68182 Doing business di Indonesia 2012 M E M P E R B A N DING KAN KEBIJAKAN USAHA DI 20 K OT A DAN 1 83 PEREK ONOMI AN Doing Business di Indonesia 2012 M E M P E R BANDING KAN KEBIJAKAN USAHA DI 20 KOTA DAN 1 83 PEREKONOMI AN PUBLIKASI BERSAMA BANK DUNIA DAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION © 2012 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington, D.C. 20433 Telepon 202-473-1000 Internet www.worldbank.org Semua hak cipta dilindungi Undang-Undang. Publikasi bersama Bank Dunia dan International Finance Corporation. Laporan ini dibuat oleh staf Kelompok Bank Dunia. Temuan-temuan, penafsiran-penafsiran dan kesimpulan-kesimpulan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan Para Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang tersaji dalam karya ini. Hak-hak dan Izin Penggunaan Bahan-bahan dalam publikasi ini dilindungi hak cipta. Memperbanyak dan/atau melakukan transmisi atas sebagian atau keseluruhan dari karya ini tanpa izin dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bank Dunia mendukung penyebarluasan hasil karyanya dan pada umumnya memberikan izin dengan segera untuk memproduksi ulang bagian-bagian dari karyanya. Untuk memperoleh izin untuk menggandakan atau mencetak ulang setiap bagian dari karya ini, silakan kirimkan permohonan berikut informasi lengkap ke Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telepon: 978-750-8400; faksimili: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. Semua pertanyaan lain berkenaan dengan hak dan lisensi, termasuk hak-hak tambahan dapat diajukan ke Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; faksimili: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org. Doing Business di Indonesia 2012 dan kajian tentang Doing Business di tingkat daerah dan regional dapat diunduh secara gratis dari www.doingbusiness.org/subnational. Salinan laporan-laporan global Doing Business: Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (Menjalankan Usaha di Dunia Yang Semakin Transparan); Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs (Menciptakan Perubahan Yang Berarti Bagi Para Pelaku Wirausaha); Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times (Melakukan Reformasi dalam Masa-masa Sulit), Doing Business 2009, Doing Business 2008, Doing Business 2007: How to Reform (Bagaimana Cara Melakukan Reformasi), Doing Business in 2006: Creating Jobs (Menciptakan Lapangan Kerja), Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth (Menyingkirkan Hambatan-hambatan Pertumbuhan) dan Doing Business in 2004: Understanding Regulations (Memahami Peraturan-peraturan), dapat diperoleh dari www.doingbusiness.org. Daftar Isi 1 Ikhtisar 7 Tentang Doing Business dan Doing Business di Indonesia 2012 16 Mendirikan Usaha 24 Mengurus izin-izin mendirikan bangunan 31 Pendaftaran Properti 37 Catatan data 45 Tabel kota-kota Indonesia 48 Indikator-indikator Doing Business Daftar prosedur 49 Mendirikan Usaha 79 Mengurus izin-izin mendirikan bangunan 95 Pendaftaran Properti 112 Ucapan Terima Kasih Doing Business di Indonesia 2012 merupakan kesembilan dari seri laporan tahunan yang laporan khusus kedua yang mengukur kinerja di diterbitkan oleh Bank Dunia dan International tingkat daerah dari seri Doing Business di Indonesia. Finance Corporation. Indikator-indikator dalam Pada tahun 2010, analisa telah dilakukan atas Doing Business di Indonesia 2012 juga dapat indikator-indikator kuantitatif yang terkait diperbandingkan dengan 352 kota dari 54 dengan peraturan-peraturan usaha untuk 14 kota: perekonomian yang diukur dalam laporan- Balikpapan, Banda Aceh Bandung, Denpasar, laporan Doing Business yang mengukur kinerja di Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, tingkat daerah lainnya. Semua data dan laporan Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, tersedia di http://subnational.doingbusiness.org Surakarta, dan Yogyakarta. Tahun ini, Doing dan www.doingbusiness.org. Business di Indonesia 2012 mencatat perbaikan di 14 kota yang telah diukur sebelumnya dan Doing Business menganalisa peraturan-peraturan memperluas cakupan analisa ke 6 kota lainnya yang meningkatkan kegiatan usaha dan peraturan- di nusantara: Batam, Gorontalo, Jambi, Mataram, peraturan yang menghambatnya. Peraturan- Medan, dan Pontianak. Kriteria seleksi mencakup peraturan yang mempengaruhi 3 tahap kehidupan tingkat urbanisasi, populasi, kegiatan ekonomi, usaha diukur di tingkat daerah di Indonesia: keragaman politis dan geograï¬?s, dan faktor-faktor mendirikan usaha, mengurus izin-izin mendirikan lain berdasarkan konsultasi dengan Kementerian bangunan dan pendaftaran properti. Indikator- Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan indikator tersebut dipilih karena mencakup Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri wilayah-wilayah yurisdiksi atau praktek setempat. dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Indikator-indikator tersebut dipergunakan untuk Daerah (KPPOD). mengidentiï¬?kasi reformasi kebijakan usaha dan ruang lingkup efektiï¬?tas reformasi kebijakan usaha Perbandingan dengan perekonomian- tersebut dalam menyederhanakan prosedur, perekonomian lainnya didasarkan pada hasil mengurangi waktu, dan mengurangi biaya untuk laporan Doing Business 2012—Doing business menjalankan kegiatan usaha. Data dalam Doing in a more transparent world (Melakukan Usaha Business di Indonesia 2012 merupakan data terkini di Dunia Yang Semakin Transparan) —laporan per Juli 2011. 1 IKHTISAR Ambisius dan melesat naik dengan cepat— sasaran utama dari pembangunan nasional TABEL 1.1 Kota manakah yang memiliki kata-kata ini menggambarkan Indonesia Indonesia. Reformasi-reformasi kebijakan tingkat kemudahan terbaik dalam modern dengan tepat. Di tengah-tengah usaha dapat mempermudah proses hal mendirikan usaha, mengurus izin-izin mendirikan bangunan perekonomian dunia yang melambat, pendirian usaha, mendorong investasi dan atau pendaftaran properti? Indonesia merupakan Negara dengan tingkat meningkatkan penciptaan lapangan kerja di perekonomian tercepat ketiga diantara kota-kota di seluruh Indonesia. Negara-negara G-20 untuk tahun 2009 Kemudahan Tidak ada cetak biru tunggal untuk mengurus dan Indonesia terus mencatat pertumbuhan Kemudahan izin-izin Kemudahan ekonomi yang kuat, pada tingkat yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan mendirikan mendirikan pendaftaran yang berlaku bagi semua, namun demikian Kota usaha bangunan properti diproyeksikan sebesar 6.4% untuk tahun 2012. penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi Balikpapan 7 1 12 pendirian dan pengoperasian usaha, dimana Banda Aceh 5 4 12 Namun demikian, terlepas dari prestasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku Bandung 12 8 1 baiknya di bidang perekonomian, Indonesia lebih membawa manfaat dibandingkan Batam* 15 10 20 menghadapi tantangan-tantangan yang dengan pembebanan biaya membantu Denpasar 9 17 12 menghambat perkembangan sektor swasta. untuk mencapai sasaran tersebut. Hal TIDAK ADA Gorontalo* 6 5 Kekurangan tenaga kerja terdidik, infrastruktur ini penting khususnya bagi negara yang PRAKTEK yang buruk dan kerangka kebijakan yang sangat terdesentralisasi seperti Indonesia, Jakarta 8 19 1 berbelit-belit merupakan 3 penghambat dimana perancangan dan pelaksanaan Jambi* 18 2 7 terbesar terhadap perluasan usaha.1 Survei- kebijakan secara harmonis di tingkat daerah Makassar 17 11 9 survei Perusahaan (Enterprise Surveys) Bank merupakan kunci pendorong perkembangan Manado 20 18 15 Dunia menunjukkan bahwa perusahaan- usaha dalam negeri skala kecil hingga Mataram* 10 12 4 perusahaan Indonesia mengidentiï¬?kasi menengah—tulang punggung perekonomian Medan* 19 6 7 dua dari 10 hambatan terbesar terhadap Indonesia. Hal ini juga penting bagi para Palangka Raya 2 14 16 kegiatan investasi perusahaan adalah pengusaha perempuan di Negara dimana Palembang 11 3 3 tidak memadainya jumlah tenaga kerja 60% dari usaha skala menengah dimiliki Pekanbaru 16 15 18 terdidik dan tingginya tingkat informalitas.2 atau dijalankan oleh perempuan.5 Salah satu dari kunci penyebab tingginya Pontianak* 13 7 9 tingkat informalitas di Indonesia ini adalah Doing Business mengkaji peraturan usaha dari Semarang 4 8 19 beratnya beban yang harus ditanggung oleh sudut pandang usaha dalam negeri skala Surabaya 14 16 11 perusahaan-perusahaan akibat kebijakan- kecil hingga menengah. Jakarta mewakili Surakarta 3 12 17 kebijakan yang berlaku. Bahkan, hampir Indonesia dalam laporan tahunan Doing Yogyakarta 1 5 6 30% dari perusahaan-perusahaan di Business, yang membandingkan praktek- Catatan: Peringkat untuk masing-masing topik didasarkan Indonesia memulai kegiatan usahanya tanpa praktek kebijakan di 183 perekonomian di pada rata-rata sederhana dari kedudukan dalam persentase peringkat untuk indikator-indikator komponennya. Lihat mendaftarkan diri secara formal.3 seluruh dunia. Namun demikian, di dalam Catatan Data untuk informasi lebih terinci. Indonesia, peraturan dan praktek-praktek *Kota-kota yang tidak diukur dalam laporan Doing Business di Indonesia 2010. Meningkatkan daya saing ekonomi dengan setempat beragam dari kota ke kota. Doing Sumber: Database Doing Business. menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif Business di Indonesia 2010 merupakan merupakan salah satu prioritas nasional laporan pertama yang melakukan kajian di Indonesia untuk periode 2010 hingga kota-kota lain selain Jakarta, untuk merekam 2014.4 Meningkatkan kemudahan untuk perbedaan-perbedaan ini di 13 kota lain melakukan usaha dan kegiatan investasi juga untuk 3 topik Doing Business: mendirikan membantu mendorong terselenggaranya usaha, mengurus izin-izin mendirikan urbanisasi yang berkelanjutan, salah satu bangunan dan pendaftaran properti. 2 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 GAMBAR 1.1 Merekam kemajuan Indonesia* dari waktu ke waktu di bidang-bidang yang diukur oleh dalam jajaran peringkat disebabkan oleh Doing Business 2006-2012: Jarak Dengan Garis Depan penambahan 6 kota baru, beberapa diantara mana memiliki kerangka kebijakan yang Jarak antara prestasi suatu negara dengan prestasi terbaik dalam hal kemudahan berusaha (dalam persentase) ramah usaha. Sebagai contohnya, Jambi 0 PRESTASI TERBAIK SECARA GLOBAL duduk di antara kota-kota dengan kinerja DB2012 10 terbaik dalam topik mengurus izin-izin DB2006 mendirikan bangunan—dimana kota ini tidak 20 turut diukur dalam laporan Doing Business di 30 Indonesia 2010. 40 INDONESIA DARI SUDUT 50 PANDANG DUNIA 60 Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini 70 giat melakukan reformasi kebijakan usaha. Perbaikan-perbaikan yang konsisten ini telah 80 diakui oleh laporan tahunan Doing Business. 90 Menurut Doing Business 2012, Indonesia, diwakili oleh Jakarta, mendudukkan 100 PRESTASI Mendirikan Perlindungan Membayar Perdagangan Penegakan Penyelesaian Indonesia di jajaran 50 perekonomian TERENDAH Mengurus Pendaftaran Mem SECARA GLOBAL Usaha izin-izin properti peroleh bagi para pajak lintas batas hak-hak dan kepailitan teratas yang berhasil melakukan kemajuan mendirikan pinjaman penanam kewajiban bangunan modal kontraktuil paling signiï¬?kan untuk mengurangi jarak melalui pengadilan antara mereka dengan prestasi negara- Catatan: Ukuran jarak dengan garis depan menggambarkan jarak antara suatu perekonomian dengan “garis depanâ€?—ukuran sintetis negara dengan kinerja terbaik, dan di jajaran yang didasarkan pada praktek yang paling eï¬?sien atau skor tertinggi yang dicapai oleh suatu perekonomian di setiap indikator dalam 9 rangkaian indikator Doing Business (tidak termasuk indikator mempekerjakan pegawai dan memperoleh tenaga listrik). Aksis vertikal 50 perekonomian teratas di kawasan Asia mengindikasikan jarak dengan garis depan, dan 0 merupakan lingkungan kebijakan yang paling eï¬?sien (praktek di garis depan). Data Timur dan Pasiï¬?k. merujuk pada 174 perekonomian yang datanya tersaji dalam laporan Doing Business 2006. Perekonomian lain ditambahkan pada tahun-tahun berikutnya. Membandingkan kinerja suatu perekonomian * Diwakili oleh Jakarta berdasarkan serangkaian indikator dalam Sumber: database Doing Business.. 2 periode yang berbeda membantu untuk Laporan ini memperbaharui informasi yang Manakala temuan dari tahun 2012 mengkaji sejauh mana kebijakan usaha di tersaji pada tahun 2010 dan merekam dibandingkan dengan temuan dari tahun suatu perekonomian, sebagaimana diukur kemajuan-kemajuan yang tercapai dalam 2010, sejumlah tren dapat terlihat. Pertama, oleh Doing Business, telah berubah dari penyelenggaraan reformasi-reformasi usaha. kota-kota yang secara konsisten mengambil waktu ke waktu—misalnya, sejauh mana langkah reformasi tetap bertahan di jajaran perekonomian tersebut telah bergerak Laporan ini juga memperluas cakupan analisa teratas. Sebagai contoh, Yogyakarta berhasil mendekati praktek-praktek dan kebijakan- dengan menambah 6 kota dalam kajiannya, kebijakan yang paling eï¬?sien di bidang- mempertahankan kedudukannya di antara untuk melengkapi peta peraturan usaha di bidang yang tercakup oleh Doing Business. kota-kota yang berada di jajaran terdepan Indonesia. Ringkasan temuan-temuan dari Hasil-hasil untuk Indonesia menunjukkan dalam topik mendirikan usaha, dan Bandung laporan ini tersaji di bawah (tabel 1.1). bahwa laju perubahan di bidang-bidang yang berhasil mempertahankan kedudukannya diukur sangat beragam (tabel 1.2). Di seluruh Indonesia, posisi kota dengan dalam topik pendaftaran property. Kedua, proses termudah untuk mendirikan usaha kota-kota yang melakukan reformasi Di bidang pendirian usaha, perbaikan- diduduki oleh Yogyakarta, untuk mengurus terhadap kebijakan-kebijakan usahanya perbaikan yang dilakukan mengurangi izin-izin mendirikan bangunan diduduki sejak mereka terakhir diukur telah berhasil waktu pendirian usaha sebesar 70%—dari oleh Balikpapan, dan untuk mendaftarkan melompati kota-kota lain dan bergerak 151 hari pada tahun 2005 menjadi 45 hari properti diduduki oleh Bandung dan Jakarta. mendekati posisi terdepan. Berkat reformasi pada tahun 2011—dan jumlah prosedur Posisi kota dengan proses tersulit untuk kebijakan usaha yang mereka lakukan baru- turun dari 12 menjadi 8. Dalam mengurus mendirikan usaha diduduki oleh Manado baru ini, Semarang saat ini duduk sebagai izin-izin mendirikan bangunan, waktu dan untuk mendaftarkan properti diduduki kota dengan tingkat kemudahan untuk berkurang sebesar 15%—dari 186 hari pada oleh Batam. Posisi kota dengan proses mendirikan usaha terbaik sementara Banda tahun 2005 menjadi 158 hari pada tahun tersulit untuk mengurus izin-izin mendirikan Aceh saat ini duduk di antara jajaran kota- 2011. Para debitur saat ini memiliki hak bangunan diduduki oleh Jakarta, sementara kota yang memiliki proses mengurus izin- untuk memeriksa data pinjaman mereka di di kota Gorontalo tidak ada penerbitan izin mendirikan bangunan yang termudah, Bank Indonesia, meningkatkan mutu dan izin mendirikan bangunan untuk gudang dibandingkan dengan kedudukannya 2 keakuratan informasi yang dipergunakan komersil sejak tahun 2008. tahun lalu. Ketiga, beberapa perubahan oleh lembaga-lembaga keuangan dalam IKHTISAR 3 TABEL 1.2 Merekam kemajuan Indonesia* dari waktu ke waktu di bidang-bidang yang diukur oleh Pemerintah nasional juga telah Doing Business 2006-2012: Jarak Dengan Garis Depan menerbitkan peraturan yang memandatkan Reformasi Usaha di penyederhanaan perizinan di tingkat daerah Reformasi Usaha di Tingkat Daerah Tingkat Nasional sebagai bagian dari upaya untuk lebih Mengurus Izin-izin mendorong perkembangan sektor formal Kota Mendirikan Usaha Mendirikan Bangunan Mendirikan Usaha secara nasional. Hal ini berdampak pada Balikpapan   persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Banda Aceh    Usaha Perdagangan (SIUP)—dan Tanda Bandung    Daftar Perusahaan (TDP). Meskipun kedua Denpasar   izin dan surat tanda daftar ini diatur oleh Jakarta   ketentuan yang berlaku di tingkat nasional Makassar   yaitu oleh Kementerian Perdagangan, Manado   penerbitan izin dan surat tanda daftar ini berada dibawah kewenangan pemerintah Palangka Raya    daerah. Pemerintah nasional menetapkan Palembang    batasan waktu yang wajib dipatuhi serta Pekanbaru    meniadakan atau mengurangi biaya yang Semarang    berlaku untuk kedua izin dan tanda daftar Surabaya    ini, namun masih ditemukan perbedaan Surakarta    berkenaan dengan bagaimana peraturan Yogyakarta   yang baru tersebut dilaksanakan di berbagai  Reformasi Doing Business yang meningkatkan kemudahan untuk berusaha kota. Catatan: Reformasi dihitung sebagai 1 reformasi per kota per indikator. Reformasi-reformasi tersebut berlangsung antara Agustus 2009 dan Juli 2011. Sumber: Database Doing Business. Data untuk Jakarta berasal dari Doing Business 2012. Beberapa pemerintah daerah telah mempergunakan himbauan nasional untuk menyederhanakan persyaratan mengkaji proï¬?l-proï¬?l risiko dari para debitur. yang diukur untuk kedua kalinya. Di bidang perizinan di daerah sebagai landasan untuk Total tariff pajak berkurang dari 37.3% dari mengurus izin-izin mendirikan bangunan, melakukan penggabungkan prosedur- laba pada tahun 2006 menjadi 34.5% pada temuan menunjukkan bahwa terdapat prosedur, memberlakukan batasan waktu tahun 2011, sementara sistem online untuk perbaikan-perbaikan di 10 dari 14 kota yang wajib dipatuhi dan meniadakan atau melaporkan pajak memotong waktu yang (tabel 1.3). Meski dampaknya terhadap mengurangi biaya yang berlaku untuk dibutuhkan untuk melakukan penyetoran perekonomian di Indonesia belum diukur, perizinan di tingkat daerah. Contohnya, setelah pajak hingga lebih dari separuhnya—dari laporan ini menunjukkan bahwa reformasi- diterbitkannya peraturan menteri tahun 2007 560 jam pada tahun 2006 menjadi 266 jam reformasi kebijakan usaha di tingkat nasional yang mendorong pembentukan layanan pada tahun 2011. terpadu secara nasional, Palangka Raya, dan daerah telah berkontribusi dalam Surakarta dan Yogyakarta menggabungkan menghemat waktu dan biaya dari para KOTA-KOTA DI INDONESIA seluruh perizinan usaha di daerah mereka ke pelaku usaha setempat. MELAKUKAN REFORMASI dalam satu paket. Dalam 2 tahun terakhir, KEBIJAKAN USAHA Dalam topik mendirikan usaha, semua Semarang, Denpasar, Jakarta dan Balikpapan Doing Business di Indonesia 2010 kota-kota di Indonesia memperoleh mengambil langkah yang sama. Hasil yang mengidentiï¬?kasi praktek-praktek terpuji, manfaat dari pemberlakukan kembali6 diperoleh cukup menjanjikan. Secara serupa, menujuk dimana hambatan-hambatan sistem komputerisasi pendaftaran usaha setelah diterbitkannya Undang-undang berada dan memberikan rekomendasi yang berlaku secara nasional—Sistem tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah7, langkah-langkah perbaikan untuk kesemua Administrasi Badan Hukum (SABH)—dan hampir separuh dari kota-kota di Indonesia 14 kota di Indonesia. Dua tahun setelahnya, pemberlakuan format standar untuk yang diukur menghapus pemberlakuan biaya Doing Business di Indonesia 2012 merekam pendirian usaha bagi perseroan terbatas. untuk sejumlah izin di daerah— termasuk kemajuan dari waktu ke waktu. Selain itu, peningkatan eï¬?siensi di untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perwakilan-perwakilan daerah dari institusi- dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Temuan-temuan yang dihasilkan cukup institusi tingkat nasional telah mengurangi Selanjutnya, sejalan dengan peraturan yang menggembirakan: 22 reformasi usaha waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh berlaku di tingkat nasional, Banda Aceh di tingkat daerah telah meningkatkan nomor pokok wajib pajak, pendaftaran wajib dan Surabaya tidak lagi mensyaratkan surat kemudahan berusaha sejak tahun 2010. lapor ketenagakerjaan dan jaminan sosial keterangan domisili dari para pelaku usaha. Di bidang kemudahan mendirikan usaha, tenaga kerja di beberapa kota. Upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh temuan menunjukkan bahwa terdapat pemerintah tingkat nasional dan daerah ini perbaikan-perbaikan di kesemua 14 kota telah membuahkan hasil. Rata-rata waktu dan 4 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 TABEL 1.3 Praktek-praktek Terpuji di Indonesia dibandingkan dengan dunia internasional Indonesia. Secara khusus, undang-undang yang baru8 memungkinkan pemerintah Kota dengan kinerja terbaik Peringkat global Indikator di Indonesia Kinerja (183 perekonomian) daerah untuk memberlakukan peraturan- Jumlah prosedur-prosedur peraturan yang meningkatkan nilai obyek untuk mengurus izin-izin Medan, Yogyakarta 7 prosedur 4 pajak tidak kena pajak. Undang-undang mendirikan bangunan tahun 2008 yang berlaku sebelumnya Jumlah hari untuk mengurus izin-izin mendirikan Banda Aceh 42 hari 5 menetapkan maksimum nilai obyek pajak bangunan tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta Jumlah hari untuk ($5,767). Undang-undang tahun 2010 Manado 12 hari 27 pendaftaran properti menetapkan batas minimum sebesar Rp. 60 Biaya untuk mengurus izin- juta, namun memungkinkan daerah-daerah Jambi 32% pendapatan per kapita 42 izin mendirikan bangunan untuk menetapkan jumlah yang lebih tinggi. Jumlah prosedur untuk Semua kota kecuali Batam, pendaftaran properti Semarang 6 prosedur 83 Sebelas9 dari 14 kota yang telah diukur Balikpapan, Denpasar, Jakarta, sebelumnya telah meningkatkan nilai obyek Jumlah prosedur untuk mendirikan usaha Palangka Raya, Surakarta, 8 prosedur 109 pajak tidak kena pajak, sembilan10 dari kota- Yogyakarta kota ini hanya menetapkan jumlah minimum. Biaya untuk mendirikan Jakarta, Pontianak, Yogyakarta 18% pendapatan per kapita 111 usaha MEMBANDINGKAN PERATURAN Jumlah hari untuk mendirikan usaha Gorontalo, Palangka Raya 27 hari 117 USAHA DI 20 KOTA Biaya pendaftaran properti Jakarta 10.81% nilai properti 151 Mendirikan Usaha Sumber: Database Doing Business. Mendirikan usaha, rata-rata, mensyaratkan 9 prosedur, 33 hari dan biaya sebesar 22% dari pendapatan per kapita. Waktu ini 11 hari lebih biaya untuk mendirikan usaha di kota-kota dengan rencana tata kota yang berlaku, cepat dan 8% lebih murah dibandingkan 2 Indonesia telah berkurang sebanyak lebih dari kajian arsitektur, pemeriksaan infrastruktur tahun yang lalu. Namun demikian, secara 25% sejak laporan tahun 2010. yang rencananya akan dibangun dan keseluruhan negara ini masih tertinggal jauh veriï¬?kasi garis batas saat ini diselenggarakan dari rata-rata negara-negara anggota Asia- 10 dari 14 kota yang diukur pada tahun secara internal oleh Dinas Pekerjaan Umum, Paciï¬?c Economic Cooperation (APEC)11—6 2010 dan 2012 telah mengambil langkah- yang berwenang atas aspek-aspek teknis, prosedur, 23 hari dan 7.7% pendapatan per langkah perubahan untuk meningkatkan berkoordinasi dengan layanan terpadu, kapita—untuk indikator ini. Pengusaha di kemudahan mengurus izin-izin mendirikan yang melakukan penghitungan biaya dan Indonesia harus menunggu 1 bulan lebih bangunan. Layanan terpadu dibentuk, menerbitkan izin-izin. Sebelumnya di tahun lama dibandingkan dengan pengusaha di upaya untuk meningkatkan eï¬?siensi proses 2010, perusahaan-perusahaan harus melalui Malaysia dan menghabiskan 4 kali lipat administratif dilakukan, persyaratan untuk 9 langkah yang berbeda, membayar biaya waktu lebih lama dibandingkan pengusaha bangunan-bangunan komersil sederhana sebesar Rp. 19.501.063,- ($1,874) dan Thailand untuk mendirikan usaha. Di telah disederhanakan, biaya dikurangi atau menanti selama 103 hari sebelum mereka Indonesia sendiri, kemudahan mendirikan ditiadakan, dan upaya perbaikan infrastruktur dapat memulai kegiatan konstruksi. Saat ini, usaha terbaik ada di Yogyakarta dan tersulit utilitas telah dilakukan. Sebagai hasilnya, kegiatan konstruksi dapat dimulai setelah di Manado. rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melalui hanya 5 prosedur yang dapat mengurus izin-izin mendirikan bangunan dirampungkan dalam waktu 26 hari dengan Perbedaan-perbedaan yang ada disebabkan berkurang satu bulan dari 106 hari pada biaya sebesar Rp. 15.851.063,- ($1,523). karena adanya persyaratan perizinan tahun 2010 menjadi 77 hari pada tahun 2012. Secara serupa, langkah-langkah perbaikan yang berlaku di daerah. Di Yogyakarta dan Rata-rata biaya turun dari Rp. 22.093.645,- terhadap sistem pelayanan air dan jaringan Palangka Raya, dimana proses perizinan ($2,123) menjadi Rp. 19.247.290,- ($1,850). telepon mengurangi masing-masing 13 hari usaha tergabung di layanan terpadu, dan 55 hari dari waktu yang dibutuhkan persyaratan yang berlaku di daerah dapat Beberapa kota—seperti Banda Aceh, untuk memperoleh sambungan ke utilitas- terpenuhi dengan segera—hanya 1 prosedur Surabaya dan Surakarta—melakukan utilitas tersebut. dan waktu 5 hari untuk memperoleh surat reformasi secara keseluruhan terhadap izin usaha perdagangan, tanda daftar proses mengurus izin-izin mendirikan Di bidang pendaftaran properti, pemerintah perusahaan dan izin lokasi. Sebaliknya, bangunan mereka. Banda Aceh terus mendorong para pelaku usaha untuk di Pontianak, seorang pengusaha harus menggabungkan proses persetujuan prinsip secara formal mendaftarkan tanah-tanah mengajukan permohonan secara terpisah pra-konstruksi mereka dengan prosedur- yang mereka miliki dengan meningkatkan untuk setiap izin dan menunggu 15 hari. prosedur untuk memperoleh Izin Mendirikan nilai obyek pajak tidak kena pajak untuk Selain itu, tidak terdapat keseragaman Bangunan (IMB). Proses perolehan izin lokasi properti dengan mempertimbangkan adanya eï¬?siensi dari perwakilan-perwakilan daerah dan persetujuan pemanfaatan ruang sesuai peningkatan nilai pasar properti di seluruh dari institusi-institusi nasional dalam IKHTISAR 5 menyelenggarakan layanannya di semua Sebab utama timbulnya keragaman biaya ini 42 hari, memungkinkan kota hipotetikal lokasi. Wajib Lapor Ketenagakerjaan, terkait dengan biaya untuk memperoleh Izin ini untuk menduduki peringkat ke-5 secara misalnya, dapat diselesaikan dalam 1 hari di Mendirikan Bangunan (IMB). global dari segi kecepatan waktu. Dengan Banda Aceh, berkat layanan terpadu yang memberlakukan struktur biaya pengurusan mulai beroperasi sejak tahun 2010. Proses Pendaftaran Properti izin-izin mendirikan bangunan yang pendaftaran yang sama membutuhkan Di seluruh 20 kota yang diukur, seorang berlaku di Jambi, maka seorang pengusaha waktu 2 minggu di Jakarta. pengusaha Indonesia harus melalui 6 hanya perlu membayar biaya sebesar prosedur dalam waktu 33 hari, membayar 32% pendapatan per kapita, lebih murah Dengan biaya sebesar 22% pendapatan per 11% dari nilai properti untuk melakukan dibandingkan 141 dari 183 perekonomian di kapita, rata-rata biaya untuk mendirikan proses balik nama kepemilikan hak atas seluruh dunia. usaha di Indonesia nyaris mencapai 3 kali properti. Delapan belas dari 20 kota yang lipat lebih tinggi dari rata-rata APEC. Biaya diukur membutuhkan 6 prosedur standar, Namun demikian, dalam hal mendirikan notaris merupakan biaya terbesar—separuh namun demikian Semarang dan Batam usaha, pemberlakuan praktek-praktek dari biaya keseluruhan. Di 20 kota-kota menambahkan 1 prosedur tambahan terpuji yang ada di Indonesia akan tetap yang disurvei, biaya pendirian usaha secara ke proses tersebut. Di Manado, proses menjadikan negara ini tertinggal jauh dari keseluruhan berkisar antara 17.8% di pendaftaran properti hanya memakan waktu 100 perekonomian lain di dunia. Hal yang Pontianak hingga 30.8% di Manado. Biaya 12 hari—hampir dua kali lipat lebih cepat sama juga dapat dikatakan untuk biaya perizinan daerah yang berlaku berbeda-beda dibandingkan dengan Mandaluyong, kota pendaftaran properti. Melihat contoh di satu kota dengan yang lainnya. Biaya dengan waktu tercepat di Filipina, dimana di luar batas negara Indonesia dengan untuk memperoleh izin lokasi, misalnya, proses tersebut memakan waktu 22 hari. mempelajari praktek-praktek terpuji regional sebesar Rp. 750.000,- ($72) di Pekanbaru Biaya balik nama hak atas properti beragam dan internasional dapat membantu untuk namun hanya Rp. 50.000,- ($5) di Banda sesuai dengan tarif bea perolehan hak atas mengurangi kesenjangan antara kota-kota Aceh. Di Manado, badan usaha baru harus tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh di Indonesia dan kota-kota yang berada di membayar pajak reklame tambahan dan pemerintah provinsi. Dengan biaya sebesar jajaran terdepan du dunia untuk indikator- biaya kebersihan tahunan—Rp. 513.281,- 11% dari nilai properti, rata-rata biaya indikator ini. ($49)—sebelum memperoleh perizinan untuk mendaftarkan properti di Indonesia yang diperlukan guna mendirikan usaha. Negara-negara tetangga—Malaysia; Taiwan, hampir mencapai tiga kali lipat dari biaya Cina; Thailand dan Vietnam—telah membentuk negara-negara tetangga—di kawasan Asia Mengurus Izin-izin Mendirikan komite kebijakan reformasi (regulatory reform Timur dan Pasiï¬?k, dimana rata-rata biaya Bangunan committees) untuk mengambil langkah-langkah adalah sebesar 4.1% dari nilai properti dan Jumlah persyaratan-persyaratan yang perubahan kerangka kebijakan yang berlaku di negara-negara anggota APEC, rata-rata dibutuhkan untuk membangun gudang dan bagi para pelaku usaha. Pemerintah Malaysia, biaya hanya sebesar 3.7%. memperoleh sambungan layanan utilitas contohnya, telah membentuk komite reformasi berkisar antara 7 di Medan dan Yogyakarta kebijakan (Pemudah)12 yang bertanggungjawab SALING BELAJAR DARI SATU langsung kepada perdana menteri, yang hingga 14 di Manado. Meskipun rata-rata SAMA LAIN waktu yang dipersyaratkan untuk mengurus beranggotakan pejabat-pejabat pemerintah Kota-kota saat ini memiliki peluang untuk dan sektor swasta. Hal ini merupakan contoh izin-izin mendirikan bangunan adalah 74 saling belajar dari pengalaman kota-kota kemitraan pemerintah dan swasta yang baik hari—3.5 kali lipat lebih cepat dibandingkan lainnya dengan memberlakukan reformasi- dan membantu untuk memberikan masukan Malaysia dan dua kali lipat lebih cepat reformasi kebijakan usaha yang telah berhasil dan melakukan pemantauan terhadap dibandingkan Thailand—terdapat perbedaan diselenggarakan oleh kota-kota tetangga pelaksanaan agenda reformasi iklim usaha yang cukup banyak antara satu kota mereka. Bahkan, kota-kota di Indonesia nasional. dengan kota lainnya. Semua perizinan dan dapat menarik banyak manfaat dengan persetujuan prinsip yang diperlukan dapat memberlakukan peraturan dan praktek- Kegiatan pengukuran seperti Doing Business diperoleh hanya dalam waktu 42 hari di Banda praktek yang telah berhasil diselenggarakan memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk Aceh. Di Jakarta, proses yang sama memakan di kota-kota lain di Indonesia—khususnya melakukan perbaikan terhadap kebijakan- waktu 158 hari. Sebab utama timbulnya terkait topik mengurus izin-izin mendirikan kebijakan usahanya. Doing Business keragaman ini adalah waktu yang diperlukan bangunan. mengidentiï¬?kasi tantangan-tantangan yang untuk memperoleh semua perizinan dan mungkin akan timbul di kemudian hari persetujuan prinsip di tingkat kota. Di antara Apabila sebuah kota hipotetikal di Indonesia dan tempat-tempat dimana para pembuat 20 kota yang diukur, biaya terendah untuk mengadopsi praktek-praktek di Medan kebijakan dapat menemukan praktek-praktek mengurus izin-izin mendirikan bangunan dan Yogyakarta, izin mendirikan bangunan terpuji yang dapat menjadi rujukan. Kajian ada di Jambi (32% pendapatan per kapita). dapat diperoleh hanya dengan melalui 7 di tingkat daerah yang memperbandingkan Sebaliknya, seorang pengusaha di Makassar prosedur (tabel 1.4). Mengikuti contoh kota-kota di negara yang sama dapat harus membayar lebih dari 4 kali lipat lebih Banda Aceh yang dapat menerbitkan izin menjadi aspek pendorong reformasi yang banyak (131.5% pendapatan per kapita). mendirikan bangunan dalam waktu hanya 6 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 kuat, karena pemerintah-pemerintah Para pelaku reformasi yang melakukan NOTES daerah mengalami kesulitan menjelaskan langkah-langkah perubahan secara 1. International Monetary Fund. 2010. mengapa tingkat kemudahan berusaha di konsisten memiliki agenda jangka panjang “Indonesia: 2010 Article IV Consultation.â€? IMF Country Report No. 10/284. kota mereka lebih sulit dibandingkan dengan dan tidak berhenti untuk terus melangkah 2. World Bank. Enterprise Surveys. Proï¬?l kota-kota tetangga mereka. Kabar baik yang maju. Mereka tetap mempertahankan Indonesia (Indonesia Country Proï¬?le). 2009. disampaikan oleh Doing Business adalah fokus dengan menetapkan sasaran-sasaran Tersedia di http://www.enterprisesurveys. pemberlakuan kerangka hukum nasional tertentu dan secara rutin memantau org. yang sama memudahkan terselenggaranya kemajuan yang telah dicapai. Perekonomian 3. Ibid. praktek-praktek terpuji setempat yang telah yang menduduki jajaran teratas dalam hal 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014 (RPJMN 2010–2014) ada di suatu negara. Pemerintah nasional juga kemudahan berusaha, Singapura, melakukan merupakan fase kedua dari tahap pelaksa- dapat mempergunakan data Doing Business reformasi usaha setiap tahunnya. Para naan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk memantau efektivitas perwakilan- pembuat kebijakan lainnya—seperti Badan Nasional 2005–2025 (RPJPN 2005–2025). perwakilan institusi mereka di tingkat daerah Penasihat Beban Administratif Belanda 5. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tersedia dalam melaksanakan kebijakan nasional. (Dutch Advisory Board on Administrative di http://iwapi-pusat.org/home. Burden/Actal) dan Better Regulation 6. Sistem komputerisasi pertamakali diperke- Contoh yang ada di Filipina menegaskan hal nalkan pada tahun 2001, namun terhenti Executive di Kerajaan Inggris—tidak hanya pada pertengahan tahun 2009 karena sen- ini. Doing Business di Filipina 2011 menunjukkan secara rutin melakukan kajian terhadap gketa hukum antara pemerintah Indonesia bahwa 65% dari kota-kota yang diukur peraturan-peraturan yang berlaku, namun dan pihak pemasok teknologi. Pada tahun untuk kedua kalinya sejak tahun 2008 telah mereka juga memperhatikan alur dari 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi mengambil langkah-langkah perubahan Manusia Indonesia membuka kembali akses peraturan-peraturan baru. Di Kerajaan ke sistem komputerisasi tersebut. positif di sekurang-kurangnya 1 dari 3 topik Inggris, program yang diselenggarakan 7. UU No. 28 Tahun 2009. yang diukur—mendirikan usaha, pendaftaran antara tahun 2005 hingga 2010 mengurangi 8. UU No. 28 Tahun 2009, pasal 87 (4). properti dan mengurus izin-izin mendirikan 25% dari beban para pengusaha untuk 9. 11 kota ini adalah: Balikpapan, Banda Aceh, bangunan.13 Pengalaman dari Kota Davao mematuhi ketentuan yang berlaku, menurut Denpasar, Jakarta, Makassar, Palembang, menyoroti bagaimana pemerintah- pemerintah.14 Hal tersebut bermuara pada Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta pemerintah kota yang reformis dapat dan Yogyakarta. Bandung melaksanakan penghematan biaya yang harus dikeluarkan peraturan ini, namun nilai obyek pajak tidak mempergunakan indikator-indikator Doing oleh pengusaha hingga £3.5 milyar. Salah kena pajak tetap sama sebagaimana yang Business untuk memotivasi dan memastikan satu inisiatif baru yang akan diselenggarakan berlaku pada tahun 2010, yaitu Rp. 60 juta. upaya reformasi terus terselenggara secara adalah inisiatif yang sedang dilakukan oleh 10. Jakarta menaikkan nilai obyek pajak tidak berkelanjutan. Kota Davao memberlakukan Pemerintah Inggris untuk memberlakukan kena pajak menjadi Rp. 80 juta ($ 7,689) kajian tunggal terhadap semua biaya dan Surabaya menjadi Rp. 75 juta ($ 7,208). sistem “satu masuk, satu keluarâ€? (one in, perizinan usaha di Kantor Kas Kota, sebagai 11. Australia; Brunei Darussalam; Kanada; Cili; one out) dan Tantangan Birokrasi (Red Tape Cina; Hong Kong SAR, Cina; Indonesia; pengganti pemberlakuan persyaratan Challenge).15 Jepang; Republik Korea; Malaysia; Meksiko; untuk mengunjungi institusi-institusi yang Selandia Baru; Papua Nugini; Peru; Filipina; berbeda-beda, dan memperkenankan para Hasil terbaik diperoleh dari pelaksanaan Federasi Rusia; Singapura; Taiwan, Cina; pelaku usaha untuk memulai kegiatan reformasi-reformasi usaha kumulatif yang Thailand; Amerika Serikat; Vietnam. usaha mereka tanpa harus menunggu dilakukan dalam berbagai bidang. Kerjasama 12. Online di http://www.pemudah.gov.my. pemeriksaan lapangan dari Kantor Tata Kota antar lembaga-lembaga penyelenggara 13. Bank Dunia. 2010. Doing Business in the Philippines 2011. Washington, DC: Grup Bank dan Pembangunan Kota (City Planning and kebijakan yang berbeda-beda, baik di tingkat Dunia. Development Office) atau Biro Perlindungan daerah dan nasional, perlu dilakukan untuk 14. Sembilan belas departemen Kerajaan Inggris Bahaya Kebakaran (Bureau of Fire Protection); memastikan terselenggaranya reformasi turut berpartisipasi dalam program tersebut, saat ini pemeriksaan-pemeriksaan lapangan dengan cakupan yang luas. Kemauan dan visi yang dimulai dengan pelaksanaan kegiatan kuantiï¬?kasi yang ekstensif pada musim dilakukan setelah usaha berdiri dan politik dari para pihak pendorong reformasi— panas tahun 2005. Pada bulan Mei 2010 beroperasi. Sebagai hasil dari reformasi baik apakah pihak pendorong reformasi sasaran telah tercapai: total pengurangan kebijakan usaha ini, Kota Davao berhasil tersebut berkedudukan sebagai presiden, biaya bagi kalangan usaha sebesar £3.5 memotong 7 prosedur, mempercepat menteri, atau walikota—merupakan kunci milyar. Berdasarkan pengalaman ini, sasaran baru ditetapkan untuk mengurangi lebih proses pendirian usaha menjadi rata-rata dari keberhasilan reformasi. Terlebih lagi, lanjut biaya kebijakan yang berlaku sebesar 16 hari. Berkat reformasi tersebut dan para pelaku reformasi yang melakukan £6.5 milyar selambat-lambatnya pada tahun reformasi-reformasi lainnya, Kota Davao langkah-langkah perubahan secara konsisten 2015. Tersedia di http://www.bis.gov.uk. berhasil menjadi salah satu dari kota-kota memastikan bahwa semua pihak dapat 15. Bank Dunia. 2011. Doing Business 2012: dengan peningkatan kemudahan berusaha menikmati hasil dari reformasi—dengan Doing Business in a More Transparent World. Washington, DC: Grup Bank Dunia. terbaik melalui reformasi kebijakan usahanya melibatkan semua pelaku yang terkait dan menurut Doing Business di Filipina 2011. melembagakan upaya reformasi tersebut. 7 Mengenai Doing Business dan Doing Business di Indonesia 2012 Sektor swasta yang dinamis—dimana Proyek Doing Business menggunakan Laporan Doing Business pertama, yang badan-badan usaha melakukan kegiatan pendekatan yang berbeda dari survei-survei diterbitkan pada tahun 2003, meliputi 5 investasi, penciptaan lapangan kerja dan persepsi. Proyek ini mengkaji usaha-usaha rangkaian indikator di 133 perekonomian. peningkatan produktivitas – mendorong dalam negeri, pada pokoknya usaha Laporan tahun ini meliputi 11 rangkaian pertumbuhan dan memberikan peluang yang dengan skala kecil dan menengah dan indikator di 183 perekonomian. Sepuluh lebih bagi kalangan yang kurang mampu. mengukur peraturan-peraturan yang berlaku topik diikutsertakan dalam pemeringkatan Untuk mengembangkan sektor swasta yang terhadap mereka sepanjang siklus hidup kemudahan berusaha secara keseluruhan. Proyek ini telah memperoleh masukan dinamis tersebut, pemerintah di seluruh dunia usaha mereka. Kasus studi terstandarisasi dari pemerintah, kalangan akademisi, telah mengambil langkah-langkah reformasi yang dipergunakan menyajikan indikator- praktisi dan para peninjau.1 Proyek ini tetap di berbagai bidang, termasuk program- indikator kuantitatif untuk peraturan usaha mempertahankan tujuan awalnya: untuk program liberalisasi harga dan stabilisasi yang dapat diperbandingkan terhadap 183 menyajikan landasan yang obyektif guna kondisi makroekonomi. Namun demikian, perekonomian dan dari waktu ke waktu. meningkatkan pemahaman dan mendorong para pemerintah yang berkomitmen untuk Pendekatan ini melengkapi data yang terciptanya lingkungan kebijakan yang lebih menjaga stabilitas perekonomian di negara dihasilkan oleh survei-survei persepsi dalam baik bagi para pelaku usaha. mereka dan meningkatkan peluang bagi para mengeksplorasi kendala-kendala utama warga negaranya cenderung untuk lebih yang dihadapi oleh para pelaku usaha, HAL-HAL YANG TERCAKUP terfokus pada upaya-upaya untuk menjaga sebagaimana dialami oleh para pelaku usaha DALAM DOING BUSINESS DI stabilitas kondisi makroekonomi di negara tersebut dan sebagaimana ditetapkan dalam INDONESIA 2012 mereka. Mereka juga memusatkan perhatian peraturan-peraturan yang berlaku terhadap Doing Business di Indonesia 2012 menyajikan pada hukum, peraturan dan pengaturan mereka. ukuran kuantitatif terhadap kebijakan- kelembagaan yang mendukung kegiatan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk perekonomian yang berlangsung secara Aturan-aturan dan kebijakan berada 3 indikator Doing Business: mendirikan usaha, rutin. dibawah kendali langsung dari para pembuat mengurus izin-izin mendirikan bangunan, kebijakan dan para pembuat kebijakan yang dan pendaftaran properti—yang berlaku Namun demikian, hingga 10 tahun yang berniat untuk merubah pengalaman dan terhadap usaha skala kecil dan menengah lalu belum tersedia rangkaian indikator perilaku dari para pelaku usaha seringkali dalam negeri. global untuk memantau faktor-faktor akan memulai langkah perubahan dengan mikro ekonomi tersebut dan menganalisa merubah peraturan dan kebijakan yang Pemikiran yang melandasi Doing Business relevansinya. Upaya perdana yang dilakukan berlaku terhadap para pelaku usaha adalah bahwa kegiatan ekonomi perlu pada tahun 1980-an didasarkan pada tersebut. Doing Business tidak hanya sekedar didukung oleh kebijakan yang baik. Hal-hal tersebut mencakup aturan-aturan yang data-data yang berlandaskan persepsi mengidentiï¬?kasi adanya permasalahan, menciptakan hak atas properti yang jelas, dan dari survei-survei yang dilakukan terhadap namun juga menunjuk peraturan atau aturan-aturan yang menyebabkan interaksi tenaga ahli atau pelaku usaha yang merekam prosedur tertentu yang ditetapkan oleh ekonomi menjadi lebih mudah diprediksi. pengalaman para pelaku usaha dan seringkali peraturan yang berlaku yang berpeluang Tujuannya adalah: untuk mendorong merupakan pengalaman yang cukup dialami untuk direformasi. Dan ukuran-ukuran perancangan kebijakan-kebijakan yang sekali oleh para pelaku usaha tersebut. Hasil kuantitatif yang dipergunakan oleh Doing eï¬?sien dalam penyelenggaraannya, yang survei-survei tersebut berguna sebagai tolak Business terhadap peraturan yang mengatur mudah diakses bagi semua pihak yang ukur kondisi perekonomian dan kebijakan. kegiatan usaha juga memungkinkan perlu mempergunakannya, dan mudah Namun hanya sejumlah kecil survei persepsi dilakukannya penelitian mengenai dampak untuk dilaksanakan. Sebagaimana mestinya, yang menyajikan indikator-indikator dengan peraturan-peraturan tertentu terhadap sejumlah indikator Doing Business juga cakupan global dan data yang diperbaharui perilaku para pelaku usaha dan dampak memberikan skor yang lebih tinggi bagi setiap tahunnya. ekonomis yang dihasilkan. negara yang memberlakukan lebih banyak 8 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 peraturan, contohnya berkenaan dengan Keterbatasan ruang lingkup Didasarkan pada skenario-skenario ketentuan pengungkapan informasi yang Doing Business di Indonesia 2012 terfokus contoh kasus yang terstandarisasi lebih tegas untuk transaksi-transaksi dengan pada tiga topik, dengan sasaran khusus Indikator-indikator yang dianalisa dalam pihak yang terkait. Beberapa indikator lain untuk mengukur kebijakan dan birokrasi laporan Doing Business di Indonesia 2012 memberikan skor yang lebih tinggi untuk yang terkait dengan siklus hidup perusahaan didasarkan pada skenario-skenario negara-negara yang mengambil langkah- dalam negeri skala kecil hingga menengah. contoh kasus yang terstandarisasi dengan langkah penyederhanaan dalam pelaksanaan Selaras dengan hal tersebut: menggunakan asumsi-asumsi tertentu, kebijakan, seperti dalam hal proses formal seperti bahwa usaha tersebut terletak di Laporan Doing Business di Indonesia 2012 salah satu dari 20 kota di Indonesia yang pendirian usaha melalui penyelenggaraan tidak mengukur seluruh 11 indikator yang diukur dalam laporan ini. Indikator ekonomi pelayanan terpadu satu pintu. tercakup dalam laporan Doing Business versi umumnya mengambil asumsi serupa yang Doing Business di Indonesia 2012 meliputi 2 global. Laporan ini hanya mencakup 3 area bersifat membatasi semacam ini. Data jenis data. Yang pertama adalah data yang peraturan bidang usaha yang berada di statistik untuk inflasi, contohnya, sering diperoleh dari kajian terhadap peraturan bawah wewenang pemerintah daerah dan didasarkan pada harga barang konsumen di di mana terdapat perbedaan antara praktek sejumlah daerah perkotaan. Asumsi-asumsi perundang-undangan yang berlaku. Yang yang dilakukan di satu daerah dengan tersebut memungkinkan Doing Business kedua adalah indikator waktu dan gerakan daerah yang lainnya—pendirian usaha, untuk memiliki jangkauan global dan (time dan motion) yang mengukur eï¬?siensi pengurusan izin-izin mendirikan bangunan, meningkatkan daya pembanding dari data- dan tingkat kerumitan upaya untuk mencapai dan pendaftaran properti. data yang dihimpun, namun tidak dapat sasaran kebijakan (seperti pemberian status dielakkan lagi hal-hal tersebut menyebabkan hukum bagi sebuah usaha). Dalam indikator Doing Business di Indonesia 2012 tidak data yang dihimpun menjadi bersifat umum. waktu dan gerakan tersebut, perkiraan biaya mengukur semua aspek dari lingkungan direkam berdasarkan daftar biaya resmi, usaha yang dipandang penting bagi Untuk bidang-bidang yang memiliki apabila hal tersebut dapat diberlakukan. perusahaan atau investor—atau semua peraturan dengan tingkat kerumitan dan Proses yang ditetapkan oleh peraturan yang faktor yang mempengaruhi daya saing. perbedaan yang sangat tinggi, contoh kasus berlaku seperti proses pendirian usaha atau Laporan ini, sebagai contoh, tidak mengukur terstandarisasi yang dipergunakan untuk pendaftaran properti diuraikan menjadi keamanan, stabilitas makro ekonomi, menyusun masing-masing indikator dalam langkah dan prosedur yang terinci secara korupsi, keterampilan tenaga kerja dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012 perlu jelas. Dalam hal ini, metode pengukuran yang populasi, kekuatan mendasar yang dimiliki dideï¬?nisikan dengan lebih seksama. Dalam dipergunakan oleh Doing Business dilandasi oleh lembaga-lembaga atau mutu dari kasus dimana penggunaan asumsi bahwa prasarana yang ada. Laporan ini juga tidak perusahaan berbentuk perseroan terbatas pada karya terobosan Hernando de Soto berfokus pada peraturan-peraturan yang relevan untuk dilakukan, maka asumsi yang menerapkan pendekatan waktu dan secara khusus mengatur penanaman modal tersebut akan dipergunakan. Pilihan ini gerakan, pendekatan mana dipergunakan asing. sebagian didasarkan pada elemen empiris: pertama kali oleh Frederick Taylor untuk usaha swasta berbentuk perseroan terbatas melakukan perubahan radikal terhadap Doing Business di Indonesia 2012 tidak merupakan bentuk usaha yang paling umum proses kegiatan produksi kendaraan Ford mencakup semua peraturan atau semua di sebagian besar perekonomian di dunia. Model T. De Soto menggunakan pendekatan sasaran yang ingin dicapai melalui Pilihan tersebut juga mencerminkan salah tersebut pada tahun 1980-an untuk keberadaan peraturan, di kota manapun. satu focus dari Doing Business: memperluas menunjukkan hambatan-hambatan yang Seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi peluang bagi kewirausahaan. Para investor dihadapi dalam mendirikan pabrik garmen di dan teknologi, semakin banyak kegiatan akan terdorong untuk memulai kegiatan daerah pinggiran kota Lima, Peru.2 ekonomi yang diatur oleh peraturan yang usaha sekiranya potensi kerugian mereka berlaku. Sebagai contoh, pada saat ini dibatasi hanya hingga sebatas penyertaan HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP peraturan perundang-undangan di Uni- modal mereka. Eropa (acquis) telah berkembang hingga DALAM DOING BUSINESS DI mencapai jumlah 14.500 kumpulan aturan. Fokus pada sektor formal INDONESIA 2012 Doing Business di Indonesia 2012 hanya Dalam penghimpunan data untuk setiap Dalam menafsirkan data, selain perlu mengukur 3 fase siklus kehidupan melalui indikator, Doing Business di Indonesia 2012 untuk mengetahui hal-hal yang dicakup 3 rangkaian indikator khusus. Rangkaian- mengasumsikan bahwa para pelaku usaha oleh Doing Business di Indonesia 2012, sama rangkaian indikator tersebut tidak hanya telah memahami dan mematuhi seluruh pentingnya untuk mengetahui hal-hal yang mencakup semua aspek peraturan di bidang kebijakan yang berlaku. Dalam prakteknya, tidak tercakup dalam laporan ini—untuk tertentu. Sebagai contoh, indikator untuk para pelaku usaha dapat menghabiskan memahami batasan-batasan yang ada mendirikan usaha tidak mencakup semua waktu yang cukup banyak untuk dalam menafsirkan data yang tersaji dalam aspek peraturan perundang-undangan memperoleh informasi mengenai kemana laporan ini. perniagaan. mereka harus pergi dan dokumen-dokumen TENTANG DOING BUSINESS 9 apa yang harus diserahkan. Atau mereka perbaikan, namun juga kesehatan kita secara Pertanyaan yang lebih besar disini adalah dapat memilih untuk menghindari prosedur keseluruhan. apakah permasalahan yang menjadi yang dipersyaratkan menurut hukum yang fokus Doing Business berkontribusi pada berlaku—dengan tidak mendaftarkan Satu cara untuk menguji apakah Doing upaya pembangunan dan pemberantasan perusahaan dan para pegawainya sebagai Business mewakili lingkungan kebijakan yang kemiskinan. Studi Bank Dunia Voices of peserta program jaminan sosial tenaga kerja, lebih luas dan daya saing adalah dengan the Poor (Suara-suara Rakyat Miskin) sebagai contohnya. memperhatikan korelasi antara peringkat mengajukan pertanyaan kepada 60.000 Doing Business dan tolok ukur perekonomian kaum miskin di seluruh dunia mengenai hal Area dimana kebijakan yang berlaku terkemuka lainnya. Rangkaian indikator apa yang menurut mereka dapat membantu memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi mereka keluar dari jerat kemiskinan.7 yang paling mendekati rangkaian indikator cenderung memiliki para pelaku usaha di Jawaban mereka jelas: pria dan wanita yang diukur oleh Doing Business adalah sektor informal yang lebih besar. Para pelaku rangkaian indikator kebijakan pasar produk sama-sama menggantungkan harapan usaha di sektor informal umumnya terpaksa (product market regulation) yang disusun mereka pada pendapatan yang mereka mengorbankan beberapa hal: usaha-usaha oleh Organization for Economic Co-operation peroleh dari wirausaha yang mereka kelola yang bergerak di sektor informal umumnya and Development (Organisasi Kerjasama dan atau upah yang diperoleh dari pekerjaan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, Pembangunan Ekonomi / OECD). Indikator- mereka. Upaya untuk membuka peluang kurang memiliki akses untuk memperoleh indikator ini dirancang untuk membantu bagi pertumbuhan – dan memastikan bahwa pinjaman dan mempekerjakan pekerja dalam rakyat miskin dapat turut menikmati manfaat jumlah yang lebih sedikit—dan para pekerja mengkaji sejauh mana kebijakan usaha dari pertumbuhan tersebut – membutuhkan mereka tidak memperoleh perlindungan mendorong atau menghambat daya saing. lingkungan dimana para pelaku usaha hukum ketenagakerjaan yang berlaku.3 Indikator-indikator tersebut mencakup baru yang memiliki semangat dan ide-ide Menurut kajian yang bersifat spesiï¬?k ukuran ruang lingkup pengendalian harga bagus, terlepas dari jenis kelamin atau suku terhadap negara-negara tertentu, kondisi ini (price controls), sistem perizinan, tingkat mereka, dapat memulai kegiatan usaha dan bahkan bisa lebih parah bagi usaha-usaha kesederhanaan aturan dan prosedur yang di area dimana perusahaan yang baik dapat yang dimiliki oleh perempuan.4 Badan-badan berlaku, beban administratif dan hambatan berinvestasi dan berkembang, menciptakan usaha di sektor informal juga cenderung tidak hukum dan peraturan, frekuensi terjadinya lebih banyak lapangan pekerjaan. membayar pajak. Doing Business mengukur diskriminasi dalam penyelenggaraan serangkaian faktor yang membantu prosedur, dan tingkat kendali yang Usaha kecil dan menengah merupakan menjelaskan sebab-sebab lahirnya diberlakukan oleh pemerintah terhadap penggerak utama persaingan, pertumbuhan informalitas dan memberikan wawasan bagi dan penciptaan lapangan pekerjaan, terutama badan-badan usaha. Pemeringkatan dari para pembuat kebijakan mengenai peluang- di negara-negara berkembang. Namun di indikator-indikator ini – bagi 39 negara peluang reformasi yang dapat mereka ambil. negara-negara tersebut, hingga 80% dari yang dicakup, beberapa dari mereka Untuk memperoleh pemahaman yang lebih kegiatan ekonomi yang ada bergerak di merupakan negara besar berkembang mendalam mengenai lingkungan usaha pada sektor informal. Birokrasi dan peraturan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan umumnya, dan wawasan yang lebih luas berlebihan dapat menghalangi pergerakan mengenai tantangan-tantangan kebijakan pemeringkatan dari indikator-indikator dalam hal kemudahan berusaha (dengan usaha-usaha tersebut untuk masuk ke yang ada memerlukan paduan wawasan sektor formal. Bahkan usaha-usaha yang yang ditawarkan oleh Doing Business dengan tingkat korelasi sebesar 0.72). menjalankan kegiatannya di sektor formal data dari sumber-sumber lain seperti Survei- Secara serupa, terdapat korelasi yang tinggi mungkin tidak memiliki akses yang setara survei Pengusaha (Enterprise Surveys) Bank (0.82) antara pemeringkatan dalam hal terhadap aturan dan peraturan yang bersifat Dunia.5 kemudahan berusaha dan pemeringkatan transparan dan mempengaruhi daya dalam Indeks Daya Saing Global (Global saing mereka, kemampuan mereka untuk MENGAPA HAL TERSEBUT berinovasi dan berkembang. Competitiveness Index) dari World Economic DIJADIKAN FOKUS  Forum, dengan ukuran dan daya cakup lebih Doing Business berfungsi sebagai semacam Di tempat dimana peraturan yang ada luas yang merekam faktor-faktor seperti bersifat berbelit-belit dan daya saing pengukur kadar kolesterol untuk lingkungan stabilitas kondisi makroekonomi, aspek- terbatas, kesuksesan suatu usaha cenderung kebijakan bagi para pelaku usaha dalam negeri. Ukuran kadar kolesterol tidak aspek sumber daya manusia, kelayakan bergantung pada siapa yang anda kenal memberikan informasi yang menyeluruh institusi publik dan kecanggihan komunitas dibandingkan dengan apa yang dapat mengenai kondisi kesehatan seseorang. usaha. Perekonomian-perekonomian yang anda dapat lakukan. Namun sebaliknya, di Namun demikian, alat penguji tersebut berprestasi baik dalam indikator Doing tempat dimana peraturan yang ada bersifat memberikan informasi penting mengenai Business cenderung berprestasi baik dalam transparan, eï¬?sien, dan terselenggara kesehatan kita, dan mendorong kita untuk indikator kebijakan pasar OECD dan Indeks dengan sederhana, para calon pengusaha waspada dan mengubah perilaku kita tidak Daya Saing Global (Global Competitiveness dapat dengan mudah, terlepas dari koneksi hanya agar kadar kolesterol kita mengalami Index) dan sebaliknya.6 yang mereka miliki, menjalankan usaha 10 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 dalam koridor hukum yang berlaku serta untuk sejumlah indikator, dan beberapa kota Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini memanfaatkan peluang-peluang yang lain yang telah menikmati pertumbuhan terfokus untuk mempelajari bagaimana ada dan untuk memperoleh perlindungan pesat atau menarik investasi masuk dalam kebijakan usaha mempengaruhi perilaku para sebagaimana ditetapkan oleh peraturan jumlah besar dapat menduduki jajaran pelaku usaha dengan memberikan insentif perundang-undangan yang berlaku. peringkat yang lebih rendah dibandingkan (atau disinsentif) untuk mendaftarkan dan kota-kota lain yang sekilas nampak kurang menjalankan usahanya di sektor formal, Oleh karenanya dalam konteks ini, Doing dinamis. untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Business menghargai keberadaan peraturan untuk berinovasi dan meningkatkan yang baik sebagai kunci yang memungkinkan Namun bagi pemerintah-pemerintah daerah produktivitas.10 Berbagai kajian juga telah semua pihak untuk turut menikmati manfaat yang reformis, tingkat perbaikan kebijakan dilakukan untuk menelaah peran pengadilan, dari kebijakan-kebijakan yang ada. Doing usaha bagi para pelaku wirausaha di daerah biro kredit, dan hukum kepailitan dan jaminan Business juga menyajikan landasan untuk mereka dipandang merupakan hal yang dalam memberikan insentif bagi para mengkaji dampak dari peraturan yang lebih penting dibandingkan kedudukan kreditur dan investor untuk meningkatkan berlaku berikut dengan penerapannya. relatif daerah mereka dalam pemeringkatan akses guna memperoleh pinjaman. Literatur Sebagai contoh, Doing Business 2004 tersebut. Seiring dengan perkembangan ini telah menghasilkan serangkaian temuan. menemukan bahwa proses penegakan hak daerah perkotaan, kota-kota akan dan kewajiban kontraktuil yang lebih cepat memperkuat dan menambah peraturan guna Biaya pendaftaran usaha yang lebih rendah terkait erat dengan persepsi keadilan yang melindungi investor dan hak atas properti. mendorong kewirausahaan dan meningkatkan lebih baik – menyiratkan bahwa keadilan Sementara itu, mereka juga menemukan produktivitas usaha. Perekonomian yang tertunda merupakan keadilan yang cara-cara yang lebih eï¬?sien untuk dimana proses pendaftaran usaha dapat dipungkiri.8 menyelenggarakan peraturan-peraturan dirampungkan dalam waktu yang lebih yang ada dan meniadakan kebijakan yang singkat memiliki tingkat kepadatan usaha DOING BUSINESS DI INDONESIA dipandang sudah tidak diperlukan lagi. yang lebih tinggi.11 Di perekonomian- 2012 SEBAGAI INSTRUMEN Salah satu temuan dari laporan Doing perekonomian dimana proses pendaftaran PEMBANDING Business: negara-negara yang dinamis dan usaha dapat dirampungkan dalam waktu berkembang mengambil langkah-langkah yang lebih singkat, lebih banyak usaha baru Dalam merekam sejumlah dimensi penting perubahan secara berkelanjutan dan yang terdaftar yang bergerak di sektor- dalam rezim kebijakan, Doing Business di memutakhirkan kebijakan yang berlaku sektor industri dengan potensi pertumbuhan Indonesia 2012 dapat digunakan sebagai serta cara peraturan-peraturan yang ada yang tertinggi, seperti perekonomian- tolok ukur. Setiap tolok ukur – bagi orang dilaksanakan, sementara itu banyak negara- perekonomian yang telah mengalami perorangan, perusahaan, atau perekonomian negara miskin masih mempertahankan pergeseran ekspansif dalam tuntutan global – perlu bersifat memihak: tolok ukur tersebut sistem-sistem pengaturan yang berlaku atau teknologi.12 Reformasi-reformasi yang akan berlaku secara sah dan berguna apabila sejak akhir tahun 1800-an. meningkatkan kemudahan untuk mendirikan dapat membantu untuk mempertajam penilaian, dan kurang berguna sekiranya usaha cenderung memiliki dampak tolok ukur itu sendiri dipandang mewakili DAMPAK PERATURAN USAHA positif yang nyata terhadap investasi di suatu penilaian. MENURUT HASIL PENELITIAN industri pasar produk seperti transportasi, Data Doing Business yang telah terhimpun komunikasi dan utilitas, yang seringkali Doing Business di Indonesia 2012 menyajikan selama sembilan tahun terakhir, bersama memperoleh perlindungan dari persaingan 2 penafsiran terhadap data yang terhimpun: dengan rangkaian data lainnya, telah usaha.13 Selain itu juga terdapat bukti bahwa sajian dalam bentuk indikator-indikator memungkinkan berkembangnya kajian peraturan pendirian usaha yang lebih eï¬?sien “mutlakâ€? bagi setiap kota untuk masing- mengenai bagaimana peraturan usaha di mendorong peningkatan produktivitas usaha masing 3 topik kebijakan yang dibahas, dan bidang-bidang tertentu – dan reformasi dan kinerja makroekonomi.14 sajian dalam bentuk pemeringkatan kota- kebijakan di bidang-bidang tersebut – terkait kota berdasarkan masing-masing indikator. dengan pencapaian dampak sosial dan Proses pendaftaran usaha yang lebih sederhana Perlu dilakukan penilaian dalam menafsirkan ekonomi yang diinginkan. Sekitar 875 naskah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan hasil-hasil pengukuran tersebut untuk telah diterbitkan dalam jurnal akademis pekerjaan yang lebih luas di sektor formal. masing-masing kota dan dalam menentukan dengan memperoleh masukan dari kalangan Ditemukan bahwa pengurangan biaya jalur reformasi yang dipandang layak untuk akademisi lainnya, dan sekitar 2.332 makalah pendirian usaha untuk usaha-usaha baru dilaksanakan serta layak secara politis. tersedia di Google Scholar.9 berdampak pada pertumbuhan tingkat serapan pendidikan, tingkat penciptaan Kajian terhadap peringkat-peringkat Doing Banyak kajian yang telah dilakukan untuk lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Business yang dilakukan secara terpisah mengeksplorasi keterkaitan antara reformasi terdidik dan tingkat produktivitas rata-rata dapat memunculkan hasil-hasil yang tidak kebijakan tersebut dengan dampak yang lebih tinggi karena badan-badan usaha terduga. Beberapa kota dapat, secara tidak mikroekonomi, seperti pertumbuhan usaha baru seringkali didirikan oleh tenaga-tenaga terduga, menduduki jajaran peringkat teratas baru dan penciptaan lapangan pekerjaan. kerja terdidik dengan tingkat keahlian TENTANG DOING BUSINESS 11 tinggi.15 Penurunan biaya pendirian usaha tambahan dengan biaya yang lebih dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan dapat meningkatkan kepastian hukum: terjangkau.18 peraturan-peraturan baik yang mendorong usaha-usaha yang memasuki sektor formal pengembangan sektor swasta, eï¬?siensi dapat memperoleh akses ke sistem hukum, Di India penghapusan “license rajâ€? (lisensi kepabeanan, kualitas infrastruktur dan akses dan menikmati manfaatnya baik bagi diri raja) yang dilakukan secara progresif ke pendanaan sebagai faktor-faktor penting mereka sendiri maupun bagi para pelanggan berkontribusi terhadap peningkatan dalam peningkatan kinerja perdagangan.26 dan para pemasok mereka.16 pendaftaran usaha baru sebesar 6%, dan Kajian yang sama menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat perekonomian-perekonomian dengan Melakukan kajian terhadap dampak reformasi produktivitas tinggi yang memasuki akses ke pasar asing yang lebih terbatas kebijakan memiliki sejumlah tantangan. pasar menikmati peningkatan hasil memperoleh lebih banyak manfaat Meski nampak terdapat keterkaitan lintas keluaran (output) nyata yang lebih tinggi dari perbaikan-perbaikan iklim usaha negara yang kuat, sulit untuk melakukan dibandingkan dengan perusahaan- dibandingkan dengan perekonomian- pemilahan terpisah terhadap dampak dari perusahaan dengan tingkat produktivitas perekonomian dengan akses yang lebih baik. kebijakan-kebijakan tersebut dikarenakan yang lebih rendah.19 Peraturan pendirian beragamnya faktor-faktor potensial lain di usaha yang lebih sederhana dan fleksibilitas Penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing negara. Pada umumnya, pasar tenaga kerja ditemukan saling bersifat kemampuan suatu negara untuk menegakkan keterkaitan lintas negara tidak menunjukkan komplementer. Negara-negara dengan hak-hak dan kewajiban kontraktuil apakah suatu dampak tertentu disebabkan peraturan ketenagakerjaan yang lebih merupakan faktor penentu yang penting oleh keberadaan kebijakan tertentu atau fleksibel melihat pengurangan jumlah badan dari keunggulan komparatif negara tersebut apakah hal tersebut timbul bersamaan usaha di sektor informal sebesar 25% dan dalam perekonomian global: di antara dengan faktor-faktor lainnya, seperti kondisi peningkatan hasil keluaran riil sebesar negara-negara yang sebanding, negara- ekonomi yang semakin membaik. Oleh 17.8% dibandingkan dengan negara-negara negara dengan kemampuan penegakkan karenanya, bagaimana kita mengetahui yang memiliki peraturan ketenagakerjaan hak-hak dan kewajiban kontraktuil yang baik apakah perbedaan tersebut masih akan yang kurang fleksibel.20 Reformasi perizinan cenderung menghasilkan dan mengekspor muncul tanpa dilakukannya suatu reformasi yang serupa juga berkontribusi terhadap lebih banyak produk-produk dengan kebijakan tertentu? Sejumlah kajian telah peningkatan produktivitas rata-rata sebesar kekhususan (customized) dibandingkan berhasil menguji hal ini dengan menyelidiki kurang lebih 22% bagi usaha-usaha yang dengan negara-negara dengan kemampuan variasi-variasi dalam suatu perekonomian terdampak oleh reformasi.21 penegakkan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari waktu ke waktu. Kajian kontraktuil yang buruk.27 Kajian lain Di Kolombia jumlah badan usaha baru yang lain telah menyelidiki perubahan-perubahan menunjukkan bahwa di kebanyakan negara- terdaftar meningkat hingga 5.2% setelah kebijakan yang hanya mempengaruhi negara berkembang produksi hasil keluaran terbentuknya pelayanan terpadu bagi sejumlah badan usaha atau kelompok. yang bermutu tinggi merupakan prasyarat perizinan usaha.22 Beberapa kajian terhadap dampak yang bagi badan-badan usaha untuk menjadi timbul di negara tertentu menghasilkan Di Portugal penyelenggaraan pelayanan eksportir: reformasi-reformasi kelembagaan kesimpulan bahwa peraturan pendirian terpadu bagi perizinan usaha berkontribusi yang menurunkan biaya produksi hasil usaha yang lebih sederhana mendorong terhadap peningkatan pendaftaran usaha keluaran yang bermutu tinggi tersebut pertumbuhan badan-badan usaha baru: baru dan 7 pekerjaan baru bagi setiap meningkatkan dampak positif yang dapat 100.000 penduduk dibandingkan dengan dihasilkan oleh kemudahan-kemudahan yang Di Meksiko, sebuah kajian menemukan bahwa ada untuk melakukan kegiatan perdagangan perekonomian-perekonomian yang tidak suatu program yang menyederhanakan terhadap pendapatan.28 Penelitian menyelenggarakan reformasi.23 proses perizinan di tingkat kota telah menunjukkan bahwa peniadaan hambatan- mendorong peningkatan jumlah pendaftaran Iklim kebijakan usaha yang kondusif hambatan terhadap kegiatan perdagangan usaha sebesar 5% dan peningkatan upah berkontribusi terhadap kinerja perdagangan perlu disertai oleh reformasi-reformasi lain, tenaga kerja sebesar 2.2%, sementara yang lebih kuat. Upaya-upaya untuk seperti meningkatkan fleksibilitas pasar- persaingan dari badan-badan usaha tersebut menyederhanakan lingkungan kelembagaan pasar tenaga kerja, untuk meningkatkan menyebabkan turunnya harga-harga sebesar bagi kegiatan perdagangan (seperti produktivitas dan pertumbuhan.29 0.6% dan pendapatan dari usaha-usaha peningkatan eï¬?siensi kepabeanan) telah yang telah ada sebesar 3.2%.17 Penelitian terbukti memiliki dampak positif terhadap Peraturan dan kelembagaan yang membentuk lain menemukan bahwa reformasi perizinan volume kegiatan perdagangan.24 Satu kajian bagian dari infrastruktur pasar keuangan— yang sama secara langsung berdampak pada menemukan bahwa lingkungan perdagangan termasuk pengadilan, sistem informasi kredit, peningkatan badan-badan usaha yang baru yang tidak eï¬?sien merupakan salah satu faktor dan jaminan, kreditur dan hukum kepailitan— berdiri sebesar 4% dan bahwa program kunci dari buruknya kinerja perdagangan memainkan peranan dalam meningkatkan tersebut berlangsung lebih efektif di tingkat di negara-negara Sub-Sahara Afrika.25 kemudahan untuk mengakses pinjaman. Survei- kota yang memiliki tingkat korupsi lebih Secara serupa, kajian lain mengidentiï¬?kasi survei perusahaan (Enterprise survey) yang rendah dan prosedur-prosedur pendaftaran kemampuan pemerintah untuk menyusun dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan 12 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 KOTAK 1 Bagaimana negara-negara penyelesaian klaim-klaim pemulihan Sebagian besar pelaku reformasi memulai menggunakan Doing Business dalam hutang dan memungkinkan para kreditur langkah dengan mencari contoh, dan program-program reformasi kebijakan untuk menyita lebih banyak jaminan untuk Doing Business membantu mereka dalam Untuk memastikan terselenggaranya koor- kredit-kredit yang dinyatakan telah gagal melakukan hal ini (kotak 1 dan 2). Sebagai dinasi yang baik antara institusi, perekono- bayar. Pendirian dewan khusus tersebut juga contohnya, Arab Saudi menggunakan mian seperti Kolombia, Rwanda dan Sierra Leone telah membentuk komite reformasi meningkatkan probabilitas pengembalian hukum perusahaan Perancis sebagai model kebijakan yang bertanggungjawab langsung pembayaran hingga 28% dan menurunkan untuk merubah hukum perusahaan mereka. kepada presiden dan menggunakan indikator tarif suku bunga pinjaman sebesar 1–2 Kebanyakan negara-negara di Afrika merujuk Doing Business sebagai salah satu sumber ma- persen.34 pada Mauritius – negara dengan kinerja sukan bagi program-program perbaikan iklim terbaik di kawasan tersebut berdasarkan usaha mereka. Lebih dari 20 perekonomian Setelah terselenggaranya reformasi indikator Doing Business – sebagai sumber telah membentuk komite serupa di tingkat menteri. Termasuk dalam perekonomian- kepailitan di Brazil pada tahun 2005 yang, praktek-praktek terpuji dalam hal reformasi perekonomian ini adalah India, Malaysia, antara lain, meningkatkan perlindungan bagi kebijakan usaha. Mengutip ucapan Taiwan (Cina) dan Vietnam di kawasan Asia para kreditur, biaya hutang turun hingga 22% Luis Guillermo Plata, mantan menteri Timur dan Selatan; Republik Mesir, Moroko, dan tingkat pinjaman secara keseluruhan perdagangan, industri dan pariwisata Arab Saudi, Republik Siria, Uni Emirat Arab meningkat hingga 39%.35 Kolombia, dan Republik Yemen di Timur Tengah dan Afrika Utara; Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Moldova dan Tajikistan di kawasan Pemberlakuan rezim-rezim kepailitan Hal ini tidak sama seperti proses memasak Eropa Timur dan Asia Tengah; Kenya, Liberia, yang lebih baik dan menyederhanakan kue di mana anda hanya perlu untuk Malawi dan Zambia di kawasan Sub-Sahara mekanisme untuk reorganisasi hutang mengikuti resepnya. Tidak. Kita semua Afrika; dan Guatemala, Meksiko dan Peru di mengurangi jumlah likuidasi hingga 8.4% di memiliki perbedaan. Namun kita dapat Amerika Latin. Pemerintah telah melaporkan lebih dari 300 reformasi kebijakan yang telah Belgia dan hingga 13.6% di Kolombia dengan memilih hal-hal tertentu, pengalaman- terinspirasi oleh Doing Business sejak 2003. lebih banyak perusahaan-perusahaan yang pengalaman penting tertentu, dan memiliki kemampuan untuk membayar menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut, bahwa akses terhadap pinjaman merupakan yang memilih untuk menjalani proses dan melihat bagaimana hal-hal tersebut kendala utama yang dihadapi oleh usaha- reorganisasi.36 Di Kolombia hukum yang baru bekerja di negara kita. usaha di seluruh dunia.30 Sistem informasi tersebut memilah perusahaan-perusahaan kredit yang baik dan hukum jaminan yang Dalam sembilan tahun terakhir ini, yang memiliki kemampuan untuk membayar kuat dapat mengurangi kendala-kendala pemerintah telah banyak mengambil hutang dengan perusahaan-perusahaan yang dalam mengakses pendanaan. Analisa di 12 langkah-langkah untuk mereformasi tidak memiliki kemampuan untuk membayar negara-negara transisi menemukan bahwa kebijakan usaha bagi pengusaha dalam hutang, menjadikan perusahaan-perusahaan reformasi-reformasi yang memperkuat negeri. Sebagian besar reformasi yang terkait yang mengalami kesulitan keuangan namun hukum jaminan meningkatkan rata-rata dengan topik-topik Doing Business dilakukan masih mampu untuk membayar lebih dapat sebagai bagian dari program-program pasokan pinjaman bank hingga 13.7%.31 Hak- bertahan. reformasi yang lebih luas yang bertujuan hak kreditur dan keberadaan kantor-kantor untuk meningkatkan daya saing ekonomi. pendaftaran kredit, baik publik maupun BAGAIMANA PEMERINTAH Dalam penyusunan program-program swasta, terkait dengan rasio pinjaman MENGGUNAKAN DOING BUSINESS reformasinya, pemerintah menggunakan swasta terhadap PDB yang lebih tinggi32 Data kuantitatif dan tolok ukur dapat berbagai sumber data dan indikator. Dan dan pembagian informasi yang lebih tinggi mendorong pembahasan mengenai para pelaku perubahan melakukan interaksi antar biro-biro kredit dikaitkan dengan kebijakan, baik dengan mengungkap dengan sejumlah pemangku kepentingan kemampuan bank untuk menghasilkan laba tantangan-tantangan yang mungkin akan dan kelompok kepentingan yang membantu yang lebih tinggi dan risiko bank yang lebih timbul di kemudian hari dan mengidentiï¬?kasi untuk mengangkat permasalahan dan rendah.33 tempat-tempat yang menawarkan keprihatinan yang penting dalam diskusi Penelitian yang terfokus pada negara pengalaman reformasi dan praktek-praktek tentang reformasi. Dialog Grup Bank Dunia tertentu mengkaji dampak upaya pemulihan terpuji untuk dipelajari oleh para pembuat dengan pemerintah mengenai iklim usaha hutang yang eï¬?sien dan proses penutupan kebijakan. Bagi pemerintah, reaksi awal dirancang untuk mendorong penggunaan usaha dalam penentuan persyaratan- pada umumnya adalah untuk meragukan data tersebut secara kritis, mempertajam persyaratan untuk memperoleh pinjaman mutu dan relevansi dari data Doing Business. pengambilan keputusan, menghindari fokus dan dalam memastikan bahwa usaha-usaha Namun demikian, diskusi yang berlangsung sempit untuk semata-mata meningkatkan yang kurang produktif direstrukturisasi atau umumnya bermuara pada pembahasan yang peringkat dalam Doing Business dan keluar dari pasar: lebih mendalam untuk mengkaji relevansi mendorong terselenggaranya reformasi yang dari data tersebut dengan ekonomi dan bersifat menyeluruh untuk memperbaiki iklim Pendirian dewan-dewan pemulihan hutang bidang-bidang dimana reformasi dapat berusaha. Grup Bank Dunia menggunakan khusus di India mempercepat proses dilakukan. berbagai jenis indikator dan analisis dalam TENTANG DOING BUSINESS 13 KOTAK 2 Bagaimana forum-forum ekonomi regional menggunakan Doing Business satu tahun akan lebih mengenal proses tersebut dibandingkan dengan pelaku Organisasi Asia-Paciï¬?c Economic Cooperation (APEC) menggunakan Doing Business untuk mengidentiï¬?kasi peluang-peluang reformasi kebijakan, hingga perekonomian unggulan (champion usaha yang hanya mendaftarkan usahanya economies) yang akan membantu negara-negara lain dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan satu kali atau dua kali sepanjang siklus dan untuk menetapkan sasaran yang terukur. Pada tahun 2009 APEC meluncurkan Rencana Aksi usahanya. Seorang hakim kepailitan yang Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business Action Plan) dengan sasaran untuk mengurangi biaya, berpengalaman dalam memutus lusinan mempercepat dan mempermudah kegiatan usaha hingga 25% di kawasan APEC sebelum tahun perkara dalam satu tahun akan memiliki 2015.1 Rencana aksi tersebut menetapkan sasaran-sasaran khusus, seperti mempercepat waktu pendirian usaha hingga 25% dengan mengurangi 1 minggu dari waktu rata-rata untuk menyelesaikan wawasan yang lebih luas tentang kepailitan prosedur pendirian usaha. dibandingkan dengan perusahaan yang Didasarkan pada hasil survei terhadap badan-badan usaha, para pihak perencana mengidentiï¬?kasi 5 menjalani proses tersebut. area prioritas: mendirikan usaha (starting a business), memperoleh pinjaman (getting credit), penegakan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak melalui jalur pengadilan (enforcing contracts), transaksi Pengembangan metodologi perniagaan lintas batas (trading across borders) dan mengurus izin-izin mendirikan bangunan (dealing Metodologi penghitungan untuk setiap with construction permits). Negara-negara APEC kemudian memilih 6 “perekonomian unggulanâ€? untuk area-area prioritas tersebut: Selandia Baru dan Amerika Serikat (pendirian usaha/starting a business), indikator bersifat transparan, obyektif dan Jepang (memperoleh pinjaman/getting credit), Korea (penegakan hak dan kewajiban berdasarkan mudah untuk diulang (replikasi). Para kontrak melalui jalur pengadilan/enforcing contracts), Singapura (transaksi perniagaan lintas batas/ akademisi terkemuka bekerjasama untuk trading across borders) dan Hong Kong SAR, Cina (mengurus izin-izin mendirikan bangunan/dealing mengembangkan indikator-indikator, guna with construction permits). Pada tahun 2010 dan 2011, beberapa perekonomian unggulan telah memastikan ketaatan terhadap prinsip- menyelenggarakan sejumlah lokakarya untuk mengembangkan program-program peningkatan kapasitas di bidang-bidang yang menjadi keahlian mereka. prinsip akademis. Delapan dari makalah dasar yang melatarbelakangi terbentuknya 1. APEC (Asia-Paciï¬?c Economic Cooperation). 2010. “APEC Ease of Doing Business Action Plan (2010-2015).â€? http://aimp.apec.org/ indikator-indikator Doing Business telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal ekonomi terkemuka. dialog kebijakan ini, termasuk Indikator Untuk beberapa indikator, bagian dari Pemantauan Kemiskinan Global (Global komponen biaya (yang tidak didukung Doing Business menggunakan pendekatan Poverty Monitoring Indicator), indikator Kinerja oleh daftar biaya) dan komponen waktu rata-rata sederhana dalam pembobotan sub- Logistik (Logistics Performance Indikator) yang didasarkan pada praktek di lapangan sub indikator dan penghitungan peringkat. dan lainnya. Melalui inisiatif keterbukaan dan bukan ketentuan yang tertulis. Hal Pendekatan lain telah dikaji penggunaannya, data (open data initiative), seluruh indikator ini menambahkan elemen yang bersifat termasuk penggunaan komponen-komponen tersebut dapat diakses oleh public di http:// subyektif. Oleh karena itu, Doing Business pokok (principal components) dan komponen- data.worldbank.org. melakukan pendekatan dengan menjalin komponen yang tidak terpantau (unobserved kerja sama dengan para praktisi atau tenaga components). Komponen-komponen pokok profesional di bidang hukum yang secara dan komponen-komponen yang tidak METODOLOGI DAN DATA berkala terlibat dalam transaksi-transaksi terpantau ternyata memunculkan hasil yang Doing Business di Indonesia 2012 meliputi tersebut. Mengikuti pendekatan metodologi nyaris serupa dengan hasil yang dimunculkan 20 kota. Data tersebut didasarkan pada standar yang mengukur waktu dan gerakan, oleh pendekatan rata-rata sederhana. Ujian peraturan perundang-undangan yang Doing Business menguraikan setiap proses yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap berlaku di tingkat pusat dan daerah berikut atau transaksi, seperti pendirian usaha rangkaian indikator memberikan cakupan dengan persyaratan administratif terkait. dan penyelenggaraan kegiatan operasional yang cukup luas di seluruh topik. Oleh (Untuk penjelasan lebih lanjut tentang usaha secara sah, ke dalam langkah-langkah karenanya, pendekatan rata-rata sederhana metodologi Doing Business di Indonesia 2012, yang terpisah untuk memperoleh perkiraan dipergunakan. lihat Catatan Data). waktu yang lebih baik. Perkiraan waktu untuk masing-masing langkah diberikan oleh para Perbaikan terhadap metodologi Sumber-sumber informasi untuk praktisi yang banyak berpengalaman dan Metodologi Doing Business telah mengalami data secara rutin melakukan transaksi tersebut. perbaikan secara berkelanjutan dari waktu ke Sebagian besar indikator tersebut didasarkan waktu. Perubahan-perubahan tersebut pada Pendekatan yang digunakan oleh Doing umumnya dilakukan sebagai tanggapan pada peraturan perundang-undangan yang Business dalam menghimpun data berbeda terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh berlaku. Selain itu, sebagian besar indikator dengan pendekatan yang digunakan dalam negara-negara. Sesuai dengan metodologi biaya didasarkan pada daftar biaya resmi survei-survei yang dilakukan terhadap Doing Business, perubahan-perubahan ini yang berlaku. Para responden Doing Business perusahaan atau ï¬?rma, yang merekam telah tercermin dalam laporan Doing Business melengkapi survei tertulis dan memberikan persepsi dan pengalaman yang cukup dialami di Indonesia 2012. referensi-referensi terhadap hukum, sekali oleh perusahaan. Seorang konsultan peraturan dan daftar-daftar biaya yang hukum perusahaan yang berpengalaman Untuk mendirikan usaha, contohnya, berlaku, membantu proses pemeriksaan dalam mendaftarkan 100-150 usaha dalam persyaratan modal minimum dapat data dan jaminan mutu. 14 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 menjadi hambatan bagi calon pelaku usaha. Books. Washington, DC; Klapper, Leora, Anat Lewin Pada awalnya, Doing Business mengukur 3. Schneider, Friedrich. 2005. “The Informal dan Juan Manuel Quesada Delgado. 2009. Sector in 145 Countries.â€? Department of “The Impact of the Business Environment persyaratan modal minimum terlepas Economics, University Linz. on the Business Creation Process.â€? Policy apakah pemenuhannya harus dilakukan di Research Working Paper 4937, World Bank, 4. Amin, Mohammad. 2011. “Labor muka atau tidak. Di beberapa negara, hanya Washington, DC; Djankov, Simeon, Caroline Productivity, Firm-Size and Gender: The sebagian dari modal minimum yang wajib Case of Informal Firms in Argentina and Freund dan Cong S. Pham. 2010. “Trading on dibayarkan di muka. Untuk mencerminkan Peru.â€? Enterprise Note 22, Enterprise Time.â€? Review of Economics and Statistics 92 potensi hambatan untuk mendirikan usaha Analysis Unit, World Bank Group, (1): 166–73; Klapper, Leora, dan Inessa Love. Washington, DC. http://www.enterprisesur- 2011. “The Impact of Business Environment yang aktual, pengukuran modal disetor veys.org Reforms on New Firm Registration.â€? Policy minimum telah dipergunakan sejak 2004. Research Working Paper 5493, World Bank, 5. http://www.enterprisesurveys.org Washington, DC; Chari, Anusha. 2011. Laporan tahun ini meniadakan prosedur- 6. Global Competitiveness Report yang “Identifying the Aggregate Productivity prosedur yang berkaitan dengan perolehan diterbitkan oleh World Economic Forum Effects of Entry and Size Restrictions: menggunakan sebagian dari rangkaian data An Empirical Analysis of License Reform sambungan tenaga listrik dari indikator Doing Business terkait dengan topik pendirian in India.â€? American Economic Journal: mengurus izin-izin mendirikan bangunan. usaha (starting a business), mempekerjakan Economic Policy 3: 66–96; Bruhn, Miriam. Hal ini dilakukan untuk menghindari pegawai (employing workers), perlindungan 2011. “License to Sell: The Effect of Business penghitungan ganda karena laporan Doing terhadap pemegang saham (protecting Registration Reform on Entrepreneurial Business tahun ini menyertakan indikator investors) dan akses untuk memperoleh Activity in Mexico.â€? Review of Economics and pinjaman (getting credit) (hak menurut Statistics 93 (1): 382–86. ke-11 – Memperoleh Tenaga Listrik (Getting ketentuan yang berlaku). Electricity).37 Doing Business di Indonesia 2012 11. Klapper, Lewin dan Quesada Delgado 2009. 7. Narayan, Deepa, Robert Chambers, Meer Tingkat pendirian usaha baru merujuk pada telah mencerminkan peniadaan prosedur- Kaul Shah dan Patti Petesh. 2000. Voices of jumlah badan usaha terdaftar baru yang prosedur yang terkait dengan perolehan the Poor: Crying Out for Change. Washington, disajikan sebagai persentase dari jumlah sambungan tenaga listrik dari mengurus DC: World Bank Group. keseluruhan badan usaha yang terdaftar. izin-izin mendirikan bangunan agar data 8. Bank Dunia. 2003. Doing Business in 2004: Tingkat kepadatan usaha dideï¬?nisikan seb- dalam laporan ini dapat dibandingkan secara Understanding Regulation. Washington, DC: agai jumlah keseluruhan badan usaha yang internasional. World Bank Group. disajikan sebagai persentase dari jumlah 9. Berdasarkan hasil pencarian melalui Google penduduk berusia kerja (usia 18-65). Penjelasan untuk segala perubahan terhadap Scholar (http://scholar.google.com) dan 12. Ciccone, Antonio, dan Elias Papaioannou. Social Science Citation Index. 2007. “Red Tape and Delayed Entry.â€? Journal metodologi disajikan dalam bagian catatan 10. Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio of the European Economic Association 5 data (data notes) dari laporan ini serta di situs López-de-Silanes dan Andrei Shleifer. 2002. (2-3):444-58. web Doing Business. Selain itu, runtutan data “The Regulation of Entry.â€? Quarterly Journal 13. Alesina, Alberto, Silvia Ardagna, Giuseppe dari waktu ke waktu untuk masing-masing of Economics 117 (1): 1–37; Alesina, Alberto, Nicoletti dan Fabio Schiantarelli. 2005. indikator dan kota tersedia di situs web. Situs Silvia Ardagna, Giuseppe Nicoletti dan “Regulation and Investment.â€? Journal of web juga menyajikan seluruh rangkaian data Fabio Schiantarelli. 2005. “Regulation and the European Economic Association 3 (4): Investment.â€? Journal of the European Economic 791-825. awal yang dipergunakan dalam makalah- Association 3 (4): 791–825; Perotti, Enrico, makalah dasar. 14. Loayza,Norman, Ana Maria Oviedo dan Paolo Volpin. 2005. “The Political dan Luis Serven. 2005. “Regulation and Economy of Entry: Lobbying and Financial Informasi mengenai koreksi data disajikan Macroeconomic Performance.â€? Policy Development.â€? Makalah disajikan pada Research Working Paper 3469, World Bank, dalam catatan data (data notes) dan di situs Pertemuan American Finance Association Washington DC; Barseghyan, Levon. 2008. web. Prosedur keluhan yang transparan 2005 di Philadelphia; Klapper, Leora, Luc “Entry Costs and Cross-Country Differences memungkinkan setiap orang untuk Laeven dan Raghuram Rajan. 2006. “Entry in Productivity and Output.â€? Journal of Regulation as a Barrier to Entrepreneurship.â€? mengajukan sanggahan terhadap data Economic Growth 13 (2): 145-67. Journal of Financial Economics 82 (3): yang ada. Apabila proses veriï¬?kasi data 591–629; Fisman, Raymond, dan Virginia 15. Dulleck, Uwe, Paul Frijters and R. Winter- menegaskan bahwa terdapat kesalahan Sarria-Allende. 2010. “Regulation of Ebmer. 2006. “Reducing Start-up Costs data, maka langkah akan segera diambil Entry and the Distortion of Industrial for New Firms: The Double Dividend on Organization.â€? Journal of Applied Economics the Labor Market.â€? Scandinavian Journal of untuk memperbaiki kesalahan data tersebut. Economics 108: 317–37; Calderon, César, 13 (1): 91–120; Antunes, Antonio, dan Tiago Cavalcanti. 2007. “Start Up Costs, Limited Alberto Chong dan Gianmarco Leon. 2007. Enforcement, and the Hidden Economy.â€? “Institutional Enforcement, Labor-Market NOTES European Economic Review 51 (1): 203–24; Rigidities, and Economic Performance.â€? 1. Masukan-masukan yang telah diterima Barseghyan, Levon. 2008. “Entry Costs and Emerging Markets Review 8 (1): 38–49; mencakup kajian dari World Bank Cross-Country Differences in Productivity Micco, Alejandro, and Carmen Pagés. 2006. Independent Evaluation Group (2008) and Output.â€? Journal of Economic Growth 13 “The Economic Effects of Employment serta masukan yang berkelanjutan dari (2): 145–67; Eifert, Benjamin. 2009. “Do Protection: Evidence from International International Tax Dialogue. Regulatory Reforms Stimulate Investment Industry-Level Data.â€? IZA Discussion Paper 2. De Soto, Hernando. 2000. The Mystery of and Growth? Evidence from the Doing 2433, Institute for the Study of Labor (IZA), Capital: Why Capitalism Triumphs in the West Business Data, 2003–07.â€? Working Paper Bonn, Germany. and Fails Everywhere Else. New York: Basic 159, Center for Global Development, 16. Masatlioglu, Yusufcan, dan Jamele Rigolini. TENTANG DOING BUSINESS 15 2008. “Informality Traps.â€? B.E. Journal of dan Marc J. Melitz. 2007. “Volatility, Economic Analysis & Policy 8 (1); Djankov, Labor Market Flexibility, and the Pattern of Simeon. 2009. “The Regulation of Entry: A Comparative Advantage.â€? NBER Working Survey.â€? World Bank Research Observer 24 Paper 13062, National Bureau of Economic (2): 183–203. Research, Cambridge, MA. 17. Bruhn, Miriam. 2011. “License to Sell: The 30. http://enterprisesurveys.org. Effect of Business Registration Reform on 31. Haselmann, Rainer, Katharina Pistor dan Entrepreneurial Activity in Mexico.â€? Review Vikrant Vig. 2010. “How Law Affects of Economics and Statistics 93 (1): 382–86. Lending.â€? Review of Financial Studies 23 (2): 18. Kaplan, David, Eduardo Piedra dan Enrique 549–80. Negara-negara yang dikaji adalah Seira. 2007. “Entry Regulation and Business Bulgaria, Kroasia, Republik Cekoslowakia, Start-Ups: Evidence from Mexico.â€? Policy Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Research Working Paper 4322, World Bank, Polandia, Romania, Republik Slovakia, Washington, DC. Slovenia dan Ukraina. 19. Aghion, Philippe, Robin Burgess, Stephen 32. Djankov, Simeon, Caralee McLiesh dan Redding dan Fabrizio Zilibotti. 2008. “The Andrei Shleifer. 2007. “Private Credit in 129 Unequal Effects of Liberalization: Evidence Countries.â€? Journal of Financial Economics from Dismantling the License Raj in India.â€? 84 (2): 299–329; Houston, Joel, Chen American Economic Review 98 (4): 1397–412. Lin, Ping Lin and Yue Ma. 2010. “Creditor 20. Sharma, Siddharth. 2009. “Entry Regulation, Rights, Information Sharing, and Bank Risk Labor Laws and Informality: Evidence from Taking.â€? Journal of Financial Economics 96 (3): India.â€? Enterprise Survey Working Paper, 485–512. Enterprise Analysis Unit, World Bank Group, 33. Ibid. Washington, DC. 34. Visaria, Sujata. 2009. “Legal Reform and 21. Chari, Anusha. 2011. “Identifying the Loan Repayment: The Microeconomic Aggregate Productivity Effects of Entry and Impact of Debt Recovery Tribunals in India.â€? Size Restrictions: An Empirical Analysis of American Economic Journal: Applied Economics License Reform in India.â€? American Economic 1 (3): 59–81. Journal: Economic Policy 3: 66–96. 35. Funchal, Bruno. 2008. “The Effects of 22. Cardenas, Mauricio, dan Sandra Rozo. 2009. the 2005 Bankruptcy Reform in Brazil.â€? “Firm Informality in Colombia: Problems Economics Letters 101: 84–86. and Solutions.â€? Desarrollo y Sociedad, no. 63: 36. Dewaelheyns, Nico, dan Cynthia Van Hulle. 211–43. 2008. “Legal Reform and Aggregate Small 23. Branstetter, Lee G., Francisco Lima, Lowell J. and Micro Business Bankruptcy Rates: Taylor dan Ana Venâncio. 2010. “Do Entry Evidence from the 1997 Belgian Bankruptcy Regulations Deter Entrepreneurship and Job Code.â€? Small Business Economics 31 (4): Creation? Evidence from Recent Reforms 409–24; Giné, Xavier, dan Inessa Love. in Portugal.â€? NBER Working Paper 16473, 2010. “Do Reorganization Costs Matter National Bureau of Economic Research, for Efficiency? Evidence from a Bankruptcy Cambridge, MA. Reform in Colombia.â€? Journal of Law and 24. Djankov, Simeon, Caroline Freund dan Cong Economics 53 (4): 833–64. S. Pham. 2010. “Trading on Time.â€? Review of 37. Data tahun-tahun sebelumnya terkait Economics and Statistics 92 (1): 166–73. dengan topik mengurus izin-izin untuk 25. Iwanow, Thomasz, dan Colin Kirkpatrick. mendirikan bangunan (dealing with con- 2009. “Trade Facilitation and Manufacturing struction permits) telah disesuaikan untuk Exports: Is Africa Different?â€? World mencerminkan perubahan ini. Data-data Development 37 (6): 1039–50. tersebut tersedia di situs web Doing Business dibawah tajuk “historical dataâ€? (http://www. 26. Seker, Murat. 2011. “Trade Policies, doingbusiness.org). Investment Climate, and Exports.â€? MPRA Paper 29905, University Library of Munich, Germany. 27. Nunn, Nathan. 2007. “Relationship- Speciï¬?city, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade.â€? Quarterly Journal of Economics 122 (2): 569–600. 28. Rauch, James. 2010. “Development through Synergistic Reforms.â€? Journal of Development Economics 93 (2): 153–61. 29. Chang, Roberto, Linda Kaltani dan Norman Loayza. 2009. “Openness Can Be Good for Growth: The Role of Policy Complementarities.â€? Journal of Development Economics 90: 33–49; Cunat, Alejandro, 16 Mendirikan Usaha Krisis keuangan global semakin GAMBAR 2.1 Apakah waktu, biaya, modal disetor minimum dan jumlah prosedur yang harus dilalui untuk mempertegas fokus kebijakan terhadap mendirikan dan menjalankan perseroan terbatas setempat? usaha kecil dan menengah sebagai mesin Biaya (% pendapatan per kapita) pendorong penciptaan lapangan tenaga kerja Menjalankan usaha di dan pertumbuhan. Di Indonesia, kontribusi sektor formal usaha mikro, kecil dan menengah mencapai Modal $ sekitar 60% dari produk domestik bruto Jumlah disetor prosedur nasional.1 Mereka juga merupakan sumber minimum penciptaan lapangan pekerjaan terbesar, memberikan pekerjaan bagi lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia.2 Pengusaha Waktu (hari) Pra-pendaftaran Pendaftaran, Paska-pendaftaran Riset menunjukkan bahwa lebih banyak pendirian perusahaan yang didirikan dan lapangan pekerjaan yang diciptakan manakala proses pendirian usaha menjadi lebih mudah. Doing Business mengukur prosedur, waktu Cooperation (APEC). Pengusaha di Sebagai contohnya, setelah Malaysia dan biaya bagi perseroan terbatas berskala Indonesia harus menunggu hampir 1 bulan mengurangi biaya pendaftaran usaha sebagai kecil hingga menengah untuk mendirikan lebih lama dibandingkan dengan pengusaha bagian dari paket stimulus ekonomi yang dan menjalankan usahanya (gambar 2.1). di Malaysia dan menghabiskan waktu 4 diberlakukannya baru-baru ini, 320.000 Prosedur ini mencakup perolehan semua kali lipat lebih lama dibandingkan dengan usaha baru yang terdaftar di 2009.3 Di izin dan persetujuan yang dibutuhkan serta pengusaha di Thailand untuk mendirikan Meksiko, para peneliti menemukan bahwa pemenuhan semua kewajiban perusahaan usaha. Di negara-negara yang berada di reformasi perizinan di tingkat kota yang untuk menyampaikan pemberitahuan, jajaran terdepan sebagai pelaku reformasi berlangsung secara nasional meningkatkan veriï¬?kasi atau pernyataan pada pihak terbaik di kawasan ini—Selandia Baru, pendaftaran usaha baru sebesar 5% dan berwenang yang terkait. Untuk memastikan TABEL 2.1 Kota-kota dengan tingkat lapangan kerja sebesar 2.2%.4 Dampak bahwa data dapat dibandingkan dengan 183 kemudahan pendirian usaha tersebut terlihat lebih nyata di negara-negara perekonomian, Doing Business menggunakan terbaik—dan terburuk? dengan tingkat korupsi yang rendah dan tata kasus terstandarisasi yang mengasumsikan PERINGKAT Kota PERINGKAT Kota kelola pemerintahan yang lebih baik.5 bahwa perusahaan 100% dimiliki pemegang saham dalam negeri dan memiliki modal 1 Yogyakarta 11 Palembang Pendaftaran usaha di sektor formal tersebut dasar awal yang setara dengan 10 kali lipat 2 Palangka Raya 12 Bandung memberikan banyak manfaat yang dapat pendapatan per kapita, melakukan kegiatan 3 Surakarta 13 Pontianak secara langsung dinikmati oleh para pemilik usaha di sektor industri atau perdagangan usaha, tenaga kerja dan pemerintah. 4 Semarang 14 Surabaya umum dan mempekerjakan antara 10 hingga Perusahaan-perusahaan yang terdaftar 5 Banda Aceh 15 Batam 50 orang. secara formal memiliki akses ke layanan 6 Gorontalo 16 Pekanbaru dan lembaga-lembaga—seperti pengadilan, Di antara 20 kota-kota di Indonesia yang 7 Balikpapan 17 Makassar bank-bank serta pasar-pasar baru—yang dikaji, mendirikan usaha menghabiskan, 8 Jakarta 18 Jambi tidak tersedia bagi perusahaan-perusahaan rata-rata, 9 prosedur, 33 hari dan biaya 22% 9 Denpasar 19 Medan yang tidak terdaftar. Jika perusahaan- dari pendapatan per kapita nasional. Temuan 10 Mataram 20 Manado perusahaan terdaftar secara formal, maka ini 13 hari lebih cepat dan 8% lebih murah Catatan: Peringkat-peringkat didasarkan pada rata- para pegawai mereka dapat memperoleh dibandingkan dengan hasil pengukuran 2 rata persentase peringkat kota untuk prosedur, waktu, perlindungan yang diberikan oleh hukum tahun yang lalu.6 Namun demikian secara biaya dan modal disetor minimum untuk mendirikan usaha. Lihat Catatan Data untuk informasi terinci. yang berlaku. Pendirian secara formal juga keseluruhan, Indonesia masih tertinggal meningkatkan pendapatan pajak bagi negara. jauh dari rata-rata Asia-Paciï¬?c Economic Sumber: Database Doing Business. MENDIRIKAN USAHA 17 GAMBAR 2.2 Penyempurnaan layanan terpadu mempercepat proses pendirian usaha di Semarang Medan harus melakukan 4 kunjungan yang berbeda-beda untuk memperoleh surat Total biaya Indonesia keterangan domisili, izin gangguan, surat (% pendapatan 20 kota dalam rata-rata Waktu per kapita) (hari) izin usaha perdagangan dan tanda daftar Biaya Waktu perusahaan. Pontianak 17.8 42 Jakarta 17.9 45 Setelah diterbitkannya peraturan menteri Yogyakarta 18.5 29 tahun 2007 yang mendorong terbentuknya Palembang 19.0 34 pusat pelayanan terpadu di seluruh Indonesia, Banda Aceh 19.3 29 Palangka Raya, Surakarta dan Yogyakarta Semarang 19.7 28 merupakan kota-kota yang pertamakali Jambi 20.2 44 melakukan penggabungan proses Surakarta 20.5 29 pendaftaran bagi seluruh perizinan usaha Makassar 22.0 35 di tingkat daerah. Melalui upaya yang terus Palangka Raya 22.0 27 menerus dan terintegrasi oleh pemerintah Medan 21.2 39 tingkat nasional, provinsi dan daerah, jumlah Gorontalo 22.2 27 pusat pelayanan terpadu untuk perizinan Mataram 22.4 31 daerah8 meningkat dari hanya 49 sebelum Batam 22.7 39 2006 menjadi 274 pada akhir tahun 2009.9 Denpasar 22.9 31 Semarang, Denpasar, Jakarta dan Balikpapan Surabaya 23.5 32 sejak saat itu telah menyederhanakan proses Bandung 24.3 30 perizinan usaha mereka juga. Contohnya, Balikpapan 26.3 28 pusat pelayanan terpadu di Semarang telah Pekanbaru 26.6 29 direorganisasi untuk bertindak tidak hanya Manado 30.8 34 sebagai penerima dokumen namun juga pihak yang menerbitkan izin-izin daerah. Selain itu, kualitas pemberian layanan juga Sumber: Database Doing Business. membaik dan brosur-brosur informasi Australia dan Singapura—mendirikan DB2012 DB2010 dibandingnya dengan perwakilan lembaga diterbitkan guna memandu para pemohon usaha membutuhkan waktu tidak lebih dari nasional di daerah lainnya. Di Indonesia, melalui persyaratan-persyaratan perizinan 3 hari dan biaya yang tidak lebih dari 1% tingkat kemudahan untuk mendirikan usaha daerah. Bersamaan dengan peniadaan pendapatan per kapita. Selain dari biaya terbaik ada di Yogyakarta dan tersulit ada di surat keterangan domisili dan peningkatan pendirian usaha yang dikenakan secara Manado (tabel 2.1). eï¬?siensi di kantor pajak pratama setempat, langsung, para pengusaha Indonesia juga perubahan-perubahan ini bermuara pada wajib menyetorkan uang sebesar Rp. Empat persyaratan awal—pemesanan pengurangan waktu keseluruhan untuk 12.500.000,- ($1,201)—setara dengan nama perusahaan, penandatanganan akta mendirikan usaha di Semarang dari 47 46.6% pendapatan per kapita—sebagai pendirian, legalisasi akta pendirian dan hari menjadi hanya 28 hari (gambar 2.2). modal disetor minimum. Sebagian besar membayar biaya administratif untuk proses Secara serupa, sistem paket tunggal yang dari negara-negara anggota APEC telah pendirian—berlaku secara wajib di seluruh dilaksanakan di Denpasar pada tahun 2010 menghapus persyaratan ini.7 Indonesia dan diberikan di tingkat nasional. bermuara pada peniadaan 1 prosedur dan Rangkaian kedua dari 2 langkah pendirian berkurangnya waktu 1 minggu dari proses Meski tunduk pada kerangka kebijakan juga berlaku secara wajib di seluruh kota, pendaftaran usaha. nasional sama yang mengatur kebijakan namun dilaksanakan di tingkat daerah oleh usaha di seluruh Indonesia, terdapat perwakilan-perwakilan lembaga nasional Proses mendirikan usaha paling cepat dapat perbedaan yang cukup nyata di antara kota- di daerah—yaitu perolehan nomor pokok ditemukan di Gorontalo dan Palangka Raya: kota yang diukur. Proses desentralisasi yang wajib pajak dan pendaftaran jaminan sosial hanya 27 hari, serupa dengan Thailand dimulai satu dekade yang lalu memberikan tenaga kerja. Terdapat antara 2 hingga 5 (gambar 2.3). Di Jakarta, proses mendirikan kewenangan kepada pemerintah daerah langkah atau lebih yang perlu dipenuhi usaha membutuhkan waktu 45 hari. Di untuk menerbitkan perizinan usaha. Hasilnya, untuk mematuhi ketentuan ketenagakerjaan antara perekonomian-perekonomian pemerintah daerah memberlakukan praktek- dan perizinan daerah yang berlaku, yang APEC, hanya para pengusaha di Papua praktek perizinan usaha mereka sendiri dan dilaksanakan di tingkat daerah. Seluruh Nugini dan Brunei Darussalam yang harus mengimplementasikan peraturan nasional persyaratan perizinan di Balikpapan, menunggu lebih lama. Di hampir seluruh secara berbeda-beda. Selain itu, beberapa Denpasar, Jakarta, Palangka Raya, Surakarta kota-kota, separuh dari waktu keseluruhan perwakilan lembaga nasional di daerah dan Yogyakarta dapat dipenuhi hanya dalam untuk mendirikan usaha dihabiskan melaksanakan layananya secara lebih eï¬?sien 1 langkah. Sebaliknya, para pengusaha di untuk merampungkan langkah-langkah 18 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 TABEL 2.2 Saat ini lebih mudah untuk mendirikan usaha di kesemua 14 kota yang diukur sejak tahun 2010 Meningkatkan Pemberlakuan eï¬?siensi di Pemberlakukan atau batas waktu Peniadaan Sistem Pemberlakuan kantor pajak Meningkatkan penyempurnaan yang wajib persyaratan terkomputerisasi format setempat eï¬?siensi di Penghapusan Layanan Terpadu dipatuhi untuk surat untuk pengecekan standar dan kantor Dinas Tenaga biaya untuk untuk perizinan penerbitan izin- keterangan nama perusahaan pendirian Jamsostek Kerja izin daerah daerah izin daerah domisili Balikpapan V V   Banda Aceh V V  Bandung V V  Denpasar V V   Jakarta V V  Makassar V V  Manado V V Palangka Raya V V  Palembang V V  Pekanbaru V V V   Semarang V V V    Surabaya V V    Surakarta V V  Yogyakarta V V V Tingkat Nasional  Tingkat Daerah Catatan: Tabel ini merekam semua reformasi Doing Business yang berlangsung antara bulan Agustus hingga Juli 2011. Sumber: Database Doing Business. pra-pendirian—seperti pemesanan nama, atas prosedur paska-pendirian. Wajib berkisar antara 17.8% pendapatan per kapita notarisasi akta pendirian perusahaan dan lapor ketenagakerjaan pada Kementerian di Pontianak hingga 30.8% di Manado. akta pendirian usaha. Pengesahan pendirian Tenaga Kerja dapat dirampungkan dalam Biaya perizinan daerah juga berbeda-beda perusahaan oleh Kementerian Hukum dan 1 hari di Banda Aceh, dimana wajib lapor di antara kota-kota yang disurvei. Setelah Hak Asasi Manusia biasanya diterbitkan ketenagakerjaan dilakukan melalui pusat diberlakukannya Undang-undang tentang dalam waktu 7 hari—1 minggu lebih cepat pelayanan terpadu sejak tahun 2010. Proses Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, separuh dibandingkan dengan tahun 2010. Namun pendaftaran yang sama membutuhkan dari kota-kota yang diukur telah menghapus demikian, para pengusaha di kota-kota di waktu 2 minggu di Jakarta. GAMBAR 2.3 Reformasi-reformasi yang berhasil Indonesia di luar Jakarta harus menanti 7 mempercepat proses pendirian usaha hari lebih lama untuk menerima persetujuan Dengan biaya sebesar 22% pendapatan per (kota-kota terpilih) melalui jasa kurir yang dipergunakan oleh kapita, rata-rata biaya untuk mendirikan 60 2010 Kementerian. usaha di Indonesia hampir 3 kali lipat Sebelum 55 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata reformasi Proses pendirian usaha tercepat dapat negara anggota APEC, berbanding dengan 47 45 dicapai dalam hal dilakukan penggabungan pendapatan. Biaya notaris mewakili porsi 2012 45 42 Paska proses perizinan. Contohnya, di Palangka biaya terbesar di Indonesia, hampir mencapai reformasi Raya, total waktu yang dibutuhkan untuk separuh dari biaya keseluruhan (rata-rata, memperoleh surat izin usaha perdagangan, sekitar $350). Penggunaan jasa notaris 31 29 28 28 tanda daftar perusahaan dan izin lokasi untuk pendirian perusahaan diwajibkan hanya 5 hari. Sebaliknya, di Pontianak, oleh ketentuan undang-undang yang seorang pengusaha harus mengajukan berlaku. Saat ini, hanya notaris yang dapat permohonan secara terpisah dan menanti melakukan pengecekan dan pemesanan 15 hari untuk memperoleh 3 izin yang nama perusahaan serta mengajukan sama. Perbedaan waktu di antara kota-kota permohonan pengesahan akta pendirian dari Jakarta Pekanbaru Semarang Denpasar Balikpapan juga disebabkan karena perbedaan tingkat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Catatan: Reformasi terselenggara antara bulan Agustus 2009 dan kinerja dari perwakilan-perwakilan lembaga Dari 20 kota-kota yang disurvei, ditemukan Juli 2011. nasional di daerah yang bertanggungjawab bahwa terdapat keragaman biaya yang Sumber: Database Doing Business. MENDIRIKAN USAHA 19 GAMBAR 2.4 Secara regional, pengurangan waktu dan prosedur untuk mendirikan usaha secara nyata semua daerah di Indonesia, pemerintah dilakukan sejak tahun 2010 pusat telah menerbitakn peraturan DB2012 DB2010 perundang-undangan yang menggabungkan dan menyederhanakan persyaratan- Prosedur (number) persyaratan perizinan usaha di daerah. Indonesia 9 9 Beberapa pemerintah daerah telah secara aktif mendukung kebijakan tersebut dan APEC 6 8 melaksanakan langkah-langkah perubahan Malaysia 4 10 tidak hanya untuk mematuhi peraturan tingkat nasional tersebut namun juga untuk Korea 3 8 mendorong pertumbuhan perekonomian Waktu (hari) di daerah mereka. Contoh-contoh dari Indonesia reformasi-reformasi yang dimandatkan 31 44 di tingkat nasional dan dilaksanakan di APEC 23 29 tingkat daerah mencakup penghapusan Malaysia 18 atau pengurangan biaya untuk memperoleh 6 izin-izin di daerah, pemberlakuan pusat Korea 7 14 pelayanan terpadu, peniadaan surat keterangan domisili dan pemberlakuan Biaya (% pendapatan per kapita) batasan waktu yang wajib dipatuhi dalam Indonesia 22.0 30.0 menerbitkan perizinan dan persetujuan APEC 7.7 8.9 di daerah. Bahkan di kota-kota dimana peraturan daerah pendukung pelaksanaan Malaysia 16.4 15.6 masih disusun, beberapa perubahan yang Korea 14.6 14.7 dimandatkan oleh pemerintah nasional telah terselenggara, berkat visi dan kepemimpinan Catatan: Sampel data untuk Indonesia mencakup 14 kota yang diukur baik di Doing Business di Indonesia 2010 dan Doing Business di yang kuat dari para walikota. Hal ini secara Indonesia 2012. Sumber: Database Doing Business. nyata dapat dilihat di Makassar dan Palangka Raya, dimana perizinan-perizinan daerah biaya untuk beberapa perizinan, termasuk ini merekam kemajuan yang telah dicapai saat ini diterbitkan tanpa biaya. Tidak ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dari waktu ke waktu. Dari 14 kota yang peraturan daerah yang telah ditetapkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sebaliknya, diukur untuk kedua kalinya, kesemuanya untuk menghapus biaya-biaya tersebut, para pengusaha di Gorontalo masih harus telah melakukan langkah perbaikan untuk namun keputusan tersebut diambil selama membayar Rp. 500.000,- ($48) untuk SIUP mempermudah pendirian usaha (tabel 2.2). konsultasi antar lembaga yang dipimpin dan Rp. 250.000,- ($24) untuk TDP. Biaya oleh walikota di daerah-daerah tersebit. untuk memperoleh izin lokasi adalah Rp. Semua kota-kota yang diukur memperoleh Selanjutnya, peraturan bersama tingkat 750.000 ($72) di Pekanbaru, sementara manfaat dari pemberlakukan reformasi menteri10 memandatkan pelaksanaan sistem biaya untuk perizinan yang sama di Banda secara nasional, seperti pemberlakukan informasi yang terpadu untuk memudahkan Aceh adalah Rp. 50.000 ($5). Di Manado, sistem pendaftaran perusahaan yang pertukaran data antar lembaga-lembaga usaha baru harus melakukan pembayaran terkomputerisasi pada tahun 2010—Sistem pemerintah daerah dan nasional yang terlibat biaya tambahan berupa pajak reklame dan Administrasi Badan Hukum (SABH)—dan dalam proses pendaftaran usaha. Di Batam, biaya kebersihan tahunan, dalam jumlah pemberlakuan format-format pendirian sistem percontohan yang mendukung yang setara dengan $50, di Kantor Kas perseroan terbatas yang terstandarisasi pelaksanaan peraturan bersama ini sedang Daerah, sebelum memperoleh izin-izin untuk dan telah disederhanakan. Selain itu, dibangun. Upaya reformasi di tingkat menjalankan kegiatan usahanya. Biaya-biaya peningkatan eï¬?siensi pelayanan oleh nasional dan daerah telah membuahkan tersebut tidak menjadi persyaratan di kota- perwakilan-perwakilan lembaga-lembaga hasil (gambar 2.4). kota lain yang diukur dalam laporan ini. nasional di daerah telah menghasilkan penghematan waktu dalam proses Namun perlu dicatat bahwa negara-negara Doing Business di Indonesia 2010 pendaftaran nomor pokok wajib pajak, wajib lain di kawasan ini melakukan upaya mengidentiï¬?kasikan praktek-praktek terpuji, lapor ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang serupa—atau bahkan lebih dramatis menunjukkan dimana hambatan-hambatan tenaga kerja. lagi—untuk mereformasi kebijakan usaha berada dan memberikan rekomendasi yang mengatur pendirian usaha (gambar peluang-peluang reformasi untuk Untuk mendorong berkembangnya sektor 2.5). Untuk meningkatkan daya saing mempermudah pendirian usaha di luar formal dan terciptanya pertumbuhan dan mensejajarkan diri dengan negara- kota Jakarta. Dua tahun berikutnya, laporan perekonomian yang berkelanjutan di negara tetangganya, Indonesia perlu 20 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 GAMBAR 2.5 Kantor pendaftaran usaha merupakan hub pertukaran informasi bagi pelaku usaha dan pemerintah Pelaku usaha dan pihak perantara Mitra e-government Konsumen informasi perusahaan FUNGSI PENDAFTARAN Pendaftaran lain yang dilakukan saat pendirian usaha (nomor identitas wajib pajak, Sektor swasta Pengecekan nama jaminan sosial, statistik) (biro kredit, lembaga keuangan, Pengajuan laporan mitra dagang) keuangan tahunan APLIKASI Pejabat pemerintah yang PENDAFTARAN USAHA bertugas sebagai regulator Perubahan informasi (lembaga perizinan, pihak yang yang telah didaftarkan berwenang di bidang perpajakan, Perubahan proses lembaga kepabeanan) Institusi pendukung lainnya pendaftaran (pembayaran online-Bank,bukti pengesahan) Kantor pendaftaran lainnya (jaminan, tanah, hak kekayaan intelektual) Sumber: The Investment Climate in Practice Note Series. “Leveraging Technology to Support Business Registration Reform: Insights from recent country experience.â€? John R. Wille, Karim O. Belayachi, Numa de Magalhaes, Frederic Meunier. World Bank Group. July 2011. melanjutkan inisiatif-inisiatif reformasinya perlu melakukan 3 kunjungan yang berbeda yang tidak diperlukan dan memungkinkan baik di tingkat nasional dan daerah. Sebagai untuk memperoleh surat izin usaha diajukannya permohonan secara bersamaan langkah awal, kota-kota di Indonesia dapat perdagangan, tanda daftar perusahaan dan untuk memperoleh izin-izin daerah. saling belajar dari pengalaman satu sama izin gangguan. Ketiga izin yang sama dapat lainnya dan mengadopsi praktek-praktek diperoleh hanya dalam 1 kunjungan ke pusat Penyelenggaraan Pelayanan terpuji yang telah membuahkan hasil di kota- pelayanan terpadu di Yogyakarta. Meskipun Terpadu untuk Semua Prosedur kota lain di Indonesia. surat keterangan domisili tidak lagi diperlukan Pendaftaran dengan memanfaatkan untuk mendirikan usaha, menurut peraturan teknologi informasi LANGKAH REFORMASI APA YANG nasional, 6 dari 20 kota yang disurvei— Menggabungkan prosedur pra dan paska DAPAT DIAMBIL Bandung, Batam, Medan, Makassar, pendirian di pusat pelayanan terpadu Doing Business di Indonesia 2010 Manado dan Jambi—masih memberlakukan akan memudahkan para pelaku usaha merekomendasikan penyederhanaan pra-syarat untuk memperoleh izin usaha. dalam memenuhi persyaratan-persyaratan persyaratan-persyaratan perizinan di daerah, Argumen yang diberikan untuk mendukung yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga peningkatan koordinasi antara pemerintah keberadaan surat keterangan domisili adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat pusat dan pemerintah daerah, penggabungan bahwa surat keterangan domisili memastikan yang terlibat dalam proses pendaftaran prosedur pendaftaran dan akses publik ke bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan usaha. Seorang pelaku usaha dapat proses pendirian perusahaan. Rekomendasi- melakukan kegiatan usaha di suatu kota rekomendasi reformasi ini tetap berlaku bagi tertentu. Namun demikian, pengalaman GAMBAR 2.6 Biaya pendirian usaha lebih rendah beberapa atau semua kota-kota. dari kota-kota lain menujukkan bahwa saat informasi mengenai biaya dapat surat pernyataan sederhana dari pendiri diakses dengan mudah Reformasi perizinan daerah perusahaan yang menegaskan alamat Rata-rata biaya untuk 66 Rezim perizinan usaha telah membaik perusahaan baru juga dapat memenuhi mendirikan usaha selama 2 tahun terakhir ini. Meski fungsi yang sama. Dalam 2 tahun terakhir (% pendapatan per kapita) demikian, masih ditemukan perbedaan- ini, Banda Aceh dan Surabaya melakukan perbedaan nyata antara kota-kota. Lebih langkah untuk meniadakan persyaratan khususnya, perusahaan-perusahaan baru surat keterangan domisili, dengan demikian harus memperoleh 3 hingga 5 izin daerah meniadakan 1 prosedur dan mengurangi melalui 1 hingga 3 prosedur, tergantung di waktu 2 hari dari proses pendirian usaha bagi 18 kota mana mereka menjalankan kegiatan para pelaku usaha di kota mereka. usaha mereka. Contohnya, di Manado, seorang pengusaha perlu memperoleh Sebagian besar kota-kota di Indonesia Perekonomian dimana Perekonomian dimana saat ini memiliki pusat pelayanan terpadu daftar biaya dapat daftar biaya tidak dapat pernyataan tidak keberatan resmi dari para diakses dengan mudah diakses dengan mudah tetangga mereka, sementara di Banda Aceh, yang memusatkan pelayanan prosedur di persyaratan tersebut digantikan dengan tingkat daerah dan memberikan saran yang Catatan: Keterkaitan ini menjadi signiï¬?kan pada tingkat 5% setelah dilakukan pengendalian terhadap pendapatan per kapita. Daftar biaya pernyataan pengusaha bahwa pihaknya telah diperlukan bagi para pelaku usaha. Namun dipandang dapat diakses dengan mudah apabila dapat diperoleh melalui memperoleh persetujuan dari tetangganya. demikian, kota-kota lain masih perlu untuk situs web institusi pemerintah atau melalui pengumuman pemberitahuan, tanpa memerlukan janji dengan pejabat. Sampel data mencakup 174 Sementara di Medan, seorang pengusaha melakukan hal yang sama, menghapus perekonomian persyaratan untuk memperoleh persetujuan Sumber: Database Doing Business. MENDIRIKAN USAHA 21 GAMBAR 2.7 Berapa jumlah modal minimum yang menghubungkan database-database lembaga-lembaga pemerintah dan wajib disetor pengusaha? yang saat ini terpisah satu sama lainnya mengantri giliran. 149.6 dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses pendaftaran usaha Peningkatan koordinasi antara dan untuk memungkinkan pertukaran data pemerintah nasional dan daerah Persyaratan modal minimum di antara lembaga-lembaga pemerintah untuk mengurangi ketidak pastian (% pendapatan per kapita) 100.4 tersebut akan meningkatkan kemudahan hukum dan mendorong transparansi pendirian usaha bagi para pelaku usaha di Proses desentralisasi yang telah berlangsung Indonesia. Memberdayagunakan jaringan selama 10 tahun terakhir ini di Indonesia kerja dan infrastruktur yang ada juga akan telah memberikan kewenangan yang luas meniadakan waktu yang dibutuhkan untuk kepada pemerintah daerah dan menciptakan 46.6 mengirimkan dokumen pendirian ke Jakarta tantangan-tantangan baru. Pemerintah untuk keperluan pengesahan Kementerian nasional telah menerbitkan peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia, langkah dan prosedur tetap berkenaan dengan 14.1 mana menghabiskan waktu paling lama layanan publik. Namun dalam hal panduan 7.7 di seluruh kota di luar Jakarta (2 minggu). 1.6 pelaksanaan yang jelas tidak tersedia, timbul Keterhubungan sistem TI dari Kementerian penafsiran terhadap peraturan nasional dan Federasi Rata-rata Rata-rata Indonesia Cina India Rusia APEC OECD Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pusat prosedur yang beragam di antara pemerintah pelayanan terpadu secara elektronis akan daerah. Contohnya, di Medan dan Jambi, memungkinkan perusahaan-perusahaan izin gangguan dipersyaratkan untuk semua Sumber: Database Doing Business. untuk memperoleh sertiï¬?kat pendiriannya jenis kegiatan usaha, terlepas dari dampak mengisi satu formulir isian dengan semua melalui pusat pelayanan terpadu. mereka terhadap lingkungan hidup. Namun informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang demikian, kebutuhan akan izin gangguan berwenang di bidang perizinan, perpajakan, Menurut survei 2010/2011 dari 34 kantor ini telah ditiadakan oleh peraturan nasional. ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga pendaftaran usaha yang menggunakan Secara serupa, biaya untuk perizinan daerah kerja, serta kantor pendaftaran usaha. Para solusi teknologi informasi, lebih dari telah ditiadakan untuk usaha skala kecil dan pejabat di pusat pelayanan terpadu akan dua pertiga dari mereka memungkinkan menengah berdasarkan peraturan di tingkat diberikan kewenangan untuk bertindak pertukaran data secara elektronis dengan nasional.13 Dalam praktek, para pengusaha atas nama lembaga yang mereka wakili lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta masih membayar biaya ini di Banda Aceh, masing-masing. diseminasi informasi perusahaan ke sektor Bandung, Batam, Gorontalo, Jakarta, Manado swasta.11 Gambar 2.6 menggambarkan Secara lain, pusat pelayanan terpadu dapat dan Medan. Hal ini dapat menciptakan “ekosistemâ€? dari para pemasok dan dihubungkan secara elektronis dengan kebingungan administratif. Koordinasi yang pengguna informasi yang terus berkembang semua lembaga yang terlibat. Teknologi lebih baik antara semua jajaran pemerintah di lingkungan pendaftaran usaha. Di dalam informasi saat ini sudah dipergunakan, di digabung dengan keberadaan panduan yang lingkungan pemerintahan itu sendiri, tingkat nasional, oleh Kementerian Hukum jelas dan lengkap dalam hal pendaftaran pertukaran informasi pada umumnya dan Hak Asasi Manusia untuk proses usaha akan mengatasi ketidakkonsistenan dilakukan dengan kantor pajak (59% pemesanan nama dan pengesahan akta tersebut dan mengurangi ketidakeï¬?sienan, dari sistem) dan, sekurang-kurangnya pendirian dan oleh Direktorat Jenderal serta meniadakan peluang-peluang untuk dengan kantor jaminan sosial tenaga kerja Pajak untuk menerbitkan nomor pokok melakukan tindak korupsi. (18%). Pengalaman menunjukkan bahwa wajib pajak. Di tingkat daerah, teknologi pembentukan pusat pelayanan terpadu satu Peraturan yang berbelit-belit mensyaratkan informasi juga telah dipergunakan untuk pintu yang menghimpun semua informasi hubungan langsung dengan frekuensi yang proses perizinan usaha di sejumlah kota. yang dipersyaratkan melalui satu interface cukup tinggi antara para pengusaha dan Terlebih lagi, inisiatif pemerintah nasional online dan membagi informasi tersebut pejabat publik—dan menciptakan peluang yang saat ini sedang berlangsung ditujukan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih besar untuk melakukan tindak untuk menyelenggarakan sistem informasi lainnya akan mengurangi waktu pendaftaran suap. Pada tahun 2010, “Survei Pendapat yang terintegrasi—Sistem Pelayanan dan menghapus kebutuhan-kebutuhan akan Pejabat Eksekutifâ€? (Executive Opinion Survey) Informasi dan Perizinan Investasi Secara informasi yang saling tumpang tindih. Sistem dari World Economic Forum menyatakan Elektronik (SPIPISE) —untuk memindahkan pendaftaran online Singapura membantu bahwa birokrasi pemerintah yang tidak data dari pusat pelayanan terpadu yang sektor usaha menghemat kurang lebih $42 eï¬?sien dan korupsi merupakan 2 tantangan terlibat dalam proses perizinan usaha juta per tahun.12 Jasa elektronik juga lebih utama untuk melakukan kegiatan usaha di secara langsung ke Badan Koordinasi mudah untuk diakses oleh para pelaku Indonesia.14 Dua permasalahan tersebut Penanaman Modal di Jakarta dan usaha, menghemat waktu dan biaya yang mungkin terkait satu sama dengan yang selanjutnya akan diteruskan ke kementerian- harus mereka habiskan untuk mengunjungi lainnya. Ambil Surakarta sebagai contoh, kementerian terkait. Kemampuan untuk yang memberlakukan jumlah prosedur 22 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 yang paling sedikit untuk mendirikan usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. meminimalisir risiko yang mungkin timbul. di Indonesia. Surakarta juga menduduki Namun demikian, format tersebut belum Pada akhirnya, tingkat pemulihan hutang peringkat teratas (terbaik) dalam “indeks tersedia kepada khalayak umum. Hanya dalam proses kepailitan di perekonomian persepsi korupsiâ€? Transparansi Internasional notaris yang dapat mengajukan dokumen yang memberlakukan persyaratan modal di antara 50 kota di Indonesia. Skor Surakarta pendirian. Pemerintah dapat membantu minimum tidak lebih tinggi dibandingkan (6%) lebih dari dua kali lipat rata-rata dengan menurunkan biaya pendirian usaha dengan perekonomian- perekonomian Indonesia (2.8%).15 dengan membuka akses sistem pemesanan yang tidak memberlakukan persyaratan nama dan menyediakan anggaran dasar modal minimum.18 Pada tahun 2010 hingga Ketersediaan lebih banyak informasi bagi perusahaan yang terstandarisasi kepada 2011, perekonomian yang memberlakukan publik akan mengurangi beban pengusaha publik. Hal ini akan meniadakan persyaratan persyaratan modal minimum recovery rate secara nyata dan bahkan mengurangi untuk menggunakan jasa notaris guna memiliki tingkat pemulihan hutang yang beban lembaga-lembaga yang melayani mendirikan perusahaan, dengan demikian setara (34%) dengan perekonomian yang pengusaha-pengusaha tersebut. Akses para pengusaha dapat mengajukan dokumen tidak memberlakukan persyaratan modal yang lebih mudah tidak hanya membantu permohonan tanpa bantuan pihak lain. minimum.19 untuk menghemat waktu yang harus dihabiskan oleh para pengusaha; namun juga Negara-negara Asia lainnya, seperti Selandia Undang-undang Perseroan Terbatas meningkatkan prediktabilitas hasil pengajuan Baru dan Hong Kong SAR, Cina—menyediakan Indonesia20 menetapkan persyaratan modal permohonan sesuai dengan ketentuan yang e-service ini kepada semua pihak, termasuk dasar minimum sebesar Rp. 50.000.000,- berlaku serta biaya yang berlaku. Selandia usaha kecil. Di Vietnam, para pelaku usaha ($4,800)—25% dari mana harus disetor ke Baru, pelaku reformasi terbaik di dunia saat ini dapat mengunduk format pendirian dalam rekening bank pendiri (setara dengan dalam hal mendirikan usaha, menerbitkan terstandarisasi dan mengajukan permohonan 46.6% pendapatan per kapita). Sebagian buku panduan 10 halaman yang membahas secara online. Di Indonesia, dimana biaya besar perekonomian APEC telah menghapus semua permasalahan terkait dengan notaris mencapai lebih dari separuh biaya persyaratan ini (gambar 2.8). Hanya negara- pendaftaran usaha dan langkah-langkah keseluruhan untuk mendirikan usaha, negara anggota APEC berikut ini yang masih yang perlu diambil untuk merampungkan menjadikan penggunaan jasa notaris opsional memberlakukan persyaratan modal disetor proses.16 Terlebih lagi, akses ke informasi dapat mengurangi biaya pendirian usaha minimum pada saat mendirikan usaha: daftar biaya yang lebih mudah dan biaya secara nyata di seluruh kota-kota di Indonesia. Federasi Russia (1.6% pendapatan per yang lebih rendah merupakan dua faktor kapita), Filipina (5.2%), Meksiko (8.4%) dan yang saling mendukung. Terlepas dari level Meniadakan persyaratan modal Cina (100.4%). pendapatan pihak pemohon, biaya pendirian minimum cenderung lebih rendah di perekonomian- Persyaratan modal minimum dapat menjadi Sejak tahun 2005, 57 perekonomian di seluruh perekonomian dimana informasi mengenai hambatan bagi para pelaku usaha yang dunia telah mengurangi atau meniadakan daftar biaya dapat diakses secara mudah ingin mendaftarkan perusahaannya secara persyaratan ini, menurunkan rata-rata (gambar 2.7). Rata-rata biaya untuk resmi—khususnya perusahaan berskala kecil persyaratan modal disetor minimum dari mendirikan usaha di perekonomoan yang memerlukan modal untuk menjalankan 184% pendapatan per kapita menjadi 49% dimana informasi mengenai daftar biaya kegiatan usahanya. Terlebih lagi, jumlah secara global.21 Jerman merupakan salah satu dapat diakses dengan lebih mudah adalah modal tetap tidak memperhitungkan dari perekonomian tersebut. Pada tahun 2008, 18%, sementara di perekonomian dimana perbedaan-perbedaan dalam risiko komersil. Jerman memperkenalkan jenis perseroan informasi mengenai daftar biaya tidak dapat Sebuah perusahaan berskala kecil yang terbatas baru, Unternehmergesellschaft (UG), diakses dengan mudah rata-rata biaya untuk bergerak di sektor jasa (dengan modal dengan persyaratan modal minimum sebesar mendirikan usaha adalah 66%.17 awal rendah) tidak memiliki risiko yang EUR 1. Sasarannya adalah untuk membina sama sebagaimana halnya perusahaan kegiatan perekonomian dari pengusaha- Menyediakan akses publik dalam industri besar (dengan modal awal tinggi) pengusaha skala kecil. Sejak November 2008 proses pendaftaran usaha dan hingga Januari 2010, 12.000 UG baru telah yang menjalankan usahanya di pasar yang penggunaan jasa perantara fluktuatif. Dalam praktek, persyaratan modal didirikan.22 Di antara negara-negara anggota profesional sebagai alternatif minimum tidak memberikan perlindungan APEC, 16 dari 21 negara telah memberlakukan Proses pemesanan nama perusahaan saat ini yang kuat bagi para investor selama proses perubahan peraturan perundang-undangan telah terkomputerisasi dan dilakukan melalui kepailitan. Manakala para kreditur mengambil yang diperlukan dan menghapus persyaratan sistem online yang dikelola oleh Kementerian keputusan investasi, mereka jarang melihat modal minimum mereka. Beberapa Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun persyaratan modal minimum sebagai bahan perekonomian telah menemukan cara demikian, hingga saat ini, hanya notaris yang pertimbangan melainkan menggunakan untuk melindungi para pemegang saham dapat mengakses sistem tersebut. Secara berbagai rangkaian instrumen perlindungan dan kreditur, khususnya yang melibatkan serupa, format pendirian yang terstandarisasi yang diatur dalam hukum perusahaan, perseroan terbatas. Contohnya, Hong Kong telah diberlakukan berdasarkan kesepakatan hukum kepailitan atau kontrak-kontrak SAR, Cina, saat ini menetapkan ketentuan- bersama antara Ikatan Notaris Indonesia dan tertentu yang telah dinegosiasikan untuk ketentuan mengenai perlindungan solvensi MENDIRIKAN USAHA 23 dalam hukum perusahaannya. Taiwan, Cina, Nation-Wide eTransformation,â€? Singapura, saat ini mensyaratkan bahwa laporan audit 30 September 2009. menunjukkan bahwa jumlah investasi yang 13. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.36 dan 37 tahun 2007. terlah dilakukan perusahaan cukup memadai 14. World Economic Forum. The Indonesia untuk menutupi biaya pendiriannya. Competitiveness Report 2011-Sustaining The Growth Momentum, June 2011 15. Transparansi Internasional. Survei Indeks NOTES Persepsi Korupsi Indonesia 2010. 1. Badan Pusat Statistik, Indonesia, 2010. 16. Companies: A guide for New Zealand busi- 2. International Finance Corporation nesses. Ministry of Economic Development, (IFC)-Indonesia. Kebijakan-kebijakan The Companies Office, Juni 2010. Pembangunan Usaha Kecil di Indonesia: 17. World Bank. 2011. Doing Business 2012: Sebuah Ulasan (Small Enterprise Development Doing Business in a More Transparent World. Policies in Indonesia: An Overview). Oktober Washington, DC: The World Bank Group. 2007. 18. Djankov, Simeon, Oliver Hart, Caralee 3. Companies Commission of Malaysia McLeish dan Andrei Shleifer. 2008. “Debt (Suruhanjaya Syarikat Malaysia). Siaran Pers. Enforcement around the World.â€? Journal of 31 Maret 2009. Political Economy 116 (6):1105-49. 4. Bruhn, Miriam. 2011. “License to Sell: The 19. World Bank. 2011. Doing Business 2012: Eff ect of Business Registration Reform on Doing Business in a More Transparent World. Entrepreneurial Activity in Meksiko.â€? Review Washington, DC: The World Bank Group. of Economics dan Statistics 93 (1): 382–86. 20. Undang-undang No. 40 tahun 2007. 5. Kaplan, David, Eduardo Piedra dan Enrique Seira. 2007. “Entry Regulation dan Business 21. World Bank. 2011. Doing Business 2012: Start-Ups: Evidence from Meksiko.â€? Policy Doing Business in a More Transparent World. Research Working Paper 4322, World Bank, Washington, DC: The World Bank Group. Washington, DC. 22. Common Register Portal of the German 6. Doing Business di Indonesia 2010 mengukur 14 Federal States, https://www.handelsregister. kota. Dataterkini per bulan Agustus 2009. de/. 7. Hanya negara-negara anggota APEC berikut ini yang mensyaratkan modal disetor minimum saat mendirikan usaha: Federasi Russia (1.6% pendapatan per kapita), Filipina (5.2%), Meksiko (8.4%) dan Cina (100.4%). 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 9. Laporan “Reformasi Iklim Usaha di Tingkat Daerahâ€? (Subnational Business Climate Reform) yang disusun oleh Asia Foundation untuk International Finance Corporation (IFC) dan Decentralization Support Facility (DSF) untuk Proyek Pusat Pelayanan Terpadu Nasional. Maret 2010. 10. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Peraturan Bersama Nomor. 69/2009 dan Nomor. M.HH-08.AH.01.01.2009 dan Nomor. 60/M-DAG/PER/12/2009 dan Nomor.30/ MEN/XII/2009 dan Nomor.10/2009 tertanggal 17 Desember 2009. 11. Wille, John, Karim Ouled Belayachi, Numa De Magalhaes dan Frederic Meunier. 2011. “Leveraging Technology to Support Business Registration Reform.â€? Investment Climate In Practice Note 17, Investment Climate Advisory Services, World Bank Group, Washington, DC. 12. Konferensi Bank Dunia, “The Singapura Experience: Ingredients for Successful 24 Mengurus izin-izin mendirikan bangunan Pada tahun 2040, separuh dari populasi GAMBAR 3.1 Apakah persyaratan waktu, biaya dan jumlah prosedur formal yang harus di Indonesia akan tinggal di kota.1 Kota- dipenuhi untuk mendirikan bangunan gudang? Biaya kota di Indonesia saat ini sudah mulai (% pendapatan per kapita) berkutat dengan merebaknya pemukiman Gudang selesai ilegal, kemacetan lalu lintas dan degradasi dibangun kualitas lingkungan hidup. Rencana utama Jumlah (master plan) yang telah disesuaikan dengan prosedur kebutuhan terkini dan sistem perizinan konstruksi yang eï¬?sien dapat membantu Usaha yang bergerak di pemerintah-pemerintah daerah untuk bidang konstruksi Waktu (hari) mengatasi tekanan urbanisasi yang makin Pra-konstruksi selama kegiatan Paska konstruksi dan tinggi sembari meningkatkan tingkat konstruksi penyambungan utilitas keamanan dari para penduduknya. Tidak mudah untuk menemukan selama dan setelah berlangsungnya kegiatan sebesar 62.8% pendapatan per kapita. Jika keseimbangan yang cocok antara keamanan pembangunan gudang (gambar 3.1). dilakukan perbandingan secara global, maka dan eï¬?siensi. Peraturan yang baik memberikan kota ini akan menduduki peringkat ke-11 dari kepastian bahwa keamanan publik dan Di seluruh Indonesia, mengurus izin-izin 183 perekonomian yang diukur oleh Doing pemasukan pemerintah tetap terjaga, mendirikan bangunan membutuhkan, rata- sembari menjadikan proses konstruksi lebih Business. rata, 10 prosedur, 74 hari, dan biaya 69.7 % terjangkau bagi para pengguna layanan dan pendapatan per kapita– lebih cepat dan lebih Jumlah langkah-langkah yang harus dilalui pihak yang memberikan layanan tersebut. terjangkau dibandingkan dengan rata-rata untuk mengurus izin-izin mendirikan Peraturan konstruksi perlu dibuat secara APEC yaitu 18 prosedur, 150 hari dan 87 % jelas dan mudah untuk disesuaikan selaras TABEL 3.1 Kota-kota dengan tingkat pendapatan per kapita (gambar 3.2). Rata- dengan perubahan ekonomi dan teknologi. kemudahan dan kesulitan dalam rata kota di Indonesia menduduki peringkat mengurus izin-izin mendirikan Aturan-aturan yang tidak jelas, terlalu kaku ke-20, di depan Australia (ke-42) namun di bangunan dan/atau dilaksanakan dengan kurang belakang Thailand (ke-14). Kota Kota baik dapat mendorong para pelaku usaha konstruksi untuk masuk ke sektor informal, 1 Balikpapan 11 Makassar Peraturan, praktek dan biaya yang hal mana tidak diinginkan oleh para pelaku 2 Jambi 12 Mataram berbeda yang berlaku di tingkat kota akan usaha konstruksi tersebut. menyebabkan timbulnya perbedaan yang 3 Palembang 12 Surakarta nyata di antara kota-kota. mengurus izin- 4 Banda Aceh 14 Palangka Raya Untuk mengukur kemudahan mengurus izin- izin mendirikan bangunan paling mudah 5 Yogyakarta 15 Pekanbaru izin mendirikan bangunan, Doing Business merekam prosedur, waktu dan biaya yang di Balikpapan dan paling sulit di Jakarta. 6 Medan 16 Surabaya harus dilalui usaha kecil hingga menengah Di Gorontalo, tidak ada izin mendirikan 7 Pontianak 17 Denpasar guna memperoleh seluruh persetujuan bangunan untuk gudang komersil yang 8 Bandung 18 Manado yang diperlukan guna mendirikan bangunan diterbitkan sejak tahun 2008 (tabel 3.1).2 8 Semarang 19 Jakarta gudang komersil sederhana dan memperoleh 10 Batam Tidak ada Gorontalo Sebuah perusahaan konstruksi yang ingin praktek sambungan layanan air, pembuangan limbah mendirikan bangunan gudang di Balikpapan dan saluran telepon tetap. Kasus studi Catatan: Metodologi untuk mengurus izin-izin mendirikan mencakup semua pemeriksaan lapangan dan menghabiskan waktu 52 hari untuk bangunan berubah pada tahun 2011. Peringkat didasarkan pada rata-rata persentase peringkat kota untuk prosedur, surat keterangan yang dibutuhkan sebelum, melalui 8 prosedur guna memperoleh izin waktu, dan biaya mengurus izin-izin mendirikan mendirikan bangunan dan sambungan bangunan. Lihat Catatan data untuk informasi terinci. utilitas sambungan utilitas, dengan biaya Sumber: Database Doing Business. MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 25 GAMBAR 3.2 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan di Indonesia dibandingkan dengan dunia 3.4). Persyaratan-persyaratan sebelum internasional kegiatan pembangunan yang berbeda-beda menjelaskan hal-hal yang menyebabkan 33 CINA 311 CINA 444.1 CINA perbedaan waktu tersebut. Di Jakarta, para 30 PHILIPPINES pengusaha menghabiskan waktu 22 hari 260 MALAYSIA MAKASSAR 131.5 untuk mengurus izin prinsip dari Dinas 22 MALAYSIA 110.5 PHILIPPINES Tata Ruang, 1 hari untuk memperoleh Rangking di 18 Rata-rata 87 Rata-rata APEC 150 Rata-rata APEC legalisasi dari notaris atas salinan sertiï¬?kat Indonesia APEC JAKARTA 158 157 THAILAND 15 AUSTRALIA, 147 AUSTRALIA MANADO 14 AMERIKA SERIKAT 69.7 hak milik atas tanah dan 18 hari untuk Indonesia rata-rata 10 mengurus rekomendasi atas rencana Upaya 8 THAILAND 85 PHILIPPINES 74 MEDAN, 7 6 HONG KONG 67 HONG KONG 17.8 HONG KONG Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan YOGYAKARTA SAR, CINA BANDA 42 SAR, CINA JAMBI 32.0 SAR, CINA ACEH 26 AMERIKA SERIKAT 12.8 AMERIKA SERIKAT Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 9.9 AUSTRALIA Prosedur Waktu 9.5 THAILAND Biaya 7.1 MALAYSIA (UPL). Setelah persyaratan-persyaratan ini (jumlah) (hari) (% pendapatan per kapita) terpenuhi, Izin Mendirikan Bangunan( IMB) diperoleh dalam waktu 21 hari. Di Banda Sumber: Database Doing Business. Aceh, para pengusaha hanya membutuhkan bangunan berkisar dari 7 di Medan dan Surabaya) atau kedua-duanya (Manado). 2 hari untuk menguji kebenaran hak Yogyakarta hingga 14 di Manado. Sebagian Jakarta juga mensyaratkan izin penggunaan kepemilikan atas tanah dengan pejabat besar dari perbedaan di tingkat daerah bangunan sementara Denpansar kelurahan dan kecamatan. Setelah proses berada di tahapan sebelum berlangsungnya mensyaratkan surat rekomendasi dari Kantor veriï¬?kasi ini rampung dikerjakan, pusat kegiatan pembangunan (gambar 3.3). Di Lingkungan Hidup. pelayanan terpadu menerbitkan izin Surakarta dan Jakarta, para pengusaha yang mendirikan bangunan dalam 24 hari. bermaksud untuk membangun bangunan Memperoleh seluruh persetujuan yang gudang sederhana 2 lantai harus melalui diperlukan guna membangun gudang dan Persyaratan-persyaratan tambahan paska 7 langkah yang berbeda sebelum dapat memperoleh sambungan ke layanan utilitas pembangunan juga berkontribusi terhadap memulai kegiatan pembangunan—termasuk di Banda Aceh membutuhkan waktu 42 lamanya waktu pengurusan. Perolehan berita memperoleh perizinan lokasi, melalui hari, namun untuk memperoleh hal-hal acara resmi penyelesaian dan kesesuaian proses pemeriksaan lapangan, persetujuan yang sama di Jakarta dibutuhkan waktu dengan izin mendirikan bangunan dapat lingkungan hidup dan veriï¬?kasi kepemilikan tiga kali lipat lebih lama—158 hari (gambar memakan waktu lebih dari sebulan lahan, baik dengan memperoleh legalisasi dari notaris atas sertiï¬?kat hak atas tanah GAMBAR 3.3 Palembang memiliki prosedur pra-konstruksi bangunan paling sedikit dibandingkan atau memperoleh surat keterangan dari dengan kota-kota lain di Indonesia kelurahan dan kecamatan. Di Palembang, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan dapat Selama kegiatan Sambungan Pra-konstruksi pembangunan utilitas diperoleh dari pusat pelayanan terpadu Medan 7 yang baru-baru ini didirikan dengan melalui Yogyakarta 7 proses yang terdiri dari 2 langkah. Balikpapan 8 Makassar 8 Pemeriksaan selama kegiatan pembangunan Batam 9 Palembang 9 gudang hanya menjadi persyaratan di Banda Aceh 10 Denpasar. Di semua kota-kota, setelah Bandung 10 kegiatan pembangunan selesai dilakukan Jambi 10 namun sebelum sebelum bangunan dapat Mataram 10 dihuni, pengusaha harus mendaftarkannya Pekanbaru 10 pada Kantor Pajak Pratama setempat dan Semarang 10 Rata-rata kota Indonesia 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Palangka Raya 11 setempat (atau pusat pelayanan terpadu). Pontianak 11 Persyaratan paska-kegiatan pembangunan Surabaya 11 tambahan mencakup izin gangguan (Jambi Surakarta 11 dan Palangka Raya), dokumen resmi Denpasar * paska konstruksi * 12 Jakarta 13 yang menyatakan rampungnya kegiatan Manado 14 pembangunan bangunan dan kesesuaiannya dengan izin mendirikan bangunan (Banda Aceh, Jakarta, Palembang, Pekanbaru, dan Sumber: Database Doing Business. 26 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 GAMBAR 3.4 Mengurus izin-izin mendirikan bangunan tercepat di Banda Aceh bangunan, ukurannya dan jumlah lantainya. Biaya Izin Mendirikan Bangunan di Jambi Hari Rata-rata kota Rp. 4.942.280,- ($475) dan 6 kali lipat Banda Aceh 42 Indonesia lebih mahal di Makassar—Rp. 31.761.209,- Bandung 44 ($3,053). Prosedur sebelum kegiatan Batam 45 Makassar pembangunan lainnya–seperti perolehan 51 Yogyakarta 51 izin prinsip tata ruang, legalisasi notaris Balikpapan 52 atas sertiï¬?kat hak milik atas tanah, dan Palembang 57 penyusunan rencana Upaya Pengelolaan Pontianak 59 Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Jambi 68 Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) oleh Medan 71 konsultan eksternal (sebagaimana halnya Surakarta 71 Semarang di Jakarta)–dapat menambah biaya sehesar 72 Palangka Raya 82 Rp. 16.507.000,- ($ 1586) ke dalam biaya Mataram 83 keseluruhan dari proses mengurus izin-izin Pekanbaru 83 mendirikan bangunan. Denpasar 94 Manado 107 Persyaratan-persyaratan paska kegiatan Surabaya 116 pembangunan tidak dikenakan biaya di Jakarta 158 Balikpapan, Banda Aceh, Palembang, 74 Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Kota-kota lainnya Sumber: Database Doing Business. membebankan biaya yang berkisar dari Rp. 62.500,- ($6) hingga Rp. 2.041.275,- ($196) (sebagaimana halnya dengan Pekanbaru Di seluruh Indonesia terdapat perbedaan untuk mendaftarkan gudang tersebut pada dan Manado) sementara proses perolehan yang cukup besar dala biaya memperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan izin gangguan dapat memakan waktu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kota- setempat (atau pusat pelayanan terpadu), hampir dua minggu lamanya (sebagaimana kota menetapkan biaya Izin Mendirikan memperoleh berita acara kesesuaian dengan halnya di Palangka Raya). Di Jakarta, para Bangunan dengan mempertimbangkan izin mendirikan bangunan (sebagaimana pengusaha harus menanti 49 hari untuk sejumlah faktor—seperti penggunaan halnya dengan Manado, Jakarta dan memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB). Persyaratan-persyaratan yang harus GAMBAR 3.5 Perbedaan biaya perizinan mendirikan bangunan antar kota di Indonesia dipenuhi untuk memperoleh sambungan berdasarkan tahapan konstruksi layanan utilitas berlaku serupa di seluruh Indonesia. Tergantung dari eï¬?siensi kantor Biaya Selama Kegiatan Paska Kegiatan (% pendapatan per kapita) Pembangunan Pembangunan Utilitas Telkom Indonesia setempat, waktu yang Jambi 32.0 dibutuhkan untuk memperoleh sambungan Pontianak 32.3 Pra-konstruksi: Pra-Kegiatan ke jaringan telepon berkisar dari beberapa Palangka Raya 37.5 prasyarat untuk Pembangunan: hari hingga 3 minggu. Variasi yang serupa Semarang 38.6 memperoleh Izin perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mendirikan Bangunan (IMB dapat ditemukan dalam memperoleh Surakarta 41.9 Palembang 50.5 sambungan layanan air dan pembuangan Mataram 58.4 limbah dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Balikpapan 62.8 Minum). Pekanbaru 64.5 Banda Aceh 66.5 Biaya-biaya untuk mengurus izin-izin Rata-rata kota Indonesia 69.7 mendirikan bangunan sangat beragam dari Medan 70.3 Surabaya 71.2 satu kota ke kota lainnya (gambar 3.5). Di Denpasar 71.4 Jambi, biaya administratif untuk mendirikan Bandung 76.5 bangunan gudang dan memperoleh Yogyakarta 85.5 sambungan ke layanan utilitas hanya Manado 100.1 Jakarta 105.3 mencapai 32% pendapatan per kapita. Di Batam 127.3 Makassar, proses yang sama menghabiskan Makassar 131.5 biaya yang 4 kali lipat lebih mahal—131.5% pendapatan per kapita. Sumber: Database Doing Business. MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 27 TABEL 3.2 Reformasi-reformasi kebijakan usaha yang meningkatkan kemudahan mengurus izin-izin mendirikan bangunan selama dua tahun terakhir Penyederhanaan Peningkatan eï¬?siensi proses Pemberlakuan persyaratan-persyaratan administratif (melalui koordinasi Peningkatan atau administratif untuk yang lebih baik, penggunaan infrastruktur Penyederhanaan Pengurangan penyempurnaan bangunan-bangunan teknologi, dan pelatihan staf) utilitas prosedur Biaya Layanan Terpadu komersil yang sederhana Banda Aceh      Bandung  Makassar  Manado  Palangka Raya   Palembang  Pekanbaru  Semarang  Surabaya    Surakarta   Yogyakarta    Reformasi Doing Business yang meningkatkan kemudahan mengurus izin-izin mendirikan bangunan  Reformasi-reformasi Doing Business yang meningkatkan kesulitan untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan Catatan: Tabel ini merekam semua reformasi-reformasi Doing Business yang terselenggara antara bulan Agustus 2009 dan Juli 2011. Sumber: Database Doing Business. dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas membayar biaya keseluruhan sebesar Rp. Surabaya) dan/atau izin gangguan Pekerjaan Umum, yang berwenang atas 19.501.063,- ($1,874) dan menanti selama (sebagaimana halnya dengan Jambi, aspek-aspek teknis, dan pusat pelayanan 103 hari sebelum mereka dapat memulai Manado dan Palangka Raya). terpadu, yang melakukan penghitungan kegiatan pembangunan. Saat ini, kegiatan Doing Business di Indonesia 2010 biaya dan menerbitkan izin-izin. Sebelumnya pembangunan dapat dimulai hanya setelah mengidentiï¬?kasi praktek-praktek terpuji, pada tahun 2010, perusahaan-perusahaan melalui 5 prosedur yang menghabiskan menunjukkan dimana letak hambatan- harus melalui 9 langkah yang berbeda, waktu 26 hari dengan biaya sebesar Rp. hambatan dan memberikan rekomendasi- GAMBAR 3.6 Banda Aceh merubah sistem perizinan bangunannya secara radikal rekomendasi peluang perubahan. Kemajuan yang telah dicapai selama 2 tahun terakhir ini cukup menggembirakan: 10 dari 14 Hari 2010 kota-kota yang diukur untuk kedua kalinya Sebelum reformasi 180 memberlakukan langkah-langkah perbaikan yang meningkatkan kemudahan untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan 150 (tabel 3.2). Sebagai hasilnya, rata-rata waktu untuk mengurus izin-izin mendirikan 120 bangunan turun dari 106 menjadi 77 hari. Rata-rata biaya turun dari Rp. 22.093.645,- ($2,123) menjadi Rp. 19.247.290,- ($1,850).3 90 Sambungan Memperoleh Izin Layanan Air dan Banda Aceh merombak sistem perizinan Mendirikan Bangunan Pembuangan Limbah bangunan secara radikal (gambar 3.6). 60 Sambungan Setelah diberlakukannya 2 peraturan Telepon daerah yang baru pada bulan Januari 2010,4 dengan menggabungkan perizinan paska 30 2012 Paska pembangunan dengan langkah pengajuan reformasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan 0 (IMB). Perizinan lokasi dan tata ruang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kajian arsitektur, perencanaan infrastruktur Prosedur dan veriï¬?kasi garis batas saat ini menjadi proses bagian dari proses internal yang Sumber: Database Doing Business. 28 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 15.851.063,- ($1,523). Setelah kegiatan Proyek-proyek pembangunan yang risiko rendah. Pada tahun 2010, pemerintah pembangunan rampung dilakukan, Dinas memenuhi ketentuan tata ruang yang pusat memberlakukan pendekatan berbasis Perindustrian dan Perdagangan setempat berlaku saat ini hanya perlu memperoleh Izin risiko untuk perizinan lingkungan hidup, mensyaratkan perusahaan-perusahaan Penggunaan Ruang dan salinan master plan memberikan panduan dasar bagi pemerintah untuk memperoleh tanda daftar gudang. kota dari pusat pelayanan terpadu Surakarta.7 daerah. Didasarkan pada panduan-panduan Prosedur ini, ditujukan untuk memantau Biaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut, sebagian besar pemerintah daerah pembangunan perkotaan di kota tersebut, tersebut jauh lebih murah dibandingkan mengkaji ulang peraturan dan prosedur tetap telah dipadukan dengan koordinasi yang lebih biaya untuk memperoleh “Advis Planning,â€?8 mereka. Modiï¬?kasi-modiï¬?kasi semacam itu baik antar lembaga-lembaga yang terlibat izin lokasi yang wajib diperoleh untuk semua seringkali berhasil mengurangi biaya, kadang dalam proses tersebut—khususnya, saat ini bangunan 2 tahun yang lalu dan saat ini kala pengurangan yang dihasilkan bahkan lembaga-lembaga terkait menyelenggarakan hanya dipersyaratkan untuk proyek-proyek dapat mencapai Rp. 15.000.000,- ($1,442). pertemuan-pertemuan secara rutin untuk yang tidak sejalan dengan master plan kota. Pada saat ini, pusat pelayanan terpadu bertukar informasi terkini yang terkait dengan Yogyakarta menyediakan format dasar pekerjaan mereka. Hasilnya, waktu untuk Palangka Raya juga telah mengambil langkah yang mudah dipergunakan untuk rencana memproses prosedur sebelum kegiatan reformasi. Sejak bulan Mei 2010, para pihak Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup pembangunan telah berkurang 22 hari. berwenang setempat telah menggabungkan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Terlebih lagi, upaya untuk merekonstruksi persyaratan-persyaratan tata ruang dan Hidup (UPL). Format-format dasar tersebut sistem pelayanan air dan jaringan telepon veriï¬?kasi kepemilikan lahan dengan prosedur dapat diisi oleh perusahaan konstruksi yang tetap di kota tersebut berhasil mengurangi untuk memperoleh Izin Prinsip9—dengan mengajukan permohonan sebelum diajukan waktu untuk memperoleh sambungan demikian menghapus 2 prosedur dan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat ke layanan utilitas, yaitu masing-masing mengurangi 11 hari dari waktu untuk melalui pusat pelayanan terpadu tanpa berkurang 13 hari dan 55 hari. mengurus izin-izin mendirikan bangunan. dikenakan biaya. Pendekatan-pendekatan serupa telah diberlakukan di Surabaya, Surabaya juga telah menyederhanakan Secara keseluruhan, terdapat perbaikan Manado dan Palangka Raya. Surakarta telah sistem perizinan bangunannya. Sejak waktu untuk memproses izin-izin memberlakukan solusi yang lebih sederhana: memberlakukan peraturan daerah yang baru mendirikan bangunan di sebagian besar perusahaan konstruksi menyiapkan Surat pada tahun 2009,5 surat ketetapan rencana kota-kota di Indonesia yang memberlakukan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan kota merupakan satu-satunya perizinan pusat pelayanan terpadu atau peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) lokasi yang diperlukan untuk mengajukan koordinasi di pusat-pusat pelayanan yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup permohonan izin mendirikan bangunan. terpadu yang telah ada. Pada akhir tahun setempat dan kemudian dilampirkan pada Pusat pelayanan terpadu Surabaya 2009, Semarang memindahkan proses permohonan izin mendirikan bangunan. menerbitkan surat ketetapan rencana kota perizinan sebelum kegiatan pembangunan, Sejak Januari 2011, bangunan-bangunan setelah diajukannya permohonan yang izin mendirikan bangunan dan pendaftaran komersil sederhana di Palembang tidak melampirkan salinan sertiï¬?kat hak milik atas gudangnya ke pusat pelayanan terpadu— membutuhkan perizinan lingkungan hidup tanah yang telah dilegalisasi oleh notaris, dengan demikian mengurangi 26 hari apapun secara keseluruhan. identitas pemohon dan bukti pembayaran dari waktu keseluruhan untuk mengurus pajak bumi dan bangunan terakhir. Prosedur prosedur-prosedur ini. Di Yogyakarta, Pembatasan tambahan terhadap biaya juga ini memakan waktu 64 hari—hanya kebijakan yang sama mengurangi masing- telah dilakukan melalui pemberlakuan, di separuh dari waktu yang dipersyaratkan 2 masing 4 dan 3 hari dari waktu untuk tingkat daerah, Undang-undang tentang tahun yang lalu. Peraturan yang sama juga memperoleh rekomendasi lingkungan hidup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.10 meniadakan kebutuhan untuk mengajukan dan pendaftaran gudang. Di Bandung, Namun demikian, sejak bulan Juli 2011, permohonan Izin Penggunaan Bangunan peningkatan eï¬?siensi dari pusat pelayanan hanya 2 kota—Surakarta dan Pekanbaru— secara terpisah, dan mengurangi waktu 49 terpadu—diperoleh melalui pelatihan meniadakan biaya-biaya yang terkait hari. Pada tahun 2010, proses pendaftaran personil agar dapat menggunakan sistem dengan sistem perizinan bangunan. bangunan-bangunan baru dipindahkan dari komputerisasi dengan lebih baik guna Surakarta membatalkan biaya-biaya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke memproses permohonan izin mendirikan mendaftarkan gudang. Para pihak berwenang pusat pelayanan terpadu—dengan demikian, bangunan dan pendaftaran gudang—berhasil di Pekanbaru juga telah meniadakan biaya mengurangi 7 hari dari waktu proses untuk mengurangi 32 hari dari waktu pengurusan untuk memperoleh “Advis Planningâ€? dan prosedur ini dan menghapus biaya yang prosedur-prosedur ini secara keseluruhan. laporan penyelesaian dan kesesuaian dibebankan untuk itu. 6 dengan izin mendirikan bangunan gudang— Selama 2 tahun terakhir ini, pemerintah pusat yang mengurangi Rp. 7.112.590,- ($684) Di Surakarta prosedur administratif untuk dan daerah juga telah melakukan upaya- dari biaya keseluruhan. Namun demikian, memperoleh Izin Mendirikan Bangunan upaya untuk menyederhanakan aturan- penghematan biaya ini diimbangi dengan telah disederhanakan dan Izin Penggunaan aturan lingkungan hidup yang harus dipatuhi penggandaan biaya untuk memperoleh Izin Bangunan (IPB) tidak lagi diperlukan. oleh bangunan-bangunan dengan tingkat Mendirikan Bangunan (IMB), saat ini sebesar MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 29 Rp. 15.802.290,- ($1,519). Peningkatan kriteria yang serupa. Kota-kota lain di kewenangan koordinasi mereka dalam proses biaya yang lebih besar lagi tercatat di Indonesia juga perlu mengikuti langkah yang perizinan untuk mendirikan bangunan. Makassar, dimana biaya untuk memperoleh sama. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melonjak Melakukan penggabungan perizinan dari Rp. 15.210.517,- ($1,462) hingga Rp. Peningkatan keterlibatan pusat pelayanan lokasi lebih lanjut 31.761.209,- ($3,053). terpadu setempat dalam sistem perizinan Di banyak kota, perusahaan konstruksi untuk mendirikan bangunan perlu memperoleh perizinan lokasi sebelum LANGKAH REFORMASI APA YANG mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sebelum rencana pendirian bangunan DAPAT DIAMBIL Bangunan (IMB). lembaga penerbit izin lokasi disetujui, izin-izin prinsip dipersyaratkan Doing Business di Indonesia 2010 biasanya sama dengan yang menerbitkan untuk memastikan mutu dan keselamatan. merekomendasikan: (a) penyederhanaan izin mendirikan bangunan—pusat pelayanan Seringkali beberapa lembaga berwenang perizinan sebelum kegiatan pembangunan, terpadu kota yang bersangkutan. Namun terlibat dalam proses ini. Untuk menghindari (b) penciptaan titik akses tunggal atau demikian, di Banda Aceh, Bandung, proses yang tumpang tindih dan pembentukan pusat pelayanan terpadu Medan, Denpansar dan Makassar, izin-izin memastikan eï¬?siensi, praktek terpuji yang untuk memproses izin-izin yang harus lokasi sekarang telah menjadi bagian dari dapat dilakukan adalah untuk menempatkan diperoleh sebelum kegiatan pembangunan, prosedur untuk memperoleh izin mendirikan lembaga-lembaga tersebut dibawah satu bangunan. Pusat pelayanan terpadu (c) pemberlakuan sistem online dan sistem atap. Pusat pelayanan terpadu mendorong memeriksa apakah bangunan gudang dapat elektronik untuk memproses permohonan penyelenggaraan proses kajian yang lebih didirikan di lokasi lahan tersebut pada saat izin dan (d) persetujuan-persetujuan terorganisir dan membantu terjalinnya yang bersamaan dengan proses permohonan berbasis risiko. Rekomendasi-rekomendasi koordinasi interaksi-interaksi dari beberapa izin untuk mendirikan bangunan. Tidak ada reformasi ini juga tetap berlaku secara sah lembaga. Dengan ini, lebih banyak sumber persyaratan untuk memperoleh konï¬?rmasi untuk sebagian besar kota-kota di Indonesia, daya manusia yang dapat dipergunakan sementara, dengan demikian mengurangi rekomendasi-rekomendasi tambahan juga untuk melakukan pemeriksaan keamanan waktu dan jumlah kunjungan terpisah yang berlaku: dibandingkan dengan penggunaan sumber harus dilakukan ke pusat pelayanan terpadu. Penyederhanaan izin mendirikan daya manusia tersebut untuk menjalin Sepanjang informasi mengenai rencana bangunan interaksi secara berulang antara pengusaha alokasi penggunaan lahan terus diperbaharui dan berbagai lembaga. dan dijaga kelengkapannya, dan publik terus Di berbagai kota, perhitungan biaya untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan memperoleh akses terhadap informasi 17 dari 20 kota-kota di Indonesia yang diukur, (IMB) dilakukan dengan menggunakan mengenai persyaratan-persyaratan yang para pengusaha berinteraksi dengan lembaga harus dipenuhinya, maka praktek terpuji ini rumus-rumus yang rumit. Masing-masing yang dinamakan pusat pelayanan terpadu. proyek diberikan tarif dasar yang mencakup perlu ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Namun demikian, peranan yang dimainkan biaya proses. Tarif dasar tersebut dikalikan oleh lembaga ini dalam sistem pengurusan Meningkatkan komputerisasi dalam dengan rangkaian koeï¬?sien. Tergantung perizinan berbeda-beda dari satu kota pelayanan perizinan mendirikan dari kota yang ada, koeï¬?sien-koeï¬?sien ini ke kota lainnya. Perusahaan-perusahaan bangunan memperhitungkan rancangan, struktur, bangunan di Balikpapan, Bandung, lokasi, jumlah lantai dan apakah bangunan Pemberlakuan sistem komputerisasi Yogyakarta dan Pontianak menggunakan yang rencananya akan dibangun tersebut dari proses perizinan untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu setempat sebagai akan bersifat permanen atau sementara. bangunan di Indonesia masih tertinggal jauh titik akses tunggal untuk pengurusan seluruh Biaya tambahan terkadang dibebankan dari negara-negara lain. Pada saat ini, hanya prosedur yang terkait dengan perizinan untuk pengkajian dan penerbitan izin. Balikpapan, Bandung, Denpasar, Banda Aceh, bangunan, kecuali 1—pendaftaran bangunan Makassar, Medan, Palembang, Pekanbaru Bahkan manakala peraturan daerah yang pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Di dan Yogyakarta memiliki situs-situs web berlaku memuat informasi mengenai tarif kota-kota lainnya, pusat pelayanan terpadu yang menyajikan peraturan-peraturan terkini dasar dan koeï¬?sien ini, para pengusaha hanya dapat dipergunakan untuk sejumlah dan uraian yang komprehensif mengenai menemui kesulitan untuk mengantisipasi prosedur yang terkait proses konstruksi. persyaratan-persyaratan yang harus biaya perizinan untuk mendirikan bangunan. Seringkali, veriï¬?kasi kepemilikan tanah dan dipenuhi untuk mendirikan bangunan. Sejak Menyederhanakan biaya perizinan perizinan lingkungan hidup harus dilakukan tahun 2008, Jakarta telah memberlakukan meningkatkan transparansi. Contohnya, melalui kantor-kantor lain— seperti Dinas sistem rekam jejak terkomputerisasi untuk di Kanada, dimana biaya perizinan untuk Lingkungan Hidup, Kantor Badan Pertanahan memantau proses permohonan perizinan. mendirikan bangunan diberlakukan secara Nasional atau kantor kelurahan setempat. Kota-kota lain telah memperluas fungsi langsung dan didasarkan semata-mata pada Kota-kota di Indonesia harus memperluas rekam jejak tersebut sehingga dapat diakses ukuran gudang, biaya dapat dihitung dengan peran pusat pelayanan terpadu mereka oleh para pemohon. Balikpapan, Denpasar, lebih mudah oleh pemohon. Banda Aceh, dalam sistem perizinan untuk mendirikan Palembang, Pekanbaru dan Yogyakarta Pekanbaru dan Jakarta telah memberlakukan bangunan, contohnya, dengan meningkatkan 30 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 mengikuti langkah yang sama sebagaimana 3. Dilakukan penghitungan mundur terhadap diambil oleh kota Bandung beberapa tahun data karena adanya perubahan metodologi. yang lalu saat kota tersebut memberlakukan 4. Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Walikota No. 317 Tahun sistem rekam jejak yang memungkinkan 2009. perusahaan-perusahaan untuk memantau 5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009. kemajuan proses permohonan mereka, 6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 dan baik secara online atau melalui pesan teks. Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2010. Namun demikian, hingga saat ini, tidak 7. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009. ada kota di Indonesia yang memungkinkan 8. “Advis Planningâ€? merupakan surat keteran- permohonan izin untuk diajukan secara gan yang menegaskan parameter-parameter online. perencanaan untuk lahan tanah tertentu, seperti ketinggian atau ukuran bangunan Di banyak perekonomian di seluruh yang diperkenankan. Di kota-kota lainnya, dunia, terlepas dari lokasi dan tingkat seperti Pontianak dan Surabaya, surat keterangan dengan ï¬?tur yang serupa disebut pendapatan mereka, para pembuat kebijakan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). mengadopsi teknologi yang memudahkan 9. Izin Prinsip merupakan persetujuan yang para pelaku usaha untuk menjalankan bersifat umum dan menegaskan bahwa usaha mereka, menurunkan biaya transaksi proyek yang bersangkutan telah mematuhi dan meningkatkan transparansi. Di ketentuan-ketentuan tata ruang yang ber- Singapura—kota berkinerja terbaik secara laku untuk area tertentu dari kota tersebut. global dalam hal kemudahan mengurus 10. Undang-undang No. 28 Tahun 2009. izin-izin mendirikan bangunan—Building 11. Informasi tersedia secara online di http:// www.natlpartnerstreamline.org/. dan Construction Authority memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi yang terkait dan memungkinkan diajukannya semua dokumen secara online. Di Amerika Serikat, lebih dari 20 kota menggunakan “e-Plan Review.â€? Sistem pengajuan permohonan secara online untuk rencana-rencana pendirian bangunan berhasil mengurangi 40% dari waktu kajian, meniadakan risiko hilangnya rencana- rencana tersebut dan mengurangi 80% dari jumlah kunjungan langsung yang harus dilakukan ke pihak yang berwenang di bidang bangunan oleh pemilik yang berkedudukan di luar kota dan para arsitek.11 NOTES 1. Pada tahun 2040, jumlah populasi urban di Indonesia akan mencapai 170 juta penduduk. Divisi Kependudukan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial dari Sekretariat Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB), Prospek Populasi Dunia: Revisi 2008 dan Prospek Urbanisasi Dunia: Revisi 2009 (World Population Prospects: The 2008 Revision dan World Urbanization Prospects: The 2009 Revision). 2. Di Gorontalo, tidak ada izin usaha mendiri- kan bangunan terpisah untuk bangunan gudang yang diterbitkan sejak tahun 2008. Fasilitas-fasilitas penyimpanan hanya diperkenankan untuk diadakan sebagai perpanjangan dari bangunan yang ada dan tidak boleh melampaui 30% dari ukuran mereka. 31 Pendaftaran properti Siapapun yang tinggal di pulau Jawa GAMBAR 4.1 Berapakah waktu, biaya dan jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk mengalihkan memahami betapa berharganya ruang di properti antara 2 perusahaan dalam negeri? pulau tersebut. Meskipun pulau Jawa hanya Biaya (% dari nilai properti) mewakili sekitar 7% dari total area lahan di Pembeli dapat Indonesia, jumlah penduduk yang menghuni menggunakan properti, pulau Jawa mewakili lebih dari 60% dari menjualnya kembali atau menggunakannya populasi Indonesia yang secara keseluruhan sebagai jaminan Prosedur berjumlah 240 juta—menjadikan pulau Jawa sebagai area berpenduduk terpadat Tanah & gedung 2 lantai di dunia. Untuk kalangan usaha, pasar yang Penjual dengan properti yang telah terdaftar besar membawa peluang yang besar sejalan dan tidak ada sengketa alas hak dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal Waktu Pra-pendaftaran Pendaftaran Paska Pendaftaran (hari) tersebut juga membawa serta tantangan- tantangan dalam hal akses ke tanah dan bangunan. Menyeimbangkan kebutuhan Jawa yang ikut diukur: 12 hari di Manado Doing Business merekam prosedur-prosedur untuk menghasilkan pendapatan dari dan 54 hari di Surakarta dan Batam. yang perlu dilalui oleh pelaku usaha untuk pajak atas properti dengan tuntutan sektor membeli properti dari pelaku usaha lainnya Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari dan untuk memindahkan alas hak atas swasta akan proses pendaftaran properti pemberlakuan sistem pendaftaran properti properti tersebut untuk didaftarkan atas yang sederhana dan biaya yang terjangkau yang eï¬?sien. Alas hak atas tanah yang nama pihak pembeli. Proses tersebut dimulai merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah daerah. Menurut formal memungkinkan para pelaku usaha dengan perolehan dokumen-dokumen yang Survei Perusahaan (Enterprise Surveys) Bank untuk menggunakan tanah sebagai jaminan, diperlukan—seperti salinan dari sertiï¬?kat Dunia, perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan demikian meningkatkan pasokan kepemilikan penjual—dan melakukan mengidentiï¬?kasi “akses untuk memperoleh kredit2—yang mendorong peningkatan kajian tingkat kepatuhan (due diligence), lahanâ€? sebagai 1 dari 10 hambatan utama kegiatan investasi dan pertumbuhan jika diperlukan. Transaksi dipandang telah yang dihadapi oleh perusahaan dalam ekonomi. Negara-negara dengan sistem selesai dilakukan saat transaksi tersebut melakukan kegiatan investasi.1 pendaftaran properti yang eï¬?sien juga mulai berlaku terhadap pihak ketiga dan saat cenderung memiliki perlindungan hak pihak pembeli dapat menggunakan properti Para pelaku usaha di seluruh pulau Jawa yang atas propertiyang lebih baik, yang sangat tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh bermaksud untuk membeli atau menjual berarti bagi usaha-usaha skala kecil yang pinjaman bank atau menjualnya kembali properti secara teori menghadapi persyaratan (gambar 4.1). tidak dapat melakukan investasi guna yang sama sebagaimana ditetapkan oleh mengadakan sistem keamanan atau peraturan yang berlaku. Namun demikian, Kemudahan pendaftaran properti sangat mengeluarkan biaya untuk memperoleh dalam prakteknya, ditemukan bahwa waktu berbeda-beda dari satu perekonomian ke perlindungan lain atas properti mereka. perekonomian lainnya di seluruh dunia. untuk merampungkan transaksi tersebut Selain itu, pendaftaran properti juga dapat Tingkat kemudahan pendaftaran properti sangat beragam dari satu kota ke kota lainnya. Di Bandung, diperlukan 19 hari untuk memberikan manfaat bagi pemerintah termudah dapat ditemui di Saudi Arabia, merampungkan proses pemindahan properti dalam bentuk peningkatan jumlah dimana proses secara keseluruhan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. properti yang terdaftar—dan peningkatan dirampungkan hanya melalui 2 prosedur, Sementara, proses yang sama membutuhkan pendapatan pajak sebagai hasilnya. Setelah dalam waktu 2 hari, tanpa biaya. Beberapa waktu 36 hari untuk dirampungkan di diselenggarakannya proyek pemberian alas perekonomian di kawasan Asia Timur dan Yogyakarta dan 43 hari di Semarang. hak atas tanah di Thailand, nilai properti Pasiï¬?k juga tidak berada jauh di belakang. Rentang kisaran ini bahkan semakin lebar melonjak naik dari 75% menjadi 197% Di Thailand, hanya diperlukan 2 prosedur saat melibatkan kota-kota lain di luar pulau setelah didaftarkan.3 dan waktu 2 hari; di Selandia Baru, biaya 32 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 TABEL 4.1 Kota-kota dengan tingkat namun turun dalam peringkat kemudahan Sementara itu, di Batam, pihak pembeli kemudahan pendaftaran properti pendaftaran balik nama kepemilikan atas harus memperoleh izin dari Badan Otoritas termudah - dan terburuk properti secara keseluruhan karena kota- Pengembangan Daerah Industri Batam untuk PERINGKAT Kota PERINGKAT Kota kota lain telah mengurangi tarif pajak bumi melakukan proses balik nama kepemilikan 1 Bandung 11 Surabaya dan bangunan sementara Manado tidak atas properti setelah sertiï¬?kat hak atas 1 Jakarta 12 Balikpapan melakukan hal itu. Contohnya, di Palembang tanah selesai melalui proses pemeriksaan dan Yogyakarta nilai obyek pajak tidak kena di kantor Badan Pertanahan Nasional 3 Palembang 12 Banda Aceh pajak yang pada tahun 2009 ditetapkan setempat (gambar 4.2). Pihak pembeli harus 4 Mataram 12 Denpasar mengunjungi Direktorat Pengelolaan Tanah 5 Gorontalo 15 Manado sebesar Rp. 20 juta ($1,922) dan Rp. 15 di Badan Otoritas Pengembangan Daerah juta ($ 1,442) masing-masing ditingkatkan 6 Yogyakarta 16 Palangka Raya Industri Batam untuk memperoleh izin balik menjadi Rp. 60 juta ($5,767) pada tahun 7 Jambi 17 Surakarta nama kepemilikan atas properti. Para pejabat 2011, sehingga menurukan biaya pendaftaran 7 Medan 18 Pekanbaru Badan Otoritas Pengembangan Daerah properti di 2 kota ini. Sementara itu, di antara 9 Makassar 19 Semarang Industri Batam melakukan pemeriksaan 6 kota yang diukur pada saat survei pertama, lapangan atas properti pada hari berikutnya 9 Pontianak 20 Batam Mataram dan Gorontalo menduduki 5 untuk melakukan pengecekan, alokasi Catatan: Peringkat didasarkan pada rata-rata peringkat teratas dalam hal kemudahan persentase peringkat kota untuk prosedur, waktu dan penggunaan dan nilai lokasi. Para pihak biaya untuk mendaftarkan properti. Lihat Catatan pendaftaran balik nama kepemilikan atas yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak Data untuk informasi terinci. properti. perlu hadir saat pemeriksaan lapangan. Sumber: Database Doing Business. Setelah proses tersebut selesai dilakukan Di antara 20 kota yang diukur, 18 dan memperoleh persetujuan, pihak pembeli yang harus dikeluarkan oleh para pelaku memberlakukan 6 prosedur untuk menerima informasi bahwa pihaknya dapat usaha untuk memindahkan properti dari merampungkan proses balik nama melanjutkan langkah untuk melakukan satu perusahaan swasta dalam negeri ke kepemilikan atas properti di antara 2 pembayaran di Badan Otoritas Pengembangan perusahaan swasta dalam negeri lainnya perusahaan. Prosedur tetap yang berlaku di Daerah Industri Batam dan memperoleh izin hanya 0.1% dari nilai properti. semua kota adalah: (1) pemeriksaan sertiï¬?kat tersebut. Prosedur tambahan ini berasal dari tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional sejarah status pulau Batam sebagai kawasan Pendaftaran properti di Indonesia memakan (BPN), (2) membayar bea balik nama, (3) khusus, dimana semua tanah secara sah waktu lebih lama dan biaya lebih besar membayar bea perolehan hak atas tanah dimiliki oleh Badan Otoritas Pengembangan dibandingkan dengan rata-rata 6 prosedur, Daerah Industri Batam dan oleh karenanya dan bangunan, (4) pembuatan akta jual beli waktu 33 hari dan biaya 11% dari nilai tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta properti di 20 kota-kota di Indonesia yang Tanah, (5) mendaftarkan sertiï¬?kat tanah GAMBAR 4.2 Memperoleh izin pendaftaran diukur. Saat dibandingkan dengan rata- properti di Batam pada kantor Badan Pertanahan Nasional rata kawasan Asia Timur dan Pasiï¬?k—5 (BPN), dan (6) mendaftarkan sertiï¬?kat pada prosedur, 81 hari dan biaya sebesar 4.1% Waktu (hari) Kantor Pajak Bumi dan Bangunan atas nama dari nilai properti—kota-kota di Indonesia 60 pemilik yang baru. Namun demikian, 2 kota, memberlakukan, secara rata-rata, lebih Batam dan Semarang,4 memberlakukan banyak prosedur dan biaya yang lebih tinggi, prosedur ke-7. namun lebih cepat dari segi waktu. Terkait 45 dengan perekonomian-perekonomian Asia- Sementara di sebagian besar kota para Paciï¬?c Economic Cooperation (APEC), pihak dapat melanjutkan langkah ke langkah Waktu Indonesia merupakan negara dengan proses penandatanganan akta jual beli tanah pendaftaran properti termahal di antara 30 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 21 perekonomian anggota APEC (rata- Melakukan proses balik nama izin setelah pembayaran pajak selesai dilakukan atas properti dari BIDA: 30 hari rata perekonomian anggota APEC hanya dan dokumen-dokumen persyaratan telah memberlakukan biaya sebesar 3.7% dari dilengkapi, hal tersebut tidak berlaku di Biaya nilai properti). 15 (% dari nilai properti) Semarang. Di Semarang, sebelumnya 10 Membandingkan hasil-hasil temuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah harus Penjual membayar 5 Doing Business di Indonesia 2010 dengan mengunjungi Dinas Pengelolaan Keuangan pajak peralihan 0 2.5 0 temuan dari laporan ini, Bandung dan dan Aset Daerah (DPKAD) dan memperoleh Jakarta tetap merupakan kota dengan proses surat keterangan bahwa harga jual beli 1 2 3 4 5 6 7 Prosedur pendaftaran properti termudah (tabel 4.1). sesuai dengan nilai pasar. Meskipun tidak Manado tetap merupakan kota dengan ada dasar hukum untuk prosedur ini, hal ini Sumber: Database Doing Business. proses pendaftaran properti tercepat, dipersyaratkan dalam praktek. PENDAFTARAN PROPERTI 33 GAMBAR 4.3 Pendaftaran properti paling cepat di Manado dan paling murah di Jakarta izin untuk melakukan balik nama hak kepemilikan atas tanah dari Badan Otoritas Manado 11.02 12 Biaya Waktu Pengembangan Daerah Industri Batam. Di Palangka Raya 11.03 15 (% dari nilai properti) (hari kalender) sisi lain, di Surakarta, perampungan proses Bandung 10.88 19 pendaftaran hak kepemilikan atas tanah di Palembang 10.88 21 BPN membutuhkan waktu 45 hari—waktu Jakarta 10.81 22 terlama di seluruh kota yang disurvei. Mataram 10.88 25 Menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Pekanbaru 10.88 29 Terpadu, staf-staf kantor BPN di Surakarta Gorontalo 10.88 31 (berjumlah sekitar 90 orang) menangani Yogyakarta 10.88 36 beban kerja yang sangat berat, hal mana Jambi 10.88 37 merupakan sebab utama keterlambatan- Medan 10.88 37 keterlambatan yang terjadi. Keterlambatan- Makassar 10.88 38 keterlambatan tersebut menimbulkan rasa Pontianak 10.88 38 frustrasi pada masyarakat yang melakukan Balikpapan 10.88 39 unjuk rasa di depan kantor-kantor BPN Banda Aceh 10.88 39 Surakarta pada tahun 2010.8 Denpasar 10.88 39 Surabaya 10.83 39 Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas Semarang 10.88 43 cakupan di negara dengan tatanan geograï¬?s Batam 13.35 54 yang rumit seperti Indonesia, BPN terus Surakarta 10.88 54 berupaya untuk memberlakukan layanan pendaftaran tanah bergerak—disebut “Larasitaâ€?—di daerah-daerah pedesaan. BPN Sumber: Database Doing Business. menjangkau daerah-daerah yang terpencil dengan menggunakan mobil dan motor, semua proses balik nama kepemilikan atas di Manado hingga 45 hari di Surakarta. memberikan layanan dengan menggunakan properti harus melalui proses persetujuan. Peraturan yang diterbitkan pada tahun laptop dengan koneksi nirkabel ke database Proses perizinan tersebut memungkinkan 20105 mengukuhkan peraturan yang serupa utama milik BPN. Selain itu, pada akhir pihak pembeli untuk menyewa lahan dari kota pada tahun 20086 yang menetapkan tahun 2008, BPN juga meluncurkan “Peta Batam. maksimum waktu pelayanan bagi kantor- Onlineâ€?9—yang menyajikan data-data kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) spatial dan non-spatial, termasuk tautan- Meskipun sebagian besar proses pendaftaran untuk pendaftaran hak-hak kepemilikan tautan untuk mencari transaksi tanah di properti terstandarisasi diatur oleh peraturan atas tanah atas nama pemilik baru. Pada seluruh daerah di Indonesia dengan tujuan nasional, faktor-faktor setempat—seperti tahun 2008, batasan-batasan waktu ini untuk membantu penyelesaian lebih dari volume pendaftaran dan balik nama mendorong percepatan waktu pelayanan 2,810 sengketa tanah yang ada. kepemilikan yang baru dan tingkat eï¬?siensi pendaftaran properti Jakarta dari 39 hari pelayanan—menyebabkan timbulnya menjadi 22 hari.7 Namun demikian, meski Pendaftaran properti tetap merupakan perbedaan waktu yang sangat besar di peraturan baru yang telah diperbaharui proses berbiaya tinggi—dengan rata- antara satu kota dengan kota-kota lainnya. tersebut berhasil mengurangi keterlambatan rata biaya hingga 11% dari nilai properti Manado tetap merupakan kota dengan dan mendorong terciptanya keseragaman (gambar 4.4). Di negara-negara tetangga— waktu proses pendaftaran properti tercepat layanan di seluruh lokasi BPN, implementasi seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan dimana pemohon cukup menghabiskan dan penegakan masih menjadi hambatan Singapura—biaya balik nama kepemilikan waktu 12 hari, sementara di Batam dan utama. Volume pendaftaran yang tinggi di hak atas properti berkisar antara 0.6% Surakarta proses tersebut membutuhkan kota-kota yang mengalami perkembangan hingga 6.3% dari nilai properti. waktu 54 hari (gambar 4.3). pesat, kurangnya kapasitas kelembagaan dan tidak memadainya dukungan teknologi 2 komponen utama dari biaya tersebut Meskipun peraturan nasional telah menjelaskan mengapa hambatan-hambatan adalah bea balik nama (5% dari nilai memandatkan percepatan proses ini tetap ada. properti), yang dibayarkan ke pemerintah pendaftaran tanah di kantor-kantor Badan pusat, dan bea perolehan hak atas tanah dan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Kantor BPN di Batam tercatat memberikan bangunan (5% dari nilai properti dikurangi Indonesia, perbedaan tingkat eï¬?siensi di pelayanan pendaftaran hak atas tanah nilai obyek pajak tidak kena pajak), yang kantor-kantor BPN di daerah tetap menjadi kedua tercepat, yaitu hanya dalam waktu dibayarkan ke pemerintah daerah. Selain itu, faktor penyebab timbulnya perbedaan 7 hari. Namun demikian, dibutuhkan para pelaku usaha harus membayar biaya waktu yang besar—berkisar antara 5 hari 30 hari tambahan untuk memperoleh yang ditetapkan tidak melampaui 1% dari 34 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 GAMBAR 4.4 Pendaftaran properti di Indonesia pemerintah untuk meningkatkan batas tidak hanya dapat ditemukan di luar negeri mahal, dibandingkan dengan nilai obyek pajak tidak kena pajak, untuk namun juga di dalam negeri. Contohnya, kawasan Asia Timur dan Pasiï¬?k dan rata-rata global memberikan insentif bagi para pelaku di 9 dari 20 kota di Indonesia, prosedur 11.0 usaha guna membayar pajak mereka dan pemeriksaan sertiï¬?kat hak atas tanah di % dari nilai properti mendaftarkan tanah mereka. Peraturan kantor Badan Pertanahan Nasional dapat nasional baru yang diberlakukan pada tahun dirampungkan dalam waktu 1 hari, sementara 2009, menetapkan jumlah ini sebagai di kota-kota lain proses tersebut dapat batas minimum dan memperkenankan memakan waktu satu minggu. Di kota-kota pemerintah-pemerintah daerah untuk seperti Manado, Palangka Raya dan Bandung, secara bebas meningkatkan batas nilai proses tersebut secara keseluruhan dapat obyek pajak tidak kena pajak yang berlaku. dirampungkan dalam waktu kurang dari 20 6.3 Sesuai dengan peraturan baru tersebut,10 hari—memberikan contoh yang baik bagi 5.7 5.7 sejak tanggal 1 Januari 2010, pemerintah- kota-kota lain di Indonesia. Memberlakukan pemerintah daerah harus memberlakukan kerangka hukum yang sama untuk prosedur peraturan-peraturan baru untuk menetapkan pendaftaran properti di tingkat nasional 4.1 4.1 batas nilai obyek pajak tidak kena pajak. Di mempermudah kota-kota di Indonesia untuk antara 20 kota yang diukur dalam laporan mendorong pembelajaran praktek-praktek 3.3 2.8 ini, semua kota dengan pengecualian terpuji dari sesama kota lainnya. Namun 2.3 hanya 4 kota11 telah memberlakukan dan reformasi yang lebih luas dan mendalam melaksanakan peraturan-peraturan daerah juga diperlukan untuk menyederhanakan untuk mendukung pelaksanaan peraturan prosedur dan meningkatkan eï¬?siensi proses 0.6 di tingkat nasional tersebut. Dalam kasus pendaftaran properti di seluruh Indonesia. Palangka Raya, meski peraturan daerah telah diberlakukan, dalam prakteknya nilai obyek LANGKAH REFORMASI APA YANG Singapura Brazil Jepangn Vietnam Thailand Malaysia Indonesia Hong Kong Asia Timur & Pasiï¬?k SAR, Cina Rata-rata global (183 perekonomian) (rata-rata 20 kota) pajak tidak kena pajak lama yang masih DAPAT DIAMBIL diberlakukan. Di antara 14 kota yang diukur Doing Business di Indonesia 2010 sebelumnya, 11 kota12 telah meningkatkan nilai merekomendasikan (a) menurunkan tarif obyek pajak tidak kena pajak mereka, meski pajak peralihan dan bea perolehan hak atas sebagian besar kota hanya meningkatkan nilai tanah dan bangunan atau menggantikan Sumber: Database Doing Business. obyek pajak tidak kena pajak hingga ke batas bea-bea tersebut dengan menetapkan nilai properti saat penandatanganan akta minimum yang ditetapkan. biaya tetap, (b) meningkatkan koordinasi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta diantara instansi-instansi pemerintah, (c) Tanah. Jakarta merupakan kota dengan Selama 7 tahun terakhir, Doing Business memantau pelaksanaan peraturan nasional biaya terendah dengan biaya sebesar 10.8%. melaporkan bahwa 56 perekonomian yang berlaku diseluruh daerah di Indonesia Sementara Batam merupakan kota dengan di seluruh dunia menurunkan tarif bea dan mempercepat prosedur-prosedur di biaya tertinggi—dengan biaya sebesar 13.3% balik nama dan retribusi pemerintah kantor pertanahan, (d) memberlakukan dari nilai properti karena pemberlakuan izin lainnya, mengurangi rata-rata biaya untuk sistem pendaftaran secara elektronik. Semua untuk melakukan balik nama atas properti mendaftarkan properti sebesar 4% dari nilai rekomendasi tersebut masih sesuai dengan yang menambahkan 2.5% ke total biaya properti.13 Duapuluh tiga dari reformasi- kondisi saat ini. yang ada. reformasi ini terselenggara di Sub-Sahara Afrika, kawasan dengan rata-rata biaya menurunkan tarif pajak peralihan Perbedaan biaya lain yang tidak terlalu besar tertinggi—meskipun tidak lebih rendah dari dan bea perolehan hak atas tanah berakar pada perbedaan nilai obyek pajak 10% dari nilai properti, lebih rendah dari tidak kena pajak yang berlaku atas properti, dan bangunan atau menggantikan Indonesia. Namun Indonesia tidak perlu dipergunakan untuk menentukan total bea mencari inspirasi reformasi di tempat yang bea-bea tersebut dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan. jauh. Banyak perekonomian di kawasan menetapkan biaya tetap Secara khusus, nilai obyek pajak tidak kena Asia Timur dan Pasiï¬?k—seperti Singapura Indonesia termasuk kedalam negara dengan pajak berkisar antara Rp. 20 juta ($1,922) di atau Malaysia—telah mengurangi biaya biaya tertinggi dalam proses pengalihan Palangka Raya hingga Rp. 80 juta ($7,689) pengalihan properti secara signiï¬?kan. Rata- tanah di Indonesia. Menurut Doing Business di Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2008, rata biaya di kawasan ini saat ini hanya 2012, rata-rata biaya di sepuluh jajaran teratas peraturan nasional menetapkan pagu atas sebesar 4.1% dari nilai properti. perekonomian dengan peringkat kemudahan untuk harga jual beli yang dapat dinyatakan pengalihan properti terbaik hanya sebesar tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta ($5,767). Untuk menemukan inspirasi dalam hal 0.6% dari nilai properti. Contohnya, Selandia Namun nilai pasar atas properti yang terus pengurangan keterlambatan dalam proses Baru hanya memberlakukan biaya sebesar meningkat di seluruh Indonesia meyakinkan pengalihan properti, praktek-praktek terbaik PENDAFTARAN PROPERTI 35 0.08% dari nilai properti untuk melakukan dan penyampaian informasi kepada publik Memberlakukan sistem bea balik nama hak kepemilikan atas properti. bahwa suatu prosedur tidak lagi dibutuhkan pendaftaran elektronik tidak hanya akan mempermudah proses Proses pencarian atas hak, pendaftaran dan Pemerintah patut mempertimbangkan untuk bagi pihak pembeli namun juga menghindari pembayaran dilakukan secara manual di menurunkan persentase dari nilai properti tidak terdaftarnya pengalihan kepemilikan yang dibebankan biaya atau menggantikan kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut, jika pihak pembeli lalai untuk bea balik nama dan bea perolehan hak atas di seluruh Indonesia. Perekonomian- menyampaikan pemberitahuan kepada tanah dan bangunan yang berlaku saat ini perekonomian yang telah memindahkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam dengan tarif tetap yang didasarkan pada dokumen-dokumen cetak mereka ke dalam proses tersebut. skala bergeser sesuai dengan ukuran properti. format elektronik memperoleh manfaat Pengurangan biaya tersebut tidak dengan dari waktu proses yang lebih pendek. Pemantauan dan penegakan sendirinya berarti berkurangnya pendapatan. Contohnya, pada tahun 2006 Tunisia telah pelaksanaan peraturan nasional Bahkan, negara bagian Maharashtra di mengkomputerisasi proses di kantor Badan di seluruh kota di Indonesia untuk India menikmati peningkatan pendapatan Pertanahan Nasionalnya, mengurangi waktu membantu percepatan prosedur di yang dibutuhkan untuk memeriksa hak yang diperoleh pemerintah setelah kantor Badan Pertanahan Nasional tanggungan dari 10 hari pada tahun 2006 memberlakukan biaya yang lebih rendah— karena meningkatnya jumlah pendaftaran. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan menjadi hanya 1 hari pada tahun 2010.16 Penerimaan dari bea materai yang diperoleh properti di kantor Badan Pertanahan Perekonomian-perekonomian lain yang telah Maharashtra melonjak naik 20% setelah Nasional merupakan hambatan utama di mengkomputerisasi proses pendaftaran negara bagian tersebut mengurangi tarif Indonesia. Peraturan Badan Pertanahan properti mereka telah berhasil mengurangi bea materai dari 10% menjadi 5% dari nilai Nasional tahun 2008 dan 2010 perlu rata-rata waktu pendaftaran properti dari properti.14 Secara global, 17 perekonomian dilaksanakan dan ditegakkan dengan lebih 45%.17 60% dari perekonomian di dunia telah menetapkan tarif pajak tetap dan baik lagi di seluruh kota. Kedua peraturan memiliki arsip-arsip elektronis untuk kantor- biaya tetap yang rendah untuk pengalihan tersebut menetapkan batas waktu 5 hari kantor pendaftaran properti mereka. 31 properti—berkisar dari sekitar $20 hingga bagi BPN untuk menyelesaikan pendaftaran perekonomian berpendapatan tinggi OECD $300, terlepas dari nilai properti tersebut.15 sertiï¬?kat tanah atas nama pembeli, namun kesemuanya memiliki sistem pendaftaran dalam prakteknya kantor Badan Pertanahan elektronik, dan 11—termasuk Prancis, Pemberlakuan peraturan perundang- Nasional setempat tidak mematuhi ketentuan Belanda dan Selandia Baru—menawarkan undangan nasional baru yang menetapkan tersebut. Sanksi layaknya dibebankan jika pendaftaran secara elektronik.18 nilai obyek pajak tidak kena pajak minimum batas waktu yang ditetapkan tidak dipatuhi. untuk bea perolehan hak atas tanah dan Atau, biaya dapat dikurangi saat batas Memberlakukan sistem elektronik juga bangunan merupakan langkah positif ke waktu yang ditetapkan tidak dipatuhi. memudahkan pihak yang berwenang untuk arah yang benar, karena ketentuan tersebut Contohnya, Spanyol memberlakukan cara mengidentiï¬?kasi kesalahan dan alas hak yang memberikan ruang bagi para pemerintah yang inovatif untuk memastikan kepatuhan: tumpang tindih, meningkatkan kepastian daerah untuk mengurangi biaya bagi para biaya pendaftaran dikurangi sebesar 30% alas hak. Hal ini bekerja dengan sangat baik pelaku usaha. Namun hal ini hanya berlaku jika proses pendaftaran memakan waktu manakala para pihak menggunakan layanan bagi pajak daerah; tarif pajak nasional untuk lebih dari 15 hari. Peningkatan eï¬?siensi dari pendaftaran (misalnya pejabat pembuat akta bea balik nama tetap sebesar 5% dari nilai kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional tanah dan khalayak umum) dengan akses properti. Di tingkat daerah, kota-kota yang dapat mengurangi waktu pendaftaran di internet. Dan data-data cadangan untuk masih belum memberlakukan peraturan seluruh kota. data-data rekaman digital dapat dibuat dan daerah yang diperlukan untuk menetapkan dipelihara dengan lebih mudah dibandingkan batas nilai obyek pajak tidak kena pajak Menyimpan informasi statistik dan dengan data-data rekaman dalam bentuk perlu segera melakukan hal tersebut untuk melakukan analisa beban kerja membantu cetak. Di Banda Aceh, banyak dokumen- menghindari ketidakpastian hukum bagi mendorong percepatan proses. Contohnya, dokumen tanah yang hilang atau musnah saat para pelaku usaha. kota-kota dapat mempertimbangkan untuk bencana Tsunami terjadi, mempersulit proses memberlakukan loket yang terpisah untuk pengidentiï¬?kasian pemilik properti yang sah. Peningkatan Koordinasi antar pendaftaran properti baru dan balik nama lembaga-lembaga pemerintah hak kepemilikan atas properti, dengan Pendaftaran properti dan pembayaran pajak Setelah dilakukannya pendaftaran balik staf yang bertugas khusus untuk melayani secara online menghemat waktu—seorang nama hak kepemilikan atas properti, pihak hal-hal tersebut. Pemerintah juga dapat pengusaha dapat menghindari kunjungan pembeli harus segera menyampaikan mempertimbangkan untuk menempatkan yang tidak perlu dilakukan ke kantor-kantor pemberitahuan kepada kantor pajak. Langkah 1 atau 2 petugas kantor Badan Pertanahan pemerintah atau bank-bank umum dan ini dapat dihapuskan melalui pertukaran Nasional di pusat pelayanan terpadu yang dapat mengunjungi kantor pendaftaran informasi antar lembaga yang lebih baik. menangani proses pendirian usaha dan/atau virtual untuk mendaftarkan sertiï¬?kat hak Penyederhanaan proses secara administratif mengurus izin-izin mendirikan bangunan. atas tanahnya dari mejanya. Reformasi ini 36 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 dapat memotong sekurang-kurangnya 2 17. World Bank. 2008. Doing Business 2009: prosedur di seluruh Indonesia. Comparing regulations di 181 economies. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 18. World Bank. 2011. Doing Business di 2012: NOTES Doing business di a more transparent world. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 1. World Bank. Enterprise Surveys. Indonesia Country Proï¬?le. 2009. Tersedia di www. enterprisesurveys.org. 2. World Bank. 2009. Doing Business di 2010: Reforming through difficult waktus. Washington, DC: World Bank Group. 3. Burns, Anthony. 2002. “Land Registration to Improve Security, Transparency, Governance & Sustainable Resource Management.â€? Dalam “Comparative Study of Land Administration Systems,â€? Makalah lokakarya Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan Kawasan Asia Bank Dunia, Bank Dunia, Washington, DC. 4. Dalam Doing Business di Indonesia 2010, prosedur tambahan ini tidak dihitung untuk kota Semarang. Untuk Doing Business di Indonesia 2012 prosedur “Veriï¬?kasi nilai pasar properti di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)â€? telah ditambahkan (durasi: 5 hari; tanpa biaya). 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasi Prosedur Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan. 6. Peraturan No. 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Operasi Prosedur Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Tertentu. 7. World Bank. 2009. Doing Business di 2010: Reforming through difficult times. Washington, DC: World Bank Group. 8. Surat kabar Solo Pos, Desember 2010. 9. Peta Online di http://map.bpn.go.id/ 10. Undang-undang No. 28 Tahun 2009. 11. Keempat kota ini adalah: Manado, Palangka Raya, Gorontalo dan Medan. 12. Kesebelas kota ini adalah: Balikpapan, Banda Aceh, Denpasar, Jakarta, Makassar, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta. Bandung melak- sanakan undang-undang ini namun nilai obyek pajak tidak kena pajak yang berlaku masih sama seperti yang berlaku pada tahun 2009, yaitu Rp. 60 juta. 13. World Bank. 2011. Doing Business di 2012: Doing business di a more transparent world. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 14. World Bank. 2005. Doing Business di 2006: Creating jobs. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 15. World Bank. 2010. Doing Business di 2011: Making a difference for entrepreneurs. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 16. World Bank. 2010. Doing Business di the Arab World 2011. Washington, DC: Grup Bank Dunia. 37 Catatan Data Indikator-indikator yang disajikan dan dianalisa asumsi-asumsi berkenaan dengan bentuk dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012 hukum usaha, skala usaha, lokasi usaha dan KARAKTERISTIK EKONOMI mengukur peraturan di bidang usaha dan kegiatan usaha yang dilakukan. Selanjutnya Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perlindungan hak atas properti—berikut dam- dilakukan penyesuaian terhadap kuesioner paknya terhadap para pelaku usaha, terutama tersebut agar dapat mencerminkan kondisi per kapita perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan di Indonesia pada khususnya. Doing Business di Indonesia 2012 menyaji- menengah dalam negeri. Indikatorindikator kan informasi pendapatan per kapita untuk tersebut mendokumentasikan tingkat Survei-survei tersebut kemudian dibagikan ke tahun 2010 sebagaimana diterbitkan dalam pengaturan yang berlaku terhadap badan- lebih dari 210 tenaga ahli setempat, termasuk World Development Indicators 2011 (Indikator- badan usaha, seperti jumlah prosedur untuk para konsultan hukum, konsultan bisnis, peru- indikator Pembangunan Dunia tahun 2011) mendirikan usaha atau untuk mendirikan sahaan-perusahaan konstruksi, notaris, insinyur dari Bank Dunia. Pendapatan dihitung dengan dan melakukan pengalihan kepemilikan atas teknik, pejabat pemerintah tingkat daerah dan menggunakan metode Atlas (US$ yang ber- properti komersial. Indikator-indikator ini juga nasional dan para tenaga profesional lainnya laku). Untuk indikator-indikator biaya yang mengukur waktu dan biaya yang dibutuhkan yang secara rutin melayani atau memberikan dinyatakan dalam persentase pendapatan per untuk mencapai sasaran kebijakan atau untuk saran mengenai persyaratan-persyaratan yang ditetapkan menurut hukum dan peraturan yang kapita, PNB tahun 2010 dalam kurs mata uang mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti berlaku. Para tenaga ahli tersebut selanjutnya Dolar Amerika Serikat merupakan angka pe- waktu dan biaya untuk menegakkan hak-hak melakukan rangkaian interaksi dengan tim Doing nyebut (denominator) yang dipergunakan. PNB dan kewajiban kontraktuil. Business di Indonesia 2012 melalui wawancara per kapita Indonesia pada tahun 2010 = US$ Dalam laporan ini, indikator-indikator Doing empat mata, pembicaraan telepon jarak 2,580. Business disusun untuk 20 kota di Indonesia, jauh dan korespondensi tertulis. Data yang Kurs tukar dimana 14 kota diantaranya telah diukur dalam diperoleh dari survei tersebut kemudian diuji Kurs tukar yang dipergunakan dalam lapo- laporan Doing Business di Indonesia 2010. Data kemantapannya melalui serangkaian ujian, yang yang tersaji dalam laporan ini untuk Jakarta ran ini adalah 1 US$ = Rp. 10.404,- menghasilkan langkah-langkah perbaikan atau dan perekonomian lainnya didasarkan pada memperbanyak informasi yang telah dihimpun. Wilayah dan Kelompok temuan dalam laporan Doing Business 2012 Contohnya, temuan-temuan awal disajikan Pendapatan global—Doing business in a more transparent kepada pemerintah daerah melalui proses world (Menjalankan Usaha di Dunia Yang Doing Business menggunakan klasiï¬?kasi konsultasi dengan para penyelenggara dan Semakin Transparan). Data untuk seluruh wilayah dan kelompok pendapatan Bank Dunia pejabat pemerintah daerah guna memberikan rangkaian indikator dalam laporan Doing sebagaimana tersaji di http://www.worldbank. kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan Business di Indonesia 2012 merupakan data tanggapan (right of reply). org/data/countryclass. terkini hingga bulan Juli 2011. Metodologi Doing Business memiliki sejum- METODOLOGI lah kelebihan. Metodologi tersebut bersifat Data Doing Business di Indonesia 2012 dihim- transparan, menggunakan informasi faktual pun dengan menggunakan cara yang telah tentang hal-hal yang diatur dalam peraturan terstandarisasi. Sebagai langkah awal, Tim perundang-undangan yang berlaku dan me- Doing Business dan para penasihat akademik mungkinkan dilakukannya berbagai interaksi merancang sebuah kuesioner. Kuesioner dengan para responden sehingga jawaban tersebut didasarkan pada contoh kasus bisnis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang sederhana untuk memastikan bahwa data salah ditafsirkan dapat segera diklariï¬?kasi. yang diperoleh melalui survei tersebut dapat Penggunaan jumlah responden yang memadai diperbandingkan dengan negara-negara lain dan dan cukup representatif tidak menjadi per- dari waktu ke waktu – dengan menggunakan masalahan: Doing Business bukan merupakan 38 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 survei statistik, dan dilakukan penghimpunan tidak dapat segera mengambil langkah untuk dibangun, berikut dengan waktu dan biaya yang naskah peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti proses tersebut. Secara harus dipenuhi untuk mematuhi ketentuan berlaku sehingga jawaban-jawaban yang lain, pihak pengusaha dapat memilih un- yang berlaku bagi masing-masing prosedur diberikan oleh para responden dapat diperiksa tuk mengabaikan beberapa prosedur yang dalam kondisi normal serta persyaratan modal keakuratannya. Metodologi ini dapat dilakukan menyulitkan. Untuk kedua alas an tersebut, disetor minimum jika dapat diberlakukan. dengan biaya yang tidak mahal dan dapat keterlambatan waktu sebagaimana dilaporkan Selanjutnya, para konsultan hukum pendirian dengan mudah diberlakukan ulang sehingga dalam laporan Doing Business di Indonesia 2012 usaha, notaris dan para pejabat pemerintah penghimpunan data dapat dilakukan di banyak akan berbeda dengan pengalaman dari para akan melengkapi dan melakukan veriï¬?kasi negara. Asumsi-asumsi standar yang diper- pengusaha sebagaimana dilaporkan dalam terhadap data tersebut. gunakan dalam proses penghimpunan data, Enterprise Surveys (Survei-survei Perusahaan) perbandingan dan pengukuran juga berlaku Bank Dunia atau survei-survei berlandaskan Informasi juga dihimpun berkenaan dengan secara absah di negara-negara yang disurvei. persepsi lainnya. urutan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi Pada akhirnya, data yang diperoleh tidak hanya dan prosedur-prosedur mana yang dapat menyoroti tingkat hambatan untuk melakukan Perubahan terhadap hal-hal yang diproses secara bersamaan. Diasumsikan kegiatan usaha namun juga membantu untuk diukur bahwa semua informasi yang dibutuhkan mengidentiï¬?kasi sumber-sumber hambatan Metodologi untuk indikator mengurus izin-izin telah tersedia dan semua instansi yang terlibat tersebut dan menunjukkan langkah-langkah mendirikan bangunan telah dimutakhirkan dalam proses pendirian usaha menjalankan reformasi yang dapat diambil. untuk tahun ini. Laporan Doing Business fungsi-fungsinya tanpa melibatkan biaya tidak global saat ini mencakup indikator getting resmi. Apabila tanggapan yang diterima dari KETERBATASAN HAL-HAL YANG electricity (memperoleh tenaga listrik) dalam tenaga ahli setempat berbeda, makan proses DIUKUR analisanya terhadap kemudahan berusaha tanya jawab akan berlangsung hingga suatu Metodologi Doing Business yang diterapkan secara keseluruhan. Untuk alasan ini, prosedur, kesimpulan akhir dapat diperoleh berkenaan dalam Doing Business di Indonesia 2010 memiliki waktu dan biaya yang terkait dengan perolehan dengan data-data yang berbeda tersebut. 4 keterbatasan yang patut dipertimbangkan sambungan tenaga listrik telah ditiadakan Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam proses penafsiran data. Pertama, dari indikator mengurus izin-izin mendirikan dapat diperbandingkan dengan data dari data seringkali terfokus pada bentuk usaha bangunan. Sejalan dengan metodologi Doing negara-negara lain, dipergunakan sejum- tertentu—perseroan terbatas dengan skala Business dan agar data yang tersaji dapat lah asumsi berkenaan dengan usaha serta tertentu—yang mungkin tidak mewakili pen- diperbandingkan secara internasional dan sub prosedur-prosedur yang diukur. gaturan yang berlaku bagi bentuk badan usaha nasional, Doing Business di Indonesia 2012 juga lainnya, contohnya usaha perorangan. Yang telah meniadakan prosedur, waktu, dan biaya Asumsi-asumsi tentang usaha kedua, transaksi-transaksi yang digambarkan yang terkait dengan perolehan sambungan Usaha: dalam contoh kasus terstandarisasi yang tenaga listrik dari indikator mengurus izin-izin Berbentuk perseroan terbatas. Sekiranya dipergunakan dalam survei merujuk pada mendirikan bangunan. terdapat lebih dari satu jenis perseroan serangkaian permasalahan tertentu yang belum tentu mencerminkan keseluruhan permasala- Mendirikan usaha GAMBAR 5.1 Mendirikan usaha: mendirikan han yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Laporan Doing Business di Indonesia 2012 dan menjalankan kegiatan usaha Ketiga, dalam pengukuran waktu, terdapat merekam seluruh prosedur yang wajib dipenuhi dalam wadah perseroan terbatas elemen penilaian dari para responden yang seorang pengusaha guna mendirikan dan Peringkat didasarkan pada 4 merupakan tenaga ahli. Manakala narasumber menjalankan sebuah kegiatan usaha komersial indikator mengindikasikan perkiraan yang berbeda, di sektor formal. Hal-hal ini mencakup langkah- Peringkat didasarkan pada 4 indikator indikator-indikator watu yang dilaporkan dalam langkah untuk memperoleh semua izin dan Pra-pendaftaran, Dalam % Doing Business mewakili nilai-nilai median dari persetujuan yang diperlukan serta pemenuhan pendaftaran dan pendapatan per sejumlah tanggapan yang diberikan berdasarkan segala kewajiban untuk menyampaikan pem- paska pendaftaran kapita, tidak termasuk (dalam hari kalender) biaya tidak resmi asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam kasus beritahuan, veriï¬?kasi atau pernyataan yang terstandarisasi tersebut. dipersyaratkan dari perusahaan dan para karyawannya kepada pihak berwenang yang 25% 25% Pada akhirnya, metodologi tersebut mengasum- terkait. Peringkat kemudahan untuk mendirikan Waktu Biaya sikan bahwa pengusaha memiliki pengetahuan usaha merupakan rata-rata sederhana dari 25% 25% yang menyeluruh atas hal-hal yang menjadi kedudukan dalam persentase peringkat untuk Prosedur Modal kewajibannya dan tidak membuang waktu Disetor indikator-indikator komponennya (gambar 5.1). Minimum dalam mengurus prosedur-prosedur tersebut. Dalam prakteknya, proses perampungan sebuah Setelah dilakukan pengkajian terhadap per- Prosedur dirampungkan Dana yang disetor di prosedur mungkin membutuhkan waktu aturan perundang-undangan dan informasi yang saat dokumen ï¬?nal diterima bank atau pada notaris sebelum pendaftaran yang lebih lama sekiranya pihak pengusaha tersedia secara umum berkenaan dengan proses (atau dalam kurun waktu 3 bulan), dalam % tidak memiliki informasi yang memadai atau pendirian usaha, daftar prosedur yang terinci pendapatan per kapita CATATAN DATA 39 terbatas di suatu negara, maka pilihan akan dihitung secaara terpisah. Apabila para TABEL 5.1 Hal-hal apa sajakah yang diukur akan jatuh pada bentuk usaha dengan pendiri perusahaan harus melakukan beberapa oleh indikator mendirikan usaha? tanggungjawab terbatas yang paling kunjungan ke kantor yang sama untuk menyele- Prosedur untuk mendirikan dan menjalankan usaha sering dipergunakan oleh pelaku usaha saikan prosedur-prosedur yang berbeda secara secara sah (jumlah) dalam negeri. Informasi mengenai bentuk berurutan, maka prosedur-prosedur tersebut Pra-pendaftaran (contohnya, pengecekan atau usaha yang paling sering dipergunakan reservasi nama, notarisasi) akan dihitung secara terpisah. Para pendiri diperoleh dari konsultan hukum pendirian Pendaftaran di kota bisnis terbesar di suatu negara perusahaan diasumsikan dapat merampungkan usaha atau badan statistik. semua prosedur tersebut sendiri tanpa bantuan Paska Pendaftaran (contohnya, pendaftaran jaminan Menjalankan usaha di kota-kota pusat sosial, stempel perusahaan) pihak perantara, fasilitator, akuntan atau kon- perniagaan yang terpilih. Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan setiap sultan hukum, kecuali jasa pihak ketiga tersebut prosedur (hari kalender) 100% milik pemegang saham dalam diwajibkan menurut hukum yang berlaku. negeri dan memiliki 5 pemegang saham Tidak mencakup waktu yang dibutuhkan untuk Apabila penggunaan jasa tenaga profesional menghimpun informasi yang tidak berbentuk badan hukum. diwajibkan, maka prosedur-prosedur yang Setiap prosedur dimulai pada hari yang berbeda Memiliki modal awal sebesar 10 kali lipat dilaksanakan oleh para tenaga profesional untuk Prosedur dirampungkan jika dokumen ï¬?nal telah pendapatan per kapita pada akhir tahun 2010, dibayar tunai. kepentingan perusahaan tersebut akan dihitung diterima secara terpisah. Setiap prosedur yang dilakukan Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat Menjalankan kegiatan usaha perdagangan umum, seperti produksi atau penjualan secara elektronik akan dihitung secara terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan setiap Apabila 2 prosedur dapat dirampungkan melalui prosedur (% pendapatan per kapita) barang atau jasa kepada khalayak umum. Perusahaan tidak menjalankan kegiatan situs web yang sama namun mensyaratkan Biaya resmi, tidak ada biaya tidak resmi perdagangan internasional dan tidak pengajuan permohonan secara terpisah, Tidak ada imbalan jasa tenaga profesional, kecuali berurusan dengan produk-produk yang maka setiap prosedur elektronis tersebut akan penggunaan tenaga profesional diwajibkan menurut hukum yang berlaku tunduk pada ketentuan perpajakan khusus, dihitung sebagai 2 prosedur yang berbeda. contohnya, minuman keras atau tembakau. Persyaratan modal disetor minimum (% pendapatan Prosedur pra-pendirian dan paska pendirian per kapita) Perusahaan tidak menggunakan proses yang wajib dipenuhi oleh seorang pengusaha produksi dengan daya cemar tinggi. Dana yang disetor di bank atau pada notaris sebelum agar dapat menjalankan kegiatan usahanya di pendaftaran (atau dalam kurun waktu 3 bulan) Menyewa pabrik dan kantor komersial sektor formal akan direkam (tabel 5.1). serta bukan merupakan pemilik properti. ketentuan peraturan lingkungan hidup hanya Tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Prosedur-prosedur korespondensi atau akan dicantumkan sekiranya prosedur-prosedur insentif penanaman modal atau fasilitas transaksi resmi dengan instansi pemerintah tersebut berlaku bagi semua usaha yang khusus lainnya. yang dipersyaratkan juga termasuk dalam menjalankan kegiatan perdagangan atau Memiliki sekurang-kurangnya 10 hingga prosedur yang direkam. Sebagai contoh, apabila industri umum. Prosedur-prosedur yang 50 pegawai 1 bulan setelah perusahaan dipersyaratkan untuk membubuhkan segel atau dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh mulai menjalankan kegiatan operasional, stempel perusahaan pada dokumen-dokumen sambungan tenaga listrik, air, gas dan saluran kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. resmi seperti surat-surat keterangan pajak, pembuangan limbah tidak diperhitungkan. Memiliki omzet sekurang-kurangnya 100 maka prosedur untuk memperoleh segel atau kali lipat pendapatan per kapita. stempel tersebut juga akan dihitung sebagai Waktu Memiliki anggaran dasar yang terdiri dari prosedur. Demikian pula halnya apabila perusa- Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran 10 halaman. haan diharuskan untuk membuka rekening bank waktu merekam durasi tengah yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum dapat mendaftarkan Prosedur untuk merampungkan suatu prosedur dengan diri sebagai pemungut pajak penjualan atau upaya tindak lanjut minimum dengan instansi Prosedur dideï¬?nisikan sebagai interaksi yang pajak pertambahan nilai, maka transaksi dilakukan antara para pendiri perusahaan pemerintah yang terkait dan tanpa biaya ekstra tersebut akan dihitung sebagai prosedur. Jalan dengan para pihak eksternal (contohnya sebagaimana diindikasikan oleh para konsultan pintas hanya diperhitungkan apabila memenuhi instansi pemerintah, konsultan hukum, auditor hukum pendirian usaha. Diasumsikan bahwa 4 kriteria: sah menurut hukum yang berlaku, atau notaris). Interaksi-interaksi antara para waktu minimum yang diperlukan untuk setiap tersedia bagi masyarakat umum, dipergunakan pendiri perusahaan atau pejabat perusahaan prosedur adalah 1 hari. Meskipun terdapat oleh kebanyakan perusahaan, dan apabila dengan pegawai perusahaan tidak dihitung prosedur-prosedur yang dapat dilakukan secara pengusaha akan mengalami keterlambatan sebagai prosedur. Prosedur-prosedur yang bersamaan, namun waktu pengurusan prosedur yang cukup signiï¬?kan dalam waktu pengurusan harus dirampungkan di dalam gedung yang tersebut tidak dapat dimulai pada hari yang jika tidak mengambil jalan pintas tersebut. sama namun di kantor-kantor yang berbeda sama (dengan kata lain, prosedur yang dapat akan dihitung sebagai prosedur yang terpisah. Hanya prosedur-prosedur yang wajib dipenuhi dilakukan secara bersamaan akan dimulai pada Apabila para pendiri perusahaan harus melaku- oleh semua pelaku usaha yang diperhitungkan. hari berikutnya). Suatu prosedur dianggap telah kan beberapa kunjungan ke kantor yang sama Prosedur-prosedur yang spesiï¬?k untuk sektor dirampungkan setelah perusahaan menerima untuk menyelesaikan prosedur-prosedur yang industri tertentu tidak disertakan. Sebagai dokumen ï¬?nal, misalnya dalam bentuk sertiï¬?kat berbeda maka prosedur-prosedur tersebut contoh, prosedur-prosedur untuk memenuhi tanda daftar perusahaan atau nomor pokok 40 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 wajib pajak. Apabila suatu prosedur dapat Jumlah tersebut biasanya ditetapkan dalam Informasi dihimpun dari para tenaga ahli di dipercepat perampungannya dengan membayar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bidang perizinan bangunan, termasuk para biaya tambahan, maka prosedur yang dapat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sejumlah arsitek, konsultan hukum pendirian bangunan, dirampungnya dengan waktu paling singkatlah negara memberlakukan persyaratan modal perusahaan konstruksi, penyedia layanan yang akan dipergunakan. Diasumsikan bahwa minimum namun mengizinkan para pengusaha utilitas dan para pejabat publik yang melaku- pengusaha tidak membuang-buang waktu dan untuk membayar hanya sebagian dari jumlah kan pengaturan perizinan untuk mendirikan memiliki komitmen untuk merampungkan yang dipersyaratkan sebelum dilakukannya bangunan, termasuk proses persetujuan dan setiap prosedur yang masih perlu dilakukan pendaftaran usaha dan melunasi sisanya pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa data tanpa penundaan. Waktu yang dihabiskan setelah perusahaan tersebut melampaui tahun yang dihimpun tersebut dapat diperbandingkan oleh pengusaha tersebut untuk mengumpulkan pertama kegiatan operasionalnya. dengan negara-negara lain yang disurvei, informasi tidak dihitung. Diasumsikan bahwa dipergunakan beberapa asumsi tentang usaha, pengusaha telah mengetahui semua peraturan Rincian data yang terkait dengan prosedur proyek pembangunan gudang dan sambungan pendirian usaha dan urutan-urutan prosedurnya mendirikan usaha untuk setiap negara tersedia utilitas. sejak awal namun tidak memiliki kontak di http://www.doingbusiness.org dengan memilih sebelumnya dengan para pejabat berwenang negara melalui daftar urutan (dropdown list) Asumsi-asumsi tentang perusahaan yang terkait. yang tersedia. Metodologi ini dikembangkan konstruksi oleh Djankov, Simeon, Rafael la Porta, Florencio Perusahaan (BuildCo): Biaya López-de-Silanes dan Andrei Schleifer, 2002. Berbentuk perseroan terbatas. Biaya direkam sebagai persentase pendapatan “The Regulation of Entryâ€?. Quarterly Journal of Menjalankan kegiatan usaha di kota yang per kapita suatu negara. Biaya mencakup Economics 117(1):1-37, dan dipergunakan dalam terpilih. semua biaya resmi dan imbalan jasa hukum laporan ini dengan perubahan bersifat minor. 100% milik pemegang saham swasta atau tenaga profesional sekiranya penggunaan dalam negeri. jasa mereka diwajibkan menurut hukum yang MENGURUS IZIN-IZIN Memiliki 5 pemegang saham yang tidak berlaku. Biaya pembelian dan legalisasi buku- MENDIRIKAN BANGUNAN berbentuk badan hukum. buku perusahaan juga turut dihitung sekiranya Doing Business di Indonesia 2012 merekam Memegang izin-izin yang dipersyaratkan transaksi-transaksi tersebut dipersyaratkan seluruh prosedur yang wajib dipenuhi perusa- dan telah memperoleh perlindungan menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang haan yang bergerak di sektor konstruksi untuk asuransi untuk melaksanakan proyek Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang mendirikan bangunan gudang sesuai dengan konstruksi, seperti pembangunan gudang. Hukum Dagang dan peraturan-peraturan kriteria standar yang telah ditetapkan. Prosedur- Memiliki 60 pekerja bangunan dan khusus serta daftar biaya yang berlaku diper- prosedur tersebut mencakup pengajuan semua pegawai lainnya, kesemuanya merupakan gunakan sebagai sumber informasi dalam dokumen proyek yang terkait (contohnya warga negara Indonesia dengan keahlian menghitung biaya. Dalam hal daftar biaya rencana bangunan dan peta lokasi) kepada teknis dan pengalaman profesional yang tersebut tidak tersedia, maka perkiraan yang pihak yang berwenang; memperoleh semua diperlukan guna memperoleh izin dan diberikan oleh pejabat berwenang yang terkait persetujuan prinsip, izin, surat persetujuan persetujuan mendirikan bangunan akan dianggap sebagai sumber informasi resmi. dan sertiï¬?kat yang diperlukan; memenuhi Memiliki sekurang-kurangnya 1 orang Dalam hal perkiraan dari pejabat berwenang semua surat pemberitahuan yang diwajibkan; pegawai yang merupakan arsitek berlisensi yang terkait tersebut tidak tersedia, maka dan menjalani semua pemeriksaan yang perlu dan telah terdaftar pada ikatan arsitek akan dipergunakan perkiraan yang diberikan dilakukan. Laporan Doing Business di Indonesia setempat. oleh para konsultan hukum pendirian usaha. 2012 juga merekam prosedur-prosedur untuk Dalam hal beberapa konsultan hukum pendirian GAMBAR 5.2 Mengurus izin-izin mendirikan memperoleh sambungan listrik, air, saluran bangunan gudang usaha memberikan perkiraan yang berbeda- pembuangan limbah dan sambungan telepon Peringkat didasarkan pada 3 indikator beda, maka yang dipergunakan adalah nilai tetap. Prosedur-prosedur yang perlu dilalui tengah dari perkiraan-perkiraan tersebut. untuk mendaftarkan properti sehingga dapat Hari untuk Dalam % pendapatan membangun per kapita, tidak Dalam semua kasus, biaya yang diukur tidak dipergunakan sebagai jaminan atau dialihkan ke mencakup biaya gudang di Ibukota memperhitungkan biaya tidak resmi. badan lain juga direkam. Survei ini memisahkan tidak resmi proses pembangunan bangunan gudang Modal disetor minimum 33.3% 33.3% menjadi prosedur yang berbeda-beda dan Waktu Biaya Persyaratan modal disetor minimum menghitung waktu dan biaya yang dibutuh- mencerminkan jumlah yang harus disetor kan untuk merampungkan setiap prosedur. pengusaha ke bank atau ke notaris sebelum Peringkat dalam hal kemudahan memperoleh 33.3% Prosedur dilakukannya proses pendaftaran usaha izin-izin mendirikan bangunan merupakan hingga 3 bulan setelah usaha didirikan dan rata-rata sederhana dari kedudukan dalam persyaratan tersebut direkam sebagai persen- persentase peringkat untuk indikator-indikator Prosedur dirampungkan saat dokumen final diterima; termasuk izin untuk tase pendapatan per kapita suatu negara. komponennya (gambar 5.2). mendirikan bangunan, pemeriksaan dan perolehan sambungan utilitas CATATAN DATA 41 Telah melunasi seluruh kewajiban pajaknya Asumsi-asumsi tentang dapat diabaikan dalam kasus-kasus yang di dan memperoleh perlindungan asuransi sambungan-sambungan utilitas luar kebiasaan (tabel 5.2). yang diperlukan untuk kegiatan usahanya Sambungan air dan saluran pembuangan: secara umum (contohnya, asuransi Waktu Berjarak 32 kaki 10 inci (10 meter) dari kecelakaan bagi para pekerja bangunan Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran sumber air dan saluran pembuangan dan asuransi kerugian pihak ketiga). waktu merekam durasi tengah yang dibutuhkan limbah yang ada. Memiliki tanah dimana gudang akan untuk merampungkan suatu prosedur dalam Tidak memerlukan air untuk keperluan dibangun. praktek. Diasumsikan bahwa waktu minimum perlindungan terhadap kebakaran; sebagai yang diperlukan untuk setiap prosedur adalah gantinya sistem pemadaman api (sistem Asumsi-asumsi tentang gudang 1 hari. Meskipun terdapat prosedur-prosedur kering) akan dipergunakan. Sekiranya Gudang: hukum yang berlaku mengharuskan adanya yang dapat dilakukan secara bersamaan, namun Akan dipergunakan untuk kegiatan- sistem perlindungan basah terhadap waktu pengurusan prosedur tersebut tidak kegiatan penyimpanan umum seperti bahaya kebakaran, diasumsikan bahwa dapat dimulai pada hari yang sama (dengan penyimpanan buku-buku atau alat-alat kebutuhan air yang tercantum di bawah ini kata lain, prosedur yang dapat dilakukan tulis. Gudang tidak akan dipergunakan juga mencakup air yang dibutuhkan untuk secara bersamaan akan dimulai pada hari untuk barang-barang yang perlu disimpan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. berikutnya). Apabila suatu prosedur dapat dalam kondisi khusus, seperti makanan, Kebutuhan air rata-rata adalah 662 liter dipercepat perampungannya dengan membayar bahan kimia atau farmasi. (175 galon) per hari dan aliran air limbah biaya tambahan, maka prosedur yang dapat Memiliki ketinggian 2 lantai, kedua-duanya rata-rata adalah 568 liter (150 galon) per dirampungnya dengan waktu paling singkatlah di atas permukaan tanah, dengan total hari. yang akan dipergunakan. Diasumsikan bahwa luas permukaan kurang lebih 14,000 kaki Kebutuhan air terbanyak adalah 1.325 liter pengusaha tidak membuang-buang waktu dan persegi (1,300.6 meter persegi). Masing- (350 galon) per hari dan aliran air limbah memiliki komitmen untuk merampungkan masing lantai memiliki ketinggian 9 kaki, terbanyak adalah 1.136 liter (300 galon) setiap prosedur yang masih perlu dilakukan 10 inci (3 meter). per hari. tanpa penundaan. Waktu yang dihabiskan oleh Memiliki akses jalan dan berkedudukan di Permintaan air dan aliran air limbah akan BuildCo untuk mengumpulkan informasi tidak wilayah pinggiran kota di kota-kota yang tetap sepanjang tahun. dihitung. Diasumsikan bahwa BuildCo telah dipilih (yaitu, di pinggir kawasan perkotaan mengetahui semua persyaratan bangunan namun masih dalam batas wilayah Sambungan telepon: dan urutan-urutan prosedurnya sejak awal. administrasi). Berjarak 32 kaki, 10 inci (10 meter) dari jaringan telepon umum. Biaya Tidak berlokasi di suatu kawasan ekonomi atau industry khusus. Persyaratan tata Merupakan sambungan telepon tetap Biaya direkam sebagai persentase pendapatan ruang untuk gudang-gudang telah (ï¬?xed telephone landline). per kapita suatu negara. Hanya biaya resmi dipenuhi oleh bangunan yang ada di yang direkam. Semua biaya yang terkait dengan wilayah di mana gudang-gudang serupa Prosedur perampungan prosedur untuk membangun dapat ditemukan. Prosedur dideï¬?nisikan sebagai interaksi yang bangunan gudang secara sah direkam, termasuk dilakukan antara para pegawai atau manajer biaya-biaya yang terkait dengan proses perole- Berlokasi di sebidang tanah seluas 10.000 perusahaan dengan para pihak eksternal, yang han izin penggunaan lahan dan izin prinsip kaki persegi (929 meter persegi) yang 100% dimiliki oleh BuildCo dan terdaftar mencakup instansi pemerintah, notaris, kantor atas rancangan pra-konstruksi; melalui proses di kadaster dan kantor pendaftaran tanah. pertanahan, kadaster, penyelenggara layanan pemeriksaan sebelum, selama dan setelah utilitas, petugas pemeriksa pegawai negeri sipil proses konstruksi berlangsung; memperoleh Merupakan bangunan baru (belum ada sambungan utilitas dan mendaftarkan properti bangunan yang berdiri di atas lahan dan swasta serta tenaga ahli selain arsitek gudang. Pajak-pajak tidak rutin yang wajib tersebut). dan insinyur teknik yang dipekerjakan oleh dilunasi berkaitan dengan perampungan proyek Memiliki gambar arsitektur dan teknik perusahaan. Interaksi-interaksi antara para pembangunan gudang juga akan direkam. lengkap yang disusun oleh seorang arsitek pegawai perusahaan, seperti dalam rangka Peraturan bangunan, informasi dari tenaga berlisensi. penyusunan rencana gudang dan pemeriksaan ahli setempat dan peraturan khusus serta Akan mencakup semua peralatan teknis yang dilakukan oleh para pegawai, tidak dihitung daftar biaya dipergunakan sebagai sumber ytang diperlukan agar bangunan gudang sebagai prosedur. Prosedur-prosedur yang informasi biaya. Dalam hal beberapa mitra lokal tersebut dapat dioperasikan secara penuh. harus dirampungkan oleh perusahaan untuk memberikan perkiraan yang berbeda-beda, Dibutuhkan waktu selama 30 minggu memperoleh sambungan air, saluran pem- maka yang dipergunakan adalah nilai tengah untuk melakukan kegiatan konstruksi buangan limbah dan sambungan telepon turut dari perkiraan-perkiraan tersebut. (tidak termasuk segala keterlambatan yang dihitung. Semua prosedur yang dipersyaratkan dikarenakan persyaratan administratif dan dalam proses pembangunan gudang menurut Rincian data yang terkait dengan mengurus persyaratan yang ditetapkan menurut hukum yang berlaku atau dalam prakteknya izin-izin mendirikan bangunan untuk setiap per- ketentuan yang berlaku). akan dihitung, meskipun prosedur tersebut ekonomian tersedia di http://www.doingbusiness. 42 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 TABEL 5.2 Hal-hal apa yang diukur oleh kedudukan dalam persentase peringkat untuk gudang berusia 10 tahun, dalam kondisi indikator mengurus izin-izin indikator-indikator komponennya (gambar 5.3). baik dan memenuhi seluruh standar mendirikan bangunan? keamanan bangunan, peraturan bangunan Prosedur-prosedur untuk mendirikan bangunan gudang Setiap prosedur yang dipersyaratkan menurut dan persyaratan lain yang berlaku. Hak secara sah (jumlah) hukum yang berlaku atau berdasarkan prak- atas tanah dan bangunan tersebut akan Menyampaikan seluruh dokumen terkait dan mem- tek yang berlaku, baik apakah hal tersebut dialihkan secara keseluruhan. peroleh seluruh izin prinsip, izin, persetujuan dan sertiï¬?kat yang dibutuhkan merupakan tanggungjawab pihak penjual atau Tidak akan dilakukan renovasi atau Memenuhi seluruh kewajiban untuk menyampaikan pembeli atau harus dipenuhi oleh pihak ketiga penambahan bangunan setelah transaksi pemberitahuan dan melalui proses pemeriksaan jual beli dilakukan. yang diwajibkan atas nama penjual atau pembeli, akan diperhi- tungkan. Konsultan hukum properti, notaries Tidak ada pohon, mata air alami, sumber Memperoleh koneksi utilitas untuk memperoleh sambungan air, saluran pembuangan limbah dan dan kantor pendaftaran properti memberikan daya alam atau bangunan bersejarah sambungan telepon tetap apapun di lahan tersebut. informasi mengenai prosedur serta waktu dan Pendaftaran gudang setelah rampung didirikan (jika Tidak akan dipergunakan untuk keperluan diperlukan agar gudang dapat dipergunakan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan jaminan atau dipindahkan kepemilikannya) prosedur tersebut. khusus, dan tidak membutuhkan izin kusus, Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan masing- seperti untuk perumahan, pabrik industrial, masing prosedur (hari kalender) Untuk memastikan bahwa data yang dihim- penyimpanan limbah atau kegiatan- Tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk meng- pun tersebut dapat diperbandingkan dengan kegiatan agrikultur jenis-jenis tertentu. umpulkan informasi negara-negara lain yang disurvei, dipergunakan Tidak ada penghuni (baik yang sah maupun Masing-masing prosedur dimulai pada hari yang berbeda beberapa asumsi tentang para pihak, properti liar), dan tidak ada kepentingan dari pihak Prosedur rampung saat dokumen ï¬?nal diterima dan prosedur yang terlibat dalam transaksi lain di dalam properti tersebut. Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat tersebut. Prosedur Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan masing- masing prosedur (% pendapatan per kapita) Asumsi-asumsi tentang para pihak Prosedur dideï¬?nisikan sebagai interaksi yang Hanya mencakup biaya resmi, tidak termasuk biaya Para pihak (pembeli dan penjual): dilakukan antara pihak pembeli atau penjual, tidak resmi agen-agen mereka (jika penggunaan agen Merupakan perseroan terbatas. tersebut dipersyaratkan menurut hukum Terletak di wilayah pinggiran kota di kota org dengan memilih negara melalui daftar urutan yang terpilih. yang berlaku atau dalam praktek) atau prop- (drop-down list) yang tersedia. erti tersebut dengan para pihak eksternal, 100% dimiliki oleh pemegang saham swasta dalam negeri. yang mencakup instansi pemerintah, para PENDAFTARAN PROPERTI petugas pemeriksa, notaris dan konsultan Masing-masing memiliki 50 pegawai, kesemuanya warga negara Indonesia. hukum. Interaksi-interaksi antara para petugas Doing Business di Indonesia 2012 merekam seluruh perusahaan dan pegawai perusahaan tidak prosedur yang wajib dipenuhi seorang pengusaha Menjalankan kegiatan perdagangan umum. dihitung sebagai prosedur. Semua prosedur (pembeli) untuk mmbeli properti dari pengusaha Asumsi-asumsi tentang properti yang harus dirampungkan oleh perusahaan (penjual) dan untuk mengalihkan alas hak atas menurut hukum yang berlaku atau dalam properti tersebut menjadi atas nama pembeli Properti: praktek untuk mendaftarkan properti turut sehingga pihak pembeli dapat menggunakan Memiliki nilai sebesar 50 kali lipat properti tersebut untuk perluasan usahanya, pendapatan per kapita. Harga jual setara GAMBAR 5.3 Pendaftaran properti: pengalihan yaitu menjadikannya sebagai jaminan untuk dengan nilai properti. properti antara 2 perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru atau, jika diperlukan, Dimiliki secara penuh oleh pihak penjual. negeri menjual properti tersebut kepada pengusaha Tidak ada hak tanggungan yang melekat di Peringkat didasarkan pada 3 indikator lain. Proses tersebut dimulai dengan perolehan atasnya dan telah dimiliki oleh pihak yang Dalam % nilai Hari untuk mengalihkan properti, tidak dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti sama selama 10 tahun terakhir. properti di termasuk biaya salinan alas hak penjual jika diperlukan, dan Telah terdaftar pada kantor pendaftaran ibukota tidak resmi melakukan penelusuran untuk mengetahui kadar tanah atau kadaster, atau keduanya, dan bebas dari sengketa kepemilikan. 33.3% 33.3% ketaatan perusahaanpada ketentuan yang ber- Waktu Biaya laku (due diligence) jika dipersyaratkan. Transaksi Berkedudukan di zona niaga yang terletak di pinggiran kota, dan tidak memerlukan dipandang telah selesai dilakukan jika transaksi proses untuk penetapan kesesuaian 33.3% tersebut berlaku terhadap pihak ketiga dan Prosedur dengan tata ruang. saat pembeli dapat membeli properti tersebut Terdiri dari tanah dan bangunan. Luas sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman tanah adalah 6.000 kaki persegi (557.4 Langkah-langkah untuk memeriksa dari bank atau menjual kembali properti tersebut. meter persegi). Bangunan gudang memiliki pembebanan hak jaminan, memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa Peringkat dalam hal kemudahan pendaftaran ketinggian 2 lantai dengan luas 10.000 properti tersebut bebas dari pembebanan hak jaminan, menyusun akta dan mengalihkan properti merupakan rata-rata sederhana dari kaki persegi (929 meter persegi) terletak alas hak sehingga properti tersebut dapat di atas permukaan tanah. Bangunan dihuni, dijual atau dipergunakan sebagai jaminan CATATAN DATA 43 dihitung, bahkan apabila prosedur-prosedur Diasumsikan bahwa para pihak yang terlibat TABEL 5.3 Hal-hal apa yang diukur oleh tersebut dapat dihindari dalam kasus-kasus telah mengetahui semua peraturan yang berlaku indikator pendaftaran properti? tertentu untuk mana berlaku pengecualian. dan urutan prosedur-prosedur sejak awal. Prosedur untuk mengalihkan alas hak atas properti tidak bergerak secara sah (jumlah) Diasumsikan bahwa pembeli mengikuti opsi Waktu yang dihabiskan untuk menghimpun Prosedur pra-pendaftaran (contohnya, pemeriksaan tercepat yang tersedia dan sah menurut informasi tidak diperhitungkan. hak jaminan yang melekat, pembuatan akta notaris hukum serta dipergunakan oleh kebanyakan perjanjian jual beli, pembayaran bea balik nama atas Biaya properti pemilik properti. Meskipun pembeli dapat Prosedur pendaftaran di kota bisnis terbesar di menggunakan konsultan hukum atau tenaga Biaya dicatat sebagai persentase nilai properti perekonomian yang disurvei profesional lainnya saat diperlukan selama yang diasumsikan setara dengan 50 kali lipat Prosedur paska pendaftaran (contohnya, pengajuan proses pendaftaran, diasumsikan bahwa pendapatan per kapita. Hanya biaya resmi yang alas hak dengan pemerintah kota) pihaknya tidak mempekerjakan fasilitator luar diwajibkan oleh peraturan yang berlaku yang Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan masing- masing prosedur (hari kalender) dalam proses pendaftaran kecuali hal tersebut akan direkam, termasuk biaya, bea pengalihan Tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk meng- diwajibkan menurut hukum yang berlaku atau hak atas tanah dan bangunan, bea materai dan umpulkan informasi dalam praktek (tabel 5.3). pembayaran lain yang dilakukan kepada kantor Masing-masing prosedur dimulai pada hari yang pendaftaran properti, notaris, instansi publik berbeda Waktu atau konsultan hukum. Pajak-pajak lainnya Prosedur rampung saat dokumen ï¬?nal diterima Waktu direkam dalam hari kalender. Pengukuran seperti pajak atas keuntungan yang diperoleh Tidak ada kontak sebelumnya dengan para pejabat waktu merekam durasi tengah yang diperlukan dalam suatu transaksi atau pajak pertambahan Biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan masing- sebagaimana dinyatakan oleh para konsultan nilai dikecualikan dari penghitungan biaya. Biaya masing prosedur (% nilai properti) hukum pendaftaran properti, notaris dan yang ditanggung oleh pembeli dan biaya yang Hanya biaya resmi, tidak termasuk biaya tidak resmi petugas kantor pendaftaran untuk meram- ditanggung oleh penjual juga dihitung. Apabila Tidak termasuk pajak atas nilai tambah atau pajak atas keuntungan yang diperoleh pungkan suatu prosedur. Diasumsikan bahwa perkiraan-perkiraan biaya yang disampaikan waktu minimum yang diperlukan untuk setiap oleh sumber-sumber informasi yang dipergu- Peringkat-peringkat tersebut memiliki ruang prosedur adalah 1 hari. Meskipun terdapat nakan berbeda-beda, maka nilai tengah yang lingkup terbatas. Peringkat-peringkat tersebut prosedur-prosedur yang dapat dilakukan secara dilaporkan yang akan dipergunakan. tidak mempertimbangkan kedekatan suatu bersamaan, namun waktu pengurusan prosedur negara dengan pasar-pasar besar, mutu dari tersebut tidak dapat dimulai pada hari yang Rincian data yang terkait dengan pendaftaran layanan-layanan prasarananya (selain layanan- sama (dengan kata lain, prosedur yang dapat properti untuk setiap perekonomian tersedia di layanan yang berkaitan dengan izin mendirikan dilakukan secara bersamaan akan dimulai http://www.doingbusiness.org dengan memilih bangunan), keamanan properti terhadap pada hari berikutnya). Diasumsikan bahwa negara melalui daftar urutan (drop-down list) yang tersedia. risiko pencurian dan penjarahan, kondisi- pengusaha tidak membuang-buang waktu kondisi makroekonomi atau kekuatan yang dan memiliki komitmen untuk merampungkan mendasar dari lembaga-lembaga yang ada. setiap prosedur yang masih perlu dilakukan PEMERINGKATAN Masih terdapat agenda besar yang belum terse- tanpa penundaan. Apabila suatu prosedur Peringkat untuk setiap topik merupakan hasil lesaikan untuk mengkaji peraturan-peraturan dapat dipercepat perampungannya dengan penghitungan angka rata-rata sederhana dari mana sajakah yang menyebabkan timbulnya membayar biaya tambahan, maka prosedur posisi komponen indikator-indikator dalam hambatan-hambatan utama yang dihadapi yang dapat dirampungnya dengan waktu paling persentase peringkat. Kemudahan untuk oleh pelaku usaha, paket reformasi manakah singkatlah yang akan dipergunakan. mendirikan usaha merupakan hasil penghi- yang paling efektif dan bagaimana konteks tungan rata-rata sederhana dari peringkat Meskipun terdapat prosedur-prosedur suatu perekonomian berkontribusi terhadap yang dapat dilakukan secara bersamaan, kota berdasarkan jumlah prosedur dan waktu isu-isu ini. Indikator-indikator Doing Business namun waktu pengurusan prosedur tersebut serta biaya terkait (% pendapatan per kapita) menyajikan kumpulan data empirik baru tidak dapat dimulai pada hari yang sama. yang diperlukan untuk mendirikan usaha. yang dapat membantu untuk meningkatkan Diasumsikan bahwa pembeli tidak membuang- Kemudahan pengurusan izin-izin mendirikan pemahaman akan permasalahan-permasalahan buang waktu dan memiliki komitmen untuk bangunan merupakan hasil penghitungan tersebut. merampungkan setiap prosedur yang masih rata-rata sederhana dari peringkat kota perlu dilakukan tanpa penundaan. Apabila yang didasarkan pada jumlah prosedur dan Ukuran jarak dengan garis depan prosedur tersebut dapat dipercepat dengan waktu serta biaya terkait (% pendapatan per (distance to frontier) membayar biaya tambahan, maka prosedur kapita) untuk membangun sebuah gudang. Laporan tahun ini, Doing Business 2012—Doing tercepat yang tersedia dan sah menurut Kemudahan dalam melakukan pendaftaran business in a more transparent world (men- hukum yang berlaku serta dipergunakan oleh properti merupakan hasil penghitungan rata- jalankan usaha di dunia yang lebih transparan), kebanyakan pemilik properti akan dipilih. rata sederhana dari peringkat kota berdasarkan memperkenalkan ukuran baru yang meng- Apabila prosedur tersebut dapat dilakukan jumlah prosedur dan waktu serta biaya terkait gambarkan perubahan kebijakan usaha yang secara bersamaan, maka diasumsikan bahwa (% pendapatan per kapita) untuk mendaftarkan mengatur usaha dalam negeri di masing-masing prosedur tersebut dilakukan secara bersamaan. properti. negara dari waktu ke waktu. Ukuran jarak 44 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 dengan garis depan menggambarkan jarak besar perekonomian (total 174) dan untuk suatu negara ke “garis depan (frontier)â€? dan seluruh rangkaian 9 indikator yang diukur. menunjukkan pergerakan suatu negara dalam Untuk mencegah dampak dari keberadaan mempersempit jarak ini dari waktu ke waktu. faktor berbeda yang sangat menonjol (extreme Garis depan merupakan skor yang diambil dari outliers) dalam pendistribusian data yang telah praktek yang paling eï¬?sien atau skor tertinggi dihitung ulang tersebut (hanya sedikit jumlah yang telah dicapai untuk masing-masing kom- perekonomian yang membutuhkan 694 hari ponen indikator dalam rangkaian 9 indikator untuk merampungkan prosedur pendirian Doing Business (tidak termasuk indikator usaha, namun banyak perekonomian membu- mempekerjakan pegawai dan memperoleh tuhkan waktu 9 hari untuk merampungkannya), tenaga listrik) di negara manapun sejak tahun maksimum (maks) dideï¬?nisikan sebagai 2005. Dalam topic mendirikan usaha, misalnya, persentil ke-95 dari data-data yang telah Selandia Baru memiliki kinerja terbaik dalam terhimpun untuk semua perekonomian dan hal waktu (1 hari), Kanada dan Selandia Baru seluruh tahun berlangsungnya survei untuk memiliki kinerja terbaik dalam hal prosedur masing-masing indikator. yang dipersyaratkan (1), Denmark dan Slovenia memiliki kinerja terbaik dalam hal biaya (0% pendapatan per kapita) dan Australia memiliki kinerja terbaik dalam hal persyaratan modal disetor minimum (0% pendapatan per kapita). Menghitung jarak ke garis depan untuk masing- masing perekonomian melibatkan 2 langkah kunci. Pertama, setiap skor indikator dinor- malisasikan menjadi unit yang setara. Untuk melakukan hal tersebut, maka masing-masing dari 32 komponen indikator y di hitung ulang menjadi (y − min)/(maks − min), dengan nilai minimum (min) mewakili garis depan—yang merupakan kinerja terbaik untuk indikator tersebut di seluruh perekonomian sejak tahun 2005. Kedua, untuk masing-masing pereko- nomian, skor-skor yang diperoleh untuk setiap indikator diagregasikan melalui penghitungan rata-rata sederhana menjadi suatu skor jarak ke garis depan. Jarak suatu perekonomian ke garis depan diindikasikan dalam skala yang berkisar antara 0 hingga 100, dimana 0 mewakili garis depan dan 100 merupakan kinerja terburuk. Selisih antara skor jarak suatu negara ke garis depan tahun 2005 dan skor jarak suatu negara ke garis depan tahun 2011 menggambarkan sejauh mana suatu negara telah melakukan pergerakan yang mempersempit jarak ke garis depan dari waktu ke waktu. Nilai-nilai maksimum (maks) dan minimum (min) yang terpantau dihitung untuk 174 perekonomian yang disurvei oleh Doing Business sejak 2005 dan untuk keseluruhan tahun berlangsung- nya survei (sejak tahun 2005 hingga tahun 2011). Tahun 2005 dipilih sebagai data dasar (baseline) untuk perekonomian yang disurvei karena tahun tersebut merupakan tahun pertamakalinya data ini tersedia bagi sebagian 45 Tabel kota-kota Balikpapan, Kalimantan Timur Mendirikan Usaha (peringkat) 7 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 1 Pendaftaran Properti (peringkat) 12 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 28 Waktu (hari) 52 Waktu (hari) 39 Biaya (% pendapatan per kapita) 26,3 Biaya (% pendapatan per kapita) 62,8 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Banda Aceh, Provinsi Aceh Mendirikan Usaha (peringkat) 5 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 4 Pendaftaran Properti (peringkat) 12 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 29 Waktu (hari) 42 Waktu (hari) 39 Biaya (% pendapatan per kapita) 19,3 Biaya (% pendapatan per kapita) 66,5 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Bandung, Jawa Barat Mendirikan Usaha (peringkat) 12 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 8 Pendaftaran Properti (peringkat) 1 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 30 Waktu (hari) 44 Waktu (hari) 19 Biaya (% pendapatan per kapita) 24,3 Biaya (% pendapatan per kapita) 76,5 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Batam, Kepulauan Riau Mendirikan Usaha (peringkat) 15 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 10 Pendaftaran Properti (peringkat) 20 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 7 Waktu (hari) 39 Waktu (hari) 45 Waktu (hari) 54 Biaya (% pendapatan per kapita) 22,7 Biaya (% pendapatan per kapita) 127,3 Biaya (% nilai properti) 13,35 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Denpasar, Bali Mendirikan Usaha (peringkat) 9 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 17 Pendaftaran Properti (peringkat) 12 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 12 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 31 Waktu (hari) 94 Waktu (hari) 39 Biaya (% pendapatan per kapita) 22,9 Biaya (% pendapatan per kapita) 71,4 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Gorontalo, Gorontalo Mendirikan Usaha (peringkat) 6 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) np Pendaftaran Properti (peringkat) 5 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) np Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 27 Waktu (hari) np Waktu (hari) 31 Biaya (% pendapatan per kapita) 22,2 Biaya (% pendapatan per kapita) np Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 46 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Jakarta, DKI Jakarta Mendirikan Usaha (peringkat) 8 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 19 Pendaftaran Properti (peringkat) 1 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 13 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 45 Waktu (hari) 158 Waktu (hari) 22 Biaya (% pendapatan per kapita) 17,9 Biaya (% pendapatan per kapita) 105,3 Biaya (% nilai properti) 10,81 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Jambi, Jambi Mendirikan Usaha (peringkat) 18 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 2 Pendaftaran Properti (peringkat) 7 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 44 Waktu (hari) 68 Waktu (hari) 37 Biaya (% pendapatan per kapita) 20,2 Biaya (% pendapatan per kapita) 32 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Makassar, Sulawesi Selatan Mendirikan Usaha (peringkat) 17 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 11 Pendaftaran Properti (peringkat) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 35 Waktu (hari) 51 Waktu (hari) 38 Biaya (% pendapatan per kapita) 22 Biaya (% pendapatan per kapita) 131,5 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 22 Manado, Sulawesi Utara Mendirikan Usaha (peringkat) 20 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 18 Pendaftaran Properti (peringkat) 15 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 14 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 34 Waktu (hari) 107 Waktu (hari) 12 Biaya (% pendapatan per kapita) 30,8 Biaya (% pendapatan per kapita) 100,1 Biaya (% nilai properti) 11,02 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Mataram, Nusa Tenggara Barat Mendirikan Usaha (peringkat) 10 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 12 Pendaftaran Properti (peringkat) 4 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 31 Waktu (hari) 83 Waktu (hari) 25 Biaya (% pendapatan per kapita) 22,4 Biaya (% pendapatan per kapita) 58,4 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Medan, Sumatra Utara Mendirikan Usaha (peringkat) Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 6 Pendaftaran Properti (peringkat) 7 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 7 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 39 Waktu (hari) 71 Waktu (hari) 37 Biaya (% pendapatan per kapita) 21,2 Biaya (% pendapatan per kapita) 70,3 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) Palangka Raya, Kalimantan Tengah Mendirikan Usaha (peringkat) 2 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 14 Pendaftaran Properti (peringkat) 16 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 27 Waktu (hari) 82 Waktu (hari) 15 Biaya (% pendapatan per kapita) 22 Biaya (% pendapatan per kapita) 37,5 Biaya (% nilai properti) 11,03 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 TABEL KOTA-KOTA 47 Palembang, Sumatra Selatan Mendirikan Usaha (peringkat) 11 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 3 Pendaftaran Properti (peringkat) 3 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 34 Waktu (hari) 57 Waktu (hari) 21 Biaya (% pendapatan per kapita) 19 Biaya (% pendapatan per kapita) 50,5 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Pekanbaru, Riau Mendirikan Usaha (peringkat) 16 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 15 Pendaftaran Properti (peringkat) 18 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 29 Waktu (hari) 83 Waktu (hari) 29 Biaya (% pendapatan per kapita) 26,6 Biaya (% pendapatan per kapita) 64,5 Biaya (% nilai properti) 10,89 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Pontianak, Kalimantan Barat Mendirikan Usaha (peringkat) 13 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 7 Pendaftaran Properti (peringkat) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 42 Waktu (hari) 59 Waktu (hari) 38 Biaya (% pendapatan per kapita) 17,8 Biaya (% pendapatan per kapita) 32,3 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Semarang, Jawa Tengah Mendirikan Usaha (peringkat) 4 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 8 Pendaftaran Properti (peringkat) 19 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 10 Prosedur (nomor) 7 Waktu (hari) 28 Waktu (hari) 72 Waktu (hari) 43 Biaya (% pendapatan per kapita) 19,7 Biaya (% pendapatan per kapita) 38,6 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Surabaya, Jawa Timur Mendirikan Usaha (peringkat) 14 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 16 Pendaftaran Properti (peringkat) 11 Prosedur (nomor) 9 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 32 Waktu (hari) 116 Waktu (hari) 39 Biaya (% pendapatan per kapita) 23,5 Biaya (% pendapatan per kapita) 71,2 Biaya (% nilai properti) 10,83 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Surakarta, Jawa Tengah Mendirikan Usaha (peringkat) 3 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 12 Pendaftaran Properti (peringkat) 17 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 11 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 29 Waktu (hari) 71 Waktu (hari) 54 Biaya (% pendapatan per kapita) 20,5 Biaya (% pendapatan per kapita) 41,9 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 Yogyakarta, DI Yogyakarta Mendirikan Usaha (peringkat) 1 Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan (peringkat) 5 Pendaftaran Properti (peringkat) 6 Prosedur (nomor) 8 Prosedur (nomor) 7 Prosedur (nomor) 6 Waktu (hari) 29 Waktu (hari) 51 Waktu (hari) 36 Biaya (% pendapatan per kapita) 18,5 Biaya (% pendapatan per kapita) 85,5 Biaya (% nilai properti) 10,88 Modal Disetor Minimum (% pendapatan per kapita) 46,6 48 Indikator-indikator Mendirikan Usaha Mengurus Izin-izin Mendirikan Bangunan Modal Kemudahan Disetor untuk Kemudahan Biaya (% pendapa- Minimum mendirikan Biaya mengurus izin-izin Prosedur Waktu tan per (% pendapatan usaha Prosedur Waktu (% pendapatan mendirikan usaha (nomor) (hari) kapita) per kapita) (peringkat) (nomor) (hari) per kapita) (peringkat) Balikpapan 8 28 26.3 46.6 7 8 52 62.8 1 Kalimantan Timur Banda Aceh 9 29 19.3 46.6 5 10 42 66.5 4 Provinsi Aceh Bandung 9 30 24.3 46.6 12 10 44 76.5 8 Jawa Barat Batam 9 39 22.7 46.6 15 9 45 127.3 10 Kepulauan Riau Denpasar 8 31 22.9 46.6 9 12 94 71.4 17 Bali Gorontalo 9 27 22.2 46.6 6 NP NP NP NP Gorontalo Jakarta 8 45 17.9 46.6 8 13 158 105.3 19 DKI Jakarta Jambi 10 44 20.2 46.6 18 10 68 32 2 Jambi Makassar 10 35 22 46.6 17 8 51 131.5 11 Sulawesi Selatan Manado 11 34 30.8 46.6 20 14 107 100.1 18 Sulawesi Utara Mataram 9 31 22.4 46.6 10 10 83 58.4 12 Nusa Tenggara Barat Medan 11 39 21.2 46.6 19 7 71 70.3 6 Sumatra Utara Palangka Raya 8 27 22 46.6 2 11 82 37.5 14 Kalimantan Tengah Palembang 10 34 19 46.6 11 9 57 50.5 3 Sumatra Selatan Pekanbaru 10 29 26.6 46.6 16 10 83 64.5 15 Riau Pontianak 10 42 17.8 46.6 13 11 59 32.3 7 Kalimantan Barat Semarang 9 28 19.7 46.6 4 10 72 38.6 8 Jawa Tengah Surabaya 9 32 23.5 46.6 14 11 116 71.2 16 Jawa Timur Surakarta 8 29 20.5 46.6 3 11 71 41.9 12 Jawa Tengah Yogyakarta 8 29 18.5 46.6 1 7 51 85.5 5 DI Yogyakarta INDIKATOR-INDIKATOR 49 Pendaftaran Properti Kemudahan Biaya mendaftarkan Prosedur Waktu (% nilai properti (nomor) (hari) properti) (peringkat) Balikpapan 6 39 10.88 12 Kalimantan Timur Banda Aceh 6 39 10.88 12 Provinsi Aceh Bandung 6 19 10.88 1 Jawa Barat Batam 7 54 13.35 20 Kepulauan Riau Denpasar 6 39 10.88 12 Bali Gorontalo 6 31 10.88 5 Gorontalo Jakarta 6 22 10.81 1 DKI Jakarta Jambi 6 37 10.88 7 Jambi Makassar 6 38 10.88 9 Sulawesi Selatan Manado 6 12 11.02 15 Sulawesi Utara Mataram 6 25 10.88 4 Nusa Tenggara Barat Medan 6 37 10.88 7 Sumatra Utara Palangka Raya 6 15 11.03 16 Kalimantan Tengah Palembang 6 21 10.88 3 Sumatra Selatan Pekanbaru 6 29 10.89 18 Riau Pontianak 6 38 10.88 9 Kalimantan Barat Semarang 7 43 10.88 19 Jawa Tengah Surabaya 6 39 10.83 11 Jawa Timur Surakarta 6 54 10.88 17 Jawa Tengah Yogyakarta 6 36 10.88 6 DI Yogyakarta DAFTAR PROSEDUR 49 Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok DAFTAR PROSEDUR untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Mendirikan Usaha pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya setempat Balikpapan, Kalimantan Timur dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Waktu: 3 hari Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Biaya: Tidak ada biaya terbatas swasta dalam negeri (PT) diurus melalui notaris. Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,201 Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib Data hingga bulan: Juli 2011 pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta memperoleh format standar akta pendirian jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan perusahaan; mendapatkan persetujuan peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. penggunaan nama perusahaan secara domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna elektronik (online) dari Kementerian Prosedur 4. Mengajukan permohonan mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan Hukum dan Hak Asasi Manusia persetujuan dari Kementerian Hukum dan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara Waktu: 4 hari Hak Asasi Manusia atas akta pendirian bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama Waktu: 14 hari mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan pemesanan nama perusahaan) ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- untuk memastikan bahwa nama tersebut belum akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, dan kartu NPPKP dapat diambil. NPPKP memerlukan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + untuk menghindari penolakan dari Kementerian veriï¬?kasi lebih lanjut sedangkan NPWP dapat Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta diperoleh dalam waktu 1 hari. dalam media Tambahan Berita Negara Republik pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena Indonesia -TBNRI) Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon wajib mengajukan dokumen-dokumen yang urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Prosedur 6. Memperoleh Izin Gangguan pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal akta; (SIUP) , dan Tanda Daftar Perusahaan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama (TDP) dari Badan Penanaman Modal dan 60 hari. 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 Kemenhukham, asli surat permohonan dan Waktu: 5 hari (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP dokumen-dokumen pendukungnya harus Biaya: Rp. 750.000,- (Untuk HO) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak diserahkan; Ulasan: Sejak April 2010, menyesuaikan dengan Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Prosedur Tetap (Standard Operating Procedure) Rp. 200.000,-. persyaratan diatas, Kemenhukham akan BPMP2T yang baru, pengurusan perizinan-perizinan menerbitkan surat keputusan pengesahan tersebut dapat dilakukan dalam satu paket. Pemohon Prosedur 2. Penandatanganan akta pendirian perusahaan; hanya melampirkan satu berkas dokumen persyaratan pendirian perusahaan di hadapan notaris 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan kepada BPMP2T, kemudian dokumen tersebut akan tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar diveriï¬?kasi dan BPMP2T akan mengeluarkan bukti Waktu: 1 hari Perusahaan; penerimaan dokumen (No. Registrasi). Tim teknis Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris) akan mengadakan survey ke lokasi tempat usaha, 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan perusahaan dalam Tambahan Berita Negara dimana pemilik perusahaan tidak diwajibkan untuk penggunaan nama perusahaan dari Kementerian (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah hadir. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. dijadikan sebagai dasar pertimbangan diterima atau menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tidaknya suatu pengajuan perizinan. Setelah tim teknis bentuk standar tersedia di kantor notaris. Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada memandang bahwa pengajuan Perizinan tersebut Biaya notaris yang terkait dengan prosedur tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal tidak bermasalah, sertiï¬?kat Perizinan akan di print ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan dan ditandatangani oleh Kepala BPMP2T. Pemohon pengecekan nama, penyusunan akta dan perolehan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham akan diberitahukan melalui telepon untuk mengambil persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk sertiï¬?kat perizinan yang telah disahkan. Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Berikut adalah persyaratan pengajuan permohonan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada izin yang harus dilampirkan: Keterlambatan penerimaan surat keputusan umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan a. Formulir permohonan; pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir b. Anggaran Dasar; bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien. yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk c. Foto kopi KTP; Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Badan mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP d. Foto kopi IMB atau surat perjanjian sewa; Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk dihitung secara terpisah. pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman e. Gambar peta lokasi; melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen f. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Prosedur 3. Melakukan pembayaran prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan g. Foto Direktur ukuran 3x4; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini h. Izin tetangga diketahui oleh RT (untuk HO); untuk jasa hukum ke kas negara melalui hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. i. Bukti pembayaran PBB terakhir; bank j. NPWP dan NPWPD (pembayaran ï¬?skal daerah); Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya 50 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 k. Neraca anggaran perusahaan diatas materai Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Rp. 6.000; Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek penggunaan nama perusahaan dari Kementerian l. Foto kopi izin teknis terkait jenis usaha. dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008 tentang sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, bentuk standar tersedia di kantor notaris. retribusi HO, berikut adalah formula penghitungan kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Biaya notaris yang terkait dengan prosedur biaya retribusi HO: kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: Lokasi usaha x indeks lokasi x Jumlah indeks 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh gangguan x Tarif hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 100 m2 x 3 x (1+1)) x Rp. 1.250,-= Rp. 750.000,-. asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Berdasarkan UU Pajak dan retribusi terbaru yaitu kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada UU No. 28 tahun 2009 dan Instruksi Walikota No. 1 kepesertaan untuk masing-masing pegawai. umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan tahun 2011, biaya pengurusan izin SIUP& TDP sudah skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para dihapuskan, dan berdasarkan Instruksi Walikota ini bergantung pada kesepakatan antara notaris dan karyawannya sebagai peserta dalam program menetapkan waktu maksimal pengurusan izin adalah klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan 14 hari, namun dalam prakteknya dapat lebih cepat Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah yakni 5 hari. dihitung secara terpisah. dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Prosedur 3. Melakukan pembayaran Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kerja (Disnaker) setempat Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). untuk jasa hukum ke kas negara melalui Waktu: 1 hari bank * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya dengan prosedur sebelumnya. Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, Biaya: Tidak ada biaya perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah MENDIRIKAN USAHA untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Banda Aceh, Provinsi Aceh pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan terbatas swasta dalam negeri (PT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Data hingga bulan: Juli 2011 pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses diurus melalui notaris. veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon memperoleh format standar akta pendirian Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan akan kembali ke kantor untuk mengambil foto kopi perusahaan; mendapatkan persetujuan pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan resmi bukti pendaftaran ketenagakerjaan tersebut. penggunaan nama perusahaan secara Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang elektronik (online) dari Kementerian Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan dari 50, proses veriï¬?kasi dapat dilakukan secara Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan langsung di tempat. peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. Waktu: 4 hari Prosedur 8*. Mengajukan permohonon Biaya: Rp. 200.000 (persetujuan penggunaan nama dan pemesanan nama perusahaan) Prosedur 4. Mengajukan permohonan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial persetujuan dari Kementerian Hukum dan Tenaga Kerja (Jamsostek) Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Hak Asasi Manusia atas akta pendirian Waktu: 2 hari Waktu: 14 hari pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Biaya: Tidak ada biaya untuk menghindari penolakan dari Kementerian Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan dalam media Tambahan Berita Negara Republik bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Indonesia -TBNRI) kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada memulai perekrutan pegawai. email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat 60 hari. (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai 60 hari sejak tanggal akta; web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Kantor Cabang Jamsostek; yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Kemenhukham, asli surat permohonan dan formulir permohonan yang telah dilengkapi; Rp. 200.000,-. dokumen-dokumen pendukungnya harus 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke diserahkan; Prosedur 2. Penandatanganan akta database Jamsostek; 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- pendirian perusahaan di hadapan notaries 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan persyaratan diatas, Kemenhukham akan Perusahaan dalam program Jamsostek. Waktu: 1 hari menerbitkan surat keputusan pengesahan Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris) pendirian perusahaan; 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Perusahaan; 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian KPPTSP. Penerbitan izin dapat dilakukan pada hari Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, perusahaan dalam Tambahan Berita Negara yang sama jika dokumen telah lengkap. Berikut adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah persyaratan yang harus dilengkapi: pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada pemohon diatas materai (Rp. 6.000); pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal dirampungkan dengan menyampaikan wajib laporan b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan ketenagakerjaan kepada Disnaker Kota Banda Aceh. yang masih berlaku; Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham Dinas tersebut melakukan proses veriï¬?kasi dan c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan menerbitkan surat keterangan pendaftaran yang memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Hukum; resmi kepada pemohon. Untuk perusahaan yang pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. d. Pas photo warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 mempekerjakan kurang dari 50 pegawai, proses Keterlambatan penerimaan surat keputusan (dua) lembar; dan veriï¬?kasi dilakukan di tempat secara langsung. pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban e. Status tempat usaha. Berdasarkan Keputusan Walikota No. 56 tahun kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 2010 tentang pendelegasian kewenangan untuk yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Prosedur 7*. Mengajukan permohonan penandatanganan pendaftaran wajib lapor mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ketenagakerjaan, prosedur ini sekarang diurus di Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk KPPTSP dan tidak lagi pada Dinas Tenaga Kerja. pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemohon dapat datang dan langsung mengisi formulir melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen pendaftaran. prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan (KPPTSP Kota Banda Aceh) Besarnya biaya tergantung pada jumlah tenaga jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Waktu: 3 hari kerjanya: hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Biaya: Rp. 275.000,- (Rp. 75.000,- untuk SIUP + a. 1-25 tenaga kerja: Rp. 25.000,-; Rp. 200.000,- untuk TDP) Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Ulasan: SIUP dan TDP dapat dilakukan dalam b. 25-50 tenaga kerja: Rp. 50.000,-; Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor satu paket pada waktu yang bersamaan melalui c. 50-99 tenaga kerja: Rp. 75.000,-. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak petugas yang sama pada Kantor Pelayanan Perizinan (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Terpadu Satu Pintu (KPPTSP Kota Banda Aceh). Prosedur 9*. Mengajukan permohonon setempat Pemohon mengajukan formulir permohonan yang kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Waktu: 3 hari telah dilengkapi berikut dengan dokumen-dokumen Tenaga Kerja (Jamsostek) persyaratan lainnya, memperoleh bukti tanda terima, Waktu: 3 hari Biaya: Tidak ada biaya dan melakukan pembayaran biaya resmi. Setelah Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan Biaya: Tidak ada biaya melalui proses veriï¬?kasi, izin-izin tersebut diterbitkan. operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Namun, pada umumnya waktu untuk mendapatkan Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib SIUP & TDP lebih cepat yaitu 2 hari. jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang Berdasarkan Qanun No. 6/2004 dan Qanun No. Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau 7/2004, biaya untuk mendapatkan TDP adalah pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Rp. 200.000,- dan biaya untuk SIUP Menengah (PT) dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran adalah Rp. 75.000,-. Proses pembayaran dilakukan domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga di loket Bank Pemerintah setempat yang berada penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan (KPPTSP Kota Banda Aceh). tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat SIUP & TDP berlaku selama 5 tahun. Salinan Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat memulai perekrutan pegawai. ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda mengajukan permohonan SIUP & TDP: Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak a. Formulir permohonan; seragam untuk semua lokasi di Indonesia: akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP b. Pasfoto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 4 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs dan kartu NPPKP dapat diambil. NPPKP memerlukan (empat) lembar; web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari proses veriï¬?kasi lebih lanjut setelah diterimanya c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; Kantor Cabang Jamsostek; permohonan, namun demikian NPWP dapat diperoleh cukup dalam 1 hari. NPWP dan NPPKP dapat diperoleh d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan dalam waktu 2 hari. Proses memperoleh NPPKP dapat masih berlaku; formulir permohonan yang telah dilengkapi; menghabiskan waktu 7-14 hari jika perusahaan terpilih e. Fotokopi Bukti pembayaran; 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke secara acak untuk menjalani pemeriksaan secara ï¬?sik database Jamsostek; di lapangan. f. Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta semua perubahannya yang disahkan oleh Notaris,serta 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara bukti pendaftaran di pengadilan apabila badan Perusahaan dalam program Jamsostek. on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara (PT); Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon g. Fotokopi pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan usaha tersebut adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Perseroan Terbatas (PT); kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Prosedur 6. Memperoleh Surat Izin Tempat h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Usaha (SITU) dari Kantor Pelayanan i. Fotokopi Izin HO untuk industry spesiï¬?k. 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Waktu: 1 hari Prosedur 8*. Wajib Lapor Tenaga Kerja asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, oleh Perusahaan melalui Kantor Pelayanan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat Biaya: Rp. 50.000,- kepesertaan untuk masing-masing pegawai. Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP Ulasan: Qanun Kota Banda Aceh No. 4/2003 Kota Banda Aceh). mengatur penerbitan SITU di Banda Aceh. Surat Izin Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Tempat Usaha (SITU) merupakan persyaratan untuk Waktu: 1 hari karyawannya sebagai peserta dalam program memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Biaya: Rp. 50.000,- Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Pemohon mengajukan dokumen persyaratan yang program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah telah lengkap kepada KPPTSP, kemudian pemohon dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada akan mendapatkan No. registrasi, dan membayar yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan biaya administrasi melalui Bank yang berada di 52 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Biaya: Tidak ada biaya 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Ulasan: Surat keterangan ini dikeluarkan oleh kepala tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). kelurahan (Lurah) dimana perusahaan berkedudukan Perusahaan; atau oleh manajemen gedung apabila ruangan kantor 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan yang dipergunakan perusahaan merupakan ruangan perusahaan dalam Tambahan Berita Negara dengan prosedur sebelumnya. yang disewa. Formulir permohonan surat keterangan (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah domisili harus memuat keterangan mengenai jenis diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. MENDIRIKAN USAHA usaha yang akan dijalankan, perjanjian sewa menyewa Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Bandung, Jawa Barat tempat usaha, dan keterangan bahwa pengusaha telah tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal mensosialisasikan pendirian perusahaannya kepada 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan tetangga sekitar, dan formulir surat keterangan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham terbatas swasta dalam negeri (PT) domisili juga harus memuat nomor dan tanggal memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 akta pendirian berikut dengan nama notaris, serta pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Data hingga bulan: Juli 2011 melampirkan salinan akta yang telah ditandatangani. Tidak terdapat biaya resmi untuk memperoleh surat Keterlambatan penerimaan surat keputusan Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; keterangan domisili di Bandung. Namun demikian, pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban memperoleh format standar akta pendirian sebagai gantinya pihak pemohon dapat diminta untuk kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir perusahaan; mendapatkan persetujuan menyampaikan “sumbangan sosial yang bersifat yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk sukarelaâ€? untuk pengembangan lingkungan. mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. penggunaan nama perusahaan secara Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk elektronik (online) dari Kementerian pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Hukum dan Hak Asasi Manusia Prosedur 4. Melakukan pembayaran melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Waktu: 4 hari prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan untuk jasa hukum ke kas negara melalui jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama bank dan pemesanan nama perusahaan) hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Waktu: 1 hari Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor untuk menghindari penolakan dari Kementerian untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara setempat proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Waktu: 3 hari pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Biaya: Tidak ada biaya dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan diurus melalui notaris. operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa penggunaan nama perusahaan secara online (melalui Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan 60 hari. jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 th 2007. penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Prosedur 5. Mengajukan permohonan bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak persetujuan dari Kementerian Hukum dan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Hak Asasi Manusia atas akta pendirian ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Rp. 200.000,-. Waktu: 14 hari terima untuk permohonan tersebut. Petugas pajak Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk akan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP Prosedur 2. Penandatanganan akta pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- dan kartu NPPKP dapat diambil. pendirian perusahaan di hadapan notaries untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara Waktu: 1 hari Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Biaya: Rp. 4.020.000 (biaya notaris) dalam media Tambahan Berita ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon penggunaan nama perusahaan dari Kementerian Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan menandatangani akta pendirian. Akta pendirian wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Prosedur 7. Mengajukan permohonan Izin bentuk standar tersedia di kantor notaris. dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Gangguan (Hinder Ordinantie- HO), Surat Biaya notaris yang terkait dengan prosedur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Badan pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 60 hari sejak tanggal akta; Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Waktu: 5 hari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Biaya: Rp. 726.000,- (Rp. 306.000,- untuk SITU/HO umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari + Rp. 420.000,- untuk TDP) skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Kemenhukham, asli surat permohonan dan dokumen-dokumen pendukungnya harus Ulasan: Pengajuan permohonan untuk HO, SIUP dan bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien. TDP dapat dilakukan secara bersamaan, di satu loket, diserahkan; Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Badan melalui satu petugas di Badan Pelayanan Perizinan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Terpadu (BPPT). Proses untuk ketiga perizinan tsb dihitung secara terpisah. persyaratan diatas, Kemenhukham akan adalah sbb: menerbitkan surat keputusan pengesahan pendirian perusahaan; 1. Pemohon mengajukan berkas untuk ketiga izin tsb Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan ke BPPT dan mendapatkan no resi pendaftaran; domisili dari kantor Kelurahan setempat 2. BPPT akan memveriï¬?kasi dokumen tsb; Waktu: 2 hari DAFTAR PROSEDUR 53 3. Tim teknis akan mengadakan survei ke lapangan Prosedur 9*. Mengajukan permohonon Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa untuk mengecek kebenaran lokasi, jenis usaha dan untuk memastikan bahwa nama tersebut belum kepesertaan dalam program Jaminan Sosial jenis gangguan yang akan ditimbulkan (pemohon pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, tidak diwajibkan hadir); Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk menghindari penolakan dari Kementerian 4. Setelah pengecekan akan dibuat berita acara Waktu: 1 hari Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan disetujui Biaya: Tidak ada biaya pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena tidaknya permohonan izin tsb; Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan 5. Jika permohonan disetujui, maka izin tsb dapat No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan langsung diterbitkan. mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk HO akan diproses terlebih dahulu karena HO urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan merupakan pra syarat untuk pengajuan SIUP. membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Bersamaan dengan disetujuinya permohonan izin HO, Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, SIUP & TDP dapat mulai diproses. Umumnya proses kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan penerbitan izin tersebut dapat dilakukan dalam jangka penggunaan nama perusahaan secara online (melalui waktu 5 hari. perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Persyaratan yang harus dilampirkan untuk ketiga izin Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan 60 hari. tsb yaitu: memulai perekrutan pegawai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 1. Formulir permohonan; Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai 2. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan bukti seragam untuk semua lokasi di Indonesia: berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP pengesahan oleh Kemenhukham; yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah 3. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari perusahaan; Rp. 200.000,-. Kantor Cabang Jamsostek; 4. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan Prosedur 2. Penandatanganan akta 5. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama formulir permohonan yang telah dilengkapi; pendirian perusahaan di hadapan notaris atau Direktur perusahaan; 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Waktu: 1 hari 6. Persetujuan surat dari pemilik tanah (jika bukan database Jamsostek; milik sendiri); Biaya: Rp. 3.800.000,- (biaya notaris) 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan 7. Surat keterangan domisili (untuk HO); Perusahaan dalam program Jamsostek. Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 8. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat bersebelahan dengan lokasi perusahaan(diketahui Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek menandatangani akta pendirian. Akta pendirian RT dan RW); dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan bentuk standar tersedia di kantor notaris. 9. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Biaya notaris yang terkait dengan prosedur memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: lingkungan (untuk HO); kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh 10. Pas photo 4x6 (2 lembar). persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Mengacu pada Permendag No. 46/2009 dan hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Peraturan Walikota Bandung, tidak ada lagi biaya asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada dalam pengurusan SIUP baru. Berdasarkan Perda No. kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan 12/2002, Biaya untuk TDP adalah Rp. 420.000,-. kepesertaan untuk masing-masing pegawai. skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Berdasarkan Perda No. 27 tahun 2002 tentang Izin bergantung pada kesepakatan antara notaris dan Gangguan (HO). Biaya pengajuan HO dihitung sesuai Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi dengan formula yang telah ditetapkan yaitu: karyawannya sebagai peserta dalam program Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP Lokasi usaha x indeks lokasi (3) x indeks gangguan Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan dihitung secara terpisah. x tarif program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Prosedur 3. Memperoleh Surat Keterangan = 100 m2 x 3 (alteri primer) x 2 x 510= Rp. 306.000,-. yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Domisili dari Kantor Kelurahan Walaupun proses pengajuan dapat dilakukan secara Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Waktu: 7 hari online (www.boss.or.id) namun tetap saja pemohon No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Biaya: Tidak ada biaya harus datang untuk mengajukan dokumen resmi. Ulasan: Surat keterangan domisili merupakan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan prasyarat untuk pengajuan prosedur lainnya, sehingga Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian dengan prosedur sebelumnya. prosedur ini wajib dilakukan. Secara resmi tidak ada Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga biaya dalam pengurusan prosedur ini, namun dalam Kerja (Disnaker) setempat prakteknya biasanya pemohon membayar biaya MENDIRIKAN USAHA Waktu: 1 hari sekitar Rp. 300.000,- - Rp.600.000,-. Berikut ini Biaya: Tidak ada biaya Batam, Kepulauan Riau adalah beberapa dokumen yang harus dilampirkan: Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981, Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan 1. Foto kopi akta pendirian perusahaan; perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang terbatas swasta dalam negeri (PT) 2. Fotokopi KTP direktur; pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 3. Photo ukuran 3x4 (2 lembar); sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Data hingga bulan: Juli 2011 4. Surat rekomendasi dari Rukun Tetangga (RT); pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; 5. Peta lokasi usaha; paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan memperoleh format standar akta pendirian 6. Bukti sewa tempat usaha. wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. perusahaan; mendapatkan persetujuan Mulai 1 januari 2011, berdasarkan instruksi walikota, Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen penggunaan nama perusahaan secara Camat tidak diperbolehkan lagi untuk mengeluarkan yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses surat keterangan domisili, namun notaris tetap veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan elektronik (online) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membutuhkannya sehingga prosedur ini tetap pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Untuk diwajibkan. perusahaan yang memiliki kurang dari 50 pegawai, Waktu: 4 hari proses veriï¬?kasi dilakukan di tempat secara langsung. Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama Walaupun tidak ada biaya resmi, ada kemungkinan dan pemesanan nama perusahaan) dikenakan biaya administrasi tidak resmi, yang besarnya dimulai dari Rp. 150.000,-. 54 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Prosedur 4. Melakukan pembayaran melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah untuk jasa hukum ke kas negara melalui hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran bank pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Waktu: 1 hari Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Biaya: Tidak ada biaya Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Pelayanan Pajak setempat wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Waktu: 3 hari yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer Biaya: Tidak ada biaya veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Ulasan: Prosedur ini wajib karena merupakan pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh prasyarat untuk pengajuan prosedur lainnya yaitu kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya untuk pengajuan SIUP. Prosedur ini dapat dilakukan surat keterangan pendaftaran. dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya secara online melalui www.pajak.go.id, namun Walaupun tidak ada biaya secara resmi, namun diurus melalui notaris. kebanyakan pemohon umumnya mendatangi umumnya ada biaya administratif minimal sebesar langsung kantor pajaknya sekaligus membawa Rp. 150.000,- Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara dokumen asli yang menjadi kelengkapan persyaratan. Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan Berikut adalah dokumen yang harus dilampirkan: pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan Prosedur 9*. Mengajukan permohonon Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan 1. Foto kopi akta pendirian perusahaan; kepesertaan dalam program Jaminan sosial Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan 2. Foto kopi akta; Tenaga Kerja (Jamsostek) jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan 3. Foto kopi surat keterangan domisili; Waktu: 7 hari peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 th 2007. 4. Bukti pembayaran PBB; Biaya: Tidak ada biaya 5. Bukti kepemilikan lahan usaha atau bukti Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk Prosedur 5. Mengajukan permohonan sewa. jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang persetujuan dari Kementerian Hukum dan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang Waktu untuk menyelesaikan prosedur ini berkisar Hak Asasi Manusia atas akta pendirian antara 2-7 hari; tidak ada biaya resmi, namun mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Waktu: 14 hari dalam prakteknya pemohon biasa membayar biaya membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Rp. 50.000,- - Rp. 200.000,-. bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- Di Batam, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Pajak No. 37 tahun 2009, per 1 Januari 2009 Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + pengusaha tidak perlu mengajukan NPPKP. perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. dalam media Tambahan Berita Negara Republik Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan Indonesia -TBNRI) memulai perekrutan pegawai. Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Satu Pintu Kota Batam notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Waktu: 3 hari web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Biaya: Rp. 500.000,- (untuk TDP) Kantor Cabang Jamsostek; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ulasan: Berdasarkan Keputusan Walikota No. 8 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: tahun 2001 dan Prosedur Tetap (Standard Operating formulir permohonan yang telah dilengkapi; 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Procedure/SOP) di pelayanan Perizinan terpadu 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke 60 hari sejak tanggal akta; (http://www.bpbatam.go.id/ini/ aboutBida/pemko2. database Jamsostek; 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya jsp), persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah: 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari 1. Formulir permohonan, termasuk no. telp. dan Perusahaan dalam program Jamsostek. Kemenhukham, asli surat permohonan dan stempel perusahaan; Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat dokumen-dokumen pendukungnya harus 2. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek diserahkan; 3. Asli dan foto kopi pengesahan perusahaan dari dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Kemenhukham (3 lembar); adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila persyaratan diatas, Kemenhukham akan 4. Foto kopi KTP; sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, menerbitkan surat keputusan pengesahan kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat pendirian perusahaan; 5. Foto kopi NPWP PT; kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan 6. Foto kopi surat keterangan domisili+asli 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar dilampirkan pada waktu pengurusan; hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Perusahaan; 7. Bukti kepemilikan lahan usaha atau sewa; asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian 8. Peta lokasi usaha; kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat perusahaan dalam Tambahan Berita Negara 9. Asli neraca perusahaan+cap perusahaan; dan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah 10. Foto ukuran 3x4 4 lembar. Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Waktu resmi untuk mengurus prosedur ini karyawannya sebagai peserta dalam program Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada berdasarkan SOP adalah 3 hari, dan dalam prakteknya Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal pun telah sesuai dengan yang SOP yang ditetapkan. program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Kerja (Disnaker) setempat Keterlambatan penerimaan surat keputusan Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Waktu: 3 hari pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban Biaya: Tidak ada biaya * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir dengan prosedur sebelumnya. yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman DAFTAR PROSEDUR 55 MENDIRIKAN USAHA Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Denpasar, Bali untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terbatas swasta dalam negeri (PT) Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya setempat Data hingga bulan: Juli 2011 dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Waktu: 2 hari pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; diurus melalui notaris. Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan memperoleh format standar akta pendirian Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan perusahaan; mendapatkan persetujuan Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga penggunaan nama perusahaan secara pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha elektronik (online) dari Kementerian Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili Waktu: 4 hari peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna dan pemesanan nama perusahaan) Prosedur 4. Mengajukan permohonan mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa persetujuan dari Kementerian Hukum dan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Hak Asasi Manusia atas akta pendirian bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Waktu: 14 hari mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk menghindari penolakan dari Kementerian ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam kartu NPPKP dapat diambil. pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia -TBNRI) dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui wajib mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Prosedur 6. Mendapatkan Izin Paket email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 60 hari. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , Surat (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP 60 hari sejak tanggal akta; Perizinan kota Denpasar yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Waktu: 3 hari Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Biaya: Rp. 850.000,- (Rp. 500.000,- untuk SITU Rp. 200.000,-. Kemenhukham, asli surat permohonan dan + Rp. 250.000,- untuk SIUP + Rp. 100.000,- untuk dokumen-dokumen pendukungnya harus TDP) Prosedur 2. Penandatanganan akta diserahkan; Ulasan: Berdasarkan PeraturanWalikota No. 6 tahun pendirian perusahaan di hadapan notaries 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- 2010 (berlaku sejak tanggal 28 Januari 2010) tentang Waktu: 1 hari persyaratan diatas, Kemenhukham akan sistem Perizinan satu paket, prosedur ini dapat Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris) menerbitkan surat keputusan pengesahan dilakukan secara paket. pendirian perusahaan; Daftar biaya resmi SITU berdasarkan Perda No. 7 Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan tahun 2005: Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar 1. Perusahaan besar (modal diatas menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Perusahaan; Rp. 500.000.000,-): Rp. 700.000,-; bentuk standar tersedia di kantor notaris. 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian 2. Perusahaan menengah (modal diatas Biaya notaris yang terkait dengan prosedur perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Rp. 200.000.000,-): Rp. 500.000,-; ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. 3. Perusahaan kecil (modal dibawah pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh Rp. 200.000.000,-): Rp. RP 300.000,-. persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Daftar biaya resmi SIUP berdasarkan Perda No. 13 Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan tahun 2002: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham 1. Perusahaan besar (modal diatas skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Rp. 500.000.000,-): RP 500.000,-; bergantung pada kesepakatan antara notaris dan pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. 2. Perusahaan menengah (modal diatas klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Rp. 200.000.000,-): Rp. 250.000,-; Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP Keterlambatan penerimaan surat keputusan pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban 3. Perusahaan kecil (modal dibawah dihitung secara terpisah. Rp. 200.000.000,-): RP 100.000,-. kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Daftar Biaya resmi TDP: Prosedur 3. Melakukan pembayaran mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. a. TDP (PT) Rp. 100.000,-; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk untuk jasa hukum ke kas negara melalui b. TDP (Perusahaan Asing): Rp. 250.000,-; pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman bank c. TDP (CV/Firma) Rp. 25.000,-; melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Waktu: 1 hari prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan d. TDP (Perusahaan Perorangan/PO) Rp. 10.000,-; Biaya: Tidak ada biaya jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini e. TDP (Perusahaan bentuk lainnya) Rp. 100.000,-; hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. f. TDP (Koperasi) Rp. 5.000,-; g. TDP (BUMD) Rp. 50.000,-; Daftar dokumen yang harus dilampirkan untuk pengajuan izin-izin diatas: 56 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 1. Formulir permohonan diatas materai Rp. 6.000,-; Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981, umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan 2. Foto kopi NPWP; perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah bergantung pada kesepakatan antara notaris dan 3. Peta lokasi; sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi 4. Neraca perusahaan; pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP 5. Surat rekomendasi lingkungan dari tim teknis; dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur dihitung secara terpisah. 6. Foto kopi akta pendirian perusahaan yang disahkan paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan oleh Kemenhukham; wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Prosedur 3. Melakukan pembayaran 7. Foto kopi KTP; Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses untuk jasa hukum ke kas negara melalui 8. Sertiï¬?kat izin usaha (untuk perpanjangan izin); veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan 9. Bukti kepemilikan tanah; bank pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon 10. Pasfoto pemohon. kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Waktu: 1 hari surat keterangan pendaftaran. Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 7*. Mengajukan permohonon Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan kepesertaan dalam program Jaminan sosial dengan prosedur sebelumnya. pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer Tenaga Kerja (Jamsostek) yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Waktu: 3 hari MENDIRIKAN USAHA Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Biaya: Tidak ada biaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Gorontalo, Gorontalo Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang terbatas swasta dalam negeri (PT) diurus melalui notaris. mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Data hingga bulan: Juli 2011 Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan memperoleh format standar akta pendirian Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan perusahaan; mendapatkan persetujuan jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan penggunaan nama perusahaan secara memulai perekrutan pegawai. elektronik (online) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prosedur 4. Mengajukan permohonan Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat persetujuan dari Kementerian Hukum dan seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Waktu: 4 hari Hak Asasi Manusia atas akta pendirian 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama Waktu: 14 hari web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari dan pemesanan nama perusahaan) Kantor Cabang Jamsostek; Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan untuk memastikan bahwa nama tersebut belum untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam formulir permohonan yang telah dilengkapi; pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke untuk menghindari penolakan dari Kementerian Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas database Jamsostek; Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta dalam media Tambahan Berita Negara Republik pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan Indonesia -TBNRI) proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Perusahaan dalam program Jamsostek. pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan wajib mengajukan dokumen-dokumen yang adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya penggunaan nama perusahaan secara online (melalui 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 60 hari sejak tanggal akta; hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi 60 hari. 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai Kemenhukham, asli surat permohonan dan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP dokumen-dokumen pendukungnya harus Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak diserahkan; karyawannya sebagai peserta dalam program Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Rp. 200.000,-. persyaratan diatas, Kemenhukham akan program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah menerbitkan surat keputusan pengesahan dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Prosedur 2. Penandatanganan akta pendirian perusahaan; yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan pendirian perusahaan di hadapan notaries 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Waktu: 1 hari tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Biaya: Rp. 3.300.000,- (biaya notaris) Perusahaan; Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga menandatangani akta pendirian. Akta pendirian diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Kerja (Disnaker) setempat bentuk standar tersedia di kantor notaris. Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Waktu: 7 hari Biaya notaris yang terkait dengan prosedur tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Biaya: Tidak ada biaya ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada DAFTAR PROSEDUR 57 Keterlambatan penerimaan surat keputusan 4. Foto kopi SITU (hanya untuk perpanjangan Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban SIUP&TDP); seragam untuk semua lokasi di Indonesia: kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 5. Bukti pembayaran ï¬?skal daerah di KPPT 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk (Rp. 10.000,-); web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Kantor Cabang Jamsostek; 6. Neraca perusahaaan (Jika tidak ada informasi Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mengenai hal ini di dalam akta pendirian 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman perusahaan); formulir permohonan yang telah dilengkapi; melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Pemohon mengajukan dokumen persyaratan yang 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini telah lengkap kepada KPPT dan membayar biaya database Jamsostek; hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. pengurusan perizinan. KPPT akan melakukan 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan pengecekan dokumen, setelah proses pengecekan Perusahaan dalam program Jamsostek. Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok selesai kemudian KPPT akan menginformasikan Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat kepada pemohon melalui telepon untuk mengambil Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek sertiï¬?kat perizinan tersebut (SITU, SIUP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan TDP). Proses pengurusan perizinan di KPPT telah (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila menggunakan sistem komputer sehingga prosesnya setempat sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, cepat dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Waktu: 2 hari kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Daftar biaya resmi SIUP berdasarkan Perda No. 21 Biaya: Tidak ada biaya tahun 2001: 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Modal usaha Rp. 50.000.000,- - Rp. 100.000.000,- operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Rp. 150.000,-; diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Modal usaha Rp. 150.000.000,- - Rp. 200.000.000,- kepesertaan untuk masing-masing pegawai. Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa Rp. 350.000,-; pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta Modal usaha Rp. 200.000.000,- - Rp. 500.000.000,- Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan Rp. 500.000,-; karyawannya sebagai peserta dalam program domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Modal usaha diatas Rp. 500.000.000,- Rp. 750.000,- penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah . mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada tersebut. Biaya untuk TDP (PT) adalah Rp. 250.000,-. yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah NPWP dan NPPKP dapat diurus secara bersamaan Berdasarkan Perda No. 12 tahun 2003 tentang SITU, No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh dalam satu paket. Para pemohon dapat mengajukan biaya untuk SITU Rp. 75.000,-. Perda terbaru yang Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor mengatur tentang SITU yaitu Perda No. 10 tahun 2011 Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda terima akan diimplementasikan pada Juli 2011. * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan untuk permohonan tersebut. Petugas pajak akan dengan prosedur sebelumnya. memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian kartu NPPKP dapat diambil. Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga MENDIRIKAN USAHA Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara Kerja (Disnaker) setempat on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Jakarta, DKI Jakarta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Waktu: 2 hari Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Biaya: Tidak ada biaya terbatas swasta dalam negeri (PT) mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Data hingga bulan: Juli 2011 Prosedur 6. Pembayaran biaya ï¬?skal sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur memperoleh format standar akta pendirian Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD) perusahaan; mendapatkan persetujuan paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Waktu: 1 hari penggunaan nama perusahaan secara wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Biaya: Rp. 37.500,- (Untuk reklame ukuran 1x1 m2) Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen elektronik (online) dari Kementerian Ulasan: Prosedur ini merupakan pra-syarat untuk yang diajukan.Dinas tersebut melakukan proses Hukum dan Hak Asasi Manusia. mengajukan izin operasional. Dibawah ini adalah veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Waktu: 4 hari dokumen yang harus dilampirkan: pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama 1. Foto kopi KTP; akan kembali ke kantor untuk mengambil foto kopi dan pemesanan nama perusahaan) resmi bukti pendaftaran ketenagakerjaan tersebut. 2. Bukti pembayaran PBB; dan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa 3. Bukti pembayaran izin reklame. Prosedur 9*. Mengajukan permohonon untuk emmastikan bahwa nama tesebut belum kepesertaan dalam program Jaminan Sosial dipernak digunakan oleh perusahaan Indonesia Prosedur 7. Mengajukan Izin Tempat lainnya, untuk menghindari penolakan dari Tenaga Kerja (Jamsostek) Kementerian Hukum dan HAM terhadap akta Usaha (SITU) , Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Waktu: 2 hari pendirian dan anggaran dasar perusahaan.Karena Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan Biaya: Tidak ada biaya proses tersebut harus dilaksanakan melalui system Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Perizinan Terpadu (KPPT) jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang nama tersebut harus dilaksanakan oleh notaries Waktu: 2 hari (karena system computer baru untuk urusan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang Biaya: Rp. 835.000,- (Rp. 500.000,- untuk SIUP + mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 250.000,- untuk TDP + Rp. 75.000,- untuk SITU+ membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per hanya dapat diakses oleh Notaris). Nama yang telah Rp. 10.000,- biaya ï¬?skal daerah) bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran dipesan akan diblokir selama 60 hari. Apabila para Ulasan: Prosedur ini dapat dilakukan secara paket kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga pemegang saham pendiri perusahaan berkeyakinan di KPPT. Dokumen yang harus dilampirkan untuk Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan bahwa nama yang akan digunakan belum pernah pengajuan SITU, SIUP, dan TDP: perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan dipergunakan oleh perusahaan Indonesia lain, maka kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. prosedur ini tidak diperlukan. 1. Foto kopi KTP; 2. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan memulai perekrutan pegawai. 3. Materai Rp. 6.000 (4 lembar); 58 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Prosedur 2. Penandatanganan akta 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, perusahaan dalam Tambahan Berita Negara perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang pendirian perusahaan di hadapan notaries (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Waktu: 4 hari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Biaya: Rp. 2.526.816,- (biaya notaris) Biaya dalam prosedur ini didasarkan pada Peraturan pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Prosedur 3. Melakukan pembayaran tarif biaya PNBP yang berlaku di Kemenhukham yang paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berlaku sejak 28 Mei 2009. wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. untuk jasa hukum ke kas negara melalui Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen bank Prosedur 5. Mengajukan Surat Izin Usaha yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Waktu: 1 hari pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Biaya: Tidak ada biaya Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Perizinan Terpadu. surat keterangan pendaftaran. Ulasan: Karena sistem komputer yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)- Waktu: 15 hari Tidak ada biaya resmi dalam pengurusan prosedur ini, yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Biaya: Rp. 500.000,- namun pemohon umumnya membayar Rp. 100.000. dan Hak Asasi Manusia-hanya dapat diakses oleh Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) notaries, maka pembayaran untuk pendaftaran atau merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas Prosedur 7*. Mengajukan permohonan pendirian perusahaan biasanya diurus melalui notaris. penanaman modal untuk menyelenggarakan kepesertaan dalam program Jaminan sosial Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat informasi Tenaga Kerja (Jamsostek) Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan terinci mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan Waktu: 7 hari pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan dan pihak penanggungjawab (umumnya Direktur Terbatas-PT) dapat diperoleh informasinya melalui Utama) perusahaan tersebut. Kementerian Industri Biaya: Tidak ada biaya website Sistem Administrasi Badan Hukum (dikenal dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP untuk Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk dengan SABH) (www.sisminbakum.go.id), perusahaan non-fasilitas penanaman modal dapat jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Dimana didalamnya disebutkan bahwa terdapat biaya mempersyaratkan dilampirkannya surat keterangan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang PNBP yang harus dibayarkan dalam proses pendirian kelakuan baik dari pihak kepolisian Indonesia mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau perusahaan yaitu sebesar Rp. 200.000,- dan atas nama pihak penanggungjawab perusahaan. membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per dibayarkan melalui notaris. Umumnya, salinan dokumen-dokumen berikut ini bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perlu dilampirkan saat mengajukan SIUP: kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Prosedur 4. Mengajukan permohonan a. Anggaran Dasar (Salinan); Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan persetujuan dari Kementerian Hukum dan b. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. Hak Asasi Manusia atas akta pendirian perusahaan; Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan Waktu: 7 hari c. Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama memulai perekrutan pegawai. Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Perusahaan; Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- d. Akta Notaris. karyawannya sebagai peserta dalam program untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Setelah proses pengecekan dokumen permohonan, Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + pihak Kelurahan akan meneruskan dokumen tersebut program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas kepada Dinas teknis terkait untuk proses pengecekan dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada dalam media Tambahan Berita Negara Republik berikutnya. Proses tersebut memerlukan waktu 2 hari yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Indonesia-TBNRI) untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala dinas Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari dikarenakan tidak adanya pendelegasian kewengan No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, penandatanganan. Ketika dokumen permohonan Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan tersebut dikembalikan, SIUP sudah diterbitkan. wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Prosedur 8*. Memperoleh Nomor dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Meskipun tidak ada biaya resmi, umumnya pemohon Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membayar biaya administratif tidak resmi. Biaya tersebut tergantung dari negosiasi kedua belah pihak Pengukuhan Pengusaha Wajib Pajak (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak dan umumnya berkisar antara. 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya setempat. 60 hari sejak tanggal akta; Perusahaan kecil Rp. 400.000.- sampai Rp. 500.000; Perusahaan menengah Rp. 600.000,- sampai Waktu: 1 hari (1-2 hari) 2. Apabila permohonan telah dilengkapi, Biaya: Tidak ada biaya Kemenhukham akan menyampaikan Rp. 700.000; pemberitahuan “tidak ada penolakanâ€? atas Perusahaan besar Rp. 750.000,- sampai * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan permohonan tersebut. Namun demikian, Rp. 1.000.000,- dengan prosedur sebelumnya. apabila permohonan tersebut belum lengkap, SIUP & TDP dapat diperoleh di kantor Pelayanan Kemenhukham akan menyatakan keberatannya perizinan terpadu melalui mekanisme prosedur yang atas permohonan tersebut secara langsung melalui telah terstandarisasi (Prosedur Tetap / Standard media elektronik. Operating Procedure-SOP). 3. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. pemberitahuan “tidak ada penolakanâ€? dari 36/M-Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, Kemenhukham, asli surat permohonan dan SIUP akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari dokumen-dokumen pendukungnya harus sejak diterimanya dokumen lengkap namun dalam diserahkan; praketeknya menghabiskan waktu 3-7 hari. 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- persyaratan diatas, Kemenhukham akan Prosedur 6. Mendaftar di Departemen menerbitkan surat keputusan pengesahan Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga pendirian perusahaan; Kerja (Disnaker) setempat 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Waktu: 14 hari tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Biaya: Tidak ada biaya Perusahaan; DAFTAR PROSEDUR 59 MENDIRIKAN USAHA tangan dari Lurah, surat ini harus mendapat Keterlambatan penerimaan surat keputusan Jambi, Jambi persetujuan tanda tangan (advis) dari Camat sebagai pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban bentuk dari advis yang diberikan oleh Camat. kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Pemohon hanya membawa KTP sebagai terbatas swasta dalam negeri (PT) persyaratannya. mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk Data hingga bulan: Juli 2011 Prosedur 4. Melakukan pembayaran pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; untuk jasa hukum ke kas negara melalui prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan memperoleh format standar akta pendirian jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini bank hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. perusahaan; mendapatkan persetujuan Waktu: 1 hari penggunaan nama perusahaan secara elektronik (online) dari Kementerian Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Waktu: 4 hari pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara setempat dan pemesanan nama perusahaan) Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Waktu: 2 hari Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya untuk memastikan bahwa nama tersebut belum dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Biaya: Tidak ada biaya pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan untuk menghindari penolakan dari Kementerian diurus melalui notaris. operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Prosedur 5. Mengajukan permohonan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Hak Asasi Manusia atas akta pendirian ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda 60 hari. Waktu: 14 hari terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- kartu NPPKP dapat diambil. berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Rp. 200.000,-. dalam media Tambahan Berita Negara Republik ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Indonesia-TBNRI) mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Prosedur 2. Penandatanganan akta Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. pendirian perusahaan di hadapan notaries Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat Waktu: 1 hari notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Biaya: Rp. 3.526.000,- (biaya notaris) administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-. dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia penggunaan nama perusahaan dari Kementerian (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Prosedur 7. Mengajukan permohonan SITU Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat ke Dinas Tata Kota 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya menandatangani akta pendirian. Akta pendirian 60 hari sejak tanggal akta; Waktu: 7 hari bentuk standar tersedia di kantor notaris. Biaya: Tidak ada biaya 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Biaya notaris yang terkait dengan prosedur pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Ulasan: Prosedur ini wajib dilakukan sebagai prasyarat ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: Kemenhukham, asli surat permohonan dan untuk mengajukan SIUP/TDP. pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh dokumen-dokumen pendukungnya harus persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi diserahkan; Prosedur 8. Mengajukan permohonan Izin Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Gangguan, SIUP & TDP di Kantor Perizinan umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan persyaratan diatas, Kemenhukham akan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya menerbitkan surat keputusan pengesahan Waktu: 7 hari bergantung pada kesepakatan antara notaris dan pendirian perusahaan; Biaya: Rp. 120.000,- (untuk HO) klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Ulasan: Pengurusan izin gangguan, SIUP & TDP Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP dapat dilakukan secara paket di KPTSP. Pemohon dihitung secara terpisah. Perusahaan; hanya melampirkan 1 berkas saja. Setiap perusahaan 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian baru wajib mengurus Izin Gangguan, baik jenis usaha Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan perusahaan dalam Tambahan Berita Negara dengan gangguan kecil maupun besar. Dalam proses domisili tempat usaha dari Kantor (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah pengurusan perizinan paket ini tidak diperlukan lagi Kelurahan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. inspeksi lapangan, karena inspeksi sudah dilakukan Waktu: 3 hari Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada sebelumnya pada saat pengusaha mengurus SITU. tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Persyaratan yang harus dilampirkan dalam proses Biaya: Tidak ada biaya 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan pengajuanizin paket (HO, SIUP&TDP) tersebut adalah Ulasan: Surat keterangan tempat usaha dari Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham sebagai berikut: Kelurahan tersebut ditujukan sebagai fungsi memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang 1. Formulir permohonan; pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. akan beroperasi di Jambi. Dalam Surat Keterangan 2. Foto ukuran 3x4 (3 lembar); domisili tempat usaha selain mendapatkan tanda 3. Foto kopi KTP; 60 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 4. Foto kopi bukti kepemilikan tanah atau sewa Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan bangunan; jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk 5. Bukti pembayaran PBB; No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). 6. Foto kopi Akta pendirian perusahaan; membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, 7. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga; bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan 8. Surat keterangan domisili; kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga penggunaan nama perusahaan secara online (melalui 9. Foto kopi SITU; Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 10. Foto kopi izin gangguan (untuk SIUP & TDP); perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan 60 hari. kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 11. Foto kopi NPWP. Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2005 tentang izin memulai perekrutan pegawai. berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP gangguan untuk usaha perdagangan dan industri, Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak biayanya dihitung berdasarkan formula: Tarif seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah lingkungan x luas lokasi usaha x indeks lokasi x indeks Rp. 200.000,-. gangguan 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari Klasiï¬?kasi indeks tarif lingkungan: Kantor Cabang Jamsostek; Prosedur 2. Penandatanganan akta 1. Gangguan besar: Rp. 500,-/m2 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan pendirian perusahaan di hadapan notaries 2. Gangguan menengah: Rp. 400,-/m2 formulir permohonan yang telah dilengkapi; Waktu: 1 hari 3. Gangguan kecil: Rp. 300,-/m2. 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Biaya: Rp. 4.020.000 (biaya notaris) database Jamsostek; Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Klasiï¬?kas indeks gangguan: 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 1. Besar: 4 Perusahaan dalam program Jamsostek. Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat 2. Menengah: 3 Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat menandatangani akta pendirian. Akta pendirian 3. Kecil: 2 Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek bentuk standar tersedia di kantor notaris. Klasiï¬?kasi indeks jalan: dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan Biaya notaris yang terkait dengan prosedur 1. Jalan provinsi: 4 adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh 2. Jalan kota: 3 kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3. Jalan lokal: 2 kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Jika diasumsikan bahwa luas ruang tempat usaha 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada adalah 100m2, maka biaya izin gangguan adalah: hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan = Tarif lingkungan x luas ruang tempat usaha x indeks asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya lokas x indeks gangguan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat bergantung pada kesepakatan antara notaris dan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi = 300 x 100 x 2 x 2 Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP = Rp. 120.000. Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para karyawannya sebagai peserta dalam program dihitung secara terpisah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan terbaru yang menghapuskan biaya SIUP&TDP, maka program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Prosedur 3. Mendapatkan Surat biaya yang dikenakan hanya bagi perpanjangan dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Keterangan Domisili dari Kelurahan izin saja. Namun dalam prakteknya pemohon tetap yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan membayar biaya tidak resmi berkisar Rp. 500.000,- - Waktu: 1 hari Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Rp. 800.000,-. No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Biaya: Tidak ada biaya Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Ulasan: Surat keterangan ini dikeluarkan oleh kepala Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian kelurahan (Lurah) dimana perusahaan berkedudukan Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan atau oleh manajemen gedung apabila ruangan kantor Kerja (Disnaker) setempat dengan prosedur sebelumnya. yang dipergunakan perusahaan merupakan ruangan Waktu: 11 hari yang disewa. Formulir permohonan surat keterangan MENDIRIKAN USAHA domisili harus memuat keterangan mengenai nomor Biaya: Tidak ada biaya dan tanggal akta pendirian serta nama notaris, dengan Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, Makassar, Sulawesi Selatan melampirkan salinan akta pendirian yang telah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan ditandatangani. pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah terbatas swasta dalam negeri (PT) Meskipun tidak terdapat biaya resmi untuk surat sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran keterangan ini, pihak pemohon dapat dikenakan biaya pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Data hingga bulan: Juli 2011 administrasi tidak resmi. Biayanya berkisar antara dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Rp. 100.000,- hingga Rp. 500.000,- bergantung pada paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan kelurahan yang menangani. wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen memperoleh format standar akta pendirian perusahaan; mendapatkan persetujuan Prosedur 4. Melakukan pembayaran yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan penggunaan nama perusahaan secara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon elektronik (online) dari Kementerian untuk jasa hukum ke kas negara melalui kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Hukum dan Hak Asasi Manusia. bank surat keterangan pendaftaran. Waktu: 1 hari Waktu: 4 hari Tidak ada biaya resmi dalam pengurusan prosedur ini, Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama namun pemohon umumnya membayar Rp. 100.000,-. Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan dan pemesanan nama perusahaan) Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Prosedur 10*. Mengajukan permohonon pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer untuk memastikan bahwa nama tersebut belum kepesertaan dalam program Jaminan Sosial yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk menghindari penolakan dari Kementerian Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Waktu: 7 hari Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Biaya: Tidak ada biaya proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan diurus melalui notaris. DAFTAR PROSEDUR 61 Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan 3. Jika dinyatakan lengkap pada hari yang sama, Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan KPAP akan membawa dokumen tersebut pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga ke Disperindag untuk diproses lebih lanjut. Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Mendapatkan surat rekomendasi dengan Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan menggunakan format standar dari KPAP; jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil 4. Tim teknis dari disperindag akan melakukan survei peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili lapangan dan menuliskan hasilnya dalam Berita perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda Acara Peninjauan Lapangan (BAPL). Proses ini Prosedur 5. Mengajukan permohonan penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari; persetujuan dari Kementerian Hukum dan mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan 5. BAPL akan menjadi dasar diterima atau tidaknya Hak Asasi Manusia atas akta pendirian tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara permohonan izin. Jika permohonan izin telah bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Waktu: 14 hari disetujui, Disperindag akan mengeluarkan surat mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk rekomendasi yang berisi informasi mengenai ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- penentuan besarnya retribusi yang harus dibayar terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam oleh pemohon; memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + kartu NPPKP dapat diambil. 6. Disperindag akan memberi informasi kepada Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas pemohon melalui telp.atau sms untuk membayar Permohonan NPWP juga dapat diajukan secara dalam media Tambahan Berita Negara Republik biaya retribusi di Bank yang berada dilingkungan on-line namun demikian pemohon masih perlu Indonesia-TBNRI) perkantoran yang sama dengan KPAP; menyampaikan dokumen-dokumen yang Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari dipersyaratkan secara ï¬?sik dan mendatangi Kantor 6. Setelah pemohon membayar biaya retribusi dan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Pelayanan Pajak untuk mengambil kartu NPWP. memberikan bukti pembayaran, Disperindag akan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan Kebanyakan pemohon mengunjungi Kantor Pelayanan memberikan surat rekomendasi penerbitan izin wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Pajak secara langsung. tersebut kepada KPAP. dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada 7. Pemohon dapat mengambil sertiï¬?kat izin tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prosedur 7. Mendapatkan Izin Gangguan di KPAP pada hari yang sama dengan pembayaran (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: (HO) di Kantor Pelayanan Administrasi retribusi. 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Perizinan (KPAP) 60 hari sejak tanggal akta; Prosedur 8. Memperoleh permohonan Waktu: 6 hari 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan Biaya: Rp. 100.000,- (100m2 x 2 (indeks jalan) x 1 mendaftar guna memperoleh Tanda Daftar pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari (indeks gangguan) x Rp. 500,-/m2) Kemenhukham, asli surat permohonan dan Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan dokumen-dokumen pendukungnya harus Ulasan: Pemohon harus memperoleh surat Administrasi Perizinan (KPAP) diserahkan; pernyataan tidak keberatan dari para tetangga. Seorang petugas akan mengunjungi lokasi perusahaan Waktu: 5 hari 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- pada hari yang sama dengan atau hari berikutnya Biaya: Tidak ada biaya persyaratan diatas, Kemenhukham akan setelah permohonan diajukan. Pengusahan tidak perlu Ulasan: Sesuai dengan Peraturan Walikota No. menerbitkan surat keputusan pengesahan hadir di lapangan selama proses pemeriksaan. Biaya 14/2005, pengajuan SIUP & TDP dapat dilakukan pendirian perusahaan; perizinan bergantung pada ukuran ruang usaha dan secara bersamaan. Pemohon mengajukan dokumen 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan lokasi yang terkait, sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan lengkap ke KPAP kemudian KPAP tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Peraturan Daerah No. 6/2004 tentang Retribusi HO. akan memveriï¬?kasi kelengkapan dokumen. Setelah Perusahaan; Formula biaya perizinan HO adalah: ukuran lokasi/ selesai pengecekan oleh KPAP (1 hari), dokumen 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian ruang usaha x indeks jalanan x indeks gangguan x akan diproses lebih lanjut di Dinas Perindustrian dan perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Rp. 500,-/meter persegi. Perdagangan selama 4 hari. Setelah proses pengajuan (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah Berikut ini adalah dokumen yang harus dilampirkan perizinan disetujui, KPAP akan memberitahukan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. untuk pengajuan HO/SITU: kepada pemohon untuk datang dan mengambil Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada 1. Surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat; sertiï¬?kat perizinannya. tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan 2. Foto kopi KTP; 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham 3. Surat rekomendasi dari Dinas terkait; modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk 4. Foto kopi Akta perusahaan; perdagangan. SIUP memuat informasi terinci pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. 5. Foto kopi PBB; mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak 6. Foto kopi surat keterangan izin lokasi; penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan Keterlambatan penerimaan surat keputusan dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban 7. Foto kopi IMB dan Peta lokasi usaha (Jika gedung mengajukan permohonan: kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir adalah milik sendiri); yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk 1. Foto kopi akta pendirian perusahaan; 8. Surat pernyataan dari pengusaha yang mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. menyatakan bahwa aktivitas perusahaan 2. Foto kopi KTP; Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk tidak akan menimbulkan dampak negatif pada 3. Foto kopi NPWP; pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman lingkungan sekitar; dan 4. Foto kopi SITU/HO; melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen 9. Photo ukuran 3 x 4cm (4 lembar). 5. Foto kopi neraca perusahaan; prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Pemohon mengajukan dokumen persyaratan lengkap 6. Materai Rp. 6.000 (4 lembar); dan hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. ke KPAP kemudian KPAP akan memveriï¬?kasi 7. Photo ukuran 3x4 (3 lembar); kelengkapan dokumen. Setelah selesai pengecekan oleh KPAP, dokumen akan diproses lebih lanjut di Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, yang Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok diimplementasikan Januari 2011, biaya untuk SIUP & Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor TDP dihapuskan. Berikut digambarkan alur proses pengurusan perizinan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Makassar: (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian 1. Pemohon mengisi surat permohonan dan setempat mengajukannya bersamaan dengan kelengkapan Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga Waktu: 3 hari dokumen lainnya ke KPAP; Kerja (Disnaker) setempat Biaya: Tidak ada biaya 2. KPAP akan melakukan pengecekan dokumen Waktu: 1 hari (berlangsung dalam 1 hari); Biaya: Tidak ada biaya 62 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Ulasan: Menurut Undang-Undang No. 13/2003, MENDIRIKAN USAHA Izin Tempat Usaha (SITU). Formulir permohonan perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Manado, Sulawesi Utara surat keterangan domisili harus memuat keterangan pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah mengenai nomor dan tanggal akta pendirian serta sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan nama notaris, dengan melampirkan salinan akta pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat terbatas swasta dalam negeri (PT) yang telah ditandatangani. Terdapat kemungkinan dirampungkan dengan menyampaikan wajib laporan Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 pihak pemohon dapat dikenakan biaya tidak resmi ketenagakerjaan kepada Disnaker. Dinas tersebut Data hingga bulan: Juli 2011 yang besarnya berkisar antara Rp. 200.000,- hingga melakukan proses veriï¬?kasi dan menerbitkan surat Rp. 500.000,- tergantung dari kelurahan (kebijakan keterangan pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Lurah) yang melayani. Untuk perusahaan yang mempekerjakan kurang dari memperoleh format standar akta pendirian 50 pegawai, proses veriï¬?kasi dilakukan di tempat perusahaan; mendapatkan persetujuan Prosedur 4. Mengajukan permohonan Izin secara langsung. penggunaan nama perusahaan secara Gangguan (Hinder Ordonantie - HO) dan Walaupun tidak ada biaya resmi, pemohon dapat elektronik (online) dari Kementerian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Badan dikenakan biaya administrasi tidak resmi bergantung Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada hasil negosiasi dan umumnya berkisar antara di Waktu: 4 hari Waktu: 4 hari Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,-. Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama Biaya: Rp. 355.000,- (retribusi Rp. 300.000,- untuk Prosedur 10*. Mengajukan permohonon dan pemesanan nama perusahaan) kedua izin + biaya administrasi Rp. 27.500,- untuk masing-masing izin) kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Ulasan: Pengusaha dapat mengajukan permohonan pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, untuk memperoleh HO dan SITU secara bersamaan Waktu: 3 hari di BP2T. Hanya satu permohonan yang dibutuhkan untuk menghindari penolakan dari Kementerian Biaya: Tidak ada biaya Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta untuk memperoleh kedua izin tersebut. Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Prosedur 5. Membayar pungutan retribusi No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan daerah di Dinas Pendapatan Daerah mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Waktu: 2 hari membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Biaya: Rp. 513.281,- (papan reklame minimal satu urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga meter Rp. 125.781,- + retribusi kebersihan untuk 12 Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan bulan Rp. 360.000,- + biaya administrasi Rp. 27.500,- Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan ) pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. penggunaan nama perusahaan secara online (melalui Ulasan: Biaya-biaya ini terkait dengan jasa seperti Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama pengumpulan sampah dan periklanan. Prosedur memulai perekrutan pegawai. 60 hari. ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), nomor Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 seragam untuk semua lokasi di Indonesia: pokok wajib pajak (NPWP), dan Surat Izin Usaha (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai Perdagangan (SIUP) . 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Prosedur 6. Melakukan pembayaran Kantor Cabang Jamsostek; Rp. 200.000,-. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan untuk jasa hukum ke kas negara melalui formulir permohonan yang telah dilengkapi; Prosedur 2. Penandatanganan akta bank 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke database Jamsostek; pendirian perusahaan di hadapan notaris Waktu: 1 hari 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya Perusahaan dalam program Jamsostek. Biaya: Rp. 4.520.000 (biaya notaris) Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek penggunaan nama perusahaan dari Kementerian pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, bentuk standar tersedia di kantor notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Biaya notaris yang terkait dengan prosedur kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 diurus melalui notaris. pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan karyawannya sebagai peserta dalam program bergantung pada kesepakatan antara notaris dan jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada dihitung secara terpisah. Prosedur 7. Mengajukan permohonan yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Prosedur 3. Memperoleh surat keterangan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh domisili dari Kantor Kelurahan Waktu: 14 hari Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Waktu: 1 hari Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Biaya: Tidak ada biaya pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- dengan prosedur sebelumnya. Ulasan: Surat keterangan domisili di Manado dikenal untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam sebagai surat rekomendasi. Surat ini diperoleh Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + dari kepala kelurahan (Lurah) dimana perusahaan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas berkedudukan. Surat keterangan ini merupakan dalam media Tambahan Berita Negara Republik persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi Indonesia-TBNRI) guna memperoleh Izin Gangguan (HO) dan Surat DAFTAR PROSEDUR 63 Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Prosedur 9. Mengajukan permohonan Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang wajib mengajukan dokumen-dokumen yang sertiï¬?kat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BP2T) bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Waktu: 3 hari kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Biaya: Rp. 1.105.000,- (Rp. 300.000,- untuk Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan 60 hari sejak tanggal akta; SIUP + Rp. 27.500,- untuk biaya administratif + perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Rp. 750.000,- untuk TDP + Rp. 27.500,- biaya kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya administratif). Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari memulai perekrutan pegawai. Kemenhukham, asli surat permohonan dan Ulasan: Pengurusan SIUP dan TDP dapat dilakukan dokumen-dokumen pendukungnya harus dalam satu paket, pada waktu yang bersamaan, Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat diserahkan; melalui petugas yang sama, pada Badan Pelayanan seragam untuk semua lokasi di Indonesia: 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Perizinan Terpadu (BP2T) di Manado. Pemohon 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs persyaratan diatas, Kemenhukham akan mengajukan dua formulir permohonan yang berbeda web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari menerbitkan surat keputusan pengesahan berikut dengan dokumen-dokumen persyaratan lain Kantor Cabang Jamsostek; pendirian perusahaan; yang wajib dilengkapinya. Pemohon memperoleh bukti 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan tanda terima dan membayar retribusi resmi. Setelah formulir permohonan yang telah dilengkapi; tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar melalui proses veriï¬?kasi, izin-izin tersebut diterbitkan. 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Perusahaan; Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6/2001 tentang database Jamsostek; Perizinan Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian waktu maksimum untuk melengkapi prosedur ini 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan perusahaan dalam Tambahan Berita Negara adalah 5 hari. Dalam prakteknya, perizinan dapat Perusahaan dalam program Jamsostek. (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah diperoleh dalam waktu 3 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan perdagangan. SIUP memuat informasi terinci sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham mengenai kegiatan perusahaan dan pihak kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk penanggungjawab dalam perusahaan tersebut. kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Umumnya, salinan dokumen-dokumen berikut ini 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan SIUP: hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Keterlambatan penerimaan surat keputusan asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban 1. Anggaran dasar; kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 2. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor kepesertaan untuk masing-masing pegawai. yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk perusahaan; mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. 3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk karyawannya sebagai peserta dalam program pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman 4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen atau Direktur perusahaan program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan 5. Fiskal dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini 6. SITU/HO yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Prosedur 10*. Mendaftar di Kementerian No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Prosedur 8. Memperoleh Nomor Pokok Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Kerja (Disnaker) setempat * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Waktu: 1 hari dengan prosedur sebelumnya. (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Biaya: Tidak ada biaya setempat Ulasan: Menurut Undang-undang No. 7/1981, MENDIRIKAN USAHA Waktu: 2 hari perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Biaya: Tidak ada biaya Mataram, Nusa Tenggara Barat pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat terbatas swasta dalam negeri (PT) diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Data hingga bulan: Juli 2011 Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses memperoleh format standar akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan perusahaan; mendapatkan persetujuan penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan penggunaan nama perusahaan secara mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara surat keterangan pendaftaran.Untuk perusahaan yang elektronik (online) dari Kementerian bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat memiliki tenaga kerja kurang dari 50, proses veriï¬?kasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dapat dilakukan secara langsung ditempat. Waktu: 4 hari ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Walaupun tidak ada biaya resmi, umumnya pemohon Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan membayar biaya tidak resmi sebesar Rp. 200.000,-. dan pemesanan nama perusahaan) memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa kartu NPPKP dapat diambil. Prosedur 11*. Mengajukan permohonon untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara kepesertaan dalam program Jaminan Sosial pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk menghindari penolakan dari Kementerian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Waktu: 3 hari ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Biaya: Tidak ada biaya proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan 64 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Biaya: Tidak ada biaya oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). wajib mengajukan dokumen-dokumen yang diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili 60 hari. 60 hari sejak tanggal akta; perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Kemenhukham, asli surat permohonan dan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak dokumen-dokumen pendukungnya harus bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah diserahkan; mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Rp. 200.000,-. ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan persyaratan diatas, Kemenhukham akan Prosedur 2. Penandatanganan akta menerbitkan surat keputusan pengesahan memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan pendirian perusahaan di hadapan notaries kartu NPPKP dapat diambil. pendirian perusahaan; Waktu: 1 hari Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Biaya: Rp. 4.220.000,- (biaya notaris) tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Perusahaan; ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat perusahaan dalam Tambahan Berita Negara mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. menandatangani akta pendirian. Akta pendirian (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah bentuk standar tersedia di kantor notaris. diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha Biaya notaris yang terkait dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Perusahaan (TDP) di KPPT pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham Waktu: 5 hari Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Biaya: Tidak ada biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Keterlambatan penerimaan surat keputusan penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan bergantung pada kesepakatan antara notaris dan pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan dihitung secara terpisah. mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mengajukan permohonan SIUP & TDP: Prosedur 3. Melakukan pembayaran pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen 1. Foto kopi akta perusahaan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Peta lokasi usaha; prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan untuk jasa hukum ke kas negara melalui jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini 3. NPWP; bank hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. 4. Foto kopi KTP; Waktu: 1 hari 5. Photo ukuran 4x6; Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 5. Mengajukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kantor Pelayanan 4. Foto kopi anggaran dasar dan pengesahan dari Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Kemenhukham; untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Perizinan Terpadu (KPPT) pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer 6. Foto kopi SITU; Waktu: 4 hari yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara 7. Foto kopi SIUP (untuk TDP); dan Biaya: Tidak ada biaya Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh 8. Formulir permohonan bermaterai (Rp. 6.000,-) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Ulasan: Perda No 6 tahun 2003 mengatur bahwa SITU diurus di KPPT. SITU merupakan prasyarat Bagi perusahaan baru, pengajuan SIUP & TDP dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk dapat dilakukan secara bersamaan, di kantor yang pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya pengajuan SIUP. Jika dokumen lengkap, prosedur ini dapat dilakukan selama 4 hari (batas waktu yang sama dan dalam waktu yang bersamaan di KPPT. diurus melalui notaris. Pemohon mengajukan dokumen yang dipersyaratkan, tercantum dalam Perda adalah 15 hari). Berikut adalah Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara dokumen yang harus dilampirkan: kemudian akan dilakukan proses pengecekan terhadap Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan dokumen, jika tidak ada permasalahan, Kepala Dinas pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan 1. Surat permohonan SITU; Perindustrian dan Perdagangan akan menandatangani Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan 2. Foto kopi KTP/atau surat keterangan domisili bagi izin tersebut dan ijin dapat dikeluarkan. Prosedur ini Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan pendiri perusahaan yang tidak memiliki KTP kota diatur dalam Perda No. 3 tahun 2001 tentang SIUP jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan Mataram; dan Perda No. 4 tahun 2006 tentang TDP. peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. 3. Foto kopi akta pendirian usaha; 4. Peta lokasi usaha; Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian Prosedur 4. Mengajukan permohonan 5. Butkti pembayaran PBB (jika menyewa maka Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga persetujuan dari Kementerian Hukum dan cukup melampirkan bukti pembayaran sewa Kerja (Disnaker) setempat Hak Asasi Manusia atas akta pendirian gedung); dan Waktu: 4 hari Waktu: 14 hari 6. Foto ukuran 3x4 (2 lembar). Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Ulasan: Menurut UU No. 13 tahun 2003, perusahaan pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok yang memiliki lebih dari 10 pegawai atau yang setiap untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor bulannya membayar upah sebesar Rp. 1 juta wajib Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melakukan pendaftaran pada Kementerian Tenaga Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Kerja. Prosedur ini dapat dirampungkan secara dalam media Tambahan Berita Negara Republik bersamaan dengan prosedur paska pendaftaran setempat Indonesia-TBNRI) lainnya dengan menyampaikan wajib lapor Waktu: 2 hari ketenagakerjaan kepada Disnaker. DAFTAR PROSEDUR 65 Pemohon menerima tanda terima atas dokumen MENDIRIKAN USAHA Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan yang diajukan. Disnaker melakukan veriï¬?kasi dan Medan, Sumatra Utara untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan menerbitkan surat keterangan pendaftaran yang pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer resmi kepada pemohon. Pemohon kembali ke Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Disnaker untuk mengambil salinan surat keterangan terbatas swasta dalam negeri (PT) Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh pendaftaran lainnya. Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Berdasarkan Perda, waktu resmi untuk mengurus Data hingga bulan: Juli 2011 dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk prosedur ini di Mataram adalah 4 hari. pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; diurus melalui notaris. Prosedur 9*. Mengajukan permohonon memperoleh format standar akta pendirian Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara kepesertaan dalam program Jaminan Sosial perusahaan; mendapatkan persetujuan Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan Tenaga Kerja (Jamsostek) penggunaan nama perusahaan secara pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan elektronik (online) dari Kementerian Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Waktu: 1 hari Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan Biaya: Tidak ada biaya Hukum dan Hak Asasi Manusia jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk Waktu: 4 hari peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang dan pemesanan nama perusahaan) Prosedur 4. Memperoleh Surat Keterangan mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa Domisili dari Kantor Kelurahan membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Waktu: 2 hari bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Biaya: Tidak ada biaya untuk menghindari penolakan dari Kementerian Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Ulasan: Prosedur ini dijadikan sebagai prasyarat untuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena mengajukan izin gangguan (HO). Hal ini disebutkan kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem dalam Perda No. 22 tahun 2002 tentang HO. Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan memulai perekrutan pegawai. dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Prosedur 5. Mengajukan permohonan Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk persetujuan dari Kementerian Hukum dan seragam untuk semua lokasi di Indonesia: urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Waktu: 14 hari web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Kantor Cabang Jamsostek; pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- penggunaan nama perusahaan secara online (melalui 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam formulir permohonan yang telah dilengkapi; 60 hari. Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 dalam media Tambahan Berita Negara Republik database Jamsostek; (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai Indonesia-TBNRI) 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Perusahaan dalam program Jamsostek. yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Rp. 200.000,-. notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek wajib mengajukan dokumen-dokumen yang dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Prosedur 2. Penandatanganan akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, pendirian perusahaan di hadapan notaries (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Waktu: 1 hari kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Biaya: Rp. 3.125.000,- (biaya notaris) 60 hari sejak tanggal akta; hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, penggunaan nama perusahaan dari Kementerian pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat Kemenhukham, asli surat permohonan dan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. menandatangani akta pendirian. Akta pendirian dokumen-dokumen pendukungnya harus bentuk standar tersedia di kantor notaris. diserahkan; Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Biaya notaris yang terkait dengan prosedur 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- karyawannya sebagai peserta dalam program ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: persyaratan diatas, Kemenhukham akan Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh menerbitkan surat keputusan pengesahan program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi pendirian perusahaan; dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Perusahaan; skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). bergantung pada kesepakatan antara notaris dan 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi perusahaan dalam Tambahan Berita Negara * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah dengan prosedur sebelumnya. Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP dihitung secara terpisah. diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Prosedur 3. Melakukan pembayaran tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham untuk jasa hukum ke kas negara melalui memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk bank pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya Keterlambatan penerimaan surat keputusan pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk 66 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Prosedur 8. Mengajukan Surat Izin Usaha pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan surat keterangan pendaftaran. jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Pelayanan Terpadu (BPPT) hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Waktu: 3 hari Prosedur 11*. Mengajukan permohonon Biaya: Rp. 300.000,- kepesertaan dalam program Jaminan sosial Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No. 6 tahun Tenaga Kerja (Jamsostek) Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor 2010 tentang tugas dan fungsi Badan Perizinan Waktu: 6 hari Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pelayanan Terpadu (BPPT), SIUP dapat diurus di Biaya: Tidak ada biaya (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak BPPT. Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk setempat Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2002 pasal 7 ayat 2, jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Waktu: 3 hari persyaratan yang harus dilampirkan untuk pengajuan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang SIUP adalah sbb: Biaya: Tidak ada biaya mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau 1. Mengisi formulir permohonan; membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan 2. Foto kopi KTP pendiri perusahaan; bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga 3. Pas photo berwarna dari Direktur ukuran 3x4 kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha sebanyak 3 lembar; Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan 4. Foto kopi NPWP; tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. 5. Foto kopi izin gangguan yang telah dilegalisir; Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda 6. Neraca awal perusahaan bermaterai; dan memulai perekrutan pegawai. penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna 7. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan pengesahan perusahaan yang telah dilegalisir oleh seragam untuk semua lokasi di Indonesia: tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara Kemenhukham. 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Besarnya biaya SIUP tergantung dari modal usahanya; web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan 1. SIUP untuk perusahaan kecil Kantor Cabang Jamsostek; ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda a. Modal usaha antara Rp. 5.000.000,- - 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan Rp. 50.000.000,- = Rp. 75.000,- formulir permohonan yang telah dilengkapi; memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan kartu NPPKP dapat diambil. b. Modal usaha antara Rp. 50.000.000,- - 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000,- database Jamsostek; Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan 2. SIUP menengah Rp. 300.000,- 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara 3. SIUP besar Rp. 450.000,-. Perusahaan dalam program Jamsostek. ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Prosedur 9*. Mengajukan Tanda Daftar Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Perusahaan (TDP) di Badan Perizinan dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Pelayanan Terpadu (BPPT) Prosedur 7. Mengajukan Izin Gangguan sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Waktu: 2 hari kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat (HO) dari Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPPT) Biaya: Rp. 300.000,- kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Ulasan: Berdasarkan Perda No.10 tahun 2002 pasal 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Waktu: 5 hari hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi 22 ayat 4,5 dan 6 biaya untuk mengurus TDP (PT) Biaya: Rp. 191.250,- adalah Rp. 300.000,-. Persyaratan yang harus asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Ulasan: Berdasarkan Perda No. 22 tahun 2002 dilampirkan dalam pengajuan TDP adalah sbb: kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat tentang izin gangguan (pasal 1 ayat 1 & 2), persyaratan kepesertaan untuk masing-masing pegawai. 1. Mengisi formulir permohonan; untuk mengajukan HO adalah sebagai berikut: 2. Surat kuasa yang sah (apabila diurus oleh orang Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Mengisi surat permohonan; lain); karyawannya sebagai peserta dalam program 1. Foto kopi KTP pendiri perusahaan; 3. Foto kopi KTP; Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan 2. Pas photo berwarna dari Direktur ukuran 3x4 program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah 4. Foto kopi NPWP; sebanyak (3 lembar); dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada 5. Foto kopi SIUP; yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan 3. Foto kopi NPWP; 6. Foto kopi HO yang telah dilegalisir; dan Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah 4. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh perubahannya beserta foto kopi pengesahan dari 7. Foto kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan perusahaan yang telah dilegalisir oleh Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Kemenhukham yang telah dilegalisir; Kemenhukham. 5. Foto kopi status kepemilikan tempat usaha yang * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dilegalisir (sewa/milik sendiri); Prosedur 10*. Mendaftar di Kementerian dengan prosedur sebelumnya. 6. Foto kopi SPPT dan bukti pembayaran PBB Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga terakhir; Kerja (Disnaker) setempat MENDIRIKAN USAHA 7. Melampirkan surtat keterangan domisili dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Waktu: 7 hari kelurahan dan asli surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (khusus untuk perusahaan Biaya: Tidak ada biaya Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan bukan industri). Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, terbatas swasta dalam negeri (PT) Biaya penghitungan retribusi izin gangguan didasarkan perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 oleh formula penghitungan sbb: pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Data hingga bulan: Juli 2011 sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Tarif lingkungan x indeks lokasi x indeks gangguan x pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; luas tempat usaha x indeks luas bangunan x indeks dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur memperoleh format standar akta pendirian jenis usaha x indeks jenis bangunan paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan perusahaan; mendapatkan persetujuan = Rp. 425,- (campuran) x 1 (jalan lingkungan inti wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. kota) x 1 (kecil) x 100m2 x 2,25 (luas sampai 100) x 1 penggunaan nama perusahaan secara Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen (dagang) x 2 (permanen) yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses elektronik (online) dari Kementerian = Rp. 191.250,- veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Waktu: 4 hari DAFTAR PROSEDUR 67 Biaya: RP 200,000,- (persetujuan penggunaan nama Prosedur 4. Mengajukan permohonan bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat dan pemesanan nama perusahaan) mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Hak Asasi Manusia atas akta pendirian terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan untuk memastikan bahwa nama tersebut belum pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Waktu: 14 hari memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan untuk menghindari penolakan dari Kementerian Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk kartu NPPKP dapat diambil. Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan dalam media Tambahan Berita Negara Republik mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Indonesia-TBNRI) mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan wajib mengajukan dokumen-dokumen yang administrasi tidak resmi sebesar Rp. 200.000,-. penggunaan nama perusahaan secara online (melalui dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prosedur 6. Mengajukan Surat Izin 60 hari. (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Tempat Usaha (SITU) , Surat Izin Usaha Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Perdagangan (SIUP) , dan Tanda Daftar (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai 60 hari sejak tanggal akta; Perusahaan (TDP) di Kantor Pelayanan berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Perizinan Terpadu (KPPT) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Waktu: 5 hari Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Kemenhukham, asli surat permohonan dan Biaya: Tidak ada biaya Rp. 200.000,-. dokumen-dokumen pendukungnya harus Ulasan: Proses pengajuan SITU, SIUP dan TDP dapat Terkadang terdapat biaya tidak resmi sebesar diserahkan; dilaksanakan dalam satu waktu, satu kantor, dan satu Rp. 500.000. 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- petugas yang sama di KPPT. Setelah pendaftaran, persyaratan diatas, Kemenhukham akan akan dilaksanakan proses pengecekan lapangan untuk Prosedur 2. Penandatanganan akta menerbitkan surat keputusan pengesahan memastikan lokasi perusahaan. Pemilik perusahaan pendirian perusahaan di hadapan notaries pendirian perusahaan; tidak perlu hadir pada proses pemeriksaan. Waktu: 1 hari 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Pengecekan lapangan biasanya dilaksanakan pada hari tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar yang sama atau sehari setelah permohonan masuk. Biaya: Rp. 4.020.000,- (biaya notaris) Perusahaan; Setelah pengecekan lapangan, ketiga izin tersebut Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian dapat diterbitkan secara bersamaan. penggunaan nama perusahaan dari Kementerian perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah 1. Permohonan surat izin tempat usaha (SITU) wajib menandatangani akta pendirian. Akta pendirian diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. melampirkan: bentuk standar tersedia di kantor notaris. a. Salinan akta pendirian yang telah ditandatangan; Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Biaya notaris yang terkait dengan prosedur tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal b. Salinan perjanjian sewa menyewa; ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan c. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham (PBB) oleh pemilik tempat perusahaan melakukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk kegiatan usaha; Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada d. Bukti Izin Mendirikan Bangunan tempat umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan Keterlambatan penerimaan surat keputusan perusahaan melakukan kegiatan usaha; skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). bergantung pada kesepakatan antara notaris dan kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. penanaman modal untuk menyelenggarakan dihitung secara terpisah. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan Prosedur 3. Melakukan pembayaran melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen perusahaan dan pihak penanggungjawab Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen untuk jasa hukum ke kas negara melalui jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan bank hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. permohonan SIUP: Waktu: 1 hari a. Anggaran dasar; Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Biaya: Tidak ada biaya b. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor perusahaan; Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer d. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur setempat yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Utama atau Direktur perusahaan Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Waktu: 2 hari Dalam pengurusan SIUP & SITU tidak lagi dikenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Biaya: Tidak ada biaya biaya. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan Dalam Negeri No. 610 tahun 2009 tentang pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan pembatalan Perda No. 11 tahun 2002 tentang SIUP; diurus melalui notaris. diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 611 tahun Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha 2009 tentang pembatalan Perda No. 12 tahun Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan 2002 tentang SITU. Namun dalam prakteknya, pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil biaya tersebut mash dikenakan sampai tanggal 31 Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili Desember 2010 yang dimaksudkan untuk pemenuhan Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda target pendapatan daerah tahun 2010. jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara 68 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, berlaku Januari yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Prosedur 3. Memperoleh surat Keterangan 2010, Kota Palangkaraya telah mengeluarkan Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Domisili dari Kantor Kelurahan setempat kebijakan baru yakni menghapuskan biaya SIUP, No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh SITU & TDP. Kebijakan tersebut belum tertuang Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Waktu: 2 hari dalam Perda atau Peraturan lainnya, namun hanya Biaya: Tidak ada biaya diputuskan dalam rapat koordinasi dengan beberapa * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ulasan: Prosedur ini merupakan persyaratan untuk SKPD terkait. dengan prosedur sebelumnya. SITU, SIUP dan TDP yang nantinya akan diurus di KPPT. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dan Surat Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian MENDIRIKAN USAHA Walikota No. 1 tahun 2011 (berlaku Januari 2011), Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Palembang, Sumatra Selatan prosedur ini tidak lagi dikenakan biaya. Kerja (Disnaker) setempat Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan Prosedur 4. Melakukan pembayaran Waktu: 4 hari terbatas swasta dalam negeri (PT) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya: Rp. 100.000,- (Sesuai dengan Perda) Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 untuk jasa hukum ke kas negara melalui Ulasan: Menurut Undang-undang No13/2003, Data hingga bulan: Juli 2011 bank perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Waktu: 1 hari sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran memperoleh format standar akta pendirian Biaya: Tidak ada biaya pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur perusahaan; mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan secara untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. elektronik (online) dari Kementerian yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Waktu: 4 hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon dan pemesanan nama perusahaan) pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan diurus melalui notaris. surat keterangan pendaftaran. Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan Prosedur 8*. Mengajukan permohonon untuk menghindari penolakan dari Kementerian pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja (Jamsostek) pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan Waktu: 3 hari proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan Biaya: Tidak ada biaya pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Prosedur 5. Mengajukan permohonan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan persetujuan dari Kementerian Hukum dan mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Hak Asasi Manusia atas akta pendirian membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Waktu: 14 hari bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 60 hari. untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai dalam media Tambahan Berita Negara Republik memulai perekrutan pegawai. berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Indonesia-TBNRI) Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Rp. 200.000,-. 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari Prosedur 2. Penandatanganan akta wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Kantor Cabang Jamsostek; dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada pendirian perusahaan di hadapan notaries 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia formulir permohonan yang telah dilengkapi; Waktu: 1 hari (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris) 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya database Jamsostek; Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan 60 hari sejak tanggal akta; 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Perusahaan dalam program Jamsostek. Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Kemenhukham, asli surat permohonan dan Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat bentuk standar tersedia di kantor notaris. Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek dokumen-dokumen pendukungnya harus dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan Biaya notaris yang terkait dengan prosedur diserahkan; adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh persyaratan diatas, Kemenhukham akan kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi menerbitkan surat keputusan pengesahan kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran pendirian perusahaan; 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Perusahaan; kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian kepesertaan untuk masing-masing pegawai. perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para dihitung secara terpisah. (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah karyawannya sebagai peserta dalam program diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada DAFTAR PROSEDUR 69 Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Golongan V 300 m2 Rp. 450.000,- kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Golongan VI 400 m2Rp. 500.000,- Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan memulai perekrutan pegawai. Golongan VII >400 m2 Rp. 2.500.000,- Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk seragam untuk semua lokasi di Indonesia: pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Prosedur 8. Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs Keterlambatan penerimaan surat keputusan sertiï¬?kat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kantor Cabang Jamsostek; kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir (KPPT) 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk formulir permohonan yang telah dilengkapi; mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Waktu: 5 hari 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk Biaya: Tidak ada biaya database Jamsostek; pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Ulasan: Waktu resmi untuk mengurus prosedur 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen ini adalah 7 hari, namun dalam prakteknya dapat Perusahaan dalam program Jamsostek. prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan diselesaikan kurang dari batas waktu yang telah jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini ditetapkan. Berikut adalah persyaratan yang harus Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. dilampirkan: Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan 1. Surat permohonan adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok 2. Fotokopi KTP pemohon, Pas photo ukuran 3x4 (2 sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor lembar) kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Asli dan foto kopian akta pendirian perusahaan kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 4. Data akta pendirian perseroan yang diketahui oleh setempat Kementerian Kehakiman dan HAM hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Waktu: 3 hari asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, 5. Asli dan fotokopain Akta perubahan pendirian Biaya: Tidak ada biaya kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat perseroan (apabila ada) kepesertaan untuk masing-masing pegawai. Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan 6. Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan badan hukum Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga 7. Fotokopi NPWP dan SITU karyawannya sebagai peserta dalam program wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan 8. Melampirkan Neraca Awal Perusahaan. program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 dan Surat dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili Walikota No. 188.342/002031, berlaku Oktober yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda 2010, pengurusan biaya ini tidak dikenakan biaya. Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Kerja (Disnaker) setempat * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dengan prosedur sebelumnya. Waktu: 2 hari ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan Biaya: Tidak ada biaya MENDIRIKAN USAHA memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, kartu NPPKP dapat diambil. perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Pekanbaru, Riau Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran terbatas swasta dalam negeri (PT) dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Data hingga bulan: Juli 2011 mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses memperoleh format standar akta pendirian Prosedur 7. Mendapatkan Surat Izin perusahaan; mendapatkan persetujuan veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Tempat Usaha (SITU) dari Kantor penggunaan nama perusahaan secara pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan elektronik (online) dari Kementerian Waktu: 3 hari surat keterangan pendaftaran. Hukum dan Hak Asasi Manusia Biaya: Rp. 300.000,- Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat Waktu: 4 hari Ulasan: SITU merupakan prasyarat untuk kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama mendapatkan SIUP dan TDP. Berikut adalah dokumen administrasi tidak resmi yang umumnya berkisar dan pemesanan nama perusahaan) yang harus dilampirkan dalam pengurusan SITU: antara Rp. 100.000,- hingga Rp.250.000,-. Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa 1. Foto kopi KTP; untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Prosedur 10*. Mengajukan permohonon 2. Foto ukuran 3x4 (2 lembar); pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, kepesertaan dalam program Jaminan Sosial untuk menghindari penolakan dari Kementerian 3. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Tenaga Kerja (Jamsostek) Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta 4. Foto kopi kepemilikan lahan usaha atau sewa atau Waktu: 4 hari pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena IMB jika diperlukan; Biaya: Tidak ada biaya proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem 5. Foto kopi bukti lunas PBB; pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk 6. Surat rekomendasi Camat; dan dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang 7. Peta atau denah lokasi. No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Daftar Biaya untuk SITU yang memiliki gangguan kecil mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan adalah sbb: membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Golongan I 25 m2 Rp. 125.000,- pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan Golongan II 50 m2 Rp. 200.000,- kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui Golongan III 100 m2 Rp. 300.000,- perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Golongan IV 200 m2 Rp. 400.000,- 60 hari. 70 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Prosedur 6. Mendapatkan Nomor (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Kemenhukham, asli surat permohonan dan yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak dokumen-dokumen pendukungnya harus dan Membayar ï¬?skal daerah dari Dinas Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah diserahkan; Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Rp. 200.000,-. 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- Pekanbaru persyaratan diatas, Kemenhukham akan Waktu: 1 hari Prosedur 2. Penandatanganan akta menerbitkan surat keputusan pengesahan Biaya: Rp. 77.000,- pendirian perusahaan di hadapan notaries pendirian perusahaan; Ulasan: Fiskal Daerah berfungsi sebagai bentuk Waktu: 1 hari 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan pengawasan terhadap perusahaan baru. Dalam Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris) tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar prosedur ini pemohon membawa tanda bukti Perusahaan; pelunasan pembayaran PBB (2 tahun terakhir) dan Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian membayar pajak reklame. Prosedur ini diatur dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Perda, yang mengatur bahwa setiap pendirian PT menandatangani akta pendirian. Akta pendirian (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah baru harus membuat papan nama perusahaan yang bentuk standar tersedia di kantor notaris. diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. dilengkapi dengan alamat perusahaan. Biaya notaris yang terkait dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Persyaratan yang harus dilengkapi adalah: ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Foto Kopi KTP; pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Akta pendirian Perusahaan; persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk Bukti pelunasan PBB dari pemilik; Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. Melampirkan foto kopi bukti sewa menyewa. umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan skala Keterlambatan penerimaan surat keputusan Prosedur 7. Mendapatkan Surat Izin biaya jasa notaris. Dalam pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban Tempat Usaha (SITU) dari Badan prakteknya, biaya bergantung pada kesepakatan kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir antara notaris dan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Pelayanan Terpadu (BPT) yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Administrasi Badan Hukum (SABH), pengecekan mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Waktu: 2 hari nama, dan PNBP dihitung secara terpisah dalam Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk Biaya: Rp. 750.000,- (mohon lihat ulasan) prosedur-prosedur berikutnya. pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman Ulasan: Berdasarkan Perda No. 7/2000 tentang SITU melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen dan berdasarkan instruksi Walikota No. 503 tahun Prosedur 3. Melakukan pembayaran prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan 2002, pemohon harus mengisi formulir permohonan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini dan mengajukannya bersamaan dengan dokumen untuk jasa hukum ke kas negara melalui hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. yang dipersyaratkan. Berikut adalah dokumen yang bank harus dilampirkan: Waktu: 1 hari Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok a. Peta lokasi; Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor b. Sertiï¬?kat tanah; Biaya: Tidak ada biaya Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan c. Surat persetujuan/izin dari pemilik tanah/ (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak bangunan dan atau surat perjanjian sewa- untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer setempat menyewa antara pemilik tanah/bangunan dan yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Waktu: 2 hari pemohon (apabila tanah/bangunan tersebut Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Biaya: Tidak ada biaya bukan merupakan milik pemohon; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan d. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan (apabila perusahaan menyewa tempat kegiatan pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga usaha, dipersyaratkan untuk menyerahkan bukti diurus melalui notaris. wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha pembayaran dari pemilik); Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan e. Memiliki racun api; yang dibuktikan dengan surat Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran; pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili f. Pajak reklame, yang bersifat wajib bagi semua Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda perusahaan; Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan g. Foto kopi akta pendirian perusahaan; mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara h. Foto kopi KTP; bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat i. Foto ukuran 3x4 (2 lembar). Prosedur 4. Mengajukan permohonan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Sesuai ketentuan baru yang berlaku sejak bulan Mei persetujuan dari Kementerian Hukum dan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda 2009, batasan waktu yang wajib dipatuhi untuk Hak Asasi Manusia atas akta pendirian terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan mengurus SITU adalah 3 hari (max 5 hari, namun memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan dalam prakteknya umumnya 2-3 hari). Pengecekan Waktu: 14 hari kartu NPPKP dapat diambil. lapangan yang dilakukan setelah penyerahan formulir, Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara wajib dilakukan untuk semua bangunan baru. Proses pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan pengecekan lapangan dilakukan secara random untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara (dan kehadiran wakil perusahaan tidak diperlukan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk karena hanya bertujuan untuk memveriï¬?kasi alamat Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon perusahaan), umumnya ditujukan untuk jenis dalam media Tambahan Berita Negara Republik mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. perusahaan yang tidak menjelaskan secara detail Indonesia-TBNRI) alamat perusahaannya. Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya Pembayaran untuk proses permohonan SITU notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-. dilakukan melalui loket bank yang berada di wajib mengajukan dokumen-dokumen yang lingkungan Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Formula dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada untuk penghitungan biaya sebagaimana tercantum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pasal 11 (ayat 2) poin b adalah sebagai berikut: (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: (area usaha) x (tarif) x (indeks lokasi) 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 1. Klasiï¬?kasi area Usaha: 60 hari sejak tanggal akta; DAFTAR PROSEDUR 71 a. Untuk Ruang usaha dengan luas 1-100 meter paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan MENDIRIKAN USAHA persegi, biaya resminya adalah Rp. 7.500,-; wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Pontianak, Kalimantan Barat b. Untuk Ruang usaha dengan luas 101 hingga 200 Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan meter persegi, biaya resminya adalah Rp. 10.000,-; veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan terbatas swasta dalam negeri (PT) c. Untuk Ruang usaha dengan luas melampaui 200 pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 meter persegi, biaya resminya adalah Rp. 20.000,-; kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Data hingga bulan: Juli 2011 d. Untuk setiap tambahan dalam meter persegi, surat keterangan pendaftaran. biaya resminya adalah Rp. 200,-. Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat 2. Klasiï¬?kas indeks lokasi: kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya memperoleh format standar akta pendirian a. Jika lebar jalan adalah 6 meter, indeks lokasi administrasi tidak resmi yang umumnya berkisar perusahaan; mendapatkan persetujuan adalah 1; antara Rp. 50.000,- hingga Rp.500.000,-. Besar penggunaan nama perusahaan secara b. Jika lebar jalan adalah 6 hingga 12 meter, indeks biaya dapat bergantung pada jumlah halaman elektronik (online) dari Kementerian lokasi adalah 1,5; dalam Kontrak Kerja (KK) dan Prosedur Tetap (SOP) Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Jika lebar jalan diatas 12 meter, indeks lokasi perusahaan. Waktu: 4 hari adalah 2. Prosedur 10*. Mengajukan permohonon Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama Jika diasumsikan bahwa luas tempat usaha adalah dan pemesanan nama perusahaan) 100m2, maka biaya SITU adalah 100 x Rp. 7.500,- x 1 kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa = Rp. 750.000,-. Waktu: 1 hari untuk memastikan bahwa nama tersebut belum pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Prosedur 8. Memperoleh Surat Izin Usaha Biaya: Tidak ada biaya untuk menghindari penolakan dari Kementerian Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk jaminan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Perusahaan (TDP) di Badan Pelayanan sosial tenaga kerja (Undang-undang No. 3/1992), pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena Terpadu (BPT) Badan Usaha yang mempekerjakan 10 orang karyawan proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Waktu: 4 hari atau lebih atau membayar upah bulanan sedikitnya pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Rp. 1 juta per bulan wajib mengajukan permohonan dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Biaya: Tidak ada biaya pendaftaran kepesertaan dalam Program Jaminan oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Ulasan: Pengurusan SIUP dan TDP dapat dilakukan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan dalam satu paket pada saat yang bersamaan melalui memberikan perlindungan terhadap jaminan Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). petugas yang sama pada Badan Pelayanan Terpadu kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, (BPT). Pemohon mengajukan 2 formulir permohonan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Permohonan pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan yang telah dilengkapi masing-masing untuk SIUP dan kepesertaan diajukan setelah perusahaan memulai penggunaan nama perusahaan secara online (melalui TDP berikut dokumen-dokumen persyaratan lainnya perekrutan pegawai. email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama yang harus dipenuhi, dengan memperoleh bukti 60 hari. Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat tanda terima, dan membayar retribusi resmi. Setelah seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 melalui proses veriï¬?kasi, izin-izin tersebut diterbitkan. Pembayaran untuk memperoleh SIUP dan TDP 1. Melengkapi formulir, yang dapat diunduh dari (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai dilakukan di loket bank yang berada di lingkungan BPT. situs web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Kantor Cabang Jamsostek terdekat; yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas penanaman 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan formulir permohonan yang telah dilengkapi; Rp. 200.000,-. modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Prosedur 2. Penandatanganan akta mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak database Jamsostek; penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan pendirian perusahaan di hadapan notaries 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat Perusahaan dalam program Jamsostek. Waktu: 1 hari mengajukan permohonan SIUP: Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Biaya: Rp. 3.000.000,- (biaya notaris) a. Anggaran dasar; Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan b. Surat pernyataan lokasi dan alamat kantor dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian perusaaan (Surat Izin Tempat Usaha - SITU); adalah 1 hari. Dalam prakteknya, apabila sertiï¬?kat Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, kantor menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat kepesertaan bentuk standar tersedia di kantor notaris. d. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama tersebut melalui pos selambat-lambatnya 7 hari Biaya notaris yang terkait dengan prosedur atau Direktur perusahaan; sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 hari, ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: e. Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan perusahaan wajib melalukan pembayaran premi pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh badan hukum. asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, sejak Januari kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran 2011, proses pengurusan SIUP & TDP di Pekanbaru kepesertaan untuk masing-masing pegawai. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tidak lagi dikenakan biaya. Kebijakan baru ini Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan diputuskan dalam rapat koordinasi antara SKPD karyawannya sebagai peserta dalam program skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya terkait. Belum ada Perda atau peraturan lainnya Jamsostek khususnya program jaminan pemeliharaan bergantung pada kesepakatan antara notaris dan yang mengatur penghapusan biaya ini sedangkan kesehatan apabila pihaknya sudah menyediakan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi pembatalan Perda terkait saat ini masih dalam proses. program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada dihitung secara terpisah. Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Prosedur 3. Melakukan pembayaran Kerja (Disnaker) setempat No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Waktu: 1 hari Peraturan Pemerintah No. 78 /2007). untuk jasa hukum ke kas negara melalui Biaya: Tidak ada biaya bank * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, dengan prosedur sebelumnya. Waktu: 1 hari perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Biaya: Tidak ada biaya pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur 72 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya Biaya: Tidak ada biaya untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan 60 hari sejak tanggal akta; Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Kemenhukham, asli surat permohonan dan usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya dokumen-dokumen pendukungnya harus mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk diserahkan; penanggungjawab (umumnya Direktur Utama) pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya perusahaan tersebut. Berdasarkan Perda No. 21 tahun 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- diurus melalui notaris. 2002 tentang SIUP dan Peraturan Walikota No. 469 persyaratan diatas, Kemenhukham akan Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara menerbitkan surat keputusan pengesahan tahun 2011 tentang proses perizinan di Pontianak, Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan pendirian perusahaan; berikut dokumen yang harus dilampirkan dalam pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan pengajuan SIUP: 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan 1. Foto kopi KTP; tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan Perusahaan; 2. Photo ukuran 3x4 (4 lembar); jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian 3. Foto kopi NPWP; perusahaan dalam Tambahan Berita Negara 4. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Prosedur 4. Mengajukan Surat Izin (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah 5. Foto kopi SITU/HO; diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Tempat Usaha (SITU) di Badan Pelayanan 6. Foto kopi Pengesahan perusahaan dari Perizinan Terpadu (BP2T) Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Kemenhukham; tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal Waktu: 10 hari 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 7. Foto kopi bukti pembayaran PNBP. Biaya: Tidak ada biaya (PNBP) yang berlaku pada Berikut adalah prosesnya: Ulasan: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kemenhukham memberlakukan daftar biaya resmi 1. Pemohon mengisi formulir aplikasi dan diperuntukkan untuk perusahaan yang tidak baru untuk pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam mengajukan berkas lengkap ke BP2T; menimbulkan dampak negatif secara langsung negeri. 2. BP2T akan memveriï¬?kasi dokumen permohonan terhadap lingkungan sekitar. Berikut adalah dokumen tersebut; yang harus dilampirkan untuk pengajuan SITU: Keterlambatan penerimaan surat keputusan pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban 3. Dokumen tersebut akan diproses lebih lanjut oleh 1. Foto kopi KTP; bagian pelayanan perizinan dan tim teknis. Tim kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 2. Photo berwarna ukuran 3x4 3 lembar; yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk teknis akan melakukan survey lapangan dan hasil 3. Asli dan foto kopi bukti pembayaran PBB; mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. dari survey tersebutlah yang akan menentukan 4. Foto kopi bukti kepemilikan tanah atau sewa Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk perizinan tersebut layak diterbitkan atau tidak; bangunan; pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman 4. BP2T akan mencetak sertiï¬?kat perizinan yang telah 5. Foto kopi IMB (Jika tanah usaha adalah milik melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen disetujui tersebut dan akan ditanda tangani oleh sendiri); prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Kepala BP2T; jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini 5. Pemohon mengambil sertiï¬?kat izin tersebut diloket 6. Foto kopi akta pendirian usaha; hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. BP2T. 7. Peta lokasi usaha. Berdasarkan undang-undang dan Peraturan Walikota Berdasarkan Peraturan Walikota No. 469 tahun 2011 Prosedur 6. Memperoleh Nomor Pokok No. 469 tahun 2011, berlaku Juni 2011, Biaya tentang prosedur dan tata cara perizinan usaha/ Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor pengajuan SIUP telah dihapuskan. investasi di kota pontianak dan Peraturan Daerah no. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 10 tahun 1989 tentang SITU, proses pengajuan SITU (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Prosedur 8*. Memperoleh Tanda Daftar adalah sbb: setempat Perusahaan (TDP) melalui Badan Pemohon harus mengisi surat permohonan SITU Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Waktu: 2 hari dan mengajukannya bersamaan dengan persyaratan lainnya kepada BP2T; Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 7 hari BP2T bersama dengan tim teknis akan melakukan Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan Biaya: Tidak ada biaya pengecekan terhadap berkas pengajuan tersebut; operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Ulasan: Untuk mendapatkan TDP, berikut adalah diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga wajib dokumen yang harus dilampirkan: Jika dokumen telah dinyatakan lengkap dan surat mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 1. Foto kopi KTP; permohonan perizinan telah disetujui, BP2T akan Pajak (NPPKP) bila pihaknya memperkirakan bahwa mencetak izin yang telah disetujui tersebut dan 2. Photo berwarna ukuran 3x4, (4 lembar); pendapatan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta pemohon dapat mengambilnya di loket BP2T. 3. Foto kopi NPWP; dari hasil penjualan barang dan jasa. Surat keterangan Berdasarkan Peraturan Walikota, waktu untuk domisili perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda 4. Foto kopi Akta pendirian usaha; mengurus prosedur ini adalah 10 hari. penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna 5. Foto kopi SITU/HO; mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan Prosedur 5. Mengajukan permohonan tersebut. 6. Perubahan akta perusahaan (jika ada perubahan); persetujuan dari Kementerian Hukum dan NPWP dan NPPKP dapat diurus secara bersamaan 7. Fotokopi pengesahan perusahaan oleh Hak Asasi Manusia atas akta pendirian dalam satu paket. Para pemohon dapat mengajukan Kemenhukham. Waktu: 14 hari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Proses pengurusan prosedur ini sama dengan Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda terima prosedur pengajuan SIUP. Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- untuk permohonan tersebut. Petugas pajak akan untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Prosedur 9*. Mendaftar di Kementerian Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + kartu NPPKP dapat diambil. Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara Kerja (Disnaker) setempat dalam media Tambahan Berita Negara Republik on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Waktu: 3 hari Indonesia-TBNRI) dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah wajib mengajukan dokumen-dokumen yang sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Prosedur 7. Mengajukan Surat Izin Usaha pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Perizinan Terpadu-BP2T paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Waktu: 7 hari wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. DAFTAR PROSEDUR 73 Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen MENDIRIKAN USAHA Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Semarang, Jawa Tengah untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara akan mengambil lembar pengesahan pendaftaran terbatas swasta dalam negeri (PT) Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh tenaga kerja. Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Batas waktu pengurusan prosedur ini adalah 30 Data hingga bulan: Juli 2011 dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk hari. Meskipun tidak ada biaya resmi namun pada pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya prakteknya pemohon biasa membayar Rp. 200.000,-. Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; diurus melalui notaris. memperoleh format standar akta pendirian Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara Prosedur 10*. Mengajukan permohonon perusahaan; mendapatkan persetujuan Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial penggunaan nama perusahaan secara pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan Tenaga Kerja (Jamsostek) elektronik (online) dari Kementerian Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan Waktu: 7 hari jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 4 hari peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama jaminan sosial tenaga kerja (Undang- undang dan pemesanan nama perusahaan) Prosedur 4. Mengajukan permohonan No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa persetujuan dari Kementerian Hukum dan mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Hak Asasi Manusia atas akta pendirian membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, Waktu: 14 hari bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran untuk menghindari penolakan dari Kementerian kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas memulai perekrutan pegawai. oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk dalam media Tambahan Berita Negara Republik urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Indonesia-TBNRI) Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari penggunaan nama perusahaan secara online (melalui wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Kantor Cabang Jamsostek; email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan 60 hari. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia formulir permohonan yang telah dilengkapi; (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya database Jamsostek; berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP 60 hari sejak tanggal akta; 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Perusahaan dalam program Jamsostek. Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Dalam prakteknya, apabila sertiï¬?kat kepesertaan Rp. 200.000,-. Kemenhukham, asli surat permohonan dan tidak diambil oleh perusahaan, kantor Jamsostek akan dokumen-dokumen pendukungnya harus mengirimkan sertiï¬?kat kepesertaan tersebut melalui Prosedur 2. Penandatanganan akta diserahkan; pos selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan pendirian perusahaan di hadapan notaries 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- diajukan. Dalam waktu 30 hari, perusahaan wajib Waktu: 1 hari persyaratan diatas, Kemenhukham akan melakukan pembayaran premi asuransi pertama. menerbitkan surat keputusan pengesahan Setelah menerima pembayaran, kantor Jamsostek Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris) pendirian perusahaan; akan menerbitkan sertiï¬?kat kepesertaan untuk Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan masing-masing pegawai. Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Perusahaan; karyawannya sebagai peserta dalam program bentuk standar tersedia di kantor notaris. 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Biaya notaris yang terkait dengan prosedur perusahaan dalam Tambahan Berita Negara program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Peraturan Pemerintah No. 76/2007). umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. dengan prosedur sebelumnya. bergantung pada kesepakatan antara notaris dan klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP Keterlambatan penerimaan surat keputusan dihitung secara terpisah. pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Prosedur 3. Melakukan pembayaran mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk untuk jasa hukum ke kas negara melalui pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman bank melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Waktu: 1 hari prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Biaya: Tidak ada biaya jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. 74 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 MENDIRIKAN USAHA Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Surabaya, Jawa Timur Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kerja (Disnaker) setempat Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak Waktu: 3 hari terbatas swasta dalam negeri (PT) setempat Biaya: Tidak ada biaya Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Waktu: 2 hari Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, Data hingga bulan: Juli 2011 Biaya: Tidak ada biaya perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran memperoleh format standar akta pendirian diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat perusahaan; mendapatkan persetujuan wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur penggunaan nama perusahaan secara Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan elektronik (online) dari Kementerian tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Hukum dan Hak Asasi Manusia penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Waktu: 4 hari perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon dan pemesanan nama perusahaan) tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat surat keterangan pendaftaran. untuk memastikan bahwa nama tersebut belum mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Prosedur 9*. Mengajukan permohonon untuk menghindari penolakan dari Kementerian terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan Tenaga Kerja (Jamsostek) pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena kartu NPPKP dapat diambil. proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Waktu: 3 hari Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Biaya: Tidak ada biaya dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran penggunaan nama perusahaan secara online (melalui kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,-). Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan 60 hari. perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 Prosedur 6. Memperoleh Surat Izin Usaha kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai Perdagangan (SIUP) dari Badan Pelayanan Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP Perizinan Terpadu (BPPT) memulai perekrutan pegawai. yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Waktu: 3 hari seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Rp. 200.000,-. Biaya: Tidak ada biaya 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari Prosedur 2. Penandatanganan akta merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas Kantor Cabang Jamsostek; pendirian perusahaan di hadapan notaries penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan Waktu: 1 hari usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci formulir permohonan yang telah dilengkapi; Biaya: Rp. 4.520.000,- (biaya notaris) mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak penanggungjawab perusahaan tersebut. Berdasarkan 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang SIUP salinan database Jamsostek; penggunaan nama perusahaan dari Kementerian dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat mengajukan permohonan SIUP: Perusahaan dalam program Jamsostek. menandatangani akta pendirian. Akta pendirian 1.Bukti pembayaran PNBP; Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat bentuk standar tersedia di kantor notaris. 2. Surat pernyataan bermaterai dari Direktur Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek Biaya notaris yang terkait dengan prosedur Perusahaan yang menjelaskan informasi mengenai dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: lokasi tempat usaha ; adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 3. Pas foto Direktur Perusahaan ukuran 3x4; dan kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran 4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada atau Direktur perusahaan. 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya Prosedur 7*. Memperoleh Tanda Daftar asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, bergantung pada kesepakatan antara notaris dan Perusahaan (TDP) dari Badan Pelayanan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi Perizinan Terpadu (BPPT) kepesertaan untuk masing-masing pegawai. Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP Waktu: 3 hari dihitung secara terpisah. Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Biaya: Tidak ada biaya karyawannya sebagai peserta dalam program Prosedur 3. Melakukan pembayaran Ulasan: Dibawah ini beberapa persyaratan dalam Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengajuan TDP: program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada untuk jasa hukum ke kas negara melalui 1. Bukti pengesahan perusahaan oleh Kemenhukham; bank yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan 2. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Waktu: 1 hari 3. SIUP. No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Biaya: Tidak ada biaya SIUP & TDP dapat diajukan secara bersamaan dengan Peraturan Pemerintah No. 78 /2007). melampirkan masing-masing berkas untuk kedua perizinan tersebut, SIUP akan diproses terlebih dahulu * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dan kemudian baru TDP karena SIUP merupakan dengan prosedur sebelumnya. prasyarat TDP. DAFTAR PROSEDUR 75 Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Ulasan: TDP tidak dapat diurus secara bersamaan untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan karena SIUP merupakan prasyarat bagi pengajuan Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer TDP. yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dokumen yang harus dilampirkan adalah: Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat a. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk Waktu: 3 hari b. Foto kopi KTP; pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya Biaya: Tidak ada biaya c. Foto kopi izin teknis dari dinas terkait; diurus melalui notaris. d. Foto kopi NPWP Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan e. Foto kopi SIUP. Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga Berdasarkan Peraturan Walikota No. 35 tahun pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan perdagangan dan industri, setiap perusahaan yang Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya yang penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna berkedudukan dan menjalankan usahanya di Prosedur 4. Mengajukan permohonan mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan daerah, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. persetujuan dari Kementerian Hukum dan tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam Hak Asasi Manusia atas akta pendirian bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) Waktu: 14 hari mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda kegiatan usahanya. Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, proses pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan pengajuan TDP untuk perusahaan menengah untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam kartu NPPKP dapat diambil. dilakukan di Disperindag bukan di UPTSA. Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara dalam media Tambahan Berita Negara Republik on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Prosedur 8*. Mendaftar di Kementerian Indonesia-TBNRI) dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk Kerja (Disnaker) setempat Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Waktu: 7 hari mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan Biaya: Tidak ada biaya wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Walaupun tidak ada biaya resmi, terdapat dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, kemungkinan pemohon dapat dikenakan biaya perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia administrasi tidak resmi berkisar Rp. 50.000,- sampai (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Rp. 300.000,- khususnya untuk tim teknis lapangan sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya yang mengadakan pengecekan. pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat 60 hari sejak tanggal akta; dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Prosedur 6. Mengajukan Surat Izin Usaha paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. Kemenhukham, asli surat permohonan dan dan Perdagangan Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen dokumen-dokumen pendukungnya harus Waktu: 3 hari yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses diserahkan; veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan Biaya: Tidak ada biaya 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon persyaratan diatas, Kemenhukham akan Ulasan: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan menerbitkan surat keputusan pengesahan merupakan izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas surat keterangan pendaftaran. pendirian perusahaan; penanaman modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat informasi terinci Prosedur 9*. Mengajukan permohonon 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dan pihak tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Perusahaan; dokumen-dokumen berikut ini wajib dilampirkan saat Tenaga Kerja (Jamsostek) 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian mengajukan permohonan SIUP (Perda No. 1 tahun Waktu: 3 hari perusahaan dalam Tambahan Berita Negara 2010, berlaku 1 April 2010): Biaya: Tidak ada biaya (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah 1. Anggaran dasar dan akta perusahaan; Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. 2. Surat pernyataan bermaterai (Rp. 6.000) dari jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada pemilik usaha yang berisi informasi mengenai No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal alamat perusahaan; mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham 3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk 4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. atau Direktur perusahaan; Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan 5. Photo ukuran 3x4cm (2 lembar). perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan Keterlambatan penerimaan surat keputusan pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban Berdasarkan Peraturan Walikota No. 35 tahun kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir 2010 dan Perda No.1 tahun 2010, pengajuan SIUP Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk menengah dapat dilakukan di Disperindag sedangkan memulai perekrutan pegawai. mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. khusus untuk SIUP kecil (modal usaha dibawah Rp. 50 Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk juta) diurus di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu seragam untuk semua lokasi di Indonesia: pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman (UPTSA). 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Prosedur 7*. Memperoleh Sertiï¬?kat Kantor Cabang Jamsostek; jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. Perindustrian dan Perdagangan formulir permohonan yang telah dilengkapi; Waktu: 3 hari 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Biaya: Tidak ada biaya database Jamsostek; 76 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian Perusahaan dalam program Jamsostek. penggunaan nama perusahaan dari Kementerian perusahaan dalam Tambahan Berita Negara Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek menandatangani akta pendirian. Akta pendirian diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan bentuk standar tersedia di kantor notaris. Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Biaya notaris yang terkait dengan prosedur tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan Keterlambatan penerimaan surat keputusan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban kepesertaan untuk masing-masing pegawai. bergantung pada kesepakatan antara notaris dan kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. karyawannya sebagai peserta dalam program dihitung secara terpisah. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Prosedur 3. Melakukan pembayaran melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk jasa hukum ke kas negara melalui hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh bank Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Waktu: 1 hari Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok Biaya: Tidak ada biaya Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan prosedur sebelumnya. untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer setempat MENDIRIKAN USAHA yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Waktu: 3 hari Surakarta, Jawa Tengah Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh Biaya: Tidak ada biaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk terbatas swasta dalam negeri (PT) pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 diurus melalui notaris. diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga Data hingga bulan: Juli 2011 Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil memperoleh format standar akta pendirian Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili perusahaan; mendapatkan persetujuan Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda penggunaan nama perusahaan secara jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan elektronik (online) dari Kementerian tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara Hukum dan Hak Asasi Manusia bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Waktu: 4 hari Prosedur 4. Mengajukan permohonan mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama dan pemesanan nama perusahaan) Hak Asasi Manusia atas akta pendirian terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa Waktu: 14 hari memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan untuk memastikan bahwa nama tersebut belum Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk kartu NPPKP dapat diambil. pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara untuk menghindari penolakan dari Kementerian untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem dalam media Tambahan Berita Negara Republik mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Indonesia-TBNRI) mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Prosedur 6. Mengajukan HO, Surat Izin urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan Usaha Perdagangan (SIUP) , dan Tanda Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). wajib mengajukan dokumen-dokumen yang Daftar Perusahaan (TDP) di Kantor Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Waktu: 6 hari penggunaan nama perusahaan secara online (melalui (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama Biaya: Rp. 200.000,- (untuk HO) 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 60 hari. 60 hari sejak tanggal akta; Ulasan: HO, SIUP dan TDP dapat diajukan secara Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 paket, pada waktu yang sama, di kantor yang sama, 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai yaitu KPPT. Pemohon mengisi 1 formulir pengajuan pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP untuk ketiga izin tersebut kemudian mengajukannya Kemenhukham, asli surat permohonan dan yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak bersamaan dengan persyaratan lainnya kepada KPPT. dokumen-dokumen pendukungnya harus Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah Setelah mendapatkan bukti penerimaan dokumen diserahkan; Rp. 200.000,-. oleh KPPT, pemohon membayar retribusi dari izin 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- yang diurus tsb. KPPT akan melakukan pengecekan persyaratan diatas, Kemenhukham akan dokumen, jika tidak ada masalah izin tersebut dapat Prosedur 2. Penandatanganan akta menerbitkan surat keputusan pengesahan pendirian perusahaan di hadapan notaries diterbitkan maksimal dalam waktu 7 hari (berdasarkan pendirian perusahaan; peraturan provinsi). Waktu: 1 hari 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan Biaya: Rp. 3.520.000,- (biaya notaris) tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar Perusahaan; DAFTAR PROSEDUR 77 1. HO: pemohon harus mempunyai surat tidak kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2009 keberatan dari tetangga. Setelah dokumen Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan (disahkan pada tanggal 28 Mei 2009 dan mulai diajukan ke KPPT, KPPT akan melakukan veriï¬?kasi memulai perekrutan pegawai. berlaku pada tanggal 3 Juni 2009) mengenai PNBP terhadap dokumen tsb. KPPT akan berkoordinasi Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak dengan tim teknis (bagian perencanaan) untuk seragam untuk semua lokasi di Indonesia: Asasi Manusia, biaya untuk prosedur ini adalah melaksanakan survey lapangan dan melakukan Rp. 200.000,-. 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs pengecekan lokas perusahaan. Inspeksi tersebut web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari biasanya dilaksanakan 2 hari setelah penerimaan Kantor Cabang Jamsostek; Prosedur 2. Penandatanganan akta dokumen. Dalam proses inspeksi, pengusaha tidak pendirian perusahaan di hadapan notaries harus berada dilokasi. Dari hasil inspeksi tersebut 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan formulir permohonan yang telah dilengkapi; Waktu: 1 hari kemudian tim teknis akan memberikan surat rekomendasi dan pertimbangan apakah pengajuan 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke Biaya: Rp. 3.020.000,- (biaya notaris) izin tersebut diterima atau ditolak. Penghitungan database Jamsostek; Ulasan: Setelah notaris mendapatkan persetujuan biaya HO tergantung dari luas ruang tempat usaha, 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian skala usaha, dan lokasi tempat usaha. Perusahaan dalam program Jamsostek. Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pendiri dapat 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan menandatangani akta pendirian. Akta pendirian Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas bentuk standar tersedia di kantor notaris. Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek penanaman modal untuk menyelenggarakan dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan Biaya notaris yang terkait dengan prosedur kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila ini mencakup layanan/jasa notaris berikut ini: informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, pengecekan nama, penyusunan akta dan peroleh perusahaan dan pihak penanggungjawab kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Manusia atas akta pendirian, dan pembayaran berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada permohonan SIUP: hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi umumnya, ikatan notaris setempat menetapkan 1. Anggaran dasar dan akta perusahaan; asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, skala biaya jasa notaris. Dalam prakteknya, biaya kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat bergantung pada kesepakatan antara notaris dan 2. Surat keterangan lokasi dan alamat kantor kepesertaan untuk masing-masing pegawai. klien. Biaya-biaya akses ke Sistim Administrasi perusahaan; Badan Hukum (SABH), pengecekan nama, dan PNBP 3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para dihitung secara terpisah. 4. Kartu tanda penduduk (KTP) dari Direktur Utama karyawannya sebagai peserta dalam program atau Direktur perusahaan Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Prosedur 3. Melakukan pembayaran Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Surakarta program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) No. 974/364, tidak ada biaya dalam pengajuan SIUP dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada untuk jasa hukum ke kas negara melalui & TDP. yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan bank Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh Waktu: 1 hari Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Biaya: Tidak ada biaya Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat Ulasan: Prosedur ini pada dasarnya adalah kegiatan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan untuk membayarkan biaya pengecekan nama dan Waktu: 3 hari dengan prosedur sebelumnya. pengesahan perusahaan. Karena sistem komputer Biaya: Tidak ada biaya yang baru untuk pembayaran Penerimaan Negara Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, MENDIRIKAN USAHA Bukan Pajak (PNBP) – yang telah diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang Yogyakarta, DI Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – hanya pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah dapat di akses oleh notaris, maka pembayaran untuk sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran Bentuk standar badan hukum perusahaan: perseroan pendaftaran atau pendirian perusahaan biasanya pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat terbatas swasta dalam negeri (PT) diurus melalui notaris. dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur Modal Dasar Disetor: Rp. 12.500.000,- = USD 1,250 Kewajiban pembayaran biaya Penerimaan Negara paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan Data hingga bulan: Juli 2011 Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa hukum terkait dengan wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. pendirian perusahaan berskala kecil (Perseroan Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen Prosedur 1. Memperoleh jasa Notaris; Terbatas – PT) ditetapkan berdasarkan Peraturan yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses memperoleh format standar akta pendirian Pemerintah No. 38 tahun 2009 tentang tipe dan veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan perusahaan; mendapatkan persetujuan jenis pembayaran PNBP, peraturan ini menggantikan pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon penggunaan nama perusahaan secara peraturan sebelumnya yakni PP No. 19 tahun 2007. kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan elektronik (online) dari Kementerian surat keterangan pendaftaran. Prosedur 4. Mengajukan permohonan Hukum dan Hak Asasi Manusia Meskipun tidak ada biaya resmi pada prosedur ini, persetujuan dari Kementerian Hukum dan namun umumnya pengusaha membayar biaya tidak Waktu: 4 hari Hak Asasi Manusia atas akta pendirian resmi sekitar Rp. 50.000-Rp. 100.000. Biaya: Rp. 200.000,- (persetujuan penggunaan nama dan pemesanan nama perusahaan) Waktu: 14 hari Prosedur 8*. Mengajukan permohonon Ulasan: Keunikan nama perusahaan wajib diperiksa Biaya: Rp. 1.580.000,- (Rp. 1.000.000,- untuk pengesahan badan hukum perseroan + Rp. 30.000,- kepesertaan dalam program Jaminan Sosial untuk memastikan bahwa nama tersebut belum pernah digunakan oleh perusahaan Indonesia lainnya, untuk Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tenaga Kerja (Jamsostek) Media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) + untuk menghindari penolakan dari Kementerian Waktu: 3 hari Rp. 550.000,- untuk pengumuman Perseroan Terbatas Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta Biaya: Tidak ada biaya pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Karena dalam media Tambahan Berita Negara Republik Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk proses tersebut harus dilaksanakan melalui sistem Indonesia-TBNRI) jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang pengolahan yang terkomputerisasi, maka pemesanan Ulasan: Berdasarkan Pasal 9, 10, 29 dan 30 dari No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang dan pengecekan nama tersebut harus dilakukan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau oleh notaris (karena sistem komputer baru untuk notaris yang menyusun akta pendirian perusahaan membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per urusan pembayaran Penerimaan Negara Bukan wajib mengajukan dokumen-dokumen yang bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Pajak (PNBP) hanya dapat diakses oleh notaris). dipersyaratkan melalui sistem elektronik kepada kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Setelah dilakukannya pembayaran dan veriï¬?kasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan (Kemenhukham). Prosesnya adalah sebagai berikut: perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan penggunaan nama perusahaan secara online (melalui 1. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya email). Nama yang telah dipesan akan diblokir selama 60 hari sejak tanggal akta; 60 hari. 78 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 2. Dalam 30 hari sejak disampaikannya Ulasan: Pengajuan permohonan untuk HO, SIUP dan a. Lingkungan jalanan: 1,2; pemberitahuan “tidak ada penolakan â€? dari TDP dapat dilakukan secara bersamaan, di satu loket, b. Jalanan setempat: 1,0; Kemenhukham, asli surat permohonan dan melalui satu petugas di unit pelayanan terpadu satu c. Jalan Penghubung: 0,9; dokumen-dokumen pendukungnya harus atap. diserahkan; d. Jalan Arteri: 0,8; 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan 3. Tujuh hari setelah dipenuhinya persyaratan- izin usaha bagi perusahaan non-fasilitas C. Indeks gangguan (bobot 50%): persyaratan diatas, Kemenhukham akan penanaman modal untuk menyelenggarakan a. Besar: 1,2; menerbitkan surat keputusan pengesahan kegiatan usaha perdagangan. SIUP memuat b. Menengah: 1,0; pendirian perusahaan; informasi terinci mengenai kegiatan-kegiatan c. Kecil: 0,8. 4. Data perusahaan (nama, lokasi, maksud dan perusahaan dan pihak penanggungjawab perusahaan tersebut. Salinan dokumen-dokumen Jika diasumsikan bahwa luas tempat usaha adalah tujuan, modal) akan dicantumkan dalam Daftar 100m2, maka penghitungan biaya HO adalah sbb: Perusahaan; berikut ini wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan SIUP: Luas tempat usaha x tarif x (tarif lingkungan x bobot 5. Kemenhukham akan mengumumkan pendirian 0,3 + indeks lokasi x bobot 0,2 + indeks gangguan x perusahaan dalam Tambahan Berita Negara a. Foto kopi KTP; bobot 0,5) (TBNRI) dalam kurun waktu 14 hari setelah b. Foto kopi HO; diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. =100 x 2.000,- x (0,9 (luas kantor) x 0,3 + 0,8 (jalan c. Neraca perusahaan; arteri) x 0,2 + 0,8 (kecil) x 0,5) Peraturan Pemerintah No. 38/2009 (disahkan pada d. Foto kopi NPWP; tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal = Rp. 166.000,- e. Foto kopi Akta pendirian perusahaan; 3 Juni 2009) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenhukham f. Foto kopi izin teknis terkait (untuk TDP); Prosedur 7*. Mendaftar di Kementerian memberlakukan daftar biaya resmi baru untuk g. Surat kuasa wajib dilampirkan jika pemohon Tenaga kerja melalui kantor Dinas Tenaga pendirian perusahaan terbatas (PT) dalam negeri. tidak mengurus sendiri. Kerja (Disnaker) setempat Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dan sesuai Waktu: 6 hari Keterlambatan penerimaan surat keputusan dengan Perda No. 5/2009 tentang retribusi untuk Biaya: Tidak ada biaya pengesahan oleh pemohon bergantung pada beban SIUP&TDP, tidak ada biaya baik untuk pembuatan kerja Kemenhukham serta kinerja pelayanan kurir Ulasan: Menurut Undang-undang No. 13/2003, SIUP dan TDP baru, biaya hanya dikenakan untuk yang digunakan Kemenhukham secara resmi untuk perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang perpanjangan izin. mengirimkan surat keputusan tersebut kepada notaris. pekerja atau yang setiap bulannya membayar upah Proses ini biasanya membutuhkan waktu 7 hari untuk 2. HO diwajibkan untuk untuk semua jenis usaha sebesar Rp. 1 juta wajib melakukan pendaftaran pemrosesan dan sekitar 7 hari untuk pengiriman kecuali untuk wilayah yang telah ditunjuk oleh pada Kementerian Tenaga Kerja. Prosedur ini dapat melalui jasa kurir. Saat ini pengiriman dokumen Pemerintah Daerah contoh Pasar (Perda No. 2 dirampungkan secara bersamaan dengan prosedur prosesnya menjadi lebih cepat, dengan menggunakan Tahun 2005). Berdasarkan Perda No. 7/1999 paska pendaftaran lainnya dengan menyampaikan jasa Pos atau TIKI express, proses pengiriman saat ini tentang retribusi HO, formula penghitungan HO wajib laporan ketenagakerjaan kepada Disnaker. hanya membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari. tergantung dari beberapa indeks dibawah ini: Pemohon memperoleh tanda terima atas dokumen a. Indeks lingkungan; yang diajukan. Dinas tersebut melakukan proses Prosedur 5. Memperoleh Nomor Pokok veriï¬?kasi dan menerbitkan surat keterangan b. Indeks lokasi; pendaftaran yang resmi kepada pemohon. Pemohon Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak c. Indeks gangguan; kembali ke kantor Disnaker untuk mengambil salinan (NPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak d. Luas tempat usaha. surat keterangan pendaftaran. setempat Berdasarkan Keputusan Walikota No. 37 tahun 2011 Berdasarkan Perda yang baru, waktu resmi (efektif berlaku tanggal 12 Mei 2011, HO dapat diurus pengurusan prosedur ini adalah 6 hari. Waktu: 2 hari secara paket dengan pengurusan SIUP & TDP. Berikut Biaya: Tidak ada biaya adalah dokumen yang harus dilampirkan untuk Prosedur 8*. Mengajukan permohonon Ulasan: Maksimum satu bulan sejak memulai kegiatan pengurusan HO: kepesertaan dalam program Jaminan Sosial operasional usaha, perusahaan harus mendaftarkan a. Foto kopi KTP; Tenaga Kerja (Jamsostek) diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan juga b. Peta lokasi usaha; Waktu: 3 hari wajib mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bila diperkirakan pendapatan c. inspeksi lapangan (kecuali untuk industri kecil); Biaya: Tidak ada biaya tahunannya akan melampaui Rp. 600 juta dari hasil d. Foto kopi akta pendirian perusahaan; Ulasan: Menurut aturan yang berlaku untuk penjualan barang dan jasa. Surat keterangan domisili e. Surat tidak keberatan dari pemilik bangunan atau jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang perusahaan, anggaran dasar, serta kartu tanda surat persetujuan sewa bangunan. No. 3/1992), setiap perusahaan atau orang yang penduduk (KTP) para direksi harus diserahkan guna mempekerjakan 10 orang karyawan atau lebih atau Daftar biaya untuk tarif ruang usaha adalah: mendapatkan nomor-nomor identitas perpajakan membayar upah bulanan sedikitnya Rp. 1 juta per tersebut. NPWP dan NPPKP dapat diurus secara A. Ruang usaha sampai dengan 100 meter persegi= bulan wajib mengajukan permohonan pendaftaran bersamaan dalam satu paket. Para pemohon dapat Rp. 2.000,-/ meter persegi; kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan B. Ruang usaha lebih dari 100 meter persegi= Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek memberikan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan tanda menerapkan tarif sebagaimana diatas, ditambah perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan terima atas permohonan tersebut. Petugas pajak akan perhitungan tarif untuk sisa luas bidang ruang kematian, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. memberitahukan pemohon kapan kartu NPWP dan usaha lainnya sebagai berikut: Permohonan kepesertaan diajukan setelah perusahaan kartu NPPKP dapat diambil. a. diatas 100 meter persegi hingga 500 meter memulai perekrutan pegawai. Permohonan NPWP juga dapat dilakukan secara persegi = Rp. 1.500,-/meter persegi; Proses pendaftaran kepesertaan Jamsostek bersifat on-line tetapi pemohon masih perlu menyampaikan b. diatas 500 meter persegi hingga 1.000 meter seragam untuk semua lokasi di Indonesia: dokumen-dokumen yang dipersyaratkan secara persegi = Rp. 1.000,-/meter persegi; 1. Mengisi formulir, yang dapat diunduh dari situs ï¬?sik dan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk c. diatas 1.000 meter persegi = Rp. 500,-/ meter web www.jamsostek.go.id atau diperoleh dari mengambil kartu NPWP. Kebanyakan pemohon persegi. Kantor Cabang Jamsostek; mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Daftar biaya untuk ketiga indeks tersebut adalah: 2. Mengunjungi Kantor Jamsostek untuk mengajukan A. Indeks Lingkungan (bobot 30%): formulir permohonan yang telah dilengkapi; Prosedur 6. Mengajukan permohonan 3. Pejabat Jamsostek melakukan input data ke izin Gangguan (Hinder Ordinantie- HO), a. Area Khusus: 1,2; database Jamsostek; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan b. Area Pendidikan: 1,1; 4. Perusahaan menerima Sertiï¬?kat Kepesertaan sertiï¬?kat pendaftaran usaha (Tanda Daftar c. Area Pemukiman: 1,0; Perusahaan dalam program Jamsostek. Perusahaan - TDP) di Dinas Perizinan kota d. Area Perkantoran: 0,9; Yogyakarta e. Area Perdagangan/Pariwisata: 0,8; Waktu: 5 hari B. Indeks Lokasi (bobot 20%): Biaya: Rp. 166.000,- (untuk HO- mohon lihat ulasan) DAFTAR PROSEDUR 79 Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Sertiï¬?kat Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah Kepesertaan Perusahaan dalam program Jamsostek atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan dimulai sejak saat pengajuan formulir permohonan atas nama perusahaan. adalah 1 hingga 3 hari. Dalam prakteknya, apabila Perijinan Terpadu (BPMP2T) Balikpapan sertiï¬?kat kepesertaan tidak diambil oleh perusahaan, Waktu: 15 hari Prosedur 6. Melakukan pendaftaran kantor Jamsostek akan mengirimkan sertiï¬?kat Biaya: Tidak ada biaya gudang pada Badan Penanaman Modal dan kepesertaan tersebut melalui pos selambat-lambatnya Ulasan: Setelah pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) 7 hari sejak permohonan diajukan. Dalam waktu 30 akan membuat laporan hasil pemeriksaan berikut Balikpapan hari, perusahaan wajib melalukan pembayaran premi rekomendasi yang kemudian diteruskan ke BPMPPT. asuransi pertama. Setelah menerima pembayaran, Waktu: 9 hari BPMPPT menerima laporan dan akan menyiapkan kantor Jamsostek akan menerbitkan sertiï¬?kat izin berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari Biaya: Tidak ada biaya kepesertaan untuk masing-masing pegawai. laporan tim periksa lapangan. Perusahaan menerima Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan surat pemberitahuan/panggilan untuk mengambil izin harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut Perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan para di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan kepada BPMPPT: karyawannya sebagai peserta dalam program Jamsostek apabila pihaknya sudah menyediakan Terpadu (BPMP2T). a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) program jaminan sosial bagi karyawan secara terpisah b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan manfaat yang setara atau lebih baik daripada Prosedur 4. Memperoleh Izin Mendirikan c. Laporan inventori gudang, disiapkan oleh yang ditawarkan oleh Paket Jaminan Pemeliharaan Bangunan (IMB) dari Badan Penanaman perusahaan. Kesehatan Dasar (berdasarkan Peraturan Pemerintah Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 14/1993, sebagaimana telah dirubah oleh (BPMP2T) Balikpapan Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan Peraturan Pemerintah No. 28 /2002). Waktu: 15 hari memperoleh sambungan air dari PDAM * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Biaya: Rp. 9.363.057,- (koeï¬?sien Luas Bangunan x dan saluran pembuangan limbah dengan prosedur sebelumnya. koeï¬?sien jumlah lantai x koeï¬?sient guna bangunan x Waktu: 7 hari koeï¬?sien konstruksi x harga dasar bangunan) Biaya: Rp. 7.000.000,- Ulasan: Untuk mengajukan permohonan untuk Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan mendapatkan izin mendirikan bangunan, perusahaan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang harus menyerahkan pendaftaran yang dilengkapi telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan DAFTAR PROSEDUR dokumen-dokumen berikut ke kantor BPMP2T : utilitas. Mengurus izin-izin mendirikan a. Izin Prinsip, yang diperoleh dari BPMPPT bangunan Balikpapan; Prosedur 8*. Mengajukan permohonan b. Salinan KTP pemohon; dan memperoleh sambungan telepon dari c. Perhitungan struktur; PT.Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom d. Gambar desain dalam skala 1:50, 1:100, dan 1:200 Tbk) Balikpapan, Kalimantan Timur (termasuk didalamnya: site plan, gambar proyeksi, Waktu: 4 hari Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 gambar potongan, detail pondasi, gambar pondasi, Biaya: Rp. 500.000,- detil pondasi, gambar atap, dan gambar situasi) Data hingga bulan: Juli 2011 Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan BPMPPT akan memeriksa dokumen tersebut kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Prosedur 1. Mengajukan permohonan dan meneruskannya kepada instansi-instansi telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan untuk mendapatkan izin prinsip dari Badan terkait. Lebih spesiï¬?k, Dinas Tata Kota melakukan utilitas. Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan registrasi permohonan dan mengevaluasi dokumen, kemudian Sub Dinas Pengontrol Pembangunan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Terpadu (BPMP2T) Balikpapan melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan, dengan prosedur sebelumnya Waktu: 1 hari merekomendasikan rasio bangunan terhadap tanah Biaya: Tidak ada biaya (dalam luas dan jumlah lantai), menggambar garis MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Ulasan: Untuk memperoleh izin prinsip, perusahaan sempadan, dan jika diperlukan melakukan inspeksi wajib menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke tambahan, sementara Sub Dinas Zonasi akan Banda Aceh, Aceh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan memeriksa izin lokasi, membuat sketsa, menetapkan Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Terpadu (BPMP2T) Balikpapan : peta dan menyiapkan rekomendasi atas hal tersebut. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, kemudian Data hingga bulan: Juli 2011 a. Formulir permohonan; dinas-dinas terkait mengirimkan tanggapan/ Prosedur 1. Melakukan veriï¬?kasi b. Proposal proyek; rekomendasi kepada BPMPPT yang melakukan c. Salinan Sertiï¬?kat Hak Milik; penandatanganan izin. Dibawah koordinasi BPMPPT, kepemilikan tanah pada Lurah (Geuchik) d. Salinan KTP dan Akte Pendirian Perusahaan; Dinas Tata Kota menghitung biaya retribusi yang Waktu: 1 hari harus dibayarkan untuk memperoleh izin. Perusahaan Biaya: Tidak ada biaya e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). membayar biaya retribusi dan mengambil izin Ulasan: Tsunami di tahun 2006 telah merubah langsung di BPMPPT. kondisi keseluruhan tanah sehingga sangat sulit untuk Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan menentukan batas-batas kepemilikan tanah. Karena Prosedur 5. Melakukan pendaftaran pada ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Balikpapan Kantor Pajak Pratama (KPP) (IMB), perusahaan harus melakukan veriï¬?kasi atas Waktu: 1 hari Waktu: 11 hari tanah yang dimiliki kepada lurah (Geuchik). Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Tidak ada biaya Untuk melakukan veriï¬?kasi ini, perusahaan harus Ulasan: Pemeriksaan ini dilakukan bersama-sama Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada oleh beberapa lembaga. Termasuk diantaranya : Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Lurah: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang a. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; Terpadu (BPMP2T) Balikpapan, Badan Perencanaan terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak b. Salinan KTP pemohon; Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Lingkungan yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Hidup (BLH), Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum c. Formulir pendaftaran izin mendirikan bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana (IMB), yang di peroleh di Kantor Pelayanan (PU), Dinas Perhubungan, BPN setempat, Dinas gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari Kebakaran, Dinas Kesehatan, pegawai kecamatan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Banda sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang Aceh. pegawai kelurahan. perlu dilampirkan adalah: a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir; b. Salinan sertiï¬?kat tanah; 80 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Setelah melakukan veriï¬?kasi bahwa tanah disebutkan dalam permohonan, mengukur lokasi a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut dimiliki oleh perusahaan, Lurah kemudian pembangunan dan memastikan lokasi pembangunan. terakhir; menandatangani permohonan izin mendirikan Kehadiran perwakilan perusahaan diperlukan selama b. Salinan sertiï¬?kat tanah; bangunan (IMB) dan mengembalikannya kepada pemeriksaan. c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah perusahaan. atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Prosedur 5. Memperoleh izin mendirikan atas nama perusahaan. Prosedur 2. Melakukan veriï¬?kasi bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan kepemilikan tanah pada Camat Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan Waktu: 1 hari Banda Aceh memperoleh sambungan air dari PDAM Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 22 hari dan saluran pembuangan limbah Ulasan: Tsunami di tahun 2006 telah merubah Biaya: Rp. 15.851.063,- [((tarif untuk lantai pertama Waktu: 7 hari kondisi keseluruhan tanah sehingga sangat sulit untuk Rp. 9.750,- x luas lantai pertama 650,3 meter persegi) Biaya: Rp. 1.500.000,- menentukan batas-batas kepemilikan tanah. Karena + (tarif untuk lantai kedua Rp. 14.625,- x luas lantai ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan kedua 650,3 meter persegi)] Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan (IMB), perusahaan harus melakukan veriï¬?kasi atas kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Ulasan: Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan tanah yang dimiliki kepada Camat. pegawai dinas melakukan evaluasi terhadap utilitas. Untuk melakukan veriï¬?kasi ini, perusahaan harus permohonan, memastikan kesesuaian terhadap zonasi menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada dan jalan yang sudah ada ataupun direncanakan, Prosedur 10*. Mengajukan permohonan Lurah: dan menyiapkan Advis Planning serta Keterangan Sempadan Bangunan (KSB). Jika permohonan dan memperoleh sambungan telepon a. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk disetujui, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan b. Salinan KTP pemohon; (Telkom) Advis Planning dan Keterangan Sempadan Bangunan c. Formulir pendaftaran izin mendirikan bangunan (KSB) pada KPPTSP. Berdasarkan Advis Planning Waktu: 5 hari (IMB), yang di peroleh di Kantor Pelayanan dan Keterangan Sempadan Bangunan (KSB), dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Banda Biaya: Rp. 500.000,- mempertimbangkan ukuran serta jenis bangunan, Aceh. Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan KPPTSP menghitung biaya retribusi yang harus Setelah melakukan veriï¬?kasi bahwa tanah tersebut kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang dibayarkan untuk izin mendirikan bangunan (IMB). dimiliki oleh perusahaan, Camat kemudian telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Setelah biaya retribusi dibayarkan oleh perusahaan, menandatangani permohonan izin mendirikan utilitas. kantor Walikota Banda Aceh menandatangani bangunan (IMB) dan mengembalikannya kepada izin mendirikan bangunan (IMB). Izin kemudian * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan perusahaan. diarsipkan oleh KPPTSP Banda Aceh dan diambil oleh dengan prosedur sebelumnya perusahaan. Prosedur 3. Mengajukan permohonan izin Bersamaan dengan izin mendirikan bangunan (IMB), MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN mendirikan bangunan IMB dari Kantor perusahaan menerima dokumen-dokumen berikut : Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu a. Advis Planning dan Keterangan Sempadan Bandung, Jawa Barat (KPPTSP) Banda Aceh Bangunan (KSB); Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Waktu: 1 hari b. Persetujuan Spasial; Data hingga bulan : Juli 2011 Biaya: Tidak ada biaya c. Garis Sempadan Bangunan Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk Ulasan: untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- Prosedur 6. Memperoleh laporan memperoleh izin mendirikan bangunan dokumen berikut kepada KPPTSP Banda Aceh : resmi penyelesaian pembangunan dan (IMB) dari Badan Pelayanan Perijinan a. Formulir permohonan lengkap (diperoleh dari kesesuaian dengan Izin Membangun Terpadu (BPPT) Bandung KPPTSP), ditandatangani oleh Lurah (Geuchik) dan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota Waktu: 1 hari Camat; Waktu: 7 hari Biaya: Tidak ada biaya b. Salinan KTP pemohon; Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan; (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah Prosedur 7. Memperoleh Tanda Daftar dokumen berikut ke Badan Pelayanan Perijinan terhadap tanah yang termasuk dalam bagian Garis Gudang (TDG) dari Dinas Perindustrian Terpadu (BPPT): Sempadan Bangunan (GSB) Rencana Perluasan dan Perdagangan (Disperindag) a. Formulir permohonan yang telah di isi lengkap; Jalan (khususnya untuk bangunan komersil); Waktu: 1 hari b. Salinan sertiï¬?kat tanah; e. Gambar Rencana Bangunan (site plan, denah, Biaya: Tidak ada biaya c. Salinan anggaran dasar perusahaan dan akta tampak, potongan) dan Spesiï¬?kasi Teknis yang pendirian perusahaan; dibuat oleh perusahaan Ulasan: Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), d. Gambar rancangan arsitektur bangunan gudang Setelah KPPTSP menerima seluruh dokumen yang perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen dengan skala 1 : 100 (4 salinan); dipersyaratkan, permohonan di registrasi dan berikut kepada Disperindag : e. Dua salinan gambar teknis dan perhitungan diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU). struktur baja bangunan jika bangunan gudang lebih Dinas Pekerjaan Umum (PU) berkoordinasi BPN a. Izin mendirikan bangunan (IMB); dari 1 lantai; setempat untuk izin lokasi dan melakukan veriï¬?kasi b. laporan resmi penyelesaian pembangunan dan internal yang diperlukan. kesesuaian dengan Izin Membangun Bangunan (IMB) f. Gambar teknis instalasi listrik, air bersih, saluran pembuangan limbah; Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan dari Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada g. Salinan kartu identitas pemohon; Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kantor Pajak Pratama (KPP) h. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Waktu: 1 hari Waktu: 4 hari tahun terakhir Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Tidak ada biaya i. Dokumen pendukung seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan Ulasan: Sebuah tim teknis yang dibentuk dari Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi (TDP), dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi perwakilan beberapa dinas berbeda (Dinas Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang (SIUJK) Perhubungan, KPPTSP, Badan Pengendalian tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Pelayanan terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Tergantung pada kasusnya, beberapa dokumen Publik) dipimpin oleh perwakilan dari Dinas yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan diperlukan oleh perusahaan: Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana a. Surat pernyataan/persetujuan penggunaan tanah pada lokasi pembangunan gudang. Pemeriksaan gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari bagi pemohon yang bukan merupakan pemilik ini bertujuan untuk mengevaluasi lokasi yang sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang tanah; perlu dilampirkan adalah: DAFTAR PROSEDUR 81 b. Surat persetujuan (jika pemohon menyewa) b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan c. Izin Prinsip Peruntukan Tanah (IPPT) (diperlukan c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang jika lokasi proyek tidak sesuai dengan Rencana atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Tata Ruang Wilayah) atas nama perusahaan. utilitas. Setelah semua dokumen persyaratan diserahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Prosedur 6. Mengajukan permohonan Prosedur 10*. Mengajukan permohonan Terpadu (BPMPPT), petugas BPMPPT yang bertugas untuk mendaftarkan gudang pada Badan dan memperoleh sambungan telepon dari akan memeriksa kelengkapan dokumen dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mendaftarkan permohonan tersebut. Waktu: 1 hari Waktu: 8 hari Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Rp. 720.000,- Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke (Distarcip) telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Waktu: 1 hari Bandung : utilitas. Biaya: Tidak ada biaya a. Formulir pendaftaran yang diisi lengkap; * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan Ulasan: Petugas dari Dinas Tata Ruang dan prosedur sebelumnya b. Peta lokasi gudang, disiapkan oleh perusahaan; Cipta Karya (Distarcip) memeriksa lokasi untuk c. Salinan KTP pemohon; memperoleh data yang diperlukan, seperti, misalnya MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN batas-batas dari lokasi. Perwakilan perusahaan d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); harus hadir selama pemeriksaan untuk menunjukkan e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Batam, Kepulauan Riau batas-batas lokasi dan menandatangani berita acara f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 pemeriksaan. Data hingga bulan : Juli 2011 g. Izin Gangguan (HO) Prosedur 3. Melakukan pembayaran untuk h. Salinan lisensi desainer. Prosedur 1. Memperoleh Fatwa Planologi biaya perolehan izin mendirikan bangunan Waktu resmi untuk prosedur ini yang harus dipenuhi dari Badan Pengusahaan Batam (BP (IMB) di Bank Jabar Banten (BJB) oleh BPPT Bandung adalah 10 hari kerja. Biasanya, Batam) prosedur ini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih Waktu: 1 hari cepat. Waktu: 7 hari Biaya: Tidak ada biaya Dasar peraturan dari prosedur ini adalah : Biaya: Rp. 3.000.000,- Ulasan: Perusahaan melakukan pembayaran setelah a. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12/2002 Ulasan: Untuk memperoleh Fatwa Planologi, menerima pemberitahuan dari BPPT. Setelah tentang peraturan dan prosedur untuk penerbitan perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen melakukan pembayaran, perusahaan menerima tanda Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha berikut ke BP Batam : bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Industri (IUI), Pendaftaran Usaha, dan Pendaftaran a. Bukti Identitas (KTP, Akta pendirian perusahaan, BPPT untuk memperoleh izin mendirikan bangunan Gudang. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda daftar (IMB). Perusahaan (TDP), NPWP Perusahaan; b. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13/2002 Peraturan yang diterapkan untuk prosedur ini adalah : tentang pengenaan retribusi atas penerbitan b. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL) dari BP a. Peraturan Daerah no. 14/1998 tentang Izin Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Batam, diperoleh ketika tanah sudah dialokasikan Mendirikan Bangunan; Industri (IUI), Pendaftaran Usaha, dan Pendaftaran untuk perusahaan; b. Peraturan Daerah No. 24/1998 tentang retribusi Gudang. c. Salinan invoice Uang Wajib Tahunan Otorita izin mendirikan bangunan (IMB); (UWTO) dari BP Batam, diperoleh ketika tanah c. Keputusan Walikota no. 640/Kep. 554- Prosedur 7. Menjalani pemeriksaan dari sudah dialokasikan untuk perusahaan; Huk/2004 tentang tarif dasar bangunan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) d. Salinan Surat Keputusan (SKEP) dari BP Batam, Waktu: 1 hari diperoleh ketika tanah sudah dialokasikan untuk Prosedur 4. Memperoleh izin mendirikan Biaya: Tidak ada biaya perusahaan; bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan Ulasan: Setelah perusahaan menyerahkan e. Salinan Surat Perjanjian dari BP batam, diperoleh Perijinan Terpadu (BPPT) Bandung permohonan, tim teknis dari BPPT melakukan ketika tanah sudah dialokasikan untuk perusahaan; Waktu: 16 hari pemeriksaan. Kehadiran dari perwakilan perusahaan f. Salinan Izin Prinsip dari BP Batam, diperoleh ketika Biaya: Rp. 15.594.194,- (luas bangunan x tarif dasar di perlukan untuk menandatangani berita acara tanah sudah dialokasikan untuk perusahaan; Rp. 1.100.000,- x koeï¬?sien 1,09 x 1%) pemeriksaan. g. Salinan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP); Ulasan: Setelah melakukan pembayaran biaya h. Rencana Orientasi, disiapkan oleh arsitek perolehan di Bank Jabar Banten (BJB), perusahaan Prosedur 8. Melakukan pendaftaran perusahaan; menyerahkan bukti pembayaran kepada Badan gudang pada Badan Pelayanan Perijinan i. Site Plan, disiapkan oleh arsitek perusahaan; Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan memperoleh Terpadu (BPPT) j. Rencana Drainase, disiapkan oleh arsitek izin mendirikan bangunan (IMB). Waktu resmi BPPT Waktu: 8 hari perusahaan; untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) Biaya: Rp. 2.025.000,- [Komponen 1 : Luas Konstruksi k. Rencana utilitas, disiapkan oleh arsitek perusahaan; adalah 12 hari kerja. 100m2 x Indeks Lokasi (Jalan Kota) (3) x Tarif dasar l. Jumlah lantai, Koeï¬?sien dasar bangunan, Rencana (Rp. 750,-)] + [Komponen 2 : Luas Konstruksi Prosedur 5. Melakukan pendaftaran di Tata Kota, disiapkan oleh arsitek perusahaan. 1200m2 x Indeks Lokasi (Jalan Kota) (3) x Tarif dasar Kantor Pajak Pratama (KPP) (Rp. 500,-)] Fatwa Planologi berisi beberapa informasi seperti koordinat dan batas dari lokasi, dan menyebutkan Waktu: 11 hari Ulasan: Setelah perusahaan menjalani pemeriksaan, persyaratan teknis seperti perimeter bangunan Biaya: Tidak ada biaya perusahaan menerima dokumen pendaftaran gudang yang diperbolehkan dan ukuran, area hijau, desain Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). sistem drainase, yang diperlukan untuk perencanaan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang pembangunan. tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan Peraturan yang mendasari prosedur ini adalah: terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak memperoleh sambungan air dari PDAM dan saluran pembuangan limbah a. Keputusan Menteri Dalam negeri no. 43/1977 yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan mengenai pengelolaan dan penggunaan lahan di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Waktu: 11 hari kawasan industri Batam. gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari Biaya: Rp. 2.202.000,- (Rp. 2.190.000,- untuk biaya sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang b. Keputusan Menteri PU no. 378/KPTS/1987, koneksi untuk kategori 3B + Rp. 12.000,- untuk lampiran no. 22 tentang lokasi rencana perumahan perlu dilampirkan adalah: materai) a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) c. Keputusan Menteri Perindustrian no. 291/M/ terakhir; Sk/10/1989, lampiran no. 1 mengenai standar teknik dari kompleks industri 82 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 d. Peraturan regional Batam no. 2/2004, lampiran untuk memastikan data-data yang ada didalam Biaya: Rp. 150.000,- 2 mengenai Rencana Pengelolaan Area Batam, permohonan. Setelah lokasi disetujui oleh Dinas Tata Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, perusahaan diminta untuk dating melakukan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang e. Keputusan Kepala BP Batam no. 078/Ren/Kpt8/ pembayaran izin dan mengambil izin di Pusat telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan W1994 Pelayanan Terpadu Kota Batam. utilitas. f. Keputusan Kepala BP Batam no. 078/Ren/Ap- Kpts/III/1992. Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan dari Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan Dinas Tata Kota memperoleh sambungan telepon dari PT Prosedur 2. Memperoleh Advis Planning Waktu: 1 hari Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dari Dinas Tata Kota Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 7 hari Waktu: 2 hari Ulasan: Tim teknis dari Dinas Tata Kota Biaya: Rp. 500.000,- Biaya: Tidak ada biaya melaksanakan pemeriksaan di lokasi proyek. Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning, kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Prosedur 5. Memperoleh izin mendirikan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan dibawah ini kepada Dinas Tata Kota : bangunan (IMB) di Pusat Pelayanan utilitas. a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; Terpadu * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan b. Salinan akta pendirian perusahaan; Waktu: 24 hari prosedur sebelumnya c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Biaya: Rp. 29.056.801,- (Luas bangunan x indeks integrasi x 1,00 x tarif dasar) MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN d. Salinan KTP dari direktur perusahaan; e. Salinan dari surat domisili, dimiliki perusahaan Prosedur 6. Mendaftarkan gudang pada Denpasar, Bali sejak perusahaan memulai usahanya; Kantor Pajak Pratama (KPP) Warehouse values: Rp. 4.552.100.000 = USD f. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL); 437,498 Waktu: 1 hari g. Pas foto terbaru direktur perusahaan ukuran 3x4 Data hingga: Juli 2011 Biaya: Tidak ada biaya cm sebanyak 2 lembar. Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Prosedur 1. Memperoleh Surat Penyanding Prosedur 3. Mengajukan permohonan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang dari Camat tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang untuk mendapatkan izin mendirikan terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Waktu: 3 hari bangunan (IMB) dari Pusat Pelayanan yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Biaya: Tidak ada biaya Perizinan Terpadu Batam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No. 6/2010, Waktu: 1 hari gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari Surat penyanding sekarang menjadi persyaratan wajib Biaya: Tidak ada biaya sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB). perlu dilampirkan adalah: Surat penyanding, disiapkan oleh Camat, menjamin Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bahwa tidak akan terdapat konflik dengan lingkungan (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- terakhir; sekitar pada saat gudang dibangun. dokumen berikut kepada Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Batam : b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Prosedur 2. Memperoleh Surat Keterangan 1. Formulir permohonan yang terisi lengkap; c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah Tanah Tidak Dalam Sengketa dari Badan 2. Persyaratan Administratif (3 rangkap) : atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar atas nama perusahaan. Pertanahan Nasional (BPN) setempat a. Salinan dari KTP pemohon dan akta pendirian Waktu: 3 hari perusahaan; Prosedur 7. Mendaftarkan gudang pada Biaya: Tidak ada biaya b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Prosedur 3. Mengajukan permohonan Pajak (NPWP); (Disperindag) Waktu: 7 hari untuk mendapatkan izin bangunan (Paket c. Salinan invoice Uang Wajib Tahunan Otorita Izin : IMB dan PPM) dari Dinas Perizinan (UWTO), diperoleh pada saat tanah dialokasikan Biaya: Rp. 1.475.000,- (berdasarkan Peraturan Daerah untuk perusahaan; No. 14/2001 : Rp. 1.500,- / meter persegi untuk Waktu: 1 hari d. Salinan Penetapan Alokasi Lahan (PL), diperoleh luas max.100 m2 + Rp. 1.250,-/meter persegi untuk Biaya: Tidak ada biaya pada saat tanah dialokasikan untuk perusahaan; luas 100 s.d. 500 meter2 + Rp. 1.000,- untuk setiap Ulasan: Untuk memperoleh Paket Izin (IMB dan tambahan luas dalam meter persegi) PPM), perusahaan harus menyerahkan dokumen- e. Salinan Surat Perjanjian (SPJ), diperoleh pada saat tanah dialokasikan untuk perusahaan; 1. Untuk 6-100m2 = Rp. 1.500,-/m2x100 = dokumen berikut ini ke Dinas Perizinan Denpasar : Rp. 150.000,- a. Formulir pendaftaran Izin Membangun Bangunan f. Salinan Surat Keputusan (SKEP), diperoleh pada saat tanah dialokasikan untuk perusahaan; 2. Untuk 101-500m2 = Rp. 1.250,-/m2x500 = (IMB), yang terisi lengkap; Rp. 625.000,- b. Salinan KTP Pemohon; g. Salinan Fatwa Planology dari BP Batam 3. Untuk 500-…m2 = Rp. 1.000,-/m2x700 = c. Salinan Sertiï¬?kat kepemilikan tanah; h. Surat pernyataan dari perusahaan, yang Rp. 700.000,- menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan bukan d. Surat Penyanding; merupakan limbah berbahaya/beracun TOTAL Rp. 1.475.000,- e. Rencana pembangunan bangunan (Peta lokasi, i. Salinan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP). Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas Site Plan, Gambar kerja) 4 rangkap; Sesuai asumsi, dokumen ini telah dimiliki oleh Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen f. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan insinyur/tenaga ahli dari perusahaan. Bangunan sebagai berikut : 3. Persyaratan Teknis (3 rangkap) a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Prosedur 4. Melakukan pembayaran Izin a. Gambar arsitektur Tanda Daftar Perusahaan (TDP); b. Gambar struktur Mendirikan Bangunan (IMB) di Bank b. Penetapan Alokasi Lahan (PL); Pembangunan Daerah. c. Gambar teknis lapangan c. Surat keterangan domisili yang menyebutkan d. Perhitungan struktur Waktu: 1 hari lokasi dari gudang. Setelah permohonan diserahkan kepada Pusat Biaya: Rp. 12.310.670,- (Biaya Izin Mendirikan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batam, berkas Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan Bangunan (IMB) + Biaya Jasa Administrasi Sempadan; Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) tidak kemudian diserahkan kepada Dinas Tata Kota. Dinas memperoleh sambungan air dan saluran Tata Kota bersama Bappeda kemudian melakukan dikenakan biaya) pembuangan limbah dari PDAM veriï¬?kasi tentang kesesuaian proyek dengan Rencana Waktu: 7 hari Tata Ruang dan melakukan pemeriksaan lokasi proyek DAFTAR PROSEDUR 83 Prosedur 5. Memperoleh izin membangun d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Biaya pemasangan patok tanah untuk keperluan e. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya perencanaan kota (pematokan penerapan rencana (Paket izin : IMB dan PPM dari Dinas Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), disetujui oleh kota) sebesar Rp. 80.000,- x 2 (Karena luas Perizinan bangunan melampaui 1.000 meter persegi), Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat; Waktu: 11 hari atau mencapai jumlah keseluruhan sebesar f. Izin-izin usaha perusahaan; Biaya: Tidak ada biaya Rp. 160.000,- g. Pas foto pemohon terbaru ukuran 4x6; Ulasan: Paket izin (IMB dan PPM) terdiri dari : h. Salinan Akta Pendirian Perusahaan. Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Ruang b. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan Waktu: 1 hari Waktu resmi bagi Dinas Perizinan untuk menerbitkan memperoleh sambungan air dari PDAM paket izin (IMB dan PPM) adalah 13 hari. Waktu resmi Biaya: Tidak ada biaya dan saluran pembuangan limbah ini biasanya dipenuhi. Ulasan: Dinas Tata Ruang akan melakukan inspeksi Waktu: 1 hari lapangan untuk memastikan bahwa permohonan yang Prosedur 6. Menyampaikan pemberitahuan Biaya: Rp. 6.255.700,- diajukan oleh pihak pembangun memenuhi syarat. Dinas Tata Ruang dan Perumahan tentang Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kemajuan pembangunan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Prosedur 3. Memperoleh surat persetujuan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan pra pembangunan dari Dinas Tata Ruang Waktu: 1 hari utilitas. Waktu: 20 hari Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 12*. Mengajukan permohonan Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Selama proses pembangunan, ketika pembuatan pondasi selesai, pemohon harus melapor dan memperoleh sambungan telepon Ulasan: Setelah pemeriksaan, permohonan diteruskan ke Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak lebih dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ke berbagai divisi di dalam Dinas Tata Ruang untuk dari 24 jam dan setelah itu Dinas Tata Kota dan disetujui. Petugas lokasi, petugas jalanan dan petugas (Telkom) arsitektur perlu menyetujui permohonan tersebut. Bangunan akan melakukan pemeriksaan. Prosedur ini berdasarkan Peraturan Daerah no. 6/2001. Waktu: 25 hari Setelah prosedur internal selesai, pembangun akan Biaya: Rp. 500.000,- diberitahukan melalui telepon, surat ataupun secara Prosedur 7. Menjalani pemeriksaan Dinas Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan elektronik, bahwa surat persetujuan sudah dapat Tata Ruang dan Perumahan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang diambil. Surat tersebut sudah termasuk dokumen- telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan dokumen yang didaftarkan pada prosedur 1. Waktu: 1 hari utilitas. Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 4*. Mengajukan permohonan dan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan memperoleh salinan sertiï¬?kat kepemilikan Prosedur 8. Memperoleh persetujuan dengan prosedur sebelumnya tanah yang telah dilegalisasi oleh notaris Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Waktu: 1 hari Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dari MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Biaya: Rp. 25.000,- Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat Gorontalo, Gorontalo Ulasan: Perusahaan perlu memperoleh legalisasi Waktu: 21 hari atas salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah dari Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Biaya: Tidak ada biaya notaris sebelum mengajukan permohonan untuk Data hingga bulan: Juli 2011 mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Prosedur 9. Melakukan pendaftaran pada Kantor Pajak Pratama (KPP) No Practice Prosedur 5. Mengajukan permohonan dan Waktu: 25 hari menyusun Rencana Upaya Pengelolaan MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Jakarta, DKI Jakarta Lingkungan (UPL) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Waktu: 8 hari tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Data hingga bulan: Juli 2011 Biaya: Rp. 15.000.000,- terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Ulasan: Perusahaan mempekerjakan konsultan yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Prosedur 1. Mengajukan permohonan eksternal yang akan menyusun rencana upaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana untuk mendapatkan surat persetujuan pra pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari pembangunan dari Dinas Tata Ruang lingkungan (UPL). Jika hal ini telah selesai disusun, sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang perusahaan akan mengajukan dokumen-dokumen perlu dilampirkan adalah: Waktu: 1 hari Biaya: Rp. 1.482.000,- tersebut untuk mendapat persetujuan Badan a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) terakhir; Ulasan: Total biaya untuk memperoleh surat Provinsi DKI Jakarta. b. Salinan sertiï¬?kat tanah; persetujuan pra pembangunan adalah Rp. 1.482.000,- berdasarkan pasal 123 Peraturan Provinsi DKI Jakarta Prosedur 6. Mengajukan permohonan dan c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah No. 1 tahun 2006 atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar memperoleh persetujuan rencana upaya atas nama perusahaan. Berikut ini adalah perhitungan detil dari biaya tersebut: pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya a. Biaya pengukuran tanah (berdasarkan sertiï¬?kat pemantauan lingkungan (UPL) Prosedur 10. Mendaftarkan Gudang tanah, dengan luas 500 – 1.000m2) sebesar Rp. 750.000,- Waktu: 10 hari (Paket izin : Tanda Daftar Gudang (TDG), Biaya: Tidak ada biaya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Izin b. Biaya cetak Peta (Skala 1:10.000) sebesar Rp. 1.000,-/salinan x 12 rangkap, total biaya Ulasan: Dasar hukum untuk prosedur ini adalah: Gangguan (HO)) pada Dinas Perizinan Rp. 12.000,-; a. UU No. 32/2009 tentang lingkungan hidup; Waktu: 12 hari c. KRK untuk rencana penggunaan tanah bagi b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Biaya: Rp. 100.000,- (Biaya untuk gudang yang pembangunan gudang (karya pergudangan/Kpg) 86/2002 tentang penerapan UKL dan UPL. memiliki luas antara 36 m2 sampai dengan 2500 m2) untuk tanah dengan luas diatas 1.000 m2 dengan Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas biaya Rp. 40.000,- Prosedur 7. Memperoleh Izin Mendirikan Perizinan, perusahaan harus menyerahkan dokumen- d. Biaya RTLB untuk perencanaan pembangunan Bangunan (IMB) dokumen sebagai berikut : sebesar Rp. 40.000,-/100m2 luas lantai, dengan Waktu: 21 hari a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; demikian biaya keseluruhan untuk RTLB adalah : Biaya: Rp. 9.104.200,- b. Site Map; Rp. 40.000,- x 13 (berdasarkan luas lantai 1.300,6 c. Salinan KTP pemohon; m2) = Rp. 520.000,-; 84 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Ulasan: Ketika pemohon telah memiliki dokumen Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 12*. Mengajukan permohonan yang lengkap (sebagaimana diuraikan di bawah) dan Ulasan: Perusahaan harus menyerahkan dokumen- dan memperoleh sambungan air dari permohonan telah diajukan, kantor perizinan akan dokumen berikut ke Dinas Tata Kota : melakukan pemeriksaan. Sekiranya tanah dimana PDAM dan saluran pembuangan limbah a. Gambar rancang bangunan; Waktu: 8 hari gudang akan dibangun merupakan lahan kosong, maka perwakilan dari perusahaan tidak perlu hadir b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Biaya: Rp. 2.000.000,- selama proses pemeriksaan tersebut. Petugas kantor c. Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan pelayanan hanya akan memastikan bahwa tanah gudang dari Direktur Pengawas /konsultan yang kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang tersebut adalah tanah kosong. ditunjuk oleh perusahaan; telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Dasar hukum dari prosedur ini adalah : d. Laporan resmi Direktur Pengawas yang terdiri dari utilitas. a. Keputusan GUbernur DKI Jakarta No. 76/2000, (Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan pasal 2 ayat (2) b; dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan Prosedur 13*. Mengajukan permohonan Bangunan); dan memperoleh sambungan telepon b. Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) No. 21/2009, e. Salinan surat penunjukkan kontraktor dan Direktur dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Lampiran I poin I.b; Pengawas dan Koordinator Direktur Pengawas; (Telkom) c. Dasar hukum yang berkenaan dengan waktu yang f. Salinan TDR dari kontraktor serta izin kerja Waktu: 4 hari dibutuhkan untuk merampungkan proses ini yaitu Direktur Pengawas; Biaya: Rp. 500.000,- 14 hari kerja (21 hari kalender) adalah Peraturan g. Laporan tahapan pembangunan dari Direktur Gubernur DKI Jakarta No. 85/2006, Pasal 11; Pengawas; Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang d. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta h. Surat pernyataan Koodinator Direktur Pengawas telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan No. 1/2006 tentang Retribusi Daerah, formula tentang selesainya pelaksanaan pembangunan utilitas.. untuk memperhitungkan biaya perizinan ini adalah gudang sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Rp. 7.000,- per meter persegi. Mengingat (IMB) * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan bahwa menurut asumsi yang dipergunakan dalam Dasar hukum untuk prosedur ini adalah : dengan prosedur sebelumnya studi kasus gudang yang akan dibangun memiliki a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. luas 1.300,6 meter persegi maka biayanya adalah 76/2000, Pasal 9 ayat (4) b; MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 7.000,- * 1.300,6 = Rp. 9.104.200,- b. Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Jambi, Jambi Dokumen-dokumen persyaratan untuk prosedur ini Penertiban Bangunan (P2B) No. 21/2009, adalah : Lampiran I poin II.b. Nilai Gudang:Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 a. Salinan kartu identitas; Data hingga bulan: Juli 2011 b. Salinan sertiï¬?kat tanah (yang telah dilegalisasi oleh Prosedur 10. Melakukan pendaftaran notaries); pada kantor pelayanan Pajak Bumi dan Prosedur 1. Memperoleh Salinan Sertiï¬?kat c. KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang (Tercantum Bangunan Kepemilikan Tanah yang telah di legalisir dalam Surat persetujuan pra pembangunan); dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Waktu: 11 hari d. Cetak biru Rancangan Bangun (Arsitektur, Waktu: 2 hari Biaya: Tidak ada biaya Konstruksi, dan Instalasi) untuk bangunan gudang Biaya: Rp. 50.000,- Ulasan: Setelah gudang selesai dibangun, perusahaan yang akan didirikan; Ulasan: Agar perusahaan bisa menjalani prosedur- perlu memperbaharui rekaman informasi di Kantor e. Salinan izin untuk beroperasi sebagai perencana Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). prosedur administratif dalam pendirian gudang, gedung; Sekalipun pembahasan ini seharusnya terselenggara perusahaan harus melegalisir atau mengesahkan f. Surat pernyataan kepemilikan yang tidak secara otomatis, , kebanyakan pihak pembangun salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah di Badan dipersengketakan atas tanah untuk mana melakukan proses pendaftara ini secara langsung Pertanahan Nasional (BPN) setempat. permohonan IMB sedang diajukan; untuk menghindari keterlambatan. Langkah ini sangat g. Akta pendirian perusahaan; penting untuk dilakukan saat pihak pembangun Prosedur 2. Mengajukan permohonan ingin menjual atau menggunakan properti untuk untuk mendapatkan Advis Planning dari h. Formulir permohonan yang telah dilengkapi; memperoleh pinjaman. Dinas Tata Kota i. Tanda terima UKL-UPL atau rekomendasi UKL- UPL dari BPLHD. Waktu: 1 hari Prosedur 11. Melakukan pendaftaran Biaya: Tidak ada biaya bangunan gudang pada Dinas Perdagangan Prosedur 8.Mengajukan permohonan Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning, setempat perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen dan memperoleh laporan penyelesaian pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian Waktu: 9 hari berikut ke Dinas Tata Kota : dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Biaya: Rp. 100,000 a. Salinan Akta Pendirian Perusahaan; Waktu: 28 hari Ulasan: Perusahaan wajib menyerahkan dokumen- b. Salinan Sertiï¬?kat kepemilikan tanah; dokumen berikut ini : c. Peta lokasi; Biaya: Rp. 62.500,- a. Salinan surat izin usaha perdagangan (SIUP); d. Salinan Surat tanda terima setoran pajak terakhir; Ulasan: Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan b. Salinan tanda daftar perusahaan (TDP); e. Salinan SIUP, TDP; Bangunan (IMB) merupakan persyaratan pendahuluan c. Salinan kartu identitas pemilik atau pemegang f. Gambar bangunan. yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin saham; Prosedur ini wajib seperti yang diatur dalam Peraturan Penggunaan Bangunan (IPB). Pihak yang menerbitkan d. Salinan perjanjian sewa gudang (jika gudang Daerah no. 6/2002 mengenai bangunan, berlaku laporan resmi tentang selesainya pelaksanaan disewa); efektif sejak Maret 2002. pembangunan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan e. Salinan izin mendirikan bangunan (IMB); Bangunan (IMB) adalah Direktur Pengawas, yang dapat berupa orang perorangan, sekelompok tenaga f. Salinan peta gudang. Prosedur 3. Menjalani pemeriksaan dari ahli, atau badan yang ditunjuk oleh pihak pemilik Gudang-gudang yang terletak di dermaga milik Dinas Tata Kota proyek untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. pribadi, dikawasan berikat, dan yang berdampingan Waktu: 1 hari Orang perorangan atau kelompok tenaga ahli tersebut dengan pabrik dikecualikan dari kewajiban untuk Biaya: Tidak ada biaya harus merupakan pihak yang independen dari melakukan pendaftaran. Ulasan: Setelah menerima seluruh dokumen yang perusahaan dan bukan karyawan dari perusahaan Dibawah pemerintahan yang baru, Departemen dibutuhkan, Dinas Tata Kota melakukan pemeriksaan tersebut. Perindustrian dan Perdagangan telah dipisah dilokasi dimana gudang akan dibangun.Tujuan dari menjadi Kementrian Perindustrian dan Kementrian dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah : Prosedur 9. Memperoleh Izin Penggunaan Perdagangan. Pendaftaran gudang dilakukan a. Memeriksa kondisi dari lokasi (dan kesesuaian Bangunan (IPB) melalui kantor perwakilan daerah untuk Kementrian Perdagangan. dengan persyaratan zonasi dan rencana jalan); Waktu: 49 hari DAFTAR PROSEDUR 85 b. Melakukan pengukuran tanah; MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Prosedur 7. Mendaftarkan gudang (Tanda c. Melakukan penandaan tanah. Daftar Gudang, TDG) pada Kantor Makassar, Sulawesi Selatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Prosedur 4. Memperoleh Advis Planning Waktu: 7 hari Data hingga bulan: Juli 2011 dari Dinas Tata Kota Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 27 hari Prosedur 1. Memperoleh persetujuan atas Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan Biaya: Rp. 1.482.000,- surat pernyataan pemohon dari Lurah harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut : Ulasan: Setelah menjalani pemeriksaan, maka Advis Waktu: 7 hari a. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); planning diproses untuk kemudian disetujui. Setelah Biaya: Tidak ada biaya persetujuan dikeluarkan, perusahaan menerima surat b. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota No. pemberitahuan bahwa Advis Planning siap untuk c. Salinan KTP pemilik atau pemegang saham 14/2005, diterapkan sejak 2005, perusahaan harus diambil. perusahaan; memperoleh persetujuan dari Lurah untuk surat Advis planning berisikan hal-hal berikut : d. Salinan NPWP Perusahaan; pernyataan yang nantinya akan di serahkan kepada a. Persetujuan penggunaan bangunan; e. Salinan Izin Mendirikan bangunan (IMB); Kantor Pelayanan Adminsitrasi Perizinan (KPAP) b. Luas bangunan yang disetujui; f. Salinan Izin Gangguan (HO) Gudang; Makassar ketika mengajukan permohonan untuk g. Salinan peta lokasi dari gudang. mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk c. Jumlah lantai yang disetujui; memperoleh persetujuan tersebut, perusahaan harus d. Garis Sempadan Bangunan; Sejak UU no. 28/2009 diterapkan di Jambi, prosedur menyerahkan salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah e. Koeï¬?sien dasar pondasi dan koeï¬?sien luas ini bebas biaya. kepada Lurah yang menunjukan lokasi tanah milik bangunan; perusahaan tempat gudang akan dibangun. Prosedur 8. Melakukan pendaftaran f. Area hijau minimum; gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Prosedur 2. Mengajukan permohonan g. Spesiï¬?kasi bangunan di wilayah yang dimaksud; Waktu: 10 hari untuk memperoleh Izin Mendirikan h. Persyaratan dan indikasi untuk pengawas pembangunan, kontraktor dan metode Biaya: Tidak ada biaya Bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan pengawasan. Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Administrasi Perizinan (KPAP) Makassar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Waktu: 1 hari Prosedur 5. Memperoleh Izin Mendirikan tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Biaya: Tidak ada biaya Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Ulasan: Untuk mengajukan permohonan Waktu: 14 hari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB), Biaya: Rp. 4.942.280,- (Biaya formulir permohonan gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Rp. 1.500,- + Gambar Sketsa Rp. 10.000,- + Biaya sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang dibawah ini ke KPAP Makassar : pengukuran dan tinjauan desain/struktur Rp. 400/m2 perlu dilampirkan adalah: a. Formulir pendaftaran, yang terisi lengkap; + Biaya pengawasan Rp. 25.000,- + Biaya retribusi a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) b. Salinan KTP dan/atau Akta Pendirian Perusahaan; IMB, yang dihitung oleh Dinas Tata Kota dengan terakhir; c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan; mempertimbangkan nilai dasar bangunan, koeï¬?sien luas bangunan, koeï¬?sien jumlah lantai, dan koeï¬?sien b. Salinan sertiï¬?kat tanah; d. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan penggunaan bangunan) c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah Bangunan (PBB) tahun berjalan; Ulasan: Untuk mengajukan permohonan Izin atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar e. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang Mendirikan Bangunan (IMB), perusahaan harus atas nama perusahaan. dikeluarkan oleh Lurah; menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada f. Gambar konstruksi dan perhitungan biaya yang DinasTata Kota : Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan dibuat oleh perencana pembangunan berlisensi a. Salinan KTP manajer perusahaan; memperoleh sambungan air dari PDAM (Insinyur perusahaan); dan saluran pembuangan limbah g. Foto pemohon; b. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah yang telah di legalisir; Waktu: 7 hari Izin lingkungan dan zonasi diproses secara internal c. Advis planning; Biaya: Rp. 1.500.000,- oleh pemerintah kota setelah permohonan diserahkan. Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan, rekomendasi (ketika permohonan d. Gambar Bangunan, disiapkan oleh arsitek kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang seharusnya disetujui atau tidak), dan perhitungan perusahaan; telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan retribusi atas Izin Membangun Bangunan dilakukan e. Salinan lisensi insinyur dan/atau lisensi arsitek; oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Petugas dari utilitas. f. Akta pendirian perusahaan; Dinas Tata Kota akan mengunjungi lokasi yang akan g. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap. Prosedur 10*. Mengajukan permohonan dibangun sebelum menerbitkan izin. Kunjungan ini, bagaimanapun, tidak memerlukan kehadiran Peraturan yang relevan dengan prosedur ini adalah : dan memperoleh sambungan telepon perwakilan perusahaan karena semua informasi yang 1. Peraturan daerah no. 05/2002 (Lembaran berita dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diperlukan telah disediakan perusahaan pada saat daerah no. 6/2002), mengenai Rencana Tata (Telkom) mengajukan permohonan untuk memperoleh izin. Ruang Kota Jambi, efektif sejak 2002; Waktu: 5 hari 2. Peraturan daerah no.6/2002 (Lembaran berita Biaya: Rp. 500.000,- Prosedur 3. Melakukan pembayaran untuk daerah no. 7/2002), mengenai pembangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di BPD Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan efektif sejak Maret 2002; Sulawesi Selatan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang 3. Keputusan Walikota no. 7/2009 mengenai telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Waktu: 1 hari kewenangan persetujuan dari pihak berbeda.. utilitas. Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 6. Memperoleh Izin Gangguan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan (HO) dari Dinas Tata Kota dengan prosedur sebelumnya Prosedur 4. Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari KPAP Makassar Waktu: 6 hari Waktu: 21 hari Biaya: Rp. 120.000,- Biaya: Rp. 31.761.209,- (Luas bangunan x Indeks Ulasan: Izin Gangguan (HO) secara resmi mengakui integrasi x 1.00 x Tarif dasar) bahwa gudang tidak menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan sekitar. Dokumen ini diperoleh di Ulasan: Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Dinas Tata Kota, setelah menyerahkan permohonan. No. 12/2008, waktu resmi untuk prosedur ini adalah 12 hari. Dalam kenyataannya, proses prosedur ini memakan waktu lebih lama. 86 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Prosedur 5. Melakukan pendaftaran Prosedur 2. Memperoleh surat pernyataan Prosedur 9. Memperoleh laporan resmi gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP) bahwa tanah bebas sengketa dari Lurah selesainya pelaksanaan pembangunan dan Waktu: 11 hari Waktu: 8 hari kesesuaiannya dengan Izin Mendirikan Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Rp. 27.500,- Bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Ulasan: Perusahaan harus memperoleh surat Terpadu (BP2T) Manado Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang keterangan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak Waktu: 30 hari tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang sedang dalam sengketa. Biaya: Rp. 62.500,- terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Prosedur 3. Mengajukan permohonan Prosedur 10. Memperoleh Izin Gangguan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan (HO) untuk bangunan gudang dari Badan gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari dan Upaya Pemantauan Lingkungan kepada Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang Badan Pengawasan dan Pengendalian perlu dilampirkan adalah: Waktu: 5 hari Dampak Lingkungan Hidup Daerah Biaya: Rp. 1.377.500,- (Rp. 1.350.000,- + Rp. 27.500,- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (Bapedalda) terakhir; (biaya ï¬?skal daerah)) Waktu: 1 hari Ulasan: Untuk memperoleh izin gangguan (HO), b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Biaya: Tidak ada biaya perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah berikut : atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar atas nama perusahaan. Prosedur4. Menjalani pemeriksaan dari a. Salinan KTP; Badan Pengawasan dan Pengendalian b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Prosedur 6. Mendaftarkan gudang pada Dampak Lingkungan Hidup Daerah c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). KPAP Makassar (Bapedalda) Waktu: 10 hari Waktu: 1 hari Prosedur 11. Melakukan pendaftaran Biaya: Rp. 650.300,- (Luas bangunan x Rp. 500,-) Biaya: Tidak ada biaya gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Ulasan: Biaya untuk pendaftaran gudang berdasarkan Waktu: 8 hari Peraturan Walikota No. 14/2005. Prosedur 5. Memperoleh rencana Upaya Biaya: Tidak ada biaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan Pemantauan Lingkungan dari Badan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang memperoleh sambungan air dari PDAM Pengawasan dan Pengendalian Dampak tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang dan saluran pembuangan limbah Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Waktu: 8 hari Waktu: 8 hari yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Biaya: Tidak ada biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Biaya: Rp. 2.500.000,- gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan perlu dilampirkan adalah: telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Bangunan (IMB) dari BP2T Manado a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) utilitas. Waktu: 30 hari terakhir; Biaya: Rp. 23.040.000,- [Total biaya = (3% x b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan koeï¬?sien klasiï¬?kasi jalan x nilai bangunan) + Biaya memperoleh sambungan telepon dari PT supervisi (15% x (3% x koeï¬?sien klasiï¬?kasi jalan x nilai c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah bangunan))] atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) atas nama perusahaan.. Waktu: 3 hari Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Biaya: Rp. 380.000,- Prosedur 12. Melakukan pendaftaran berikut kepada BP2T : Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan bangunan gudang pada Badan Pelayanan a. Advis Planning; kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Perizinan Terpadu (BP2T) telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan b. Surat keterangan tanah bebas sengketa; Waktu: 1 hari utilitas. c. Rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Biaya: Rp. 601.275,- Upaya Pemantauan Lingkungan, di setujui oleh Badan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan prosedur sebelumnya Hidup Daerah (Bapedalda); Prosedur 13*. Mengajukan permohonan dan memperoleh sambungan air dari d. Gambar; MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PDAM dan saluran pembuangan limbah e. Salinan KTP pemohon. Manado, Sulawesi Utara Waktu: 12 hari Biaya untuk prosedur ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8/2001 tentang Izin Mendirikan Biaya: Rp. 1.250.000,- Nilai Gudang: IDR 4.552.100.000,- = USD 437,498 Bangunan (pasal 19), diterapkan di 2001. Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Data hingga bulan: Juli 2011 kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Prosedur 1. Memperoleh Advis Planning Prosedur 7. Mengajukan permohonan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan untuk mendapatkan laporan resmi utilitas. dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) selesainya pelaksanaan pembangunan dan kesesuaiannya dengan Izin Mendirikan Prosedur 14*. Mengajukan permohonan Waktu: 1 hari dan memperoleh sambungan telepon Biaya: Tidak ada biaya Bangunan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Manado dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Ulasan: Advis Planning memuat : (Telkom) Waktu: 1 hari a. Izin penggunaan tanah; Waktu: 4 hari Biaya: Tidak ada biaya b. Izin penggunaan bangunan; Biaya: Rp. 500.000,- c. Luas bangunan yang dibolehkan dan jumlah lantai; Prosedur 8. Menjalani pemeriksaan dari Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan d. Spesiï¬?kasi arsitektur; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang e. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). (BP2T) Manado telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan utilitas. Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya DAFTAR PROSEDUR 87 * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Prosedur 5. Memperoleh persetujuan Surat gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari dengan prosedur sebelumnya Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan adalah: Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) terakhir; Mataram, N usa Tenggara Barat Waktu: 14 hari b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Biaya: Tidak ada biaya c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah Data hingga bulan: Juli 2011 Ulasan: Untuk memperoleh persetujuan dari atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Kantor Lingkungan Hidup (KLH), perusahaan harus atas nama perusahaan. Prosedur 1. Mengajukan permohonan menyerahkan dokumen-dokumen berikut: untuk mendapatkan izin prinsip di Kantor a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; Prosedur 8. Melakukan pendaftaran Pelayanan Perizinan Terpadu Mataram b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan bangunan gudang pada Dinas Perindustrian Waktu: 1 hari Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), disiapkan dan Perdagangan (Disperindag) Biaya: Tidak ada biaya oleh arsitek perusahaan. Waktu: 7 hari Ulasan: Untuk memperoleh izin prinsip, perusahaan Biaya: Rp. 125.000,- harus menyerahkan dokumen-dokumen di bawah ini : Prosedur 6. Mengajukan permohonan dan memperoleh Izin Membangun Bangunan Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di Dinas a. Salinan Sertiï¬?kat Kepemilikan Lahan; perindustrian dan perdagangan setempat, perusahaan b. Salinan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan (IMB) dari Dinas Tata Kota harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai Bangunan; Waktu: 21 hari berikut : c. Salinan KTP pemohon; Biaya: Rp. 13.873.667,- (Nilai pembangunan x a. Salinan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Peta Lokasi, disiapkan oleh arsitek perusahaan. koeï¬?sien tingkat jasa, dimana koeï¬?sien tingkat jasa b. Salinan dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dihitung berdasarkan koeï¬?sien jalan (0.8), koeï¬?sien Setelah menerima permohonan, Kantor Pelayanan kegunaan bangunan (1.25), koeï¬?sien kelas bangunan c. Salinan dari KTP pemilik perusahaan atau Perijinan Terpadu Mataram mengumpulkan dan (0.75), koeï¬?sien luas bangunan (0.11), dan koeï¬?sien pemegang saham; meneruskan seluruh dokumen ke Dinas Tata Kota. jumlah lantai (2 lantai = 0.185)) d. Salinan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Ulasan: Untuk memperoleh Izin Membangun e. Salinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari Bangunan dari Dinas Tata Kota, perusahaan harus f. Peta Gudang. Dinas Tata Kota menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : Gudang yang terletak di pelabuhan pribadi, kawasan Waktu: 1 hari a. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap; berikat, dan gudang yang melekat pada pabrik Biaya: Tidak ada biaya b. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan yang sudah di dikecualikan dari prosedur ini. Sesuai asumsi, gudang Ulasan: Setelah menerima berkas permohonan Izin legalisir; yang dibangun oleh perusahaan harus menempuh prinsip dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu c. Izin Prinsip (diperoleh dari prosedur 3); prosedur ini. Mataram, Dinas Tata Kota memeriksa lokasi dimana gudang akan dibangun untuk memastikan d. Gambar lengkap bangunan gudang, disiapkan oleh arsitek perusahaan; Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan permohonan dan rencana pembangunan sesuai memperoleh sambungan air dari PDAM dengan seluruh persyaratan. Biasanya, Dinas Tata e. Salinan izin perusahaan untuk beroperasi sebagai perancang bangunan; dan saluran pembuangan limbah Kota memberitahu perusahaan tentang pemeriksaan dua hari sebelumnya, karena kehadiran perwakilan f. Salinan KTP Pemohon dan Akta pendirian Waktu: 3 hari perusahaan diperlukan pada saat pemeriksaan. perusahaan; Biaya: Rp. 1.300.000,- g. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari Bangunan (PBB) kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Dinas Tata Kota Setelah seluruh dokumen diserahkan, Dinas Tata telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Waktu: 30 hari Kota memeriksa dokumen tersebut dan mengunjungi utilitas. Biaya: Tidak ada biaya lokasi dimana gudang akan dibangun. Pada saat pemeriksaan ini dilakukan, kehadiran perwakilan Prosedur 10*. Mengajukan permohonan Ulasan: Setelah dilakukan pemeriksaan, berkas dan memperoleh sambungan telepon permohonan dan laporan pemeriksaan diteruskan ke perusahaan tidak diperlukan. Setelah pemeriksaan, perusahaan akan dipanggil oleh Dinas Tata Kota, dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk beberapa instansi terkait di Kantor Walikota untuk kemudian disetujui. Setelah seluruh prosedur internal jika ada temuan penting yang harus di klariï¬?kasi. (Telkom) selesai, perusahaan di beritahu untuk mengambil izin Sebaliknya, jika tidak ada temuan, maka Dinas Tata Waktu: 3 hari prinsip di Dinas Tata Kota. Izin prinsip menerangkan Kota akan membuat perhitungan retribusi IMB Biaya: Rp. 350.000,- beberapa hal : dan mempersiapkan dokumen izin. Pada saat izin mendirikan bangunan (IMB) telah selesai dibuat, Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan a. Pengukuran tanah; perusahaan menerima pemberitahuan untuk kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang b. Cetak Peta (Skala 1:10,000); membayar retribusi di Dinas Tata Kota. Setelah di telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan c. Keterangan Zonasi; lakukan pembayaran, izin akan diterbitkan. utilitas. d. Plotting; Dasar peraturan untuk prosedur ini adalah : * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan e. Batas Tanah; a. Peraturan daerah no. 11/2000, mengenai retribusi dengan prosedur sebelumnya IMB, diterapkan sejak tahun 2000 Prosedur 4. Melakukan legalisir salinan b. Peraturan daerah no. 4/1995, mengenai MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN sertiï¬?kat kepemilikan lahan di Kantor lingkungan dan persyaratan bangunan di Kota Notaris Mataram, diterapkan sejak 1995. Medan, Sumatera Utara Waktu: 1 hari Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Prosedur 7. Melakukan pendaftaran Data hingga bulan: Juli 2011 Biaya: Rp. 25.000,- gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Ulasan: Perusahaan harus mengesahkan salinan Prosedur 1. Memperoleh salinan sertiï¬?kat Waktu: 8 hari sertiï¬?kat kepemilikan lahan dengan notaris. Notaris kepemilikan lahan yang dilegalisir dari BPN menyediakan surat pernyataan untuk perusahaan Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 1 hari bersamaan dengan sertiï¬?kat tanah yang telah Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi disahkan. Ini adalah praktik umum di Kota Mataram Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Biaya: Rp. 25.000,- dan dilakukan dengan tujuan menghindari penipuan. tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Ulasan: Untuk menjalani prosedur-prosedur terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak administrasi terkait pembangunan gudang, yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan perusahaan harus melegalisir salinan sertiï¬?kat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana kepemilikan lahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN). 88 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Prosedur 2. Memperoleh persetujuan Surat Biaya: Rp. 750.000,- Ulasan: Izin prinsip memveriï¬?kasi bangunan dan Ulasan: Untuk mendaftarkan bangunan gudang, penggunaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Kota. Untuk mendapatkan ijin prinsip, perusahaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari harus menyerahkan dokumen dibawah ini kepada berikut : Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 1. Salinan Izin Membangun Bangunan (IMB); Waktu: 14 hari di Bappeda: 2. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Biaya: Tidak ada biaya a. Surat permohonan yang terisi lengkap; 3. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Ulasan: Arsitek perusahaan menyiapkan Surat b. Dokumen pendirian perusahaan – Surat Izin Usaha Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan 4. Salinan KTP direktur perusahaan; Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan 5. Peta lokasi; (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); menyerahkannya kepada Badan Lingkungan Hidup 6. Pas foto terbaru pemohon 3x4 (2 lembar). c. Rencana pemanfaatan lahan (Format ditentukan (BLH) setempat bersama formulir pendaftaran. Badan Setelah menerima dokumen-dokumen yang oleh BPN, disiapkan oleh arsitek perusahaan); Lingkungan Hidup kemudian mengunjungi lokasi dibutuhkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Peta lokasi gudang, disiapkan oleh arsitek pembangunan sebelum memberikan persetujuan. memeriksa seluruh dokumen dan mendaftarkan di perusahaan. Kehadiran perwakilan perusahaan tidak diperlukan pusat data Disperindag. Biaya untuk prosedur ini selama kunjungan. Jika tidak ada jawaban ataupun Setelah seluruh dokumen yang diperlukan diserahkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. BKPRD kemudian memeriksa dokumen, memeriksa informasi yang disampaikan oleh BLH dalam 14 10/2002, pasal 22. hari setelah permohonan persetujuan diserahkan, lokasi yang akan dibangun gudang, menilai apakah perusahaan bisa secara otomatis mengasumsikan rencana pembangunan mematuhi Rencana Tata Prosedur 5. Melakukan pendaftaran Ruang. persetujuan telah diberikan. gudang pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Dasar prosedur ini adalah : Waktu: 10 hari Prosedur 2. Menerima pemeriksaan dari a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 11/2006 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah terkait jenis aktivitas yang harus memiliki analisis Biaya: Tidak ada biaya dampak lingkungan (AMDAL) Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi (BKPRD)/ Bappeda b. Undang-undang no. 32/2009 tentang Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Waktu: 1 hari perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Biaya: Tidak ada biaya terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Ulasan: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah c. Peraturan Walikota Medan no. 29/2010, tanggal yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan 24 Mei 2010, ayat 6, tentang kegiatan dan (BKPRD) dari Bappeda memeriksa lokasi yang akan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana dibangun gudang. Perwakilan perusahaan wajib hadir bangunan yang membutuhkan izin lingkungan. gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari selama pemeriksaan. sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang Prosedur 3. Memperoleh izin mendirikan perlu dilampirkan adalah: bangunan (IMB) Dinas Tata Ruang dan Prosedur 3. Memperoleh izin prinsip dari a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bappeda Tata Bangunan Kota Medan terakhir; Waktu: 40 hari Waktu: 6 hari b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Biaya: Rp. 16.582.650,- [Indeks Parameter (0.0245) Biaya: Rp. 50.000,- c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah x tarif dasar Rp. 450.000,- x luas lantai pertama atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Ulasan: Setelah permohonan diperiksa dan disetujui (650.3 m2) +Indeks Parameter (0.0245) x tarif dasar atas nama perusahaan. di dalam rapat koordinasi, Bappeda menerbitkan izin Rp. 450.000,- x luas lantai kedua (650.3 m2)] prinsip. Tergantung luas bangunan, izin prinsip resmi Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan Prosedur 6*. Mengajukan permohonan dan disahkan dan ditandatangani oleh pejabat publik yang (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- berbeda seperti berikut : memperoleh sambungan air dari PDAM dokumen berikut : dan saluran pembuangan limbah a. Luas bangunan < 5000 m2 ditandatangani oleh a. Formulir pendaftaran yang terisi lengkap; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Waktu: 10 hari (Bappeda); b. Salinan KTP dari direktur; Biaya: Rp. 1.000.000,- b. Luas bangunan antara 5000m2 s.d. c. Salinan akta pendirian perusahaan; Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan 10.000m2 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; d. Salinan dari bukti pembayaran PBB dan Surat kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang c. Luas bangunan diatas 10.000m2 ditandatangani pemberitahuan pembayaran pajak tahunan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan oleh Walikota. (SPPT); utilitas. Berdasarkan Peraturan Walikota no. 45/2010, yang e. Salinan dari sertiï¬?kat kepemilikan lahan yang telah diterapkan sejak Januari 2010. Biaya untuk prosedur dilegalisir BPN; Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan ini sebesar Rp. 50.000,-. Biaya ini meliputi biaya f. Gambar dan soft drawings, disiapkan oleh arsitek memperoleh sambungan telepon dari PT formulir pendaftaran (Leges) sebanyak 2 eksemplar perusahaan; Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) (Rp. 25.000,- per eksemplar) g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Waktu: 3 hari Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang Biaya: Rp. 526.000,- Prosedur 4. Memperoleh izin lokasi dari disetujui Badan Lingkungan Hidup (BLH). Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Setda Prosedur ini berdasarkan : telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Waktu: 14 hari 1. Peraturan daerah no. 9 tahun 2002 yang mengatur utilitas. Biaya: Rp. 5.000.139,- Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Keputusan Walikota Medan no. 34/2002, * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ulasan: Untuk memperoleh izin lokasi ini, perusahaan mengenai operasional Peraturan daerah no. dengan prosedur sebelumnya harus menyerahkan dokumen-dokumen dibawah ini 9/2002; kepada Sekretariat daerah : 3. Keputusan Walikota Medan no. 62/2002, MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN a. Surat permohonan yang terisi lengkap; mengenai petunjuk teknis peraturan daerah no. b. Akta pendirian perusaaan; 9/ 2002; Palangka Raya, Kalimantan Tengah c. Rencana penggunaan lahan yang disiapkan oleh 4. Keputusan Walikota No. 3/2005, tentang daftar Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 arsitek perusahaan (berdasarkan format yang biaya untuk prosedur yang terkait perizinan. Data hingga bulan: Juli 2011 ditentukan oleh BPN); d. Peta Lokasi, disiapkan oleh arsitek perusahaan. Prosedur 4. Mendaftarkan gudang Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk (Tanda Daftar Gudang, TDG) pada memperoleh izin prinsip dari Bappeda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Waktu: 1 hari (Disperindag) Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 5 hari DAFTAR PROSEDUR 89 Perusahaan pembangun juga memerlukan tambahan Prosedur 8. Memperoleh Tanda Daftar a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; dokumen ketika mereka tidak memiliki tanah sendiri b. Salinan KTP dan akta pendirian perusahaan; Gudang (TDG) dari Dinas Perindustrian (Surat keterangan akuisisi lahan) atau jika mereka dan Perdagangan (Disperindag) c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan. bergerak didalam usaha perkebunan (Surat keterangan bahwa lokasi tidak melebihi batasan luasan Waktu: 3 hari Advis Planning menyediakan arahan dari Dinas perkebunan di dalam propinsi). Tapi dalam studi kasus Biaya: Rp. 100.000,- Tata Kota untuk merencanakan konstruksi ini, persyaratan tersebut tidak diperlukan. (menginformasikan persyaratan pembangunan di Ulasan: Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang lokasi). Dokumen advis planning adalah persyaratan Setelah permohonan diserahkan, sekretariat daerah (TDG), perusahaan harus menyerahkan dokumen- penting untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. mengumpulkan rekomendasi yang diperlukan dari dokumen berikut ke Dinas Perindustrian dan Sejak Peraturan Walikota no. 30/2010, mengenai berbagai dinas terkait (Jasa Marga, Cipta karya, Perdagangan (Disperindag): pengalihan kewenangan atas perizinan dan non Dinas PU, dan lainnya yang terkait) dan kemudian a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; perizinan, diterapkan, prosedur ini dilakukan di KPPT memproses permohonan. Tidak ada inspeksi yang b. Salinan izin mendirikan bangunan (IMB) Palembang. muncul pada prosedur ini. Prosedur ini diatur oleh : Prosedur 9. Melakukan pendaftaran pada Prosedur 2. Memperoleh izin mendirikan a. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. Kantor Pajak Pratama (KPP) bangunan (IMB) dari KPPT Palembang 2/1999; Waktu: 8 hari Waktu: 10 hari b. Peraturan Pemerintah No. 13/2010 tentang tarif Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Rp. 11.000.000,- (RIMB= LB x Iz x I kj x Ik Pelayanan non pajak di BPN. Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi x THDB per square meter - LB: Luas bangunan, Iz: Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Indeks zonasi, Ikj: Indeks klasiï¬?kasi jalan, Ik: Indeks Prosedur 5. Memperoleh persetujuan ketinggian bangunan, and THDB: Tarif Harga Dasar Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Bangunan) Pemantauan Lingkungan dari Badan Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palangka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Raya gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari berikut ke KPPT Palembang : Waktu: 15 hari sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang a. Formulir permohonan IMB yang terisi lengkap; Biaya: Rp. 450.000,- perlu dilampirkan adalah: b. Salinan Surat Keterangan Rencana Kota (Advis a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) planning) (3 rangkap); Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan terakhir; c. Salinan Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Bangunan (IMB) dari KPPT Palangka Raya b. Salinan sertiï¬?kat tanah; d. Gambar arsitektural bangunan (7 rangkap); Waktu: 21 hari c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah e. Gambar lokasi; Biaya: Rp. 3.150.000,- (Rp. 25.000,- x koeï¬?sien atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar atas nama perusahaan. f. Desain struktur dan perhitungan; lebar bangunan x koeï¬?sien tinggi bangunan (Jumlah lantai) x koeï¬?sien fungsi bangunan x koeï¬?sien kualitas g. Salinan bukti pembayaran PBB; bangunan x koeï¬?sien lay out bangunan) Prosedur 10*. Mengajukan permohonan h. Salinan KTP. Ulasan: Untuk memperoleh Izin Membangun dan memperoleh sambungan air dari Setelah permohonan diserahkan dan diterima oleh bangunan (IMB), perusahaan harus menyerahkan PDAM dan saluran pembuangan limbah KPPT, perusahaan menerima Izin Pendirian Bangunan dokumen-dokumen berikut ini ke Kantor Pelayanan Waktu: 6 hari (IPB) sebagai IMB sementara. Setelah memperoleh Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palangka Raya: ijin sementara tersebut, perusahaan boleh memulai Biaya: Rp. 350.000,- a. Ijin Prinsip; pembangunan jika diperlukan. Bagaimanapun, Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan IMB sementara tidak menjamin bahwa IMB akan b. Ijin Lokasi; kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang diterbitkan. Setelah permohonan diserahkan kepada c. Gambar lantai I dan lantai II; telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan KPPT Palembang, KPPT akan meneruskan dokumen d. Salinan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan utilitas. tersebut kepada Dinas Tata Kota. Jika tidak ada (PBB) 3 tahun terakhir; masalah terkait dengan permohonan, Dinas Tata Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan Kota menghitung retribusi dan memberitahukan e. Floor plan; memperoleh sambungan telepon dari PT KPPT. KPPT Palembang kemudian memberitahukan f. Salinan KTP pemohon. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) perusahaan mengenai retribusi yang harus dibayarkan Berdasarkan Keputusan Walikota no. 12/2007, untuk memperoleh izin. Waktu resmi untuk untuk Waktu: 3 hari tentang sistem dan prosedur perizinan dan non penerbitan IMB adalah 21 hari. Namun biasanya perizinan, waktu penyelesaian prosedur ini di Biaya: Rp. 320.000,- proses penyelesaian prosedur ini lebih cepat. KPPT Palangka Raya adalah 8 hari, namun dalam Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kenyataannya prosesnya memakan waktu lebih lama. kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Prosedur 3. Mengajukan permohonan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan untuk memperoleh laporan resmi Prosedur 7. Memperoleh izin HO dari KPPT utilitas. penyelesaian pembangunan dan Palangka Raya kesesuaian dengan izin mendirikan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Waktu: 13 hari dengan prosedur sebelumnya bangunan (IMB) Biaya: Rp. 650.000,- Waktu: 1 hari Ulasan: Untuk memperoleh izin HO, perusahaan MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Biaya: Tidak ada biaya harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke KPPT Palangka Raya: Palembang, Sumatra Selatan Prosedur 4. Menjalani pemeriksaan untuk a. Surat permohonan yang terisi lengkap; Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 memveriï¬?kasi kesesuaian dengan izin b. Peta lokasi dengan informasi tentang luas Data hingga bulan: Juli 2011 mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas bangunan; Tata Kota Prosedur 1. Memperoleh surat keterangan c. UKL/UPL; Waktu: 1 hari dan peta rencana kota (Advis Planing) dari d. Salinan Sertiï¬?kat kepemilikan tanah; KPPT Palembang Biaya: Tidak ada biaya e. Salinan bukti pembayaran PBB; Waktu: 10 hari f. Salinan KTP Pemohon; Biaya: Rp. 55.000,- (Rp. 50.000,- untuk biaya g. Pas foto pemohon terbaru. pengukuran dan Rp. 5.000,- untuk biaya pendaftaran) Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning, perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut : 90 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN c. Desain bangunan membuat lingkungan sekitar Prosedur 5. Mengajukan permohonan Pekanbaru, Riau terganggu, seperti lalu lintas, saluran air, lampu untuk memperoleh laporan resmi atau bangunan di dekatnya. penyelesaian pembangunan dan Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Ketika permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) kesesuaian dengan izin mendirikan Data hingga bulan: Juli 2011 sedang di proses, perusahaan bisa mendapatkan Izin bangunan (IMB) Pendahuluan (IP), untuk memulai pembangunan Waktu: 10 hari Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk secepatnya. Izin Pendahuluan, bagaimanapun, tidak memperoleh Advis Planning dari Dinas menjamin izin mendirikan bangunan (IMB) disetujui. Biaya: Tidak ada biaya Tata Ruang dan Bangunan Jika pembangunan yang direncanakan memenuhi Prosedur 6. Melakukan pendaftaran pada Waktu: 1 hari semua persyaratan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kantor Pajak Pratama (KPP) Biaya: Tidak ada biaya (DTRB) menghitung retribusi izin mendirikan Waktu: 16 hari Ulasan: Untuk memperoleh Advis Planning, bangunan (IMB), berdasarkan Peraturan Daerah No. perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen 1/2010. Biaya: Tidak ada biaya berikut : Daftar Tarif : Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang b. Salinan KTP Pemohon; Permanen Permanen Permanen terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak c. Salinan Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Jumlah yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Lantai d. Site plan, peta lokasi, situasi bangunan, dan Semi Luas Non Lux Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana rencana aktivitas pembangunan, yang bisa gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari disiapkan oleh arsitek perusahaan; sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang (Rp./m2) (Rp./m2) (Rp./m2) (Rp./m2) perlu dilampirkan adalah: e. Gambar bangunan yang disiapkan oleh arsitek perusahaan; <100m2 1 14.550 11.550 4.050 a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir; f. Peta lokasi yang disiapkan oleh arsitek perusahaan. >100m2 1 15.000 12.000 4.500 3.900 b. Salinan sertiï¬?kat tanah; Advis Planning menyediakan arahan perencanaan 2 15.150 12.150 5.250 4.050 proyek dan informasi mengenai persyaratan standar c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah di lokasi pembangunan. Di Pekanbaru, proses untuk 3 15.450 12.450 6.300 4.200 atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar memperoleh Advis Planning diatur oleh Peraturan 4 17.250 13.950 9.300 atas nama perusahaan. Daerah No. 14/2000, diberlakukan sejak 18 Desember 2000. 5 18.450 15.450 11.550 Prosedur 7. Mendaftarkan bangunan >5 10.800 7.800 3.750 gudang pada Dinas Perindustrian dan Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari Perdagangan (Disperindag) Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Waktu: 8 hari Waktu: 1 hari Biaya: Tidak ada biaya Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 5. Mengajukan permohonan dan Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan menjalani pemeriksaan akhir dari Dinas harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut Prosedur 3.Memperoleh Advis Planning Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas tata Ruang dan Bangunan Waktu: 1 hari (Disperindag) : (DTRB) Biaya: Tidak ada biaya a. Salinan KTP Pemohon; Waktu: 3 hari Ulasan: Pemeriksa dari Dinas Tata Ruang dan b. Formulir permohonan yang terisi lengkap. Biaya: Tidak ada biaya Bangunan (DTRB) memeriksa bangunan dan kesesuaiannya dengan Advis Planning dan izin Prosedur 8*. Mengajukan permohonan dan Prosedur 4. Memperoleh izin mendirikan mendirikan bangunan (IMB). Setelah pemeriksaan memperoleh sambungan air dari PDAM bangunan (IMB) dari Dinas Tata Ruang dan tersebut dilakukan, Kepala Unit Pengawasan DTRB dan saluran pembuangan limbah Bangunan (DTRB) menyiapkan laporan kesesuaian. Waktu: 8 hari Waktu: 30 hari Biaya: Rp. 2.000.000,- Prosedur 6. Memperoleh laporan Biaya: Rp.15.802.290,- (Biaya retribusi Rp. 12.150,- x resmi penyelesaian pembangunan dan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Luas area bangunan) kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang kesesuaian dengan IMB dari Dinas Tata Ulasan: Untuk mengajukan permohonan Ruang dan Bangunan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), utilitas. perusahaan harus menyerahkan dokumen-dokumen Waktu: 30 hari berikut ke Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pekanbaru Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan : Ulasan: memperoleh sambungan telepon dari PT a. Salinan dari sertiï¬?kat kepemilikan lahan; Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Prosedur 7. Melakukan pendaftaran pada b. Salinan KTP Pemohon; Waktu: 4 hari c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Kantor Pajak Pratama (KPP) Biaya: Rp. 500.000,- Bangunan terakhir; Waktu: 8 hari Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan d. Surat Advis Planing; Biaya: Tidak ada biaya kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi e. Gambar kerja yang ditandatangani oleh arsitek telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang berlisensi; utilitas. tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Setelah permohonan diserahkan, BPT Pekanbaru kemudian meneruskannya kepada Dinas Tata Ruang terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dan Bangunan (DTRB). DTRB memeriksa semua yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan dengan prosedur sebelumnya dokumen yang diserahkan oleh perusahaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana memutuskan apakah izin mendirikan bangunan (IMB) gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari diberikan atau tidak. sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan adalah: Izin mendirikan bangunan (IMB) dapat ditolak dengan beberapa alasan berbeda: a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir; a. Desain bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum dalam Advis Planning; b. Salinan sertiï¬?kat tanah; b. Desain bangunan mengganggu fasilitas yang ada; DAFTAR PROSEDUR 91 c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari Ulasan: Perwakilan dari BP2T melakukan pemeriksaan atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar bersama dengan Dinas Tata Ruang untuk memeriksa Dinas Tata Ruang atas nama perusahaan. apakah gudang yang telah dibangun sesuai dengan Waktu: 1 hari keterangan yang ada dalam permohonan untuk Prosedur 8. Register the warehouse with Biaya: Tidak ada biaya mendapatkan izin mendirikan bangunan. Di akhir the Pekanbaru one-stop shop (Badan Ulasan: Setelah permohonan diteruskan kepada Dinas pemeriksaan, perwakilan perusahaan menandatangani Pelayanan Terpadu, BPT) Tata Ruang dan instansi terkait oleh BP2T Pontianak, berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tata pemeriksa yang datang. Waktu: 5 hari Ruang. Perwakilan perusahaan harus hadir selama Biaya: Tidak ada biaya pemeriksaan untuk menunjukkan batas-batas lokasi Prosedur 7. Memperoleh surat asli izin Ulasan: untuk mendaftarkan gudang, perusahaan yang akan dibangun gudang kepeda pemeriksa. Ketika mendirikan bangunan (IMB) dari Badan harus menyerahkan dokumen sebagai berikut : pemeriksaan telah dilakukan, pemeriksa membuat Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; laporan dan meneruskannya kepada BP2T Pontianak. Pontianak b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Waktu: 2 hari c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Prosedur 3. Memperoleh untuk Biaya: Tidak ada biaya mendapatkan Surat Keterangan Rencana d. Salinan KTP direktur perusahaan; Ulasan: Setelah inspeksi akhir dilakukan, BP2T Kota (SKRK) dari Badan Pelayanan e. Pas foto direktur terbaru. melakukan tinjauan terhadap laporan pemeriksaan Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak Keputusan Walikota No. 233/2009, akhir dan mengeluarkan surat asli izin mendirikan Waktu: 16 hari bangunan (IMB). diimplementasikan sejak 31 Desember 2009, telah mengalihkan prosedur ini dari Dinas perindustrian dan Biaya: Rp. 15.000,- perdagangan (Disperindag) kepada BPT Pekanbaru. Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada Terkait dengan penerapan UU No. 28/2009, prosedur Prosedur 4. Mengajukan permohonan Kantor Pajak Pratama (KPP) ini tidak dikenakan biaya. untuk mendapatkan Izin Mendirikan Waktu: 14 hari Bangunan (IMB) dan memperoleh salinan Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan resmi IMB dari Badan Pelayanan Perizinan Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi memperoleh sambungan air dari PDAM Terpadu (BP2T) Pontianak. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang dan saluran pembuangan limbah Waktu: 14 hari tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Waktu: 8 hari Biaya: Rp. 6.911.885,- (biaya administrasi + biaya terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Biaya: Rp. 1.000.000,- pemeriksaan lapangan + biaya pengawasan + biaya yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan sempadan + biaya plat) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang utilitas. dokumen berikut : perlu dilampirkan adalah: a. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK); a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Prosedur 10*. Mengajukan permohonan terakhir; b. Gambaran rencana lengkap (yang memenuhi dan memperoleh sambungan telepon persyaratan teknis) 4 rangkap; b. Salinan sertiï¬?kat tanah; dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk c. Formulir permohonan IMB yang terisi lengkap c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah (Telkom) atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Setelah seluruh dokumen diserahkan, BP2T Pontianak atas nama perusahaan. Waktu: 4 hari memeriksa dokumen tersebut dan menyiapkan Biaya: Rp. 500.000,- izin mendirikan bangunan (IMB). Surat asli dari Prosedur 9. Mendaftarkan bangunan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan izin tidak diberikan kepada perusahaan. Sebagai gantinya, perusahaan menerima “salinan resmiâ€? gudang pada Dinas Perindustrian, kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Perdagangan dan Koperasi telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan dari IMB. Dengan salinan ini, perusahaan sudah utilitas. dibolehkan memulai pembangunan gudang. Tidak (Disperindagkop) ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum sebelum Waktu: 7 hari * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan “salinan resmiâ€? IMB diterbitkan karena semua Biaya: Tidak ada biaya dengan prosedur sebelumnya veriï¬?kasi lapangan yang diperlukan telah dilakukan pada saat pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang pada (SKRK). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Disperindagkop), perusahaan harus menyerahkan Persyaratan untuk prosedur ini berdasarkan Peraturan dokumen-dokumen berikut : Pontianak, Kalimantan Barat Daerah No. 6/1999, diterapkan sejak 1999. a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Data hingga bulan: Juli 2011 Prosedur 5. Mengajukan permohonan b. Salinan KTP; untuk menjalani pemeriksaan akhir dari c. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk Badan Pelayana n Perizinan Terpadu Daftar Perusahaan (TDP) mendapatkan Surat Keterangan Rencana (BP2T) Pontianak d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. Kota (SKRK) dari Badan Pelayanan Waktu: 1 hari Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak Prosedur 10*. Mengajukan permohonan Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 1 hari dan memperoleh sambungan air dari Ulasan: Perusahaan memberitahukan secara tertulis PDAM dan saluran pembuangan limbah Biaya: Tidak ada biaya kepada BP2T Pontianak bahwa pembangunan telah Ulasan: Untuk memperoleh Surat Keterangan selesai dan mengajukan permohonan untuk menjalani Waktu: 7 hari Rencana Kota (SKRK – Advis Planning), perusahaan pemeriksaan akhir. Biaya: Rp. 1.500.000,- harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan BP2T Pontianak: Prosedur 6. Menjalani pemeriksaan akhir kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan b. Salinan bukti pembayaran PBB; (BP2T) utilitas. c. Salinan KTP pemohon; Waktu: 1 hari Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan d. Peta lokasi dan gambar, disiapkan oleh arsitek Biaya: Tidak ada biaya memperoleh sambungan telepon dari PT perusahaan; Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) e. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah. Waktu: 7 hari 92 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Biaya: Rp. 250.000,- e. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dari Prosedur8. Mendaftarkan bangunan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Lurah. gudang pada BPPT Semarang kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Sejak akhir 2009, Keterangan Rencana Kota, KRK Waktu: 3 hari telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan and Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Peta utilitas. RTRW, diterbitkan oleh BPPT Semarang. Perubahan Biaya: Tidak ada biaya ini berdasarkan Keputusan Walikota No. 875.1/57, Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan tahun 2009, mengenai pengalihan kewenangan untuk harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke dengan prosedur sebelumnya persetujuan perizinan dan non perizinan kepada BPPT : Kepala BPPT Semarang. Berdasarkan Keputusan a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Walikota No. 13/2011, waktu resmi untuk penerbitan b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; Keterangan Rencana Kota, KRK and Peta Rencana Semarang, Jawa Tengah Tata Ruang dan Wilayah, Peta RTRW adalah 15 c. Peta lokasi; Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 hari. Biasanya batas waktu resmi ini dipenuhi oleh d. Pas foto terbaru dari direktur perusahaan. Data hingga bulan: Juli 2011 BPPT Semarang. Biaya untuk mendapatkan KRK dan Berdasarkan Keputusan Walikot No. 13/2011, Peta RTRW ini diatur dalam Peraturan Daerah No. waktu resmi untuk penyelesaian prosedur ini di Prosedur 1. Mengajukan permohonan 14/1998. BPPT Semarang adalah 5 hari. Pendaftaran gudang, untuk mendapatkan izin lokasi dari Badan bagaimanapun, biasanya memakan waktu lebih cepat. Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Prosedur 6. Memperoleh izin mendirikan Semarang bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan Prosedur 9*. Mengajukan permohonan dan Waktu: 1 hari Perijinan Terpadu (BPPT) Semarang memperoleh sambungan air dari PDAM Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 15 hari dan saluran pembuangan limbah Ulasan: Untuk memperoleh izin lokasi dari BPPT Biaya: Rp. 7.230.035,- [0.6% x biaya unit x luas Waktu: 8 hari Semarang, perusahaan harus menyerahkan dokumen- bangunan x Indeks lokasi (jalan) x Indeks bangunan] Biaya: Rp. 1,500,000 dokumen berikut : Ulasan: Untuk memperoleh Izin Mendirikan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan a. Formulir aplikasi; bangunan, perusahaan harus menyerahkan dokumen- kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang dokumen berikut : telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan b. Proposal proyek; a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; utilitas. c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan; b. Keterangan rencana Kota (KRK); d. Salinan KTP dan Akta Pendirian Perusahaan; Prosedur 10*. Mengajukan permohonan c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan lahan; e. Salinan NPWP. dan memperoleh sambungan telepon d. Surat keterangan Tanah tidak dalam sengketa dari Lurah; dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari (Telkom) BPPT Semarang e. Salinan KTP Pemohon; Waktu: 3 hari Waktu: 1 hari f. Fotokopi bukti pembayaran PBB; Biaya: Rp. 63.000,- Biaya: Tidak ada biaya g. Gambar bangunan; Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Ulasan: Setelah menerima permohonan untuk izin h. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang lokasi, tim teknis dikirimkan oleh BPPT Semarang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), NPWP. telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan untuk melakukan veriï¬?kasi atas bidang tanah dan Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan selama utilitas. memeriksa apakah lingkungan mempunyai keberatan prosedur ini dijalani, karena seluruh veriï¬?kasi yang atas proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh diperlukan telah dilakukan oleh BPPT Semarang * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan perusahaan. Perwakilan perusahaan harus hadir ketika memproses izin lokasi. Jika seluruh dokumen dengan prosedur sebelumnya selama pemeriksaan karena harus menandatangani yang diserahkan lengkap dan benar, perusahaan Berita Acara Veriï¬?kasi Lapangan. akan diberitahu untuk melakukan pembayaran dan MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN mengambil izin mendirikan bangunan (IMB), kedua Prosedur 3. Memperoleh izin lokasi dari hal ini dilakukan di BPPT Semarang. Surabaya, Jawa Timur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Keputusan Walikota No. 13/2011, Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 (BPPT) Semarang waktu resmi untuk penyelesaian prosedur ini di BPPT Data hingga bulan: Juli 2011 Waktu: 12 hari Semarang adalah 15 hari. Biasanya, BPPT Semarang memenuhi waktu resmi ini. Prosedur 1. Memperoleh Salinan Sertiï¬?kat Biaya: Tidak ada biaya Kepemilikan Tanah yang telah di legalisir Prosedur 7. Melakukan pendaftaran pada di kantor notaris Prosedur 4. Memperoleh surat keterangan Kantor Pajak Pratama (KPP) tanah tidak dalam sengketa dari Lurah Waktu: 3 hari Waktu: 11 hari Biaya: Rp. 50.000,- Waktu: 8 hari Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Untuk bisa melakukan prosedur-prosedur Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi yang diperlukan untuk pembangunan gudang, Ulasan: Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang perusahaan harus melakukan legalisir salinan sertiï¬?kat diperlukan untuk mengajukan surat keterangan dan tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang kepemilikan tanah di notaris. Biaya untuk prosedur ini Izin Mendirikan Bangunan. terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak merupakan hasil negosiasi antara notaris dan pemilik. yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Prosedur 5. Memperoleh surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Prosedur 2. Mengajukan permohonan dan peta rencana kota dari BPPT Semarang gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari untuk mendapatkan Surat Keterangan Waktu: 15 hari sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang Rencana Kota (SKRK) di Unit Pelayanan Biaya: Rp. 1.579.300,- (Luas bangunan x tarif dasar perlu dilampirkan adalah: Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya (Rp. 1.700,-) a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Waktu: 1 hari Ulasan: Untuk memperoleh Keterangan Rencana terakhir; Biaya: Tidak ada biaya Kota (KRK) dan Peta RTRW, perusahaan harus b. Salinan sertiï¬?kat tanah; menyerahkan : Ulasan: Untuk memperoleh Surat Keterangan c. Salinan kartu identitas pemegang atas hak tanah Rencana Kota (SKRK), perusahaan harus a. Formulir pendaftaran; atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar menyerahkan dokumen-dokumen berikut: b. Salinan KTP dan akta pendirian perusahaan; atas nama perusahaan. a. Formulir permohonan (tersedia di UPTSA c. Surat pemberitahuan pembayaran pajak terakhir; Surabaya); d. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; b. Salinan KTP pemohon; DAFTAR PROSEDUR 93 c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan c. Formulir permohonan izin mendirikan bangunan Prosedur 9. Mendaftarkan bangunan Bangunan; (IMB). gudang ke Unit Pelayanan Terpadu Satu d. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah yang Berdasarkan Peraturan Daerah no. 7/2009 mengenai Atap (UPTSA) Surabaya dilegalisir. Izin Mendirikan Bangunan, diterapkan sejak Januari 2011, prosedur ini wajib dilakukan. Waktu: 1 hari Setelah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, perusahaan diwawancarai mengenai detil proyek. Biaya: Tidak ada biaya Setelah itu, UPTSA Surabaya memeriksa kesesuaian Prosedur 6. Memperoleh Izin Mendirikan Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang di UPTSA lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Bangunan (IMB) dari Unit Pelayanan Surabaya, perusahaan harus menyerahkan dokumen- menghitung biaya retribusi. Perusahaan melakukan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dokumen berikut : pembayaran di UPTSA Surabaya dan berkas kemudian Waktu: 30 hari a. Salinan KTP Pemohon; di teruskan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. b. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Perwakilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Biaya: Rp. 14.225.800,- kemudian memeriksa lokasi yang akan dibangun Ulasan: Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan c. Salinan Sertiï¬?kat Kepemilikan Lahan; gudang, melakukan pengukuran, menyiapkan gambar, (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dan posisi lokasi bangunan didalam Rencana Tata dokumen berikut : Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Ruang Teknis. Mereka juga menyiapkan gambar lokasi 1. Persyaratan administrasi : e. Pas foto terbaru direktur/penanggung jawab (dilengkapi batas-batas, koeï¬?sien dasar, koeï¬?sien a. Formulir permohonan dan Surat Keterangan perusahaan berukuran 4x6, 2 buah luas, dan persyaratan teknis). Ketika semuanya sudah kesesuaian persyaratan pembangunan; Dasar hukum dari prosedur ini adalah Peraturan lengkap, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan Daerah no. 1/2010, mengenai retribusi pendaftaran b. Salinan KTP direktur; evaluasi, pendaftaran dan menyetujui permohonan. gudang dan Peraturan Walikota no. 35/2010, Setelah permohonan disetujui, Dinas Cipta Karya c. Salinan bukti pembayaran Pajak Bumi dan mengenai prosedur pendaftaran gudang. Kedua dan Tata Ruang menyerahkan berkas kepada UPTSA Bangunan; peraturan tersebut diimplementasikan sejak 2010. Surabaya dan memberitahukan perusahaan bahwa d. Salinan Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Surat Keterangan sudah bisa diambil. e. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK); Prosedur 10*. Mengajukan permohonan Peraturan menetapkan waktu resmi 10 hari untuk f. Pernyataan kesanggupan pembangunan, dan memperoleh sambungan air dari penerbitan Surat Keterangan Rencana kota, namun disiapkan oleh perusahaan; PDAM dan saluran pembuangan limbah biasanya penerbitan SKRK memakan waktu lebih g. Gambar lokasi dan rencana bangunan, disiapkan Waktu: 21 hari lama. oleh arsitek perusahaan. Biaya: Rp. 1.500.000,- Prosedur ini diatur oleh peraturan-peraturan berikut : 2. Persyaratan teknis yang disiapkan oleh perusahaan : Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan a. Peraturan Daerah No. 7/2003 mengenai a. Gambar Desain (3 rangkap) : kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang retribusi Surat Keterangan Rencana Kota, diimplementasikan sejak 2004; - Sketsa (skala 1:1000/1:5000) telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan - Lay out (skala 1:100) utilitas. b. Peraturan Walikota No. 31/2004 mengenai implementasi Peraturan daerah no. 7/2003, - Pondasi, atap dan sanitasi (skala 1:100) Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan diimplementasikan sejak 2004; b. Dua set gambar struktur (Baja/Gambar struktur memperoleh sambungan telepon dari PT c. Peraturan Walikota no. 36/2005 mengenai Peta pracetak) Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Rencana Tata Kota, diimplementasikan sejak Peraturan yang relevan : 2005. Waktu: 2 hari a. Peraturan Daerah no. 17/1999, diterapkan sejak tahun 1999; Biaya: Rp. 450.000,- Prosedur 3. Menjalani pemeriksaan dari Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan b. Peraturan Daerah no. 7/2009, diterapkan sejak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Januari 2011. kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Waktu: 1 hari telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan utilitas. Biaya: Tidak ada biaya Prosedur 7. Memperoleh laporan resmi Ulasan: Tim teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata selesainya pelaksanaan pembangunan dan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ruang melakukan pemeriksaan lokasi yang akan kesesuaiannya dengan izin mendirikan dengan prosedur sebelumnya dibangun gudang dan melakukan pengukuran disertai bangunan dari Dinas Cipta Karya dan Tata oleh kehadiran perwakilan perusahaan Ruang MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Waktu: 28 hari Surakarta, Jawa Tengah Prosedur 4. Memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Unit Pelayanan Biaya: Rp. 62.500,- Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Data hingga bulan: Juli 2011 Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada Waktu: 28 hari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Prosedur 1. Mengajukan permohonan untuk Biaya: Rp. 2.822.000,- [(0.01 x Luas lahan x Nilai Waktu: 2 hari taksasi x Indeks Lokasi) + Biaya administratif memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rp. 35.000,-] Biaya: Tidak ada biaya (IPR) dan salinan Cetak Peta Tata Ruang Ulasan: Biaya berdasarkan Peraturan Walikota No. Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 31/2004 and Peraturan Daerah No. 7/2003. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang (KPPT) Surakarta tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Waktu: 1 hari Prosedur 5. Memperoleh persetujuan terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Biaya: Tidak ada biaya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Ulasan: Untuk memperoleh Izin Penggunaan Ruang upaya pemantauan lingkungan (UKL) dari gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari (IPR) dan Cetak Peta Tata Ruang, perusahaan harus Badan Lingkungan Hidup (BLH) sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke KPPT Waktu: 1 hari perlu dilampirkan adalah: Surakarta : Biaya: Tidak ada biaya a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; Ulasan: Untuk memperoleh persetujuan atas terakhir; b. Salinan KTP pemohon; dokumen lingkungan, perusahaan harus menyerahkan b. Salinan sertiï¬?kat tanah; c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; dokumen-dokumen berikut kepada Badan Lingkungan c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah d. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Hidup (BLH) setempat : atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar a. Dokumen lingkungan (disiapkan oleh perusahaan); atas nama perusahaan. b. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Peta Tata Ruang Kota; 94 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Setelah seluruh dokumen diserahkan, KPPT Ulasan: Camat harus melakukan veriï¬?kasi bahwa Prosedur 9. Melakukan pendaftaran Surakarta menugaskan tim petugas untuk melakukan tanah dimiliki oleh perusahaan. Setelah veriï¬?kasi gudang pada Kantor Pelayanan Perizinan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, Dinas selesai dilakukan, Camat menandatangani Tata Kota menyiapkan dokumen yang diperlukan dan permohonan untuk izin mendirikan bangunan (IMB). Terpadu (KPPT) Surakarta menghitung biaya yang harus dibayar. Perusahaan Waktu: 6 hari menerima pemberitahuan untuk membayar biaya dan Prosedur 7. Memperoleh izin mendirikan Biaya: Tidak ada biaya mengambil izin serta cetak peta tata ruang. bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan Ulasan: Untuk mendaftarkan bangunan gudang, Perizinan Terpadu (KPPT) Surakarta perusahaan harus menyerahkan: Prosedur izin penggunaan ruang (IPR) dan Waktu: 21 hari a. Salinan dari perwakilan perusahaan; cetak peta tata kota, diberlakukan melalui Biaya: Rp. 7.000.000,- [Lantai pertama : Rp. 490.518 b. Salinan dari Izin Gangguan (HO) perusahaan; Peraturan Daerah No. 8/2009, diterapkan x Rp. 2.1 x koeï¬?sien nilai pembangunan untuk lantai c. Salinan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); sejak 2010. pertama) + (Lantai kedua : Rp. 490.518 x Rp. 2.1 x Peraturan lain terkait prosedur ini adalah sebagai d. Salinan dari Akta Pendirian Perusahaan; koeï¬?sien nilai pembangunan untuk lantai kedua)] berikut : Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan Prosedur10*. Mengajukan permohonan dan a. Peraturan Daerah no. 8/1988 mengenai (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- bangunan (spesiï¬?kasi standar dan persyaratan memperoleh sambungan air dari PDAM dokumen berikut ke Kantor Pelayanan Perizinan pembangunan); Terpadu (KPPT) Surakarta : dan saluran pembuangan limbah b. Peraturan Daerah no. 9/1999 mengenai retribusi a. Formulir pendaftaran, yang diisi lengkap oleh Waktu: 16 hari atas cetak peta RTRW; dan pemohon dan ditandatangani oleh Lurah dan Biaya: Rp. 2.000.000,- c. Peraturan Daerah no. 8/1993 mengenai Rencana Camat; Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta b. Salinan KTP; kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang 1993-2013. telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan c. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; utilitas. Prosedur 2. Menjalani pemeriksaan dari d. Salinan bukti pembayaran PBB; KPPT Surakarta e. Izin Penggunaan Ruang (IPR); Prosedur 11*. Mengajukan permohonan dan Waktu: 1 hari f. Cetak Peta Tata Ruang; memperoleh sambungan telepon dari PT Biaya: Tidak ada biaya g. Rencana arsitektur, disiapkan oleh arsitek Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Ulasan: Pemeriksaan dilakukan oleh tim teknis dari perusahaan. Waktu: 8 hari KPPT Surakarta. Perwakilan perusahaan harus hadir Setelah menyerahkan seluruh dokumen, Perusahaan Biaya: Rp. 500.000,- untuk menunjukkan batas-batas lokasi gudang menerima bukti penyerahan. KPPT kemudian Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan akan dibangun dan menandatangani berita acara meneruskan dokumen kepada Dinas Tata Kota untuk kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang pemeriksaan. di tinjau. Setelah itu, jika tidak ada permasalahan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan yang ditemukan atas permohonan yang diajukan, utilitas. Prosedur 3. Memperoleh Izin Penggunaan Dinas Tata Kota membentuk tim untuk melakukan Ruang (IPR) dan Cetak Peta Tata Ruang pemeriksaan lokasi. Kehadiran perusahaan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dari KPPT Surakarta diperlukan hanya jika dibertahukan oleh Dinas Tata dengan prosedur sebelumnya Kota. Berdasarkan asumsi studi kasus, kehadiran Waktu: 16 hari perusahaan kemungkinan besar tidak diperlukan. Biaya: Rp. 1.741.875,- (Biaya untuk mendapatkan cetak MENGURUS IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Setelah inspeksi dilakukan, pemeriksa menyiapkan peta tata kota, izin penggunaan ruang (IPR) gratis) rekomendasi untuk Dinas Tata Kota. Dinas Tata Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta Ulasan: Setelah pemeriksaan dilakukan, KPPT menyiapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Nilai Gudang: Rp. 4.552.100.000,- = USD 437,498 Surakarta menerbitkan izin penggunaan ruang dan menghitung retribusi IMB. Ketika semua telah siap, Data hingga bulan: Juli 2011 cetak peta tata ruang. Dinas Tata Kota memberitahukan perusahaan melalui surat atau telepon dan mengundang perusahaan Prosedur 1. Memperoleh Advis Planning Prosedur 4. Memperoleh persetujuan Surat untuk melakukan pembayaran dan mengambil izin. dari Dinas Perizinan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pengambilan dan pembayaran retribusi dilakukan bersamaan di KPPT Surakarta. Waktu: 1 hari Lingkungan (SPPL) dari Badan Lingkungan Prosedur ini diatur dalam Peraturan Walikota no. Biaya: Tidak ada biaya Hidup 974/049/I/2000, yang diimplementasikan sejak Ulasan: Dinas Perizinan telah memiliki semua data Waktu: 2 hari 2000, tentang biaya retribusi untuk Izin Mendirikan mengenai Rencana Tata Kota (batas, Sempadan, Biaya: Tidak ada biaya Bangunan. tinggi bangunan, jumlah lantai). Karena hal tersebut, Ulasan: Arsitek perusahaan menyiapkan Surat prosedur ini bisa dilakukan dengan sangat cepat. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Prosedur 8. Melakukan pendaftaran pada (SPPL) dan menyerahkannya kepada BLH untuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Prosedur2. Memperoleh persetujuan mendapatkan persetujuan. Dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan ini berisi dua hal, formulir pendaftaran dan surat Waktu: 11 hari upaya pemantauan lingkungan (UKL) dari pernyataan, yang bisa disiapkan sendiri oleh Biaya: Tidak ada biaya Badan Lingkungan Hidup (BLH) melalui perusahaan. Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Dinas Perizinan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang Prosedur 5. Melakukan veriï¬?kasi tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Waktu: 12 hari kepemilikan tanah dengan Lurah terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak Biaya: Tidak ada biaya Waktu: 1 hari yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Ulasan: Perusahaan menyiapkan Upaya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan Biaya: Tidak ada biaya gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari (UKL) dengan mengisi contoh isian yang disediakan Ulasan: Lurah harus melakukan veriï¬?kasi bahwa tanah sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang oleh Dinas Perizinan. Dokumen tersebut kemudian dimiliki oleh perusahaan. Setelah veriï¬?kasi selesai perlu dilampirkan adalah: diserahkan kepada Dinas Perizinan yang akan dilakukan, Lurah menandatangani permohonan untuk a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) meneruskannya kepada Badan Lingkungan Hidup izin mendirikan bangunan (IMB). terakhir; (BLH). Setelah melakukan tinjauan dan pemeriksaan b. Salinan sertiï¬?kat tanah; oleh tim teknis, dokumen dinyatakan sesuai oleh Prosedur 6. Melakukan veriï¬?kasi Kepala BLH dan dikirim kembali ke Dinas Perizinan kepemilikan tanah dengan Camat c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah dimana perusahaan bisa mengambil dokumen atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar Waktu: 1 hari tersebut. atas nama perusahaan. Biaya: Tidak ada biaya DAFTAR PROSEDUR 95 Prosedur 3. Memperoleh Izin Mendirikan Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan Biaya: Rp. 67.111,196,- (5% dari Nilai Properti) kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) Bangunan (IMB) dari Dinas Perizinan telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli Yogyakarta utilitas. tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran Waktu: 25 hari pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank Biaya: Rp. 20.484.450,- (retribusi izin mendirikan Prosedur 7*. Mengajukan permohonan dan yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank bangunan x luas bangunan x koeï¬?sien kelas bangunan memperoleh sambungan telepon dari PT umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak x koeï¬?sien penggunaan bangunan x koeï¬?sien jumlah Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah lantai) dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari Waktu: 8 hari Ulasan: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah Biaya: Rp. 480.000,- oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undang- (IMB), perusahaan harus menyerahkan dokumen- dokumen berikut ke Dinas Perizinan : Ulasan: Perusahaan menyampaikan pemberitahuan undang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan dan kepada Manajer Industri bahwa bangunan gudang Bagian 2.1 a. Formulir permohonan yang terisi lengkap; telah siap untuk memperoleh sambungan ke layanan dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. b. Salinan sertiï¬?kat kepemilikan tanah; utilitas. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). c. Gambar teknis kerja, ditandatangani oleh arsitek dan insinyur berlisensi; * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan prosedur sebelumnya Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea d. Perhitungan struktur (termasuk lantai, plat, blok, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kolom, tangga, dasar dan atap) dan perhitungan di bank perlengkapan terpasang; Waktu: 1 Hari e. Advis planning; DAFTAR PROSEDUR Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti f. UKL/UPL yang telah disetujui oleh Badan Pendaftaran Properti setelah dikurangi nilai perolehan Lingkungan Hidup (BLH) setempat. obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Prosedur 4. Melakukan pendaftaran pada Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waktu: 3 hari Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar 5% x [(nilai pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek Pajak Biaya: Tidak ada biaya Nilai Properti: Rp. 1.342.223,913,- = USD 129,000 (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Ulasan: Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi Data hingga bulan: Juli 2011 Pajak atau NPOPTKP)]. BerdasarkanUndang-Undang Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang pajak daerah (UU No. 28/2009), BPHTB saat ini tersedia di kantor instansi-instansi pemerintahan yang Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam terkait. SPOP harus ditandatangani oleh wajib pajak keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan pasal 87 ayat 4 UU tersebut menetapkan bahwa nilai yang bersangkutan dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pertanahan Nasional (BPN) setempat minimum NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di wilayah dimana Waktu: 3 Hari Di Balikpapan, berdasarkan Peraturan Daerah gudang akan didirikan, selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SPOP. Dokumen-dokumen yang Biaya: Rp. 50.000,- No. 18/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar perlu dilampirkan adalah: Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Rp. 60.000.000,-. a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku terakhir; tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat b. Salinan sertiï¬?kat tanah; membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh c. Salinan kartu identitas pemegang alas hak tanah tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau atau anggaran dasar jika tanah tersebut terdaftar dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan atas nama perusahaan. Kepala Kecamatan setempat Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan Waktu: 3 Hari Prosedur 5. Mendaftarkan bangunan beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) gudang pada Dinas Perizinan dari Badan Pertanahan Nasional. Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Waktu: 5 hari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Biaya: Tidak ada biaya 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Ulasan: Untuk mendaftarkan gudang, perusahaan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini : sebagai berikut: a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud a. Formulir permohonan yang telah terisi lengkap; dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, b. Salinan KTP Pemohon; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin gangguan Tanah (PPAT) untuk pencatatan jual beli. (HO) (sesuai asumsi, telah dimiliki oleh pengalihan hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Dokumentasi tersebut akan mencakup: perusahaan); Akta Tanah. a. Sertiï¬?kat tanah asli; d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi e. Peta Lokasi; pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan f. Salinan keterangan status gudang (jika tidak memastikan tujuan penggunaan bidang tanah dimiliki sendiri atau sewa). menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk kepada pemilik tanah. Secara praktek Persyaratan untuk prosedur ini diatur dalam Peraturan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli Walikota Yogyakarta no. 37/2011. Peraturan atau jalur hijau. Dalam hal ini, tidak ada pernyataan pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan ini menetapkan batas waktu resmi 5 hari untuk tertulis yang diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama penyelesaian prosedur ini. Biasanya, batas waktu ini di memuat catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya penuhi oleh Dinas Perizinan Yogyakarta. Buku Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Prosedur 6*. Mengajukan permohonan dan kantor BPN. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat memperoleh sambungan air dari PDAM akta jual beli tersebut hanya perlu melihat bukti dan saluran pembuangan limbah Prosedur 2. Penjual membayar Pajak pembayaran PBB terakhir sementara Kantor BPN Waktu: 8 hari Penghasilan di bank (BPN) mensyaratkan salinan bukti pembayaran Biaya: Rp. 2.000.000,- Waktu: 1 Hari 96 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 PBB terakhir untuk keperluan proses balik nama Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual kepemilikan tanah tersebut ke dalam nama pemilik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat baru; tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku Kepala Badan Pertanahan Nasional atau (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang Kepala Kecamatan setempat. d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan Waktu: 3 Hari Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti ) Prosedur 3); waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah beberapa hari untuk memperoleh Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Manusia; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari sebagai berikut: dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, penjual dan pembeli; a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk jual beli. c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Dokumentasi tersebut akan mencakup: Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan dalam Anggaran Dasar mereka; hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat a. Sertiï¬?kat tanah asli; i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Akta Tanah. Pemeriksaan hak atas tanah Kota dari Dinas Tata Kota; b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan tersebut juga melibatkan pemeriksaan di kantor Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, j. Izin Mendirikan Bangunan. Dinas Tata Kota setempat yang berlokasi di kantor Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan pemerintah daerah untuk memastikan tujuan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada penggunaan bidang tanah yang dimaksudkan, pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, Kantor BPN setempat atas nama pembeli apakah dimaksudkan untuk dipergunakan pembeli biasanya meminta bukti asli pembayaran Waktu: 30 Hari sebagai hunian, kegiatan industri atau jalur hijau. PBB untuk tiga tahun terakhir dan bukti Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang pembayaran tagihan listrik dan air selama tiga Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 bulan terakhir meskipun dalam prakteknya Kantor catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku BPN akan melakukan pemeriksaan pembayaran dokumen)) Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Akta Tanah yang membuat akta jual beli tersebut pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan kantor BPN. hanya perlu melihat bukti pembayaran PBB permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Prosedur 2. Penjual membayar Pajak salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Penghasilan di bank keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Waktu: 1 Hari tersebut ke dalam nama pemilik baru; dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan mengenai perkembangan proses pendaftaran Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Prosedur 3); melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada atau bank umum milik negara (Bank BUMN); disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Manusia; atas nama pembeli melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Waktu: 1 Hari sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Biaya: Tidak ada biaya 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari penjual dan pembeli; perubahan kepemilikan wajib Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk didaftarkan di kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Wajib pajak akan menyampaikan memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam Anggaran Dasar mereka; laporan mengenai peralihan atas hak atas tanah tersebut. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata di bank Kota dari Dinas Tata Kota; * Prosedur ini dapat diurus secara simultan Waktu: 1 Hari j. Izin Mendirikan Bangunan. dengan prosedur lain. Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti setelah dikurangi nilai perolehan Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada PENDAFTARAN PROPERTI Kantor BPN setempat atas nama pembeli obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Banda Aceh, Provinsi Aceh Waktu: 30 Hari Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,-+ (0,1% dari Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Data hingga bulan: Juli 2011 dokumen)) Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. BerdasarkanUndang- Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Undang pajak daerah (UU No. 28/2009), BPHTB saat pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Pertanahan Nasional (BPN) setempat pasal 87 ayat 4 UU tersebut menetapkan bahwa nilai kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Waktu: 3 Hari minimum NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-. Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Biaya: Rp. 50.000,- Di Banda Aceh, berdasarkan Peraturan Daerah Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan No. 7/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Rp. 60.000.000,-. Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan mengenai perkembangan proses pendaftaran DAFTAR PROSEDUR 97 tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Kota dari Dinas Tata Kota; Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan membubuhkan stempel dan menandatanganinya. j. Izin Mendirikan Bangunan. di bank Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Waktu: 1 Hari Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti Kantor BPN setempat atas nama pembeli atas nama pembeli setelah dikurangi nilai perolehan Waktu: 14 Hari Waktu: 1 Hari obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai dokumen)) Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP atas tanah tersebut. kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. prosedur lain. sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Di Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan PENDAFTARAN PROPERTI No. 2/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar mengenai perkembangan proses pendaftaran Bandung, Jawa Barat Rp. 60,000,000,- . tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Data hingga bulan: Juli 2011 Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertanahan Nasional (BPN) setempat Kepala Kecamatan setempat atas nama pembeli Waktu: 1 Hari Waktu: 1 Hari Waktu: 1 Hari Biaya: Rp. 50.000,- Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah atas tanah tersebut. tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat diurus secara simultan Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan prosedur lain. waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut jual beli. PENDAFTARAN PROPERTI dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Badan Dokumentasi tersebut akan mencakup: Batam, Kepulauan Riau Pertanahan Nasional No. 1/2010 menetapkan bahwa a. Sertiï¬?kat tanah asli; bahwa persyaratan untuk melakukan pemeriksaan Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi atas sertiï¬?kat tanah adalah sebagai berikut: dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Data hingga bulan: Juli 2011 a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada pemilik tanah. Secara praktek keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Pertanahan Nasional (BPN) setempat Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan Waktu: 7 Hari bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama Biaya: Rp. 50.000,- Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran kantor BPN. membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan Prosedur 2. Penjual membayar Pajak keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Penghasilan di bank Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan tersebut ke dalam nama pemilik baru; waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan Waktu: 1 Hari c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) (diperoleh dalam Prosedur 2); dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran Prosedur 3); pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah sebagai pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah berikut: yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak Manusia; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undang- g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. undang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan penjual dan pembeli; dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Jenderal Pajak No. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Agustus1996). memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar mereka; 98 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Prosedur 5. Penandatanganan Akta Jual tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 7. Pendaftaran Akta Tanah pada kantor BPN. Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Waktu: 7 Hari atas nama pembeli Prosedur 2. Memperoleh Izin Peralihan Biaya: Rp. 13.422.239 (1% dari Nilai Properti) Waktu: 1 Hari dari Badan Pengusahaan Batam (BP) Kota Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Biaya: Tidak ada biaya Batam dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Waktu: 30 Hari Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Biaya: Rp. 33.555.598,- (2,5% dari Nilai Properti) Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah Ulasan: Pihak pembeli atau yang mewakili (PPAT) menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud harus mendapatkan izin peralihan hak dari BP Kota atas tanah tersebut. dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, Batam. Proses pengecekan lokasi dilakukan oleh pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan pejabat terkait yang ditujukan untuk melihat lokasi, tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta dengan prosedur sebelumnya penggunaan dan nilai properti (proses ini tidak jual beli. memerlukan kehadiran dari pihak terkait). Setelah proses pengecekan lapangan tersebut selesai, Dokumentasi tersebut akan mencakup: PENDAFTARAN PROPERTI maka pihak pembeli atau pihak yang mewakili akan a. Sertiï¬?kat tanah asli; diinformasikan oleh BP dan dapat melanjutkan proses Denpasar, Bali b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi selanjutnya yakni melakukan pembayaran atas biaya dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 terkait di kantor BP. Berdasarkan Surat Keputusan tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan Data hingga bulan: Juli 2011 BP No. 09/KPTS/KA/L/2005 tentang tarif/biaya menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dalam izin peralihan-Uang Wajib Tahunan Otorita, kepada pemilik tanah. Secara praktek Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan UWTO- biaya dalam memperoleh izin peralihan ini kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan adalah setara dengan 2,5% dari Nilai Properti. Izin pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan Pertanahan Nasional (BPN) setempat Peralihan ini berlaku selama 25 tahun atau sampai bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama Waktu: 3 Hari terjadinya proses peralihan properti yang baru kembali tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya (tergantung kondisi yang mana dulu yang dilakukan), Biaya: Rp. 50.000,- Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan dan pihak terkait harus membayar kembali biaya pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan peralihan yang baru tersebut. Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Prosedur 3. Penjual membayar Pajak PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Penghasilan di bank salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang keperluan proses balik nama kepemilikan tanah buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Waktu: 1 Hari tersebut ke dalam nama pemilik baru; sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara Prosedur 3); 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk atau bank umum milik negara (Bank BUMN); e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi sebagai berikut: melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Manusia; a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 penjual dan pembeli; hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Tanah. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat Prosedur 4*. Pembeli membayar Bea dalam Anggaran Dasar mereka; Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata memastikan tujuan penggunaan bidang tanah di bank Kota dari Dinas Tata Kota; yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Waktu: 1 Hari j. Izin Mendirikan Bangunan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Biaya: Rp. 63.611.196,- (5% dari (harga properti jalur hijau. setelah dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang kena pajak sebesar Rp. 70.000.000,-) Kantor BPN setempat atas nama pembeli diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Waktu: 7 Hari catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0.1% dari tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 kantor BPN. Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- dokumen)) Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Prosedur 2. Penjual membayar Pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Penghasilan di bank 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Waktu: 1 Hari sebesar Rp.60.000.000,-. Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) Di Batam, berdasarkan Peraturan Daerah No. 2/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 70,000,000,- . Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. mengenai perkembangan proses pendaftaran Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara DAFTAR PROSEDUR 99 atau bank umum milik negara (Bank BUMN); e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan disahkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Manusia; Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Tanah. 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 penjual dan pembeli; pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). memastikan tujuan penggunaan bidang tanah mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam Anggaran Dasar mereka; dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jalur hijau. i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota dari Dinas Tata Kota; Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Kota Denpasar diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat j. Izin Mendirikan Bangunan. Waktu: 1 Hari catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, Biaya: RP 64.111.196,- (5% dari (harga properti setelah Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak Kantor BPN setempat atas nama pembeli kantor BPN. sebesar Rp. 60.000.000,-) Waktu: 30 Hari Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Prosedur 2. Penjual membayar Pajak Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Penghasilan di bank pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Waktu: 2 Hari Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. sebesar Rp.60.000.000,-. Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Di Denpasar, berdasarkan Peraturan Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon No. 7/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Rp. 60,000,000,-. pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan mengenai perkembangan proses pendaftaran melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). Waktu: 3 Hari atas nama pembeli Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti ) Waktu: 1 Hari Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Biaya: Tidak ada biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, di bank Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Waktu: 2 Hari Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Biaya: Rp. 64.111.196 (5% dari (harga properti setelah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak dikurangi nilai perolehan dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud atas tanah tersebut. dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) pembayaran-pembayaran tersebut biasanya * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas dilakukan oleh notaris tiga hari sebelum dilakukannya dengan prosedur sebelumnya. Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai penandatanganan akta jual beli. pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek Dokumentasi tersebut akan mencakup: Gorontalo, Gorontalo Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- a. Sertiï¬?kat tanah asli; Data hingga bulan: Juli 2011 Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan sebesar Rp.60.000.000,-. menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat Selama proses menunggu diberlakukannya Perda kepada pemilik tanah. Secara praktek Waktu: 3 Hari mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli pajak daerah terbaru, di Gorontalo saat ini proses pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan Biaya: Rp. 50.000,- pelaksanaannya masih menggunakan sistem yang bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang telah tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai maksimi Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan tanah yang terkait tersedia di kantor Badan untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000. pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Di Gorontalo, berdasarkan Peraturan Daerah membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang No. 10/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan Rp. 60,000,000,-. sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya tersebut ke dalam nama pemilik baru; membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Kepala Badan Pertanahan Nasional atau d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Kepala Kecamatan setempat Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Waktu: 3 Hari Prosedur 3); sebagai berikut: Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; 100 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak di bank oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah atas tanah tersebut. Waktu: 1 Hari dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Biaya: Rp. 63.111.196,- (5% dari (harga properti dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan setelah dikurangi nilai perolehan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan prosedur sebelumnya. obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 80 juta) tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli. Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas PENDAFTARAN PROPERTI Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Dokumentasi tersebut akan mencakup: Jakarta, DKI Jakarta pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek a. Sertiï¬?kat tanah asli; Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- Data hingga bulan: Juli 2011 Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal surat pemberitahuan pajak terhutang kepada 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan sebesar Rp.60.000.000,-. pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Pertanahan Nasional (BPN) setempat Di Jakarta, berdasarkan Peraturan Daerah untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Waktu: 1 Hari No. 18/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir Biaya: Rp. 50.000,- Rp. 80.000.000,-. – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat yang membuat akta jual beli tersebut hanya Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Akta Tanah (PPAT) perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti Waktu: 3 Hari buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah nama pemilik baru; membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Prosedur 3); melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, sebagai berikut: pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi jual beli. Manusia; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; Dokumentasi tersebut akan mencakup: f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan a. Sertiï¬?kat tanah asli; g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan penjual dan pembeli; Tanah. Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat surat pemberitahuan pajak terhutang kepada mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan memastikan tujuan penggunaan bidang tanah biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB dalam Anggaran Dasar mereka; yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir Kota dari Dinas Tata Kota; dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau jalur hijau. – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan j. Izin Mendirikan Bangunan. melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada yang membuat akta jual beli tersebut hanya catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir Kantor BPN setempat atas nama pembeli Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti Waktu: 21 Hari tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses Biaya: Rp. 1.404.224,- ((Rp. 50.000,- + (0,1% dari kantor BPN. balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 nama pemilik baru; dokumen)) Prosedur 2. Penjual membayar Pajak c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Penghasilan di bank (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Waktu: 1 Hari d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan Prosedur 3); Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. disahkan oleh Kementerian Hukumdan Hak Asasi Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Manusia; mengenai perkembangan proses pendaftaran melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama atau bank umum milik negara (Bank BUMN); dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari membubuhkan stempel dan menandatanganinya penjual dan pembeli; (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan atas nama pembeli Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ dalam Anggaran Dasar mereka; Waktu: 1 Hari P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Biaya: Tidak ada biaya Kota dari Dinas Tata Kota; DAFTAR PROSEDUR 101 j. Izin Mendirikan Bangunan. Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan Kantor BPN setempat atas nama pembeli memastikan tujuan penggunaan bidang tanah surat pemberitahuan pajak terhutang kepada yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli Waktu: 15 Hari dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Biaya: Rp. 1.404.224,- (IDR 50,000,- + (0,1% dari jalur hijau. untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Nilai Properti) + Rp. 6,000,- Meterai per dokumen (2 tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang dokumen)) – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Ulasan: Pendaftaran Akta Tanah pada BPN catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama ditujukan untuk mendaftarkan nama pembeli dan Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah mencantumkannya di sertiï¬?kat tanah. Dalam tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat yang membuat akta jual beli tersebut hanya kurun waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal proses kantor BPN. perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir penandatanganan Akta, notaries akan mendaftarkan sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti akta tersebut termasuk dokumen pendukung lainnya Prosedur 2. Penjual membayar Pajak pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses kepada Kantor BPN, tetapi dalam prakteknya proses balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Penghasilan di bank ini lebih lama dikarenakan beban pekerjaan. (Dalam nama pemilik baru; PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal Waktu: 1 Hari c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan 40 ayat 1). Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); Secara teori, proses pendaftaran tanah ini seharusnya Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas selesai dalam jangka waktu 5 hari (Waktu resmi). (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam Petugas pendaftaran tanah akan mencoret nama beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Prosedur 3); pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah membubuhkan stempel dan menandatanganinya. melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Manusia; Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); atas nama pembeli sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari Waktu: 1 Hari 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang penjual dan pembeli; Biaya: Tidak ada biaya Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan dalam Anggaran Dasar mereka; menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata atas tanah tersebut. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota dari Dinas Tata Kota; di bank j. Izin Mendirikan Bangunan. * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan dengan prosedur sebelumnya. Waktu: 1 Hari Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada PENDAFTARAN PROPERTI setelah dikurangi nilai perolehan Kantor BPN setempat atas nama pembeli obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Waktu: 30 Hari Jambi, Jambi Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Data hingga bulan: Juli 2011 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Pertanahan Nasional (BPN) setempat ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Waktu: 1 Hari 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Biaya: Rp. 50.000,- Di Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah No. 10/2010, dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh atas nama pembeli Waktu: 3 Hari informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Waktu: 1 Hari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, sebagai berikut: Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; atas tanah tersebut. dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta dengan prosedur sebelumnya. tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta Tanah. jual beli. Dokumentasi tersebut akan mencakup: a. Sertiï¬?kat tanah asli; 102 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 PENDAFTARAN PROPERTI Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Makassar, Sulawesi Selatan Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Data hingga bulan: Juli 2011 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Waktu: 2 Hari Di Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Biaya: Rp. 50.000,- No. 3/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan atas nama pembeli Waktu: 3 Hari membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Waktu: 1 Hari membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan sebagai berikut: oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud atas tanah tersebut. a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan prosedur lain. c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan jual beli. PENDAFTARAN PROPERTI hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Dokumentasi tersebut akan mencakup: Tanah. Manado, Sulawesi Utara a. Sertiï¬?kat tanah asli; Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Data hingga bulan: Juli 2011 yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk surat pemberitahuan pajak terhutang kepada pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Pertanahan Nasional (BPN) setempat jalur hijau. biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Waktu: 1 Hari Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Biaya: Rp. 50.000,- – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat tanah yang terkait tersedia di kantor Badan yang membuat akta jual beli tersebut hanya kantor BPN. Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti Prosedur 2. Penjual membayar Pajak buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses Penghasilan di bank sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan Waktu: 1 Hari nama pemilik baru; membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Prosedur 3); melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah sebagai berikut: atau bank umum milik negara (Bank BUMN); disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Manusia; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 penjual dan pembeli; Tanah. dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk dalam Anggaran Dasar mereka; memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Kota dari Dinas Tata Kota; di bank jalur hijau. j. Izin Mendirikan Bangunan. Waktu: 1 Hari Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada setelah dikurangi nilai perolehan Kantor BPN setempat atas nama pembeli obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Waktu: 30 Hari DAFTAR PROSEDUR 103 Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi PENDAFTARAN PROPERTI diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Mataram, Nusa Tenggara Barat catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat kepada pemilik tanah. Secara praktek Data hingga bulan: Juli 2011 kantor BPN. kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Prosedur 2. Penjual membayar Pajak bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Penghasilan di bank tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Pertanahan Nasional (BPN) setempat Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan Waktu: 4 Hari Waktu: 1 Hari pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Biaya: Rp. 50.000,- Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara tersebut ke dalam nama pemilik baru; membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang atau bank umum milik negara (Bank BUMN); buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Prosedur 3); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. Manusia; melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual sebagai berikut: Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; di bank penjual dan pembeli; c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Waktu: 1 Hari h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Biaya: Rp. 65.861.196,- (5% dari (harga properti memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Tanah. setelah dikurangi nilai perolehan dalam Anggaran Dasar mereka; Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 25 juta) i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Kota dari Dinas Tata Kota; yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai j. Izin Mendirikan Bangunan. memastikan tujuan penggunaan bidang tanah pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- jalur hijau. Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP Kantor BPN setempat atas nama pembeli Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal Waktu: 5 Hari diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku sebesar Rp.60.000.000,-. Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, Selama proses menunggu diberlakukannya Perda dokumen)) tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan kantor BPN. pajak daerah terbaru, saat ini proses pelaksanaan pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan prosedur ini di Manado masih menggunakan sistem permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Prosedur 2. Penjual membayar Pajak yang lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Penghasilan di bank telah dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. maksimal untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-. Waktu: 1 Hari Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Di Manado, nilai NPOPTKP sebesar Rp. 25.000.000,-. dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual mengenai perkembangan proses pendaftaran (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan membubuhkan stempel dan menandatanganinya. melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional atau atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Kepala Kecamatan setempat Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Waktu: 3 Hari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) atas nama pembeli (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Waktu: 1 Hari 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Biaya: Tidak ada biaya Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan atas tanah tersebut. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta di kantor Dinas Pendapatan Daerah * Prosedur ini dapat diurus secara simultan jual beli. (Dispenda) Kota Mataram dengan prosedur lain. Dokumentasi tersebut akan mencakup: Waktu: 1 Hari a. Sertiï¬?kat tanah asli; Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari harga properti setelah dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) 104 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan kantor BPN. ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Prosedur 2. Penjual membayar Pajak sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Penghasilan di bank Di Mataram, berdasarkan Peraturan Daerah No. dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Waktu: 2 Hari 30/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepala Kecamatan setempat pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan atas nama pembeli melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Waktu: 3 Hari Waktu: 1 Hari (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah atas tanah tersebut. dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan prosedur sebelumnya di bank tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli. Waktu: 1 Hari PENDAFTARAN PROPERTI Dokumentasi tersebut akan mencakup: Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti a. Sertiï¬?kat tanah asli; Medan, Sumatra Utara setelah dikurangi nilai perolehan b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta)) Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Data hingga bulan: Juli 2011 Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai surat pemberitahuan pajak terhutang kepada Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Pertanahan Nasional (BPN) setempat Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Waktu: 1 Hari Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Biaya: Rp. 50.000,- 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan sebesar Rp.60.000.000,-. 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Selama proses menunggu diberlakukannya Perda yang membuat akta jual beli tersebut hanya tanah yang terkait tersedia di kantor Badan mengenai BPHTB guna mengimplementasikan perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya UU pajak daerah terbaru, di Medan saat ini proses sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang pelaksanaannya masih menggunakan sistem lama pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang telah balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai nama pemilik baru; Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan maksimal untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000,-. c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Di Medan, nilai NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,-. (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Prosedur 3); melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah sebagai berikut: Kepala Badan Pertanahan Nasional atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Kepala Kecamatan setempat Manusia; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; Waktu: 3 Hari f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta penjual dan pembeli; dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Tanah. Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud dalam Anggaran Dasar mereka; memastikan tujuan penggunaan bidang tanah dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan Kota dari Dinas Tata Kota; dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta j. Izin Mendirikan Bangunan. jalur hijau. jual beli. Dokumentasi tersebut akan mencakup: Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada a. Sertiï¬?kat tanah asli; Kantor BPN setempat atas nama pembeli Waktu: 15 Hari DAFTAR PROSEDUR 105 b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan PENDAFTARAN PROPERTI Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek surat pemberitahuan pajak terhutang kepada Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli Data hingga bulan: Juli 2011 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebesar Rp.60.000.000,-. melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama Waktu: 1 Hari Selama proses menunggu diberlakukannya Perda 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai BPHTB guna mengimplementasikan UU Biaya: Rp. 50.000,- yang membuat akta jual beli tersebut hanya pajak daerah terbaru, di Palangka Raya saat ini proses perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan pelaksanaan prosedur ini masih menggunakan sistem sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku lama (berdasarkan pasal 7 UU 20/2000, yang pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses tanah yang terkait tersedia di kantor Badan telah dirubah dalam UU No. 21/1997) dimana nilai balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya maksimum untuk NPOPTKP adalah Rp. 60.000.000. nama pemilik baru; membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Di Palangka Raya, nilai NPOPTKP sebesar c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan Rp. 20.000.000,-. sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Prosedur 3); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Kepala Badan Pertanahan Nasional atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Kepala Kecamatan setempat Manusia; melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah sebagai berikut: Waktu: 3 Hari f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti ) g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah penjual dan pembeli; dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Tanah. dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud dalam Anggaran Dasar mereka; Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan Kota dari Dinas Tata Kota; yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta j. Izin Mendirikan Bangunan. memastikan tujuan penggunaan bidang tanah jual beli. yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Dokumentasi tersebut akan mencakup: Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau jalur hijau. a. Sertiï¬?kat tanah asli; Kantor BPN setempat atas nama pembeli b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Waktu: 30 Hari dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dokumen)) tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat kepada pemilik tanah. Secara praktek Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan kantor BPN. kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama Prosedur 2. Penjual membayar Pajak kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Penghasilan di bank Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Waktu: 1 Hari pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran mengenai perkembangan proses pendaftaran (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan keperluan proses balik nama kepemilikan tanah membubuhkan stempel dan menandatanganinya. melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara tersebut ke dalam nama pemilik baru; atau bank umum milik negara (Bank BUMN); c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas atas nama pembeli (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Prosedur 3); Waktu: 1 Hari 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah Biaya: Tidak ada biaya Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ Manusia; perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea atas tanah tersebut. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari penjual dan pembeli; * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan di bank prosedur lain. h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Waktu: 1 Hari mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Biaya: Rp. 66.111.196,- (5% dari (harga properti memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan setelah dikurangi nilai perolehan dalam Anggaran Dasar mereka; obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 20 juta) i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Kota dari Dinas Tata Kota; 106 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 j. Izin Mendirikan Bangunan. Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan Kantor BPN setempat atas nama pembeli memastikan tujuan penggunaan bidang tanah surat pemberitahuan pajak terhutang kepada yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli Waktu: 8 Hari dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari jalur hijau. untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang dokumen)) – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat yang membuat akta jual beli tersebut hanya kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil kantor BPN. perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Prosedur 2. Penjual membayar Pajak pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Penghasilan di bank Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan nama pemilik baru; mengenai perkembangan proses pendaftaran Waktu: 1 Hari c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Biaya: Rp. 67.111.196 (5% dari Nilai Properti) (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas membubuhkan stempel dan menandatanganinya. (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Prosedur 3); Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi atas nama pembeli atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Manusia; Waktu: 1 Hari pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual Biaya: Tidak ada biaya (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang penjual dan pembeli; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk atas tanah tersebut. P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dalam Anggaran Dasar mereka; Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata dengan prosedur lain. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota dari Dinas Tata Kota; di bank j. Izin Mendirikan Bangunan. PENDAFTARAN PROPERTI Waktu: 1 Hari Palembang, Sumatra Selatan Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 setelah dikurangi nilai perolehan Kantor BPN setempat atas nama pembeli Data hingga bulan: Juli 2011 obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Waktu: 14 Hari Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Pertanahan Nasional (BPN) setempat Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Waktu: 1 Hari Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Biaya: Rp. 50.000,- Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Di Palembang, berdasarkan Peraturan Daerah No. dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang 1/2011 NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk atas nama pembeli melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Waktu: 3 Hari Waktu: 1 Hari sebagai berikut: Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta atas tanah tersebut. dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Tanah. dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat diurus secara simultan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan prosedur lain. tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli. Dokumentasi tersebut akan mencakup: a. Sertiï¬?kat tanah asli; DAFTAR PROSEDUR 107 PENDAFTARAN PROPERTI Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Pekanbaru, Riau Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Data hingga bulan: Juli 2011 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Waktu: 1 Hari Di Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah No. dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Biaya: Rp. 55.000,- 4/2010) NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepala Kecamatan setempat Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan atas nama pembeli waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan Waktu: 5 Hari Waktu: 1 Hari beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk berikut: menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah atas tanah tersebut. a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, * Prosedur ini dapat dilakukan secara simultan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan prosedur sebelumnya. c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan jual beli. hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta PENDAFTARAN PROPERTI Tanah. Dokumentasi tersebut akan mencakup: a. Sertiï¬?kat tanah asli; Pontianak, Kalimantan Barat Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Data hingga bulan: Juli 2011 memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk surat pemberitahuan pajak terhutang kepada Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan jalur hijau. biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Pertanahan Nasional (BPN) setempat Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Waktu: 2 Hari diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Biaya: Rp. 50.000,- catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat yang membuat akta jual beli tersebut hanya tanah yang terkait tersedia di kantor Badan kantor BPN. perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang buku Prosedur 2. Penjual membayar Pajak tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau sedang pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses Penghasilan di bank balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Pertanahan Waktu: 1 Hari nama pemilik baru; Nasional, sehingga proses pemeriksaan membutuhkan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan waktu yang lebih lama dan umumnya membutuhkan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); beberapa hari untuk memperoleh informasi tersebut Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan dari Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam menetapkan bahwa persyaratan untuk melakukan Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Prosedur 3); pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah sebagai melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah berikut: atau bank umum milik negara (Bank BUMN); disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Manusia; melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari penjual dan pembeli; Tanah. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam Anggaran Dasar mereka; memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk di bank Kota dari Dinas Tata Kota; dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Waktu: 1 Hari j. Izin Mendirikan Bangunan. jalur hijau. Biaya: Rp. 64.111.196 (5% dari (harga properti setelah dikurangi nilai perolehan Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Kantor BPN setempat atas nama pembeli Waktu: 20 Hari 108 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama Biaya: Rp. 50.000,- diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat tanah yang terkait tersedia di kantor Badan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya kantor BPN. tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Prosedur 2. Penjual membayar Pajak salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Penghasilan di bank keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan tersebut ke dalam nama pemilik baru; membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Waktu: 1 Hari c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas untuk hasil yang diterima dari transaksi jual beli 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Pembayaran melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Prosedur 3); pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan melalui bank sebagai berikut: yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara atau bank e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; umum milik negara (Bank BUMN); pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan melalui Bank Daerah Manusia; b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Undang-undang No. 7/1983, sebagaimana dirubah dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan oleh Undang-undang No. 10/1994 dan Undang- g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta undang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan penjual dan pembeli; Tanah. dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Surat Edaran Direktur Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Jenderal Pajak No. SE-04/P.J.33/1996 tertanggal 26 pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Agustus1996). yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar mereka; memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau Kota dari Dinas Tata Kota; di bank jalur hijau. j. Izin Mendirikan Bangunan. Waktu: 1 Hari Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku setelah dikurangi nilai perolehan Kantor BPN setempat atas nama pembeli Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Waktu: 30 Hari tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari kantor BPN. Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) Prosedur 2. Penjual membayar Pajak Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Penghasilan di bank Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Waktu: 1 Hari ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp.60.000.000,-. Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Di Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah No. beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon 6/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Rp. 60.000.000. melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara mengenai perkembangan proses pendaftaran atau bank umum milik negara (Bank BUMN); tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Waktu: 3 Hari atas nama pembeli Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Waktu: 1 Hari P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan di bank oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Waktu: 1 Hari dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud atas tanah tersebut. Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, setelah dikurangi nilai perolehan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan prosedur lain. obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli. Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas PENDAFTARAN PROPERTI Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Dokumentasi tersebut akan mencakup: pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek a. Sertiï¬?kat tanah asli; Semarang, Jawa Tengah Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi Nilai Properti: Rp. 1.342.223.913,- = USD 129,000 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Data hingga bulan: Juli 2011 Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah kepada pemilik tanah. Secara praktek keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan sebesar Rp.60.000.000,-. kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli Pertanahan Nasional (BPN) setempat Di Semarang, berdasarkan Peraturan Daerah No. pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan 2/2011, NPOPTKP ditetapkan sebesar Waktu: 2 Hari DAFTAR PROSEDUR 109 Rp. 60.000.000,-. i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Kota dari Dinas Tata Kota; pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat Prosedur 4. Memperoleh surat keterangan j. Izin Mendirikan Bangunan. yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk pemeriksaan terhadap nilai tanah dan memastikan tujuan penggunaan bidang tanah bangunan (berdasarkan harga pasar) dari Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kantor BPN setempat atas nama pembeli dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau jalur hijau. Daerah (DPKAD) Waktu: 30 Hari Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Waktu: 5 Hari Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Biaya: Tidak ada biaya Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Ulasan: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dokumen)) Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, melakukan veriï¬?kasi nilai transaksi peralihan tanah Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat dan bangunan tersebut kepada Dinas Pendapatan pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan kantor BPN. Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) bahwa nilai permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan transaksi tersebut masih sesuai dengan harga pasar kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Prosedur 2. Penjual membayar Pajak (kondisi terkini). Setelah proses tersebut, surat Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Penghasilan di bank keterangan/catatan akan dikeluarkan dan diberikan Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Waktu: 1 Hari kepada PPAT. Tidak ada peraturan resmi yang dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon mengatur prosedur ini, namun dalam prakteknya Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) prosedur ini harus dilakukan di Semarang. mengenai perkembangan proses pendaftaran Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Prosedur 5. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 7. Pendaftaran Akta Tanah pada atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Kepala Kecamatan setempat melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta atas nama pembeli Waktu: 3 Hari (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, Waktu: 1 Hari sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Biaya: Tidak ada biaya 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud atas tanah tersebut. Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan * Prosedur ini dapat diurus secara simultan di bank pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan prosedur lain. tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta Waktu: 1 Hari jual beli. Biaya: Rp. 63.361.196,- (5% dari (harga properti PENDAFTARAN PROPERTI Dokumentasi tersebut akan mencakup: setelah dikurangi nilai perolehan a. Sertiï¬?kat tanah asli; Surabaya, Jawa Timur obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 75 juta) b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Data hingga bulan: Juli 2011 Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak kepada pemilik tanah. Secara praktek keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli Pertanahan Nasional (BPN) setempat Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal Waktu: 3 Hari bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Biaya: Rp. 50.000,- sebesar Rp.60.000.000,-. Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Di Surabaya, berdasarkan Peraturan Daerah No. pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku 11/2010, NPOPTKP ditetapkan sebesar Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli tanah yang terkait tersedia di kantor Badan tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Rp. 75.000.000,-. PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual keperluan proses balik nama kepemilikan tanah sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat tersebut ke dalam nama pemilik baru; Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Kepala Badan Pertanahan Nasional atau (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Kepala Kecamatan setempat informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Waktu: 3 Hari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Prosedur 3); melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah sebagai berikut: dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan penjual dan pembeli; Tanah. tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk jual beli. mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Dokumentasi tersebut akan mencakup: dalam Anggaran Dasar mereka; a. Sertiï¬?kat tanah asli; 110 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi PENDAFTARAN PROPERTI Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap Surakarta, Jawa Tengah Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai tahun, Kantor Pelayanan PBB setempat akan pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak kepada pemilik tanah. Secara praktek Data hingga bulan: Juli 2011 Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- kebiasaan, pembeli biasanya meminta bukti asli Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP pembayaran PBB untuk tiga tahun terakhir dan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal bukti pembayaran tagihan listrik dan air selama keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah tiga bulan terakhir – meskipun dalam prakteknya Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebesar Rp.60.000.000,-. Kantor BPN akan melakukan pemeriksaan Waktu: 3 Hari Di Surakarta, berdasarkan Peraturan Daerah No. pembayaran PBB selama 10 tahun terakhir. Pejabat 13/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar Biaya: Rp. 50.000,- Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan Rp. 60.000.000,-. tersebut hanya perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir sementara Kantor BPN mensyaratkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku salinan bukti pembayaran PBB terakhir untuk tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual keperluan proses balik nama kepemilikan tanah Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat tersebut ke dalam nama pemilik baru; membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Kepala Kecamatan setempat (diperoleh dalam Prosedur 2); Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Waktu: 3 Hari Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti) Prosedur 3); informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Manusia; melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual sebagai berikut: oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, penjual dan pembeli; pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan jual beli. mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk hak berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Tanah. Dokumentasi tersebut akan mencakup: dalam Anggaran Dasar mereka; Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan a. Sertiï¬?kat tanah asli; i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Kota dari Dinas Tata Kota; yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, j. Izin Mendirikan Bangunan. memastikan tujuan penggunaan bidang tanah Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk surat pemberitahuan pajak terhutang kepada dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada jalur hijau. biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB Kantor BPN setempat atas nama pembeli untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang Waktu: 30 Hari tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama dokumen)) tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan kantor BPN. yang membuat akta jual beli tersebut hanya pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti Prosedur 2. Penjual membayar Pajak kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses Penghasilan di bank balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. Waktu: 1 Hari nama pemilik baru; Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti) c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); mengenai perkembangan proses pendaftaran (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan Prosedur 3); membubuhkan stempel dan menandatanganinya. melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah atau bank umum milik negara (Bank BUMN); disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan Manusia; Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual atas nama pembeli dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. Waktu: 1 Hari 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari Biaya: Tidak ada biaya Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari penjual dan pembeli; Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus1996). mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea dalam Anggaran Dasar mereka; atas tanah tersebut. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata di bank Kota dari Dinas Tata Kota; * Prosedur ini dapat diurus secara simultan dengan prosedur lain. Waktu: 1 Hari j. Izin Mendirikan Bangunan. Biaya: Rp. 64.111.196,- (5% dari (harga properti setelah dikurangi nilai perolehan Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada obyek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 60 juta) Kantor BPN setempat atas nama pembeli Waktu: 45 Hari DAFTAR PROSEDUR 111 Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Prosedur 2. Penjual membayar Pajak pembayaran PBB terakhir untuk keperluan proses Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 balik nama kepemilikan tanah tersebut ke dalam Penghasilan di bank dokumen)) nama pemilik baru; Waktu: 1 Hari Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan c. Tanda terima pembayaran Pajak Penghasilan pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan Biaya: Rp. 67.111.196,- (5% dari Nilai Properti ) (PPh) (diperoleh dalam Prosedur 2); permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Ulasan: Penjual membayar Pajak Penghasilan d. Tanda terima pembayaran Bea Perolehan Hak atas kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil (PPh) untuk hasil yang diterima dari transaksi jual Tanah dan Bangunan (BPHTB) (diperoleh dalam Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. beli tersebut sebesar 5% dari nilai pengalihan. Prosedur 3); Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Pembayaran pajak ke Pemerintah Pusat dilakukan e. Bukti Akta Pendirian Perusahaan yang telah dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Kas Negara disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan atau bank umum milik negara (Bank BUMN); Manusia; mengenai perkembangan proses pendaftaran pembayaran pajak ke pemerintah daerah dilakukan tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama melalui Bank Daerah dan/atau bank umum swasta f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, (sesuai Pasal 4.2 dari Undang-undang No. 7/1983, dan pembeli (diperoleh dalam Prosedur 4); membubuhkan stempel dan menandatanganinya. sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. g. Akta Pendirian berikut perubahannya baik dari 10/1994 dan Undang-undang No. 17/2000 tentang penjual dan pembeli; Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Pajak Penghasilan dan Bagian 2.1 dan 5.1 dari h. Persetujuan perusahaan dari pihak penjual untuk Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/ mengalihkan tanah dan dari pihak pembeli untuk atas nama pembeli P.J.33/1996 tertanggal 26 Agustus 1996). memperoleh tanah sebagaimana dipersyaratkan Waktu: 1 Hari dalam Anggaran Dasar mereka; Prosedur 3*. Pembeli membayar Bea i. Advis Planning atau Keterangan Rencana Tata Biaya: Tidak ada biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota dari Dinas Tata Kota; Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, di bank perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor j. Izin Mendirikan Bangunan. Waktu: 1 Hari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Biaya: Rp. 64.111.196,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari Prosedur 5. Pendaftaran Akta Tanah pada atas tanah tersebut. Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 Kantor BPN setempat atas nama pembeli dokumen)) Waktu: 30 Hari * Prosedur ini dapat diurus secara simultan Ulasan: Pembeli membayar Bea Perolehan Hak atas Biaya: Rp. 1.404.224,- (Rp. 50.000,- + (0,1% dari dengan prosedur lain. Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% x [(nilai Nilai Properti) + Rp. 6.000,- Meterai per dokumen (2 pengalihan atau nilai jual atau Nilai Perolehan Obyek dokumen)) PENDAFTARAN PROPERTI Pajak (NPOP) – (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Ulasan: Setelah pembeli mengajukan permohonan Kena Pajak atau NPOPTKP)]. Berdasarkan Undang- Yogyakarta, DI Yogyakarta Undang Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, NPOPTKP pendaftaran Akta Tanah, pihaknya akan meninggalkan permohonan tersebut di Kantor BPN setempat dan Nilai Properti: RP 1.342.223.913,- = USD 129,000 ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil Data hingga bulan: Juli 2011 87 ayat 4 ditetapkan bahwa nilai minimum adalah Akta Tanah yang telah terdaftar atas nama pembeli. sebesar Rp.60.000.000,-. Dalam kurun waktu di antara pengajuan permohonan Prosedur 1. Pengecekan keaslian dan Di Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Daerah dan pengambilan akta, pembeli harus menelepon keabsahan sertiï¬?kat tanah di kantor Badan No. 8/2010 NPOPTKP ditetapkan sebesar Petugas Kantor BPN setempat untuk menanyakan Pertanahan Nasional (BPN) setempat Rp. 60.000.000,-. mengenai perkembangan proses pendaftaran Waktu: 1 Hari tersebut. Kantor BPN setempat akan mencoret nama Biaya: Rp. 50.000,- Prosedur 4. Penandatanganan Akta Jual pemilik sebelumnya dan mencatatkan nama pembeli, Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Ulasan: Pemeriksaan sertiï¬?kat tanah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika buku Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh tanah yang terkait tersedia di kantor Badan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Prosedur 6. Pendaftaran Akta Tanah pada Pertanahan Nasional, umumnya pemeriksaan hanya Kepala Kecamatan setempat Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membutuhkan waktu 1 hari. Namun, terkadang Waktu: 2 Hari atas nama pembeli buku tanah tidak tersedia, salah ditempatkan atau Biaya: Rp. 13.422.239,- (1% dari Nilai Properti ) Waktu: 1 Hari sedang dipergunakan oleh divisi lain dari Badan Biaya: Tidak ada biaya Ulasan: Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Pertanahan Nasional, sehingga proses pemeriksaan dilakukan di hadapan Pejabat Tanah, yaitu Pejabat Ulasan: Berkenaan dengan pendaftaran Akta Tanah, membutuhkan waktu yang lebih lama dan umumnya Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh perubahan kepemilikan wajib didaftarkan di kantor membutuhkan beberapa hari untuk memperoleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak akan informasi tersebut dari Badan Pertanahan Nasional. oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menyampaikan laporan mengenai peralihan atas hak Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor dilakukannya pembayaran pajak-pajak yang dimaksud atas tanah tersebut. 1 Tahun 2010 menetapkan bahwa persyaratan untuk dalam prosedur 3 dan 4. Untuk memudahkan, melakukan pemeriksaan atas sertiï¬?kat tanah adalah * Prosedur ini dapat diurus secara simultan pembayaran-pembayaran tersebut biasanya dilakukan sebagai berikut: dengan prosedur lain. tiga hari sebelum dilakukannya penandatanganan akta a. Sertiï¬?kat Kepemilikan Tanah; jual beli. b. Salinan identiï¬?kasi pemohon atau kuasanya; Dokumentasi tersebut akan mencakup: c. Surat permohonan dari Pejabat Pembuat Akta a. Sertiï¬?kat tanah asli; Tanah (PPAT) untuk pencatatan pengalihan hak b. Tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bangunan (PBB) yang terakhir. Setiap tahun, Pemeriksaan hak atas tanah tersebut juga melibatkan Kantor Pelayanan PBB setempat akan menerbitkan pemeriksaan di kantor Dinas Tata Kota setempat surat pemberitahuan pajak terhutang kepada yang berlokasi di kantor pemerintah daerah untuk pemilik tanah. Secara praktek kebiasaan, pembeli memastikan tujuan penggunaan bidang tanah biasanya meminta bukti asli pembayaran PBB yang dimaksudkan, apakah dimaksudkan untuk untuk tiga tahun terakhir dan bukti pembayaran dipergunakan sebagai hunian, kegiatan industri atau tagihan listrik dan air selama tiga bulan terakhir jalur hijau. – meskipun dalam prakteknya Kantor BPN akan Dalam hal ini, tidak ada pernyataan tertulis yang melakukan pemeriksaan pembayaran PBB selama diberikan, namun sertiï¬?kat tersebut akan memuat 10 tahun terakhir. Pejabat Pembuat Akta Tanah catatan ‘Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku yang membuat akta jual beli tersebut hanya Pendaftaran Tanah/Buku Tanah Kantor BPN, perlu melihat bukti pembayaran PBB terakhir tanggal____, pukul____’ dan diparaf oleh pejabat sementara Kantor BPN mensyaratkan salinan bukti kantor BPN. 112 Ucapan Terima Kasih Doing Business di Indonesia 2012 merupakan produk diberikan oleh lebih dari 210 kontributor setempat dan Advisory Services IFC Indonesia dan Global Indicators para pejabat pemerintah, termasuk akuntan, arsitek, and Analysis Department dari Grup Bank Dunia konsultan bisnis, insinyur teknik, konsultan hukum, bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan ahli properti, penyedia layanan utilitas, dan tenaga Otonomi Daerah (KPPOD). Tim tersebut dipimpin oleh profesional lainnya yang secara rutin menyelenggara- Sandra Pranoto dan Aikaterini Leris dibawah arahan kan atau memberikan nasihat berkenaan dengan per- umum dari Mierta Capaul dan Farida Lasida Adji. Tim syaratan yang ditetapkan menurut ketentuan hukum tersebut terdiri dari Alessio Zanelli, Madalina Papahagi, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. dan Robert Murillo. Tim KPPOD dipimpin oleh Robert Endi Jaweng dibawah arahan umum P.Agung Proyek ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Pambudhi. Tim tersebut terdiri dari Sigit Murwito, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Boedi Rheza, Sri Mulyati, Rista Amalia, Cynthia A. dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Pusparani, dan Maria Regina Retno Budiastuti. Negeri. Ucapan terimakasih secara khusus disam- paikan kepada Menteri Azwar Abubakar, Wiharto, Tim sangat menghargai komentar-komentar berharga Koeshardo, Endi Fatoni, Mahendra, Hendrumal yang diberikan oleh rekan-rekan dari seluruh bagian Panjaitan, Yopie Rompas, Ngalimun, Eko Widjanarko Grup Bank Dunia. Komentar pengamat pengkaji telah dan Dewi Muslikhah dari Kementerian Negara diterima dari Adam Sack Sarvesh Suri, Alejandro Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Espinosa-Wang, Fararatri Widyadari dan Gerlin May Birokrasi untuk dukungan dan kepemimpinan mereka. Catangui. Stefan Koeberle, P.S. Srinivas, dan Greg Elms dari Bank Dunia Indonesia memberikan arahan se- Doing Business di Indonesia 2012 memperoleh du- lama proyek diselenggarakan. Annie Amalia Loppies, kungan berharga dari Menteri Gita Wirjawan, Azhar Ariavita Purnamasari, Dobromir Christow, Farah Lubis, Natalia Ratna Kentjana, Indra Darmawan, Hussein, Frederic Meunier, Frederic Bustelo, Claudia Slamet Purwo Santoso and Johny Ferauchi Djafar Contreras, Karim Belayachi, Maria Camila Roberts, dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Novita Patricia Wund, Nuril Aulia Munawaroh, Pilar Gamawan Fauzi, Widodo Sigit Pudjianto, dan Dody Sanchez-Bella, Trimor Mici, dan para koordinator dan Riyadmadji dari Kementerian Dalam Negeri, dan surveyor lapangan memberikan bantuan berharga di Prasetijono Widjojo, Amalia Adininggar Widyasanti berbagai fase dari proyek ini. Laporan diedit oleh Cintra dan Ratna Mustikaningsih dari Badan Perencanaan Scott dan dirancang oleh G. Quinn Information Design. Pembangunan Nasional.. Ucapan terimakasih dihatur- kan oleh tim kepada mereka atas bantuan yang telah Proyek didanai oleh pemerintah Australia, Finlandia, mereka berikan selama durasi proyek dan kepada lebih Kerajaan Belanda, Selandia Baru, Switzerland, dan dari 50 pejabat pemerintah kota dan perwakilan insti- IFC Funding Mechanism for Technical Assistance and tusi pemerintah tingkat nasional yang turut berperan Advisory Services. serta dalam proyek. Nama dari pihak-pihak yang ber- sedia untuk disebutkan dalam laporan ini tercantum Doing Business di Indonesia 2012 tidak akan dapat terse- dalam halaman-halaman berikut ini. lenggara tanpa keahlian dan masukan berharga yang UCAPAN TERIMA KASIH 113 PEJABAT PEMERINTAH DAERAH BALIKPAPAN GORONTALO JAMBI M. Syafrudin M. Akib Asranuddinsyah Miranti Yunus Kartono BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BP2T KOTA PONTIANAK BADAN PENANAMAN MODAL DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN Saiful, SH PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA GORONTALO Sugeng Karyono DINAS TATA KOTA M.Fauzi Darwas Ninik Puji Astuti KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN JAKARTA (JAMBI) SEMARANG Achmad Sanusi PALANGKA RAYA Masdiana Saï¬?tri BANDA ACEH KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN MAKASSAR Muhammad Yusuf BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Agustyarsyah Eka Hamda Darwin Surachman, SH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PALANGKARAYA Suyono PENANAMAN MODAL Syamsurizal BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ahmad Putra Ir. Cerdas Kaban LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN H. Hasjrif. S KANTOR PERTANAHAN MASYARAKAT APARATUR NEGARA DAN REFORMASI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA Teddy Bahan SURABAYA BIROKRASI DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN Didik Sahadi Emila Sovayana KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU M. Luthï¬? MANADO PERTAMANAN KEPALA BIDANG PERDAGANGAN, DINAS KOTA BANDA ACEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Arming Johanis Sorisi PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PALEMBANG Eko Prianggodo Muhammad Imanuddin BANDUNG KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN Herel Menajang Mahirudin BADAN PERTANAHAN NASIONAL Samad Soemarga APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DINAS TATA KOTA Ike Diyah P BADAN PERTANAHAN NASIONAL BIROKRASI (BP2T) Rosidi Ali DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN Soni Bakhtiyar Muhammad Rusdi Noldy Lomban DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SURAKARTA (BPPT) APARATUR NEGARA DAN REFORMASI (BP2T) Zainal Zahri Heru Muljanto BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAM Raksaka Mahi MATARAM Jaka Santosa A. Noviandra KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG Halid Aslamudin PEKANBARU DINAS TATA RUANG KOTA PUSAT PELAYANAN TERPADU KOTA BATAM PEREKONOMIAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL Andreas Toto Asmanto Padmo Soejoto BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tamba Hutapea Lalu Agus Supriyadi UNIT PELAYANAN TERPADU SURAKARTA DENPASAR BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DINAS TATA KOTA Edi Satria Anak Agung Gede Rai Soryawan Ucu Lusia Irawati BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT) YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN DENPASAR KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jeki Nurman Heri Karyawan I Gusti Putu Anindya Putra (KPPT) KOTA MATARAM DINAS TATA KOTA DINAS PERIZINAN DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN Zaenal Ariï¬?n KEMENTERIAN DALAM NEGERI Triyono Tri Nugraha MEDAN PONTIANAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Benny Iskandar Erpan Efendi, SH DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PELAKU PROFESI SEKTOR SWASTA BALIKPAPAN Asep Rahman Usman Koloay Tommy Oroh Zulï¬?kar Andi Sultanry MUTIARA BANDUNG TIMUR USMAN KOLOAY KANTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT PT.PSP PT DUTA KALTIM KONSELINDO Irma Rachmawati Yondri Darto Wirdawati Yasin KANTOR NOTARIS YONDRI DARTO KANTOR NOTARIS PT.NENGGA PRATAMA INTERNUSANTARA MAKASSAR Ari Noer Wirawan PT TRI HITA KIRANA Arif Lino Padang Kim Mustakim DENPASAR JAKARTA CV. JASA MANDIRI Bambang Karyono Riyadi TALYS ENGINEERING KANTOR NOTARIS Harry Diarkoro Agung Pambudhi Darniati Oky Kusprianto KANTOR PPAT KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN M. NATSIR THAIF SH, M KN KANTOR ASOSIASI PROFESI TENAGA TERAMPIL DAN Luciana Apriani OTONOMI DAERAH (KPPOD) NOTARIS PT KENCANA BORNEO AHLI (APTA) I Gusti Ngurah Putra Wijaya KANTOR PPAT Boedi Rheza Lukas Palengka Riza Zulï¬?kar Mayasusi Likovitasari KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN CV. SUMBERKITA KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS I Made MertaJaya OTONOMI DAERAH (KPPOD) KANTOR PPAT Pitrajaya Umar Teti Surtiati Hidayat Melania Miensye Hambali Ig. Sigit Murwito UD FIRDA JAYA PRIMA KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS I Putu Chandra KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN JASA NOTARIS Sahabuddin Nur Tri Nurseptari OTONOMI DAERAH (KPPOD) Pupu Mahpudin KANTOR NOTARIS PT. KARTIKA JAYA KANTOR NOTARIS Ida Monica E. Sijabat Maria Regina Retno Budiastuti KANTOR PPAT Sri Eko Pratiwi Wiratni Ahmadi KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN MANADO KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS Josef Sunar Wibisono OTONOMI DAERAH (KPPOD) Benny Sutanto KANTOR PPAT Sri Hendrayanti Robert Endi Jaweng KANTOR NOTARIS BATAM KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN KANTOR NOTARIS GORONTALO Ferdi B. Soetomo Andy Kurniawan OTONOMI DAERAH (KPPOD) CV. BANGUN CIPTA SARANA PT SKETSA MEGAH Fitri Adam BANDA ACEH Sri Mulyati MITRA GROUP Hikmah Devi Hayatdian Dhilla KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN Lila Triana KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS PT NUANSA WARNA KONSULTAN Gede Maha Gunada OTONOMI DAERAH (KPPOD) PT. SINARINDO MULTI LESTARI Jerry N Ponto Maria Anastasia H. SY. Fasha, ME Nurdhani CV. ANGIE NURDHANI KANTOR NOTARIS MARIA ANASTASIA HALIM, SH KANTOR Gunawan Budiarto GABUNGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT NASIONAL (GAPEKNAS) M.S.E. Pangemanan Sabaruddin Salam KANTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT Mulia Pamadi Hasna Mokoginta PT. MULIA BATINDO GROUP NOTARIS/KANTOR PPAT JAMBI Patricia Limpele Syukri Rahmat John Astra CV. MARVEL TAMA JAYA KANTOR NOTARIS Ronald Lumban Gaol I Gede Oka Subari KANTOR NOTARIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PT. DAYA KARYA PERSADA Sembung Threesje Teuku Abdurrahman Muhamad Kendro, S.T KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS Soehendro Gautama Soeharto Puluhulawa CV JAYA RAYA GROUP SOEHENDRO GAUTAMA, SH KANTOR ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA Syalomei T NOTARIS (APINDO); PT HAFAIR MAS Yel Zulmardi, SH PT. MINAHASA MANDIRI SEJAHTERA CAB. BANDUNG KANTOR NOTARIS MANADO Aos Sudjana Supriyanto Sri Murti Yunus JAYA PERKASA PRATAMA ALMATRA GROUP NOTARIS/KANTOR PPAT Yunis Sasmito PT. DARMA WANGSA ABADI 114 DOING BUSINESS DI INDONESIA 2012 PELAKU PROFESI SEKTOR SWASTA MATARAM Nurul Yayuk Indrayani Samharnen Rahardjo Amirudin AGEN JASA NOTARIS KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT KANTOR NOTARIS PT. ANTAREJA AKTA TANAH (PPAT) R.A. Setiyo Hidayati Wiwik Yuliati Edi Hermansyah KANTOR NOTARIS Sri Hartika KANTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT Trisia Nova AKTA TANAH (PPAT) SURAKARTA Ermi Purnamasari KANTOR NOTARIS ERMI PURNAMASARI KANTOR NOTARIS Adib Sujarwadi Wanly Segar PONTIANAK CV. RANCANG BANGUN I Dewa Ayu Gracia Guana Murthi CV. PRIME ART DESIGN Basuki Raharjo I DEWA AYU GRACIA GUANA MURTHI Arif Nurharyanto KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS PALEMBANG BAHANA CIPTA KARSA, PT Hernawan Ahsan Sohar Bambang Widiyanto I Nengah Sukma Mulyawan AKUNTAN PUBLIK KANTOR NOTARIS CV. TRIREKA BANGUN DUTA WIRYA Mada Reni Damanik Aprizal Andri Yanto Sri Murtini Indah Purwani NOTARIS/KANTOR PPAT NOTARIS/KANTOR PPAT KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS Mahendra Jaya Ediyanto Rasyid Sukandar Lalu Hamidi Agus PT. JASA PUTRA KHATULISTIWA PT VARINDO LOMBOK ASOSIASI PENGUSAHA PT. KHARISMA Sudharnoto Elmadiantini Sunarto Muhammad Aroman SARJONO BUDI SUDHARNOTO AKUNTAN MUHAMMAD AROMAN KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS PUBLIK Susi Agustina John Ismail Toto Susmono Hadi Syarbini Ikhsan PT. DABAKIR PUTRA MANDIRI CV. DUTA ADHIKARA KANTOR NOTARIS KAP.SYARBINI IKHSAN Wahyu Tanoyo Satya Darma Umar Udin Darsono PT. CAHAYA KARYA NUSANTARA SEMARANG PERUM BUMI SARASWATI SURAKARTA Diah Purwaning Nugrahini Thamrin YOGYAKARTA MEDAN KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS Fery Susanto Limbong FX Adi Siswanto Dyah NurWidayati KANTOR NOTARIS Yandes Effriady AGEN JASA PT. MUARA PANCA UTAMA KANTOR NOTARIS Ikhsan Lubis Hermastuti Dwi Cahyani Esti Handayani KANTOR NOTARIS Zulkifli Sitompul HERMASTUTI DWI CAHYANI KANTOR KANTOR NOTARIS KANTOR NOTARIS NOTARIS M. Syafei Lubis Irawati Dyah Asrining Pratiwi KANTOR NOTARIS M.Y. Catur Fitri Susilowati PEKANBARU KANTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT Sri Damayani Barus Ahmad Najmi Madiyana Herawati KANTOR NOTARIS Maria Yasinta Catur Fitri Susilowati PT SOLID BANDAWA KANTOR NOTARIS THOMAS SANTOSA WIJAYA GUNAWAN Tagor Mulya Parinduri Fery Bakti KANTOR NOTARIS KANTOR HUKUM TAGOR MULYA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SURABAYA PARINDURI, SH MF Jenny Setiawati Yosgiarso, SH (PPAT) Bambang Setyobudi KANTOR NOTARIS/PPAT MF JENNY CV. BANGKIT PUTRA ANDALUS Yusfrizal Hotden Nainggolan SETIAWAT KANTOR NOTARIS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI NASIONAL Bambang Soegeng Muhsin Aris Widiatmoko (KADIN) PT. WARINGIN MEGAH Zainal Abidin CV. LAWANG AGUNG KANTOR HUKUM ZAINAL ABIDIN, SH Muhammad Thomas Bietun Fahrudin Zein R. Mahyana Raditya CV AREBA KANTOR NOTARIS CV. TRI MATRA PALANGKA RAYA Qadaï¬? Flora Agustine Aritonang R.M. Ariyo Triwanto Hening A'an Agus P PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA NOTARIS/KANTOR PPAT CV. WIRA CIPTA DESIGN Santosa Ritawati Henny Rugian R.A. ANITA DEWI MEIYATRI KANTOR Agustri Paruna KANTOR NOTARIS NOTARIS/KANTOR PPAT NOTARIS KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Rony Ardiansyah Herawati Eliasari Sajiyo Perwita Karya DEWAN KEHORMATAN NASIONAL NOTARIS/KANTOR PPAT PT PERWITA KARYA Irwan Junaidi INKINDO KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kusrini Purwijanti Sasongko Noryadi Siswosudarmo (PPAT) NOTARIS/KANTOR PPAT SASONGKO NOTARIS/KANTOR PPAT ME LAYA AT NI MASYARAK Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI WWW.DOINGBUSINESS.ORG/INDONESIA