Belanja lebih banyak atau Belanja lebih baik: Memperbaiki Pembiayaan Pendidikan di Indonesia Naskah Kebijakan Maret 2013 76404 EUROPEAN UNION Foto oleh: World Bank Catatan kebijakan (policy note) ini merangkum berbagai temuan dan rekomendasi dari Kajian Pengeluaran Publik pada Pendidikan di Indonesia (Indonesia Education Public Expenditure Review – PER)2, yang mengulas dengan rinci bagaimana tambahan sumber daya tersebut dibelanjakan dan sejauh mana pembelanjaan tersebut benar-benar memberikan hasil. Pada akhirnya, Kajian PER tersebut menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pendidikan melaui pembelanjaan yang lebih berkualitas. 2. Peningkatan besar dalam pembelanjaan disertai dengan kemajuan besar dalam akses dan kesetaraan pendidikan, namun kualitas masih harus diperbaiki Imbalan terbesar dari meningkatnya pembelanjaan adalah akses dan kesetaraan di bidang pendidikan dasar. Namun 1. “Aturan 20 persen� Pemerintah Indonesia yang akses ke pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi mewajibkan alokasi 20 persen dari pembelanjaan tetap rendah, khususnya bagi orang tak mampu. Akses dan negara untuk sektor pendidikan sangat kesetaraan dalam sektor pendidikan sangat maju dalam lima tahun meningkatkan sumber daya pendidikan. terakhir. Anak-anak keluarga miskin masuk sekolah pada usia yang lebih dini dan bersekolah lebih lama. Persentase anak usia 15 tahun Indonesia membuat komitmen yang tegas bagi pendidikan, yang masuk sekolah dari kuintil konsumsi terendah meningkat dari mengesahkan undang-undang untuk mengalokasikan 60 persen menjadi 80 persen antara tahun 2006 dan 2010. Namun, setidaknya 20 persen dari anggaran pemerintah untuk setelah usia 15 tahun, jumlah anak dari kuintil termiskin yang pendidikan.1 Hasilnya adalah meningkatnya sumber daya –belanja masuk sekolah turun drastis, dan pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil sejak kurang dari dua persen. Penurunan persentase anak masuk sekolah ditetapkannya amandemen UUD 1945 tahun 2002. Peningkatan tersebut bahkan lebih besar pada kuintil terkaya. Hanya 40 persen terbesar terjadi pada tahun 2009, setelah amandemen tersebut orang muda usia 19 tahun dari kuintil terkaya masuk sekolah pada ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Antara tahun 2008 dan tahun 2010. Persentase tersebut tidak berubah sejak tahun 2006. 2009, anggaran pendidikan meningkat hingga 17 persen dalam arti riil, setara dengan penambahan 6 persen dari APBN (Gambar 1). Gambar 2: Persentasi anak yang bersekolah per umur dan kuintil, tahun 2006 dan 2010 Gambar 1: Belanja Pemerintah untuk Pendidikan, 2001-2010 100% 2006 IDR trillion Percent 90% 350 25 2010 80% 21.9 21.1 Bagian Sekolah 70% 280 21.7 20.9 20 16.4 60% 16.3 15.0 15.9 50% 210 14.4 14.5 15.6 15 14.5 40% 11.4 30% 140 10 20% 70 5 10% Kuintil Termiskin 0 0 0 Umur 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pembelanjaan riil, harga-harga Pembelanjaan pendidikan yang direalisasikan 2009 (LHs) sebagai % total pembelanjaan nasional Pembelanjaan nominal (LHS) Perencanaan pembelanjaan pendidikan sebagai % total pembelanjaan nasional Sumber: Staf Bank Dunia melakukan estimasi berdasarkan data Kementerian Keuangan, APBD dan BPS. 1 “Aturan 20 persen� menetapkan alokasi minimal 20 persen dari total anggaran negara (pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah) untuk pendidikan (Peraturan 2 World Bank (2012), Spending more or spending better: Improving education �nancing in Menteri Keuangan No.86 Tahun 2009). Indonesia. Foto oleh: Ratna Kesuma 100% 90% 2006 2010 80% 70% Bagian Sekolah 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kuintil Terkaya 0% Umur Sumber: Perhitungan sendiri berdasarakan Susenas, 2006 dan 2010 Persentase pelajar yang mencapai hasil tes (internasional) di kategori tertinggi masih sangat kecil. Dari segi kualitas, hasil belajar masih rendah dan ada tren yang mencemaskan untuk mata pelajaran Matematikan dan Sains. Indonesia anggaran. Jika membandingkan komposisi tersebut di Indonesia pada umumnya mendapatkan nilai terendah di beberapa tes dan negara-negara lain di wilayahnya, nampak jelas bahwa internasional (TIMSS, PIRLS dan PISA 3), bahkan jika dibandingkan komposisi di bidang ini harus berubah. Persentase anggaran untuk dengan negara-negara lain di wilayah yang sama. Untuk tes PISA, sektor pendidikan selain pendidikan dasar harus meningkat di sebuah tes dimana telah dimiliki hasil terbaru dan lebih periodikal, masa depan. hasil untuk Indonesia bervariasi di ketiga bidang yang diujikan. Membaca (reading) tampak meningkat sejak tahun 2000, namun Gambar 4: Distribusi anggaran berdasarkan tingkat tidak untuk Matematika dan Sains. Lebih mengkhawatirkan, pada pendidikan, 2008-2009 PISA tidak ada siswa yang meraih nilai tertinggi dalam bidang PAUD Pendidikan Dasar SMA Matematika dan Sains pada tahun 2009, lalu untuk tes TIMSS dan Pendidikan Tinggi Lain-lain PIRLS, tak banyak siswa Indonesia yang menduduki peringkat 100.0 90.0 23 21 atas. Melihat bukti terbaru yang menghubungkan nilai PISA dan 80.0 persentase pelajar/peserta tes yang mencapai nilai tertinggi 8 11 70.0 dengan pertumbuhan GDP 4, nampak jelas bahwa meningkatkan 9 10 Persentase 60.0 kualitas pendidikan harus jadi prioritas utama. 50.0 40.0 Gambar 3: Nilai Ujian PISA Indonesia untuk bidang 30.0 58 56 Matemaitka, Membaca dan Sains, nilai rata-rata, 2000-2009 20.0 Nilai PISA Indonesia 2000-2009 10.0 410 0.0 400 2008 2009 390 100 380 Nilai PISA 2000 90 Persentase anggaran pendidikan 370 2003 80 360 berdasarkan tingkat 2006 70 350 Lain-lain 2009 60 340 Tersier 50 330 Menengah Matematika Membaca Sains 40 Dasar Sumber: PISA, OECD 30 Dasar (Negara lain) 20 3. Belanja yang tidak e�sien, terutama untuk guru, 10 membantu menjelaskan mengapa sumber 0 daya yang meningkat kurang berdampak pada Sumber: Kalkulasi Bank Dunia menggunakan data dari Kementerian Keuangan, SKID untuk perbaikan hasil-hasil pendidikan. Indonesia; Edstats untuk perbandingan international Antara tahun 2008 dan 2009, belanja pendidikan meningkat Hal lain yang lebih penting adalah kemana dana tersebut hingga 17 persen dalam arti riil namun pendidikan dasar digunakan: lebih dari separo sumber daya tambahan masih jadi penerima utama penambahan anggaran tersebut. dibelanjakan untuk gaji guru dan sertifikasi guru. Komposisi pembelanjaan berdasarkan tingkat pendidikan Meningkatnya belanja gaji guru didorong oleh meningkatnya agak berubah. Tingkat pendidikan menengah atas (SMA/K) jumlah guru. Namun perubahan kontrak guru-guru menjadi dan pendidikan tinggi menerima sedikit lebih banyak dari total pegawai negeri sipil juga berperan. Indonesia memiliki rasio guru- murid terendah di dunia pada tahun 2005, namun setiap tahunnya 3 TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study; PIRLS: Progress in jumlah guru telah melebihi jumlah murid sejak tahun 2004.5 Melihat International Reading Literacy Study; PISA: Program for International Student Assessment. tingkat pertumbuhan tersebut, yang membuat biaya gaji guru 4 Hanushek and Wößmann (2007), Education Quality and Economic Growth; Pritchett (2009), Long-Term Global Challenges in education: Are There Feasible Steps Today? Pritchett and Viarengo (2009), Producing Superstars for the Economic Mundial: The Mexican Predicament with Quality of Education. 5 World Bank. 2010b. “Transforming Indonesia’s Teaching Force.� World Bank, Jakarta, Indonesia 2 Gambar 5: Distribusi tambahan dana dari aturan 20 persen berdasarkan program, 2009 a) Distribusi tambahan dana b) Pertumbuhan jumlah murid dan guru berdasarkan tingkat pendidikan, 2004-2010 Index (2004-100) 25 Jumlah Guru Jumlah Murid Program lain dan pembelanjaan 20 6 BOS % Total APBN Score (0-100) 15 2 5 2 Universitas 2 10 2 11 Serti�kasi guru 5 11 Gaji guru dan staf 9 0 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010 2006-08 2009 TK SD SMP SMA SMK Sumber: Survai Manajemen Berbasis Sekolah, Bank Dunia-RAND (2010) tetap tinggi adalah jumlah guru kontrak (sebanyak 40 persen dari tersebut bertujuan memperbaiki kompetensi guru dan menarik jumlah seluruh guru) yang memiliki gaji lebih rendah dari pegawai orang-orang paling pintar untuk menjadi guru. Namun program negeri sipil. Dengan demikian, semakin bertambahnya perubahan tersebut menurun kualitasnya karena opsi prosedur serti�kasi kontrak guru menjadi mencemaskan. Kami memperkirakan sederhana bernama “serti�kasi portofolio�. Dengan opsi ini, guru- bahwa mengubah seluruh guru menjadi pegawai negeri sipil guru memenuhi syarat untuk mendapatkan serti�kasi dengan akan meningkatkan biaya gaji guru menjadi sedikitnya 50 persen. menunjukkan bukti pelatihan dan pengalaman yang pernah Sementara memberikan tunjangan serti�kasi akan membuat biaya dijalani, tanpa perlu mengikuti pelatihan atau ujian lanjutan. gaji guru naik lebih dari dua kali lipat. Melihat jumlah guru saat ini, Evaluasi awal menunjukkan, meskipun program tersebut kedua tujuan tersebut tidak memungkinkan secara �skal. memperbaiki taraf kehidupan guru, namun tidak membuat hasil belajar murid menjadi lebih baik.6 Bila melihat nilai Matematika dan Persoalan pembelanjaan dalam kaitannya dengan jumlah Bahasa Indonesia, memang tidak ada perbedaan mendasar antara guru yang makin meningkat adalah menambah guru nilai dari murid yang gurunya berserti�kasi atau tidak. Dengan baru tidak akan meningkatkan hasil belajar (dengan demikian, dampak serti�kasi guru pada hasil belajar nampaknya memperhatikan tingkat rasio guru-murid saat ini). Di tingkat tak sepadan dengan besarnya biaya program. sekolah, tidak ada korelasi antara tambahan guru dan hasil belajar di tingkat pendidikan dasar, baik untuk mata pelajaran Bahasa 4. Indonesia harus mampu menggunakan dana atau Matematika (Gambar 6, Matematika tidak ditunjukkan). Hal dengan lebih baik untuk memastikan sumber serupa adalah, jumlah belanja/pengeluaran per murid di tingkat daya pendidikan benar-benar menyumbang kabupaten (yang sangat tergantung pada gaji dan serti�kasi pada kinerja, e�siensi dan kesetaraan di bidang guru) tidak berkorelasi dengan hasil ujian nasional. Kedua gra�k pendidikan menunjukkan bahwa menambahkan guru tidak akan memperbaiki hasil belajar. Sumber daya untuk sektor pendidikan di Indonesia sangat melimpah – kuncinya adalah memastikan bahwa sumber Sementara itu, seperti yang sedang dilaksanakan, program daya tersebut digunakan dengan baik. Melihat perbandingan sertifikasi guru (yang menyerap 9 persen dari anggaran pendidikan), telah menunjukkan dampak yang tidak signifikan terhadap hasil belajar murid. Pada awalnya, program 6 De Ree (2012, forthcoming), Teacher certi�cation in Indonesia: A doubling of salary, or a way to improve learning? Figure 6: Rasio murid-guru, belanaja/pengeluaran per murid dan nilai ujian di sekolah negeri a) Rasio Murid-Guru vs Nilai ujian Bahasa b) Pembelanjaan Kabupaten/Kota vs Ujian Nasional 80 60 70 Perubahan skor UN pada tingkat SMP 60 40 50 20 40 30 0 20 10 -20 0 -100 0 100 200 300 Perubahan dalam belanja pendidikan % Kurang dari 32 STR Lebih dari 32 STR Tren linear apabila STR kurang dari 32 Perubahan skor UN SMP & Belanja Pendidikan Rasio Murid Guru Garis Regresi Source: School Based Management Survey, World Bank-RAND (2010) 3 internasional, setelah aturan 20 persen, belanja Indonesia Kabupaten/kota memiliki insentif untuk cenderung memiliki untuk sektor pendidikan sudah memadai. Belanja pendidikan pegawai dengan jumlah berlebih akibat dua sumber Indonesia, sebagai bagian dari pendapatannya, lebih kecil dari pemerintah pusat: i) Dana Alokasi Umum (DAU) dan ii) negara berpenghasilan menengah lain terutama untuk belanja panduan distribusi guru. Komponen alokasi dasar dari formula pendidikan menengah. Namun, jika dilihat dari persentase DAU (transfer utama dari pusat ke tingkatan pemerintah di terhadap total belanja pemerintah, Indonesia tergolong negara bawahnya) sebagian berdasarkan pada jumlah pegawai negeri di yang mendistribusikan anggaran dengan cukup baik. Tak banyak kabupaten/kota, yang memberikan insentif untuk mempekerjakan negara yang menghabiskan lebih dari 20 persen anggarannya guru (pegawai negeri sipil) daripada mendistribusikan tenaga kerja untuk pendidikan. Namun, distribusi sumber daya tetap harus guru. Selain itu, panduan alokasi guru7 cenderung mengarahkan diperbaiki. pada jumlah guru yang besar, terutama di sekolah kecil, karena alokasi tersebut berdasarkan pada rombongan belajar dan bukan Sebagian keputusan dapat dibuat di tingkat pusat: realokasi berdasarkan rasio murid-guru. Dengan mengatasi dua masalah sumber daya sesuai tingkat pendidikan dan memperbaiki tersebut, dan memperluas komponen pembelanjaan yang program penting pemerintah pusat, termasuk beasiswa. Bila berbasis pada kinerja, maka pemerintah pusat dapat memperbaiki melihat standar internasional, di Indonesia pendidikan anak usia pengeluaran pendidikan yang tidak e�sien. dini, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi tergolong kekurangan dana. Beasiswa hanya menerima satu persen dari Realokasi guru antar sekolah akan memperbaiki kesetaraan total anggaran pada tahun 2009. Meningkatkan pendanaan untuk dan efisiensi. Namun, besarnya ukuran realokasi menjadikan area-area tersebut memerlukan pembelanjaan yang lebih e�sien hal tersebut sulit dilaksanakan dalam jangka pendek. Meski di area lainnya seperti di pendidikan dasar dan terutama dalam pada umumnya rasio murid-guru tidak besar, ada perbedaan manajemen guru. sangat besar dalam ketersediaan dan kuali�kasi guru di seluruh sekolah dan wilayah. Wilayah pedesaan dan terpencil paling Mengembangkan dan memperbaiki Bantuan Siswa Miskin menderita dari hal tersebut. Satu cara untuk mengatasi persoalan (BSM) akan meningkatkan akses kesetaraan bidang kesetaraan ini adalah melalui realokasi guru. Namun, jika pendidikan. Hal-hal yang akan sangat memperbaiki kesetaraan menggunakan panduan alokasi guru pemerintah yang terbaru pembelanjaan antara lain adalah meningkatkan jumlah beasiswa, (Peraturan Bersama 5 Menteri), kami memperkirakan ada 340.000 memperluas jangkauan, memperbaiki penentuan sasaran, guru atau 17 persen dari angkatan kerja guru yang harus dipindah menyelaraskan waktu pencairan dengan waktu pembelanjaan untuk memastikan seluruh sekolah memiliki jumlah minimal guru. dan mempertimbangkan pemberian insentif bonus “transisi� saat Karena realokasi ini terjadi di dalam kabupaten/kota, masih ada anak-anak berpindah dari satu jenjang pendidikan ke jenjang kebutuhan memindahkan guru antar kabupaten/kota dan antar berikutnya (misal dari sekolah dasar menengah pertama ke propinsi. Besarnya ukuran realokasi dan kurangnya mekanisme sekolah menengah atas). Skenario ideal tersebut akan menjangkau yang jelas bagi perpindahan tersebut menyulitkan proses realokasi 100 persen biaya untuk seluruh murid miskin dari SD hingga SMA. yang e�sien dan setara dalam jangka pendek dan dalam masa Dengan demikian, biaya tak lagi jadi alasan bagi murid miskin berlakunya keputusan tentang hal tersebut. untuk berhenti sekolah. Ada kebutuhan untuk meninjau ulang perencanaan sekolah, Program sertifikasi guru harus ditinjau ulang, karena terutama tentang besarnya bagian yang diperoleh sekolah tidak memberikan hasil yang diinginkan. Meskipun guru kecil. Berurusan secara efektif dengan sekolah kecil melalui realokasi berserti�kasi cenderung tidak memiliki pekerjaan tambahan, guru harus dipertimbangkan sebagai strategi jangka menengah, namun murid-murid mereka tidak meraih nilai yang lebih baik namun ada upaya lain yang dapat dilaksanakan. Pengajaran Kelas dalam ujian. Evaluasi ulang serti�kasi “portofolio�, mewajibkan uji Rangkap (PKR) dan penggunaan guru untuk mengajar lebih dari kompetensi agar pantas mendapatkan serti�kasi dan menetapkan satu mata pelajaran (mata pelajaran ganda atau kumpulan mata persyaratan serti�kasi ulang akan memperbaiki dampak program. pelajaran) dapat menjadi model yang efektif untuk sekolah kecil, Langkah yang terhitung menjanjikan pada tahun 2012 adalah uji namun kabupaten/kota memerlukan dukungan implementasi hal kompetensi untuk menentukan apakah seorang guru memenuhi tersebut. Selain itu, insentif yang ada untuk mengajar di wilayah syarat sebelum memulai proses serti�kasi. terpencil dapat dijelaskan dan diperluas, meskipun bukti efektivitas insentif tersebut kurang jelas. Guru kontrak harus dimanfaatkan 5. Pemerintah pusat harus memberikan insentif lebih strategis untuk mengatasi kekurangan jumlah guru. yang tepat untuk pemerintah kabupaten/kota jika mereka mampu memperbaiki manajemen guru Memperbaiki dukungan kabupaten/kota dan pendanaan dan perencanaan anggaran. Pemerintah pusat bagi sekolah. Lebih dari separuh pemerintah kabupaten/kota juga harus mendukung pemerintah kabupaten/ mendukung sekolah dengan menyediakan dana (discretionary funds) langsung untuk program BOS Daerah (BOSDA). Sebagian kota dalam mengelola dan mendanai sekolah. besar dari dana tersebut memberikan dana tambahan (top-up funds) yang menggunakan formula per murid yang sama dengan Kabupaten/kota bertanggung jawab pada 60 persen dari total program BOS pemerintah pusat. Ada juga sebagian pemerintah anggaran pendidikan dan mengelola dua input terpenting kabupaten/kota yang bereksperimen dengan formula alternatif pendidikan dasar: sekolah dan guru. Namun kabupaten/kota (per sekolah, per guru, formula berbasis kesetaraan dan formula bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk berbasis kinerja). Laporan PER Pendidikan Indonesia menunjukkan membayar gaji guru. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat bahwa dana BOSDA tersebut dihubungkan dengan hasil belajar memainkan peran yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan, yang lebih baik. BOSDA juga berpotensi untuk memperbaiki termasuk melalui penggunaan mekanisme transfer yang lebih efektif, manajemen kabupaten/kota dengan mengizinkan kabupaten/ memberikan insentif yang tepat untuk pemerintah kabupaten/ kota untuk memperbaiki manajemen guru, mengurangi belanja untuk guru dan memberikan dana lebih untuk pengelolaan dan 7 Peraturan Bersama Lima Menteri – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Aparatur pendanaan sekolah. Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangadi pada bulan Oktober 2011. 4 kota mengalokasikan sumber daya lebih setara dan mendorong Dalam Negeri. Rekomendasi tersebut akan memberikan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota pada manajemen konsekuensi bagi banyak sektor, tak hanya pendidikan. sekolah. Menyeimbangkan insentif dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan adalah hal yang rumit dan memerlukan advokasi dan Diperlukan laporan anggaran yang lebih baik untuk koordinasi yang lebih baik. memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan alokasi sumber daya. Dengan aturan 20 Adalah penting untuk mengurutkan reformasi. Ada persen, akan lebih menantang untuk menuntut akuntabilitas persoalan yang lebih penting atau lebih sensitif secara politik terhadap hasil-hasil/pencapaian saat proses pengambilan dibandingkan yang lain. Manajemen guru harus segera diatasi keputusan seputar penganggaran karena adanya “jaminan� untuk membebaskan sumber daya dan menghentikan tren minimum 20 persen. Untuk memastikan bahwa sumber daya mempekerjakan guru secara berlebihan dan distribusi guru tambahan dibelanjakan secara transparan, dihubungkan dengan yang tak seimbang. Memperbaiki anggaran pendidikan dan tujuan pembangunan jangka panjang dan dengan kebutuhan transparansi penting dilakukan dalam konteks minimal 20 persen khusus program, sangat penting untuk memperbaiki pelaporan dari total anggaran secara spesi�k “diperuntukkan� di pendidikan anggaran pendidikan di tingkat pemerintahan propinsi dan (earmark). Dua reformasi ini akan memberi dorongan kuat bagi kabupaten/kota, serta mengembangkan dan melaporkan keberlanjutan perubahan di masa depan. Reformasi lain mungkin prioritas anggaran untuk dana tambahan yang diperoleh pada memerlukan pemikiran dan perencanaan – seperti, meskipun pertengahan tahun (misalnya dari proses revisi APBN) di tingkat belanja untuk Pendidikan Anak Usia Dini berpotensi untuk segera nasional. Hal penting lain adalah memperbaiki monitoring dan ditingkatkan, sumber dana dan skema pembiayaan yang berlanjut evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dikembangkan terlebih dahulu. dan mulai melakukan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, Dana Pembangunan Pendidikan Nasional saat ini, yang menerima Mengingat reformasi untuk menyesuaikan mekanisme dana tambahan yang diperoleh pada pertengahan tahun dari transfer memerlukan waktu lebih panjang dan antar revisi APBN, akan mendapatkan manfaat dari panduan yang jelas Kementerian, Kemendikbud (sendiri) masih dapat dan kerangka belanja pertengahan tahun (mid-term expenditure memperbaiki sistem dengan signifikan. Selain mendukung framework). sebagian program strategis seperti BSM, Kemendikbud dapat bergerak untuk memberikan insentif dan membantu kabupaten/ 6. Kerjasama yang lebih baik antara berbagai kota melakukan manajemen guru melalui panduan yang jelas pemangku kepentingan dan urutan reformasi yang dan membantu kabupaten/kota melaksanakan pengajaran kelas tepat dapat membantu Indonesia memperbaiki rangkap dan reformasi lain. kualitas pembelanjaan pendidikan. Sekarang waktunya untuk menerjemahkan komitmen yang Melaksanakan seluruh reformasi ini akan sulit karena situasi kuat bagi pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas ekonomi-politik yang kompleks. Cukup mudah melaksanakan tinggi. Indonesia sudah siap untuk melakukan lompatan reformasi yang melibatkan satu pemangku kepentingan. Namun, yang bermutu. Meskipun hal ini akan memerlukan kolaborasi reformasi yang memerlukan berbagai pemangku kepentingan dan koordinasi berbagai aktor, ada banyak keuntungan yang dapat akan sulit, terutama jika berbagai kepentingan yang ada diperoleh. Saat Indonesia terus berbenah dalam status negara saling bertentangan. Beberapa rekomendasi kebijakan seperti berpenghasilan menengah, keberadaan tenaga kerja yang sangat memperbaiki pengunaan mekanisme transfer dan meningkatkan terampil akan menjadi sangat penting. Memperbaiki kualitas transfer berbasis kinerja, berada di luar kendali Kemendikbud dan pendidikan dengan meningkatkan kualitas belanja akan menjadi ada di bawah kendali Kementerian Keuangan dan Kementerian langkah besar menuju negara Indonesia yang lebih makmur. TUJUAN Hasil Ekspansi belajar KUALITAS PEMBELANJAAN/BELANJA Kecukupan/ Kesetaraan Kinerja E�siensi WILAYAH KEBIJAKAN Perencanaan Manajemen Realokasi Mekanisme anggaran, Manajemen Kabupaten/ strategis dari transfer yang transparansi guru Kota dan pengeluaran efektif dan Sekolah akuntabilitas 5 Realokasi strategis dari Mekanisme transfer yang pengeluaran efektif Kemendikbud Kemendikbud Untuk PAUD, SMA, Pendidikan Insentif bagi kabupaten/ Tinggi kota Untuk beasiswa Kabupaten/Kota Kemenkeu-Kemdagri Untuk pembelanjaan di luar gaji Reformasi DAU Untuk mendukung sekolah Transfer berbasis kinerja Manajemen Guru Manajemen Sekolah dan Kemendikbud Kabupaten/Kota Panduan Kemendikbud Regulasi Memberikan insentif untuk BOSDA Memberikan dukungan Kemenkeu-Kemdagri-KemPAN-Kemenag bagi kabupaten/kota yang Reformasi DAI kapasitasnya kurang Peraturan bersama Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Memperluas BOSDA Eksperimen dengan Redistribusi sebelum kesetaraan dan formula mempekerjakan guru berbasis kinerja Insentif bagi guru Perencanaan anggaran, transparansi dan akuntabilitas Kemendikbud Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran tak terduga (budget winfalls) Meningkatkan jumlah “dana warisan pendidikan (education endowment fund) Kemenkeu Panduan “education endowment fund� Reformasi pelaporan kabupaten/kota Kabupaten/Kota Memperbaiki pelaporan anggaran: lebih tepat waktu dan lebih lengkap Memperbaiki klasi�kasi anggaran Disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pedro Cerdan-Infantes, Yulia Makarova, Samer Al-Samarrai, Dandan Chen, Yus Medina, Imam Setiawan, dan Steisianasari Mileiva. Pemerintah Kerjaan Belanda dan Uni Eropa telah memberikan hibah Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan pelaksanaan pendidikan dasar yang terdesentralisasi. Dalam kaitan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Dunia, BEC-TF juga membantu usaha analisis dan dialog tematis dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dan para mitra pembangunan di tingkat nasional. Pada tingkat pemerintah daerah, BEC-TF membantu pembangunan kapasitas dan memperkuat sistem untuk perencanaan, anggaran, pengelolaan keuangan dan informasi dalam sektor pendidikan. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat dalam naskah ini tidak secara otomatis mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda atau Uni Eropa Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Sektor Pembangunan Manusia Kantor Bank Dunia, Jakarta Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Tel: (021) 5299 3000 Fax: (021) 5299 3111 Dicetak diatas kertas daur ulang Website: www.worldbank.org/id/education