55603 v1 rogram Tinjauan Pasca Konflik oleh Para Pemangku Kepentingan di kelompok-kelompok ini telah menerima Aceh (The Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in bantuan melalui BRA. Lagipula, hampir Aceh, MSR) dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), seluruh dari 2.035 mantan tahanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), AusAID, politik yang dibebaskan setelah Nota DFID, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, UNDP, Program SERASI- Kesepahaman telah menerima bantuan, USAID dan Bank Dunia antara Mei 2008 dan Desember 2009, ditambah dengan seperti halnya dengan sejumlah tahanan kontribusi IOM pada tahap awal program. MSR dilandasi pada semangat dan yang dibebaskan sebelum Nota upaya-upaya yang belum lama dilakukan oleh BRA dan para mitranya untuk Kesepahaman. merencanakan dan mengoordinasikan secara lebih baik program pascakonflik berdasarkan suatu pemahaman dan visi strategis bersama. MSR melibatkan Sekitar 1,5 juta orang atau 39 persen dari penduduk menganggap diri Mantan kombatan bersama kerbau banyak pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan pemerintah, bantuan yang dia terima. masyarakat internasional maupun pihak lokal. mereka sendiri sebagai korban konflik. Pengungsian, trauma, kerusakan properti, terganggunya sumber mata Empat tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU), MSR pencarian utama, dan luka fisik atau sakit adalah bentuk-bentuk paling umum dari menyediakan kerangka acuan bagi kebijakan dan program pada masa datang keadaan menjadi korban. Korban terkonsentrasi di empat kabupaten yang paling guna memperkokoh perdamaian dan pembangunan di Aceh. MSR menggunakan terkena dampak konflik ditambah Kota Lhokseumawe. sebuah kerangka yang bersifat komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan isu pascakonflik di Aceh serta cara-cara yang paling efektif untuk Jenis-jenis Korban Konflik meresponsnya. MSR menaruh perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan mata pencarian dan perekonomian, politik, keamanan dan kohesi sosial, serta tata kelola dan kelembagaan. Di masing-masing bidang tersebut, laporan ini membahas berbagai program, kebutuhan, tantangan dan hambatan yang ada pada tingkat individu, masyarakat maupun makro. Hal ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan terhadap berbagai kebijakan dan program yang dapat membangun landasan bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh pada era pasca konflik. Kerangka Analisis MSR Sumber : ARLS. Kaum perempuan terkena dampak konflik melalui beberapa cara. Kaum perempuan dalam jumlah sedikit turut mengangkat senjata, sekitar 680 perempuan berada dalam struktur militer GAM, dan 3.800 perempuan memainkan berbagai peran pendukung dalam konflik. Banyak perempuan yang terpaksa mengambil peran sebagai penyangga utama kebutuhan keluarga. Mantan tahanan politik di kedai barunya Sebagian perempuan menyaksikan yang dia bangun dengan bantuan. tewasnya anggota keluarga, sebagian lainnya masih menderita akibat mengalami ketidakpastian menyangkut anggota keluarganya yang hilang. Sejumlah kaum perempuan yang angka pastinya belum Kelompok-kelompok yang Terkena Dampak Konflik diketahui dari kedua belah pihak menjadi korban kekerasan seksual. Sementara sejumlah kaum perempuan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, kelompok- Konflik berdampak negatif pada sebagian besar penduduk di Aceh. MSR kelompok lain masih merasa trauma. Stigma dan keengganan untuk membicarakan memperkirakan bahwa ada 14.300 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka secara terbuka isu kekerasan seksual ini menghambat penanganan yang efektif (GAM) di Aceh. Separuh lebih dari mantan kombatan berdomisili di empat atas persoalan tersebut. kabupaten yang paling berat terkena dampak konflik: Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur dan Pidie. Lebih dari 400.000 orang mengungsi akibat konflik. Sementara sebagian besar pengungsi telah kembali, antara 45.000 dan 145.000 orang masih mengungsi, Kelompok-kelompok nasionalis yang sebagian besar di empat kabupaten yang paling terkena dampak konflik. Para menentang GAM selama masa konflik pengungsi yang telah kembali (returnees) seringkali menghadapi tantangan penting kini tampil dengan menggunakan saat mereka kembali, seperti mendapatkan kembali properti mereka, menata bendera bersama: Pembela Tanah Air kembali hubungan yang terputus dan mencari pekerjaan. Para pengungsi (IDPs) (PETA). Banyak dari mantan pejuang dan para pengungsi yang menetap tempat baru (resettlers) menghadapi masalah GAM yang mendapat binaan dari ketegangan dengan masyarakat di mana mereka baru mulai tinggal, masalah Pemerintah Indonesia. Sesudah Nota akses kepada sumber daya, dan lagi-lagi masalah pekerjaan. Kesepahaman, mereka membentuk organisasi mereka sendiri yang disebut Biaya Konflik Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) untuk memperjuangkan klaim Konflik telah menelan biaya dalam jumlah yang sangat besar di Aceh. Biaya Memungut hasil panen dari mereka atas bantuan. Para anggota dari ekonomi konflik diperkirakan mencapai Rp. 107,4 triliun (10,7 miliar dollar AS). perdamaian dengan bekerja. MSR RINGKASAN EKSEKUTIF 2 Biaya Konflik Berdasar Wilayah Bendungan irigasi yang rusak, sebelum dan setelah diperbaiki di Bandar Baru, Pidie. Angka ini hampir dua kali lipat dari biaya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tsunami pada Desember 2004. Kerugian ekonomi akibat konflik delapan kali lebih besar dibandingkan dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan. Perekenomian provinsi menanggung 61 persen atau Rp. 65,5 triliun (6,5 miliar dollar AS) dari keseluruhan biaya konflik, sementara biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat mencapai Rp 41,9 triliun (4,2 miliar dollar AS). Sektor produktif menjadi sektor yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah. Sektor pertanian dan usaha adalah yang secara khusus terkena imbas, yang selanjutnya sangat berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan. Konflik telah menghancurkan lahan sawah dan lahan pertanian lainnya dan telah membunuh hewan ternak di hampir seluruh kabupaten. Akibat konflik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50 persen infrastruktur perdesaan mengalami kerusakan dengan skala yang bervariasi.Hampir 4.000 sekolah (dua pertiga dari keseluruhan jumlah sekolah di wilayah pedesaan Aceh) mengalami kerusakan. Hingga tahun 2006, 33.000 rumah masih berada dalam keadaan hancur-lebur, dan 77.000 rumah lainnya mengalami rusak berat atau sedang. Pertempuran juga telah menghancurkan 7.700 km ruas jalan dan hampir 2.200 buah jembatan. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memelihara keamanan selama masa konflik Sumber: Biaya Konflik di Aceh, MSR. diperkirakan sebesar Rp 22,5 triliun, atau 21 persen dari keseluruhan biaya konflik. Bantuan reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang bersifat langsung Hilangnya pendapatan dari pajak dan layanan pemerintah lainnya juga cukup atau spesifik hingga akhir 2008 seluruhnya mencapai Rp 3,7 triliun (365,6 besar. juta dollar AS). Porsi nilai bantuan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia Proporsi Biaya Konflik per Sektor seimbang dengan porsi nilai bantuan yang disediakan oleh lembaga-lembaga donor internasional. Dari jumlah keseluruhan pendanaan yang dijanjikan untuk program reintegrasi, 96 persen telah dialokasikan dan 81 persen telah dicairkan. Mengingat berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi, hal ini menggarisbawahi perlunya dukungan baru bagi program pembangunan perdamaian yang bersifat langsung dalam waktu jangka pendek hingga jangka menengah. Bantuan Pemerintah Indonesia termasuk Rp 135 miliar (13,5 juta dollar AS) dana pemerintah provinsi dan kabupaten yang dialokasikan untuk program- program pembangunan yang bersifat umum di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik. Selain itu, diperkirakan sebesar Rp 5,3 triliun (529,5 juta dollar AS) dari dana pemulihan tsunami dan dana pembangunan telah mendukung program pemulihan pascakonflik di wilayah-wilayah yang tidak terkena tsunami. Sumber: Biaya Konflik di Aceh, MSR. Empat kabupaten yang terkena dampak paling parah akibat konflik, yaitu Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur dan Pidie, telah menerima jumlah bantuan Wilayah yang terkena dampak terparah akibat konflik adalah kabupaten- tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penargetan bantuan berdasarkan wilayah kabupaten yang terletak di sebelah timur laut, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, (geographic targeting) telah berjalan efektif. Pidie dan Bireuen. Sementara itu, dampak yang sangat parah juga dialami Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Besar dan Aceh Tengah. Pola kerusakan dan kerugian Tiga puluh delapan donor dan 89 organisasi pelaksana telah menjalankan berbeda tergantung pada kabupaten, dengan tingkat kerugian yang berbeda pada 140 program-program reintegrasi dan pembangunan perdamaian yang jenis-jenis infrastruktur dan fasilitas tertentu di masing-masing kabupaten. Oleh bersifat langsung di seluruh Aceh. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan sebab itu, perlu dirancang pendekatan yang spesifik untuk tiap-tiap kabupaten dengan jumlah lembaga yang terlibat dalam upaya rekonstruksi pascatsunami, guna menangani kerusakan dan secara efektif membantu masyarakat untuk yang berpotensi membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Bermacam-macam melanjutkan kembali kehidupan produktif mereka. Nilai kerugian permanen (sunk pendekatan untuk mendukung upaya pemulihan pascakonflik telah ditempuh. costs), yang tidak dapat dipulihkan atau diberi kompensasi, mencapai Rp 46,1 triliun (4,6 miliar dollar AS) atau 48 persen dari nilai total kerugian. Kerugian yang Banyak mantan kombatan (yakni mantan para pejuang GAM) dan korban dapat dipulihkan (recoverable loss), yang dipandang dapat diberi kompensasi konflik mengklaim bahwa mereka belum menerima bantuan. Namun, sebagai (kendati hal ini tidak direkomendasikan oleh laporan ini), mencapai Rp 49,5 triliun kelompok, mantan kombatan dan warga sipil korban konflik sesungguhnya telah (5,0 miliar dollar AS) atau 52 persen dari nilai total kerugian. menerima jumlah bantuan reintegrasi yang lebih besar dibandingkan dengan warga sipil bukan korban. Hingga saat ini, porsi terbesar dana telah dialokasikan untuk Inventarisasi Bantuan Pasca Konflik proyek-proyek yang difokuskan pada tata kelola dan administrasi pemerintahan; diikuti oleh fasilitas masyarakat, budaya dan keagamaan; perumahan; dan bantuan Meskipun berbagai kemajuan besar telah dicapai dalam mengatasi kebutuhan usaha. Pertanian dan peternakan menerima bantuan pemulihan pascakonflik individu dan masyarakat yang terkena dampak konflik, jumlah total dana yang dalam proporsi yang sedikit. BRA telah berkomitmen untuk menyediakan bantuan disediakan hingga saat ini belum mencukupi untuk mengatasi kerusakan dan perumahan bagi hampir sekitar 30.000 rumah tangga, sesuai dengan jumlah total kerugian yang diakibatkan oleh konflik. Namun, dalam jangka panjang, nilai total rumah yang masih hancur pada tahun 2006. BRA telah mendukung pembangunan keuntungan perdamaian (peace dividend) dari proses perdamaian yang disediakan tiga perempat dari jumlah tersebut. oleh pemerintah akan melampaui jumlah biaya konflik di provinsi tersebut. Pemerintah Provinsi Aceh akan menerima tambahan dana otonomi khusus Jumlah total dana yang dijanjikan untuk reintegrasi dan pembangunan sekitar Rp 78,6 triliun (7,9 juta dollar AS) antara 2006 and 2027 sebagai hasil perdamaian, baik langsung maupun tidak langsung, diperkirakan sebesar dari ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Rp 9,0 triliun (895,1 juta dollar AS). Angka ini seperenam dari jumlah yang (UUPA). Nilai total keuntungan perdamaian (peace dividend) di Aceh dari dana disediakan untuk upaya rekonstruksi pascatsunami, kendati tingkat kerusakan dan otonomi dan bantuan mencapai sebesar 130 persen dari biaya konflik di provinsi kerugian yang diakibatkan oleh konflik lebih besar. Berbagai kebutuhan di sektor tersebut. Hal ini menyediakan peluang bagi Aceh untuk membangun kembali pertanian dan transportasi di wilayah-wilayah yang terdampak konflik masih belum dengan lebih baik dibandingkan dengan era konflik. Sebagian besar pendanaan ini tertangani. disediakan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari dana otonomi khusus. Jika MSR RINGKASAN EKSEKUTIF 3 dana ini dibelanjakan secara tepat, maka Dalam jangka menengah hingga panjang, strategi-strategi untuk mendorong dana tersebut jelas dapat menutupi pertumbuhan ekonomi rakyat secara kolektif mungkin lebih efektif untuk sebagian besar kebutuhan reintegrasi menangani kebutuhan kelompok-kelompok yang terkena dampak konflik dan pascakonflik dalam jangka panjang. dibandingkan dengan program-program bantuan dengan sasaran terbatas. Untuk itu, dana tersebut harus digunakan Namun, kelompok-kelompok penduduk tertentu yang rentan--khususnya secara efektif dan transparan; bantuan pengungsi/pengungsi yang baru-baru ini kembali, janda korban konflik, dan donor di masa datang hendaknya perempuan kepala keluarga akan terus memerlukan bantuan yang ditargetkan difokuskan pada pembangunan secara cermat. Penargetan kelompok-kelompok semacam itu perlu didasari atas kapasitas dan penguatan kelembagaan, indikator-indikator kerentanan, bukan identitas era konflik, dan dalam kebanyakan dan perbaikan penyediaan pelayanan kasus, yang paling baik adalah membiarkan masyarakat sendiri untuk menentukan Para guru dan murid menikmati dan program-program pembangunan siapa yang layak menerima bantuan. pertunjukan teater untuk perdamaian yang sensitif terhadap konflik. di Aceh Tengah. Kepala Rumah Tangga Laki-laki dan Perempuan Mata Pencarian dan Perekonomian Hampir seluruh kelompok penduduk merasakan manfaat dari upaya pemulihan ekonomi di Aceh sejak berakhirnya konflik--khususnya dari berjalannya kembali aktivitas pertanian dan perdagangan skala kecil. Jumlah para mantan kombatan yang bekerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan sebagian besar dari mereka kini telah bekerja; sekarang para mantan kombatan lebih cenderung memiliki pekerjaan dibandingkan dengan kelompok penduduk bukan kombatan. Kebanyakan mantan kombatan dan mantan tahanan politik telah memperoleh kembali pekerjaan yang telah mereka jalani sebelum mereka bergabung dalam pemberontakan--terutama bertani dan buruh tani, dan mantan kombatan lainnya terutama menjalani kerja diluar pertanian dengan upah harian. Terlihat menurunnya secara signifikan angka kemiskinan di Aceh adalah Status Pekerjaan Kombatan dan Warga Sipil hasil dari pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada masa belakangan ini. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan karena masuknya bantuan rekonstruksi pascatsunami ke Aceh dalam jumlah yang sangat besar. Menjelang berakhirnya periode rekonstruksi pascatsunami, peluang kerja di bidang non- pertanian dalam sektor konstruksi dan jasa mengalami penurunan. Meski angka inflasi cenderung stabil, namun karena tingkat biaya hidup tinggi berimplikasi pada kemampuan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi, dan tingkat upah minimum yang tinggi telah memengaruhi penciptaan lapangan kerja melalui investasi baru. Kendati telah ada upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, serta sejumlah program yang didukung oleh pihak donor yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, namun tingkat investasi di Aceh tetap rendah. Draft kerangka kebijakan Aceh Green menggunakan pendekatan Meski memiliki tingkat partisipasi kerja yang tinggi, para mantan kombatan progresif untuk investasi dan pembangunan. rata-rata tidak begitu kaya dan memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan warga sipil pada umumnya. Namun, ada Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial variasi yang besar dalam populasi mantan kombatan; sejak berakhirnya konflik, sebagian kelompok tertentu, khususnya mantan petinggi Tentara Nasional Aceh Kemajuan besar telah dicapai dalam rangka mengintegrasikan kembali (TNA), memperoleh kekayaan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok para mantan kombatan, tahanan politik dan pengungsi yang telah kembali masyarakat lainnya. (returnees) ke dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh. Namun, tetap bertahannya identitas dan struktur era konflik terus menghalangi asimilasi Bantuan reintegrasi memiliki dampak yang kurang terukur bagi status sepenuhnya individu-individu itu ke dalam masyarakat. ekonomi rumah tangga penerima bantuan. Pada kenyataanya rumah tangga yang tidak menerima bantuan mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan yang Tingkat konflik dengan kekerasan telah menurun tajam sejak penandatanganan lebih cepat daripada mereka yang menerima bantuan. Hal ini disebabkan antara Nota Kesepahaman Helsinki. Lebih dari itu, dalam semester pertama tahun 2009, lain karena banyak program pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan tunai jumlah insiden kekerasan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Angka kejahatan tanpa disertai pedoman, tindak-lanjut atau bantuan untuk memastikan efektivitas di Aceh jauh di bawah angka kejahatan di provinsi tetangga, Sumatera Utara, penggunaannya. Hanya ada sedikit pelayanan atau program untuk memberikan dan persepsi tentang meningkatnya angka kriminalitas yang tengah menggerus pelatihan ketrampilan atau bantuan pengembangan usaha bagi para mantan kepercayaan publik terhadap proses perdamaian, mungkin telah menurun seiring kombatan, tahanan politik atau korban konflik. Hanya sedikit mantan kombatan dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu dan berkurangnya jumlah insiden atau tahanan politik yang telah mendapat amnesti kembali bersekolah sejak kekerasan. Sementara fenomena ini menggembirakan, namun ketegangan berakhirnya konflik. menyangkut bantuan, ketidakpercayaan antarkelompok, dan menurunnya dana rekonstruksi berarti bahwa tren positif belakangan ini belum tentu berlanjut dalam Kesejahteraan Rumah Tangga: Penerima dan Bukan Penerima Bantuan jangka panjang dan hal ini perlu terus dicermati. Insiden Berkekerasan dan kematian per Bulan (Jan 2005 - Jun 2009) Insiden Berkekerasan (Tidak termasuk Violent Incidents (excl. GAM vs GoI) Insiden GoI Violent GAM vs Berkekerasan Incidents Kematian Deaths GAM vs Pemerintah Indonesia). GAM vs Pemerintah Indonesia. 70 Jumlah Insiden Berkekerasan (Jan 2005 - Jun 2008) 60 50 40 30 20 10 0 Jan Mar May JulAug ep Nov ec Feb ar May JulAug ep Nov ec Feb ar May JulAug ep Nov ec Feb ar May JulAug ep Nov ec Feb ar May Feb Apr Jun S Oct D Jan M Apr Jun S Oct D Jan M Apr Jun S Oct D Jan M Apr Jun S Oct D Jan M Apr Jun 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: ARLS. Sumber: ACMU/APMU. MSR RINGKASAN EKSEKUTIF 4 Aksi main hakim sendiri (vigilantisme), Tidak ada strategi pemerintah perselisihan menyangkut kontrak yang terpadu secara komprehensif pemerintah, konflik berkaitan dengan yang diimplementasikan untuk bantuan, dan kekerasan dalam rumah memperkokoh proses perdamaian di tangga merupakan bentuk kekerasan Aceh. Strategi awal pemerintah yang lokal yang paling sering terjadi di Aceh dituangkan dalam Instruksi Presiden pada era pascakonflik. Secara politik, No. 15 Tahun 2005, meski berani masih terlampau dini bagi pemerintah dan inovatif, belum sepenuhnya atau provinsi dan pemerintah pusat untuk secara sistematis diimplementasikan, mempertimbangkan pembentukan dua khususnya berkaitan dengan soal Bekerja di Aceh pasca konflik. provinsi baru di wilayah pedalaman bantuan. Hal ini telah menghambat dataran tinggi dan wilayah barat daya pengarusutamaan perencanaan Warga desa mengerjakan saluran irigasi Aceh. Pengaturan menyangkut soal pembagian kekuasaan antara Aceh dan pemulihan konflik dan kepekaan baru di Tangse, Pidie. Jakarta masih harus didefinisikan secara lebih solid dan kondisi perdamaian konflik ke dalam badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah. Meskipun saat ini belum cukup kokoh untuk menghadapi gejolak semacam itu. Legitimasi telah dilakukan upaya-upaya koordinasi dan disediakan petunjuk pelaksanaan pemekaran provinsi dapat dikaji ketika perdamaian telah semakin kokoh. Lebih dari untuk badan-badan tersebut oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan itu, terus berlanjutnya keberadaan organisasi-organisasi era konflik, seperti Komite Keamanan sebagai badan koordinasi utama yang ditunjuk oleh Inpres tersebut, Peralihan Aceh (KPA), PETA dan FORKAB, memunculkan tantangan bagi stabilitas upaya-upaya koordinasi dan petunjuk pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya politik dan keamanan. Meningkatnya jumlah keanggotaan dalam organisasi- diterjemahkan ke dalam aksi-aksi yang nyata. Tidak adanya pendelegasian dan organisasi ini telah melanggengkan identitas-identitas era konflik maupun tekanan langkah tindak-lanjut yang tepat telah membebani BRA sebagai badan lokal terhadap pemerintah untuk terus menyediakan bantuan perorangan. dengan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses perdamaian. Masyarakat pedesaan di Aceh dicirikan oleh modal sosial yang kuat dan Pengalaman dan keahlian internasional belum secara efektif tersedia atau tingginya tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin lokal di tingkat desa. dimanfaatkan untuk mendukung proses perdamaian di Aceh. Kebanyakan Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap pemerintah pada level yang lebih tinggi badan internasional telah merumuskan dan melaksanakan berbagai program tetap rendah. Di wilayah-wilayah dataran tinggi hubungan antardesa dan antaretnis tanpa koordinasi yang memadai antara satu badan dengan badan lainnya ataupun merupakan sumber ketegangan, demikian pula hubungan antara pengungsi/ dengan pihak pemerintah. Diperlukan lebih banyak upaya untuk menjalin kerjasama pengungsi yang telah kembali dengan penduduk desa di seluruh provinsi tersebut. dan mendukung pelaksaanaan yang dimotori pemerintah di masa datang. Reintegrasi secara menyeluruh bagi mantan kombatan dengan warga sipil belum sepenuhnya terjadi, masih terbatas pada teman dekat dan warga sipil tertentu Kemajuan telah dicapai dalam upaya penanganan korupsi di Aceh, dengan lainnya. ditetapkannya standar-standar baru untuk provinsi ini oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Wilayah dan Masyarakat Aceh dan Nias (BRR). Teman Terdekat dan Rekan Bisnis Prospektif Berbagai inisiatif yang baru-baru ini ditempuh oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah korupsi juga perlu disambut dan diperkuat. Namun, selama Mantan Kombatan Ex-TNA Warga Civilians Sipil masa konflik, Aceh memiliki reputasi sebagai salah satu provinsi yang paling korup 0.7 70% di Indonesia, dan praktik-praktik buas sebagai warisan dari periode konflik masih 60% 0.6 terus berlanjut hingga tahap tertentu. Hal ini diperparah dengan keterbatasan 50% 0.5 kapasitas pemerintah daerah, satu warisan lainnya dari era konflik. 40% 0.4 30% 0.3 Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih bersikap hati-hati terhadap berbagai 20% 0.2 aktivitas dan motif para anggota KPA dan GAM. TNI berperan aktif dalam urusan 10% 0.1 0%0 keamanan dalam negeri, dan melakukan penafsiran agresif terhadap klausul- Ex-TNA Mantan Kombatan KPA member Anggota KPA Conflict victim Korban Konflik Conflict returnee Penduduk yang Kembali IDP Pengungsi klausul dalam UUPA yang berkaitan dengan peran TNI dalam `...memelihara, Sumber: ARLS. Hanya Laki-laki. melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Pertanyaan: Nama lima orang yang dipertimbangkan (...) untuk menjadi teman terdekat, dan tiga Republik Indonesia...'. orang yang akan diajak memulai bisnis/usaha. Jika dilakukan secara berlebihan, hal ini berisiko untuk membuat elemen- Pemilihan kepala daerah, dan baru-baru ini pemilihan anggota DPR tingkat elemen tertentu masyarakat Aceh teralienasi. Perbaikan upaya penegakan kabupaten, provinsi dan pusat, secara umum berlangsung bebas, jujur dan hukum juga sangat penting bagi keberhasilan proses perdamaian dalam jangka adil, dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah dan tingkat partisipasi yang panjang. Meski rekor aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tinggi. Namun, seperti juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia, dalam kejahatan telah mengalami peningkatan belakangan ini, masih diperlukan upaya pemilihan muncul masalah-masalah seperti `politik uang' dan intimidasi, yang untuk mengembangkan kemampuan penyelidikan aparat kepolisian, meningkatkan dapat merusak proses pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis profesionalisme secara keseluruhan, dan meningkatkan hubungannya dengan di Aceh yang sedang mengalami pemulihan. masyarakat. Sistem hukum secara keseluruhan sekarang memerlukan perhatian yang cukup serius dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepercayaan Tata Kelola dan Kelembagaan publik. Proses perdamaian di Aceh dimotori oleh pemerintah, dan dengan demikian Mengingat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap berbeda dengan kebanyakan program pascakonflik di berbagai belahan pemerintah desa dan lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga tersebut dunia lainnya. Situasi ini menyediakan banyak peluang unik; namun juga terdapat dapat memainkan peranan penting dalam memperkokoh perdamaian di berbagai keterbatasan dalam efektivitas program dan strategi pemerintah. Aceh, dan perlu diprioritaskan dalam program pembangunan perdamaian, pemulihan dan pembangunan. Pemerintah lokal juga merepresentasikan Masih belum ada sebuah strategi yang komprehensif dan inklusif di kalangan posisi penting krusial bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan pemerintah untuk memperkokoh perdamaian di Aceh, kendati upaya-upaya keputusan dan pembangunan perdamaian. yang belum lama ini dilakukan oleh BRA untuk menghasilkan draf `Rencana Aksi Komprehensif' untuk tugasnya merupakan suatu perkembangan yang positif. Tidak ada struktur kelembagaan yang luas dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan lebih luas proses perdamaian dalam jangka panjang. Upaya-upaya awal untuk menggabungkan program reintegrasi, pemulihan pascakonflik dan pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan kementerian lini yang relevan berjalan tersendat-sendat. Mandat BRA bersifat luas, diperebutkan dan terbatas, kendati telah dikeluarkan Surat Keputusan baru [tentang restrukturisasi BRA] oleh Gubernur pada Juni tahun ini. Kinerja BRA terkendala oleh kewenangannya yang terbatas, tidak adanya konsensus kelembagaan dengan Jakarta, perencanaan yang terlalu ambisius, keterlambatan pendanaan, kapasitas staf yang tidak memadai dan masalah-masalah keorganisasian. Restrukturisasi yang berlangsung baru-baru ini dan upaya-upaya internal untuk memperjelas fungsi dan kewenangan badan tersebut, serta Surat Keputusan yang telah direvisi yang keluar belakangan pada Rapat desa mendiskusikan bantuan di Gempang, Pidie. tahun ini, perlu diapresiasi dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas BRA. MSR RINGKASAN EKSEKUTIF 5 Menuju Suatu Kerangka untuk Mendukung Pembangunan yang Damai di nilai pengokohan perdamaian kepada mekanisme-mekanisme tersebut. Aceh Tingkat Makro MSR memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat berperan sebagai landasan bagi pengembangan strategi-strategi di masa datang guna membantu 1. Dibutuhkan berbagai program dan strategi guna mendorong investasi dan memperkokoh perdamaian dan mewujudkan kemakmuran di Aceh pada era pengembangan usaha. Sebagian Dana Otonomi Khusus Aceh dan dana-dana pascakonflik. publik lainnya harus dimanfaatkan untuk keperluan ini. 2. Dibutuhkan perbaikan akses kepada layanan kredit dan berbagai layanan Mata Pencarian dan Perekonomian keuangan modern guna mendukung investasi dan pengembangan usaha di provinsi tersebut. Hal ini mencakup: pelonggaran peraturan guna Tingkat Individu memungkinkan perluasan cabang lembaga perbankan dan lembaga keuangan 1. Masa penyaluran bantuan reintegrasi yang menggunakan pendekatan penentuan lainnya dan jumlah pinjaman yang lebih fleksibel untuk menutupi kebutuhan sasaran perorangan (individual targeting) telah berlalu. Ada kebutuhan bagi para pengusaha di wilayah pedalaman pedesaan serta usaha-usaha skala kecil pemerintah maupun pihak donor untuk secepatnya beralih kepada pendekatan dan menengah; perbaikan metode untuk menilai kelayakan untuk memperoleh yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum. kredit; pemberian bimbingan dan pembangunan kapasitas lembaga-lembaga kredit skala mikro dan kecil; membangun kemitraan antara lembaga-lembaga 2. Bagaimanapun, program bantuan bersasaran perlu dilanjutkan untuk kelompok- komersial dan lembaga-lembaga kredit semacam itu guna mengembangkan kelompok rentan tertentu seperti rumah tangga yang dikepalai perempuan, produk-produk pinjaman yang lebih fleksibel; mempromosikan dengan lebih para pengungsi, pengungsi yang baru-baru ini kembali, sebagian tipe korban baik layanan keuangan dan usaha di wilayah-wilayah pedalaman. konflik dan kelompok, termasuk perempuan yang menderita akibat kekerasan seksual, lanjut usia, serta kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan 3. Diperlukan dukungan bagi layanan pengembangan usaha guna memperbaiki masalah seperti mantan kombatan dan pemuda yang masih menganggur atau kemampuan akses, misalnya melalui subsidi pemerintah dan kemitraan dengan telah bekerja namun dengan tingkat penghasilan yang tidak mencukupi di lembaga-lembaga keuangan. kabupaten-kabupaten dengan tingkat intensitas konflik yang tinggi. 4. Dibutuhkan iklim usaha yang lebih menarik guna menarik investasi dan 3. Kriteria bantuan dengan sasaran perorangan perlu beralih dari kategori-kategori mengimbangi penurunan pendapatan dari minyak dan gas serta berkurangnya yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Helsinki (mantan kombatan, bantuan rekonstruksi pascatsunami--secara khusus, diperlukan upaya untuk tahanan yang telah memperoleh amnesti, dan korban konflik) kepada tolok mendukung pertumbuhan di bidang pertanian dan agroforestri serta untuk ukur kerentanan yang lain. Kriteria tersebut perlu difokuskan pada: meningkatkan nilai tambah di provinsi tersebut. Kebijakan Aceh Green perlu didukung dan dijadikan sebagai kerangka investasi dan pembangunan oleh a. Rumah tangga dan individu yang paling terpinggirkan, yang tengah berjuang pemerintah provinsi yang bersifat inovatif dan mendukung proses perdamaian untuk meraih manfaat dari pendekatan pembangunan yang lebih luas dan jangka panjang. berbasis-masyarakat; dan 5. Diperlukan investasi besar pemerintah di bidang transportasi, listrik, irigasi dan b. Keamanan, yakni bantuan ekonomi terbatas yang disediakan bagi individu- infrastruktur lainnya, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan individu yang menimbulkan ancaman bagi keamanan. dan kerusakan akibat konflik yang tinggi. Identifikasi individu-individu yang layak menerima bantuan harus dilakukan 6. Pemantauan terus menerus terhadap situasi perekonomian di Aceh dapat oleh masyarakat, bukan melalui struktur-struktur era konflik, dan harus membantu mengembangkan kerangka peraturan dan program-program mencakup manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Pemberian label kepada pembangunan yang efektif. para penerima bantuan yang berdasarkan identitas-identitas dan pengalaman- pengalaman era konflik perlu dihindari. Politik, Keamanan dan Kohesi Sosial Tingkat Masyarakat Tingkat Individu 1. Program-program pemerintah yang dikelola oleh masyarakat seperti PNPM/ 1. Sementara penekanan utama proyek pascakonflik perlu diubah menjadi proyek- BKPG dan program-program donor yang dijalankan dengan melakukan proyek pembangunan yang bersifat lebih luas, sebagian proyek yang ditargetkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah perlu dilanjutkan dan, jika untuk perorangan diperlukan bagi kelompok-kelompok yang memunculkan berhasil, diperluas. Program-program semacam itu dapat berguna untuk ancaman bagi perdamaian (lihat di atas) atau yang menjadi sumber ketegangan. menyediakan hal-hal yang banyak dibutuhkan: Proyek-proyek tersebut perlu difokuskan pada pembangunan kapasitas guna meningkatkan kemampuan pendapatan dalam jangka panjang, memutus a. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala kecil--termasuk jalanan, jaringan sosial yang mengganggu, serta mengombinasikan bantuan ekonomi jembatan, irigasi, drainase, air dan sanitasi--yang menciptakan peluang dengan dukungan sosial. Ketika membantu individu-individu, harus pula ada pekerjaan dan pendapatan jangka pendek, sambil menyediakan infrastruktur manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi isolasi dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan; 2. Program-program untuk mengirim para pemuda-pemudi yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Aceh untuk bekerja di luar negeri atau provinsi lain, untuk b. Proyek-proyek untuk menciptakan mata pencarian dan pengembangan mengikuti kursus-kursus pelatihan ketrampilan, berpeluang cukup besar. usaha skala kecil dan menengah, termasuk permodalan, pengembangan ketrampilan, pengembangan rantai nilai, perbaikan akses pasar serta 3. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diperangi baik melalui langkah preventif penguatan perkumpulan kredit mikro pedesaan dan kelompok-kelompok maupun langkah responsif, termasuk kampanye pendidikan dan peningkatan produksi dan/atau pemasaran bersama. Program-program ini terbukti kesadaran publik (khususnya dengan sasaran remaja dan pria dewasa), sangat efektif dalam menyediakan dukungan pendapatan bagi kaum pemberdayaan perempuan, serta layanan dukungan bagi para korban perempuan yang tidak diuntungkan di dalam masyarakat. kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mencakup dukungan bagi, dan kerjasama dengan, LSM-LSM dan organisasi-organisasi perempuan berbasis 2. Pengembangan kemitraan antara badan-badan pemerintah lokal dan LSM masyarakat di tingkat lokal dan provinsi, serta dengan pemerintah lokal. dapat berguna dalam memperbaiki mutu, meningkatkan legitimasi pemerintah serta membangun saling pengertian. Tingkat Masyarakat 3. Mekanisme-mekanisme yang ada seperti PNPM/BKPG dan MUSRENBANG 1. Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dan usaha dapat meningkatkan dapat diperkuat dari segi kontribusi mereka untuk memperkokoh perdamaian kohesi sosial jika kegiatan-kegiatan tersebut menghimpun orang dari berbagai dengan cara membangun kapasitas para fasilitator dan pejabat pemerintah kelompok sosial yang berbeda. Kegiatan-kegiatan ini dapat diterapkan di bagi perencanaan yang peka-konflik, memperkuat mekanisme-mekanisme wilayah-wilayah di mana terdapat para pengungsi dan pengungsi yang belum untuk memastikan agar kelompok-kelompok yang terpinggirkan lebih lama telah kembali, terdapat mantan kombatan dalam jumlah yang besar, dan sepenuhnya dilibatkan, dan menghubungkan mereka dengan program dan masyarakat yang terbelah secara politik selama masa konflik. proyek yang dijalankan pemerintah dan donor yang bersifat melengkapi. Komponen-komponen tambahan yang didukung oleh donor atau pemerintah 2. Lembaga-lembaga dan masyarakat desa harus dilibatkan dalam pelaksanaan untuk mekanisme-mekanisme yang telah ada tersebut yang secara khusus program-program pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial- bertujuan untuk membangun perdamaian seperti sosialisasi isu-isu proses ekonomi guna meningkatkan kohesi sosial dan menjamin efektivitasnya. perdamaian (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bantuan bagi korban konflik, Jika mungkin, berbagai platform yang telah ada seperti PNPM/BKPG dan dsb.) atau pelatihan resolusi konflik bagi para pemimpin desa, akan menambah MUSRENBANG perlu dimanfaatkan untuk keperluan ini. MSR RINGKASAN EKSEKUTIF 6 3. Para pemimpin desa dan pemimpin pemerintah tingkat lokal perlu dididik d. Memastikan kapasitas dan dukungan bagi masyarakat sipil untuk dalam soal teknik-teknik resolusi konflik. menjalankan aktivitas-aktivitas `lunak' pembangunan perdamaian seperti advokasi, dialog dan sosialisasi, yang mungkin tidak termasuk dalam 4. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa mandat badan pemerintah. dan struktur pembuatan keputusan dapat meningkatkan secara signifikan kesetaraan dan kepekaan terhadap konflik dalam inisiatif-inisiatif dan program- 2. Dalam jangka panjang, BAPPEDA dapat memastikan bahwa kepekaan terhadap program lokal. konflik diarusutamakan ke dalam perencanaan dan penyusunan program pemerintah yang lebih luas, dan bahwa koordinasi di antara para pemangku 5. Membangun fasilitas pertemuan masyarakat dapat membantu membangun kepentingan pembangunan berjalan efektif dengan dukungan dari BAPPENAS. kohesi sosial dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk melakukan Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membentuk sebuah badan konsultasi aksi kolektif. seperti desk atau seksi peka-konflik di kantor-kantor BAPPEDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tingkat Makro 3. Diperlukan dukungan internasional bagi peralihan dan perencanaan strategis 1. Pemerintah pusat dan provinsi pada saat ini harus menunda pertimbangan jangka panjang dalam bentuk bantuan teknis, penelitian, penilaian dan saran tentang pembentukan provinsi-provinsi baru hingga perdamaian menjadi kebijakan. lebih kokoh. Berbagai ketidakpuasan yang muncul terkait masalah ini dapat ditangani dengan cara meningkatkan alokasi dana pemerintah untuk program 4. Kapasitas komite tingkat provinsi untuk mengembangkan sebuah usulan pembangunan di tingkat lokal, pembangunan infrastruktur serta perbaikan rencana untuk pengalokasian dana otonomi khusus perlu diperkuat--dengan penyediaan pelayanan di wilayah-wilayah yang bergejolak. menitikberatkan pada pembangunan yang peka-konflik, dan memasukkan indeks intensitas konflik sebagai pedoman bagi pengembangan strategi dan 2. Diperlukan upaya untuk terus menerus memantau kondisi keamanan di Aceh program. agar isu-isu yang muncul dapat direpons secara cepat. 5. Perlu dibangun kesepakatan atau konsensus terus-menerus di antara seluruh Tata Kelola dan Kelembagaan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki dan UUPA. Hal ini mencakup penyederhanaan dan klarifikasi peran berbagai forum yang Tingkat Masyarakat terlibat dalam komunikasi, koordinasi dan perencanaan. 1. Diperlukan upaya untuk pengembangan lebih lanjut lembaga dan struktur 6. Meskipun TNI memiliki mandat yang sah berdasarkan UUPA untuk memelihara, pemerintah desa yang efektif, akuntabel dan transparan. Hal ini hendaknya melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia, meliputi pelatihan ketrampilan dan pemberian bimbingan. namun mandat ini perlu dijalankan dengan cara yang dapat membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat Aceh, terutama di wilayah-wilayah 2. Pelaksanaan peraturan provinsi dan kabupaten tentang tata kelola pemerintahan bekas basis GAM dan wilayah-wilayah dengan tingkat konflik yang tinggi. Lagi desa perlu dipercepat. pula , semangat Nota Kesepahaman yang membatasi peran mereka pada urusan pertahanan terhadap ancaman dari luar daripada urusan keamanan 3. Proses MUSRENBANG dapat diperkuat dan diperluas dengan penyediaan dalam negeri harus diwujudkan seluas mungkin Upaya terus menerus untuk input dan dukungan teknis dari donor dan dengan mengambil langkah-langkah meningkatkan profesionalisme TNI perlu dilanjutkan. guna menjamin bahwa suara masyarakat tingkat akar rumput didengar dan keputusan-keputusan yang diambil mengandung unsur kepekaan terhadap 7. Ketrampilan dan kapasitas aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus konflik. kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan perlu dikembangkan lebih jauh. Kepolisian lokal di Aceh membutuhkan lebih banyak personil, ketrampilan Tingkat Makro penyelidikan yang lebih baik, serta pelatihan yang lebih baik, melampaui 1. Bersama-sama dengan BAPPEDA dan BAPPENAS, BRA perlu mengembangkan program-program perpolisian masyarakat (Polmas). suatu rencana peralihan yang mengarah pada penyerahan program terkait 8. Diperlukan upaya peningkatan tata kelola sektor keamanan melalui penguatan konflik ke berbagai kementerian terkait dan badan tingkat provinsi, dan mekanisme pengawasan, dukungan bagi DPR provinsi dan kabupaten/kota, penutupan badan tersebut dalam waktu dua hingga empat tahun ke depan, LSM dan lembaga-lembaga akuntabilitas seperti ombudsman. melalui langkah-langkah berikut: 9. Meski sejumlah perbaikan telah dicapai, masih ada kebutuhan untuk a. Dengan bermitra dengan badan-badan pemerintah lainnya, BAPPEDA dan meningkatkan transparansi pemerintah dan pengawasan terhadapnya. Hal BRA perlu mengembangkan suatu kerangka kerja dan rencana aksi untuk ini mencakup pemberian bantuan kepada LSM-LSM antikorupsi di tingkat mengarusutamakan dan mengimplementasikan pembangunan perdamaian provinsi dan lokal, serta reformasi dan pembangunan kapasitas sistem hukum. dan program yang peka-konflik di seluruh badan pemerintah tingkat Diperlukan prosedur yang lebih tegas bagi para kontraktor yang terlibat provinsi. dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah guna menjamin mutu kerja dan b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden No. 15 transparansi. Tahun 2005 sebagai landasan kerangka nasional proses perdamaian. Hasil 10. Kapasitas penelitian, pengembangan dan analisis pemerintah tingkat provinsi penilaian ini akan mempertimbangkan kenyataan bahwa empat tahun telah dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan guna membantu memastikan bahwa berlalu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut serta bahwa situasi perencanaan pembangunan didasarkan atas data yang akurat. dan kebutuhan dewasa ini telah berubah. Berdasarkan hasil tersebut, akan disusun pedoman atau petunjuk baru yang konkret bagi seluruh badan dan 11. Dukungan internasional bagi proses perdamaian sangat penting, namun perlu lembaga yang relevan agar mereka dapat memainkan peran yang lebih aktif dialihkan dari pelaksanaan langsung menjadi dukungan bagi upaya-upaya yang dengan disertai tanggungjawab yang lebih jelas. dimotori oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif. Pengalaman dan keahlian internasional dalam mengembangkan c. Membentuk sebuah badan koordinasi sementara yang dipimpin bersama dan melaksanakan strategi-strategi untuk pemberian pelayanan dan desain oleh BRA dan BAPPEDA, yang melibatkan masyarakat internasional, program yang peka-konflik perlu menjadi landasan bagi dukungan internasional badan-badan pemerintah yang relevan dan masyarakat sipil Aceh, dan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan. bekerja untuk merancang mekanisme-mekanisme bagi peralihan program jangka panjang pembangunan perdamaian dan pembangunan yang peka- konflik ke dalam kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah. BAPPENAS