor di Lumajang, misalnya, memiliki tampaknya terjadi pada kalangan menengah ke atas yang gedung SD dan SMP yang berado di Desa D sendiri selain juga terdapat pelayanan kesehatan non-pemerintah, tiga PAUD, enam TK, dan lima SD yang di antaranya memiliki aspirasi terhadap kualitas lebih di samping juga jugaditunjongdenganadonyoProgramBOSyangsangot seperti dokter dan bidan praktik (bukan bidan desa), adalah satu MIN (madrasah ibtidaiah negeri) dan satu mampu menopang biaya ekstra pendidikan. Seorang membantu siswa dor/ keluarga miskin dengan adanya fasilitas apotek, dan rumah bersalin. SD Kristen. Untuk tingkat SMP, ada satu SMPK, satu MTsN informan menggambarkan, SPP gratis dan bantuon perlengkapan sekoloh [serogam, (madrasah sanawiah negeri), dan satu MTsS (madrasah sepatu, tos, don alat tulis]. ... (Wowoncaro, loki-laki, 45, Terkait layanan kesehatan ini, warga d hampir separuh sanawiah swasta). Untuk tingkat SMA, ada SMK Kristen Dilihat don pembangunan fisiknya, fasilitos pendidikan kepolo desa, Kabupaten Lumajang, 21 April 2010) desa wilayah penelitian memiliki beberapa keluhan, dan SMA Mataram. Selain itu, di desa ini, juga terdapat d/ jorong ini semokin bogus, teropi muridnya semokin baik terkait ketersediaan infrastruktur maupun kualitas kampus jauh dari beberapa perguruan tinggi, yaitu Unkris sedikit karena masyorakot lebih mernilih menyekolahkon Peran langsung PNPM dalam meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan. Dari segi ketersediaan infrastruktur, yang berhenti beroperasi pada 1999, Unida Malang yang anaknya ke kota daripada d tempat sendini. (owoncara, kualitas layanan pendidikan adalah dengan membantu tidak semua desa memiliki bangunan permanen untuk beroperasi hingga 2009, dan STIT yang hingga saat ini perempuan, 29, worga menengoh, Kabupoten pembangunan/perbaikan gedung sekolah. Namun, seperti polindes, apalagi posyandu, seperti yang terjadi di Desa masih beroperasi dengan hari perkuliahan pada Sabtu Agam, 17Mei2010) digambarkan di atas, proyek PNPM terkait pendidikan Kamboja dan Mawar. Desa yang tidak memiliki polindes dan Minggu. semuanya dialokasikan untuk pendidikan tingkat pra-SD, biasanya tidak memiliki bidan sehingga warga harus pergi yaitu PAUD dan TK/RA. Hanya satu desa di Konawe Utara ke puskesmas. Desa yang tidak memiliki gedung posyandu 62 63 AKSES DANNA Kalau mengenai kesehatan, keudoan sekarang lebih warga seperti sumur tradisional. Akses tersebut tidak buik dibandingkun dengun beberupa tahun yang lalu tersedia adakalanya karena tidak terjangkau oleh jaringan karena sudah al bidun cli masing-masing jorong, perpipaan PDAM dan/atau daerah tersebut tidak memiliki sudah ada Jamkesmas bugi masyarakat yung kurang kandungan air yang memadai atau |ayak konsumsi. Di Desa mampu. Posyandu jugu rutin diluksunakan sutu kuli Lor, misalnya, ada dua atau tiga RW yang tidak terjangkau duu minggu. Peningkatn fasilitas kesehutan ini suma jaringan perpipaan PDAM, sementara warga setempat yang suja pengaruhnya bugi luki-luki dan perempuun kurenu mencoba menggali sumur tidak semuanya menemukan air bidanjorong tiduksuju meluyani orung meluhirkun, ukan sehingga mereka kemudian harus menumpang di sumur tetapijuga melayuni orang yung memintu obut demum. tetangga. Desa Mawar di Konawe Utara, Desa Melati di (Wuwancura, luki-luki, RTM, Kabuputen Solok, 15 Mei2010) Bombana, Desa Tanah Tinggi di Agam, dan Jorong Taruko di Dharmasraya sebetulnya memiliki stuk air yang banyak, Hal yang sesungguhnya tidak aneh9 adalah bahwa meski tetapi kualitasnya sangat buruk karena payau dan keruh pelayanan kesehatan sudah tersedia secara menyeluruh di serta mengandung banyak zat besi sehingga airnya tidak semua desa, keberadaan dukun masih bertahan. Sebagian layak konsumsi. Beberapa kutipan berikut memberikan warga masih sering meminta bantuan dukun obat ketimbang gambaran persoalan tersebut: bidan atau dokter. Masih adanya warga yang memanfaatkan jasa dukun ini selain disebabkan oleh kesadaran dan Dari dulu, musulah air bersih uduluh musuluh yung pengetahuan tentang kesehatan modern yang rendah, tiduk bisu terselesuikan di desu ni. Tiduk udu juringun juga karena faktor biaya. Meskipun tidak ada informasi lebih uir bersih di desa ini. Masyurukut hunya mengundulkun lanjut tentang siapa saja yang memanfaatkan jasa dukun sumber air sumur di rumah-rumuh wurgu. Hunyu suju tersebut, kemungkinannya mereka adalah warga yang tidak uir sumur terasa usin kurena desu ni dekut dengun luut. memiliki kartu Jamkesmas atau memilikinya tetapi terkendala (Wawuncura, luki-luki, 55, tokuh musyurukut, Kubuputen untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Seorang Bombunu, 6Juni2010) informan membeberkan, "Kalau sakit-sakit biasa dibawa ke dukun, kecuali kalau penyakit yang tidak bisa 'ditiup-tiup' Kulau uir bersih, wurga di sini musih setenguh mut biasanya menyelenggarakan kegiatan posyandu di rumah- Jamkesmas belakangan. Tapi [itu] di rumah sakit. Kalo di oleh dukun, dibawa ke puskesmas" (wawancara, laki-laki, 38, untuk dupat air bersih. Selumu ni musih umbil uir di kuli rumah warga atau di kantor desa. Itu artinya warga desa puskesmas sini, enggak" (wawancara, laki-laki, 35, Ketua RT, sekdes, Kabupaten Konawe Utara, 6 Juni 2010). [sunguil atuu sumur guli. (Wuwuncuru, luki-luki, 33, RT, yang tinggal jauh dari kantor desa harus menempuh jarak Kabupaten Lumajang, 26 April 2010). Kabuputen Bombuna, 6 Juni2010) yang lumayan jauh. Namun, dalam tiga tahun terakhir ini, Kontribusi langsung PNPM dalam bidang kesehatan beberapa desa telah menerima bantuan pembangunan Keluhan lainnya adalah adanya kecenderungan bidan desa di wilayah penelitian adalah dengan dibangunnya Cukup terlayani. Cuma pudu beberupu titik seperti di polindes, baik dari anggaran pemerintah daerah maupun enggan memberikan pelayanan gratis di luar jam kerja. fasilitas gedung untuk polindes atau posyandu. Tiga Jorong Giring-Giring dan Aceh Buru. TupiuntukAceh Buru melalui bantuan program seperti PNPM. Desa-desa itu Bahkan di beberapa desa ditemukan kecenderungan bidan dari 18 desa sampel mendapatkan proyek terkait sudah masuk dun dupat proyekPnsimus. (Wuwuncuru, antara lain adalah Angrek, Bukik Barisan, dan Mawar. lebih suka (sering) merujuk pasien yang berobat kepadanya infrastruktur kesehatan ini. Kontribusi tidak langsungnya luki-luki, 60, wali nuguri, Kabuputen Agum, 9 Mei2010) langsung ke puskesmas pada jam kerja dan lebih-lebih di adalah dibangunnya infrastruktur jalan yang melewati Di desa-desa seperti Bukik Barisan, Kamboja, Kenanga, luar jam kerja. Menurut warga, kecenderungan seperti ini fasilitas kesehatan sehingga akses masyarakat terhadap Masyurakat disini memukai sumur pribudi yung udu di dan Melati, informan juga mengeluhkan tidak adanya terjadi akibat bidan tidak mau repot. layanan kesehatan lebih lancar dan cepat. rumah-rumah masing-musing, tetupi uirnyu kurung bidan desa/nagari. Kalaupun ada, mereka tidak tinggal bersih karenu daerah ini udulh dueruh ruwu. Jd, di desa/nagari sehingga warga tidak bisa mendapatkan Meskipun sebagian informan mengeluhkan beberapa uirnya 65%1 tiduk bersih. (Wawuncuru, luki-luki, 30, RTS, pelayanan di luar jam kerja. Warga juga merasa pelayanan aspek pelayanan kesehatan, secara umum mereka melihat 5.5 LAYANAN AIR BERSIH Kabuputen Dhrmsraya, 14 Aei2010) bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas tidak sebagus bahwa dibandingkan delapan atau tiga tahun lalu, kondisi pelayanan bagi pasien yang membayar tunai. Pelayanan pelayanan kesehatan saat ini relatif lebih baik. Dalam tiga Akses masyarakat terhadap air bersih merupakan salah satu Air bersih belum uda. Kuluu di rumuh ni, kitu tiduk udu yang dimaksud adalah memberikan obat yang tidak tahun terakhir, beberapa desa wilayah penelitian banyak masalah rumit di desa-desa sampel. Kerumitan tersebut motor.Jadi, susah maupergiambilirdiSw[Kelurahan bermutu, mendahulukan pasien lain meskipun si mendapatkan bantuan pembangunan maupun perbaikan terjadi karena masalah tersebut hanya dialami sebagian Suwa kurena jauh. (Wuwuncuru, perempuun, 48, tukuh pemegang Jamkesmas sudah datang lebih dulu, atau infrastruktur kesehatan seperti yang diterima Desa Angrek, kecil warga yang tinggal di bagian desa yang tidak musyurkat, Kabuputen KonuweUtur,9Jun2010) bahkan ditolak berobat di rumah sakit seperti yang Bukik Barisan, dan Mawar. Kutipan berikut menggambarkan memiliki akses air bersih, baik yang disediakan pemerintah terjadi pada warga sebuah desa di Lumajang: "Yang pake perubahan tersebut: melalui PDAM maupun yang bisa diusahakan sendiri oleh 64 65 AKSES DANA Baru Desa Kamboja yang sudah mendapatkan bantuan Sebagian urusan administrasi itu ada yang bisa selesai di perpipaan air bersih pada 2004 ketika PNPM masih kantor desa dan sebagian lagi ada yang harus ke kantar bernama PPK. Desa Melati dan Kenanga di Bombana sudah kecamatan, seperti pengurusan KTP, dan bahkan ada mengusulkan, tetapi hingga kini belum turun anggaran yang harus sampai ke kabupaten, seperti pengurusan pembangunannya. Sebetulnya, sebagian warga dari desa- KK. Jika hanya untuk pengurusan administrasi saja, biaya desa lainnya yang kesulitan air bersih sudah mengusulkan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat hanya berkisar agar perbaikan akses air bersih dijadikan prioritas PNPM. Rp5.000-Rp10.000. Akan tetapi, jika termasuk biaya "uang Namun, sebagian usulan tersebut gugur karena beberapa rokok" dan transportasi, terutama jika harus mengurus alasan. Pertama, setelah biayanya diestimasi, ternyata sampai ke kabupaten, warga di desa yang jauh dan ibu kota dananya sangat besar. Misalnya, anggaran proyek yang kabupaten, seperti Tanah Tinggi di Agam, Lar di Lumajang, diajukan salah satu desa sampel bernilai Rp700 juta atau Angrek di Konawe Selatan, harus mengeluarkan uang sehingga usulan tersebut kandas di MAD. Jika proyek ini hingga lebih dari Rp100.000. Meskipun begitu, secara umum disetujui, satu proyek ini saja akan menyedot sebagian kebanyakan informan mengakui bahwa dibandingkan besar anggaran PNPM di kecamatan bersangkutan. Kedua, delapan atau tiga tahun lalu, kondisi sekarang jauh lebih baik, urgensi pengadaan air bersih tersebut hanya dirasakan dalam arti lebih cepat, walau ada beberapa masalah, semisal oleh sebagian warga di sebagian wilayah desa saja ada oknum aparat yang meminta "uang rokok", disiplin sehingga dalam penetapan peringkat mereka kalah. waktu sebagian aparat yang masih kurang, dan, untuk KK, harus mengurus ke kabupaten sehingga jauh. Beberapa kutipan pernyataan informan dan berbagai desa berikut 5.6 ADMINISTRASI menggambarkan opini mereka: Masyarakatdesa-desasampeldapatmengurusadministrasi Mudah karena ada komitmen tinggi perangkat desa dengan cukup mudah dan cepat. Urusan administrasi untuk memberi pelayanan maksimal. Sekarang untuk yang paling sering diakses warga adalah pengurusan KTP, membuat KTP gampang tanpa harus lama menunggu. KK, dan surat keterangan (keterangan miskin, jual beli, dan Warga desa bila mau membuat KTP bisa menitip ke kematian). Kebutuhan akan pelayanan administrasi yang perangkat desa tanpa ada uang rkok. (Wawancara, baik dan cepat belakangan ini sangat dirasakan warga. Hal perempuan, 58, RTM, Kabupaten Gresik,26April2010) itu terjadi akibat berbagai faktor semisal pemilihan umum Air bersih PDAM masih dirasa sangat kekurangan sejak sumber yang paling dekat dengan wilayahnya untuk langsung yang mensyaratkan kepemilikan KTP, bantuan Pengurusan administrasi kependudukan cepat. Hanya dari culu. Pipa PDAM cuma berhenti di RT 7 dan tidak memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. (Wawancara, pemerintah maupun swasta yang juga mensyaratkan jika pejabat tidak ada saja, pengurusan jadi lama. Tapi diteruskan ke RT 8 karena ketiadaan dana/program dan laki-laki, ketua RT Kabupaten Ngawi, 21 April2010) kelengkapan administrasi kependudukan, dan adanya sekarang pengurusan KTP harus ke kabupaten dan itu atas. Membuat sumur untuk lingkungan RT 7 dirasa tidak kebijakan pengetatan aturan kependudukan secara memberatkan karenajauh. (Wawancara, laki-laki, 42, FK, efektif karena sangat dalam untuk bisa memperoleh Beberapa desa yang saat ini mengalami kesulitan air umum. Berikut ini penjelasan seorang informan: Kabupaten Lumajang, 22April2010) air. Saat ini yang telah dilakukan warga RT 8 adalah bersih sebelumnya pernah mendapatkan bantuan berupa membuat saluran sederhana untuk mengambil air dan pipanisasi air bersih seperti di Mawar yang mendapat Untuk KK, orang desa mulai membikin hanya sejak Masalah administrasi saya rasa sudah tidak susah sumber yang paling dekat dengan wilayahnya untuk bantuan dari Yayasan Insani pada 2001, tetapi kemudian adanya [bantuan] Gas LPG mulai digulirkan programnya, karena warga tinggal datang ke rumah kepala desa memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. (Wawancara, rusak. Desa Angrek juga pernah mendapatkan bantuan air kira-kira satu atau dua tahun ke belakang ini. Karena dan mengurus surat-surat dan hari itu juga selesai. laki-laki, ketua RT Kabupaten Ngawi, 21 April2010) bersih dari CRD, tetapi tidak bisa berjalan karena sumber untuk mendapatkan Gas LPG, harus memiliki KK. Maka, (Wawancara, perempuan, 54, RTM, Kabupaten Kanawe airnya asin. Desa ini juga pernah mendapatkan bantuan hal itu mendorong warga membuat KK. Selain itu, Selatan, 6Juni2010) Air bersih PDAM masih dirasa sangat kekurangan sejak pompanisasi air, tetapi, menurut sebagian informan, hanya administrasi pembuatan KTP saat ini jugo menjadikan dari dulu. Pipa PDAM cuma berhenti di RT 7 dan tidak dikuasai oleh beberapa orang elite desa. Sebagian desa kepemilikan KK sebagai salah satu syarat untuk Sekarang semakin mudah karena dulu harus ke Unaha diteruskan ke RT 8 karena ketiadaan dana/program dan lainnya baru mendapatkan bantuan, seperti Desa Tanah memperoleh KTP. Syarat ini semakin efektif berlaku sejak [ibu kota Kabupaten Konawe]. Setelah dimekarkan, atas. Membuat sumur untuk lingkungan RT 7 dirasa tidak Tinggi yang mendapatkan Program Pamsimas yang saat tahun 2009. (Wawancara, laki-laki, ketua RT Kabupaten jadi dekat ke Wanggudu. Biaya membuat KTP sekitar efektif karena sangat dalam untuk bisa memperoleh ini tengah berjalan. Ada pula desa yang mengusahakan Ngawi, 21 April2010) Rp30.000-Rp50.000. Biaya KK juga sama. Kalau di desa air. Saat ini yang telah dilakukan warga RT 8 adalah perbaikan akses air bersih ini melalui ADD, seperti terjadi dan kecamatan, memberi seikhlasnya. Kalau tidak membuat saluran sederhana untuk mengambil air dan di Kidul, Lumajang. 66 67 AKSES DANA Selain faktor yang disebutkan oleh informan di atas, mendorong perbaikan pemerintahan desa dengan menaikkan ada juga faktor peningkatan gaji pegawai, seperti yang gaji pegawai desa serta memberikan honor kepada aparat di terjadi di Tanah Tinggi Kabupaten Agam. Menurut wali bawah pemerintahan dusun (ketua RW dan RT)n. Selain itu, rata- nagarinya, jika semula pegawai kantor nagari hanya digaji rata pemerintah desa di Jawa juga akan menerima pemasukan Rp300.000-Rp500.000 sebulan, saat ini gaji mereka rata-rata tambahan dari tanah lungguh]2 yang jumlahnya tidak sedikit. di atas Rp700.000 sebulan sehingga komitmen terhadap Kepala desa di Lor, misalnya, menerima tanah lungguh pekerjaan dan disiplin waktu mereka juga membaik. seluas 8 ha, sekretaris desanya 6 ha, dan kepala urusan dan kepala dusun masing-masing 4 ha. Meski tidak semua desa di Ada sedikit perubahan layonon, tapi susah untuk menilai Jawa memiliki tanah lungguh seluas tanah |ungguh di Desa din sendiri karena pemerintohan sekorang boru soja Lor, adanya insentif ekstra sebagai aparat desa di daerah Jawa - berjolan kurong dan satu buloan, tapi darl sisi administrasi umumnya, antara lain, menjelaskan kenapa pemilihan kepala sudah ado upaya peningkaton layanan melalui desanya sangat kompetitif. peningkatan kesejahteraan pegawai kontor wali nagari. Terjadi kenoikan lebih kurang 50% darl Rp500.000 menjadi Di luar Jawa, jabatan kepala desa tidak diperebutkan Rp750.000. (Wawancara, laki-laki, 60, wall nagari, semeriah di Jawa. Beberapa kepala desa yang diwawancarai Kabupaten Agam, 9 Mei 2010) mengaku mau menjadi kepala desa setelah dipaksa. Ada pula kepala desa yang tidak bisa lagi mencari uang untuk keluarga Namun, kondisi seperti yang dijelaskan oleh informan di atas dengan maksimal karena ia menjadi kepala desa, sementara tidak berlaku untuk semua desa. Desa-desa yang kantornya gaji yang diterimanya tidak lebih dar Rp600.000 sebulan dan sudah dilengkapi dengan perangkat komputer hanya datangnya pun tidak setiap bulan. Bahkan di Desa Mawar ditemukan di Jawa Timur dan Sumatera Barat. Di Sulawesi gaji aparat desa hanya sekitar Rp200.000-Rp300.000 untuk Tenggara, ada beberapa desa sampel yang bahkan tidak dua/tiga bulan. Hal itu terjadi karenajumlah aparatnya sangat memiliki kantor seperti halnya di Melati, Bombana, sehingga banyak. Seorang informan menggambarkan bahwa hampir urusan administrasi dilakukan di rumah kepala desa. Sebagian semua keluarga di desa itu memiliki anggota keluarga yang memberi,juga tidak apa-apa. (Wawancara, laki-loki 28, Semakin baiknya pelayanan administrasi di berbagai besar kepala desa di propinsi ini menjalankan aktivitas menjadi aparat desa. Ketimpangan kapasitas kelembagaan ketua RT Kabupaten Konawe Utora, 5 Juni2010) desa penelitian, antara lain, disebabkan oleh semakin pemerintahan dari rumahnya, meski ada kantor desa. Di tiap pemerintahan desa ini menjelaskan kenapa pelayanan memadainya perlengkapan kantor, semakin meningkatnya kebanyakan desa tersebut, pemerintahan desa dijalankan terhadap administrasi di luar Jawa tidak semaksimal di Pemerintahan nagari ini sudah mengolami peningkatan kemampuan pegawai kantor desa/nagari, dan semakin oleh kepala desa saja. Aparat desa lainnya hanya sekadar daerah Jawa. Oleh karena itu, kutipan di atas tentang seperti loyanan yang sudah muloai baik. Di samping itu, tingginya tingkat kesejahteraan para pegawai kantor struktur pelengkap yang nyaris tidak berfungsi. kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintah desa jadwaljorn kontor pun sudah muloai disiplin. Tiga tohun tersebut. Rangkuman pernyataan menarik seorang tokoh harus ditempatkan dalam kerangka perbedaan kapasitas ii. yong lalu, masih terdapat aparat pemerintohan nagari masyarakat di Lumajang menggambarkan hal tersebut: Hal yang sama juga terjadi dengan faktor lain semisal Kepuasan yang diungkapkan oleh para infarman di wilayah yong meminta "uang rokok" kepada worga da/am segola kompetensi, pelatihan, dan kenaikan gaji. Tidak semua Jawa memiliki nuansa kualitas yang berbeda dan kepuasan urusan. (Wawancara, laki-loki, 34, tokoh masyarakat, Adonya peningkaton pelayanan administrasi di kabupaten menerapkan kebijakan yang sama terhadap warga di luarJawa. KabupotenAgam, 15Mei2010) tingkot desa ini dapat dirasakan oleh semua worga pemerintah desanya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh tanpa terkecuali selama delapan tahun ini. Kondisi komitmen dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten Kolou di desa, proses administrasinya mudah, tapi perubohan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan koalu di kecomoton, misalnya ngurus KTP, susah. Lama (1) peraloatan/perlengkapan yang semakin memadai desa. Hal itu terjadi karena beberapa hal semisal gaji dan selesainya. (Wawancara, loki-loki, 40, RTM, Kabupaten dengan sistem komputerisasi; (2) petugas yang lebih pelatihan sangat tergantung pada kebijakan dan anggaran Ngawi, 25 April2010) berkompeten; sebelumnya petugas desa dengan cara pemerintah daerah. ditunjuk, namun sekorang dengan cara seleksi; (3) odanya Ya, namanya urusan begitu kan [mengurus administrasi petugas dari kabupaten yong memberikan pelatihan Jika diperingkat, secara umum, Jawa Timur adalah daerah di desa harus pokai uong rokok) dan dulu tidak berubah, tentang administrasi desa. Kondisi ini mempercepot dengan pemerintahan desa yang paling baik, diikuti he he he. (Wawoncara, laki-loki, 49, RTM, Kabupaten segola urusan administrasi warga desa. Contohnya, dulu oleh pemerintahan nagari di Sumatera Barat, dan terakhir Gresik, 26 April 2010) untuk pengurusan KTP bisa berhari-hari nomun sekorang pemerintahan desa di Sulawesi Tenggara. Relatif bagusnya satu hari pun sudah jodi. (Wowancora, loki-laki, 56, tokoh pemerintahan desa di Jawa Timur tidak terlepas dari besarnya masyorakat, Kabupaten Lumajong, 23April2010) komitmen anggaran dari pemerintah daerahnya untuk 68 69 6KEBUTUHAN UTAMA DESA DAN PEMENUH ANNYA Pada bagian ini, akan didiskusikan berbagai kebutuhan Baik kelompok miskin maupun kelompok ekonomi utama desa serta pemenuhannya. Asumsi program menengah sama-sama membutuhkan bantuan modal pemberdayaan seperti PNPM adalah bahwa sebagaimana tercermin dari hasil FGD dengan warga pemberdayaan masyarakat desa bisa dilihat jika warga miskin maupun ekonomi menengah. Bedanya adalah desa sudah mampu merumuskan kebutuhan mereka bahwa kelompok ekonomi menengah paham bahwa yang serta bisa mengusahakan pemenuhannya secara mandiri, namanya bantuan modal itu ada bunganya dan harus baik secara individual maupun kolektif. Sebaliknya, dikembalikan. Bantuan modal yang mereka car adalah ketidakmampuan masyarakat desa untuk merumuskan yang berbunga rendah serta pengembaliannya fleksibel. kebutuhan utama mereka dan memenuhinya secara Sebaliknya, kelompok miskin lebih sering memahami mandiri menunjukkan bahwa pemberdayaan belum bantuan modal sebagai sesuatu yang tidak harus berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai bukti yang dikembalikan. Bisa dipahami jika kemudian tidak banyak telah dipaparkan di atas, dan lebih khusus pada bagian kalangan miskin yang berusaha mengakses bantuan kredit berikut, menunjukkan bahwa pemberdayaan itu memang modal yang ditawarkan oleh program semisal Usaha belum sesuai yang diharapkan. Bagian terakhir dari bab ini Ekonomi Produktif - Simpan Pinjam (UEP-SP) atau SPP- memberikan penjelasan lebih jauh tentang keterbatasan PNPM karena kredit modal tersebut harus dikembalikan pemberdayaan melalui PNPM tersebut. beserta bunganya. Oleh karenanya, ketika mereka meminta bantuan modal, yang mereka maksudkan adalah bantuan modal yang tidak harus mereka kembalikan lagi. Seorang 6.1 PRIORITAS KEBUTUHAN DESA informan mengatakan, Secara umum, kebutuhan utama masyarakat miskin di setiap Yang dibutuhkon itu bontuan yang bener-bener. Bukon desa hampir sama. Hanya ada beberapa kebutuhan yang bantuan yang harus minjem. Bontuan kok minjem? hanya muncul di satu desa saja. Sebagian besar kebutuhan Ndadak ngembolikan. Ibu-/bu itu ko/au bi/ang, wo/oh muncul di empat atau lebih desa. Urutan kebutuhan mulai nek ono wong mbantu, sing gak nyaur .. Ko/au p/njam, dari yang paling banyak dibutuhkan hingga yang paling nantinya harus ada uang yang d/buat makan. Akh/rnya, tidak dibutuhkan desa adalah: modal, lapangan pekerjaan nanti gak bisa mengembalikan. (Wawancar,perempuan, alternatif, kebutuhan pelatihan keterampilan, pendidikan 57 Kabupaten Ngawi, 26 April2010) gratis, dan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu (untuk daftar peringkat kebutuhan lebih lengkap berdasarkan Kebutuhan akan modal semacam itu muncul karena frekuensi kemunculannya, lihat Lampiran 2). ketakutan mereka akan ketidakmampuan untuk KEBTUHAN UA A Terkait lapangan pekerjaan alternatif, yang dimaksudkan ini yang tidak menguntungkan. Untuk memulai pekerjaan oleh para informan adalah pekerjaan selain pekerjaan baru, yang sangat dibutuhkan adalah modal uang pertanian yang selama ini digeluti oleh penduduk miskin. sekaligus modal pengetahuan dan keterampilan. Munculnya kebutuhan akan pekerjaan alternatif ini didorong oleh kekecewaan terhadap pekerjaan di sektor Selain tiga hal di atas, dua kebutuhan lai yang frekuensi pertanian yang telah mereka geluti sepanjang hidup tetapi kemunculannya juga tinggi adalah kebutuhan akan tak pernah menghantarkan mereka kepada kesejahteraan. pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis dan bagus. Terlebih lagi, sangat banyak dari mereka yang terlibat Aspirasi yang tinggi terhadap kedua hal ni muncul karena dalam pekerjaan pertanian ini hanya berperan sebagai pada kenyataannya memang jargon yang didengung- buruh dengan pendapatan yang jauh dari cukup sehingga dengungkan pemerintah tentang pendidikan dan aspirasi terhadap pekerjaan lain yang lebih layak menjadi kesehatan gratis belum dirasakan oleh masyarakat miskin. semakin besar. Sebagian warga lain yang tidak melihat Terkait pendidikan dasar, warga masih harus menanggung adanya pilihan selain pertanian lebih membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan pendukung adanya stabilitas harga produk pertanian. Menurut mereka, pendidikan, seperti seragam, buku, biaya transportasi, dan selama ini harga-harga produk pertanian tidak pernah uang jajan. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, berpihak kepada petani. Ketika musim panen datang, harga jelas semua kebutuhannya harus ditanggung masing- dari hampir semua hasil pertanian anjlok dan pemerintah masing warga. tidak melakukan apa-apa untuk membantu petani. Padahal semakin hari mereka semakin dibebani oleh biaya bibit, Sebagian warga sadar bahwa tidak mungkin pemerintah pupuk, dan pengolahan yang semakin tinggi. bisa memenuhi semua kebutuhan mereka terkait pendidikan. Kebutuhan seperti uangjajan anaktentu harus Bentuk-bentuk pekerjaan alternatif yang diungkapkan menjadi tanggung jawab orang tua. Hanya saja ada biaya- oleh para informan cenderung merujuk kepada pekerjaan biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh warga tetap yang memberikan penghasilan pasti secara berkala. jika pemerintah membenahi sistem pendidikan. Misalnya, Apa yang terbayang oleh mereka adalah pekerjaan hampir di semua daerah, menjelang ujian akhir (nasional), di pabrik atau di perkebunan. Selain itu, mereka juga ada kegiatan belajar tambahan dar guru dengan alasan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan sampingan untuk membantu siswa mempersiapkan ujian. Untuk (bukan tetap) yang bisa memberikan tambahan itu, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya yang mengembalikannya. Ketakutan atau ketidakberanian seperti warga di Mawar, Angrek, atau Lor, yang menjadi penghasilan terhadap pekerjaan utama mereka sebagai biasanya juga tidak sedikit. Jika proses belajar-mengajar mengambil risiko semacam ini adalah sesuatu yang peminjam SPP menggunakan pinjaman mereka untuk petani, seperti beternak atau berjualan. berlangsung efektif dan efisien, seharusnya kegiatan lumrah, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Asia membuka kios/warung kebutuhan sehari-hari, warung seperti ini tidak perlu ada sehingga orang tua siswa pun Tenggara pada umumnya sebagaimana diperlihatkan oleh jajanan anak-anak di sekitar sekolah, atau usaha jualan Kebutuhan utama selanjutnya adalah pelatihan tidak harus mengeluarkan biaya. James C. Scott dalam buku klasiknya ("The Moral Economy keliling. Tidak banyak peminjam SPP, terutama yang miskin, keterampilan. Kebutuhan ini agaknya berkaitan dengan ofPeosant") (1977). Hasil sebuah FGD menyatakan, "Karena menggunakan dananya untuk memenuhi kebutuhan besarnya aspirasi warga terhadap pekerjaan alternatif. Terkait aspek kesehatan, belum semua warga kurang modal dan takut ambil kredit. Tidak berani ambil modal pertanian. Hal itu terjadi antara lain karena mereka Pekerjaan alternatif sampingan seperti beternak, mendapatkan kartu Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan kredit karena takut rugi" (FGD Perempuan Menengah, 26, tidak yakin bahwa berinvestasi pada pertanian akan berjualan produk olahan sendiri, dll. adalah sesuatu Daerah (Jamkesda). Di samping itu, khusus bagi warga Kabupaten Bombana, 6 Juni 2010). membuahkan hasil lebih dari biasanya sehingga mereka yang mungkin tidak begitu akrab bagi mereka sehingga pemegang kartu Jamkesmas/Jamkesda, pelayanan yang bisa mengembalikan dana SPP. Selain itu, mekanisme mereka membutuhkan pelatihan keterampilan tertentu. mereka terima kadang-kadang tidak memuaskan, misalnya. Secara umum, penduduk miskin menginginkan modal pengembalian pinjaman SPP yang di semua desa adalah Pelatihan yang sering disebut-sebut oleh peserta FGD dinomorduakan dibanding pasien yang membayar, diberi karena mereka ingin membuka usaha. Namun, tidak sekali sebulan dirasa memberatkan oleh petani. Usaha antara lain adalah keterampilan menjahit, membuat kue, obat yang menurut warga tidak bagus, dan bahkan ditolak semua orang miskin tahu usaha apa yang akan mereka pertanian sifatnya tidak bulanan, melainkan musiman. rias kecantikan, kerajinan, keterampilan pertanian (untuk berobat di rumah sakit. buka jika mereka mendapatkan modal. Sebagian besar Bagaimana mungkin mereka dapat mengembalikan tanaman khusus), dan peternakan. dari mereka memahami usaha itu tidakjauh dari apa yang utang setiap bulan jika hasilnya musiman. Oleh karena itu, Di samping lima kebutuhan yang cukup umum ni, ada mereka lihat di lingkungan sekitar, sesuatu yang berbeda beberapa warga mengusulkan agar skema pinjaman itu Tiga kebutuhan utama peringkat teratas ini sesungguhnya beberapa kebutuhan lain yang hanya beberapa desa saja dari pekerjaan mereka sebagai petani, yaitu berdagang dibuat musiman, bukan bulanan. memperlihatkan sebuah alur gagasan yang cukup solid yang mengemukakan, seperti kebutuhan akan bantuan kecil-kecilan. Sebagian besar warga desa-desa sampel, tentang keinginan untuk keluar dari kondisi pekerjaan saat sembako, irigasi, jalan, penyuluhan pertanian, bantuan 72 73 DAMPA PNP PERDESAAN INTEGRASI PERUMUSAN KEBUTUHAN ANTARA alat pertanian, dan bantuan bibit. Selain kebutuhan yang PNPM DAN MUSREMBANG relatif umum di setiap desa itu, ada pula kebutuhan- kebutuhan yang sifatnya sangat spesifik dan kontekstual di desa tertentu. Paling tidak, ada tiga desa yang memiliki Di beberapa wilayah penelitian, mulai ada usaha untuk kebutuhan sangat spesifik. Di Desa Kamboja, Konawe menciptakan sinergi, dan bahkan mengintegrasikan, Utara, kebutuhan spesifik mereka adalah adanya listrik di antara perumusan kebutuhan yang dilakukan melalui siang hari. Kebutuhan ini muncul karena memang listrik musyawarah PNPM dan Musrenbangdes. Usaha hanya menyala di desa ini selama enam jam pada malam bersinergi ini misalnya dilakukan dengan melaksanakan hari. Selebihnya, jika warga membutuhkan listrik, mereka Musrenbangdes setelah musyawarah PNPM. Berbagai harus menggunakan genset (generator listrik) dan alat aspirasi pembangunan dari warga yang tidak lolos itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di desa. Desa menjadi prioritas usulan PNPM kemudian dibahas Angrek, Konawe Selatan, membutuhkan pompa air untuk sebagai usulan warga untuk Musrenbangdes. mengalirkan air ke sawah warganya. Kebutuhan ini muncul Pelaksanaan Musrenbangdes sendiri dilakukan sesuai karena sebagian besar sawah adalah sawah tadah hujan. dengan mekanismenya, yaitu pembahasan yang Meski desa ini dilewati dua sungai yang besar, pada musim dihadiri oleh aparat desa/nagari (eksekutif, legislatif, dan kemarau, airnya habis dimanfaatkan oleh desa yang berada LPM), plus tokoh masyarakat. Model seperti ini terdapat di dataran lebih tinggi. Oleh karena itu, solusi alternatif di daerah Dharmasraya, Sumatera Barat. Di Kabupaten untuk mengaliri sawah adalah dengan memompa Agam, musyawarah perencanaan pembangunan air dari sumur yang banyak terdapat di persawahan dilakukan pada musyawarah penggalian aspirasi mereka. Desa Wetan di Kabupaten Gresik membutuhkan warga dalam PNPM. Berbagai aspirasi warga yang tidak kebijakan pemerintah daerah untuk melarang nelayan masuk ke dalam prioritas usulan PNPM secara otomatis menggunakan jaring trawl (pukat harimau). Penggunaan dijadikan sebagai hasil Musrenbang. Dalam kasus jaring ini menurut mereka merugikan nelayan tradisional seperti ini, Musrenbang tidak diadakan lagi dalam arti karena dengan jaring trawl itu, semua ikan bisa musyawarah PNPM sudah sekaligus dianggap sebagai ditangkap sehingga nelayan tradisional yang hanya wahana Musrenbang nagari. menggunakan jaring biasa tidak kebagian tangkapan. Mereka membutuhkan itu karena Pemerintah Daerah Selain di dua daerah itu, sebetulnya usaha untuk Kabupaten Lamongan, kabupaten tetangga mereka, sudah model perumusan kebutuhan dalam Musrenbang dan yang paling sedikit terpenuhi. Di lokasi penelitian sendiri, mengintegrasikan kedua model perencanaan melarang penggunaan jaring tersebut di wilayah mereka model perumusan kebutuhan secara partisipatoris seperti hanya ada satu jorong, yaitu Jorong Taruko dl Kabupaten pembangunan juga terjadi di daerah lain, seperti di sehingga pengguna trawl berpindah ke perairan di sekitar yang diterapkan oleh PNPM. Dharmasraya, yang warganya pernah mendapatkan Kabupaten Ngawi. Di Desa Jambangan, usaha untuk desa mereka. pelatihan keterampilan, yaitu keterampilan membuat kue. mengintegrasikan kedua model pernah dilakukan, Pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan desa yang tetapi terbentur pada tahapan Musrenbang yang dibahas di atas pada umumnya sudah pernah atau sedang Kebutuhan lain yang bersifat dasar, yaitu pendidikan dan harus dibahas hingga tingkat kecamatan. Menurut 6.2 PEMENUHAN KEBUTUHAN UTAMA dilakukan. Kebutuhan akan modal misalnya sudah pernah kesehatan, secara umum sudah dipenuhi dl semua desa. aparat desa, pemerintah kecamatan tidak mengakui diterima oleh beberapa desa melalui skema Program SPP- Hanya saja warga belum merasa puas karena ternyata musyawarah PNPM sebagai Musrenbangdes sehingga Kebutuhan-kebutuhan yang dibahas di atas secara umum PNPM, UEP-SP, Gardu Taskin, Koperasi Wanita (Kopwan) masih banyak beban yang harus mereka tanggung agar mereka tetap harus melaksanakan Musrenbang secara belum pernah dirumuskan secara bersama di tingkat di Jawa Timur, Boitul Maal wa Tamwil (BMT) di Sumatera kebutuhan itu betul-betul terpenuhi. Kebutuhan yang tersendiri. Namun, dalam Rencana Pembangunan desa/nagari. Sebelum adanya PNPM Perdesaan (atau Barat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bantesa bersifat khusus pada tiap-tiap desa sebagian juga sudah Jangka Menengah Desa (RPJMDes)-nya, pemerintah PPK bagi daerah yang mendapatkannya), perumusan (kredit permodalan dari LSM Sintesa) di Sulawesi Tenggara, pernah dipenuhi, sementara sebagian lainnya belum. desa tetap memasukkan hasil musyawarah PNPM di kebutuhan desa/nagari biasanya dilakukan secara dll. Pemenuhan kebutuhan akan lapangan pekerjaan Kebutuhan akan pompa air di Angrek, misalnya, sudah desa sebagai bagian dari hasil Musrenbangdes. teknokratis,yaitu dirumuskan secara terbatas oleh lingkaran alternatif baru dilakukan melalui mekanisme program pernah dipenuhi melalui bantuan pemerintah. Hanya elite yang terdiri atas aparat desa, BPD, dan beberapa padat karya yang biasanya hanya dalam waktu terbatas, saja menurut warga, pompa air itu lebih banyak dikuasai tokoh masyarakat. Perumusan kebutuhan itu biasanya seperti dalam proyek PNPM. Selain itu, warga mengaku oleh para elite desa sehingga masyarakat umum tidak dilakukan dalam kegiatan Musrenbangdes/nagari. Namun tidak ada program atau bantuan yang diarahkan agar merasakan manfaatnya. Kebutuhan Desa Wetan, Gresik, di sebagian daerah seperti nagari-nagari di Sumatera Barat, warga bisa mengakses pekerjaan alternatif. Selain itu, akan kebijakan yang melarang penggunaan jaring trawl sudah mulai ada usaha untuk menciptakan sinergi antara kebutuhan akan pelatihan keterampilan adalah kebutuhan sudah pernah didialogkan dengan Pemerintah Daerah 74 75 DAMPA PNP PERDESAAN Gresik dan pemerintah berjanji untuk menindaklanjutinya. telah menerima sangat banyak program (untuk informasi Namun, sampai saat ini, warga masih menemukan bahwa lebih detail tentang program yang diterima warga, lihat jaring trowl masih digunakan di laut mereka. Selain itu, Lampiran 3). kebutuhan spesifik yang betul-betul belum dipenuhi adalah kebutuhan listrik untuk siang hari di Kamboja. Warga 6.2.2 PEW Kamboja juga sudah pernah mengajukan permintaan itu kepada aparat berwenang, yaitu PLN dalam hal ini. Namun, Yang dimaksud dengan peran warga di sini adalah usaha- karena keterbatasan pasokan listrik itu sendiri, hingga usaha yang dilakukan secara individual atau kolektif, sekarang, mereka hanya menikmati listrik enam jam tetapi tidak diorganisasi melalui lembaga tertentu, untuk dalam semalam. membantu memenuhi kebutuhan desa. Peran individual warga sangat berkaitan dengan tingkat kemampuannya, Seperti tergambar di atas, ada banyak pihak yang terlibat terutama secara ekonomi. Menurut para informan, dalam pemenuhan kebutuhan utama desa. Menurut orang-orang kaya di desa sangat besar perannya dalam kebanyakan warga, pemenuhan kebutuhan utama desa memberikan bantuan, baik bantuan karitatif semisal pertama-tama merupakan tanggung jawab pemerintah, sumbangan maupun bantuan dalam konteks profesional kemudian tanggung jawab tiap individu, dan akhirnya seperti memberikan pekerjaan kepada warga miskin. tanggung jawab kelompok masyarakat. Sebagian warga Sebagian dari mereka juga memberikan bantuan modal, menilai bahwa pemenuhan kebutuhan yang sangat tetapi seperti banyak terjadi di Ngawi, mereka menerapkan berhubungan dengan individu, seperti pekerjaan, bunga yang sangat tinggi. Alih-alih membantu kebutuhan bahan pokok, dil., merupakan tanggung jawab permodalan warga yang membutuhkan, apa yang mereka individu, baru kemudian pemerintah, dan disusul pihak lakukan merupakan praktik lintah darat. ketiga (kelompok masyarakat, LSM, orang kaya, dll.). Peran kolektif warga adalah dengan bekerja sama, atau 6.2.1 P N PEM NTAH lazimnya disebut bergotong royong, melakukan sesuatu untuk kepentingan desa atau untuk kepentingan orang- Peran pemerintah sangat besar dalam memenuhi orang tertentu di desa. Di Desa Wetan, misalnya, belum kebutuhan warganya. Secara umum, ada dua model peran lama ini warga bergotong royong membangun sebuah pemerintah, yaitu melalui anggaran rutin dan melalui rumah bagi warganya yang rumahnya habis terbakar. khusus biasanya berhubungan dengan budaya setempat. kebutuhan pertanian, seperti bantuan pupuk, bibit, atau program. Model pertama adalah dengan memberikan Baik peran individual maupun kolektif warga ini biasanya Misalnya, di daerah Sumatera Barat, ditemukan kelompok racun. Namun, keberadaan kelompok tani dl sebagian ADD dengan ketentuan 30% untuk operasional desa dan tidak begitu terencana dan bersifat sporadis. Terkait sepersukuan (atau buhua orek) yang merupakan wadah desa hanyalah untuk memenuhi syarat agar bisa mendapat 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Namun di lokasi berbagai kebutuhan utama yang dielaborasi di atas, peran perkumpulan bagi warga desa yang berasal dari suku (clan) bantuan di atas. Dalam kesehariannya, tidak ada kegiatan studi sangat sedikit ditemukan adanya program-program warga hanya dalam memenuhi kebutuhan akan alternatif yang sama. Selain itu, ada pula Bundo Kanduang, yaitu bersama yang mereka lakukan. Selain itu, para informan untuk memenuhi kebutuhan utama desa di atas yang pekerjaan serta modal. kelengkapan struktur pemerintahan nagari yang isinya juga mengaku sangat terbantu dengan keanggotaan bersumber dari anggaran ADD. Bahkan, di banyak desa, adalah para pemuka perempuan. Di Sulawesi Tenggara, mereka dalam kelompok arisan karena dalam kelompok warga mempertanyakan pengunaan ADD karena tidak 6.2.3 PERA lOMPOK SOSIAL ada kelompok mepotoka, yaitu semacam kelompok arisan ini, selain ada tabungan bergulir, jika daham keadaan pernah diumumkan berapa jumlah yang diperoleh dan yang anggotanya khusus bapak-bapak. Di Jawa Timur, ada terdesak, anggotanya bisa meminjam sejumlah uang. Di digunakan untuk apa. Di desa-desa penelitian, terdapat banyak dan beragam kelompok arisan untuk berbagai segmen, termasuk untuk daerah tertentu, ada juga kelompok keagamaan yang kelompok sosial. Beberapa kelompok sangat khas, yang berasal dari satu keturunan (trah, Jawa). tidak sekadar menjalankan aktivitas keagamaan, tetapi Pada model kedua, pemerintah memberikan program- sementara yang lainnya lazim terdapat di hampir semua juga memberikan dukungan ekonomi kepada anggotanya. program, baik program yang penerimanya tertentu desa (untuk informasi lebih detail tentang kelompok Secara umum, para informan menempatkan kelompok Di Lor, ada kelompok tahlilan (kelompok pengajian) yang seperti BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), Raskin, sosial di setiap desa, lihat Lampiran 4). Kelompok yang pengajian sebagai kelompok paling penting bagi mereka. di dalamnya ada komponen arisan dan simpan pinjam. dan Jamkesmas maupun umum seperti PNPM, BOS, JPD, sangat lazim dan terdapat di semua desa ada tiga, yaitu Mungkin ini sebagai cerminan dari masyarakat yang Menurut peserta FGD, dana yang bisa dipinjam anggota serta program-program lain yang dijalankan. Kebutuhan kelompok pengajian, kelompok tani, dan PKK. Selain religius. Namun, jika dikaitkan dengan kebutuhan utama kelompok pengajian ini cukup besar, yaitu bisa mencapai utama desa tampaknya lebih banyak dipenuhi melalui itu, ada pula kelompok-kelompok yang merupakan desa, kelompok sosial yang paling berperan adalah Rp5 juta. Namun, sayangnya, sejak dua tahun terakhir, mekanisme yang kedua ini. Dalam kurun waktu delapan wahana perkumpulan penerima bantuan tertentu seperti kelompok tani karena hanya kelompok tanilah yang kelompok tersebut berhenti meminjamkan moda. atau tiga tahun terakhir, semua desa di wilayah penelitian kelompok wanita SPP, Bantesa, dll. Kelompok yang lebih memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan berbagai 76 77 KEBUTU( AYA Kelompok yang dibentuk sebagai wahana para desa yang sudah lama atau baru menerima program, B. PNPM DIANGGAP SEBAGAI PROGRAM UNTUK upahnyo jugo, masyorokat secra luas menikmatijalan peminjam sebuah program biasanya hanya berfungsi atau antara desa/kelurahan yang maju dan yang miskin. MASYARAKAT UMUM yang sudah bagus. (Wawancaro,laki-laki,40,kepoladeso, untuk mengonsolidasikan peminjam agar mudah diberi Artinya, masyarakat di desa yang sudah mendapatkan Kabupaten Gresik, 22April2010) informasi terutama terkait pembayaran cicilan. Studi PNPM Perdesaan (PPK) sejak 2002 atau memiliki tingkat Warga masyarakat menganggap bahwa PNPM Perdesaan ini tidak menemukan kelompok peminjam SPP yang kesejahteraan lebih baik memiliki aspirasi yang sama diperuntukkan bagi warga desa secara keseluruhan Menurut saya, dolom oturon, PNPM po/ing bogus. PNPM memiliki kegiatan produktif bersama. Bahwa kelompok dengan masyarakat yang baru menerima program tanpa memandang status kesejahteraan. Program ini itu program longsung. Don awal, onunyo kon ingin didisain untuk tanggung renteng jika ada anggota tersebut pada 2009 atau memiliki tingkat kesejahteraan berbeda dari program semisal BLT, PKH, Raskin, dl. mencakup semuo masyorakt. Program yong ain kon yang tidak membayar cicilan, di desa penelitian, hal itu lebih buruk. Padahal, secara logika, desa-desa yang telah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga miskin. sebotos kelompok-kelompok tertentu. (Wowoncoro, lok- tidak ditemukan. Dalam kasus terjadi tunggakan, yang mendapatkan program tersebut sejak 2002, atau desa K1, Dari 72 FGD yang dilakukan dengan warga miskin dan loki, 45, kepolo deso, Kabupaten Lumajang, 22April2010) membayar adalah pemerintah desa, sebagaimana terjadi setelah beberapa tahun menerima program seharusnya warga menengah/kaya, sebagian besarnya mengatakan di Wetan, Gresik, dan sebuah desa di Kecamatan Moramo, sudah bisa mengalihkan fokus pembangunan mereka bahwa sasaran program ini adalah masyarakat desa C. MENGHINDARIKONFLIKAKBATPROGRAMYANG Konawe Selatan. Aparat desa bersedia menalangi karena dari infrastruktur. Terlebih lagi, desa kategori K1 dalam secara umum. Sebagian kecil melihat bahwa program ini TERSEGMENTASI(SEPERTIBLT,RASKIN,DLL.) mereka memahami bahwa jika SPP macet, desa tersebut studi ini sebagian besar adalah juga desa dengan tingkat ditujukan kepada buruh yang tidak bekerja atau pedagang tidak akan mendapatkan program fisik. kesejahteraan tinggi. Di desa dengan tingkat kesejahteraan yang tidak mempunyai modal. Karena program ini untuk Sebelum PNPM menjadi program yang massal, tinggi ini, biasanya ketersediaan infrastruktur utama semua, program ini harus dialokasikan untuk sesuatu yang masyarakat pernah mendapatkan program-program 6.2. P PNPMsudah cukup memadai. Lalu apa yang mendorong desa bisa dimanfaatkan oleh semua segmen masyarakat dan yang penerimanya tersegmentasi, terutama kepada yang sudah lama menerima PNPM dan/atau tingkat itu adalah infrastruktur utama desa. Bahkan, di beberapa kaum miskin, seperti BLT, Askeskin (sekarang Jamkesmas), Dalam pemenuhan kebutuhan utama desa, peran PNPM kesejahteraannya tinggi itu tetap mengalokasikan PNPM ke desa penelitian, pekerja proyek infrastruktur PNPM tidak dan Raskin. Di sebagian besar wilayah penelitian ni, sangat minim. Seperti telah digambarkan pada bagian awal bidang infrastruktur? secara khusus diharuskan dari kelompok miskin, melainkan program-program tersebut telah menimbulkan persoalan, laporan ini, sebagian besar proyek PNPM di wilayah studi terbuka bagi setiap warga desa yang mau. Hanya saja, seperti kecemburuan atau bahkan konflk antarberbagai berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sementara Secara umum, adanya kecenderungan kepada infrastruktur karena upah yang diberikan sama dan biasanya sesuai atau kelompok masyarakat. Berbagai persoalan itu muncul kebutuhan utama desa menurut warga bukanlah dan tidak adanya perbedaan antara daerah yang sudah bahkan di bawah standar pengupahan kerja buruh di desa terutama karena mekanisme household targeting infrastruktur, melainkan modal, alternatif pekerjaan, lama atau baru saja menerima PNPM bisa dijelaskan oleh setempat, hampir tidak ada warga non-miskin yang mau (penetapan sasaran rumah tangga) yang dianggap tidak pelatihan keterampilan, serta beasiswa pendidikan dan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi objektif desa ikut berpartisipasi. Beberapa kutipan berikut memberikan memuaskan, yaitu banyak warga yang dinilai berhak tapi pelayanan kesehatan berkualitas. Semua kebutuhan utama penelitian berikut ini: ilustrasi opini warga: tidak mendapatkan, sementara warga yang dinilal tidak desa ini sama sekali tidak bersinggungan secara langsung berhak malah menerima bantuan. Ketika PNPM datang dengan kegiatan PNPM di tiap desa. Secara tidak langsung, A. MINIMNYA INFRASTRUKTUR DESA Untuk Program PNPM, sudah tepot sasaron. Semua dengan tidak secara eksplisit menyasar kelompok miskin memang program infrastruktur PNPM telah menciptakan masyarakot menikmati, tidak hanyo masyarakot (community targeting), masyarakat desa pun cenderung kesempatan kerja bagi sebagian warga miskin, meskipun Berdasarkan pengamatan lapangan, terutama di desa miskin soja. (FGD Laki-Laki Miskin, 50, Kabupaten mengarahkannya kepada sesuatu yang bisa dinikmati dengan jumlah hari dan gaji yang terbatas. Begitu pula miskin di luar Jawa, kondisi infrastruktur utama (jalan dan Agom, 13 Mei2010) oleh semua warga masyarakat agar tidak ada lagi yang Program SPP telah membantu akses sebagian warga irigasi) sebelum PNPM Perdesaan datang masih terbatas. protes karena tidak kebagian. Kutipan berikut memberikan terhadap permodalan. Namun, pada program infrastruktur Bahkan, di beberapa desa seperti di Kabupaten Bombana Seluruh masyarokot, tapi yang mou ambil modal [SPPI gambaran kecenderungan tersebut: dan SPP tersebut, orang miskin belum menjadi target dan Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, hingga sekarang ditanya dulu mau apa tidak. (FGD Perempuan Menengah, utama. Hal itu terjadi karena pada program infrastruktur, pun masih ada yang jalan utama atau antardusunnya masih 50, Kabupaten Bombona, 6Juni2010) Di desa saya, mulai ada PNPM masuk ke Kecamatan tenaga kerjanya di wilayah penelitian tidak secara khusus belum diaspal atau rusak berat. Hal yang sama juga terjadi Tempursari, kan kami setiap rembukan musyawaroh diambil dari warga miskin dan gajinya di sebagian besar pada saluran irigasi. Sebagian besar irigasi masih primer dan Seluruh lapisan masyarakat. (FGD Laki-Laki Menengoh, desa mengharuskan ke fsik, jo/an, dan jembatan. daerah dipotong dengan alasan swadaya. Selain itu, jarang yang sekunder, apalagi tersier. Ketika PNPM datang, 30, Kobupoten Konawe Utora, 5Juni2010) (Wowancara, loki-laki, 45, kepala desa, Kabupaten pada Program SPP, sebagian besar penerimanya bukan masyarakat dengan mudah bisa mencapai kesepakatan Lumajong, 22April2010) warga miskin karena pelaksana program takut jika SPP tentang pengalokasiannya kepada proyek infrastruktur Di PNPM, ada Jalan Usoha Toni, mako semua masyarakat diberikan kepada warga miskin, mereka tidak akan ini. Seorang responden di Kabupaten Bombana, Sulawesi akon menikmatinya. (FGD Laki-Loki Miskin, 40, Kabupaten Kalo sensus data, diusohakon RT aja. Pernah oda dor bisa mengembalikan. Tenggara, dengan lugas mengatakan, "Sangat cocok. Konowe Utora, 4Juni2010) kecamatan yang mendata, tapi tidok sesua. Data tidak Jangan hilangkan PNPM mi. Semua pembangunan yang terpenuhi. Bonyok yang protes. Pihak pendata Ior. RT Kecenderungan mengalokasikan proyek PNPM ada di desa berkat PNPM" (FGD Perempuan Menengah, 26, Yang paling efektif adalah PNPM kareno dirasakon oleh dilewoti. (FGD Laki-Laki Menenga, 35, Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ini bersifat Kabupaten Bombana, 6Juni 2010). masyarakot dalom kelompok luas, masyarokat miskin Gresik,24April2010) menyeluruh. Tidak ditemukan perbedaan di antara desa- mendaporkan pekerjaon wolaupun insidentil dan 78 KEBUT1UHAN UJAM EADNPMNHNY 4. proses seleksi usulan di tingkat kecamatan: di utama desa,juga mengakibatkan minimnya dampak PNPM I beberapa kecamatan di semua propinsi, ada indikasi terhadap pengelolaan pemerintahan dan program selain bahwa MAD/MAN lebih bersifat formalitas saja; lobi PNPM. Selain berbagai persoalan yang sudah dibahas pada antarkepala desa sangat menentukan mana proyek bab-bab sebelumnya, berikut ni akan dipaparkan dua yang akan diloloskan. kategori persoalan yang dianggap berhubungan dengan tidak maksimalnya aspek pemberdayaan PNPM, yaitu Bias kelompok non-miskin bisa terlihat dari pilihan proyek persoalan konseptual dan persoalan teknis. yang diusulkan. Proyek-proyek infrastruktur seperti proyek jalan, irigasi, gedung TK/PAUD, lebih banyak dimanfaatkan 6.3.1 P E Y SEBA dan dinikmati oleh kelompok non-miskin. Dalam proses SANGAT MKNSS perumusan usulan pada forum Musdus (musyawarah dusun) atau Musdes, sebagian besar yang datang di Secara umum, konseptualisasi PNPM terhadap sebagian besar daerah adalah kelompok menengah pemberdayaan adalah sebagai, "... upaya untuk ke atas. Dalam pengerjaan juga terlihat bahwa pekerja menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik miskin tidak diperhatikan, di mana upah mereka sering secara individu maupun berkelompok,dalammemecahkan kali dipotong dari standar yang ditetapkan dengan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas alasan swadaya: hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya" (Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri, hal. 20). Untuk sementora, program yang ada ini kan menjurus ke pisik yo. ... Jadi, untuk program-program anu [nonfisik] Secara teknis, pemahaman tentang "pemberdayaan" terabalkan, atou kuranglah. ... Untuk masyarokot sebagai usaha "peningkatan kapasitas masyarakat" miskin, program yang baik ini adolah program tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam serangkaian bantuan modal don UEP-SP. Itu untuk orang miskin. kegiatan "pengembangan masyarakat" yang diyakini pada Kolau orang menengah ke otos, kan pisik yang dilihot. akhirnya bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera dan (Wowoncora, laki-laki, 45, kepala desa, Kabupaten mandiri. Kegiatan tersebut adalah: Lumajang, 22 April 2010) Kadang pendatoan berdasarkan kekerabatan. (FGD akibat meruncingnya perbedaan aspirasi terkait usulan Komponen pengembangan masyarakat mencakup Laki-LakiMenengah,30,KabupatenGresik,24April2010) proyek pembangunan. Kelompok elite terutama terdiri Jalan itu cuma buat yang bisa jualan. Kita kan gak serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran atas aparat di tingkat desa, dusun, dan bahkan RT, serta bisa jualan. Jadi, ya enaknya cuma jalan sekarang gak kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri Pernah ada konflik di balai desa akibat kecemburuan pemuka masyarakat. Di wilayah studi, peran besar mereka becek logi. (FGD Perempuan Miskin, 39, Kabupaten dan pemetoan potensi, masalad dan kebutuhan sosial dalam penerimoan PKH yang tidak merata. Pada ditemukan dalam beberapa tahapan program, yaitu dalam: Lumajang, 24 April2010) masyarakat, perencancan partisipatif, pengorganisasian, waktu itu, salah seorang warga melempar kursi ke atas . proses seleksi fasilitator: di salah satu propinsi, ada pemanfootan sumberdaya, pemantauan, dan sampai-sompai atap itu [langit-langit; sambil menunjuk informasi dari seorang fasilitator kecamatan bahwa pemeliharoon hasil-hasil yang telah dicapa. (Buku atap yang dimaksud] rusak [membuka]. (FGD Laki-Laki banyakfasilitator kecamatan di propinsi itu berasal dari 6.3 TIDAK MAKSIMALNYA Pedoman Umum PNPM Mandri,hal.2) Miskin, 37 Kabupaten Gresik, 23 April2010) sebuah kabupaten yang merupakan daerah asal ketua PEMBERDAYAAN PNIPM satker (satuan kerja) propinsi; Rangkaian kegiatan di atas kemudian diformulasikan ke D.BIASKELOMPOKELITEDANNON-MISKIN 2. kegiatan sosialisasi: di semua daerah, yang diundang Tidak adanya perbedaan antara desa-desa yang sudah dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM sebagaimana ke kecamatan untuk menerima sosialisasi awal menerima PNPM sejak 2002 dan desa-desa yang baru telah dijabarkan pada Bab I di atas. Maka secara teknis, Peran kelompok elite sangat besar dalam menentukan program adalah para elite desa, yaitu aparat desa cum menerimanya pada 2007 atau 2009 juga menunjukkan yang dimaksudkan dengan "pemberdayaan" leh PNPM jenis-jenis program di desa. Hal ini bisa dilihat dari jenis BPD dan pemuka masyarakat, yang semuanya ditunjuk adanya masalah dengan program, baik aspek konseptual adalah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam tahapan program yang diusulkan serta hasil FGD tentang siapa oleh kepala desa; maupun teknisnya. Gamblangnya, tidak adanya perbedaan pelaksanaan PNPM. Asumsinya jelas: dengan melaksanakan yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan 3. proses seleksi usulan di tingkat desa/nagari: di yang signifikan antara desa kategori Kl dan desa kategori tahapan-tahapan program itu dengan seksama, maka keputusan di desa. Namun, tidak semua peran besar beberapa nagari di Sumara Barat, sembilan orang elite K2 dan K3 bisa menjadi indikasi tidak maksimalnya aspek dipastikan keluaran dari proses pemberdayaan itu kelompok elite tersebut bisa dikategorikan sebagai elite desa berperan besar dalam menentukan program pemberdayaan PNPM. Terbatasnya pemberdayaan PNPM akan tercipta, yaitu masyarakat yang mandiri dan capture karena di beberapa daerah, partisipasi kelompok mana yang akan dibawa ke forum musyawarah ini selain menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sejahtera. Dengan jelas, konsep pemberdayaan PNPM ni elite malah sangat dibutuhkan untuk meredam konflik antarnagari (MAN); dan 80 81 DAMPA PNP PERDESAAN menampilkan pandangan mekanistis tentang perubahan, secara sosial, budaya, dan ekonomi menjadi patron bagi yaitu masyarakat akan berubah sesuai dengan stimulus masyarakat umum, terlebih kelompok miskin. Di Sumatera yang diberikan. PNPM mengharapkan masyarakat Barat, peran ninik mamak (kepala suku) meski mengalami menjadi partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk pergeseran, tidak bisa begitu saja dilindas oleh perubahan itu, masyarakat akan mendapatkan sejumlah dana yang zaman. Di Sulawesi Tenggara, tetua dan orang kaya di bisa dipergunakan untuk pembangunan desa mereka. desa bisa menghitamputihkan segala keputusan terkait Dalam konteks masyarakat yang homogen dan tidak ada kepentingan umum. kelompok kepentingan yang terancam dengan adanya perubahan, mungkin program seperti ini akan berhasil. Dalam kondisi demikian, ide PNPM tentang model Namun, dalam situasi yang lebih kompleks di mana banyak partisipasi yang mendorong individu untuk langsung aktor terlibat dan memiliki kepentingan dengan berbagai bertanggung jawab atas segala keputusan di desa yang perubahan tersebut, program yang mencoba mengubah berkaitan dengan kepentingan dirinya, di satu sisi, berarti paradigma pembangunan desa dan pemberdayaan akan menghilangkan dominasi kelompok elite. Namun, seperti PNPM akan menemukan banyak tantangan. di sisi lain, ide ini juga berarti membebankan tanggung jawab lebih besar lagi kepada penduduk miskin itu karena Apa yang kurang diperhitungkan oleh program ini adalah dengan hilangnya dominasi kelompok elite tersebut, akan sangat kompleksnya realitas sosial di desa: rendahnya hilang pula insentif kelompok elite sebagai patron warga tingkat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; miskin. Ketika si miskin berada dalam kondisi terdesak, baik buruknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; secara ekonomi maupun sosial, tidak ada lagi kewajiban sulitnya peningkatan kesejahteraan; dan rendahnya tingkat bagi kelompok elite untuk membantu. Berbagai kutipan di keberdayaan warga bukanlah masalah sederhana yang bisa bagian partisipasi pada Bab 1ll mengisyaratkan ketakutan diselesaikan dalam setahun atau dua tahun oleh sebuah warga miskin ini. program seperti PNPM. Banyak aspek hubungan sosial yang hingga sekarang tidak bisa disentuh oleh PNPM, Selanjutnya, gagasan PNPM tentang transparansi seperti dominannya elite desa, kuatnya hubungan patron- dan akuntabilitas juga akan berarti menghilangkan klien, mapannya hubungan kekeluargaan, dan rendahnya privilege kelompok tertentu terhadap sumber daya keberanian dan kepercayaan diri warga miskin. Hubungan- desa. Bagaimanapun, tidak transparannya pembuatan hubungan ini tercipta dalam proses hidup masyarakat keputusan di desa dalam tingkat tertentu menguntungkan menimbulkan konsekuensi yang negatif terhadap stabilitas 6 dalam kurun waktu yang panjang dan telah menjadi dasar pihak-pihak tertentu, baik aparat atau orang-orang hubungan sosial, meskipun tidak sampai memunculkan bagi berjalannya relasi sosial dengan mapan. Petani miskin yang menerima manfaat darinya. Gagasan akuntabilitas, kekacauan. Oleh karena itu, resistensi mungkin bukan bisa tetap bertahan hidup, antara lain, karena adanya terutama terkait keuangan desa, terlebih berisiko hanya datang dari kelompok elite, tetapi juga dari warga Isu lain yang dianggap juga berhubungan dengan tidak dukungan moral dan bantuan sosial maupun finansial lagi. Menuntut transparansi dan akuntabilitas bukan miskin karena gagasan-gagasan PNPM tidak hanya efektifnya pemberdayaan PNPM adalah karena dalam dari kelompok-kelompok elite yang kemudian menjadi hanya berarti persoalan administrasi dan manajerial membahayakan posisi kelompok elite, tetapi juga warga tingkat tertentu, konsep pemberdayaan PNPM tidak patronnya. Dalam banyak kasus, mereka juga sering kepemerintahan, tetapi juga moral. Menuntut transparansi miskin itu sendiri. Seperti dipaparkan oleh James C. Scott sesuai atau bahkan bertentangan dengan kekhasan lokal. bergantung kepada saudara dan karib kerabat mereka. dan akuntabilitas berarti menuding yang bersangkutan (1985), resistensi tidak hanya muncul dalam tindakan Bukti paling nyata tentang hal ni adalah pertentangan telah menyembunyikan dan bahkan menggelapkan ofensif, tetapi juga dalam tindakan defensif dengan cara antara konsep partisipasi PNPM dan konsep pantisipasi Di sisi lain, kelompok elite juga menerima sesuatu sumber daya tertentu dan itu adalah tuntutan yang diam. "Perlawanan dalam diam" ini sudah teramati di dalam tradisi adat Minangkabau dl Sumatera Barat. sebagai imbalan dari orang miskin berupa legitimasi, secara moral sangat serius di daerah perdesaan. Hal itu lapangan, yaitu dari rendahnya tingkat partisipasi warga Seperti disinggung di atas, PNPM mendorong terciptanya kepercayaan, dan kepatuhan. Hubungan semacam ini juga akan memunculkan implikasi yang sangat serius miskin dalam berbagai kegiatan selain PNPM. Bahwa model partisipasi individu dimana setiap individu harus menjadi stabil karena keduanya sama-sama memberi dan karena bagaimanapun, legitimasi kelompok elite di daerah partisipasi warga miskin relatif ada dalam PNPM itu karena mewakili dirinya sendiri dalam setiap kegiatan yang menerima. Model hubungan seperti ini kemudian menjadi perdesaan lebih banyak dibangun berdasarkan aspek program ini memang mensyaratkannya dan seringkali berkaitan dengan kepentingannya pribadi. Sistem pola yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab moral ketimbang formal (undang-undang). mereka turut berpartisipasi karena dimobilisasi oleh para representasi dianggap hanya akan menguatkan dominasi masing-masing dan berbagai institusi sosial kemudian kelompok elite, bukan sepenuhnya atas kesadaran sendiri. kelompok elite. tercipta untuk memperkuat dan melanggengkannya. Berdasarkan paparan di atas, jelas pelaksanaan program Di Jawa Timur, misalnya, muncul abot sawongane yang partisipatoris seperti (tapi bukan hanya) PNPM bisa 82 83 Sementara itu, di Sumatera Barat yang sejak awal era partisipasi individu dan berharap agar diadopsi sebagai Selain persoalan kualitas dan banyaknya pekerjaan reformasi sangat mendorong revitalisasi adat lama, konsep praktik yang umum untuk semua proses pengambilan teknis/administratif, ada persoalan lain seperti cukup partisipasi yang dipahami sangat berbeda dengan model keputusan, boleh jadi hal ini akan menimbulkan seringnya rotasi fasilitator dari satu daerah ke daerah PNPM. Dengan semangat "kembali ke (konsep) nagari", benturan. Ketidaksesuaian antara konsep partisipasi yang lain. Di satu sisi, kebijakan rotasi mungkin baik, misalnya, mereka mengembangkan corak partisipasi yang bisa dipromosikan oleh PNPM dan konsep partisipasi yang untuk mengantisipasi ketergantungan warga terhadap digambarkan sebagai partisipasi komunitarian. Dalam tengah dimapankan di daerah ini menjelaskan kenapa fasilitator dan memberikan nuansa dan pengalaman baru partisipasi komunitarian ini, komunitas, bukan individu, partisipasi individual ala PNPM tidak bisa menular kepada bagi fasilitator. Namun di sisi ini, kebijakan ini menjadi yang dikedepankan. Dalam praktiknya, pada berbagai proses-proses pengambilan keputusan lain di nagari persoalan karena efektivitas fasilitasi juga dipengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kepentingan selain PNPM. oleh seberapa jauh fasilitator memahami daerah tugasnya. umum, yang dilibatkan adalah komunitas atau suku di Bahkan di wilayah penelitian, ada kecamatan yang mana individu menjadi anggotanya. Dalam model ini, 6.3.3 FASILITATOR DAN MASALAH FASILITASI tidak ada fasilitatornya sama sekali karena fasilitatornya kepala suku secara otomatis menjadi personifikasi dari telah dipindahkan ke kecamatan lain dan belum suku. Ini berbeda dengan konsep perwakilan di mana Fasilitator adalah ujung tombak pemberdayaan ada penggantinya. wakil hanyalah orang yang "ditunjuk" untuk "mewakili PNPM. Fasilitatorlah yang akan memastikan bahwa kepentingan individu-individu" melalui sebuah proses tahapan-tahapan program yang merupakan instrumen pemilihan. Menurut seorang wali nagari di Kabupaten pemberdayaan itu sendiri dijalankan dengan baik di Agam, revitalisasi konsep komunitarian ini adalah bagian lapangan. Namun, seperti digambarkan pada Bab Il, dari usaha mereka untuk mengembalikan nilai-nilai tradisi ada perbedaan kemampuan fasilitator antardaerah dalam pemerintahan nagari masa lalu yang mereka yang berimbas pada kesuksesan pelaksanaan program. anggap ideal. Bahkan ada cukup banyak fasilitator PNPM yang belum berpengalaman dan bahkan fresh groduate (baru lulus Di nagari-nagari di Sumatera Barat, konsep komunitarian perguruan tinggi). Padahal pekerjaan fasilitasi yang banyak ini dilembagakan ke dalam proses pengambilan keputusan berhubungan dengan usaha mengajak, menyakinkan, dan dalam nagari. Sebagai contoh, di sebuah nagari di memotivasi membutuhkan keahlian khusus yang sebagian Kabupaten Agam, perumusan peraturan nagari melibatkan besar bertumbuh dari pengalaman yang panjang. Selain semua kelompok suku yang jumlahnya 58 suku. Teknis itu, ditemukan pula isu bahwa di sebuah propinsi tertentu, pelaksanaannya adalah pertama-tama pemerintah nagari sebagian fasilitatornya berasal dari kabupaten yang sama merancang peraturan nagari bersama Badan Perwakilan dengan daerah asal pejabat satkernya. Hal ini berarti Rakyat Nagari (BPRN). Draft sementara kemudian tingginya tingkat nepotisme dalam rekrutmen fasilitator. dibagikan kepada masing-masing kaum melalui kepala Dalam situasi seperti ini, bisa dipahami pula jika kualitas sukunya. Draft peraturan kemudian dimusyawarahkan fasilitator menjadi terabaikan. oleh masing-masing kaum dengan menyatakan kesetujuan/ketidaksetujuan terhadap rancangan Di daerah sampel sendiri, kegiatan fasilitator sebagian tersebut. Setelah semua kaum setuju, peraturan tersebut besar tersedot kepada urusan teknis dan administrasi, yaitu kemudian dibawa ke rapat pleno nagari yang dihadiri oleh memfasilitasi berbagai pertemuan warga serta membuat aparatur nagari, BPRN, dan perwakilan seluruh kaum di berbagai laporan tentang pelaksanaan PNPM di lapangan. nagari tersebut. Semakin banyak desa yang menjadi tanggung jawab fasilitator, semakin habis waktunya untuk urusan teknis dan Kedatangan PNPM dengan membawa konsep partisipasi administrasi tersebut. Tidak ditemukan ada fasilitator yang individu dalam tingkat tertentu "menantang" konsep melakukan kerja ekstra untuk menguatkan organisasi- partisipasi komunitarian yang sedang berusaha organisasi sosial yang ada atau melakukan pendampingan dimapankan di Sumatera Barat. Meski terdapat perbedaan, bagi kelompok-kelompok penerima SPP. Seperti telah saat ini keduanya tetap bisa berjalan sendiri-sendiri. disinggung pada Bab Il, para fasilitator mengaku kehabisan Partisipasi individual berlangsung pada kegiatan PNPM, waktu untuk menyelesaikan berbagai urusan teknis dan sementara partisipasi komunitarian berjalan dalam kegiatan administrasi program. di luar PNPM. Akan tetapi, jika PNPM terus mendorong 84 7KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1 KESIMPULAN 1. tidak secara khusus menentukan pekerja dalam proyek infrastruktur PNPM berasal dar warga miskin, a. Secara umum, PNPM Perdesaan telah dilaksanakan 2. pemotongan upah pekerja pada proyekinfrastruktur dengan cukup baik, kecuali dalam beberapa hal berikut: PNPM dengan alasan swadaya atau lainnya, 1. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tidak 3. membatasi akses warga miskin untuk mendapatkan begitu efektif sehingga timbul berbagai macam pinjaman SPP dengan menerapkan syarat yang tidak pemahaman tentang PNPM. Misalnya, PNPM mungkin mereka penuhi, dianggap sebagai program umum, bukan 4. menjadikan realisasi SPP di desa sebagai syarat program penanggulangan kemiskinan, sehingga untuk mendapatkan program open menu. orang miskin tidak harus diprioritaskan. 2. Kompetisi untuk memperebutkan proyek PNPM c. PNPM Perdesaan dianggap sangat bermanfaat oleh di tingkat kecamatan cenderung tidak berjalan masyarakat, terutama untuk penyediaan infrastruktur sempurna. Di banyak desa, kompetisi disiasati di perdesaan. Hampir semua proyek open menu sehingga yang terjadi adalah keputusan untuk PNPM Perdesaan berbentuk proyek infrastruktur. membagi rata proyek. Hanya ada sedikit proyek yang berbentuk kegiatan 3. Para fasilitator memiliki pemahaman yang tidak seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat. sama tentang program sehingga menimbulkan keragaman dalam pelaksanaan program. d. Sebagai mekanisme penyaluran dana pembangunan 4. Banyak fasilitator menganggap beban dari pusat ke desa, program ni sangat efektif dan kerjanya terlalu berat karena terlalu banyak efisien. Di wilayah penelitian, nyaris tidak ditemukan desa/jorongyang menjaditanggungjawabmereka. adanya penyimpangan penggunaan anggaran PNPM. Namun, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat b. Akibat kurangnya pemahaman pelaku PNPM terhadap atau sebagai program penanggulangan kemiskinan, pedoman pelaksanaan program, beberapa aspek program ini belum bisa melakukan banyak hal karena dalam pelaksanaan program di lapangan ternyata alasan-alasan berikut: sangat berlawanan dengan semangat penanggulangan 1. Disain program tidak sepenuhnya mendorong kemiskinan. Beberapa aspek itu adalah: pemberdayaan. berbagai praktik yang ada di lapangan, model yang 2. SDM pemberdayaan (fasilitator) kurang. h. Berbagai proyek PNPM Perdesaan banyak yang tidak paling bagus adalah melaksanakan keduanya dalam besar usaha yang "dimulai" oleh penerima SPP yang 3. Terdapat banyak ketimpangan dalam pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan warga miskin desa. Proyek satu musyawarah perumusan kebutuhan desa. pada umumnya adalah membuka warung kelontong, program. PNPM Perdesaan lebih dominan berbentuk proyek Pengintegrasian ini akan mendorong Musrenbangdes ternyata cenderung tidak bertahan lama. Hal itu 4. Ada hambatan-hambatan sosial-budaya, seperti infrastruktur, sementara tiga kebutuhan utama menjadi lebih partisipatif, aspiratif, dan terbuka. terutama karena mereka tidak memiliki pengalaman, a. masih dominannya peran elite desa, warga miskin di desa adalah pelatihan keterampilan, keahlian dan juga tidak mendapatkan bimbingan b. kuatnya sistem atau hubungan kekerabatan, lapangan kerja alternatif, dan bantuan modal. Melalui d. Sangat perlu merumuskan ulang mekanisme dalam dunia yang pada umumnya baru bagi mereka. dan program open menu dan SPP, sebetulnya PNPM dan jumlah pengembalian dana SPP yang bisa c. adanya hubungan patronase antara elite memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan meringankan warga miskin, serta perlu usaha-usaha h. Perlu melakukan pengkajian dan pengembangan desa dan warga miskin. tersebut. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut lebih sistematis dan intensif untuk menyadarkan terus-menerus untuk menemukan berbagal model tidak terjadi karena: warga miskin tentang manfaat SPP dan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi setiap e. Hampir di semua desa penelitian, terjadi penurunan 1. program open menu nyaris selalu bersifat fisik dan menghilangkan rasa takutnya untuk meminjam. komunitas dengan kondisi sosial yang beragam. angka kemiskinan, kecuali di dua desa. Namun, peran hampir tidak ada kegiatan pelatihan keterampilan, Secara khusus, perlu pula mengembangkan instrumen PNPM Perdesaan dalam penurunan kemiskinan 2. dalam proyek infrastruktur, pekerjanya ternyata e. Sangat perlu merumuskan sebuah mekanisme/institusi pemberdayaan bagi kelompok miskin kronis dengan di desa-desa sampel tersebut tidak dilihat tidak selalu berasal dari warga miskin serta ada yang dapat dipercaya (credible) dan memaksa tetap memperlakukan mereka sebagal bagian yang signifikan oleh warga. PNPM Perdesaan dianggap pengurangan upah sebagai bentuk swadaya, dan (forceful) untuk memastikan bahwa aturan program tidak terpisahkan dari komunitasnya. lebih banyak berperan tidak langsung dalam 3. SPP tidak bisa diakses oleh warga miskin karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. penurunan kemiskinan, yaitu dengan memperbaiki ada syarat yang memberatkan atau karena orang akses masyarakat ke berbagai layanan umum. miskin sendiri takut meminjamnya. f. Perlu meninjau ulang proporsionalitas jumlah fasilitator dengan beban kerjanya, mengurangi beban f. Penciptaan lapangan kerja dalam proyek infrastruktur kerja teknis administratif fasilitator, dan menambah PNPM Perdesaan juga tidak cukup membantu warga 7.2 REKOMENDASI porsi kerja pemberdayaan sosial melalui keterlibatan miskin. Di sampingjumlah harinya yang sangat terbatas intensifnya dalam berbagai kegiatan kelompokdi desa. dan pekerjanya yang tidak harus dari kalangan warga a. Perlu mempertimbangkan untuk tidak menyeragamkan miskin, hal ini juga terjadi karena ada pemotongan disaindan/ataupelaksanaanprogrambagiseluruhdaerah. g. Meski tidak ditujukan untuk pengembangan sektor upah yang dianggap sebagai bentuk partisipasi warga Ada indikasi ketidakselarasan antara karakter umum pertanian namun perlu mempertimbangkan untuk dalam program. SPP dianggap sangat bermanfaat program yang mengedepankan partisipasi individual memperbaiki disain program agar lebih menyentuh untuk mengembangkan usaha masyarakat, tetapi (partisipasi langsung) dan corak budaya lokal yang urusan pertanian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan warga miskin kesulitan untuk mengaksesnya karena cenderung bersifat komunitarian (partisipasi perwakilan). bahwa untuk mencapai salah satu tujuan PNPM untuk pelaksana program mensyaratkan kepemilikan meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan akan usaha produktif. Hal itu nyaris tidak dimiliki oleh b. Perlu memperluas dan mengintensifkan sosialisasi lebih efektifjika program diarahkan pada pengembangan warga miskin. Selain itu, warga juga takut untuk program dan mekanismenya secara umum dan, kegiatan/usaha/infrastruktur yang betul-betul berkaitan memanfaatkan SPP karena kemampuan ekonominya secara khusus, pilihan open menu, syarat, dan dengan apa yang digeluti dan dikuasai oleh warga tidak bisa menjamin mereka akan bisa mengembalikan mekanisme SPP, serta posisi penduduk miskin dan sekaligus merupakan potensi lokal. Di perdesaan pinjaman sesuai jadwal yang ditentukan. sebagai kelompok sasaran di dalam program. Untuk hal itu terutama adalah sektor pertanian. Usulan ini itu, perlu memaksimalkan peran fasilitator dalam juga dikuatkan oleh temuan studi ini bahwa sebagian g. Partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, pendampingan pada setiap tahapan pelaksanaan dalam tahapan-tahapan PNPM Perdesaan cenderung PNPM, terutama saat perumusan kebutuhan serta meningkat. Namun, partisipasi itu tampaknya hanya untuk pelaksanaan program. Agar hal ini tercapai, diperlukan memenuhi ketentuan program. Dalam berbagai forum lebih banyak fasilitator dari yang ada sekarang. pengambilan keputusan di desa, atau dalam program selain PNPM yang tidak mensyaratkan partisipasi warga, c. Perlu mendorong pengintegrasian perencanaan elite desa masih sangat dominan, sementara warga pembangunan melalui PNPM dengan perencanaan masyarakat, apalagi yang miskin, nyaris tidak terlibat. pembangunan melalui Musrenbangdes. Dari 88 89 CATATAN DAFTAR PUSTAKA 1. Penjelasan IV, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 7. Kekecualian hanya terjadi di Jorong Piruko, James C. Scott (1985) Weapons of the Weak: Everyday PNPM Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada 2009, kegiatan Forms of Peasant Resistance. Yale University Press. Masyarakat dan Desa (PMD), 2008 PNPM dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan 2. Melihat persyaratan yang diterapkan di desa informan, keterampilan pembuatan kue untuk para ibu. James C. Scott, 1976, Moral Economy of Peasant, Yale tampaknya yang bisa mengakses SPP hanyalah 8. Detilnya adalah membangun/memperbaiki gedung TK University Press. rumah tangga non-miskin karena persyaratan yang sebanyak delapan proyek, membangun/memperbaiki ditetapkan cukup berat. Menurut seorang informan gedung PAUD sebanyak tiga proyek, dan membangun Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007/2008, Pedoman Umum yang juga seorang anggota KPMD di salah satu desa gedung Raudatul Atfal (RA), atau TK Islam, sebanyak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. sampel di Kabupaten Ngawi, persyaratannya adalah satu proyek. peminjam harus warga Desa Gendol, menandatangani 9. Berbagai studi menunjukkan bahwa meski keberadaan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri-Perdesaan akad (perjanjian), mematuhi peraturan, mempunyai dan pemanfaatan jasa dukun cenderung menurun dari (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, usaha, wajib menyisihkan dana untuk simpanan beku tahun ke tahun, sebagian warga masih mengaksesnya Departemen Dalam Negeri, 2008). sebesar 10% dari jumlah pinjaman, jasa pinjamannya hingga kini. Lihat Rahayu, 2008. sebesar 2% dari jumlah pinjaman, dan periode 10. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. pengembaliannya maksimal 10 bulan (10 angsuran). 11. Kebijakan ini khusus diterapkan di Kabupaten Khusus bagi peminjam individu (tidak melalui Lumajang. Saat peneliti melakukan kerja lapangan di kelompok), peminjam harus memberikan jaminan Desa Tempursari, pemerintah desa tengah melakukan (biasanya berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sosialisasi kebijakan pemerintah kabupaten yang (BPKB)) dan bersedia menjadi anggota Pokmas memberikan honor bagi ketua RT dan RW yang (kelompok masyarakat). Dalam konteks ini, penurunan jumlahnya sebesar Rp100.000 per bulan. Kebijakan jumlah peminjam pada bank titil kemungkinan hanya seperti ini tidak ditemukan di daerah lain. terjadi pada kelompok non-miskin. Pada kelompok 12. Tanah lungguh adalah aset tanah desa yang miskin, bank titil masih tetap menjadi andalan karena penggunaannya khusus untuk membiayai tidak menerapkan berbagai syarat yang memberatkan. pengeluaran gaji perangkat desa. Biasanya, tanah itu 3. Dalam FGD Kelompok Laki-Laki Miskin (Kabupaten didistribusikan kepada aparat desa secara proporsional Konawe Utara), beberapa peserta FGD menyatakan sesuai jabatannya. Semakin tinggi pangkatnya, bahwa yang bicara biasanya hanya kepala desa saja. semakin luas jatahnya. Setelah habis masa jabatannya, Perangkat desa sekalipun biasanya juga tidak banyak aparat tersebut harus mengembalikan tanah itu bicara, hanya mendengarkan saja. Lebih lanjut, mereka kepada desa. Luas tanah itu beragam antardesa. menyatakan bahwa jika perangkat desa saja hanya Desa-desa yang mengalami pemekaran biasanya mendengarkan, maka apalagi kondisi warga biasa memiliki lebih sedikit tanah lungguh karena biasanya yang hadir dalam rapat. pemekaran wilayah itu juga diikuti dengan pembagian 4. Tentang posisi ketua RT atau kepala dusun, beberapa tanah lungguh. Desa yang tidak pernah mengalami peserta FGD dari kelompok laki-laki miskin pemekaran akan tetap memiliki tanah lungguh seluas menyatakan bahwa mereka makan gaji buta, dalam yang dulu dimiliki desanya, kecuali kalau ada kebijakan artian mereka mendapat insentif dari posisi mereka, seperti menjualnya. tetapi sebenarnya tidak ada fungsinya. 5. Peneliti tidak memiliki informasi lebih banyak tentang desa ini karena desa ini bukan desa sampel. 6. Beras untuk Rumah Tangga Miskin. 90 91 L LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Tabel 1. Kebutuhan Masyarakat dan Proyek PNPM di Wilayah Studi Desa/Nagari/ Kategori Kategori Kegiatan Open Menu Kebutuhan Kelurahan PNPM Kesejahteraan Jorong Taruko Kl Sedang Gedung TK; posyandu; gedung Lahan garapan; PAUD; pelatihan pembuatan kue Pendidikan keterampilan; Modal; Subsidi pupuk. Bukik Barisan Kl Miskin JUT, berkali-kali/bertahap; Irigasi primer; pembuatan saluran air (irigasi Pendidikan keterampilan; tersier), 2008; gedung PAUD, Lapangan kerja; 2010 Modal. Lor Kl Sedang Jembatan dan irigasi, 2004; Modal; jalan antardusun /RW; gedung Lapangan kerja; posyandu Jalan; Layanan kesehatan yang baik dan murah; Pelatihan keterampilan; Irigasi; Stabilitas harga produk pertanian; Sembako. Kamboja Kl Sedang Perpipaan air bersih, 2004; JUT; Lapangan kerja; gedung TK, 2010. Alsintan; Modal usaha; Sembako; Irigasi; Listrik siang hari; Drainase. Kulon Kl Sedang Jalan makadam, 2004; gedung Kesehatan; TK, 2005; gedung RA, 2006; rabat Jalan; jalan antardusun, 2007;jembatan, Perbaikan rumah; 2009; paving block jalan, 2010; 2008 kena sanksi karena Pendidikan gratis; manipulasi pembangunan rabat Sembako; jalan (jalan di bawah standar) Pupuk. 93 Anggrek K2 Miskin Gedung TK dan irigasi, 2008; Lapangan kerja; Melati K2 Sedang Pembangunan MCK umum, Keterampilan; irigasi, 2009 Modal; 2008; gorong-gorong, 2008; Penyuluhan pertanian; Irigasi; pengerasan jalan, 2008; Alsintan; pompanisasi, 2009 Bantuan alsintan; Jalan; Bantuan ternak; Beasiswa putus sekolah. Bantuan rumah; KotoTangah K2 Sedang Jalan antardusun, 2007 dan 2008; - Penyediaan lahan; 2009 kena sanksi Penyuluhan pertanian; Tatag K3 Sedang Saluran irigasi; saluran air Lapangan kerja; Stabilitas harga. (selokan) di jorong Obat gratis; Mawar K2 Miskin Hanya SPP, 2008; 2009 kena Perumahan; Pendidikan gratis; sanksi Bantuan pangan; Modal usaha; Beasiswa; Penyuluhan pertanian. Bantuan membayar utang; Jejeg K3 Miskin Gedung polindes, 2009 Bantuan modal usaha tanpa bunga; Peningkatan produktivitas Lapangan kerja; pertanian; Pemasaran hasil anyaman; Lapangan kerja; Beasiswa pendidikan; Modal. Bantuan gizi; Ndoyong K2 Sedang Makadam jalan di 2 dusun, Irigasi dan pompa; Beasiswa SMA. 2008; gedung TK, 2009 (sempat Sembako; Kidul K3 Sedang Gedung TK, 2009; Plengsengan Modal usaha; terhenti karena termin ketiga Keterampilan; (Talud), 2009 Sekolah gratis; tidak cair, akhirnya ditalangi oleh pihak kabupaten) Modal; Pengobatan gratis; Lapangan kerja; Lapangan kerja; Jalan akses. Pelatihan dan pendampingan Tanah Tinggi K2 Miskin JUT di 1 dusun; JUT di 2 dusun; Modal; usaha. 2010 1 jorong mendapat sanksi Lahan; Kenanga K3 Miskin Usulan pipa air bersih untuk 2010 Bantuan sosial (Raskin, BLT); Beasiswa pendidikan; Perluasan dan intensifikasi lahan; Pelayanan kesehatan; Air bersih; Jalan; Modal usaha. Pelatihan pertanian; Cempaka K3 Sedang JUT;jembatan + deker Lapangan kerja; Pelatihan keterampilan. Irigasi primer (checkdm); Wetan K2 Miskin Gedung TK, 2008 Pelarangan trowl; Troining penyadaran; Beasiswa pendidikan; Bantuan modal; Bantuan kesehatan; Pendidikan gratis; Penanganan pencemaran; Bantuan bibit padi; Bantuan modal; Pelatihan keterampilan; Stabilitas harga tangkapan; Pompa air; Stabilitas harga kebutuhan. Obat gratis. Gantuang K2 Miskin Gedung TK, 2007; gedung PAUD, Lapangan kerja; 2010; 2008 dapat, tapi pisah jadi Modal ternak; jorong lain Beasiswa sekolah; Sum ber: Hasil FGD Bibit karet/sawit; Keterangon: KI = Deso yang telah menerimo PPK sejok 2002 don PNPM sejok 2007; __ Bimbingan pertanian. K2 = Deso yang tidok menerimo PPK sejok 2002, tapi menerima PNPM sejok 2007; K3 = Deso yang tidok menerimo PPK sejok 2002, tidakjugo PNPM sejok 2007, tapi boru mener/mo PNPM sejok 2009. 94 95 NP.vl PRDESAANLA-'R> LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 Tabel 2. Frekuensi Kebutuhan di Desa Penelitian Tabel 3. Dinamika Kemiskinan di Desa Penelitian No. Kebutuhan Frekuensi Village/Nagari/ Kategori SM (%) M (%) S (%) K (%) KS (%) Kelurahan Program dan 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 1. Modal 17 desa Ekonomi 2. Lapangan kerja 10 desa Jorong Taruko Kl Sedang 30 20 67 75 3 5 Bukik Barisan Kl Miskin 34 24 38 35 21 31 7 10 3. Pelatihan keterampilan 9 desa Lor Kl Sedang 13 6 23 22 41 40 19 28 4 4 Pendidikan 9 desa Kamboja Kl Sedang 60 32 26 46 14 22 4. Kesehatan 7 desa Kulon Kl Sedang 30 15 67 80 3 5 Anggrek K2 Miskin 64 35 29 56 7 9 5. Sembako 5 desa Mawar K2 Miskin 94 94 5 5 1 1 Irigasi 5 desa Ndoyong K2 Sedang 23 14 47 50 20 21 10 15 6. Penyediaan lahan 4 desa Tanah Tinggi K2 Miskin 13 5 45 24 33 56 9 15 Wetan K2 Miskin 27 14 26 48 41 32 6 6 Stabilitas harga produk 4 desa Gantuang K2 Miskin 45 30 40 50 15 20 Jalan 4 desa Melati K2 Sedang 40 50 10 Penyuluhan pertanian 4 desa Jorong Koto K2 Sedang 34 23 54 65 12 12 Tangah 7. Alsintan 3 desa Tatag K3 Sedang 18 19 49 48 25 24 9 9 8. Bibit 2 desa Jejeg K3 Miskin 23 20 55 52 14 17 8 11 9. Pompa air 1 desa Kidul K3 Sedang 58 58 27 27 14 14 Kenanga K3 Miskin 78 68 17 22 5 l0 Pelarangan trowl 1 desa Cempaka K3 Sedang 38 15 62 82 - 2 Listrik siang hari 1 desa Sumber: Hosil FGD. Sumber: Hosil FGD. Keterangon: Kl = Desa yong teloh menerimo PPK sejok 2002 don PNPM 2007; K2 = Desa yang tidok menerima PPK 2002, topi menerima PNPM 2007; K3 = Desa yang tidok menerima PPK 2002, tidokjugo PNPM 2007, tapi boru menerima PNPM 2009; SM = Sangat miskin; M = Miskin; S =Sedang; K = Kaya; KS =Koyo sekali 96 97 LAMPIRAN 4 Tabel 4. Berbagai Organisasi/Kelompok di Desa Penelitian Provinsi/Kabupaten Desa Organisasi/Kelompok Jawa Timur Gresik Kulon Kelompok tani, PKK, kelompok tahlilan Wetan PKK, kelompok tahlilan, kelompok nelayan Lumajang Lor PKK, kelompok pengajian, kelompok tani, SPP, organisasi keagamaan Kidul Kelompok pengajian, PKK, SPP, dasawisma Ngawi Ndoyong Dasawisma, kelompok yasinan, arisan RT, PKK, kelompok tani, Karang Taruna Jejeg Kelompok arisan, kelompok pengajian, UPK, kelompok tani, kelompok peternak Sumatera Barat Agam Tanah Tingg i Kelompok tani, kelompok sepersukuan, kelompok keagamaan Koto Tangah Kelompok buhua arek, kelompok keagamaan, Bundo Kanduang, kelompok tani, PKK Solok Darek Kelompok arisan, kelompok tani, koperasi simpan pinjam, kelompok pemuda Bukit Barisan Kelompok tani, kelompok KUBE, kelompok SPP Dharmasraya Taruko Majelis taklim, kelompok tani Gantuang Kelompok tani, kelompok yasinan, kelompok SPP, kelompok arisan, dasawisma, kelompok qosidahan Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Cem paka Kelompok tani, kelompok arisan, majelis taklim Anggrek Kelompok Bantesa, kelompok SPP, kelompok tani (laki-laki & perempuan), kelompok arisan bapak-bapak (mepotaka) Konawe Utara Mawar Kelompok arisan, kelompok SPP, majelis taklim, kelompoktani, kelompok peternak Kamboja Kelompok arisan, kelompok SPP, PKK, majelis taklim, kelompok tani, kelompok persukuan/persaudaraan Bombana Melati Kelompok arisan, kelompok seni Kenanga Kelompok tani, kelompok arisan, remaja masjid 98 PNPM SUPPORT Isp l FA CILITY Australian ......É.. uKa*d *t, s ""AD AlD'K t