Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia ©2018 The World Bank International Bank for Reconstruction and Development The World Bank Group 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 USA April 2018 SANGKALAN Laporan ini merupakan hasil kerja dari staf Bank Dunia dengan kontribusi eksternal. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang ada di dalamnya tidak berarti mencerminkan pandangan Bank Dunia, Direktur Eksekutif atau pemerintahan yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang dimuat dalam Laporan ini. Batas-batas negara, warna, denominasi, dan informasi-informasi lain yang diperlihatkan dalam peta-peta di Laporan ini tidak menyatakan penilaian apa pun dari Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah tersebut maupun dukungan atau penerimaan atas batas-batas tersebut. Laporan ini tidak mengandung apapun yang akan merupakan atau dianggap menjadi batasan atas atau pengabaian hak-hak istimewa dan kekebalan dari Bank Dunia, yang semuanya disediakan secara khusus. Laporan ini mencerminkan informasi yang tersedia hingga 30 November 2017. HAK DAN IJIN Materi di dalam laporan ini dilindungi undang-undang. Karena Bank Dunia mendukung diseminasi pengetahuan, laporan ini dapat diperbanyak, penuh atau sebagian, untuk tujuan non komersial selama atribusi penuh atas laporan ini disebutkan. Setiap pertanyaan tentang hak dan lisensi, termasuk hak anak perusahaan, harus ditujukan kepada World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail: pubrights@ worldbank.org.. Cover Photo: Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ABOUT THE WATER GLOBAL PRACTICE Launched in 2014, the World Bank Group’s Water Global Practice brings together financing, knowledge and implementation in one platform. By combining the Bank’s global knowledge with country investments, this model generates more firepower for transformational solutions to help countries grow sustainably. Please visit us at www.worldbank.org/water or follow us on Twitter at @WorldBankWater. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia iv Ringkasan Eksekutif Indonesia memiliki portofolio bendungan besar Matriks Maturitas disusun bagi para pemilik yang sangat luas dan berkembang, dan tersebar di bendungan untuk menilai efektivitas program seluruh wilayah nusantara. Infrastruktur ini sangat keamanan bendungan terhadap standar dan pedoman penting dalam mendukung visi pemerintah mengenai negara, atau, praktik terbaik di industri yang dianggap keterkaitan air, pangan, dan energi serta berkontribusi paling tepat. Manfaat utama penggunaan Matriks untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan Maturitas terkait keamanan bendungan merupakan pengurangan kemiskinan melalui penyimpanan air perbaikan pemahaman efektivitas atau maturitas untuk tujuan-tujuan produktif. program keamanan bendungan di seluruh kisaran kegiatan keamanan bendungan. Pemahaman kinerja Penyusunan Matriks Maturitas yang merupakan Tolok di berbagai kisaran matriks keamanan bendungan Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia memungkinkan para pemilik dan operator bendungan ini ditujukan untuk memberi metode penilaian memantau kinerjanya sepanjang waktu, serta efektivitas operasional, pemeliharaan, pengawasan memungkinkan badan regulasi nasional untuk menilai dan program kesiapsiagaan darurat yang diterapkan kinerja berbagai operator dan pemilik bendungan. oleh otoritas bendungan. Matriks Maturitas juga menyediakan alat yang Matriks Maturitas dapat dimanfaatkan untuk berbagai berguna untuk mengkomunikasikan keefektifan fungsi dengan kisaran yang luas dan ditujukan untuk program keamanan bendungan kepada khalayak digunakan sebagai alat atau tool guna membantu lebih luas. Sebagai bagian dari inisiatif perbaikan mengidentifikasi dan memilih prioritas perbaikan berkelanjutan, matriks memungkinkan untuk dalam program keamanan bendungan, seiring mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang- waktu membandingkan kinerja program keamanan bidang yang masih membutuhkan perbaikan guna bendungan, dan membandingkan efektivitas mendorong target investasi dan penyediaan sumber berbagai program pada beberapa unit pengelola daya. Hal ini juga dapat diterapkan sepanjang waktu bendungan, serta menetapkan prioritas sumber daya atau pada seluruh portofolio guna mengidentifikasi untuk operasional, pemeliharaan dan peningkatan permasalahan sistemik dan target intervensi serta keamanan bendungan. perbaikan yang sesuai. Matriks Maturitas merupakan alat yang mumpuni Matriks Maturitas yang dikembangkan di sini telah untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja suatu disusun dengan mempertimbangkan konteks proses atau program. Secara tipikal didasari oleh Indonesia. Landasan ini disediakan oleh kerangka sistem yang digunakan untuk menunjukkan keadaan hukum dan regulasi nasional dengan elemen khusus praktik dalam suatu organisasi dalam melaksanakan yang diidentifikasi dan lebih lanjut dikembangkan kegiatan. Matriks menunjukkan maturitas yang melalui serangkaian lokakarya dan konsultasi dengan berkelanjutan mulai dari tingkat dasar atau tingkat tenaga ahli. Matriks Maturitas difokuskan pada dasar praktik melalui berbagai tahapan menuju operasional Unit Pengelolaan Bendungan dalam Balai, tingkat lanjutan, ahli atau praktik terbaik. atau organisasi Wilayah Sungai (WS), serta bersasaran pada standar dan pedoman keamanan bendungan di Indonesia, atau praktik terbaik di industri yang dianggap paling tepat di dalam negeri. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia v Sambutan Pengembangan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Joanne Tingey-Holyoak (Senior Lecturer and Researcher) Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia dari University of South Australia sebagai bagian ini merupakan bagian dari program dukungan World dari Penilaian Global terhadap Kerangka Hukum dan Bank yang lebih luas pada sektor sumber daya air Kelembagaan untuk Keamanan Bendungan. dan irigasi di Indonesia. Tim World Bank dan para konsultan sangat berterima kasih atas kontribusi Tim sangat berterima kasih atas segala saran yang dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dari diberikan oleh para pengamat pada Program Indonesian Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Water Resources Sector Support: Satoru Ueda (Lead Dam Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Safety Specialist), William Rex (Lead Water Resources Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terlepas dari Specialist), Ximing Zhang (Senior Dam Safety Specialist), penghargaan atas kontribusi tersebut, segala temuan, dan Paula Freitas (Senior Water Resources Specialist). interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan dalam laporan ini tidak selalu mewakili pandangan individu Keberhasilan pengembangan dan penerapan Matriks atau organisasi mereka. Maturitas untuk Tolok Ukur Keamanan Bendungan dapat dicapai berkat kepemimpinan dan bimbingan dari Tim World Bank dipimpin oleh Marcus Wishart (Senior Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Water Resources Specialistand/Task Team Leader) melalui Panel Juri Kompetisi Keamanan Bendungan dan terdiri dari Martin Albrecht (Water and Sanitation Nasional yang beranggotakan: Ir. Widagdo, Agus Specialist), Agus Jatiwiryono (Dam Specialist), Ilham Jatiwiryono (Ahli Bendungan dan Keamanan Bendungan), Abla (Irrigation Specialist), dan Nina Herawati Ir. Hartanto, Ir. Ruchyat Kustomi, Ir. Abdul Hanan Akhmad, (Program Assistant). Pekerjaan ini terlaksana di bawah Ir. Joko Mulyono, serta partisipasi dan komitmen dari kepemimpinan Sudipto Sarkar (Practice Manager) dari para pejabat dan staf Balai-balai yang berpartisipasi: World Bank dengan panduan berharga dari Rodrigo BBWS Bengawan Solo, BBWS Brantas, BBWS Ciliwung- Chaves (Country Director for Indonesia). Cisadane, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, BBWS Citarum, BBWS Mesuji-Sekampung, BBWS Pemali-Juana, BBWS Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Pompengan-Jeneberang, BBWS Serayu Opak, BWS Bali- Keamanan Bendungan di Indonesia ini dikembangkan Penida, BWS Kalimantan-III, BWS Nusa Tenggara-I, BWS berdasarkan pekerjaan yang disusun Damwatch Nusa Tenggara-II, BWS Sumatera-I, dan BWS Sumatra-IV. Engineering Ltd of New Zealand di bawah kepemimpinan Peter Amos (Managing Director and Principal Engineer), Pekerjaan ini memperoleh dukungan finansial dari Nigel Connell (Water Resource Engineer), dan Viculp Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Lal (Senior Structural Engineer) dengan bimbingan dan Affairs and Trade serta Indonesia Infrastructure tinjauan oleh Murray Gillon (Principal Consultant) dan Support Trust Fund (INIS TF). Segala pandangan yang Neil Blaikie (private consultant). Karya sebelumnya dari diungkapkan dalam publikasi ini merupakan pandangan Center for Energy Advancement through Technological penulis dan bukan merupakan pandangan Pemerintah Innovation (CEATI) International yang mendasari konsep Australia atau World Bank. matriks maturitas sangat dihargai. Laporan ini diterjemahkan oleh Sony Novian, Agus Penelitian terhadap kerangka hukum keamanan Jatiwiryono, Ilham Abla, Ruby Mangunsong, Tarasinta bendungan Indonesia dilakukan oleh John Pisaniello Perwitasari, dengan tata letak dan desain oleh Indra (Associate Research Professor of Engineering Law) dan Irnawan. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia vi Daftar Singkatan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai BSN Badan Standarisasi Nasional BWS Balai Wilayah Sungai Ditjen SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air UPB Unit Pengelola Bendungan DOISP Dam Operational Improvement and Safety Project KKB Komisi Keamanan Bendungan UKB Unit Keamanan Bendungan RTD Rencana Tindak Darurat FEMA Federal Emergency Management Agency (Badan Pengelola Keadaan Darurat Federal) Ha Hektare ICOLD International Committee on Large Dam (Komite Internasional untuk Bendungan Besar) KNI-BB: Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar - KNI-BB KTI Krakatau Tirta Industri Kemen PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat MW Mega Watt PFMA Potential Failure Modes Analysis PJT Perusahaan Umum Jasa Tirta Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia vii Daftar Isi Ringkasan Eksekutif iv Sambutan v Daftar Singkatan vi 1.0 PENDAHULUAN 1 Portofolio Bendungan dan Tren 2 Pengelolaan Keamanan Bendungan 5 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Keamanan Bendungan 6 2.0 KERANGKA KELEMBAGAAN UNTUK JAMINAN KEAMANAN BENDUNGAN 7 Pengawasan Pemerintah dan Regulator 8 3.0 KERANGKA HUKUM JAMINAN KEAMANAN BENDUNGAN 13 4.0 PENGEMBANGAN MATRIKS MATURITAS UNTUK KEAMANAN 19 BENDUNGAN DI INDONESIA Prinsip dan Proses 20 Tingkat Maturitas dan Pembeda 22 Matriks Komponen 24 Hubungan antara Matriks Utama dan Matriks Komponen 26 5.0 PENERAPAN MATRIKS MATURITAS DI INDONESIA 27 Metode Evaluasi 28 Langkah-langkah Prosedur 29 Lembar Kerja Penilaian (Scoring Workbook) 31 Persiapan dan Partisipasi dalam Lokakarya 32 6.0 PENERAPAN HASIL UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN BENDUNGAN 33 7.0 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 37 LAMPIRAN 41 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia viii Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 1 1.0 Pendahuluan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 2 Portofolio Bendungan dan Tren Indonesia memiliki riwayat panjang dalam Terdapat pula 30 bendungan terdaftar yang dimiliki pengembangan bendungan, dengan jaringan luas oleh berbagai perusahaan. Termasuk di antaranya meliputi lebih dari 2.200 bendungan. Dari jumlah adalah 18 bendungan PLTA dengan fungsi tunggal tersebut, 213 bendungan diklasifikasikan sebagai yang memiliki total kapasitas waduk 5,5 miliar meter bendungan besar, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan kubik dan kapasitas terpasang sebesar 5.545 MW. Tujuh Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015. bendungan di antaranya dimiliki dan dikelola swasta (3 Terdapat 164 bendungan yang tercatat sebagai bendungan fungsi tunggal (single purpose) dan 49 Jumlah dan Tujuan Bendungan Besar di bendungan lainnya tercatat sebagai bendungan Tabel 1 Indonesia serbaguna (multi-purpose) (Tabel 1). Mayoritas bendungan tersebut (183 bendungan hingga tahun Kegunaan Bendungan Number 2016) dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Irigasi + Pasokan Air Baku 23 Perumahan Rakyat dan dimanfaatkan terutama untuk Serba Irigasi + PLTA 13 penyediaan air baku bagi irigasi. Dengan ketiadaan guna Irigasi + PLTA + Pasokan Air Baku 13 biaya layanan air di berbagai sektor, termasuk irigasi, PLTA + Pasokan Air Baku 0 pendapatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hanya Irigasi 110 dan pasokan air rumah tangga dan industri menjadi Hanya PLTA 18 Tujuan sumber pendapatan penting untuk membiayai Tunggal Hanya Pasokan Air Baku 6 pengeluaran terkait operasi dan pemeliharaan (O&P) Tailing atau lainnya 30 aset-aset negara. Selain irigasi, PLTA dan air baku, Serba Total Irigasi 159 banyak bendungan yang juga dimanfaatkan untuk guna + Total PLTA 43 pengendalian banjir bagi masyarakat dan aset-aset Tujuan hilir melalui pengendalian aliran. Tunggal Total Pasokan Air 41 Bendungan di Indonesia menurut tahun selesainya Gambar 1 Jumlah Bendungan 16 14 SUMATERA JAWA KALIMANTAN BALI NTB NTT SULAWESI MALUKU MALUKU UTARA 12 10 8 6 4 2 0 1911 1921 1931 1941 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012 2022 Tahun Pembangunan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 3 bendungan dikelola oleh BP Asahan dan 4 bendungan dikelola oleh Vale) sementara 11 bendungan lainnya Pembangunan bendungan di Indonesia terkait dengan dikelola oleh perusahaan listrik negara. Sementara keadaan geografis (Tabel 2). Lebih dari 40 persen 25 fasilitas PLTA lainnya terpasang pada fasilitas bendungan di Indonesia berlokasi di pulau Jawa, serbaguna sehingga 43 bendungan tersebut secara meliputi hampir 60 persen populasi, yang sebagian total digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga air. besar digunakan untuk mendukung irigasi lahan Terdapat 7 bendungan untuk penyediaan air baku (1 pertanian seluas 750.000 hektar, atau 11 persen dari bendungan dikelola oleh BBWS, 5 bendungan dikelola total wilayah irigasi nasional. Portofolio ini meliputi oleh BP Batam dan 1 bendungan oleh Krakatau Tirta 70 bendungan besar yang memberikan volume Industri), dilengkapi dengan 35 bendungan serbaguna penyimpanan air terbesar di pulau Jawa. Dengan lainnya yang dikembangkan selain untuk irigasi namun beberapa bendungan yang dibangun di zaman juga sebagai penyediaan air baku untuk rumah tangga. kolonial sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bendungan-bendungan di Jawa merupakan bendungan tertua di negara ini. Mayoritas bendungan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kemen PUPR berusia lebih dari 20 tahun (70 Guna mewujudkan visi yang lebih luas untuk persen), di mana sekitar 20 persen di antaranya ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan dibangun sebelum masa kemerdekaan tahun 1945. energi, pemerintah memprakarsai suatu program Pernah terjadi periode dengan investasi sangat rendah pembangunan bendungan baru yang cukup ambisius untuk bendungan, mulai dari masa kemerdekaan hingga antara tahun 2014 hingga 2019. Program ini meliputi berakhirnya pergolakan politik pada 1970-an. Sejak era pembangunan 65 bendungan baru, sebagian besar 1980-an, diikuti dengan pembangunan pesat selama berlokasi di pulau Jawa (24), diikuti oleh Sumatera (11), tiga dekade berikutnya, lebih dari 70 bendungan telah Sulawesi (9), Nusa Tenggara Timur (7), Kalimantan (5), terbangun sampai dengan tahun 1990-an. Periode 1990- Nusa Tenggara Barat (4), Bali (3) dan Maluku (1) serta an ini menunjukkan upaya berlipat ganda dibandingkan Papua (1) (Gambar 2). Estimasi total biaya keseluruhan dekade sebelum dan sesudahnya, serta meliputi lebih adalah lebih dari 70 triliun Rupiah (sekitar 5 miliar dari setengah portofolio bendungan yang ada saat ini. dollar AS), dengan total volume tampungan sebesar Periode 30 tahun tersebut menunjukkan peningkatan 6,5 miliar meter kubik dan diperkirakan dapat jumlah bendungan dua kali lipat dibandingkan melayani 460.382 Ha lahan irigasi. pembangunan bendungan selama 7 dekade sebelumnya (Gambar 1). Bendungan-bendungan di Indonesia Tabel 2 MANFAAT JUMLAH BENDUNGAN TERDAFTAR TOTAL VOLUME PULAU Irigasi PLTA Pasokan Total Besar Kecil (103 m3) (ha) (mw) (m3/sec) Sumatera 20 20 0 2,865,254 118,467 988 7.97 Java 91 70 21 8,631,765 726,049 4,609 51.94 Kalimantan 9 7 2 1,225,713 5,304 0.4 1.78 Bali 5 5 0 27,158 5,230 1.5 0.53 Nusa Tenggara Barat 62 51 11 270,149 51,229 0.5 0.47 Nusa Tenggara Timur 15 9 6 33,525 4,926 - - Sulawesi 9 9 0 506,055 36,384 515 2.50 Maluku 1 1 0 275 - - - Maluku Utara 1 1 0 - - - - TOTAL 213 173 40 13,559,895 947,589 6,115 65.20 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 4 Sebaran Bendungan Eksisting dan Rencana di Indonesia Gambar 2 MANFAAT Biaya JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) Ha m3/sec MW RP MANFAAT Biaya JUMLAH Vol 20 2,850,000 118,467 988 7.97 - Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) 11 985,000 88,002 9.59 108.34 11 Ha m3/sec MW RP 9 506,055 36,384 515 2.5 - 9 1,380,620 75,217 9.20 35.68 10 MANFAAT Biaya JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) MANFAAT Biaya Ha m3/sec MW RP JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun 9 1,225,713 5,303 0.40 1.78 - BENDUNGAN (103 m³) Ha m3/sec MW RP 5 916,570 33,472 13.30 22.35 8.5 2 275 - - - - 1 15,000 2,900 1.04 3.20 1.6 Sumatera Kalimantan Maluku Sulawesi Papua Jawa Bali NTB NTT MANFAAT Biaya MANFAAT Biaya JUMLAH Vol JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) BENDUNGAN (103 m³) Ha m3/sec MW RP Ha m3/sec MW RP 91 8,600,000 726,048 4,609 51.94 - 0 - - - - - 24 2,674,370 222,841 24.93 154.96 26 1 200,000 - - 50.00 4.7 MANFAAT Biaya MANFAAT Biaya JUMLAH Vol JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) BENDUNGAN (103 m³) Ha m3/sec MW RP Ha m3/sec MW RP 5 27,158 5,230 1.5 0.53 - 62 270,148 51,229 0.48 0.47 - 3 29,600 7,586 3.74 3.86 2 4 99,920 12,134 0.75 10.30 2 MANFAAT Biaya JUMLAH Vol Irigasi Air Baku PLTA Triliun BENDUNGAN (103 m³) Ha m3/sec MW RP 62 270,148 51,229 0.48 0.47 - 4 99,920 12,134 0.75 10.30 2 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 5 Pengelolaan Keamanan Bendungan Pengelolaan dan jaminan keamanan bendungan luar biasa. Dalam keadaan darurat atau situasi luar biasa, di Indonesia merupakan tanggung jawab pemilik operasi bendungan beserta waduk diprioritaskan untuk bendungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 Peraturan tujuan keamanan bendungan dan lingkungan. Menteri No.27/ PRT/M/2015 dan berdasarkan 3 prinsip dasar berikut: Pemeliharaan bendungan, beserta waduk, terdiri dari: 1. Keamanan struktur; 1. pemeliharaan pencegahan yang bertujuan untuk 2. Pemantauan dan pemeliharaan; dan, mencegah kerusakan dan penurunan kualitas 3. Kesiapsiagaan tindak darurat konstruksi bendungan serta bangunan pelengkapnya serta untuk memperpanjang siklus usia gunanya; Pendekatan ini sesuai dengan praktik internasional. 2. pemeliharaan khusus yang meliputi pekerjaan Keamanan struktur pada awalnya diterapkan pada perbaikan, retrofit atau modifikasi serta desain bendungan. Keamanan bendungan operasional rehabilitasi berdasarkan kebutuhan spesifik di membutuhkan pengawasan program melalui luar pemeliharaan terjadwal, yang bertujuan pemeriksaan dan evaluasi terhadap keamanan yang ada, memperbaiki segala kerusakan akibat penurunan serta persiapan jika terjadi keadaan darurat (Gambar 3). kekuatan, pasca bencana banjir, gempa bumi, kerusakan peralatan kontrol, serta kerusakan- Operasi bendungan, beserta waduk, terdiri dari: kerusakan lainnya (struktural, hidrolik, rembesan, 1. pengoperasian bendungan yang ditujukan untuk operasi, dll,), akibat vandalisme, dll; mengoptimalkan pemanfaatan air dan sumber 3. pemeliharaan waduk juga dilaksanakan sesuai daya air serta menjaga keamanan bendungan; peraturan dan bertujuan untuk mempertahankan 2. pemeliharaan bendungan; dan fungsi waduk sesuai umurnya, kuantitas dan 3. pemantauan kondisi bendungan. kualitas air dalam waduk serta untuk menjaga keamanan bendungan. Operasi bendungan dilakukan dengan mengendalikan debit air untuk memenuhi kebutuhan para pengguna Pemantauan bendungan dilakukan dengan tujuan hilir, termasuk lingkungan, sedang operasi dalam situasi mengidentifikasi gejala permasalahan yang terjadi banjir, guna mengendalikan tinggi muka air pada waduk pada bendungan guna memungkinkan tindakan dan pengendalian banjir untuk mitigasi banjir di hilir, serta penanggulangan dini oleh Unit Pengelola Bendungan langkah-langkah untuk secara cepat menurunkan tinggi (UPB) secara cepat dan tepat. Unit Pengelola Bendungan muka air waduk selama keadaan darurat atau situasi harus memberikan laporan berkala meliputi informasi kondisi bendungan serta waduk kepada lembaga terkait. Konsepsi Keamanan Bendungan di Indonesia Gambar 3 Kesiapsiagaan darurat merupakan pilar ketiga dalam konsepsi keamanan bendungan. Keamanan bendungan KEAMANAN BENDUNGAN bersifat unik karena menunjukkan karakteristik situasi ekstrim dari kejadian dengan probabilitas rendah namun membawa konsekuensi besar atau bahaya. Mengingat kepadatan penduduk di berbagai wilayah, ketentuan peraturan perundang-undangan mengamanatkan Keamanan Kesiapsiagaan Pemantauan tersedianya perangkat operasional untuk mengurangi Struktur Tindak Pemeliharaan Darurat kemungkinan keruntuhan bendungan serta mengelola potensi dampak yang berhubungan dengan keruntuhan Di dukung bendungan tersebut. Selama tahap persiapan, perlu Desain dan Dilengkapi konstruksi pemeriksaan rutin, berkala, rencana dilakukan konsultasi kepada masyarakat di hilir yang layak luar biasa, tindak teknis khusus, darurat berpotensi terkena dampak keruntuhan bendungan, perbaikan dan rehabilitasi dan otoritas berwenang di tingkat daerah dan provinsi yang bertanggung jawab atas peringatan dini, bantuan Memperkecil resiko Penanganan resiko tersisa evakuasi dan penanganan setelah banjir. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 6 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Keamanan Bendungan Matriks Maturitas didasarkan pada sistem yang Matriks Maturitas untuk menilai efektivitas program digunakan untuk menunjukkan kinerja suatu keamanan bendungan ini telah digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Matriks ini para pemilik bendungan pembangkit listrik tenaga menunjukkan kemajuan maturitas dari tingkat dasar air di Amerika Utara dan Eropa. Hal ini tidak atau praktik dasar melalui beberapa tahap hingga secara langsung berlaku pada untuk konteks mencapai tingkat yang sangat maju, ahli atau praktik Indonesia, mengingat perbedaan pendekatan industri terbaik. dalam pengelolaan keamanan bendungan. Matriks yang dikembangkan disini sangat berbeda secara Matriks Maturitas merupakan alat yang ampuh untuk signifikan, difokuskan pada operasional Unit mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu proses atau Pengelola Bendungan dan ditargetkan untuk menjadi program yang telah disusun dengan baik. Matriks standar dan pedoman pengelolaan keamanan Maturitas disusun bagi para pemilik bendungan bendungan di Indonesia, atau praktik terbaik industri untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan yang dianggap paling sesuai di Indonesia. bendungan sesuai standar dan pedoman yang berlaku, atau, praktik industri terbaik yang dianggap Tujuan penyusunan Matriks Maturitas secara spesifik paling sesuai. dalam konteks Indonesia adalah untuk menyediakan metode penilaian efektivitas program operasi, Manfaat utama dari penggunaan Matriks Maturitas pemeliharaan, pemeriksaan dan pemantauan terkait keamanan bendungan ini adalah peningkatan serta kesiapan penanganan keadaan darurat oleh pemahaman atas efektivitas atau maturitas program pengelola bendungan. Hasil dari penilaian ini keamanan bendungan diterapkan pada seluruh ditujukan untuk menyediakan alat yang membantu rentang kegiatan keamanan bendungan. Pemahaman mengidentifikasi dan memprioritaskan area atas kinerja dalam rangkaian matriks berbeda perbaikan dalam program keamanan bendungan, untuk keamanan bendungan memungkinkan para membandingkan kinerja program keamanan pemilik dan operator bendungan memantau kinerja bendungan dari waktu ke waktu, membandingkan sepanjang waktu, serta memungkinkan badan efektivitas berbagai program di seluruh unit regulasi nasional mengevaluasi kinerja para operator pengelola bendungan, serta menginformasikan dan pemilik bendungan. penetapan prioritas alokasi sumber daya untuk operasi, pemeliharaan dan peningkatan keamanan Matriks Maturitas merupakan sarana yang sangat bendungan. berharga untuk mengkomunikasikan efektivitas suatu program keamanan bendungan kepada khalayak lebih luas. Sebagai bagian dari inisiatif perbaikan berkelanjutan, matriks tersebut memungkinkan bagian yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi dan diprioritaskan untuk target/ sasaran investasi dan sumber daya. Hal ini juga dapat diterapkan dari waktu ke waktu atau di seluruh portofolio guna mengidentifikasi permasalahan sistemik dan target intervensi dan solusi yang sesuai. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 7 2.0 Kerangka Kelembagaan untuk Jaminan Keamanan Bendungan Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Menteri PUPR No. 27/ PRT/M/2015, pengelolaan bendungan dan jaminan keamanan bendungan beserta serta waduknya merupakan tanggung jawab pemilik bendungan. Kerangka kelembagaan untuk mengelola dan mengatur keamanan bendungan diuraikan berikut ini. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 8 Pengawasan Pemerintah dan Regulator Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi Di bawah Kemen PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya ke dalam 5 tingkat Pemerintahan: Pusat, Provinsi, Air (Ditjen SDA) (lihat Gambar 5) bertanggung jawab Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Kelurahan/Desa. untuk tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Secara administratif negara Indonesia terbagi dalam 33 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor provinsi1, yang terdiri dari 2 Daerah Khusus dan Daerah 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 berikut ini: Khusus Ibukota Jakarta. Lebih lanjut provinsi dibagi lagi ke dalam entitas lebih kecil yakni kabupaten (413), kota 1. Perumusan kebijakan di bidang konservasi (98), kecamatan (9,982), desa (80,414) dan RT/RW. sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian kerusakan air pada sumber air Berbagai program desentralisasi dan reformasi permukaan, serta pemanfaatan air tanah sesuai yang diterapkan tahun 2000 menggantikan sistem ketentuan peraturan perundang-undangan; pemerintahan dan pembangunan yang terpusat. 2. Implementasi kebijakan di bidang pengelolaan Reformasi tersebut memberi kewenangan, kekuatan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan sesuai politik dan sumber keuangan lebih besar secara peraturan peraturan perundang-undangan yang langsung kepada lingkup pemerintahan daerah. berlaku; Kekuatan yang dialihkan tersebut meliputi pelaksanaan 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tanggung jawab skala besar di bidang kesehatan, di bidang pengelolaan sumber daya air; pendidikan dasar dan menengah, pekerjaan umum, 4. Memberi panduan teknis dan pengawasan di lingkungan, komunikasi, transportasi, pertanian, bidang pengelolaan sumber daya air; manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. Sebelum 5. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan program reformasi tersebut, pemerintah daerah sumber daya air; sebagian besar berfungsi sebagai lembaga pelaksanan 6. Administrasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya kebijakan dan program-program dari pemerintah pusat. Air; dan 7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain disediakan oleh Kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Kemen PUPR bertanggung jawab untuk merumuskan dan Organisasi Wilayah Sungai (WS) - Balai mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber Mengingat karakteristik topografi dan iklim negara daya air; pengelolaan jalan raya; penyediaan perumahan; yang cukup unik, dibentuk sistem “pengelolaan daerah pembangunan wilayah pemukiman; pembiayaan aliran sungai” di Indonesia yang menggabungkan perumahan; pengaturan bangunan, sistem pasokan air, beberapa daerah aliran sungai ke dalam “Wilayah sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, Sungai” secara administratif. Dikeluarkannya Undang- serta jasa pengelolaan limbah dan konstruksi. undang Pengairan pada tahun 2004 memperkenalkan Kementerian ini juga mengemban tugas implementasi sistem pengelolaan wilayah sungai nasional yang pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan dilaksanakan oleh organisasi WS nasional yang disebut perumahan rakyat. Undang-Undang mengenai Air sebagai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai memberikan tanggung jawab kepada Kemen PUPR Wilayah Sungai (BWS). Balai-balai tersebut mengemban untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya air fungsi regulator dan manajemen, serta melaksanakan termasuk perizinan prasarana keairan dan keamanan pembangungan, operasi dan pemeliharaan prasarana bendungan. Struktur manajemen Kemen PUPR adalah sungai serta sistem irigasi untuk lebih dari 3.000 sebagaimana digambarkan pada Gambar 4. hektar lahan. Dinas Pengairan provinsi juga melakukan 1 Kedua daerah khusus tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam di ujung utara Sumatera dan Yogyakarta di Jawa Tengah, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan 30 provinsi: (1) Bali; (2) Banten; (3) Bangka-Belitung; (4) Bengkulu; (5) Gorontalo; (6) Jambi; (7) Jawa Barat; (8) Jawa Tengah; (9) Jawa Timur; (10) Kalimantan Barat; (11) Kalimantan Selatan; (12) Kalimantan Tengah; (13) Kalimantan Timur; (14) Kalimantan Utara; (15) Lampung; (16) Maluku; (17) Maluku Utara; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Papua; (21) Papua Barat; (22) Riau; (23) Kepulauan Riau; (24) Sulawesi Selatan; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Tenggara; (27) Sulawesi Utara; (28) Sumatera Barat; (29) Sumatera Selatan ; (30) Sumatera Utara. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 9 Struktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gambar 4 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Komisi Keamanan Inspektur Jenderal Sekretaris Jenderal Bendungan Badan-Badan Direktorat Jenderal Penelitian & Pengembangan Pengembangan Badan Pengatur Sumber Daya Penyediaan Pembiayaan Bina Pengembangan SDM Infrastruktur Jalan Tol BPPSPAM Bina Marga Cipta Karya Air Perumahan Perumahan Konstruksi Sekretariat Direktorat Jenderal Unit Pelaksana Teknis (Balai) Direktorat Pusat Pengembangan Pengendalian Balai Bina Irigasi Sungai Air Tanah Bendungan B(B)WS B(B)WS B(B)WS Jaringan BWRM/P Bendungan lumpur O&P & Rawa & Pantai & Air Baku Sumber Air Sidoarjo Struktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemen PUPR Gambar 5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Sekretariat Direktorat Jenderal Unit Pelaksana Teknis (Balai) Direktorat Pusat Pengembangan Pengendalian Balai Bina Irigasi Sungai Air Tanah Bendungan B(B)WS B(B)WS B(B)WS Jaringan Bina PSDA Bendungan lumpur O&P & Rawa & Pantai & Air Baku Sumber Air Sidoarjo pengelolaan sumber daya air dan wilayah sungai pada Tugas dan tanggung jawab B(B)WS meliputi WS di wilayah provinsi dan wilayah sungai nasional, pengelolaan sumber daya air, perencanaan, berkoordinasi dengan Balai-balai WS nasional. pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam konteks konservasi sumber daya air, pengembangan Terdapat 131 wilayah WS yang berada di bawah sumber daya air dan pemanfaatan sumber daya air pengelolaan pemerintah pusat, provinsi atau serta pengendalian sumber daya air di daerah aliran kabupaten. Pemerintah pusat, di bawah arahan dan sungai. Hal ini meliputi fungsi-fungsi berikut ini: manajemen Ditjen SDA, mengendalikan WS yang lebih signifikan, yakni total 63 wilayah sungai. Wilayah- 1. Penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber wilayah tersebut dikelola oleh 33 organisasi WS, daya air pada WS; termasuk BBWS dan BWS di tingkat lebih rendah, 2. Perencanaan dan implementasi pengelolaan di serta kedua badan pengelola sungai milik negara kawasan lindung untuk sumber daya air pada WS; (Perusahaan Umum Jasa Tirta, PJT I/II). 53 WS berada 3. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi di bawah pengelolaan provinsi dan 15 WS di bawah konservasi sumber daya air, pengembangan pengelolaan kabupaten, meskipun pengelolaan WS di sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air tingkat kabupaten sebagian besar tidak aktif. Masing- dan pengendalian sumber daya air pada WS; masing provinsi memiliki dinas pengelolaan sumber 4. Penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian daya air yang mengelola WS di bawah kewenangannya. izin untuk penyediaan, alokasi, penggunaan dan Dinas tersebut juga terlibat dalam beberapa kegiatan eksploitasi sumber daya air pada WS; pengelolaan di wilayah sungai nasional, berkoordinasi 5. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada WS; dengan B(B)WS terkait. 6. Pengelolaan sistem hidrologi; Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 10 7. Pengaturan data dan informasi terkait sumber daya air; Kemen PUPR mensyaratkan operasi bendungan untuk 8. Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya dilakukan dengan mengendalikan debit air guna Air pada WS; memenuhi kebutuhan para pengguna air di wilayah 9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hilir, termasuk lingkungan hidup serta operasi dalam sumber daya air; keadaan banjir, untuk mengendalikan tinggi muka air 10. Implementasi administrasi Wilayah Sungai Pusat. pada waduk dan pengendalian banjir untuk memitigasi banjir di wilayah hilir, serta langkah-langkah untuk segera menurunkan tinggi muka air waduk pada keadaan darurat atau luar biasa. Dalam keadaan Unit Pengelolaan Bendungan darurat atau situasi luar biasa, operasi bendungan Dalam hal Pemerintah Pusat bertindak sebagai beserta waduknya diprioritaskan untuk tujuan pemilik bendungan, Menteri menunjuk unit pelaksana keamanan bendungan dan lingkungan. teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air atau salah satu dari kedua badan UPB harus menyerahkan laporan berkala berisi pengelola sungai milik negara untuk menjadi pengelola informasi kondisi bendungan serta waduk kepada bendungan. Pengelola bendungan dalam melaksanakan lembaga-lembaga terkait. Informasi mengenai kondisi pengelolaan bendungan, beserta waduknya, dibantu bendungan beserta waduknya tersebut meliputi: oleh Unit Pengelolaan Bendungan. 1. Perilaku struktural dan operasional; Dalam ketentuan tersebut, B(B)WS merupakan unit 2. Pembacaan dan interpretasi pada instrumen, hasil pelaksana teknis yang ditugaskan bersama kedua inspeksi dan evaluasi keamanan; badan pengelola sungai milik negara (Perusahaan 3. Modifikasi atau rehabilitasi; Umum Jasa Tirta, PJT I/II). Operasi dan Pemeliharaan 4. Kejadian-kejadian terkait keamanan bendungan; bendungan di B(B)WS bergantung pada pendanaan 5. Kondisi waduk termasuk alokasi air. pemerintah, sementara PJT mengelola aset-aset untuk memperoleh pendapatan secara komersial. UPB harus menyediakan sistem informasi untuk masing- masing bendungan, serta waduk, yang dapat diakses oleh Kepala Unit Pengelolaan Bendungan harus memenuhi publik. Hal ini harus meliputi pembaruan rutin mengenai persyaratan berikut ini: pengumpulan, pemrosesan dan penyediaan data dan informasi mengenai bendungan beserta waduknya. 1. Memiliki sertifikat keahlian di bidang pengelolaan bendungan yang diterbitkan oleh otoritas berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pusat Bendungan dan Direktorat Bina 2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan bendungan beserta waduknya. Ditjen SDA dan B(B)WS dibantu oleh Pusat Bendungan dan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan yang Persyaratan dan prosedur pembentukan Unit Pengelolaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana Bendungan dilakukan sesuai panduan yang ditetapkan diuraikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Menteri. Hingga saat ini, terdapat 39 pedoman dan dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tanggal manual yang telah ditetapkan. Operasi dan pemeliharaan 21 April 2015. Hal ini meliputi: bendungan, beserta waduknya, terdiri dari: 1. Penyusunan dan implementasi norma panduan, 1. operasi dan pemeliharaan bendungan, yang standar, prosedur dan kriteria untuk bendungan, ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air danau, pengairan, dan kolam, serta konservasi dan sumber daya air serta mengelola keamanan sumber daya air secara fisik; bendungan; 2. Penilaian kesiapan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan 2. pada bendungan, danau, pengairan, dan kolam, 3. pemantauan kondisi bendungan. serta konservasi sumber daya air secara fisik; Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 11 3. Pengaturan perencanaan bendungan, danau, mengeluarkan persetujuan desain, izin awal, pengairan, dan kolam, serta konservasi sumber izin operasi, persetujuan desain modifikasi atau daya air secara fisik; rehabilitas bendungan, dan izin penghapusan 4. Pelatihan pengelolaan bendungan, danau, fungsi bendungan; pengairan, dan kolam, serta konservasi sumber 2. Memberi rekomendasi kepada Menteri yang daya secara fisik; membidangi urusan pemerintahan di bidang 5. Pelaksanaan kegiatan administratif di pusat. lingkungan sebelum pemberian penempatan awal limbah penambangan serta izin operasi bendungan yang ditujukan sebagai penyimpanan limbah pertambangan; Komisi Keamanan Bendungan 3. Memberi saran dan panduan teknis; Komisi Keamanan Bendungan (KKB) telah dibentuk 4. Evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh unit 1994 (Kepmen PU No. 102/KPTS/1994) direvisi pelaksana teknis di bidang keamanan bendungan; beberapa kali dan ditetapkan kembali sesuai 5. Mengorganisir inspeksi bendungan. Keputusan Menteri No. 03/KPTS/M/2016 dan bertugas membantu Kemen PUPR dalam: Keanggotaan KKB terdiri dari perwakilan pemerintah dan BUMN seperti pemilik bendungan, asosiasi profesi dan 1. Memberikan rekomendasi terkait keamanan lembaga pemerintah lainnya terkait bendungan yang bendungan kepada Menteri pada setiap tahap ditunjuk oleh Menteri (Gambar 7). Bertindak sebagai pembangunan bendungan, seperti desain, Ketua KKB adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air. konstruksi, operasional, rehabilitasi dan penutupan bendungan; Mengevaluasi kegiatan Unit Pengelolaan 2. Bendungan guna memberikan rekomendasi yang Unit Keamanan Bendungan / Balai tepat kepada Menteri; dan Bendungan 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Komisi Keamanan Bendungan dibantu oleh Unit Menteri. Keamanan Bendungan (UKB) / Balai Bendungan di bawah DirJen SDA Kemen PUPR, yang bertanggung jawab Dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya, Komisi menyediakan dukungan teknis dan administratif bagi Keamanan Bendungan merupakan regulator jaminan Komisi. Tugas dan tanggung jawab Balai Bendungan keamanan bendungan, bersama beberapa kementerian/ diuraikan dalam Peraturan Menteri PU No. 25 / PRT / M / lembaga sebagai pemilik bendungan. Namun demikian, 2006. Tanggung jawab Balai secara spesifik meliputi: peraturan yang berlaku tersebut hanya mengikat bendungan-bendungan yang berada di bawah Kemen 1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk setiap PUPR. Meski demikian, lembaga-lembaga lainnya tetap bendungan; mematuhi ketentuan peraturan Menteri yang ada saat ini. 2. Pengkajian pembangunan dan pengelolaan bendungan; Komisi Keamanan Bendungan bertanggung jawab untuk: 3. Inspeksi bendungan; 4. Penyediaan saran teknis untuk pembangunan 1. Melakukan penilaian keamanan bendungan; bendungan; 2. Memberi rekomendasi mengenai keamanan 5. Penyebarluasan dan pemberian bimbingan terkait bendungan; dan keamanan bendungan; 3. Melaksanakan inspeksi bendungan. 6. Penyusunan peraturan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai keamanan bendungan; Dalam melaksanakan fungsi tersebut Komisi 7. Pemantauan implementasi aspek-aspek keamanan Keamanan Bendungan memiliki mandat hukum untuk pembangunan bendungan; melaksanakan fungsi-fungsi berikut: 8. Inventori, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan; 1. Memberi rekomendasi kepada Menteri sebelum Pengelolaan arsip bendungan. 9. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 12 Panel Ahli Bebas bendungan-bendungan besar di Indonesia melalui keberadaan berkelanjutan organisasi dan kegiatan Peraturan ini juga mengatur penunjukkan Panel Ahli para anggotanya. KNI-BB telah menjadi anggota aktif Bebas yang terdiri dari para tenaga ahli teknis dan International Commission on Large Bendungan (ICOLD) berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan sejak tahun 1967, dan mengelola hubungan baik dengan Bendungan. Penunjukkan kelompok ini bertujuan lembaga-lembaga regional dan internasional lainnya. untuk membantu para pemilik bendungan dan direkomendasikan sesuai undang-undang dalam hal- Sesuai sasarannya, KNI-BB bertujuan mendukung hal yang meliputi: pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan-bendungan besar guna menciptakan 1. Teknologi baru untuk desain dan pembangunan sarana pengembangan dan pengelolaan sumber daya bendungan; air yang lebih efektif dan efisien untuk kesejahteraan 2. bendungan dengan ketinggian lebih dari 75 m dan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui: kapasitas tampung paling sedikit 100 juta meter kubik; atau 1. Penyusunan dan pengelolaan perencanaan, 3. bendungan dengan tingkat bahaya tinggi. implementasi dan operasional serta pemeliharaan bendungan-bendungan besar; Komite Nasional Indonesia untuk 2. Peningkatan kualitas keahlian dan tanggung jawab para Tenaga Ahli Teknis bendungan di Indonesia Bendungan Besar khususnya di bidang bendungan besar; dan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar 3. Partisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan (KNI-BB) / Indonesian National Committee on Large masyarakat Indonesia dengan pengembangan dan Bendungan (INACOLD) adalah organisasi profesi yang pengelolaan bendungan besar melalui pengelolaan membantu Komisi Keamanan Bendungan dan berperan sumber daya air. aktif dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan Struktur Organisasi Komisi Keamanan Bendungan Gambar 6 Ketua Komisi Keamanan Bendungan [Direktur Jenderal Sumber Daya Air] Sekretaris [bukan anggota] Anggota Anggota Anggota [Wakil instansi pemerintah dan [Wakil asosiasi profesi] [Wakil lembaga pemerintah lainnya yang BUMN selaku Pemilik Bendungan] terkait bendungan dan diangkat oleh Menteri] Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 13 3.0 Kerangka Hukum Jaminan Keamanan Bendungan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 14 Dasar hukum pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta keamanan bendungan didasari oleh sistem hukum sipil, dikombinasikan dengan Hukum Adat dan Hukum Romawi Belanda, serta diwujudkan dalam beragam bentuk. Hierarki hukum secara resmi dicantumkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perumusan Peraturan dan Perundang-Undangan yang meliputi sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD’45 2. Undang-Undang atau UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu 3. Peraturan Pemerintah atau PP 4. Peraturan Presiden atau Perpres 5. Peraturan Daerah atau Perda Peraturan terkait bendungan telah berkembang selama 3 periode tertentu dan saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan. Peraturan Menteri tersebut ditetapkan sebagai tindak lanjut peninjauan kembali yang dilakukan tahun 2014 untuk mencabut Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004. Sebelum tahun 2004, keamanan bendungan diatur oleh Undang-undang Sumber Daya Air No. 11/1974 dan Peraturan Menteri No. 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan. Peraturan tersebut menggantikan Pedoman Keamanan Bendungan (SNI No.1731-1989-F) yang merupakan pedoman non Mandat pertama di Indonesia, yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 1989. Selama periode tersebut, Indonesia telah berkembang menuju pendekatan pengelolaan sumber daya air yang lebih terintegrasi. Hal ini dikodifikasi melalui Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004. Antara tahun 2004 dan 2015, ditetapkan peraturan utama melalui Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004, dengan ketentuan khusus sebagai persyaratan melalui Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang No. 26 Tahun 2009 dan Undang-undang Lingkungan No. 32 Tahun 2009. Ketentuan khusus tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri No. 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan, Keputusan Menteri tentang Komisi Keamanan Bendungan serta Peraturan Pemerintah No. 37/2010 tentang Bendungan, dengan persetujuan yang dipercepat setelah terjadinya keruntuhan bendungan Situ Gintung pada tanggal 27 Maret 2009. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 15 Setelah tahun 2015, menyusul pencabutan Undang- 1. Tingkat Bahaya Rendah; undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004, Indonesia 2. Tingkat Bahaya Sedang; kembali beroperasi dengan Undang-undang Pengairan 3. Tingkat Bahaya Tinggi; dan No. 11 tahun 1974 serta Peraturan Menteri No 72/ 4. Tingkat Bahaya Sangat Tinggi PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Pembagian tingkat bahaya tersebut didasari oleh jumlah Peraturan Menteri No. 27/PRT/M/2015 tentang potensi rentan terdampak akibat risiko runtuhnya Bendungan serta Keputusan Menteri No. 03/ bendungan (Tabel 4). Hal ini berdasarkan asumsi bahwa KPTS/M/2016 tentang Komisi Keamanan Bendungan. setiap rumah tangga terdiri dari satu keluarga yang terdiri dari 5 orang menetap di dalam satu rumah. Risiko Ketentuan-ketentuan menyeluruh tersebut meliputi tersebut ditetapkan berdasarkan tinggi, volume, populasi semua jenis bendungan dan tipe kepemilikan. Kriteria hilir dan status pengelolaan bendungan menggunakan yang digunakan untuk mendefinisikan suatu bendungan Modified ICOLD (yang juga digunakan dalam proyek untuk tujuan registrasi berdasarkan Peraturan Menteri DOISP World Bank), Metode Anderson (sebagai Number 27/ PRT/M/2015 diambil dari definisi ICOLD pengecekan) serta Pedoman FEMA. Pada tahun 2015 yang meliputi hal-hal berikut ini: terdapat kriteria khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri (Bab V) tentang “bendungan tinggi” yakni dengan 1. Bendungan dengan ketinggian 15 meter atau lebih, ketinggian lebih dari 75 meter, yang membutuhkan diukur dari dasar fondasi terdalam; penunjukkan Panel Ahli Bebas Internasional. 2. Bendungan dengan ketinggian 10 hingga 15 meter, diukur dari dasar fondasi terdalam dengan Di bawah Peraturan Menteri No.27 Tahun 2015 Pasal 77 ketentuan sebagai berikut: ayat 1, pemilik bendungan memiliki tanggung jawab • Panjang puncak bendungan setidaknya 500 meter; utama atas pengelolaan dan keamanan bendungan. • Kapasitas waduk paling sedikit 500.000 meter Namun demikian, ketentuan sebelumnya terkait kubik; atau kewajiban dan tanggung jawab atas keruntuhan • Debit banjir maksimum paling rendah 1.000 meter bendungan termasuk dalam Bab IV Peraturan Menteri kubik per detik No. 37 Tahun 2010 telah dihapuskan dalam Peraturan 3. Bendungan dengan tingkat kesulitan tertentu Menteri 27 Tahun 2015 yang baru. Terdapat kemungkinan hingga fondasi atau bendungan yang didesain bagi regulator untuk turut bertanggung jawab atas menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan keamanan bendungan oleh karena Komisi Keamanan yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Bendungan lebih berperan dalam tugas penilaian (bukan hanya peran audit kepatuhan) dan menyediakan Tingkat Bahaya Tinggi ditetapkan berdasarkan kriteria bantuan teknis bagi Kemen PUPR dalam melaksanakan yang diberikan dalam “Pedoman Penetapan Klasifikasi tugasnya sebagai “pengawas bendungan independen”. Bahaya Bendungan (1998)”, serta “Pedoman Teknis Klasifikasi Bahaya Bendungan (2011)”. Tingkat bahaya Bagian utama pendekatan keamanan bendungan yang keamanan bendungan diklasifikasikan ke dalam 4 telah dijabarkan sebelumnya ditetapkan dalam Pasal 2 kategori menurut ICOLD Bulletin 167: ayat 4 berikut ini: Tingkat Bahaya Bendungan Tabel 3 Jarak dari Bendungan (dalam Km) Jumlah Rumah Tangga (Kumulatif) 0–5 0 - 10 0 - 20 0 - 30 >30 0 1 1 1 1 1 1 – 20 3 3 2 2 2 21 – 200 4 4 4 3 3 > 200 4 4 4 4 4 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 16 Proses Perizinan Keamanan Bendungan Gambar 7 Permohonan terkait Keamanan Bendungan dari Pemilik kepada Menteri (u.p Dirjen SDA) Inspeksi Lapangan dan diskusi (BB/UKB, KKB dan Pemilik). Assessment awal terhadap data dan laporan (oleh UKB) Penilaian Keamanan Bendungan Revisi laporan (oleh UKB) Memenuhi NSPM*? Penilaian Sidang Teknis KKB Keamanan Bendungan (oleh UKB) Memenuhi Keamanan Revisi laporan Bendungan ? Penilaian Sidang Pleno KKB Keamanan Bendungan (oleh UKB) Memenuhi Revisi laporan NSPM*? Rekomendasi kepada Menteri PUPR Persetujuan oleh Menteri PUPR * NSPM = Norma, Standar, Pedoman dan Manual terkait keamanan bendungan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 17 eamanan struktur untuk menghindari kegagalan 1. K 3. pembebasan lahan; struktural, kegagalan hidraulis dan aman terhadap 4. pembangunan termasuk gambar pengembangan kegagalan rembesan; bendungan; Operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan 2. 5. instruksi pengoperasian dan pemeliharaan, Kesiapsiagaan tindak darurat. 3. pemantauan perilaku bendungan, riwayat operasional bendungan serta rencana tindak Perizinan keamanan bendungan dibutuhkan pada darurat; dan setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan 6. laporan pelaksanaan pengelolaan dan bendungan. Proses perizinan tersebut melibatkan pemantauan lingkungan. sejumlah lembaga regulasi dan pemilik bendungan (Gambar 7). Laporan berkala harus disampaikan oleh UPB kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk informasi terkait Dibutuhkan inspeksi dan kajian keamanan bendungan perilaku struktural dan operasional bendungan dalam pembangunan bendungan, selama tahap dan kondisi waduk; pembacaan instrumen dan pembangunan dan operasi dan pemeliharaan. Inspeksi interpretasinya, hasil inspeksi dan evaluasi keamanan; bendungan tersebut meliputi: modifikasi atau rehabilitasi; kejadian luar biasa terkait keamanan bendungan; kondisi waduk temasuk alokasi 1. Pengumpulan data untuk: air. UPB juga harus menyediakan sistem informasi • Bahan studi, persiapan saran teknis dan bendungan beserta waduknya yang dapat diakses inventarisasi bendungan; oleh publik. Sistem tersebut meliputi hal-hal berikut: • Pemantauan implementasi aspek-aspek keamanan pengumpulan, pemrosesan dan penyediaan data pembangunan dan pengelolaan bendungan; dan dan informasi bendungan beserta waduknya; dan • Klarifikasi laporan implementasi pembangunan dan pemutakhiran secara rutin. pengelolaan bendungan. 2. Inspeksi tersebut meliputi pelaporan mengenai: Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan • Lokasi lapangan, tentang kesiapsiagaan darurat yang berkaitan • Pemantauan pelaksanaan pembangunan dengan keamanan bendungan dimaksudkan untuk • Pelaksanaan pengisian awal waduk, memastikan bahwa para pengelola bendungan • Inspeksi besar, telah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi • Inspeksi luar biasa, terburuk jika terjadi kegagalan yang menghancurkan. • Inspeksi khusus, dan Rancangan Rencana Tindak Darurat harus meliputi • Inspeksi berdasarkan permintaan pembangun, tindakan-tindakan spesifik terkait upaya pengamanan pengelola atau pemilik bendungan. bendungan serta tindakan penyelamatan masyarakat dan lingkungan hidup dan mendasarkan pada Kegagalan untuk menindaklanjuti rekomendasi analisis potensi mode keruntuhan bendungan. Untuk tindakan akan berakibat pada dibekukannya izin memenuhi tingkat kesiapsiagaan darurat, UPB harus operasi. memiliki: Pemilik, pengelola dan Unit Pengelolaan Bendungan 1. Rencana Tindak Darurat; (UPB), serta unit pelaksana teknis diwajibkan untuk 2. Perlengkapan atau materi untuk mengambil menyimpan dan menjaga dokumen-dokumen terkait tindakan sesuai dalam keadaan darurat; pembangunan awal serta pengelolaan bendungan 3. Pembaruan rencana tindak darurat sesuai kondisi dan waduk. Hal ini meliputi dokumen-dokumen yang terkini; seharusnya disampaikan oleh pemilik bendungan 4. Persiapan personil siaga darurat; kepada lembaga pusat/daerah yang berwenang 5. Sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi sebagai arsip Pemerintah Pusat/Daerah, meliputi: terdampak oleh keruntuhan bendungan; dan 6. Sosialisasi kepada pemerintah provinsi dan 1. perencanaan; kabupaten/kota yang wilayahnya berpotensi 2. pengelolaan lingkungan; terdampak oleh keruntuhan bendungan. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 18 Sampai saat ini telah disusun Rencana Tindak Darurat bendungan yang telah ada, selain melibatkan lembaga untuk 80 bendungan, di mana 56 di antaranya teknis dan masyarakat setempat. Rencana tindak dibiayai oleh proyek DOISP. Pemilihan 56 bendungan darurat bagi bendungan eksisting harus disesuaikan ini didasarkan pada Pedoman Klasifikasi Bahaya dan menjadi satu kesatuan rencana tindak darurat yang disusun pada proyek DSP dan disetujui oleh bersama bendungan lainnya pada daerah aliran sungai Komisi Keamanan Bendungan Indonesia pada tahun tersebut. Jika suatu daerah aliran sungai memiliki lebih 1999, berikut Pedoman Penyusunan Rencana Tindak dari satu bendungan yang dibangun secara bersamaan, Darurat yang disusun oleh DOISP. Dalam penyusunan maka perlu disusun rencana tindak darurat secara rancangan rencana tindak darurat tersebut, pembangun terkordinasi antar para pembangun sehingga rencana bendungan memperoleh masukan teknis dari pengelola darurat pada setiap bendungan menjadi satu satu sumber daya air pada daerah aliran sungai serta kesatuan rencana tindak darurat. masukan dari masyarakat yang terdampak potensi kerusakan bendungan dan Unit Pelaksana Teknis Tindakan pencegahan untuk keamanan bendungan Bendungan untuk mendapat saran teknis. dilakukan dengan: Jika suatu daerah aliran sungai memiliki lebih dari 1. memberi tahu kepada pihak-pihak terkait satu bendungan, maka rencana tindak darurat bagi bendungan; masing-masing bendungan harus disusun ke dalam 2. mengoperasikan peralatan mekanik hidro elektrik satu rencana tindak darurat terpadu. Jika bendungan pada bendungan; dan dibangun pada daerah aliran sungai yang telah memiliki 3. mengambil langkah yang diperlukan untuk bendungan sebelumnya, maka penyusunan rencana mencegah keruntuhan bendungan, sedang tindak darurat bagi bendungan baru yang tengah tindakan penyelamatan penduduk yang dilakukan dibangun tersebut harus melibatkan unit pengelola sesuai peraturan berlaku. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 19 4.0 Pengembangan Matriks Maturitas untuk Keamanan Bendungan di Indonesia Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 20 Prinsip dan Proses Pengembangan Matriks Maturitas untuk keamanan Maturitas sangat teliti dan selektif dalam detil yang bendungan di Indonesia terutama terkait dengan prinsip- digunakan untuk menilai maturitas program keamanan prinsip pemeriksaan pemantauan dan pemeliharaan dan bendungan. Matriks tersebut berbasis hasil dan agar kesiapsiagaan darurat dalam pengelolaan keamanan tidak dianggap sebagai sistem yang canggih. Komponen- bendungan (sebagaimana ditunjukkan pada Gambar komponennya sesuai dengan terminologi dari 9). Program keamanan bendungan terdiri dari sejumlah International Commission on Large Bendungan (ICOLD) komponen, berkisar dari praktik keamanan bendungan dan merupakan pengelompokan yang umum dipakai di lapangan untuk mendukung fungsi dan tata kelola pada kegiatan-kegiatan keamanan bendungan di dunia. yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jaminan Matriks Utama terdiri dari ringkasan deskripsi setiap keamanan bendungan. Matriks Maturitas dimaksudkan tingkat maturitas untuk masing-masing komponen dalam untuk memberikan gambaran komponen-komponen program keamanan bendungan. terpenting dalam program keamanan bendungan dan agar selalu diingat bahwa Matriks Maturitas merupakan Pengembangan Matriks Maturitas yang tepat untuk alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi Indonesia dilakukan melalui proses iteratif dan program keamanan bendungan dan bukan untuk menilai konsultatif. Hal ini meliputi tinjauan awal dan tipe atau sistem bendungan secara individual (mis: konseptualisasi Matriks Maturitas berdasarkan bendungan tipe timbunan tanah (earthfill dam) dengan tinjauan terinci terhadap hierarki aturan, peraturan beton (concrete dam) atau operasi langsung di lapangan khusus keamanan bendungan dan panduan teknis dengan operasi jarak jauh. serta pendapat para ahli dan verifikasi. Matriks Maturitas adalah bagan sederhana dua sumbu Matriks Maturitas disempurnakan dan divalidasi dengan ‘Tingkat Maturitas’ pada sumbu horizontal dan melalui sesi-sesi pembahasan dengan para pejabat di ‘Komponen’ yang menggambarkan kegiatan dalam lingkungan Kemen PUPR, para pengelola bendungan program keamanan bendungan pada sumbu vertikal dari Balai, dan konsultasi dengan para pemangku (sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9). Matriks kepentingan utama. Matriks Maturitas dan metode evaluasi disampaikan, dan dilakukan penilaian mandiri oleh perwakilan unit pengelola bendungan dari Balai Cakupan Matriks Maturitas pada Konsep Gambar 8 serta selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Matriks Keamanan Bendungan di Indonesia Maturitas tersebut sesuai umpan balik yang diperoleh. Di Indonesia, Balai memiliki tanggung jawab tidak terbatas pada keamanan bendungan, namun juga meliputi KEAMANAN BENDUNGAN pengelolaan daerah tangkapan, pengelolaan sumber daya air, operasi waduk dan distribusi air baku serta operasi dan pemeliharaan yang melampaui keamanan bendungan. Bilamana diperlukan, Matriks Maturitas juga dapat disesuaikan dengan memasukkan kegiatan- Keamanan Kesiapsiagaan Struktur Pemantauan Tindak kegiatan pengelolaan tersebut. Hal ini sangat penting Pemeliharaan Darurat untuk menyesuaikan Matriks Maturitas dengan kriteria yang diterapkan oleh Kemen PUPR dalam penilaian kinerja tahunan Balai untuk keamanan bendungan. Di dukung Desain dan pemeriksaan Dilengkapi konstruksi rutin, berkala, rencana layak luar biasa, tindak Matriks Maturitas bergantung oleh putaran akhir teknis khusus, darurat perbaikan dan evaluasi mandiri yang difasilitasi oleh para perwakilan rehabilitasi Balai. Kriteria tersebut dikodifikasi ke dalam skoring maturitas dan diprogramkan dalam Lembar Kerja Memperkecil resiko Penanganan resiko tersisa Skoring (Scoring Workbook). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penilaian keamanan bendungan tahunan yang dilaksanakan oleh Kemen PUPR. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 21 Struktur Matriks Utama Gambar 9 Master Matrix Tingkat Maturitas Komponen Program Keamanan Bendungan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 1 Tata Kelola 2 Manajemen Informasi 3 Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan 4 Pemantauan dan Pemeliharaan [ringkasan] 5 Peralatan Spillway dan Outlet 6 Operasi Waduk 7 Pemeliharaan Bendungan dan Spillway 8 Kesiapsiagaan Darurat 9 Pengelolaan Isu-isu Keamanan Bendungan 10 Audit dan Tinjauan Catatan: deskripsi ini tidak digunakan untuk menilai tingkat maturitas Pelaksanaan Lokakarya Pengembangan Matriks Maturitas dengan para perwakilan Unit-unit Pengelola Bendungan (Mei 2017) Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 22 Tingkat Maturitas dan Pembeda Ditetapkan 5 tingkat maturitas yang diterapkan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam dengan langkah-langkah antar tingkat yang berurutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Deskripsi dan karakteristik tipikal untuk masing- Rakyat No. 27/PRT/M/2015; dan masing usulan tingkat maturitas tersebut ditetapkan 3. Portofolio bendungan yang lebih kecil dari dan disempurnakan melalui proses konsultasi dengan bendungan yang diatur oleh Peraturan Menteri para petugas dari Kemen PUPR dan Balai yang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut berpartisipasi (Tabel 4). di atas. Karakteristik umum yang menunjukkan perkembangan Berpedoman pada kerangka peraturan perundang- maturitas di seluruh matriks disebut sebagai undangan tentang keamanan bendungan di Indonesia, pembeda. Hal ini merupakan karakteristik program tingkat maturitas yang tepat bagi berbagai Balai dapat keamanan bendungan yang membedakan tingkat dibedakan (sebagaimana ditunjukkan pada Tabel maturitasnya (Gambar 10). Pembeda yang diterapkan 5). Sasaran tingkat maturitas bagi masing-masing digunakan untuk merumuskan deskripsi line item bagi UPB harus ditetapkan sesuai karakteristik portofolio setiap tingkat maturitas dalam matriks komponen. bendungan di wilayah Balai. Mengingat besarnya cakupan aset yang dimiliki oleh Penerapan tingkat maturitas yang sama bagi setiap Balai, tingkat maturitas yang tepat bagi portofolio Balai dapat bersifat kontraproduktif mengingat bendungan UPB bergantung pada: sebagian Balai tidak memiliki profil risiko atau sumber daya yang sama dengan Balai lainnya. Tingkat 1. Pentingnya peran bendungan secara nasional dalam maturitas harus disesuaikan dengan konteks dan portofolio, mis: bendungan untuk penyediaan air kondisi spesifik. Hal ini harus mempertimbangkan baku atau listrik bagi populasi dengan jumlah yang jumlah dan jenis bendungan, termasuk pertimbangan signifikan merupakan hal vital bagi perekonomian tinggi bendungan, volume tampungan waduk, tipe, nasional; dll, besarnya jumlah penduduk dan nilai aset di hilir, 2. Portofolio bendungan walaupun tidak memiliki sumber daya yang tersedia di Balai serta hal-hal peran penting secara nasional dan namun terkait lainnya. Deskripsi Tingkat Maturitas dan Karakteristik Tipikal Tabel 4 Tingkat Maturitas Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Deskripsi Tingkat Kurangnya Sesuai dengan Secara umum sesuai Tingkat kesesuaian Tingkat kesesuaian Maturitas kesesuaian dengan pedoman, standar dengan pedoman, tinggi dengan sangat tinggi dengan pedoman, standar dan praktik terbaik standar dan praktik pedoman, standar pedoman, standar dan praktik terbaik yang berlaku pada terbaik yang berlaku dan praktik terbaik dan praktik terbaik yang berlaku beberapa bidang yang berlaku dengan yang berlaku. Tidak pemahaman yang ada lagi peluang baik perbaikan signifikan. Ilustrasi Target Tingkat Maturitas Tabel 5 Portofolio UPB Contoh Target Tingkat Maturitas 4 atau 5 Praktik Sangat Baik atau Praktik 1 Satu atau lebih bendungan yang mempunyai peran secara nasional Terbaik Satu atau lebih bendungan sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Peraturan Menteri 2 3 Praktik Baik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015 Hanya bendungan yang lebih kecil dari bendungan yang diatur oleh Peraturan Menteri 3 2 Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2015 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 23 Untuk portofolio besar dengan berbagai dimensi bendungan, pengelompokan portofolio bendungan yang demikian besar menjadi sub-kelompok sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5 dievaluasi secara hati-hati. Masing-masing kelompok portofolio dievaluasi menggunakan penilaian matriks dan target maturitas untuk setiap sub-kelompok sesuai Tabel 5. Tingkat Maturitas dan Pembedanya (Karakteristik umum menunjukkan peningkatan maturitas Gambar 10 untuk seluruh matriks disebut sebagai pembeda INCREASING MATURITY / EFFECTIVENESS Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Fokus ke dalam Fokus ke luar Komunikasi tidak memadai Komunikasi antar kelompok baik Sistem sederhana Sistem cerdas Perencanaan keamanan bendungan individual Portofolio perencanaan keamanan bendungan Reaktif Proaktif Tidak terorganisir Terorganisir dengan baik Kegiatan berdiri sendiri Seluruh kegiatan terintegrasi Tidak ada sistem jaminan mutu Sistem jaminan mutu terjaga Kegiatan tidak selesai Kegiatan selesai sesuai program Isu dan risiko tidak dipahami Isu dan risiko dipahami dan dikelola dengan baik dan dikelola dengan baik Mode kegagalan tidak diaplikasikan Mode kegagalan dipahami dan diaplikasikan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 24 Matriks Komponen Matriks komponen menyusun daftar kegiatan yang ‘Komponen’ program keamanan bendungan dan dibutuhkan untuk melaksanakan setiap komponen ‘Kegiatan’ ditentukan melalui proses konsultasi dan program keamanan bendungan. Kegiatan-kegiatan disusun dalam Tabel 6. tersebut disusun dalam sumbu vertikal pada bagan. Sementara sumbu horisontal menunjukkan tingkat Sebaliknya, setiap ‘Komponen’ memiliki matriks maturitas. Masing-masing kolom menunjukkan tersendiri. Matriks-matriks ‘komponen’ tersebut perkembangan tingkat maturitas dalam komponen memiliki tingkat maturitas pada sumbu horisontal (yang dibagi kembali menurut kegiatan). Matriks pada bagan dengan kegiatan untuk setiap komponen tersebut menunjukkan kemajuan maturitas dari tingkat tersebut pada sumbu vertikal. perlu pengembangan atau tingkat dasar melalui tahap- tahap lanjutan atau praktik terbaik. Sebagai contoh, Gambar 11 menunjukkan Matriks Tata Kelola dengan kegiatan pada Peraturan perundang- undangan, Pendelegasian Tugas dan Tanggung Jawab, Komunikasi Internal dan Eksternal serta Sumber Daya. Komponen dan Kegiatan Operasional serta Program Keamanan Bendungan Tabel 6 Komponen Kegiatan Peraturan perundang undangan Pendelegasian Tugas & Tanggung Jawab 1 Tata Kelola Komunikasi Internal & Eksternal Sumber Daya Standar, Kebijakan, Rencana dan Prosedur Infrastruktur Fisik 2 Manajemen Informasi Operasional Studi, Tinjauan dan Laporan Keamanan Bendungan Peralatan Pengendali Aliran 3 Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan Operasi Waduk Kesiapsiagaan Darurat dan Insiden Program Pemantauan dan Pemeliharaan Inspeksi 4 Pemantauan dan Pemeliharaan Instrumentasi dan Pengelolaan Data Penilaian Keamanan Bendungan Program Peralatan Spillway dan Outlet Pemeriksaan dan Pemeliharaan 5 Peralatan Spillway dan Outlet Pengujian Penilaian Kinerja Sistem Protokol Operasi 6 Operasi Waduk Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Eksternal Pengelolaan Sampah Pemeliharaan Bendungan, Waduk dan Akses 7 Pemeliharaan Bendungan dan Spillway Pemeliharaan Struktur Spillway dan Outlet Identifikasi Tingkat Bahaya dan Konsekuensinya Rencana Tidak Darurat dari Pemilik (RTD) 8 Kesiapsiagaan Darurat Hubungan dengan Masyarakat dan Lembaga Eksternal Pengujian dan Simulasi Sistem Pengelolaan Permasalahan Pengelolaan Ketidaksesuaian 9 Pengelolaan Isu-isu Keamanan Bendungan Pengelolaan Permasalahan Infrastruktur Fisik Pengelolaan Kekurangan dalam Keamanan Bendungan Audit Program Keamanan Bendungan Tinjauan Program Keamanan Bendungan 10 Audit dan Tinjauan Tinjauan Keamanan Bendungan Tinjauan Peralatan Pengendali Aliran Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 25 Evaluasi tingkat maturitas dilakukan menggunakan Perhatikan contoh berikut: matriks komponen berikut. Line item dalam Komponen 1: Matriks Tata Kelola Perpotongan antara kegiatan (atau komponen) dan dengan “Peraturan perundang-undangan” yang tingkat maturitas merupakan kumpulan line item. berkembang dari Tingkat Maturitas 1 menuju Tingkat Secara umum terdapat 2 hingga 4 line item per kegiatan Maturitas 5 sebagai berikut: (dilabelkan sebagai (a) hingga (c) dalam Gambar 14 di bawah ini). Line item tersebut menggambarkan • Tingkat 1 adalah “(b) Kebijakan dan peraturan terkait karakteristik untuk menyesuaikan dengan tingkat belum dipatuhi” maturitas tertentu dalam kegiatan tersebut (lihat • Tingkat 2 adalah “(b) Kebijakan dan peraturan terkait Gambar 12 yang menunjukkan Sub-Matriks Tata Kelola). sebagian besar telah dipatuhi” • Tingkat 3 adalah “(b) Kebijakan dan peraturan terkait Line item tersebut terdiri dari deskripsi yang sesuai telah dipatuhi” dan disusun pada seluruh tingkat maturitas. Hal ini • Tingkat 4 adalah “(b) Kebijakan dan peraturan terkait memungkinkan pengguna mengidentifikasi status saat telah dipatuhi dan kadang melampaui” ini dan mengidentifikasi kebutuhan untuk mencapai • Tingkat 5 adalah “(b) Kebijakan dan peraturan terkait peringkat maturitas lebih tinggi. telah dipatuhi dan secara umum selalu melampaui” Contoh Tingkat komponen Matriks Tata Kelola dan Kegiatan yang digunakan untuk melakukan Gambar 11 evaluasi tingkat maturitas. Tingkat Maturitas Matriks Komponen Tata kelola TIngkat 1 TIngkat 2 TIngkat 3 TIngkat 4 TIngkat 5 Kegiatan Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan Delegasi Tugas & Tanggung Jawab Komunikasi Internal & Eksternal Sumber Daya Line item Sub-Matriks (contoh: Tata Kelola) Gambar 12 Tingkat Maturitas Matriks Komponen Tata kelola TIngkat 1 TIngkat 2 TIngkat 3 TIngkat 4 TIngkat 5 Kegiatan Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Kesesuaian dengan Peraturan (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] perundang-undangan (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Delegasi Tugas & Tanggung Jawab (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Komunikasi Internal & Eksternal (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Sumber Daya (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 26 Hubungan antara Matriks Utama dan Matriks Komponen Hubungan antara Matriks Utama dan Matriks Komponen ditampilkan dalam Gambar 13 berikut. Sepuluh matriks komponen tersebut, ketika diberi skor, digulirkan dalam Matriks Utama yang menunjukkan ringkasan tingkat maturitas yang dicapai oleh Unit Pengelolaan Bendungan dalam evaluasi. Hubungan antara Matriks Utama dan Matriks Komponen Gambar 13 Matriks Utama Tingkat Maturitas Komponen Program Keamanan Bendungan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 1 Tata Kelola 2 Manajemen Informasi 3 Pendidikan dan Pelatihan Keamanan 10 Bendungan Komponen 4 Pemantauan dan Pemeliharaan Program 5 Peralatan Spillway dan Outlet Keamanan 6 Operasi Waduk Bendungan 7 Pemeliharaan Bendungan dan Spillway 8 Kesiapsiagaan Tindak Darurat 9 Pengelolaan Isu-isu Keamanan Bendungan 10 Audit dan Kajian 10 Matriks Komponen Kegiatan Komponen Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 27 5.0 Penerapan Matriks Maturitas di Indonesia Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 28 Metode Evaluasi Evaluasi maturitas program keamanan bendungan Fasilitator internal namun berada di luar program terbaik dilakukan sebagai kegiatan audit atau keamanan bendungan mungkin dapat berlaku obyektif serangkaian lokakarya tinjauan di mana tingkat namun tidak terlalu memahami faktor pendorong maturitas dan penyusun deskripsi diuji dan diulas sesuai keamanan bendungan dan praktik-praktik dalam industri dokumentasi dan praktik yang diterapkan. sebagai dasar tingkat maturitas. Fasilitator diperlukan untuk mengarahkan proses dalam Fasilitator eksternal independen memahami praktik kegiatan lokakarya. Fasilitator dapat berasal dari internal industri yang mendukung tingkat maturitas. Fasilitator dan bagian program keamanan bendungan, internal tersebut dapat memberi contoh-contoh obyektif dan namun eksternal bagi program keamanan bendungan, tolok ukur industri untuk membantu proses evaluasi atau seorang insinyur atau tenaga ahli keamanan maturitas. bendungan pada organisasi yang memahami tujuan dan fungsi Matriks Maturitas. Pilihan untuk memilih insinyur atau tenaga ahli keamanan bendungan dapat bergantung pada Fasilitator keamanan bendungan internal memiliki kompleksitas portofolio dan program keamanan pemahaman mendalam mengenai program keamanan bendungan. Insinyur atau tenaga ahli juga dapat bendungan, namun mungkin terlalu dekat dengan membantu penyusunan strategi lanjutan program program sehingga sulit melakukan penilaian obyektif maturitas. Objektivitas fasilitator eksternal/independen dan mungkin menganggap beberapa pertanyaan penting dapat meningkatkan kredibilitas evaluasi Matriks sebagai konfrontasi. Maturitas dan program lanjutan. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 29 Langkah-langkah Prosedur Langkah-langkah berikut ini mengarahkan pengguna Contoh untuk Komponen MatriksTata Kelola melalui proses evaluasi kegiatan program keamanan menunjukkan hal-hal berikut: bendungan yang dilaksanakan, dan pada akhirnya, mendokumentasikan dan menampilkan status maturitas 1. Seluruh ‘Kegiatan Tata Kelola’ telah mencapai program keamanan bendungan saat ini. Kegiatan tingkat maturitas ‘Dasar’ (warna kuning) dokumentasi akhir diprogramkan dalam Scoring 2. Untuk itu ‘Program Tata Kelola’ dapat dianggap telah Workbook (Lembar Kerja Penilaian) sebagaimana mencapai tingkat maturitas ‘Dasar’ (Tingkat Maturitas 2) diuraikan di bawah ini. Namun demikian, penting bagi 3. Kegiatan ‘Komunikasi Internal & Eksternal’ telah pengguna untuk memahami proses yang dijabarkan mencapai ‘Praktik Baik’ (Tingkat Maturitas 3) dan berikut ini, yang terotomatisasi dalam Scoring Workbook. ‘Praktik Sangat Baik’ (Tingkat Maturitas 4). 4. Kegiatan ‘Peraturan Perundang-undangan’ telah Langkah Pertama. Mulai dengan matriks mencapai ‘Praktik Baik’ (Tingkat Maturitas 3) komponen Tata Kelola dan secara sistematis 5. Perlu dicatat bahwa satu line item pada kegiatan mengidentifikasi line item untuk masing-masing ‘Peraturan’ dan ‘Sumber Daya’ mencapai tingkat kegiatan Tata Kelola yang paling mewakili karakteristik maturitas yang lebih tinggi dibandingkan tingkat (atau tingkat maturitas) program keamanan maturitas yang ditetapkan bagi setiap kegiatan. Hal bendungan pengguna. Tingkat maturitas yang tercapai ini karena seluruh line item berkontribusi kepada bagi suatu kegiatan merupakan tingkat tertinggi dari tingkat maturitas yang dicapai oleh setiap kegiatan seluruh line item terpilih. 6. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam Tampilan hasil maturitas komponen dicapai melalui kegiatan ‘Delegasi Tugas dan Tanggung Jawab’ dan penetapan warna bagi line item tingkat maturitas ‘Sumber Daya’ untuk meningkatkan keseluruhan sub-elemen terpilih. Tampilan tersebut menunjukkan ‘Komponen’ Tata Kelola menjadi paling sedikit gambaran tingkat maturitas dari seluruh komponen ‘Praktik Baik’ (Tingkat Maturitas 3) Tata Kelola. 7. Pencapaian tingkat maturitas ‘Praktik Sangat Baik’ untuk ‘Komunikasi Internal dan Eksternal’ ditandai Penetapan tingkat Matriks bagi setiap sub-item namun tidak mengubah fakta bahwa ‘Komponen’ kegiatan merupakan aktivitas krusial dan menyeluruh Tata Kelola secara keseluruhan hanya mencapai dan dilakukan untuk menetapkan standar yang ‘Dasar’ atau Tingkat Maturitas 2. dibutuhkan untuk evaluasi tolok ukur. Contoh Matriks Komponen Tata Kelola adalah sebagai berikut Langkah ini telah diprogramkan dalam lembar kerja (Gambar 14). Excel (Scoring Workbook). Lebih lanjut dijabarkan secara terinci dalam Lampiran 1. Tampilan Contoh Evaluasi Matriks Komponen Tata Kelola Gambar 14 Tingkat Maturitas Matriks Komponen Tata kelola TIngkat 1 TIngkat 2 TIngkat 3 TIngkat 4 TIngkat 5 Activity Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Kesesuaian dengan Peraturan (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] perundang-undangan (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Delegasi Tugas & Tanggung Jawab (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Komunikasi Internal & Eksternal (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] (a) [line item] Sumber Daya (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (b) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] (c) [line item] Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 30 Langkah Kedua. Ulangi langkah pertama Dari contoh untuk ketiga komponen di atas (Gambar untuk masing-masing ‘Matriks Komponen’ program 16), dapat disimpulkan bahwa: keamanan bendungan. 1. Komponen ‘Tata Kelola’ dan ‘Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan’ telah mencapai Langkah Ketiga. Lakukan kembali evaluasi tingkat maturitas ‘Dasar’, dan mengakui beberapa matriks komponen dari Langkah Pertama hingga line item kegiatannya (atau sub-kegiatan) yang Kedua ke dalam Matriks Maturitas Utama. Langkah diperingkatkan pada tingkat maturitas lebih lanjut. ini digambarkan pada contoh ‘Tata Kelola’ di atas 2. Komponen ‘Pengelolaan Informasi’ mencapai (Gambar 14) dengan skala menurun langsung yang tingkat maturitas ‘Praktik Baik’ dan mengakui bahwa disederhanakan, atau digulirkan dengan contoh sebagai dua sub-kegiatannya diperingkatkan pada tingkat berikut ini (Gambar 15). maturitas ‘Praktik Sangat Baik’. 3. Ketika menggulirkan skor dari 10 Matriks Komponen ke Matriks Utama, hanya kegiatan dengan seluruh Langkah Keempat. Lengkapi ‘Matriks Utama’. sub-kegiatan yang memenunuhi tingkat matriks Gambar 16 menunjukkan contoh tiga ‘Komponen’ dapat digulirkan menjadi Matriks Utama. Pada contoh pertama untuk mengindikasikan tampilan dan Gambar 16, hanya Kegiatan 2 - Pengelolaan Informasi fungsinya. yang bergulir pada tingkat maturitas Tingkat 3. Pengguliran Tata Kelola menjadi Matriks Utama (menunjukkan 1 elemen) Gambar 15 Tingkat Maturitas Komponen Program Keamanan Bendungan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Tata Kelola Tampilan Contoh Matriks Maturitas Utama (menunjukkan 3 komponen) Gambar 16 Tingkat Maturitas Komponen Program Keamanan Bendungan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Perlu Pengembangan Dasar Praktik Baik Praktik Sangat Baik Praktik Terbaik Tata Kelola Manajemen Informasi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan LENGKAPI UNTUK SELURUH KOMPONEN PROGRAM KEAMANAN BENDUNGAN Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 31 Lembar Kerja Penilaian (Scoring Workbook) Evaluasi program keamanan bendungan secara Scoring Workbook berbasis Excel untuk menjamin keseluruhan dapat tercapai ketika seluruh elemen penerapan luas dan hanya membutuhkan sedikit program keamanan bendungan (lihat Matriks pelatihan khusus. Lembar kerja ini mengotomatiskan Utama) telah dievaluasi dan hasilnya tergambarkan pencatatan dan presentasi skor maturitas untuk dalam Matrik Utama. masing-masing dari kesepuluh matriks komponen di atas (Gambar 13) dan lalu mengalihkannya untuk Matriks Utama yang telah lengkap memberikan menciptakan catatan Matriks Utama (seperti Gambar 9. representasi visual tingkat maturitas program keamanan bendungan yang dikelola oleh UPB Excel Scoring Workbook juga dapat menghasilkan plot dalam penilaian. Bentuk lain representasi circumplex atau ‘grafik konsultan’ dari Matriks Utama visual terdapat dalam Excel Scoring Workbook, dan Matriks Komponen. Instruksi dan penjelasan User Manual dan plot radial penilaian mandiri mengenai Excel Scoring Workbook terdapat pada sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 2 Lampiran 1. Plot alternatif ditampilkan pada Lampiran dokumen ini. 2 dan dapat digunakan oleh UPB dan dianggap paling tepat untuk presentasi dan mengkomunikasikan tentang maturitas program keamanan bendungan. Contoh gambaran plot circumplex yang dihasilkan dari Excel Scoring Workbook untuk Gambar 17 memvisualkan hasil penilaian program keamanan bendungan pada masing-masing Balai. 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 32 Persiapan dan Partisipasi dalam Lokakarya Keberhasilan penilaian mandiri bergantung pada keterlibatan seluruh personil utama yang sangat penting guna mencapai sasaran program keamanan bendungan. Personil tersebut dapat beragam dengan masing-masing elemen (atau sub-elemen), akan tetapi personil operasi, rekayasa, pengelolaan dan dukungan peran organisasi yang lebih luas yang berkonstribusi terhadap program keamanan bendungan juga perlu berpartisipasi dalam evaluasi. Pemangku kepentingan utama lainnya (mis: para manajer pelaksana atau pihak eksternal) yang mungkin diikutsertakan dalam konsultasi pada tahap perencanaan, dan diperlukan, dapat diikutsertakan dalam evaluasi. Hal ini untuk menjamin persyaratan mereka telah dipertimbangkan dan hasilnya menjadi bentuk yang mudah dipahami dan mendorong pada kesepakatan peningkatan program yang efektif. Bila fasilitator eksternal akan dimanfaatkan, disarankan untuk dapat dilibatkan di tahap awal perencanaan agar dapat dimanfaatkan keahliannya dalam proses evaluasi dan struktur lokakarya. Semakin awal partisipasi tersebut akan memaksimalkan efisiensi evaluasi dan nilai hasil yang diperoleh. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 33 6.0 Penerapan Hasil untuk Meningkatkan Keamanan Bendungan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 34 Setelah evaluasi maturitas untuk program keamanan beberapa Balai tidak memiliki profil atau sumber bendungan selesai dilaksanakan, UPB dapat memilih daya yang sama dengan Balai lainnya. Untuk itu untuk menetapkan sasaran maturitas lebih tinggi bagi tingkat maturitas perlu disesuaikan menurut jumlah elemen dan sub-elemen tertentu, lalu mengidentifikasi dan jenis bendungan, termasuk pertimbangan tinggi, kesenjangan antara kedua sasaran dan status volume tampungan waduk, tipe, dll, besarnya jumlah maturitas saat ini. Penetapan sasaran tingkat penduduk dan nilai aset di hilir, sumber daya tersedia maturitas seyogyanya dilakukan sebelum evaluasi. di Balai serta faktor terkait lainnya. Penyusunan deskripsi line item di atas tingkat yang dievaluasi dapat digunakan sebagai panduan untuk Kemen PUPR menggunakan tolok ukur diantara menyusun rencana dan kegiatan guna mencapai Balai-balai (Balai) guna menumbuhkan rangsangan tingkat yang diinginkan. positif dan motivasi pada Balai-balai (lembaga) tersebut dalam melaksanakan pengelolaan keamanan Kemajuan tingkat maturitas bagi setiap kegiatan bendungan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tertentu membutuhkan identifikasi hambatan ditanamkan melalui Kompetisi Keamanan Bendungan peningkatan maturitas dan rencana menangani yang dilaksanakan oleh Kemen PUPR setiap tahun. hambatan tersebut (sebagaimana dirangkum pada Semangat persaingan pada Kompetisi Keamanan Tabel 10). UPB kemudian dapat mempertimbangkan Bendungan tersebut menciptakan lingkungan peningkatan maturitas program dengan cara terbaik perbaikan di seluruh tingkatan dalam organisasi. Hal dapat diprioritaskan dan ditahapkan dengan baik ini dapat mendorong peningkatan pengetahuan, sifat guna mencapai tingkat perbaikan paling tepat sesuai keingintahuan, yang mendorong terwujudnya suasana sasaran organisasi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk yang menarik untuk pelatihan pengelolaan keamanan menyampaikan penyusunan program perbaikan guna bendungan. menetapkan target tertentu, mengidentifikasi kegiatan, menetapkan kebutuhan sumber daya dan menyepakati Kompetisi Keamanan Bendungan ini bersifat sukarela rencana implementasi. Hal ini perlu dilengkapi dengan dimana masing-masing Balai dengan tanggung jawab program evaluasi berkelanjutan guna melakukan keamanan bendungan memilih untuk bersaing. Balai koreksi bila perlu. yang bersaing dalam kompetisi ini mengelola beragam portofolio bendungan (Tabel 8) dan kompetisi tersebut Penetapan target tingkat maturitas harus dilakukan dibagi ke dalam 3 kategori bendungan sesuai volume dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi tampungan waduknya (Tabel 9). Masing masing Balai tertentu. Penerapan tingkat maturitas yang sama untuk dapat memilih untuk bersaing pada satu atau lebih setiap Balai dapat menjadi kontraproduktif, mengingat kategori kompetisi. Identifikasi dan Peningkatan Maturitas Tabel 7 Hambatan Perbaikan Catatan SDM Melakukan rekrutmen Karena kekurangan staf Kompetensi SDM Pelatihan Merekrut pelatih mungkin dari Balai yang kompeten Berinvestasi untuk pengadaan Kekurangan Fasilitas Analisis Probable Failure Modes? fasilitas? Sistem terpadu pada Balai dan Sistem Pemantauan Pembiayaan proyek tersedia? tingkat pusat? Integrated system within balai and Investasi lanjutan dalam sistem pengumpulan data Monitoring Systems central levels dan platform pemantauan? Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 35 Kompetisi ini memiliki dua komponen. Pertama adalah ditampilkan dalam kompetisi ini. Sebagai perbandingan, lokakarya di mana para perwakilan dari Balai yang Matriks Maturitas mengevaluasi kinerja organisasi berkompetisi datang untuk menampilkan kegiatan dalam mengelola keamanan portofolio bendungan masing-masing bagiannya. Presentasi ini dinilai oleh dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Panel Juri yang terdiri dari 6 orang pensiunan manajer yang ditunjuk oleh Kemen PUPR. Masing-masing Matriks Maturitas untuk keamanan bendungan penyaji diberi pertanyaan seputar presentasinya diperkenalkan dalam kompetisi ini berikut oleh kelompok panel dan diberi kesempatan untuk penggunaan Excel Scoring Workbook. Para perwakilan menjawab. Komponen kedua adalah serangkaian Balai melakukan penilaian mandiri terhadap portofolio inspeksi lapangan oleh kelompok panel ke kantor- program pengelolaan masing-masing bendungannya kantor dan atau lokasi bendungan masing-masing menggunakan Matriks Maturitas keamanan bendungan Balai yang berkompetisi. Kegiatan ini merupakan Excel Scoring Workbook sebagai bagian dari kompetisi. kajian lapangan dan verifikasi terhadap presentasi Hasil dari penilaian mandiri tersebut terlampir yang disampaikan oleh perwakilan Balai peserta pada Lampiran 2. Kelompok juri diperkenalkan sehingga komponen kedua ini meliputi 80 persen pada piranti dan dipandu melalui langkah-langkah dari total skor yang dicapai oleh setiap Balai dalam yang dibutuhkan untuk sampai pada terfasilitasinya Kompetisi Keamanan Bendungan ini. penilaian mandiri. Hal ini dimasudkan sebagai dasar pengintegrasian penyelenggaraan kompetisi dan juri Penting untuk dicatat bahwa fokus dari kompetisi yang bertindak sebagai fasilitator pada lokakarya keamanan bendungan ini adalah spesifik untuk setiap berbasis bidang untuk mengevaluasi kinerja dengan bendungan, meski mungkin lebih dari satu bendungan Matriks Maturitas. Portofolio Jumlah Bendungan dan Kategori Kompetisi pada Balai Tabel 8 Total Kategori Kompetisi Balai Bendungan Volume waduk < 2 Mm3 Volume waduk < 2-20 Mm3 Volume waduk > 20 Mm3 Bali Penida 5 2 3 --- Bengawan Solo 33 13 15 52 Brantas 17 5 5 73 Ciliwung – Cisadane 1 1 --- --- Cimanuk Cisanggarung 7 2 2 3 Citarum 5 3 1 11 Kalimantan III 7 4 3 --- Mesuji Sekampung 3 --- --- 3 Nusa Tenggara I 62 47 9 6 Nusa Tenggara II 14 11 3 --- Pemali Juana 17 4 9 4 Pompengan Jeneberang 4 --- 1 3 Serayu Opak 3 --- --- 3 Sumatera I 5 3 2 --- Total 183 95 53 35 1) 1 bendungan dikelola oleh PJT 2 2) 1 bendungan dikelola olehPJT 1 3) 7 bendungan dikelola oleh PJT 1 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 36 Tinjauan hasil penilaian mandiri yang difasilitasi 3. Banyak Balai menunjukan kelemahan dalam (Lampiran2) menunjukkan hal-hal sebagai berikut: memenuhi kebutuhan pelatihan. 4. Banyak Balai mengungkapkan tantangan dalam 1. Hampir seluruh penilaian mandiri balai komunikasi pada organisasinya. menunjukkan skor pada Tingkat 1 dan 2 untuk 5. Pada sebagian besar Balai, membutuhkan sejumlah komponen; yakni di tingkat dasar atau Perencanaan Kesiapsiagaan Darurat. perlu pengembangan. 6. Beberapa penilaian mandiri Balai memperoleh 2. Beberapa Balai memperoleh nilai lebih baik skor tingkat tertinggi (Tingkat 5 = Praktik Terbaik) jika memiliki sumber daya memadai. Balai untuk beberapa komponen. Penilaian independen yang memperoleh nilai tingkat maturitas lebih Balai akan cukup menarik untuk dikonfirmasi jika tinggi dapat membantu Balai dengan skor perlu skor tinggi tersebut masuk akal. pengembangan. Persaingan Unit Pengelolaan Bendungan pada Kompetisi Keamanan Bendungan 2017 Tabel 9 No. UPB Nama Bendungan Keterangan Kategori I (Volume > 20 juta m ) 3 1 BBWS Serayu Opak Sempor 2 dari 3 bendungan yang dikelola 2 BBWS Serayu Opak Sermo 3 BBWS Pemali Juana Jati Barang 1 dari 4 4 BBWS Bengawan Solo Pondok 1 dari 4 5 BBWS Pompengan Jeneberang Kalola Seluruh bendungan yang dikelolanya > 6 BBWS Pompengan Jeneberang Ponre-ponre 20 Mm3 7 BBWS Pompengan Jeneberang Bili-bili 8 BBWS Cimanuk Cisanggarung Darma 2 of 3 dams > 20 Mm3 9 BBWS Cimanuk Cisanggarung Malahayu 10 BWS Nusa Tenggara I Pengga 1 dari 6 11 BBWS Mesuji Sekampung Way Jepara 2 dari 3 bendungan > 20 Mm3 12 BBWS Mesuji Sekampung Way Rarem Kategori II (Volume 2—20 juta m3) 1 BBWS Pemali Juana Penjalin 1 dari 9 2 BBWS Bengawan Solo Gonggang 1 dari 15 3 BBWS Pompengan Jeneberang Salomekko 1 dari 1 4 BBWS Cimanuk Cisanggarung Setu Patok 1 dari 2 5 BWS Nusa Tenggara I Tiu Kulit 6 BWS Nusa Tenggara I Sumi 3 dari 9 bendungan dikelola 7 BWS Nusa Tenggara I Pelaperado 8 BWS Nusa Tenggara II Tilong 1 dari 3 9 BWS Kalimantan III Samboja 2 dari 3 bendungan dikelola 10 BWS Kalimantan III Manggar Kategori III (Volume > 20 juta m3) 1 BBWS Pemali Juana Panohan 1 dari 4 2 BBWS Brantas Sampean Baru 1 dari 5 3 BWS Nusa Tenggara I Surabaya 1 dari 47 4 BBWS Bengawan Solo Parangjoho 1 dari 13 5 BBWS Ciliwung Cisadane Gintung 1 dari 1 6 BBWS Cimanuk Cisanggarung Bolang 1 dari 2 7 BWS Bali Penida Benel 1 dari 2 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 37 7.0 Kesimpulan dan Rekomendasi Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 38 Pengembangan Matriks Maturitas untuk tolok ukur yang tepat, menempatkan alokasi sumber daya dan keamanan bendungan di Indonesia menyediakan penetapan prioritasnya untuk operasi, pemeliharaan metode obyektif untuk melakukan penilaian terhadap dan peningkatan keamanan bendungan. efektivitas operasi, pemeliharaan, pengawasan dan program kesiapsiagaan darurat yang dilaksanakan Perbandingan antara berbagai balai tersebut perlu oleh Unit Pengelolaan Bendungan di Balai-balai. dilakukan dengan cermat dan memperhatikan Proses konsultasi untuk pengembangan matriks kesamaan dan perbedaan portofolio bendungan. tersebut menghasilkan piranti yang menjadi satu Balai diorganisir dan diberdayakan menurut dimensi, kesatuan dalam kerangka hukum dan kelembagaan manfaat dan kompleksitas portofolio bendungannya. untuk keamanan bendungan di Indonesia. Selain Suatu Balai dengan jumlah besar bendungan yang menyediakan piranti untuk membantu dengan penilaian dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan mandiri terhadap program keamanan bendungan, memiliki potensi dampak tinggi jika mengalami Matriks Maturitas juga membantu mengidentifikasi dan kegagalan tidak dapat dibandingkan dengan Balai yang mengkomunikasikan komponen dan kegiatan-kegiatan bertanggung jawab hanya untuk beberapa bendungan dalam program keamanan bendungan. irigasi di lokasi terpencil. Matriks Maturitas lebih lanjut dapat membantu Seluruh peningkatan dalam program pengelolaan mengidentifikasi dan memprioritaskan bagian yang keamanan bendungan Balai bergantung pada alokasi memerlukan perbaikan dalam program keamanan anggaran. Ketiadaan biaya jasa irigasi mengakibatkan bendungan. Penerapan penilaian maturitas di terbatasnya pendapatan dan program keamanan seluruh Balai individual memberi pengukuran bendungan menjadi bergantung pada bantuan relatif untuk menilai efektivitas program keamanan pemerintah. Hasil dari penilaian maturitas dapat bendungan pada berbagai unit pengelola bendungan. membantu dalam mengkomunikasikan kebutuhan Dengan berjalannya waktu, melalui penerapan anggaran serta membantu menyampaikan prioritas berkelanjutan, Matriks Maturitas dapat digunakan dalam lingkungan sumber daya tetap guna untuk membandingkan kinerja antar masing-masing memastikan bahwa sumber daya dapat dialokasikan program keamanan bendungan dalam Balai. Hal ini pada bagian yang sangat membutuhkannya. dapat membantu untuk mengidentifikasi penanganan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 39 Tingkat pemahaman terhadap mekanisme kinerja Potential Failure Modes Analysis (PFMA) merupakan bendungan dan menghubungkan mekanisme tersebut contoh analisis yang bermanfaat yang dapat digunakan dengan interpretasi data pemantauan dan pemeriksaan untuk memandu dan menginformasikan personel cukup beragam antar Balai. Saat ini balai diwajibkan keamanan bendungan tentang di mana fokus observasi mengirimkan data pemantauan dan pemeriksaan kepada dan inspeksi, di mana secara strategis melakukan Unit Keamanan Bendungan untuk dilakukan evaluasi dan investigasi atau memasang instrumen untuk memantau pengarsipan. Hal ini mengakibatkan kurangnya penilaian kinerja bendungan. Proses dan hasil dari PFMA dapat juga kinerja bendungan secara mendalam berdasarkan data membantu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas pemantauan dan pemeriksaan di internal Balai. Ada defisiensi O&P, identifikasi kebutuhan akan proses kebutuhan untuk meningkatkan umpan balik sehingga perbaikan operasional, dan sasaran kebutuhan pelatihan. hasil dari penilaian data pengawasan tersebut data disampaikan kembali kepada masing-masing Balai untuk Penerapan Potential Failure Modes Analysis (PFMA) diambil tindakan. Hal ini dapat membantu menegakkan secara sistematis dapat digunakan untuk menyampaikan kembali siklus perbaikan dan penyesuaian. Pengukuran pengembangan Matriks Maturitas. PFMA merupakan maturitas memberi ukuran terhadap tolok ukur identifikasi dan pengujian informal terhadap modus pengembangan kinerja. kegagalan “potensial” bagi bendungan yang ada oleh tim terdiri dari beberapa orang didasarkan pada kajian seluruh Saat ini penilaian terhadap data pemantauan dan data dan informasi eksisting, masukan dari lapangan pemeriksaan dilakukan oleh balai yang didorong oleh dan personil operasi, inspeksi lapangan, analisis teknis tren pembacaaan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan, identifikasi potensi modus kegagalan, individu tanpa pemahaman keseluruhan terhadap penyebab kegagalan dan berkembangnya kegagalan serta keterlibatan teknis dalam kinerja bendungan yang pemahaman konsekuensi dari kegagalan tersebut. Untuk aman. Dengan demikian, seakan-akan telah terdapat itu, PFMA perlu dipandang sebagai pelengkap proses kepatuhan terhadap kerangka hukum terkait keamanan tradisional di mana keamanan bendungan dinilai dari bendungan, kurangnya pemahaman kelembagaan kemampuannya untuk memenuhi kriteria berbasis standar atas kinerja bendungan. Risiko ini bukan hanya akan untuk stabilitas dan kondisi-kondisi lainnya. berkurang melalui peningkatan komunikasi, namun juga melalui pengembangan pemahaman tentang keamanan PFMA lebih dari sekedar suatu latihan untuk bendungan pada Balai. Perbaikan komunikasi hasil mengevaluasi dan mendokumentasikan potensi penilaian data pemantauan dan pemeriksaan oleh Unit modus kegagalan bendungan. Analisis ini merupakan Keamanan Bendungan membutuhkan pemahaman Balai piranti yang berharga yang dapat digunakan untuk dan manajemen senior Direktorat Jenderal SDA Kemen memandu dan menyampaikan kepada petugas PUPR dan berpotensi juga membutuhkan pemahaman keamanan bendungan tentang bagian yang perlu oleh manajemen yang lebih tinggi di Kemen PUPR. untuk mendapat perhatian dalam observasi dan inspeksi keamanan bendungan, serta melakukan Matriks Maturitas menyediakan mekanisme untuk secara investigasi secara strategis atau memasang instrumen sistematis mengidentifikasi bidang kesulitan dalam Balai. untuk memantau kinerja bendungan, yang akan dapat Program pelatihan dan pengembangan kapasitas khusus digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan dapat diselaraskan dengan permasalahan sistematis analisis risiko. Proses dan hasil PFMA juga dapat tersebut yang terwujud di seluruh portofolio nasional membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan dan seluruh Balai. Di wilayah lain di mana beberapa Balai kekurangan Operasi dan Pemeliharaan, menunjukkan kinerja baik, dapat diterapkan pembelajaran mengidentifikasi kebutuhan atas perbaikan proses antar personil untuk memanfaatkan keahlian dalam operasional dan sasaran kebutuhan pelatihan. struktur yang ada. Mengundang pelatih dari Balai yang memperoleh skor maturitas lebih tinggi untuk melatih Pelaksanaan PFMA untuk bendungan dalam portofolio personil pada balai dengan skor tingkat maturitas lebih setiap Balai dapat membantu meningkatkan rendah pada komponen atau kegiatan program keamanan pemahaman dan wawasan terhadap keterpaparan bendungan tertentu dapat diuji coba jika kompetensi risiko dan sasaran pemantauan dan pemeriksaan merupakan hambatan pada tingkat maturitas. untuk mengidentifikasi modus kegagalan. Hal ini dapat Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 40 dilakukan dengan melibatkan dan melakukan penilaian Matriks Maturitas dapat diperluas untuk menilai keamanan bendungan di luar cara tradisional yang keamanan bendungan pada portofolio yang di dengan secara sengaja memperoleh masukan dari luar Balai di bawah pengawasan Kemen PUPR. Hal tim beranggotakan berbagai individu yang memiliki ini meliputi Unit Pengelola Bendungan, atau unit informasi tentang kinerja dan operasi bendungan. PFMA sejenis, di antaranya para operator PLTA dan pemilik selanjutnya dapat digunakan dalam menyusun program bendungan swasta dengan beberapa modifikasi. yang tepat untuk meningkatkan dan fokus pada program Manfaat serupa dapat dicapai dan konsisten di pemeriksaan visual dan pemantauan instrumen, serta seluruh portofolio bendungan di Indonesia. proses inspeksi keamanan bendungan, mengidentifikasi kekurangan atau kekeliruan data, informasi atau Penerapan pendekatan konsisten di seluruh portofolio analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi nasional bendungan besar dapat menyediakan keamanan bendungan dan modus kegagalan potensial piranti pelaporan penting secara teratur. Hal ini dapat serta membantu mengidentifikasi langkah-langkah digunakan untuk melaporkan matriks yang disepakati pengurangan risiko keamanan bendungan yang paling melalui bagian tinjauan keamanan tahunan dan efektif. Hal ini secara signifikan akan dapat meningkatkan komprehensif bagi seluruh bendungan di Indonesia. efektivitas pemantauan dan pemeriksaan, pemahaman Hal ini dapat diformalkan dalam laporan nasional atas mekanisme potensi kegagalan bendungan dan keamanan bendungan. sebaliknya dapat meningkatkan pemahaman awal terhadap data pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah tengah melaksanakan fase kedua Dam Balai, sebelum mengirimkan data pemantauan dan Operational Improvement and Safety Project (DOISP). pemeriksaan kepada Unit Keamanan Bendungan. Program ini bertujuan: (i) meningkatkan keamanan dan Integrasi pengembangan staf dari Balai, Unit Keamanan fungsionalitas terkait pasokan air baku pada bendungan Bendungan, dan Komisi Keamanan Bendungan, dalam besar yang dimiliki Kemen PUPR, dan (ii) memperkuat mengaplikasikan PFMA dengan implementasi Matriks kebijakan. Peraturan dan kapasitas administratif Maturitas akan memberikan penegakkan positif dan kuat pengelolaan keamanan dan operasional. Indikator hasil melalui adaptasi program keamanan bendungan dalam spesifik dalam hal ini meliputi penguatan lembaga menanggapi isu-isu spesifik. keamanan bendungan nasional, serta mengembalikan keamanan, kinerja operasional dan umur ekonomi (usia Keragaman hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh guna) sejumlah bendungan besar dan mengurangi Balai menunjukkan bahwa konsistensi belum tercapai. dampak sedimentasi. Dalam konteks ini, Matriks Penilaian independen dapat memvalidasi kapasitas Maturitas memberi metode mendalam, teruji dan penilaian mandiri dan memberi kalibrasi. Panel terbiasa mudah untuk diterapkan sebagai tolok ukur kinerja mengevaluasi Kompetisi Keamanan Bendungan dan lembaga yang terlibat dalam keamanan bendungan. kompetisi itu sendiri memberi peluang penting untuk Proyek ini memberi peluang untuk mempertahankan terus menyempurnakan penerapan Matriks Maturitas pengembangan lebih lanjut, penerapan dan yang ada. Hal ini juga membantu mengkalibrasi penilaian penyempurnaan Matriks Maturitas melalui pendekatan mandiri secara nasional untuk memberi barometer kinerja dua tahunan secara sistematis yang melekat dalam secara relatif. Fasilitator independen direkomendasikan kerangka pembiayaan untuk implementasinya untuk penggunaan Matriks Maturitas selanjutnya. Matriks Maturitas belum diterapkan untuk menilai fungsi dukungan keamanan bendungan oleh Kemen PUPR. Sebagai contoh, Unit Keamanan Bendungan membantu Komisi Keamanan Bendungan melakukan analisis data dari instrumen pemantauan sebagai layanan terpusat. Hal ini merupakan kegiatan utama di dalam kerangka keamanan bendungan secara keseluruhan yang tidak dinilai dalam fokus Matriks Maturitas saat ini untuk program keamanan bendungan dalam Balai. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 41 Lampiran Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 42 Lampiran 1: Excel Scoring Workbook Excel Scoring Workbook terdiri dari 13 worksheet 2. Buka Excel Scoring Workbook; (lembar kerja): Instruksi, Matriks Utama, 10 Matriks 3. Reset seluruh workbook dengan tombol Instruksi Kegiatan dan worksheet ringkasan. pada lembar kerja; 4. Mulai dengan pemberian skor pada Komponen 1 Instruksi, yang termasuk dalam Excel Scoring worksheet Matriks Tata Kelola untuk setiap line item Workbook, dijelaskan kembali seperti di bawah ini. kegiatan (menggunakan tombol skor pada kolom Matriks Maturitas yang tepat) serta menyertakan Prosedur dari awal penilaian tolok ukur baru adalah justifikasi untuk setiap skor yang dipilih; sebagai berikut: 5. Ulangi pada masing-masing dari seluruh 10 1. Pasang Excel Scoring Workbook pada komputer worksheet secara berurutan, mulai dari nomor 1 yang telah menginstalasi program Excel; Tata Kelola hingga nomor 10 Kesiapsiagaan Darurat. Komponen 1 Matriks Maturitas Tata Kelola Gambar C1 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Tata Kelola ditetapkan sebagai komitmen organisasi dan penyediaan sumber daya serta pengawasan atas pelaksanaan efektif program keamanan bendungan dan pengelolaan risiko keamanan bendungan. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5. Praktik Terbaik 1-A. Kebijakan dan (a) Kebijakan dan peraturan terkait (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Terdapat sebagian Peraturan (a) Kebijakan dan peraturan (a) Kebijakan dan peraturan dipahami dengan baik, melalui pemahaman atas kebijakan pemahaman atas kebijakan terkait secara umum dipahami. terkait dipahami dengan baik. hubungan baik dengan Komisi dan peraturan terkait. dan peraturan terkait. [Peraturan dan Keamanan Bendungan Kebijakan tentang (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan terkait keamanan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan terkait secara umum terkait terpenuhi dan terpenuhi dan secara umum bendungan.] terkait belum terpenuhi. terkait terpenuhi. terpenuhi. terkadang melampaui. melampaui. (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Tugas dan tanggung jawab (a) Tugas dan tanggung (a) Tugas dan tanggung jawab (a) Tugas dan tanggung jawab 1-B. Tugas & penetapan dan pemahaman ditetapkan dan dipahami dengan jawab belum ditetapkan dan secara umum ditetapkan dan ditetapkan dan dipahami Tanggung Jawab atas tugas dan tanggung baik di lingkungan Unit Pengelolaan dipahami dengan baik. dipahami. dengan baik secara lokal. jawab. Bendungan (UPB) dan Kementerian. [Tugas dan tanggung (b) Para personil didorong dan sangat jawab terkait (b) Personil tidak didorong (b) Personil kurang didorong (b) Para personil didorong (b) Para personil didorong dan dihimbau untuk melaksanakan Program Keamanan untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas dihimbau untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan Bendungan] dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. tugas dan tanggung jawab. meningkatkan hasil keamanan bendungan. 1-C. Komunikasi (a) Komunikasi formal dan (a) Komunikasi formal dan (a) Komunikasi formal dan informal (a) Kurangnya komunikasi di (a) Komunikasi terjalin secara Internal & Eksternal informal dua arah terjadi di informal dua arah efektif dua arah efektif dan rutin antara dalam dan antara UPB dan formal dalam UPB dan antara seluruh tingkat dalam UPB dan antara seluruh tingkatan seluruh tingkatan dalam UPB dan Kementerian. UPB dan Kementerian. [Komunikasi Kementerian. dalam UPB dan Kementerian. Kementerian. internal dalam UPB, Kementerian Pekerjaan Umum (b) Kurangnya atau tidak (b) Hanya terjadi komunikasi (b) Komunikasi eksternal dua (b) Komunikasi eksternal dua (b) Komunikasi eksternal dua arah dan Perumahan ada komunikasi eksternal informal eksternal dua arah efektif terjadi antara UPB arah terjadi antara UPB dan efektif dan rutin terjadi antara UPB Rakyat. Komunikasi antara UPB dan pemangku arah terjadi antaraUPB dan dan pemangku kepentingan pemangku kepentingan utama. dan pemangku kepentingan utama. eksternal dengan kepentingan utama. pemangku kepentingan utama. utama. masyarakat] (a) Sumber daya finansial dan (a) Sumber daya finansial (a) Sumber daya finansial (a) Sumber daya finansial (a) Sumber daya finansial dan peralatan memadai untuk mencapai dan peralatan masih dan peralatan masih belum dan peralatan memadai peralatan memadai untuk seluruh hasil efisien tingkat tinggi 1-D. Sumber Daya kekurangan untuk mencapai memadai untuk mencapai untuk mencapai seluruh hasil mencapai hasil dasar program program keamanan bendungan dan hasil dasar program seluruh hasil dasar program efisien tingkat tinggi program keamanan bendungan. mengimplementasikan peluang [Penyediaan sumber keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan. peningkatan daya manusia, (b) Sumber daya manusia (b) Sumber daya manusia (b) Sumber daya manusia memadai keuangan dan (b) Sumber daya manusia (b) Sumber daya manusia masih kurang untuk belum memadai untuk untuk mencapai hasil efisien tingkat peralatan yang memadai untuk mencapai memadai untuk mencapai mencapai hasil dasar mencapai seluruh hasil tinggi program keamanan bendungan memadai untuk hasil dasar program keamanan hasil tingkat tinggi program program keamanan dasar program keamanan dan dan mengimplementasikan pelaksanaan bendungan keamanan bendungan bendungan bendungan peluang perbaikan Program Keamanan Bendungan] (c) Terdapat perencanaan suksesi (c) Perencanaan dan (c) Perencanaan dan (c) Terdapat perencanaan (c) Kurangnya atau tidak ada secara penuh untuk meningkatkan implementasi suksesi masih implementasi suksesi secara suksesi secara penuh dan perencanaan suksesi. hasil keamanan bendungan dan belum memadai. umum telah tersusun. terimplementasi. terimplementasi. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 43 Matriks Utama dan Worksheet Ringkasan akan terlengkapi Pada Gambar C1, hasil akhir maturitas ditetapkan secara otomatis oleh program Excel Scoring Workbook menurut maturitas tertinggi yang dicapai pada setiap setelah proses pemberian skor selesai dilakukan. kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan garis Merah terputus-putus pada Gambar C1. Matriks Utama ini Hasil skor dapat dicetak atau direkam secara elektronik dihasilkan oleh program Excel Scoring Workbook seperti untuk tujuan penyimpanan. Gambar C2. Gambar C1 menunjukkan Matriks Tata Kelola dengan Gambar C2 menunjukkan komponen Tata Kelola dari tombol skor yang termasuk dan skor ditetapkan (dengan Matriks utama. Untuk melengkapi penilaian bagi 9 penilaian tepat). matriks komponen lainnya (Matriks Komponen 2 hingga 10) perlu diberikan skor (seperti Komponen 1 pada Gambar C1). Matriks Utama Komponen Tata Kelola Gambar C2 Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5. Praktik Terbaik 1-A (b) 1 2 1-B (b) 1 2 3 1-C (b) 1 2 3 1-D (c) 1 Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 44 Lembar kerja INSTRUCTIONS instruksi dari Excel Scoring 1) a) Enable Macros if you are prompted to do so upon opening the  Workbook (see image below) Workbook. b) SAVE this Workbook to a folder 2) RESET Entire Workbook if it contains previous responses (save a copy, if required) Do this by clicking the "RESET ENTIRE WORKBOOK" button - see image below: Image only → 3) a) Proceed to the Worksheet Tab titled "1. Governance".  This is the maturity matrix titled "Component 1: Governance Maturity Matrix" b) RESET the Worksheet if it contains previous responses Do this by clicking the "RESET SCORING FORM" button - see image below: Image only → c) For each line item, select a response by clicking on a radio button in the row d) For each selection, insert text in the Remarks column to justify your response to the questions below: QuesƟon 1: What elevates your maturity level selecƟon from the maturity level one level lower? QuesƟon 2: What prevents your maturity level selecƟon from moving one level higher? Remarks Insert text → e) Proceed to the next line item and so on, until you have completed the Worksheet If you change your mind, you can reset the form again by clicking the RESET button. Note that clicking the RESET button will delete ALL responses in the Worksheet Responses to individual line items can be changed by selecting the appropriate button 4) Once finished, proceed to the next Tab Finish selecting responses on each Tab until you have completed all forms The "Master Matrix" highlights will be generated automatically once all forms are complete 5) Your responses are plotted on the Tab titled "Summary". Take a PRINT of this 'Summary' Worksheet for your record. 6) Polar plots are generated in the sheet titled "Polar_Plots" Do this by clicking the "Plot All Charts" button - see image below: Take a PRINT of this 'polar_plots' Worksheet for your record. Image only → 7) You can RESET this entire Workbook by clicking the button below: (you will be prompted for confirmation) Actual BuƩon !! → RESET ENTIRE  WORKBOOK Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 45 Lampiran 2: Hasil Matriks Maturitas Daftar Peserta Batam Daftar Peserta Semarang Legenda Tingkat Maturitas 1. BBWS Bengawan Solo BBWS Bengawan Solo 1. Perlu Pembangunan 2. BBWS Brantas BBWS Brantas 3. BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Ciliwung-Cisadane 2. Dasar 4. BBWS Cimanuk-Cisanggarung BBWS Cimanuk-Cisanggarung 5. BBWS Citarum Did Not Participate 3. Praktik Baik 6. BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Mesuji-Sekampung 7. BBWS Pemali-Juana BBWS Pemali-Juana 4. Praktik Sangat Baik 8. BBWS Pompengan-Jeneberang BBWS Pompengan-Jeneberang 9. BBWS Serayu Opak BBWS Serayu Opak 5. Praktik Terbaik 10. BWS Bali-Penida BWS Bali-Penida 11. BWS Kalimantan-III BWS Kalimantan-III 12. BWS Nusa Tenggara-I BWS Nusa Tenggara-I 13. BWS Nusa Tenggara-II BWS Nusa Tenggara-II 14. BWS Sumatera-I Did Not Participate 15. BWS Sumatra-IV Did Not Participate Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 46 Lampiran 2A: Gambaran Komponen (Matriks Utama) untuk Balai BBWS Bengawan Solo 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (Juli 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 47 BBWS Brantas 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (Juli 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 48 BBWS Ciliwung-Cisadane 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 49 BBWS Cimanuk-Cisanggarung 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 50 BBWS Citarum 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) Tidak tersedia Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 51 BBWS Mesuji-Sekampung 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 52 BBWS Pemali-Juana 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 53 BBWS Pompengan-Jeneberang 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 54 BBWS Serayu Opak 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 55 BWS Bali-Penida 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 56 BWS Kalimantan-III 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 57 BWS Nusa Tenggara-I 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 58 BWS Nusa Tenggara-II 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 59 BWS Sumatera-I 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) Tidak tersedia Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 60 BWS Sumatra-IV 10 Audit dan Tinjauan 1 Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) 9 Penangan Isu-isu 2 Manajemen Keamanan Bendungan Informasi 8 Kesiapsiagaan 3 Pendidikan dan Pelatihan Darurat Keamanan Bendungan 7 Pemeliharaan 4 Pemeriksaan dan Bendungan dan Pemantauan Spilway 6 Operasi Waduk 5 Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 3 (July 2017) Tidak tersedia Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 61 Lampiran 2B: Perbandingan antar Balai 1. Tata Kelola Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (July 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 62 2. Manajemen Informasi Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (July 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 63 3. Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (July 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 64 4. Pemeriksaan dan Pemantauan Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (July 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 65 5. Peralatan Spillway dan Outlet Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (July 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 66 6. Operasi Waduk Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 67 7. Pemeliharaan Bendungan dan Spillway Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 68 8. Kesiapsiagaan Darurat Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 69 9. Penanganan Isu-isu Keamanan Bendungan Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 70 10. Audit dan Tinjauan Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 71 Gambaran Komponen Lokakarya 2 (Mei 2017) BWS Sumatra-IV BBWS Bengawan Solo BWS Sumatera-I BBWS Brantas BBWS Ciliwung-Cisadane BWS Nusa Tenggara-II BBWS Cimanuk- BWS Nusa Tenggara-I Cisanggarung BWS Kalimantan-III BBWS Citarum BBWS Mesuji-Sekampung BWS Bali-Penida BBWS Pemali-Juana BBWS Serayu Opak BBWS Pompengan- Jeneberang Lokakarya 3 (Juli 2017) BWS Nusa Tenggara-II BBWS Bengawan Solo BWS Nusa Tenggara-I BBWS Brantas BWS Kalimantan-III BBWS Ciliwung-Cisadane BBWS Cimanuk- BWS Bali-Penida Cisanggarung BBWS Serayu Opak BBWS Mesuji-Sekampung BBWS Pompengan- BBWS Pemali-Juana Jeneberang Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 72 Lampiran 3 Lampiran ini menentukan kegiatan komponen program keamanan bendungan dan pembeda untuk masing- masing dari 10 Matriks Komponen. Matriks Maturitas telah disusun melalui proses konsultasi dengan para petugas keamanan bendungan dari BWS/BBWS di Indonesia. Ini semua dimaksudkan untuk mewujudkan sesuatu yang spesifik dalam konteks Indonesia dan menyediakan metode untuk menilai efektivitas operasi, pemeliharaan, pengawasan dan program kesiapsiagaan darurat yang diterapkan oleh para pengelola bendungan. Sepanjang proses tersebut, penting untuk diingat bahwa penilaian dilakukan terhadap kegiatan keamanan bendungan di seluruh portofolio bendungan yang dikelola oleh Unit Pengelola Bendungan yang sedang dilakukan penilainya. Penilaian tersebut bukan untuk bendungan individual dalam portofolio bendungan yang menjadi tanggung jawab Unit Pengelolaan Bendungan. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 73 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Keamanan Bendungan MATRIKS UTAMA Program Keamanan Bendungan NB: Matriks Utama memberi deksripsi umum apa yang terkandung dalam komponen. Matriks ini tidak digunakan untuk penilaian. UPB adalah Unit Pengelolaan Bendungan, suatu unit organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan bendungan. Tingkat Maturitas Komponen 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik Pemahaman kurang lengkap Pemahaman komprehensif Secara umum memiliki atas permasalahan dan terhadap permasalahan pemahaman lengkap atas risiko Keamanan Bendungan. Keamanan Bendungan. Secara umum memenuhi permasalahan Keamanan Pemahaman buruk atas Kurangnya pemahaman atas Pemahaman penuh atas tingkat Praktik Terbaik , dan juga Bendungan. Secara umum permasalahan dan risiko kebutuhan sumber daya. kebutuhan sumber daya di mengembangkan, menguji coba dan memahami kebutuhan 1. Tata Kelola Keamanan Bendungan, dan Pengelolaan masalah secara seluruh UPB. Pengelolaan menerapkan teknologi, metode dan sumber daya secara lengkap. kurangnya pemahaman atas umum dilakukan dengan permasalahan terintegrasi sistem baru untuk meningkatkan Pengelolaan masalah kebutuhan sumber daya mengisolir dari kebijakan penuh dengan kebijakan efektivitas tata kelola program terkadang dianggap sesuai dan praktik penanganan dan praktik penanganan keamanan bendungan. dengan kebijakan dan praktik permasalahan manajemen permasalahan organisasi penanganan permasalahan. secara keseluruhan. secara keseluruhan. Secara umum memenuhi Informasi efisien atas tingkat Praktik Terbaik , dan juga Kurangnya atau tidak ada Informasi terbatas untuk Informasi efektif atas perangkat katalog, keamanan mengembangkan, menguji coba dan 2. Manajemen informasi perangkat katalog, perangkat katalog, keamanan perangkat katalog, keamanan dan pencarian serta penarikan, menerapkan teknologi, metode dan Informasi keamanan dan pencarian dan pencarian serta penarikan dan pencarian serta penarikan dengan pelatihan yang tepat sistem baru untuk meningkatkan serta penarikan bagi staf UPB efektivitas manajemen informasi keamanan bendungan. Pelatihan komprehensif Pelatihan terstruktur dengan Kurangnya atau tidak dengan pertimbangan Secara umum memenuhi Beberapa pelatihan dengan beberapa pertimbangan ada pelatihan tanpa pendidikan keamanan tingkat Praktik Terbaik, dan juga 3. Pendidikan beberapa pertimbangan pendidikan keamanan pertimbangan untuk bendungan, transfer mengembangkan, menguji coba dan dan Pelatihan untuk pendidikan, transfer bendungan, transfer pendidikan, transfer pengetahuan dan menerapkan teknologi, metode dan Keamanan pengetahuan dan rencana pengetahuan, perencanaan pengetahuan dan rencana perencanaan suksesi, dan sistem baru untuk meningkatkan Bendungan suksesi untuk keamanan suksesi, dan pemahaman suksesi untuk keamanan pemahaman tingkat tinggi efektivitas pelatihan dan bendungan atas permasalahan portofolio bendungan atas permasalahan portofolio pendidikan keamanan bendungan. keamanan bendungan keamanan bendungan Program disusun dengan Program disusun dengan Program disusun dengan Secara umum memenuhi Program disusun dengan pertimbangan kemungkinan Kurangnya atau tidak ada beberapa pertimbangan tingkat Praktik Terbaik, dan juga 4. Pemeriksaan pertimbangan konsekuensi dan konsekuensi kegagalan. pertimbangan konsekuensi konsekuensi kegagalan. mengembangkan, menguji coba dan dan kegagalan. Program memadai Program memadai untuk kegagalan. Program belum Program memadai untuk menerapkan teknologi, metode dan Pemantauan untuk penilaian keamanan penilaian keamanan memadai untuk penilaian penilaian keamanan sistem baru untuk meningkatkan bendungan. bendungan secara keamanan bendungan. bendungan secara terbatas. efektivitas pengawasan. komprehensif. Program disusun dengan Program disusun dengan Secara umum memenuhi Program disusun dengan Program disusun dengan Kurangnya atau tidak ada beberapa pertimbangan tingkat Praktik Terbaik, dan juga pertimbangan kehandalan pertimbangan kehandalan, 5. Peralatan pertimbangan kehandalan kehandalan dan konsekuensi mengembangkan, menguji coba dan dan konsekuensi kegagalan. kemungkinan dan konsekuensi Spillway dan atau konsekuensi kegagalan. kegagalan. Program memadai menerapkan teknologi, metode dan Program memadai untuk kegagalan. Program memadai Outlet Program belum memadai untuk penilaian kinerja sistem baru untuk meningkatkan penilaian kinerja sistem untuk penilaian kinerja sistem untuk penilaian kinerja peralatan pelimpah dan outlet kehandalan dan penilaian kinerja peralatan spillway dan outlet. peralatan spillway dan outlet. peralatan spillway dan outlet. secara terbatas. peralatan spillway dan outlet. Operasi waduk ditetapkan Operasi waduk ditetapkan Secara umum memenuhi Operasi waduk ditetapkan Operasi waduk ditetapkan dengan tingkat pemahaman dengan pemahaman tingkat tingkat Praktik Terbaik , dan juga dengan sedikit atau tanpa dengan beberapa pemahaman baik atas keamanan waduk. tinggi atas keamanan mengembangkan, menguji coba dan 6. Operasi pemahaman atas keamanan atas keamanan waduk. Secara umum terdapat waduk. Hubungan erat dan menerapkan teknologi, metode dan Waduk waduk. Hubungan buruk Terdapat beberapa hubungan hubungan erat dan tingkat pemahaman bersama tingkat sistem baru untuk meningkatkan dengan masyarakat. fungsional dengan masyarakat. pemahaman bersama yang tinggi dan kolaborasi dengan efektivitas operasional waduk dan baik dengan masyarakat. masyarakat. keamanan masyarakat. Secara umum memenuhi Pemeliharaan terstruktur tingkat Praktik Terbaik, dan juga Pemeliharaan tidak 7. Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan terstruktur dengan baik berdasarkan mengembangkan, menguji coba dan terstruktur dengan sedikit Bendungan dan mempertimbangkan beberapa mempertimbangkan mode kegagalan dan menerapkan teknologi, metode dan atau tanpa pertimbangan Spillway konsekuensi kegagalan. konsekuensi kegagalan. kemungkinan serta sistem baru untuk meningkatkan konsekuensi kegagalan. konsekuensi kegagalan. efektivitas bendungan dan pemeliharaan spillway. Tingkat pemahaman tinggi atas Tingkat pemahaman yang baik permasalahan darurat dengan Belum ada Rencana Pemahaman dasar atas atas permasalahan darurat Secara umum memenuhi Rencana Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Darurat atau permasalahan darurat dengan dengan Rencana Kesiapsiagaan tingkat Praktik Terbaik, dan juga 8. Darurat berdasarkan proses hanya menunjukkan sedikit Rencana Kesiapsiagaan Darurat berdasarkan proses mengembangkan, menguji coba dan Kesiapsiagaan penanganan darurat yang atau tidak ada pemahaman Darurat menurut konsultasi penanganan darurat yang menerapkan teknologi, metode dan Darurat ditetapkan dan konsultasi tentang permasalahan dengan beberapa pemangku ditetapkan dan konsultasi sistem baru untuk meningkatkan dengan pemangku darurat. kepentingan dan publik dengan pemangku efektivitas kesiapsiagaan darurat. kepentingan dan publik tingkat kepentingan dan publik tinggi. Pertimbangan komprehensif Secara umum memenuhi Pertimbangan isu-isu Secara umum merupakan terhadap isu-isu keamanan tingkat Praktik Terbaik, dan juga 9. Penanganan keamanan bendungan pertimbangan matang atas bendungan. Penetapan Kurangnya atau tidak ada mengembangkan, menguji coba dan Isu-isu kurang lengkap. Penetapan isu-isu keamanan bendungan. prioritas dan resolusi pertimbangan isu-isu menerapkan teknologi, metode dan Keamanan prioritas dan resolusi Penetapan prioritas dan berdasarkan pemahaman keamanan bendungan. sistem baru untuk meningkatkan Bendungan mempertimbangkan beberapa resolusi mempertimbangkan tinggi mode kegagalan, efektivitas pengelolaan isu-isu konsekuensi kegagalan. konsekuensi kegagalan. kemungkinan dan risiko keamanan bendungan. konsekuensi kegagalan. Pertimbangan kurang Pertimbangan penuh Secara umum merupakan Secara umum memenuhi lengkap terhadap portofolio portofolio bendungan UPB dan Program tidak disusun pertimbangan matang atas tingkat Praktik Terbaik, dan juga bendungan Unit Pengelolaan risiko keamanan bendungan 10. Audit dan dengan baik. Komitmen dan portofolio bendungan UPB mengembangkan, menguji coba dan Bendungan (UPB) dalam dalam program. Komitmen Tinjauan tanggapan terhadap temuan dalam program. Menunjukkan menerapkan teknologi, metode dan program. Terdapat komitmen organisasi tingkat tinggi, sangat rendah. komitmen organisasi dan sistem baru untuk meningkatkan dan beberapa tanggapan transparansi dan tanggapan tanggapan terhadap temuan. efektivitas audit dan tinjauan. terhadap temuan. aktif kepada temuan. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 74 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 1: Matriks Maturitas Tata Kelola Tata Kelola ditetapkan sebagai komitmen organisasi dan penyediaan sumber daya serta pengawasan atas pelaksanaan efektif program keamanan bendungan dan pengelolaan risiko keamanan bendungan. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Kebijakan dan peraturan 1-A. Kebijakan dan (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Terdapat sebagian (a) Kebijakan dan peraturan (a) Kebijakan dan peraturan terkait dipahami dengan baik, Peraturan pemahaman atas kebijakan pemahaman atas kebijakan terkait secara umum dipahami. terkait dipahami dengan baik. melalui hubungan baik dengan dan peraturan terkait. dan peraturan terkait. Komisi Keamanan Bendungan [Peraturan dan Kebijakan tentang keamanan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan (b) Kebijakan dan peraturan bendungan.] terkait secara umum terkait terpenuhi dan terkait terpenuhi dan secara terkait belum terpenuhi. terkait terpenuhi. terpenuhi. terkadang melampaui. umum melampaui. (a) Tugas dan tanggung jawab (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Tugas dan tanggung (a) Tugas dan tanggung jawab (a) Tugas dan tanggung jawab ditetapkan dan dipahami penetapan dan pemahaman jawab belum ditetapkan dan secara umum ditetapkan dan ditetapkan dan dipahami dengan baik di lingkungan Unit 1-B. Tugas & Tanggung atas tugas dan tanggung dipahami dengan baik. dipahami. dengan baik secara lokal. Pengelolaan Bendungan (UPB) Jawab jawab. dan Kementerian. [Tugas dan tanggung (b) Para personil didorong jawab terkait Program dan sangat dihimbau (b) Personil tidak didorong (b) Personil kurang didorong (b) Para personil didorong (b) Para personil didorong dan Keamanan Bendungan] untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas dihimbau untuk melaksanakan dan tanggung jawab dan dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. tugas dan tanggung jawab. meningkatkan hasil keamanan bendungan. 1-C. Komunikasi Internal & (a) Komunikasi formal dan (a) Komunikasi formal dan (a) Komunikasi formal dan (a) Kurangnya komunikasi di (a) Komunikasi terjalin secara Eksternal informal dua arah terjadi di informal dua arah efektif informal dua arah efektif dan dalam dan antara UPB dan formal dalam UPB dan antara seluruh tingkat dalam UPB dan antara seluruh tingkatan rutin antara seluruh tingkatan Kementerian. UPB dan Kementerian. [Komunikasi internal Kementerian. dalam UPB dan Kementerian. dalam UPB dan Kementerian. dalam UPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan (b) Kurangnya atau tidak (b) Hanya terjadi komunikasi (b) Komunikasi eksternal dua (b) Komunikasi eksternal dua (b) Komunikasi eksternal dua Perumahan Rakyat. ada komunikasi eksternal informal eksternal dua arah efektif terjadi antara UPB arah efektif dan rutin terjadi arah terjadi antara UPB dan Komunikasi eksternal antara UPB dan pemangku arah terjadi antaraUPB dan dan pemangku kepentingan antara UPB dan pemangku pemangku kepentingan utama. dengan masyarakat] kepentingan utama. pemangku kepentingan utama. utama. kepentingan utama. (a) Sumber daya finansial (a) Sumber daya finansial dan (a) Sumber daya finansial (a) Sumber daya finansial dan peralatan memadai (a) Sumber daya finansial dan peralatan masih kekurangan dan peralatan masih belum dan peralatan memadai untuk mencapai seluruh hasil peralatan memadai untuk untuk mencapai hasil memadai untuk mencapai untuk mencapai seluruh hasil efisien tingkat tinggi program mencapai hasil dasar program dasar program keamanan seluruh hasil dasar program efisien tingkat tinggi program keamanan bendungan dan keamanan bendungan. bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan. mengimplementasikan 1-D. Sumber Daya peluang peningkatan (b) Sumber daya manusia [Penyediaan sumber daya (b) Sumber daya manusia memadai untuk mencapai manusia, keuangan dan (b) Sumber daya manusia (b) Sumber daya manusia (b) Sumber daya manusia belum memadai untuk hasil efisien tingkat peralatan yang memadai masih kurang untuk mencapai memadai untuk mencapai memadai untuk mencapai mencapai seluruh hasil tinggi program keamanan untuk pelaksanaan hasil dasar program keamanan hasil dasar program keamanan hasil tingkat tinggi program dasar program keamanan bendungan dan dan Program Keamanan bendungan bendungan keamanan bendungan bendungan mengimplementasikan Bendungan] peluang perbaikan (c) Terdapat perencanaan (c) Perencanaan dan (c) Perencanaan dan (c) Terdapat perencanaan suksesi secara penuh (c) Kurangnya atau tidak ada implementasi suksesi masih implementasi suksesi secara suksesi secara penuh dan untuk meningkatkan hasil perencanaan suksesi. belum memadai. umum telah tersusun. terimplementasi. keamanan bendungan dan terimplementasi. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 75 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 2: Matriks Maturitas Manajemen Informasi Manajemen Informasi ditetapkan sebagai pemeriksaan, katalog, penyimpanan aman, penarikan dan perubahan kendali seluruh informasi terdokumentasi yang sesuai untuk pelaksanaan program keamanan bendungan. Pengelolaan rangkaian data waktu pemeriksaan dan pemantauan dievaluasi dalam Sub-Matriks Komponen 4 Pemeriksaan dan Pemantauan. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Informasi disimpan dan (a) Informasi disimpan dan (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Beberapa informasi (a) Informasi disimpan dan diamankan, dengan backup diamankan, dengan backup informasi yang disimpan disimpan dan diamankan diamankan digital digital terenkripsi 2-A. Standar, Peraturan, (b) Sebagian informasi (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan (b) Katalog informasi terbatas Kebijakan, Rencana dan dikatalogkan secara umum dengan baik secara komprehensif Prosedur Indonesia (c) Pencarian dan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan penarikan informasi secara [terkait Keamanan informasi kurang efektif informasi cukup efektif informasi efektif informasi efisien komprehensif Bendungan] (d) Sistem komprehensif (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Sistem untuk memelihara (d) Sistem efektif untuk (d) Sistem efisien untuk untuk memelihara informasi pembaruan informasi informasi terbaru memelihara informasi terbaru memelihara informasi terbaru terbaru, dengan notifikasi mengenai pembaruan 2-B. Aset Fisik (a) Informasi disimpan dan (a) Informasi disimpan dan (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Beberapa informasi (a) Informasi disimpan dan diamankan, dengan backup diamankan, dengan backup informasi yang disimpan disimpan dan diamankan diamankan [Informasi teknis digital digital terenkripsi (termasuk gambar) (b) Sebagian informasi (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan tentang bendungan, (b) Katalog informasi terbatas dikatalogkan secara umum dengan baik secara komprehensif struktur penghubung, (c) Pencarian dan peralatan spillway dan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan penarikan informasi secara outlet, investigasi, desain informasi kurang efektif informasi cukup efektif informasi efektif informasi efisien komprehensif dan pembangunan, (d) Sistem komprehensif updgrade, instrumen, (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Sistem untuk memelihara (d) Sistem efektif untuk (d) Sistem efisien untuk untuk memelihara informasi kemiringan waduk, jalan, pembaruan informasi informasi terbaru memelihara informasi terbaru memelihara informasi terbaru terbaru, dengan notifikasi layanan] mengenai pembaruan 2-C. Informasi (a) Informasi disimpan dan (a) Informasi disimpan dan (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Beberapa informasi (a) Informasi disimpan dan Operasional diamankan, dengan backup diamankan, dengan backup informasi yang disimpan disimpan dan diamankan diamankan digital digital terenkripsi [Informasi yang (b) Sebagian informasi (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan mendokumen-tasikan (b) Katalog informasi terbatas dikatalogkan secara umum dengan baik secara komprehensif operasi yang tengah berjalan, pemeliharaan (c) Pencarian dan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan dan pengawasan penarikan informasi secara informasi kurang efektif informasi cukup efektif informasi efektif informasi efisien bendungan dan komprehensif waduknya. Termasuk prosedur, riwayat (d) Sistem komprehensif pemeliharaan, foto dan (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Sistem untuk memelihara (d) Sistem efektif untuk (d) Sistem efisien untuk untuk memelihara informasi video, laporan kejadian pembaruan informasi informasi terbaru memelihara informasi terbaru memelihara informasi terbaru terbaru, dengan notifikasi serta perubahan dalam mengenai pembaruan operasi.] 2-D. Studi, Kajian dan (a) Informasi disimpan dan (a) Informasi disimpan dan (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Beberapa informasi (a) Informasi disimpan dan Laporan (termasuk diamankan, dengan backup diamankan, dengan backup informasi yang disimpan disimpan dan diamankan diamankan kepatuhan) digital digital terenkripsi [Informasi yang (b) Sebagian informasi (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan (b) Informasi dikatalogkan mendokumen-tasikan (b) Katalog informasi terbatas dikatalogkan secara umum dengan baik secara komprehensif studi dan kajian yang dilakukan pada atau terkait dengan (c) Pencarian dan bendungan dan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan (c) Pencarian dan penarikan penarikan informasi secara waduknya. Termasuk informasi kurang efektif informasi cukup efektif informasi efektif informasi efisien komprehensif klasifikasi bendungan, identifikasi ancaman, (d) Sistem komprehensif penilaian kinerja, (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Sistem untuk memelihara (d) Sistem efektif untuk (d) Sistem efisien untuk untuk memelihara informasi kajian keamanan, pembaruan informasi informasi terbaru memelihara informasi terbaru memelihara informasi terbaru terbaru, dengan notifikasi pelaporan kepada Komisi mengenai pembaruan Keamanan Bendungan.] Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 76 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 3: Matriks Maturitas Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bendungan bagi penanggung jawab yang terlibat dalam Program Keamanan Bendungan sesuai sifat kegiatan keamanan bendungan, dan masing masing tingkat risiko terkait. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan tentang prinsip (a) Pelatihan komprehensif (a) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, pengelolaan keamanan dalam prinsip pengelolaan dalam prinsip pengelolaan dalam prinsip pengelolaan dalam prinsip pengelolaan bendungan berfokus pada keamanan bendungan yang keamanan bendungan yang keamanan bendungan yang keamanan bendungan yang tanggung jawab manajer*dan berfokus pada tanggung berfokus pada tanggung berfokus pada tanggung berfokus pada tanggung supervisor Unit Pengelolaan jawab para manager UPB* jawab para manager UPB* jawab para manager UPB* jawab para manager UPB* Bendungan (UPB) dari Unit dan supervisor pada Unit dan supervisor pada Unit dan supervisor pada Unit dan supervisor pada Unit Keamanan Bendungan dan Keamanan bendungan dan Keamanan bendungan dan Keamanan bendungan dan Keamanan bendungan dan Unit Pengelolaan Bendungan Unit Pengelolaan Bendungan Unit Pengelolaan Bendungan Unit Pengelolaan Bendungan Unit Pengelolaan Bendungan (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan mengenai (b) Pelatihan komprehensif (b) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, perilaku bendungan, moda mengenai perilaku bendungan, mengenai perilaku bendungan, mengenai perilaku bendungan, mengenai perilaku bendungan, kegagalan dan fitur pada moda kegagalan dan fitur pada moda kegagalan dan fitur pada moda kegagalan dan fitur pada moda kegagalan dan fitur pada bendungan UPB, instrumen bendungan UPB, instrumen bendungan UPB, instrumen bendungan UPB, instrumen bendungan UPB, instrumen bendungannya dan analisis bendungannya dan analisis bendungannya dan analisis 3-A. Pelatihan Keamanan data pengawasan untuk bendungannya dan analisis bendungannya dan analisis data pengawasan untuk data pengawasan untuk Bendungan data pengawasan untuk data pengawasan untuk menetapkan status keamanan menetapkan status keamanan menetapkan status keamanan menetapkan status keamanan menetapkan status keamanan bendungan, bagi insinyur dan bendungan, bagi insinyur dan bendungan, bagi insinyur dan [Program Pelatihan untuk teknisi UPB dalam program bendungan, bagi insinyur dan bendungan, bagi insinyurdan teknisi UPB dalam program teknisi UPB dalam program para manager, insinyur teknisi UPB dalam program teknisi UPB dalam program keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan dan inspektur pengawas] keamanan bendungan keamanan bendungan (c) Pelatihan komprehensif, (c) Pelatihan komprehensif, (c) Pelatihan inspeksi (c) Pelatihan komprehensif (c) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, bendungan, pembacaan inspeksi bendungan, inspeksi bendungan, inspeksi bendungan, inspeksi bendungan, instrumen, pemeliharaan dan pembacaan instrumen, pembacaan instrumen, pembacaan instrumen, pembacaan instrumen, kalibrasi, perilaku bendungan pemeliharaan dan kalibrasi, pemeliharaan dan kalibrasi, pemeliharaan dan kalibrasi, pemeliharaan dan kalibrasi, secara umum dan tanda perilaku bendungan secara perilaku bendungan secara perilaku bendungan secara perilaku bendungan secara peringatan serta tindakan umum dan tanda peringatan umum dan tanda peringatan umum dan tanda peringatan umum dan tanda peringatan spesifik untuk bendungan serta tindakaan spesifik untuk serta tindakaan spesifik untuk serta tindakaan spesifik untuk serta tindakaan spesifik untuk UPB, bagi para inspektur bendungan UPB, bagi para bendungan UPB, bagi para bendungan UPB, bagi para bendungan UPB, bagi para pengawasan UPB inspektur pengawasan UPB inspektur pengawasan UPB inspektur pengawasan UPB inspektur pengawasan UPB (d) Pemantauan konten (d) Pemantauan konten (d) Pemantauan secara umum (d) Pemantauan konten (d) Pemantauan konten program pelatihan dan program pelatihan dan terhadap pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan implementasinya, dengan implementasinya, dengan implementasinya implementasinya implementasinya perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif (a) Pelatihan komprehensif (a) Pelatihan operasional termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, dalam operasional dan operasional dan pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan, operasional dan pemeliharaan operasional dan pemeliharaan pemeliharaan peralatan, peralatan, kebutuhan kebutuhan kelayakan, peralatan, kebutuhan peralatan, kebutuhan kebutuhan kelayakan, kelayakan, mode kegagalan mode kegagalan peralatan, kelayakan, mode kegagalan kelayakan, mode kegagalan mode kegagalan peralatan, peralatan, konsekuensi konsekuensi kegagalan peralatan, konsekuensi peralatan, konsekuensi konsekuensi kegagalan kegagalan peralatan peralatan dan dampak kegagalan peralatan kegagalan peralatan peralatan dan dampak dan dampak keamanan 3-B. Peralatan Spillway keamanan bendungan, bagi dan dampak keamanan dan dampak keamanan keamanan bendungan, bagi bendungan, bagi para engineer dan Outlet para insinyur peralatan UPB bendungan, bagi para insinyur bendungan, bagi para insinyur para insinyur peralatan UPB peralatan UPB peralatan UPB peralatan UPB [Program Pelatihan (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif (b) Pelatihan komprehensif untuk pihak yang terlibat (b) Pelatihan dalam termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran dalam operasional dan dalam operasional dan dalam operasional, operasional dan pemeliharaan dalam operasional dan dalam operasional dan pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan pemeliharaan inspeksi peralatan secara praktis, pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan secara praktis, dengan secara praktis, dengan dan pengujian pelimpah dengan memperhatikan secara praktis, dengan secara praktis, dengan memperhatikan persyaratan memperhatikan persyaratan dan peralatan penting persyaratan kelayakan, mode memperhatikan persyaratan memperhatikan persyaratan kelayakan, mode kegagalan kelayakan, mode kegagalan untuk pengendalian kegagalan peralatan dan kelayakan, mode kegagalan kelayakan, mode kegagalan peralatan dan konsekuensi peralatan dan konsekuensi keamanan] konsekuensi kegagalan, bagi peralatan dan konsekuensi peralatan dan konsekuensi kegagalan, bagi operator dan kegagalan, bagi operator dan operator dan pemelihara kegagalan, bagi operator dan kegagalan, bagi operator dan pemelihara pemelihara pemelihara pemeliharaan (c) Pemantauan secara (c) Pemantauan secara (c) Pemantauan secara (c) Pemantauan konten umum terhadap konten (c) Pemantauan konten umum terhadap konten umum terhadap konten program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan implementasinya, dengan implementasinya, dengan implementasinya implementasinya implementasinya perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 77 Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan aturan (a) Pelatihan komprehensif (a) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, pengoperasian untuk aturan pengoperasian untuk aturan pengoperasian untuk aturan pengoperasian untuk aturan pengoperasian untuk pengelolaan aliran waduk pengelolaan aliran waduk pengelolaan aliran waduk pengelolaan aliran waduk pengelolaan aliran waduk DAS guna menghindari DAS guna menghindari DAS guna menghindari DAS guna menghindari DAS guna menghindari pelimpahan; fitur dan dampak pelimpahan; fitur dan dampak pelimpahan; fitur dan dampak pelimpahan; fitur dan dampak pelimpahan; fitur dan dampak kritikal bendungan dan kritikal bendungan dan kritikal bendungan dan kritikal bendungan dan kritikal bendungan dan peralatan; dampak terhadap peralatan; dampak terhadap peralatan; dampak terhadap 3-C. Pengelolaan DAS peralatan; dampak terhadap peralatan; dampak terhadap masyarakat yang rentan banjir, masyarakat yang rentan banjir, masyarakat yang rentan banjir, dan Operasional Waduk masyarakat yang rentan banjir, masyarakat yang rentan banjir, bagi Manajer DAS UPB bagi Manajer DAS UPB bagi Manajer DAS UPB bagi Manajer DAS UPB bagi Manajer DAS UPB [Program Pelatihan untuk (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif (b) Pelatihan komprehensif pihak yang terlibat dalam (b) Pelatihan mengenai aturan termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, mengenai aturan mengenai aturan operasional waduk pengoperasian, operasional mengenai aturan mengenai aturan pengoperasian, operasional pengoperasian, operasional dan DAS operasional, dan kinerja peralatan serta pengoperasian, operasional pengoperasian, operasional dan kinerja peralatan serta dan kinerja peralatan serta sesuai fungsi keamanan dampak keamanan bendungan dan kinerja peralatan serta dan kinerja peralatan serta dampak keamanan bendungan dampak keamanan bendungan bendungan] dan kerentanan masyarakat dampak keamanan bendungan dampak keamanan bendungan dan kerentanan masyarakat dan kerentanan masyarakat terhadap banjir, bagi Manajer dan kerentanan masyarakat dan kerentanan masyarakat terhadap banjir, bagi Manajer terhadap banjir, bagi Manajer Waduk UPB terhadap banjir, bagi Manajer terhadap banjir, bagi Manajer Waduk UPB Waduk UPB Waduk UPB Waduk UPB (c) Pemantauan konten (c) Pemantauan konten (c) Pemantauan umum konten (c) Pemantauan konten (c) Pemantauan konten program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan implementasinya, dengan implementasinya, dengan implementasinya implementasinya implementasinya perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif, (a) Pelatihan komprehensif (a) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, (a) Pelatihan dalam dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden penanganan insiden dan dan rencana kesiapsiagaan dan rencana kesiapsiagaan dan rencana kesiapsiagaan dan rencana kesiapsiagaan rencana kesiapsiagaan darurat, darurat, dan konsekuensi darurat, dan konsekuensi di darurat, dan konsekuensi di darurat, dan konsekuensi di dari manager, insinyur, dan hilir dari kegagalan tersebut, hilir dari kegagalan tersebut, hilir dari kegagalan tersebut, hilir dari kegagalan tersebut, supervisor UPB dalam program dari manager, insinyur, dan dari manager, insinyur, dan dari manager, insinyur, dan dari manajer, insinyur, dan keamanan bendungan supervisor UPB dalam program supervisor UPB dalam program 3-D. Pelatihan dan supervisor UPB dalam program supervisor UPB dalam program keamanan bendungan keamanan bendungan Pendidikan Insiden dan keamanan bendungan keamanan bendungan Kesiapsiagaan Darurat (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan komprehensif, (b) Pelatihan dalam (b) Pelatihan komprehensif (b) Pelatihan komprehensif termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, [Program Pelatihan penanganan insiden dan dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden dalam penanganan insiden dan Pendidikan yang operasi peralatan darurat, dan operasi peralatan darurat, dan operasi peralatan darurat, dan operasi peralatan darurat, dan operasi peralatan darurat, melibatkan pengelolaan serta konsekuensi kegagalan serta konsekuensi kegagalan serta konsekuensi kegagalan serta konsekuensi kegagalan serta konsekuensi kegagalan insiden dan keadaan peralatan, dari operator UPB peralatan, dari operator UPB peralatan, dari operator UPB peralatan, dari operator UPB peralatan, dari operator UPB darurat, termasuk dan supervisornya dan supervisornya dan supervisornya dan supervisornya dan supervisornya keamanan para personil keamanan, personil (c) Pendidikan komprehensif, (c) Pendidikan komprehensif, (c) Pendidikan dalam (c) Pendidikan dalam (c) Pendidikan dalam operasional dan para termasuk kursus penyegaran, termasuk kursus penyegaran, manajemen insiden dan manajemen insiden dan manajemen insiden dan personil operasional dan dalam penanganan dalam penanganan kesiapsiagaan darurat bagi kesiapsiagaan darurat bagi kesiapsiagaan darurat bagi pejabat kementerian insiden dan kesiapsiagaan insiden dan kesiapsiagaan para pejabat kementerian para pejabat kementerian para pejabat kementerian lebih luas darurat, bagi para pejabat darurat, bagi para pejabat secara meluas yang secara meluas yang secara meluas yang kementerian lebih meluas kementerian lebih meluas berkontribusi pada hasil berkontribusi pada hasil berkontribusi pada hasil yang berkontribusi pada hasil yang berkontribusi pada hasil keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan (d) Pemantauan umum (d) Pemantauan komprehensif (d) Pemantauan konten (d) Pemantauan komprehensif (d) Pemantauan konten terhadap konten konten program pelatihan program pelatihan dan konten program pelatihan dan program pelatihan dan program pelatihan dan dan implementasinya, dengan implementasinya, dengan implementasinya implementasinya implementasinya perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan * Manager UPB meliputi tanggung jawab keamanan bendungan dan dengan tanggung jawab atas pengambilan keputusan bagi keseluruhan keputusan organisasi dan persetujuan finansial Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 78 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 4: Matriks Maturitas Pemeriksaan dan Pemantauan Pemeriksaan dan Pemantauan didefinisikan sebagai pemantauan ketat atas perilaku bendungan, termasuk pengumpulan, analisis dan evaluasi data dari inspeksi visual dan instrumentasi. Termasuk di dalamnya bangunan atau outlet yang memiliki fungsi keamanan bendungan (waduk). Mungkin dapat meliputi beragam struktur yang berhubungan, termasuk tunnel, penstock, outlet pasokan dan spillway serta fasilitas peredam energinya. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik 4-A. Program (a) Program dengan (a) Program disusun (a) Program disusun dengan Pemeriksaan dan Kurangnya atau dengan pertimbangan pertimbangan konsekuensi (a) Program disusun dengan (a) Program disusun berdasarkan Pemantauan tanpa pertimbangan konsekuensi kegagalan kegagalan, termasuk pertimbangan konsekuensi konsekuensi kegagalan (analisis konsekuensi kegagalan, termasuk tinggi konsekuensi hilir, tipe kegagalan, moda kegagalan kegagalan bendungan), mode [Mengenai pengelolaan tinggi bendungan atau bendungan dan volume bendungan dan riwayat dan riwayat kinerja kegagalan dan riwayat kinerja UPB dari program volume waduk waduk kinerja Pemeriksaan (b) Kurangnya atau (b) Dokumentasi (b) Secara umum dan Pemantauan (b) Dokumentasi program tidak ada dokumentasi program Pemeriksaan dokumentasi program (b) Dokumentasi program Pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksaan dan program Pemeriksaan dan dan Pemantauan Pemeriksaan dan dan Pemantauan tingkat tinggi untuk portofolio Pemantauan tingkat tinggi Pemantauan sebagian Pemantauan cukup lengkap bendungannya, cara (c) Program terlaksana dan (c) Program terlaksana dan pengelolaan ditetapkan, (c) Pelaksanaan program (c) Pelaksanaan (c) Program terlaksana dan melampai secara umum memenuhi memenuhi tujuan jaminan dan pelaksanaannya. minimal program tidak lengkap tujuan jaminan kualitas tujuan jaminan kualitas kualitas Mengenai kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemeriksaan dan (d) Proses dan praktik (d) Proses dan praktik terstruktur (d) Kurangnya atau tidak (d) Terdapat proses (d) Proses dan praktik Pemantauan bagi terstruktur untuk eskalasi untuk eskalasi masalah Pemeriksaan ada proses untuk eskalasi untuk eskalasi masalah terstruktur untuk eskalasi setiap bendungan, atau dan penelusuran masalah dan Pemantauan dan penelusuran masalah Pemeriksaan dan Pemeriksaan dan masalah Pemeriksaan dan mengelola program Pemeriksaan dan masalah Pemeriksaan dan Pemantauan Pemantauan Pemantauan Pemeriksaan dan Pemantauan Pemantauan Pemantauan secara keseluruhan.] (a) Inspeksi tidak (a) Inspeksi dengan terstruktur dengan (a) Inspeksi terstruktur beberapa struktur dan (a) Inspeksi yang testruktur Kurangnya atau tidak yang mempertimbangkan (a) Lingkup dan frekuensi inspeksi pertimbangan atas dengan baik, dengan ada pertimbangan konsekuensi kegagalan berdasarkan konsekuensi kegagalan konsekuensi kegagalan pertimbangan konsekuensi konsekuensi kegagalan termasuk konsekuensi di hilir, (analisis kegagalan bendungan) serta termasuk tinggi kegagalan, mode kegagalan termasuk tinggi tipe bendungan dan riwayat mode kegagalan, riwayat kinerja bendungan dan volume dan riwayat kinerja 4-B. Inspeksi bendungan dan volume kinerja waduk waduk [Inspeksi visual (b) Pencatatan dan pelaporan bendungan dan struktur (b) Kurangnya atau tidak (b) Pencatatan dan (b) Secara umum pencatatan (b) Pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh untuk inspeksi, yang berhubungan] ada pencatatan dan pelaporan inspeksi dan pelaporan inspeksi inspeksi secara sistematis dibuktikan dengan perhatian khusus pelaporan inspeksi kurang lengkap lengkap dan menyeluruh pada anomali (mis: rekaman fotografi, kebocoran sampel air, pengukuran) (c) Terdapat proses (c) Proses terstruktur dengan baik (c) Kurangnya atau tidak (c) Terdapat proses (c) Terdapat proses terstruktur untuk eskalasi dan tersedia untuk eskalasi masalah ada proses untuk eskalasi untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi dan penelusuran masalah inspeksi dan masalah-masalah yang permasalahan inspeksi permasalahan inspeksi permasalahan inspeksi inspeksi terlacak hingga resolusi (a) Kurangnya atau tidak (a) Instrumentasi (a) Instrumentasi yang handal ada instrumen yang (a) Instrumentasi yang handal (a) Instrumentasi komprehensif dan berkontribusi pada berkontribusi pada sebagian berkontribusi pada berkontribusi pada Penilaian handal yang berkontribusi pada semua beberapa Penilaian besar Penilaian Keamanan Penilaian Keamanan Keamanan Bendungan utama Penilaian Keamanan Bendungan. Keamanan Bendungan. Bendungan. Bendungan. 4-C. Instrumentasi (b) Kurangnya atau dan Pengelolaan Data (b) Instrumen secara tidak ada instrumen (b) Instrumen secara umum (b) Instrumen secara (b) Instrumen secara proaktif (termasuk tinggi muka reaktif dipelihara pemeliharaan dipelihara untuk kalibrasi dan sistematis dipelihara untuk dipelihara untuk kalibrasi dan air waduk dan Survei) untuk kalibrasi dan untuk kalibrasi dan fungsionalitas kalibrasi dan fungsionalitas fungsionalitas –diterapkan pada fungsionalitas fungsionalitas keseluruhan portofolio (c) Secara umum bendungan (c) Kurangnya atau (c) Dokumentasi dokumentasi cukup (c) Dokumentasi dan (c) Dokumentasi dan pemahaman tidak ada dokumentasi instalasi, operasional lengkap dan tingkat pemahaman komprehensif [Instrumen dipasang, lengkap untuk instalasi, operasional instalasi, operasional dan dan pemeliharaan pemahaman yang baik untuk untuk instalasi, operasional dipelihara dan dipantau dan pemeliharaan pemeliharaan kurang lengkap instalasi, operasional dan dan pemeliharaan untuk menilai kinerja pemeliharaan bendungan dan mendeteksi mode (d) Pengumpulan data instrumen (d) Pengumpulan data kegagalan. (d) Secara umum komprehensif, pengelolaan data (d) Sebagian instrumen komprehensif, pengumupulan data terstruktur dengan baik, jaminan (d) Kurangnya atau tidak pengumpulan data pengelolaan data terstruktur Pengelolaan data terkait instrumen, pengelolaan kualitas dan keamanan data, dengan ada pengumpulan data instruman dan dengan baik, jaminan kualitas sistem keseluruhan data, jaminan kualitas dan riwayat data yang dapat diakses dan instrumen, pengelolaan pengelolaan data dan keamanan data, dengan yang digunakan untuk keamanan data cukup tepat serta analisis lainnya. Kapabilitas data dan jaminan kualitas dasar dengan sebagian riwayat data yang dapat pengumpulan data, lengkap, dengan riwayat data untuk instalasi data logging atau jaminan kualitas diakses dan tepat serta telemetri, penyimpanan, yang dapat diakses remote reading untuk instrumen, jika analisis lainnya penarikan dan jaminan perlu. kualitas.] (e) Terdapat proses (e) Proses terstruktur untuk (e) Proses terstruktur untuk (e) Kurangnya atau (e) Terdapat proses terstruktur untuk identifikasi, identifikasi, pencatatan dan identifikasi, pencatatan dan eskalasi tidak ada proses untuk ad-hoc proses untuk pencatatan dan eskalasi eskalasi masalah instrumen masalah instrumen alarm dan identifikasi dan eskalasi identifikasi dan eskalasi instrumen alarm dan alarm dan permasalahan permasalahan ditelusuri untuk resolusi masalah instrumen alarm isu instrumen alarm permasalahan ditelusur ditelusuri untuk resolusi dalam tata waktu yang sesuai Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 79 Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Evaluasi kondisi dan (a) Evaluasi kondisi dan (a) Evaluasi kondisi kinerja mempertimbangkan kinerja mempertimbangkan (a) Evaluasi kondisi dan kinerja dan kinerja tipe tipe bendungan, inspeksi dan tipe bendungan, inspeksi dan berdasarkan konsekuensi kegagalan, (a) Kurangnya atau tidak bendungan, inspeksi instrumentasi informasi dan instrumentasi informasi dan tipe bendungan, informasi inspeksi ada evaluasi kondisi dan instrumentasi riwayat kinerja bendungan, riwayat kinerja bendungan, dan instrumentasi, riwayat kinerja dan kinerja. Tidak ada informasi dan riwayat pengetahuan tentang kinerja pengetahuan tentang kinerja bendungan, pengetahuan tentang pernyataan tentang status kinerja bendungan. desain yang diharapkan, desain yang diharapkan, kinerja desain yang diharapkan dengan keamanan masing-masing Tidak ada pernyataan kesadaran dan pertimbangan kesadaran dan pertimbangan pertimbangan penuh mode kegagalan bendungan. jelas tentang status mode kegagalan. Terdapat mode kegagalan. Terdapat yang berlaku. Terdapat pernyataan keamanan masing- pernyataan jelas tentang pernyataan jelas tentang jelas tentang status keamanan masing- 4-D. Penilaian masing bendungan. status keamanan masing- status keamanan masing- masing bendungan. Keamanan Bendungan masing bendungan. masing bendungan. (b) Kajian penilaian (b) Kajian penilaian [Analisis dan (b) Tidak ada tinjauan (b) Kurangnya tinjauan (b) Kajian penilaian keamanan keamanan bendungan keamanan bendungan oleh evaluasi kondisi dan tentang penilaian tentang penilaian bendungan oleh spesialis keamanan oleh insinyur keamanan insinyur senior keamanan kinerja bendungan, keamanan bendungan. keamanan bendungan. bendungan. bendungan. bendungan. menghasilkan penilaian status keamanannya] (c) Kurangnya atau (c) Pelaporan (c) Secara umum terdapat (c) Secara umum terdapat (c) Pelaporan temuan evaluasi tidak ada pelaporan temuan evaluasi pelaporan evaluasi pelaporan evaluasi temuan komprehensif dan permasalahan evaluasi temuan dan permasalahan temuan komprehensif dan lengkap dan permasalahan Pemeriksaan dan Pemantauan dan permasalahan Pemeriksaan dan permasalahan Pemeriksaan Pemeriksaan dan ditelusuri untuk memperoleh resolusi Pemeriksaan dan Pemantauan kurang dan Pemantauan diteluuri Pemantauan ditelurusi dalam tata waktu yang sesuai. Pemantauan lengkap untuk memperoleh resolusi (d) Kurangnya atau (d) Terdapat sebagian (d) Secara umum terdapat (d) Identifikasi dan rujukan lengkap tidak ada identifikasi (d) Identifikasi dan rujukan identifikasi dan rujukan dentifikasi dan rujukan dari permasalahan keamanan dan rujukan dari lengkap dari permasalahan dari permasalahan lengkap dari permasalahan bendungan dalam tata waktu yang permasalahan keamanan keamanan bendungan keamanan bendungan keamanan bendungan sesuai bendungan Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 80 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 5: Matriks Maturitas Peralatan Spillway dan Outlet Peralatan Spillway dan Outlet diartikan sebagai pintu, valve dan power supply terkait, sistem kontrol dan komunikasi yang berkontribusi pada keamanan bendungan dan waduk. Termasuk peralatan struktur outlet yang melakukan pengamanan fungsi penyimpanan bendungan, yakni komponen listrik dan mekanik. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Program disusun dengan (a) Program disusun (a) Program disusun dengan (a) Program disusun dengan pertimbangan reliabilitas (a) Program disusun dengan pertimbangan sedikit atau tidak ada beberapa pertimbangan dan kemungkinan kegagalan. dengan pertimbangan reliabilitas, kemungkinan dan pertimbangan reliabilitas reliabilitas atau kemungkinan Terdapat beberapa reliabilitas, kemungkinan dan konsekuensi kegagalan dan 5-A. Program Peralatan atau kemungkinan kegagalan kegagalan pertimbangan konsekuensi konsekuensi kegagalan mode kegagalan Spillway dan Outlet kegagalan (b) Dokumentasi terbaru (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Secara umum terdapat [Mengenai program (b) Dokumentasi sebagian (b) Dokumentasi tingkat tinggi tingkat tinggi dengan backup dokumentasi dokumentasi lengkap peralatan spillway digital dan outlet, cara (c) Pelaksanaan program (c) Program secara umum (c) Program memenuhi (c) Program memenuhi atau pengaturan, dan (c) Pelaksanaan program kurang lengkap dengan memenuhi tujuan jaminan seluruh tujuan jaminan melampaui tujuan jaminan pelaksanaannya. Bukan yang buruk beberapa masalah kualitas kualitas kualitas kualitas mengenai kegiatan (d) Terdapat proses dan yang dibutuhkan untuk (d) Terdapat proses dan praktik terstruktur untuk pelaksanaan.] (d) Terdapat proses dan praktik terstruktur untuk (d) Kurangnya atau tidak (d) Terdapat proses untuk eskalasi permasalahan praktik terstruktur untuk eskalasi permasalahan ada proses untuk eskalasi eskalasi permasalahan peralatan dan permasalahan eskalasi permasalahan peralatan dan permasalahan permasalahan peralatan peralatan ditelusuri untuk memperoleh peralatan ditelusuri untuk memperoleh resolusi dalam tata waktu resolusi yang tepat (a) Inspeksi dan (a) Inspeksi dan (a) Inspeksi dan (a) Inspeksi dan (a) Inspeksi dan pemeliharaan tidak pemeliharaanberdasarkan pemeliharaan meliputi pemeliharaan terstruktur pemeliharaan terstruktur terstruktur dengan Kurangnya reliabilitas dan kemungkinan beberapa pertimbangan dengan baik berdasarkan dengan baik berdasarkan atau tidak ada pertimbangan kegagalan. Terdapat beberapa reliabilitas dan kemungkinan reliabilitas, kemungkinan dan reliabilitas, kemungkinan dan reliabilitas atau kemungkinan pertimbangan konsekuensi kegagalan konsekuensi kegagalan konsekuensi kegagalan kegagalan kegagalan (b) Pemeliharaan preventif (b) Bergantung pada (b) Pemeliharaan preventif komprehensif berdasarkan (b) Beberapa pemeliharaan (b) Penekanan pada pemeliharaan korektif namun komprehensif berdasarkan pemahaman tingkat tinggi. korektif segera dilaksanakan. pemeliharaan preventif. secara umum terlambat. pemahaman tingkat tinggi. Pemeliharaan korektif Terdapat beberapa Pemeliharaan korektif secara Kurangnya atau tidak ada pemeliharaan korektif segera segera diselesaikan dan pemeliharaan preventif. umum segera dilaksanakan pemeliharaan preventif. diselesaikan. mempertimbangkan 5-B. Inspeksi dan kebutuhan peningkatan. Pemeliharaan (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Secara umum terdapat (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Pencatatan dan pelaporan inspeksi dan pemeliharaan pencatatan dan pelaporan inspeksi dan pemeliharaan [Inspeksi dan pencatatan dan pelaporan inspeksi dan pemeliharaan secara sistematis dan inspeksi dan pemeliharaan secara sistematis dan pemeliharaan peralatan inspeksi dan pemeliharaan kurang lengkap menyeluruh, termasuk sistem lengkap menyeluruh spillway dan outlet untuk manajemen pemeliharaan. menilai kondisi dan (d) Secara umum terdapat (d) Rencana kontingensi kehandalan] (d) Rencana kontingensi rencana kontingensi dan dan inventaris cadangan (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Terdapat sebagian dan cadangan inventori cadangan inventori lengkap berdasarkan kehandalan, rencana kontingensi dan rencana kontingensi dan berdasarkan reliabilitas, mempertim-bangkan mode kegagalan dan cadangan cadangan mode kegagalan dan reliabilitas dan kemungkinan kemungkinan kegagalan yang kemungkinan kegagalan kegagalan diperbaharui secara rutin. (e) Terdapat proses (e) Terdapat proses terstruktur untuk eskalasi (e) Kurangnya atau tidak (e) Terdapat proses terstrukturuntuk eskalasi permasalahan inspeksi (e) Terdapat proses eskalasi ada proses untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi permasalahan inspeksi dan pemeliharaan dan permasalahan inspeksi dan permasalahan inspeksi dan permasalahan inspeksi dan dan pemeliharaan dan penelusuran masalah untuk pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan permasalahan ditelusuri memperoleh penyelesaian untuk memperoleh resolusi dalam kerangka waktu yang tepat. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 81 Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Program pengujian (a) Program pengujian dilakukan secara rutin dilakukan secara rutin dan mencukupi untuk dan mencukupi untuk menunjukkan kinerja (a) Program pengujian menunjukkan kinerja (a) Program pengujian peralatan, termasuk wet (a) Program pengujian dilakukan secara rutin peralatan, termasuk wet dilakukan secara rutin dan test pada pintu. Fasilitas masih belum mencukupi dan mencukupi untuk test pada pintu. Sebagian sebagian besar mencukupi utama teridentifikasi untuk untuk menunjukkan kinerja menunjukkan kinerja pengujian power supply, untuk menunjukkan kinerja pengujian komprehensif peralatan peralatan, termasuk wet test instrumentasi, kontrol, peralatan power supply, instrumentasi, pada pintu backup sistem termasuk kontrol, backup sistem pengukuran beban listrik/ termasuk pengukuran hidrolik, dan kapabilitas beban listrik/hidrolik, dan operator kapabilitas operator (b) Prosedur pengujian secara (b) Prosedur pengujian secar penuh mempertimbangkan 5-C. Pengujian Peralatan (b) Prosedur pengujian (b) Prosedur pengujian secara penuh mempertimbangkan (b) Prosedur pengujian keamanan operator, belum lengkap dan disusun umum mempertimbangkan keamanan operator, sebagian besar lengkap hambatan pengoperasian, [Pengujian fungsional dengan Kurangnya atau keamanan operator, hambatan pengoperasian, dengan pertimbangan kapabilitas operator dan peralatan spillway tidak ada pertimbangan hambatan pengoperasian, kapabilitas operator dan keamanan operator, peluang pelatihan. Prosedur dan outlet, dalam atas keamanan operator, kapabilitas operator dan peluang pelatihan. Prosedur hambatan pengoperasian, pengujian direvisi dan tetap kisaran kondisi loading, hambatan pengoperasian, peluang pelatihan. Prosedur pengujian terdokumentasi kapabilitas operator dan diperbarui secara rutin. menggunakan seluruh kapabilitas operator dan pengujian terdokumentasi. dengan baik dan direvisi dan peluang pelatihan. Prosedur Masyarakat terdampak kombinasi power supply peluang pelatihan. Kurangnya Mempertimbangkan diperbaharui secara rutin. pengujian sebagian besar pengujian peralatan dan control, untuk atau tidak ada dokumentasi masyarakat yang terdampak Masyarakat yang tedampak terdokumentasi. disarankan dan dan diatur memastikan operasi prosedur pengujian. melalui pengujian. pengujian peralatan diberi untuk menjamin keamanan handal] pengarahan. publik (c) Pengujian terprogram (c) Pengujian tidak rutin (c) Pengujian terprogram (c) Pengujian terprogram (c) Kurangnya atau tidak terlaksana. Hasil pengujian dan tidak lengkap. Hasil sebagian besar terlaksana. terlaksana. Hasil pengujian ada pengujian dilakukan. terdokumentasi dengan pengujian sebagian besar Hasil pengujian terdokumentasi dengan Kurangnya atau tidak ada baik dan meliputi deskripsi terdokumentasi dalam format terdokumentasi dalam format baik dan meliputi deskripsi dokumentasi hasil pengujian. permasalahan, termasuk lembar pengecekan. lembar pengecekan. permasalahan. saran perbaikan. (d) Terdapat proses (d) Terdapat proses pencatatan, analisis, (d) Belum ada proses (d) Terdapat proses kurang (d) Terdapat proses pencatatan, analisis, penilaian dan rujukan untuk pencatatan, analisis, lengkap untuk pencatatan, pencatatan, analisis, penilaian dan rujukan atas kinerja peralatan dan penilaian dan rujukan analisis, penilaian dan penilaian dan rujukan atas kinerja peralatan dan permasalahan pengujian. atas kinerja peralatan dan rujukan atas kinerja peralatan atas kinerja peralatan dan permasalahan pengujian. Penelusuran masalah untuk permasalahan pengujian. dan permasalahan pengujian. permasalahan pengujian. Penelusuran masalah untuk penyelesaian dalam kerangka penyelesaian. waktu yang tepat (a) Penilaian kondisi dan (a) Penilaian kondisi dan kinerja terhadap kriteria dan (a) Penilaian kondisi dan kinerja terhadap kriteria dan mempertimbangkan masalah kinerja terhadap kriteria dan mempertimbangkan masalah yang teridentifikasi selama (a) Penilaian kondisi dan mempertimbangkan masalah yang teridentifikasi selama inspeksi, pemeliharaan dan kinerja mempertimbangkan yang teridentifikasi selama (a) Kurangnya atau tidak ada inspeksi, pemeliharaan dan pengujian, konsekuensi reliabilitas, konsekuensi inspeksi, pemeliharaan dan penilaian kondisi dan kinerja. pengujian, konsekuensi kegagalan, riwayat desain kegagalan dan riwayat kinerja pengujian, konsekuensi kegagalan, riwayat desain dan kinerja peralatan. peralatan kegagalan. Terdapat dan kinerja peralatan. Terdapat pertimbangan pertimbangan terbatas mode Terdapat pertimbangan mode mode kegagalan yang kegagalan yang berlaku. kegagalan yang berlaku. berlaku, kemungkinan dan 5-D. Penilaian Kinerja konsekuensi kegagalan. Sistem (b) Penilaian meliputi (b) Penilaian meliputi (b) Penilaian meliputi seluruh (b) Kurangnya atau tidak (b) Terdapat sebagian sebagian besar permasalahan seluruh permasalahan permasalahan teridentifikasi [Kriteria penilaian ada pertimbangan inspeksi, pertimbangan inspeksi, teridentifikasi selama teridentifikasi selama selama inspeksi, peralatan spillway dan pemeliharaan dan dan pemeliharaan dan inspeksi, pemeliharaan dan inspeksi, pemeliharaan dan pemeliharaan dan pengujian outlet serta kinerja permasalahan pengujian permasalahan pengujian pengujian pengujian serta kajian lainnya. sistem keseluruhan sesuai standar, regulasi, (c) Pelaporan temuan dan pedoman yang penilaian dan permasalahan (c) Secara umum pelaporan berlaku untuk keamanan (c) Pelaporan temuan peralatan komprehensif. temuan penilaian dan bendungan di Indonesia] (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Pelaporan temuan penilaian dan permasalahan Seluruh permasalahan permasalahan peralatan pelaporan temuan penilaian penilaian dan permasalahan peralatan komprehensif. diprioritaskan dan cukup lengkap. Tingkat dan permasalahan peralatan peralatan kurang lengkap. Seluruh permasalahan disusun jadwal prioritas awal penetapan prioritas diprioritaskan. langkah-langkah permasalahan. untuk mengembalikan fungsionalitas. (d) Rujukan komprehensif (d) Rujukan komprehensif (d) Kurangnya atau tidak (d) Terdapat sebagian permasalahan keamanan (d) Rujukan permasalahan permasalahan keamanan ada identifikasi dan rujukan identifikasi dan rujukan bendungan terkait peralatan keamanan bendungan terkait bendungan terkait peralatan permasalahan keamanan permasalahan keamanan yang diprioritaskan peralatan yang diprioritaskan. ditelusuri untuk penyelesaian bendungan terkait peralatan bendungan terkait peralatan dan ditelusuri untuk tepat waktu. penyelesaian. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 82 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 6: Matrik Maturitas Operasi Waduk Operasi Waduk didefinisikan sebagai operasional aman bendungan dan waduknya dalam konteks pengelolaan air, operasional, persyaratan tugas & keamanan publik. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Prosedur disusun dan (a) Prosedur disusun dan (a) Prosedur disusun dan (a) Prosedur disusun dan (a) Prosedur disusun dan dijaga untuk mengoperasikan dijaga untuk mengoperasikan dijaga untuk mengoperasikan dijaga untuk mengoperasikan dijaga untuk mengoperasikan waduk dengan pertimbangan waduk dengan Kurangnya waduk dengan pertimbangan waduk dengan beberapa waduk dengan pertimbangan kapabilitas dan keamanan atau tanpa pertimbangan kapabilitas dan keamanan pertimbangan kapabilitas dan kapabilitas dan keamanan peralatan, mode kegagalan, kapabilitas dan keamanan peralatan, kegagalan keamanan peralatan serta peralatan, mode kegagalan kemungkinan kegagalan peralatan serta kegagalan bendungan dan keamanan kegagalan bendungan dan keamanan masyarakat bendungan dan keamanan bendungan masyarakat masyarakat 6-A. Tugas dan Tanggung (b) Pemahaman persyaratan (b) Kurangnya atau tidak ada jawab Operasi (b) Pemahaman persyaratan operasional dan keamanan pemahaman persyaratan (b) Terdapat beberapa (b) Pemahaman atas operasional dan keamanan waduk oleh staf UPB operasional dan keamanan pemahaman persyaratan [Tugas, tanggung jawab operasional dan keamanan waduk oleh staf UPB termasuk mode kegagalan waduk oleh staf Unit operasional dan keamanan dan kegiatan untuk waduk oleh staf UPB termasuk mode kegagalan kritikal spesifik bendungan Pengelolaan Bendungan waduk oleh staf UPB operasional bendungan kritikal spesifik bendungan dan instrumentasi (UPB) dan waduknya yang pemantauan terkait aman di seluruh kondisi (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Terdapat beberapa (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Pencatatan dan pelaporan pengoperasian] pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pelaporan operasi waduk sebagian operasi waduk lengkap dan operasi waduk memadai dan operasi waduk operasi waduk besar lengkap dan memadai memadai terbaru. (d) Proses terstruktur untuk (d) Proses terstruktur untuk identifikasi dan pengelolaan (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Proses belum terstruktur (d) Proses terstruktur untuk identifikasi dan pengelolaan masalah pengoperasian identifikasi atau pengelolaan untuk identifikasi atau identifikasi dan pengelolaan masalah pengoperasian waduk, dan penelusuran masalah pengoperasian pengelolaan masalah masalah pengoperasian waduk, dan penelusuran masalah untuk memperoleh waduk pengoperasian waduk waduk masalah untuk memperoleh penyelesaian secara tepat penyelesaian waktu (a) Hubungan masyarakat (a) Sebagian besar terdapat (a) Hubungan masyarakat (a) Hubungan masyarakat (a) Hubungan masyarakat yang masih lemah atau tidak hubungan masyarakat erat fungsional dengan beberapa yang kuat dengan sangat baik dengan ada dengan sedikit atau dengan tingkat pemahaman pemahaman bersama atas pemahaman bersama atas pemahaman bersama atas 6-B. Hubungan dengan tanpa pemahaman bersama bersama yang baik atas operasional waduk dan operasional waduk dan operasional waduk dan masyarakat atas operasional waduk dan operasional waduk dan dampaknya dampaknya dampaknya dampaknya dampaknya [Koordinasi dan (b) Kontak dengan masyarakat (b) Kontak dengan masyarakat hubungan dengan tetap diperbarui dan staf (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Beberapa kontak dengan (b) Kontak dengan tetap diperbarui dan staf UPB masyarakat eksternal UPB serta masyarakat tetap kontak dengan masyarakat masyarakat tetap diperbarui masyarakat tetap diperbarui tetap diinformasikan tentang yang terdampak oleh diinfor-masikan tentang perubahan tersebut operasional waduk, perubahan tersebut termasuk pengguna (c) Topik dan frekuensi lahan dan air serta (c) Topik dan frekuensi (c) Topik dan frekuensi komunikasi direncanakan publik] (c) Kurangnya atau tidak (c) Topik dan frekuensi komunikasi direncanakan komunikasi tidak dan terlaksana, dan masalah ada komunikasi dengan komunikasi direncanakan dan dan terlaksana, dan masalah direncanakan atau terlaksana komunikasi ditelusuri untuk masyarakat terlaksana. komunikasi ditelusuri untuk dengan baik memperoleh penyelesaian memperoleh penyelesaian secara tepat waktu (a) Rencana Pengelolaan (a) Rencana Pengelolaan (a) Rencana Pengelolaan Debris disusun dengan (a) Rencana Pengelolaan (a) Rencana Pengelolaan Debris disusun dengan Debris belum disusun atau pemahaman mendalam Debris disusun dengan Debris disusun dengan pemahaman mendalam telah disusun dengan sedikit atas ancaman akibat debris sebagian pemahaman atas pemahaman atas ancaman atas ancaman akibat debris atau tanpa pemahaman atas dan cara yang tersedia ancaman akibat debris dan akibat debris dan cara yang dan cara yang tersedia ancaman akibat debris dan untuk mengatasi ancaman cara yang tersedia untuk tersedia untuk mengatasi untuk mengatasi ancaman cara yang tersedia untuk tersebut, dengan perbaikan mengatasi ancaman tersebut ancaman tersebut tersebut, dengan perbaikan mengatasi ancaman tersebut berkelanjutan dan kajian berkelanjutan 6-C. Pengelolaan Debris rencana (b) Pemantauan dan [Identifikasi dan mitigasi (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Pemantauan dan (b) Pemantauan dan pengelolaan terdokumentasi (b) Pemantauan dan risiko keamanan pemantauan dan pengelolaan pengelolaan selama pengelolaan terdokumentasi selama banjir dengan pengelolaan selama banjir bendungan terkait selama banjir dengan banjir dengan sebagian selama banjir dengan pemahaman mendalam dengan pemahaman runtuhan pada waduk pemahaman terbatas atas pemahaman permasalahan pemahaman mendalam atas atas permasalahan akibat permasalahan akibat debris yang menghambat permasalahan akibat debris akibat debris permasalahan akibat debris debris, dengan perbaikan spillway dan outlet] berkelanjutan (c) Pembersihan debris secara rutin dan efektif untuk (c) Pembersihan runtuhan (c) Pembersihan debris belum (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Pembersihan debris melindungi bendungan dan secara rutin dan efektif untuk dilaksanakan atau kurang pembersihan debris efektif secara rutin dan efektif untuk peralatan, dengan perbaikan melindungi bendungan dan memadai untuk melindungi untuk melindungi bendungan melindungi bendungan dan berkelanjutan termasuk peralatan, dengan perbaikan bendungan dan peralatan dan peralatan peralatan pengembangan, uji coba dan berkelanjutan implementasi teknologi dan metode baru. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 83 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 7: Matriks Maturitas Pemeliharaan Bendungan dan Pelimpah Pemeliharaan Bendungan dan Pelimpah diartikan sebagai pemeliharaan struktur sipil dan bangunan terkait bendungan beserta waduknya. Termasuk pemeliharaan atau perbaikan struktur, perlindungan erosi, pengendalian vegetasi dan pemeliharaan drainase (drainase permukaan dan internal) serta kegiatan lainnya yang penting untuk memelihara keamanan dan fungsionalitas bendungan serta komponennya. Termasuk pula spillway dan outlet yang melaksanakan fungsi keamanan bendungan, berikut komponen elektrik dan mekanisnya. Catatan: Pemeliharaan peralatan Spillway dan Outlet dievaluasi dalam Komponen 5. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Pemeliharaan mengikuti (a) Pemeliharaan mengikuti prosedur proaktif yang prosedur rutin yang (a) Pemeliharan sebagian (a) Pemeliharaan mengikuti ditetapkan berdasarkan (a) Pemeliharaan korektif ditetapkan berdasarkan besarmengikuti prosedur prosedur rutin yang mode kegagalan, Rencana dilakukan sesuai kebutuhan mode kegagalan, Rencana rutin yang ditetapkan ditetapkan Kesiapsiagaaan Darurat dan Kesiapsiagaaan Darurat dan praktik yang baik melibatkan praktik yang baik teknologi maju. (b) Penekanan pada (b) Penekanan pada (b) Penekanan pada pemeliharaan preventif. (b) Kurangnya atau tidak ada pemeliharaan preventif. (b) Kebanyakan pemeliharaan pemeliharaan preventif. Pemeliharaan korektif pemeliharaan dilakukan atau Pemeliharaan korektif 7-A. Pemeliharaan korektif dilakukan tergantung Pemeliharaan korektif dilaksanakan segera; terbatas karena ketersediaan secara umum dilaksanakan Bendungan, Waduk dan pada ketersediaan anggaran, dilaksanakan segera; anggaran, material dan anggaran, material dan segera; anggaran, material Akses material dan peralatan. anggaran, material dan peralatan tersedia dengan peralatan. dan peralatan secara umum peralatan tersedia. perbaikan berkelanjutan tersedia. [Pemeliharaan struktur dalam efisiensi bendungan, fitur (c) Pencatatan dan pelaporan waduk dan rute akses kegiatan pemeliharaan bendungan, termasuk (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Pencatatan dan pelaporan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Beberapa pencatatan lengkap dan mudah diakses keamanan aset fisik] kegiatan pemeliharaan kegiatan pemeliharaan pencatatan dan pelaporan dan pelaporan kegiatan dalam bentuk elektronik, di sebagian besar cukup lengkap dan mudah diakses kegiatan pemeliharaan pemeliharaan seluruh Unit Pengelolaan lengkap. dalam bentuk elektronik. Bendungan (UPB) dan Kementerian (d) Terdapat proses (d) Terdapat proses terstruktur untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Proses tidak terstruktur (d) Terdapat proses permasalahan pemeliharaan permasalahan pemeliharaan proses eskalasi permasalahan untuk eskalasi permasalahan terstruktur untuk eskalasi dan penelusuran masalah dan penelusuran masalah pemeliharaan pemeliharaan permasalahan pemeliharaan untuk memperoleh untuk memperoleh penyelesaian secara tepat penyelesaian waktu (a) Pemeliharaan mengikuti (a) Pemeliharaan mengikuti prosedur proaktif yang prosedur rutin yang (a) Pemeliharaan sebagian (a) Pemeliharaan mengikuti ditetapkan berdasarkan (a) Pemeliharaan korektif ditetapkan berdasarkan besar mengikuti prosedur prosedur rutin yang mode kegagalan, Rencana dilakukan jika perlu mode kegagalan, Rencana rutin yang ditetapkan ditetapkan Kesiapsiagaan Darurat dan Kesiapsiagaaan Darurat dan praktik terbaik meliputi praktik yang baik teknologi dan metode maju (b) Penekanan pada (b) Penekanan pada (b) Penekanan pada (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Sebagian besar pemeliharaan preventif. pemeliharaan preventif. pemeliharaan preventif. pemeliharaan dilakukan atau pemeliharaan korektif Pemeliharaan korektif Pemeliharaan korektif Pemeliharaan korektif terhambat oleh ketersediaan dilakukan bergantung pada secara umum terlaksana dilaksanakan segera; 7-B. Pemeliharaan dilaksanakan segera; anggaran, material dan ketersediaan anggaran, segera; anggaran, material anggaran, material dan Spillway anggaran, material dan peralatan. material dan peralatan. dan peralatan secara umum peralatan tersedia dengan peralatan tersedia. tersedia perbaikan berkelanjutan. [Pemeliharaaan spillway dan rute akses, termasuk (c) Pencatatan dan pelaporan keamanan aset fisik (c) Pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Terdapat sebagian (c) Pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan lengkap dan mudah diakses pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeliharaan lengkap dan mudah diakses dalam format elektronik, kegiatan pemeliharaan kegiatan pemeliharaan sebagian besar lengkap. dalam format elektronik di lingkungan UPB dan Kementerian (d) Terdapat proses (d) Terdapat proses terstruktur untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi (d) Kurangnya atau tidak (d) Terdapat proses kurang (d) Terdapat proses permasalahan pemeliharaan permasalahan pemeliharaan ada proses untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi terstruktur untuk eskalasi dan penelusuran masalah dan penelusuran masalah permasalahan pemeliharaan permasalahan pemeliharaan permasalahan pemeliharaan untuk memperoleh untuk memperoleh penyelesaian secara tepat penyelesaian waktu Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 84 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 8: Matriks Maturitas Kesiapsiagaan Darurat Kesiapsiagaan Darurat merupakan identifikasi konsekuensi kegagalan bendungan dan perencanaan untuk menanggapi kejadian yang mungkin mendorong pada kegagalan bendungan. Termasuk identifikasi bahaya dan konsekuensi, penyusunan rencana tindak darurat, pengembangan hubungan eksternal, dan pengujian latihan tanggap darurat. BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Ancaman, mode (a) Ancaman, mode (a) Sebagian pemahaman, kegagalan potensial (a) Kurangnya atau tidak ada (a) Ancaman, mode kegagalan potensial evaluasi atau dokumentasi dievaluasi, dipahami secara pemahaman, evaluasi atau kegagalan potensial dievaluasi, dipahami secara ancaman dan potensi mode menyeluruh dan kerentanan dokumentasi ancaman dan dievaluasi, dipahami secara menyeluruh dan kerentanan kegagalan serta kerentanan. didokumentasikan potensi mode kegagalan menyeluruh dan kerentanan didokumentasikan Rencana Kesiapsiagaan menggunakan teknik analisis serta kerentanan. Rencana didokumentasikan. Rencana menggunakan teknis analisis Darurat dirumuskan untuk dan penelitian terbaru. Kesiapsiagaan Darurat belum Kesiapsiagaan Darurat yang tersedia. Rencana menangani sebagian atau Rencana Kesiapsiagaan dirumuskan dan belum dirumuskan untuk menangani Kesiapsiagaan Darurat sebagian besar hal tersebut Darurat dirumuskan 8-A. Identifikasi menangani dengan memadai. segala permasalahan di atas. dirumuskan untuk menangani diatas. untuk menangani segala Ancaman dan segala permasalahan di atas. permasalahan di atas. Konsekuensi (b) Konsekuensi kegagalan (b) Konsekuensi kegagalan (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Beberapa konsekuensi bendungan dan peralatan [Identifikasi dan (b) Konsekuensi kegagalan bendungan dan peralatan pemahaman, evaluasi atau kegagalan bendungan dievaluasi, dipahami dan pemahaman ancaman, bendungan dan peralatan dievaluasi, dipahami dan dokumentasi konsekuensi dan peralatan didokumentasikan secara insiden bendungan, dievaluasi, dipahami dan didokumentasikan secara kegagalan peralatan dievaluasi, dipahami dan menyeluruh menggunakan urutan kegagalan dan didokumentasikan. menyeluruh menggunakan bendungan didokumentasikan teknik analisis dan penelitian konsekuensinya untuk teknis analisis yang tersedia terbaru. dimasukkan dalam Rencana Kesiapsiagaan (c) Terdapat pemantauan (c) Pemantauan banjir Darurat, yang meliputi (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Pemantauan banjir (c) Terdapat pemantauan banjir dan prakiraan kejadian dan prakiraan kejadi-an Rencana Tindak Darurat] pertimbangan pemantauan dan prakiraan kejadian banjir dan prakiraan kejadian komprehensif, dengan dipertimbangkan hingga banjir dan prakiraan kejadian dipertimbangkan secara umum masukan dari organisasi batas tertentu spesialis (d) Kajian oleh panel terdiri (d) Kurangnya atau tidak (d) Kajian atas perubahan (d) Kajian atas perubahan dari pengkaji internal dan (d) Kajian atas perubahan ada kajian atas perubahan ancaman, mode kegagalan ancaman, mode kegagalan eksternal, untuk perubahan ancaman, mode kegagalan ancaman, mode kegagalan potensial atau konsekuensi potensial, kemungkinan atau ancaman, mode kegagalan potensial atau konsekuensi potensial atau konsekuensi kegagalan dengan frekuensi konsekuensi kegagalan mis: potensial, kemungkinan atau kegagalan mis: setiap 5 tahun kegagalan rendah. setiap 5 tahun konsekuensi kegagalan mis: setiap 5 tahun (a) Rencana Tindak Darurat (a) Rencana Tindak Darurat (a) Rencana Tindak Darurat (a) Rencana Tindak Darurat UPB didokumentasikan, (a) Rencana Tindak Darurat UPB didokumentasikan, tidak ada dan sedikit atau UPB didokumentasikan, praktis, menunjukkan UPB didokumentasikan, praktis, menunjukkan tanpa pemahaman tentang praktis, menunjukkan pemahaman komprehensif praktis, menunjukkan pemahaman komprehensif Rencana Tindak Darurat pemahaman yang baik atas atas identifikasi dan pemahaman akan identifikasi identifikasi dan tanggapan oleh staf Unit Pengelolaan identifikasi dan tanggapan tanggapan pada keadaan dan tanggap darurat keadaan darurat di antara Bendungan (UPB). pada keadaan darurat darurat di antara staf utama seluruh staf UPB UPB (b) Rencana Tindak Darurat disusun dan sistem alarm (b) Rencana Tindak Darurat (b) Rencana Tindak Darurat (b) Rencana Tindak Darurat diperkenalkan atas kolaborasi (b) Rencana Tindak Darurat disusun dan sistem alarm disusun dan sistem alarm 8-B. Rencana Tindak disusun berkolaborasi dengan BNPB dan/atau tidak ada atau disusun diperkenalkan atas kolaborasi diperkenalkan atas kolaborasi Darurat UPB dengan BNPB dan/atau Kepolisian, dan dengan dengan sedikit atau tanpa dengan BNPB dan/atau dengan BNPB dan/atau Kepolisian, dengan sedikit konsultasi, pendidikan dan kolaborasi dengan BNPB dan/ Kepolisian, dan dengan Kepolisian, dan dengan [Rencana Tindak atau tanpa konsultasi publik partisipasi publik. Rencana atau Kepolisian konsultasi publik dan konsultasi, pendidikan dan Darurat untuk bersiap dan pendidikan Tindak Darurat dikaji atau pendidikan partisipasi publik dan bertindak selama diperbaharui dengan keadaan darurat melibatkan staf UPB. keamanan bendungan] (c) Terdapat penetapan (c) Terdapat penetapan (c) Terdapat penetapan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Terdapat beberapa dan pemahaman tugas dan dan pemahaman tugas dan dan pemahaman tugas dan penetapan dan pemahaman penetapan dan pemahaman tanggung jawab komprehensif tanggung jawab yang baik di tanggung jawab komprehensif tugas dan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab di antara seluruh staf UPB, antara staf utama UPB di antara seluruh staf UPB BNPB dan/atau Kepolisian. (d) Secara umum dilakukan (d) Kajian rutin dan kajian dan pembaruan (d) Kajian rutin dan pembaruan Rencana Tindak (d) Kurangnya atau tidak (d) Kajian dan pembaruan Rencana Tindak Darurat pembaruan Rencana Tindak Darurat setiap 3 tahun, ada kajian atau pembaruan Rencana Tindak Darurat tidak secara lengkap dan secara Darurat setiap 3 tahun, dan dan juga setelah pengujian Rencana Tindak Darurat secara berkala berkala setiap 3 tahun, dan juga setelah kejadian darurat dan latihan serta setelah juga setelah kejadian darurat sebagai pembelajaran kejadian darurat sebagai sebagai pembelajaran pembelajaran. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 85 Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Hubungan kurang erat (a) Sebagian besar hubungan (a) Sebagian besar hubungan (a) Hubungan erat dan (a) Hubungan terbaik dan atau tidak ada hubungan fungsional dan pemahaman erat, dan pemahaman yang pemahaman atas tindak pemahaman atas tindak dengan Kurangnya atau tanpa atas tindakan darurat oleh baik atas tindak darurat dan darurat dan tanggung jawab darurat dan tanggung jawab tindakan dan tanggung jawab sebagian atau seluruh pihak tanggung jawab oleh seluruh oleh seluruh pihak yang oleh seluruh pihak yang 8-C. Hubungan dengan darurat yang terlibat pihak yang terlibat terlibat terlibat Masyarakat dan Lembaga (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Beberapa hubungan (b) Hubungan berkelanjutan (b) Hubungan berkelanjutan Eksternal (termasuk (b) Hubungan berkelanjutan hubungan berkelanjutan berkelanjutan termasuk sebagian besar termasuk termasuk dalam rencana dan BNPB dan Kepolisian) termasuk dalam rencana termasuk dalam rencana dalam rencana dalam rencana terus ditingkatkan [Mengelola hubungan (c) Sistem komunikasi dan (c) Kurangnya atau tidak (c) Terdapat sebagian (c) Terdapat sebagian dan komunikasi dengan (c) Sistem komunikasi dan struktur komando darurat ada kompatibilitas sistem kompatibilitas antara sistem besar kompatibilitas sistem masyarakat, dan struktur komando darurat kompatibel di seluruh komunikasi dan struktur komunikasi dan struktur komunikasi dan struktur Lembaga Eksternal, kompatibel di seluruh bidang bidang tanggung jawab UPB, komando darurat di seluruh komando darurat di seluruh komando darurat di seluruh untuk efektivitas tanggap tanggung jawab UPB dan dengan UPB lainnya di area tanggung jawab UPB area tanggung jawab UPB area tanggung jawab UPB darurat] wilayah. (d) Sebagian besar (d) Pemeliharaan informasi (d) Kurangnya atau tidak (d) Pemeliharaan informasi (d) Pemeliharaan informasi pemeliharaan informasi kontak lengkap dan sering ada pemeliharaan informasi kontak lengkap dan sering kontak tidak berkala kontak lengkap dan sering dilakukan, dengan informasi kontak dilakukan dilakukan kontak alternatif (a) Pengujian dan latihan (a) Pengujian dan latihan (a) Pengujian dan latihan internal bagi organisasi UPB, (a) Pengujian dan latihan internal bagi organisasi UPB, internal bagi organisasi UPB, latihan keadaan darurat (a) Kurangnya atau tidak ada internal bagi organisasi UPB, latihan keadaan darurat latihan keadaan darurat buatan seiring meningkatnya pegujian dan latihan internal latihan keadaan darurat buatan seiring meningkatnya seiring meningkatnya kebutuhan atau setiap 2 bagi organisasi UPB seiring meningkatnya kebutuhan atau setiap 2 kebutuhan atau setiap 2 tahun sekali melibatkan kebutuhan tahun sekali melibatkan 2 tahun sekali banyak bendungan dan atau 3 bendungan dalam UPB sistem DAS dalam UPB 8-D. Pengujian dan (b) Pengujian dan latihan (b) Pengujian dan latihan Latihan (b) Pengujian dan latihan termasuk Lembaga Eksternal, (b) Pengujian dan latihan termasuk Lembaga Eksternal, (b) Kurangnya atau tidak melibatkan Lembaga latihan keadaan darurat terkadang melibatkan latihan keadaan darurat [Pengujian dan ada pengujian dan latihan Eksternal, latihan keadaan seiring meningkatnya Lembaga Eksternal, latihan seiring meningkatnya Latihan untuk Rencana yang melibatkan Lembaga darurat seiring meningkatnya kebutuhan atau setiap 5 keadaan darurat seiring kebutuhan atau setiap 5 Tindak Darurat dan Eksternal kebutuhan atau setiap 5 tahun sekali, melibatkan meningkatnya kebutuhan tahun sekali, melibatkan 2 kesiapsiagaan dengan tahun sekali banyak bendungan dan atau 3 bendungan dalam UPB interval tertentu guna sistem DAS dalam UPB menilai efektivitas, (c) Pengujian dan latihan dan mengidentifikasi (c) Pengujian dan latihan didokumentasikan, perbaikan] (c) Beberapa pengujian dan (c) Pengujian dan latihan didokumentasikan, pembelajaran dianalisis, latihan didokumentasikan, didokumentasikan, pembelajaran dianalisis, dikomunikasikan dan (c) Kurangnya pengujian dan pembelajaran dianalisis dan pembelajaran dianalisis dikomunikasikan dan peningkatan Rencana latihan didokumentasikan, dikomunikasikan. Beberapa dan dikomunikasikan. peningkatan Rencana Kesiapsiagaan Daruratdan pembelajaran dianalisis dan peningkatan pada Rencana Peningkatan Rencana Kesiapsiagaan Darurat dan Rencana Tindak Darurat dikomunikasikan. Kesiapsiagaan Darurat dan Kesiapsiagaan Daruratdan Rencana Tindak Darurat dilaksanakan secara rutin. Rencana Tindak Darurat Rencana Tindak Darurat dilaksanakan secara rutin. Pengujian dan latihan dilaksanakan dilaksanakan Pengujian dan latihan melibatkan staf dari melibatkan staf dari UPB lain. bendungan lain dalam UPB Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 86 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 9: Matrik Maturitas Penanganan Isu-isu Keamanan Bendungan Penanganan Isu-isu Keamanan Bendungan diartikan sebagai pengumpulan, pengkategorian, penelusuran, penetapan prioritas, investigasi, penilaian, penanganan dan pelaporan masalah keamanan bendungan. Isu Keamanan Bendungan dikategorikan sebagai Ketidaksesuaian, Masalah Infrastruktur Fisik, dan Defisiensi Keamanan Bendungan. Dalam Program Keamanan Bendungan, permasalahan keamanan bendungan biasanya diidentifikasi dalam komponen Pemeriksaan dan Pemantauan, Operasi Waduk, Kesiapsiagaan Darurat, Peralatan Spillway dan Outlet, Pemeliharaan Bendungan dan Spillway, serta Audit dan Tinjauan. Untuk tujuan Matriks Maturitas, pengelolaan Isu-isu keamanan bendungan tidak meliputi pelaksanaan pekerjaan perbaikan. Penilaian ini terkait dengan Program Keamanan Bendungan sejauh berkaitan dengan ‘Operasi dan Pemeliharaan’ bendungan. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bendungan terkait ‘Life Extension dan Upgrade’, yang berada di luar ruang lingkup penilaian ini. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik 9-A. Sistem Pengelolaan (a) Kurangnya atau (a) Identifikasi dan (a) Identifikasi dan (a) Identifikasi dan (a) Identifikasi dan pengumpulan isu-isu Keamanan tidak ada pengumpulan pengumpulan masalah dari pengumpulan masalah pengumpulan masalah masalah dari sumber identifikasi Bendungan masalah dari sumber sumber identifikasi kurang dari sumber identifikasi dari sumber identifikasi terorganisir dan menyeluruh dan identifikasi lengkap terorganisir terorganisir dan menyeluruh terbaru [Sistem keseluruhan (b) Kurangnya atau tidak untuk pengumpulan, (b) Pencatatan detil masalah (b) Secara umum pencatatan (b) Pencatatan detil masalah (b) Pencatatan detil masalah secara ada pencatatan detil pengkategorian, kurang lengkap detil masalah cukup lengkap secara komprehensif komprehensif dan terbaru masalah penelusuran, penetapan (c) Masalah tidak (c) Kategorisasi masalah (c) Sebagian besar masalah (c) Kategorisasi masalah (c) Kategorisasi masalah cukup prioritas, investigasi, dikategorikan kurang lengkap dikategorikan cukup lengkap lengkap dan terbaru penilaian, penanganan dan pelaporan isu-isu keamanan bendungan. (d) Secara umum (d) Kurangnya atau tidak (d) Penelusuran dan (d) Penelusuran dan (d) Penelusuran dan pelaporan Sistem ini biasanya terdiri ada penelusuran dan penelusuran dan pelaporan pelaporan status masalah pelaporan status masalah status masalah secara komprehensif dari proses dan prosedur pelaporan status masalah status masalah cukup kurang lengkap secara komprehensif dan terbaru terdokumentasi serta lengkap perangkat pendukung.] (a) Kurangnya atau tidak (a) Dilakukan beberapa (a) Penilaian dampak (a) Penilaian dampak dari (a) Penilaian dampak dari seluruh ada penilaian dampak penilaian dampak dari sebagian besar seluruh ketidaksesuaian ketidaksesuaian pada program ketidaksesuaian pada ketidaksesuaian pada ketidaksesuaian pada pada program keamanan keamanan bendungan dan operasi program keamanan program keamanan program keamanan bendungan waduk bendungan bendungan bendungan 9-B. Pengelolaan Program (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif diidentifikasi (b) Tindakan korektif tidak Ketidaksesuaian diidentifikasi untuk sebagiandiidentifikasi untuk sebagian diidentifikasi untuk seluruh untuk seluruh ketidaksesuaian diidentifikasi besar ketidaksesuaian besar ketidaksesuaian ketidaksesuaian dengan pertimbangan perbaikan [Penetapan prioritas (c) Sebagian besar dan penyelesaian (c) Beberapa ketidaksesuaian (c) Seluruh ketidaksesuaian ketidaksesuaian (c) Seluruh ketidaksesuaian atas ketidaksesuaian, diprioritaskan dan diprioritaskan dan dijadwalkan (c) Ketidaksesuaian diprioritaskan dan diprioritaskan dan investigasi, penilaian, dijadwalkan untuk untuk mengembalikan hasil tidak diprioritaskan atau dijadwalkan untuk dijadwalkan untuk penangangan dan mengembalikan hasil program keamanan bendungan dan dijadwalkan mengembalikan hasil mengembalikan hasil program pelaporan.] program keamanan memelihara keamanan operasional program keamanan keamanan bendungan bendungan waduk bendungan (d) Seluruh langkah korektif diambil, (d) Sebagian besar langkah (d) Tindakan korektif tidak (d) Beberapa angkah korektif (d) Seluruh langkah korektif dilaporkan dan ditelusuri untuk korektif diambil dan diambil atau dilaporkan diambil dan dilaporkan diambil dan dilaporkan penyelesaian dan pembuktian dilaporkan keefektifannya (a) Kurangnya atau tidak (a) Beberapa penilaian (a) Penilaian dampak (a) Penilaian dampak ada penilaian dampak (a) Penilaian dampak seluruh dampak masalah keamanan sebagian besar masalah seluruh masalah keamanan masalah keamanan masalah keamanan infrastruktur infrastruktur bendungan keamanan infrastruktur infrastruktur bendungan infrastruktur bendungan bendungan pada program keamanan padaprogram keamanan bendungan pada program pada program keamanan pada program keamanan bendungan dan operasional waduk 9-C. Pengelolaan Masalah bendungan keamanan bendungan bendungan bendungan Keamanan Infrastruktur (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif diidentifikasi Bendungan (b) Tindakan korektif tidak diidentifikasi untuk diidentifikasi untuk sebagian diidentifikasi untuk seluruh untuk seluruh masalah dengan diidentifikasi beberapa ketidaksesuaian besar masalah masalah pertimbangan perbaikan [Penetapan prioritas dan penyelesaian masalah (c) Beberapa masalah (c) Sebagian besar (c) Seluruh masalah Infrastruktur Fisik, diprioritaskan dan masalah diprioritaskan (c) Seluruh masalah diprioritaskan (c) Masalah tidak diprioritaskan dan investigasi, penilaian, dijadwalkan untuk dan dijadwalkan untuk dan dijadwalkan untuk memperbaiki diprioritaskan atau dijadwalkan untuk penanganan dan mengembalikan hasil mengembalikan hasil hasil program keamanan bendungan dijadwalkan mengembalikan hasil program pelaporan.] program keamanan program keamanan dan memelihara operasional waduk keamanan bendungan bendungan bendungan (d) Seluruh langkah korektif diambil, (d) Beberapa langkah (d) Sebagian besar langkah (d) Tindakan korektif tidak (d) Seluruh langkah korektif dilaporkan dan ditelusuri untuk korektif diambil dan korektif diambil dan diambil atau dilaporkan diambil dan dilaporkan penyelesaian dan pembuktian dilaporkan dilaporkan keefektifannya (a) Sebagian besar defisiensi (a) Seluruh defisiensi dinilai (a) Kurangnya atau tidak (a) Seluruh defisiensi dinilai (a) Terdapat beberapa dinilai berdasarkan berdasarkan kemungkinan dan ada penilaian dampak berdasarkan kemungkinan penilaian dampak defisiensi kemungkinan dan konsekuensi kegagalan bendungan. defisiensi keamanan dan konsekuensi kegagalan keamanan bendungan konsekuensi kegagalan Beberapa defisiensi kritikal dinilai bendungan bendungan 9-D. Pengelolaan bendungan menggunakan metode lanjutan. Defisiensi dalam (b) Tindakan korektif (b) Defisiensi yang tidak (b) Tindakan korektif (b) Tindakan korektif diidentifikasi (b) Tindakan korektif tidak Keamanan Bendungan diidentifikasi untuk dapat diterima dinilai untuk diidentifikasi untuk seluruh untuk seluruh defisiensi dengan diidentifikasi beberapa defisiensi penanganan defisiensi pertimbangan perbaikan [Penetapan prioritas (c) Seluruh defisiensi (c) Seluruh defisiensi diprioritaskan dan penyelesaian (c) Defisiensi tidak (c) Beberapa defisiensi (c) Defisiensi yang tidak diprioritaskan dan dan dijadwalkan untuk defisiensi, investigasi, diprioritaskan atau diprioritaskan atau dapat diterima diprioritaskan dijadwalkan untuk mengembalikan hasil program penilaian, penanganan dijadwalkan untuk dijadwalkan untuk atau dijadwalkan untuk memperbaiki hasil program keamanan bendungan dan dan pelaporan Keamanan penanganan penanganan penanganan keamanan bendungan pemeliharaan operasional waduk Bendungan.] (d) Inventori defisiensi (d) Inventori defisiensi yang (d) Inventori defisiensi yang tidak (d) Terdapat beberapa (d) Kurangnya atau tidak yang tidak dapat diterima, tidak dapat diterima, rencana dapat diterima, rencana penanganan pelaporan defisiensi, ada pelaporan defisiensi rencana penanganan dan penanganan dan status dan status terbarunya dilaporkan rencana penanganan dan atau rencana penanganan status terbarunya dilaporkan terbaru dilaporkan secara secara rutin dan ditelusuri untuk status terbaru secara rutin rutin penyelesaian Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia 87 Penggunaan Matriks Maturitas untuk Mengevaluasi Program Keamanan Bendungan Komponen 10: Matriks Mauritas Audit dan Tinjauan Audit dan Kajian ditetapkan sebagai: 1. Audit dan Tinjauan Program Keamanan Bendungan: • Audit Program Keamanan Bendungan biasanya untuk memeriksa sistem, proses dan prosedur program keamanan bendungan Unit Pengelolaan Bendungan (UPB) terlaksana dengan baik. • Tinjauan Program Keamanan Bendungan untuk efektivitas program keamanan bendungan kesesuaian sistem dan prosesnya. 2. Tinjauan Keamanan Bendungan dan Peralatan Spillway dan Outlet: • Tinjauan Keamanan Bendungan untuk status dan praktik pengelolaan keamanan bendunganpada masing-masing bendungan. • Tinjauan Peralatan Spillway dan Outlet untuk kinerja fungsional dan praktik pengelolaan peralatan bendungan. Tingkat Maturitas Kegiatan 1. Perlu Pembangunan 2. Dasar 3. Praktik Baik 4. Praktik Sangat Baik 5 Praktik Terbaik (a) Audit diprogramkan dan (a) Audit biasanya diprogramkan (a) Audit diprogramkan dan (a) Audit diprogramkan dan ruang (a) Kurangnya atau tidak ada ruang lingkup biasanya dan ruang lingkup biasanya ruang lingkup biasanya lingkup biasanya disesuaikan dengan 10-A. Audit audit pada program keamanan disesuaikan dengan portofolio disesuaikan dengan portofolio disesuaikan dengan portofolio portofolio bendungan UPB, mode Program bendungan UPB. bendungan UPB dan bendungan UPB. bendungan UPB. kegagalan dan konsekuensi kegagalan. Keamanan konsekuensi kegagalan. Bendungan (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Pengalaman dan (b) Pengalaman dan (b) Pengalaman dan kompetensi (b) Pengalaman dan kompetensi pertimbangan pengalaman kompetensi auditor terkadang kompetensi auditor secara auditor secara komprehensif auditor dipertimbangkan selama [Audit program dan kompetensi auditor dipertimbangkan selama umum dipertimbangkan dipertimbangkan selama pemilihan pemilihan auditor keamanan selama pemilihan auditor pemilihan auditor selama pemilihan auditor auditor bendungan UPB, (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Partisipasi positif dan proaktif oleh untuk memeriksa partisipasi Unit Pengelolaan (c) Biasanya terdapat partisipasi (c) Partisipasi positif oleh UPB (c) Partisipasi positif dan proaktif UPB dalam audit, dengan perbaikan apakah tujuan positif oleh UPB dalam audit dalam audit oleh UPB dalam audit Bendungan (UPB) dalam audit berkelanjutan dan prosedur (d) Beberapa temuan (d) Temuan audit disampaikan yang dinyatakan (d) Kurangnya atau tidak ada (d) Temuan audit disampaikan (d) Temuan audit disampaikan kepada audit disampaikan kepada kepada manajemen UPB dan telah tercapai] kepada manajemen UPB dan manajemen UPB dan diidentifikasi rujukan untuk temuan audit manajemen UPB dan diidentifikasi tindakan prioritas diidentifikasi tindakan prioritas tindakan prioritas untuk pelaksanaan kepada manajemen UPB. diidentifikasi tindakan prioritas untuk pelaksanaan dan untuk pelaksanaan. secara tepat waktu untuk pelaksanaan. ditelusuri untuk penyelesaian. (a) Tinjauan biasanya (a) Tinjauan diprogramkan (a) Tinjauan diprogramkan (a) Tinjauan diprogramkan dan ruang (a) Kurangnya atau tidak ada diprogramkan dan ruang dan ruang lingkup disesuaikan dan ruang lingkup disesuaikan lingkup disesuaikan dengan portofolio tinjauan program keamanan lingkup terkadang disesuaikan dengan portofolio bendungan dengan portofolio bendungan bendungan UPB, mode kegagalan dan bendungan UPB dengan portofolio bendungan UPB. UPB dan konsekuensi kegagalan. konsekuensi kegagalan. 10-B. Tinjauan UPB. Program (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Kompetensi dan (b) Kompetensi dan (b) Kompetensi dan pengalaman (b) Kompetensi dan pengalaman Keamanan pertimbangan pengalaman pengalaman peninjau kadang pengalaman peninjau secara peninjau secara komprehensif peninjau dipertimbangkan Bendungan dan kompetensi peninjau dipertimbangkan selama umum dipertimbangkan dipertimbangkan selama pemilihan selama pemilihan peninjau selama pemilihan peninjau pemilihan peninjau selama pemilihan peninjau peninjau [Tinajuan (c) Kurangnya atau tidak (c) Partisipasi positif dan proaktif efektivitas (c) Biasanya terdapat partisipasi (c) Partisipasi positif oleh UPB (c) Partisipasi positif dan proaktif ada partisipasi UPB dalam oleh UPB selama tinjauan, dengan program positif oleh UPB selama kajian selama tinjauan oleh UPB selama tinjauan peninjauan perbaikan berkelanjutan keamanan (d) Temuan tinjauan bendungan UPB] (d) Beberapa temuan (d) Temuan tinjauan (d) Temuan tinjauan disampaikan disampaikan kepada manajemen (d) Kurangnya atau tidak ada tinjauan disampaikan disampaikan kepada kepada manajemen UPB dan UPB dan diidentifikasi tindakan rujukan temuan tinjauan kepada manajemen UPB dan manajemen UPB dan diidentifikasi tindakan prioritas untuk prioritas untuk pelaksanaan. kepada manajemen UPB. diidentifikasi tindakan prioritas diidentifikasi tindakan prioritas pelaksanaan. Tindakan ditelusuri untuk Tindakan ditelusuri untuk untuk pelaksanaan. untuk pelaksanaan. penyelesaian secara tepat waktu. penyelesaian. (a) Tinjauan ruang lingkup (a) Tinjauan ruang lingkup dan (a) Tinjauan ruang lingkup dan 10-C. Tinjauan (a) Tinjauan ruang lingkup dan (a) Kurangnya atau tidak dan frekuensi biasanya frekuensi mempertimbangkan frekuensi mempertimbangkan kinerja Keamanan frekuensi mempertimbangkan ada tinjauan keamanan mempertimbangkan kinerja kinerja bendungan dan bendungan, mode kegagalan dan Bendungan kinerja bendungan dan bendungan. bendungan dan konsekuensi kemungkinan serta konsekuensi kemungkinan serta konsekuensi konsekuensi kegagalan kegagalan kegagalan. kegagalan. [Tinjauan praktik (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Pertimbangan umum pengelolaan (b) Beberapa pertimbangan (b) Pertimbangan pengalaman (b) Pertimbangan komprehensif pertimbangan pengalaman pengalaman dan kompetensi keamanan pengalaman dan kompetensi dan kompetensi peninjau pengalaman dan kompetensi peninjau dan kompetensi peninjau peninjau dalam tipe bendungan peninjau dalam tipe bendungan dalam tipe bendungan selama dalam tipe bendungan selama dalam tipe bendungan selama bendungan selama pemilihan termasuk Rencana selama pemilihan peninjau pemilihan peninjau pemilihan peninjau pemilihan peninjau peninjau Kesiapsiagaan Darurat dan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Beberapa komitmen dan (c) Menunjukkan komitmen (c) Komitmen dan tanggapan (c) Komitmen dan tanggapan status keamanan komitmen dan tanggapan UPB tanggapan UPB terhadap dan tanggapan UPB terhadap proaktif UPB terhadap temuan kajian proaktif UPB terhadap temuan bendungan terhadap temuan tinjauan temuan tinjauan keamanan temuan tinjauan keamanan keamanan bendungan, dengan tinjauan keamanan bendungan masing-masing keamanan bendungan bendungan bendungan perbaikan berkelanjutan bendungan; (d) Beberapa temuan (d) Temuan tinjauan (d) Temuan tinjauan disampaikan (d) Temuan tinjauan disampaikan termasuk struktur (d) Kurangnya atau tidak ada tinjauan disampaikan kepada disampaikan kepada kepada manajemen UPB dan kepada manajemen UPB dan spillway dan rujukan temuan tinjauan manajemen UPB dan tindakan manajemen UPB dan tindakan diidentifikasi tindakan prioritas diidentifikasi tindakan prioritas untuk outlet] kepada manajemen UPB. prioritas untuk pelaksanaan prioritas untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan. Tindakan pelaksanaan. Tindakan ditelusuri untuk diidentifikasi. diidentifikasi. ditelusuri untuk penyelesaian. penyelesaian secara tepat waktu. (a) Tinjauan ruang lingkup (a) Tinjauan ruang lingkup (a) Tinjauan ruang lingkup dan (a) Tinjauan ruang lingkup dan (a) Kurangnya atau tidak ada dan dan frekuensi biasanya dan frekuensi mempertim- frekuensi mempertimbangkan frekuensi mempertim-bangkan kinerja kajian peralatan spillway dan mempertimbangkan kinerja bangkan kinerja peralatan, dan kinerja peralatan dan peralatan, mode kegagalan, dan outlet. peralatan dan konsekuensi kemungkinan dan konsekuensi konsekuensi kegagalan. kemungkinan serta kegagalan. kegagalan. kegagalan. 10-D. Tinajuan (b) Kurangnya atau tidak ada (b) Beberapa pertimbangan (b) Pertimbangan umum (b) Pertimbangan pengalaman (b) Pertimbangan komprehensif Peralatan Spillway pertimbangan pengalaman pengalaman dan kompetensi pengalaman dan kompetensi dan kompetensi peninjau dalam pengalaman dan kompetensi dan Outlet dan kompetensi peninjau peninjau dalam tipe peralatan peninjau dalam tipe peralatan tipe peralatan selama pemilihan peninjau dalam tipe peralatan selama dalam tipe peralatan selama selama pemilihan peninjau selama pemilihan peninjau peninjau pemilihan peninjau [Tinjauan praktik pemilihan peninjau pengelolaan dan (c) Kurangnya atau tidak ada (c) Terdapat beberapa (c) Menunjukkan komitmen (c) Komitmen dan tanggapan (c) Komitmen dan tanggapan proaktif kinerja fungsional komitmen dan tanggapan UPB komitmen dan tanggapan dari dan tanggapan proaktif dari proaktif dari UPB terhadap dari UPB terhadap temuan tinjauan peralatan spillway terhadap temuan tinjauan UPB terhadap temuan tinjauan UPB terhadap temuan kajian temuan kajian peralatan spillway peralatan spillway dan outlet, dengan dan outlet peralatan spillway dan outlet peralatan spillway dan outlet peralatan pelimpah dan outlet dan outlet perbaikan berkelanjutan bendungan] (d) Temuan tinjauan (d) Beberapa temuan (d) Temuan tinjauan disampaikan (d) Temuan kajian disampaikan disampaikan kepada manajemen (d) Kurangnya atau tidak ada tinjauan disampaikan kepada kepada manajemen UPB dan kepada manajemen UPB UPB dan tindakan prioritas rujukan temuan tinjauan manajemen UPB dan tindakan tindakan prioritas untuk pelaksanaan dan tindakan prioritas untuk untuk pelaksanaan diidentifikasi. kepada manajemen UPB. prioritas untuk pelaksanaan diidentifikasi. Tindakan ditelusuri untuk pelaksanaan diidentifikasi. Tindakan ditelusuri untuk diidentifikasi. penyelesaian secara tepat waktu. penyelesaian. Matriks Maturitas untuk Tolok Ukur Kelembagaan Keamanan Bendungan di Indonesia •