BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
HIBAH WORLD BANK NOMOR TF0A2858 DAN TFOA2104
PADA
PROMOTING SUSTAINABLE COMMUNITY BASED NA TURAL RESOURCES
MANAGEMENT AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
(FOREST INVESTMENT PROGRAM-PROJECT II)
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAIHUN 2018
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
Nonor   24.A/LHP/XVIT/06/2019
Tanggal   14 Juni 2019
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
JIL Gatot Subroto No.3 I Jakarta Piisat 10210
Telepon/Fax (021-25549000 Ext. 3694/021-5738710/39)


DAFTAR ISI
D A FTAR  IS]............. ..... -........ ............. -. ..... .-... - ...... . -.......... -. - - ..... I
SISTEMATIKA HASIL PE MERIKSAAN ......MF.IKSA.N.............................................. i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................................2
GAM  BARAN   UM UM  PEM ERIKSAAN  4.    ...................................................................4
A .  D asar  H ukum  Pe m eriksaan........................................... ........ ................................ 4
B .  T ujuan  Pemekeriksaan.......... ........................- ... - - ......... - - ...4............ 4
C.  Sasaran  Pemeriksaan ... .  ..                 ..   ... .......a-....... .......4
D .  S tandar  P ereraiks4aan  ............................................-............. .............................  4
E .  M etode  Pemerik5saan  ...... ............... ......- .............. .......- ....... .......... . 5
F .  Jangka  W aktu  Pe m eriksaan ........................................................................................ 5
G .  O byek  Pemekeriksaan .................................................................................... .......  5
H .  B atasan  Pemeriksaan  ... .................. . ..................-................................... 6
BPK                 LHP LK - Laporan Keuanogan Hibahl World Bank Taln 2018


SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN HIBAH DANIDA DAN WORLD BANK
NOMOR TFOA2858 DAN TFOA2104
PADA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN IDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2018
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Hibah Danida dan World Bank No.
TF0A2858 dan TF0A2 104 pada Pronoting Sustainable Coimnity Based Natural Resources
anagemeni und Intsiusional Development Frajct (PSCIBNRMIDP) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) laporan sebagai berikut.
1. Laporan 1: Laporan Keuangan
Hasil Pemneriksaan atas Laporan Keuangan
Laporan berisi: (a) 1lasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan
Keuangan Hibah Danida dan World Bank Nomor TF0A2858 dan TFOA2104 Tahun 2018;
(b) Laporan Keuangan Hibah FIP Il Tahun 2018; dan (c) Gambaran umurn perneriksaan
yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tu iuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar
peneriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan
batasan pemeriksaan.
2. Laporan II : Laporan atas Sistem Pengendalian Intern
Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
Laporan berisi: (a) Resune Hasil Pemeriksaan; (b) Ternuan Perneriksaan SPI Tahun 2018;
dan (c) Tindak lanjut temuan peneriksaan SPI tahun sebelumnya.
3. Laporan I1 : Laporan atas Kepatulhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Ilasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Laporan berisi: (a) Resume Hasil Peneriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun sebelunnya.
iPK               LHP LIK - Laporan Keuan gun ibahi World Bank Tahn 20/8


BADAN PEMERIKSA KELJANGAN
REPUBILIK INDONESIA
LAPORAN IIASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Uindang-U ndang Nomor 15 Tahuin 2004 tentang Pevneriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Ketangan, Badan Peimeriksa Keuangan (BPK) telah mereriksa
Laporan Keuangan Foest hnesumem Program       Projec i 1 (F IP 11). Promoting
Sustainable Commnityk Ba sedl Natural Resournices~ Manacgemnt~ and Inst;itusional
Deve/opmneni Project Ø(SCBNR M IDP) yang dibiaya i dari Hlilbah Internaiona Bankfr
Restruction dan Developmen (113RD) Nomor TF0A2858 dan TFA2104 pada )irektorat
Jenderal Plmologi Kehtanan dan Tata Ingkngan Kementerian Lingkungan I idup dan
Kehntanan untuk taliLiii yang berakiir tanggal 31 Desember 2018, yang lerdiri dari
Projet Sounres~ and !es ofFns  roject Uses~ of Funds byt (ategory.
Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Kcuangan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian w ajar laporan
keuangan sesual dengai Projec Operaions Manual dan Grant Agreement Number
TFA28X58 and1( TF,0.42/04 antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta
pengcendali an intern yang memada i untuk menysun laporan kenangan yang bebas dari
kesa lahan penyajian material. baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung Jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah uitnk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
tersebut berdasarkan pemeriksaan MPK. BPK imieliksanakan pemeriksaan berdasarkan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut menghariskan BPK meniatuhi
kode etik l3PK, serta merencanakan dan melaksanakan pemerilksaaii untuk memperoleh
keyakinan yang meniadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan
peny aj ian material
Siatu pnieiksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalani laporan keuangan. Prosedur yangi dipilii mendasarkan pada
pertimbangan profesioial pemeriksa, termasuk peni laian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan. baik yang disebabkan oleli keeurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan peii la ian risiko, Peieriksa menipertimbangkan pengendalian intern
yang relevan dengan penusunan dan penyajian w ajar laporan keuangan Forext
Investm,ent Programi -IPrPoect I (VI I II), >ronnoing Sustinable Comunmi Based
Natuura l  Resourcn.es  Mak nagemetnt  and/  Institus iona/  IDevelopmnent  Project
(PSCBNRMIDP) unituk nicrancang proseduir peicri ksaan y ang tepat sesuai dengan
kondisi yang ada. tetapi bukan untuk tujuan meny atakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Forest Invesment Progra<n- Projeoc  II ( FIP l I),Promoting
Sustainable C111ity Based Natura/ Rources anagement and Istdisional
BPA            Li H' PLk - Laporan/ Kenanga~n HihJ i W<»ian  n /, 20 ilS


Developnent Projeci (PSCBNRMIDP). Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga
mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dai kewajaran
estimasi akiuntasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkuinigan Kementerian Lingkungan Hlidup dani Kehutanan, serita evaluasi atas
pcnyajian laporan keuangan hibah secara keseluruhan.
BPK yakin babwa bukti peneriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dani tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
Opilni
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas m-enyajikan secara wajar,
dalam semua lial yang material, sesuai dengan ketentuan kerangka pelaporan keuangan
dalam  Projeci Operalions Manual dani GranI Agreement Nuiber TFOA2858 and
TF0A2104.
Basis Akuntansi
Tanpa memodifikasi opini BPK, BPK menekankan pada Projeci Operations Manual
atas Laporan Kcuangan yang merijelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan
Foresi Investmento Pragrum  Prqjeci 1I (FIP 11), Promoting Suslainable Co1mmunity
Bused Natural Re source,s Managemenw  and Institusional Developient Project
(PSCBNRMIDP) disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh
Bank Dunia (World Bank). Sebagai akibatnya, laporan keuangan iii belum tentu cocok
untuk tujuan Iain.
Hal Lain
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah nenyusun satu set laporan
keuangan terpisah untuk tabun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemlerintahan dan atas laporan keuangan tersebut BPK telah
menerbitkan Laporan Nomor 14.A/LHP/XVII/06/2019 tanggal 17 Mei 2019 secara
terpisah.
Laporan atas SP1 dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajarai laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Permeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan 1Hasil Pemcriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan  Peraturan  Perundangan-u ndangan i isa ikai dalam  laporan Nomor
24.B/LHP/XVI1/06/2019 dai Nomor 24.C/L,HP/XV11/06/2019 tanggal 14 Juni 2019,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
Jakarta, Juni 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung,Ja ab Pemeriksaan
Iswani, S.E., M.Ak., Ak.
Register Negara Akuntan No. RNA 21735
13PK           LI-P LK - Laporun Kcuangun HIibah Wor/d Bank Taum 2018  3


GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
A. Dasar Hukum Pemeriksaan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Forest Invesment Program - Project II (FIP-P2) "Promoting Sustainable Community
Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"
berdasarkan Grant Agreement Nomor TF0A2858 (DANIDA) dan (InternationallBank
for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB)) Nomor TFOA2104.
B. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan Pemeriksaan Hibah Luar Negeri adalah untuk memberikan opini atas
Laporan Keuangan Forest Invesment Program - Project 2 (FIP-II), Promoting
Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional
Development yang bersumber dari dana Hibah DANIDA Nomor TFOA2858 dan hibab
dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB)
Nomor TFOA2104 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan
mempertimbangkan:
1. Penilaian atas sistem pengendalian intern dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi
yang berlaku umum berkaitan dengan pengeluaran dan transaksi lainnya;
2. Penilaian atas kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur pencairan
dana; dan
3. Penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek dengan perjanjian Hibah dan ketentuan
yang ditetapkan oleh DANIDA dan World Bank.
C. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan ini adalah Laporan Keuangan Proyek FIP II termasuk
Sistem Pengendalian Intern dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
program, yaitu pada:
1. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan, kebijakan dan kapasitas institusi
pada desentralisasi pengelolaan hutan;
2. Terlaksananya pengembangan platform pengetahuan; dan
3. Terlaksananya kegiatan peningkatan praktik pengelolaan hutan di 10 Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).
D. Standar Pemeriksaan
Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).
BPK             LHP LK - Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018     4


E. Metode Pemeriksaan
Pemeriksaan atas LK FIP II Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan sebagai
berikut.
1. Pendekatan Risiko
Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LK FIP I
Tahun 2018 menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan
pengujian atas efektifitas SPI penyusunan Laporan Keuangan.
Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi
manajemen dan ketentuan yang berlaku.
Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan
pengendalian risiko (control risk) serta tingkat risiko bawaan (inherent risk) entitas
yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko
deteksi (detection risk) yang diharapkan danjumlah pengujian yang akan dilakukan
serta menentukan fokus pemeriksaan.
2. Materialitas
Penetapan tingkat materialitas (Planning Materiality/PM) yang merupakan tingkat
materialitas pada keseluruhan laporafit keuangan yaitu sebesar 3,13% dari Realisasi
Tahun 2018 audited. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan
yang mengandung unsur Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan pelanggaran
hukum.
3. Uji petik pemeriksaan (sampling audit)
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas
transaksi dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh
berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari
populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menentukan luas sampel
berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dengan memperhatikan
kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis
transaksinya.
F. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan
Laporan Keuangan Kementerian LHK yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari s.d 20
Juni 2019 berdasarkan Surat Tugas BPK RINomor 06/STIVI/01/2019 tanggal 21 Januari
2019.
G. Obyek Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan atas LK Forest Invesment Program - Project 2 (FIP-II),
Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and
Institutional Development dengan Hibah Nomor TF0A2858 (DANIDA) dan
(International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB))
Nomor TFOA2104 berupa Special Account Activity Statement, Project Sorces and Uses
of Funds, Project Uses of Funds by Category, Summary Sheet for Payment of Contract
Subject to Prior Review, dan Project Cash Forecast.
BPK            LHP LK - Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018    5


H. Batasan Pemeriksaan
Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung
jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah
interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang
sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.
Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang mnemadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji
yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak
ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika
dari hasil peneriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan dalam laporan
kepatuhan (compliance report) sebagai bagian tak terpisahkan dari pemeriksaan LK
Hibah Nomor TF0A2858 dan Hibah Nomor TF0A2104.
Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kenungkinan adanya
perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan
jaminan bahwa semnua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan
jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung
dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan
menginformasikan  bila  ada   perbuatan-perbuatan  melanggar  hukum   atau
kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.
Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan,
kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait
langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan
bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BPK            LHP LK - Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018    6


lKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN & TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
LAl  toeI KEANiAN        El
Audited
yung         Derb    08d'2017
FORESTINVFSTME           PROG          ROJECT
El  -                                ¶j~ (FIP- 2~)E
"PROMOTINGSUSTAINABLE    OMNITY BASED
NA TURAL RESOURCES MANAGEMENTAND INSTITUTIONAL
nD VELOPMENT{: El
ti  ~                     I
IBRD(WB)GrantTF0A2104
DANIDA Grant TFOA2858,
THE WORLD BANK El
RD  IDÅ I WOR.DBAMXORUP
Elik                                                          E


DAFTAR ISI
DAFTAR     ISI  ................................................................................................................ i.
DAFTAR     TABEL     ....................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iii
KATAPENGANTA            .................................................................................................. 1
PROJECT SOURCES AND USESFUNDS .............................................................. 2
BAB I RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN ......................................................5
A.   GRAN   T  FUND   S  STATU  S  ..................................................................................  5
B.   PROJECT SOURCES AND USES FUNDS ....................................................... 5
C.   CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN                    .................................................... 6
BAB II PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN...................................................9
A .  PEN  JELA  SAN   U M U M  ......................................................................................... 9
B.   PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN ......................................................... 14
BAB II INFORMASI TAMEBAHAN YANG DISAJIKAN MANAJEMEN........18
A .  IN FORM   A SI SINGKAT     FIP-2  ........................................................................... 18
B .  LA TAR   BELA   K AN  G  ......................................................................................... 19
C .  T U JU A N  ..............................................................................................................  19
D .  O U T PU T ..............................................................................................................  19
E.   LOK  A SI PRO  G RA  M  .......................................................................................... 19
F.   ORG  AN ISA  SIPRO   GRAM    ................................................................................. 20
G.   LAPORAN KE WORLD BANK......................................................................... 20
H. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ... 21
i


DAFTAR TABEL
Tabel 1.  Disbursement Plan dari Executing Agency TA 2018 ........................................ 5
Tabel 2.  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018.............................................. 6
Tabel 3.  Estimasi Distribusi dari Total Anggaran Proyek untuk Setiap Komponen s/d
T ahun  2 02 1  .......................................................................................................... 8
Tabel 4.  Kelebihan pembayaran honorarium  TA  2018  ................................................... 9
Tabel 5.  Alokasi Dana Hibah per-Komponen 2016 s/d 2021......................................... 11
Tabel 6.  Usulan revisi AWP yang mendapat NOL WB di tahun 2018 ........................ 12
Tabel 7.  Perubahan  Anggaran  revisi  AW P  2018...........................................................  12
Tabel 8.  Penyerapan Anggaran 2018 Berdasarkan NoL Tertanggal 01 Oktober 2018. 12
Tabel 9.  Realisasi Anggaran  TA  2018 per-Satker ..........................................................  13
Tabel 10. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit RPP TA 2018 dan 2017........ 13
Tabel 11. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDATIN TA 2018 dan 2017.. 14
Tabel 12. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDIKLAT TA 2018 dan 2017 14
Tabel 13. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit KPHP TA 2018 dan 2017..... 14
Tabel 14. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di BUPSHA TA 2018 dan 2017...... 15
Tabel 15. Lokasi KPH yang Terpilih Masuk Dalam Program FIP-2 ............................... 17
ii


DAFTAR GAMBAR
Gambar I. Gambaran Umum Proyek.................................................................. 7
Gambar 2. Struktur Organisasi Manajemen Proyek FIP II ......................................... 20
i


Laporan Kcuangan F IP-2 Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Sehagaimana diamanatkan dalan Pasal 83, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan - ibah, Executing
Agency menyusun pertanggung jawaban atas pengelolaan hibah/Grant sebagai bagian dari
pertanggung jawaban pelaksanaan APBN (Hibab Terencana).
Kegiatan Forest Invesnient Program - Project 11 (FIP-P2) "Pronioting Sustainable
Community Based Natural Resources Management and Institutional Developnzent Project
dimulai dari tahun 2016 - 2021 yang keseluruhan kegiatannya didanai dari Grant
TFOA2858 (DANIDA) dan TFOA2104 (International Banik fär Reconstruction and
Development (IBRD)/World Bank (WB)) untuk Kementerian Lingkungan 1fidup dan
Kehutanan (Kementerian LHK). Untuk pembiayaan kegiatan tersebut diatas di TA.2017
dan TA 2018 menggunakan dana Grant TF0A2858, sedangkan di TA 2019 untuk
penbiayaan kegiatan tersehut selain Grant TFOA2858 juga akan mulai menggunakan Grant
TFOA2104. Adapun Laporan ini adalah Laporan Keuangan Hibah Audited TA 2017 dan
TA 2018.
Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas
/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan khusus Hibah luar negeri
proyck FIP-P2 pada Kenenterian Lingkungan ilidup Kehutanan. Disamping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada international Bank
for Reconstruction and Development (1BRD) selaku lembaga pemberi Hibah.
Jakarta,  Mei 2019
Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL
Kementerian Linghungan Hidup Kehutanan
S , Tv      gency FIP-P2
r                ra-    SE.
1  ;       1991032001
Ringkasan Laporian Keuangan                                               l


Laporan Keuangan FIP-2 Tahun 2018
Bagian I. Project Sources and Uses Funds
Forest Investment Program - Project II (FIP-2)
Project Sources and Uses Funds
Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2018
ACTUAL                                       PLANED                                  Variance in (0/o)
2018                                         2018                                      2018
hlo        DESCRYPTION                                      ICumulative to.                              [CuFfulative toCu                                lai'e
Outstmding      Year to Date       Date      j Outstanding   Year to Dat        Date       Outstanding Year to Data
______                    Date'_                                       Daid__                         a     tfl o Dae
31             4              5              7              8             9            -11           12
A.   Sources of Funds
1   Gol
- Counterpart
RP Murni                                               .
2   Grant DANIDA                          -   46.169.990.544  46.169.990.544            -  61.544.830.000  61.544.830.000    0%           75%          75%
3   Others-                                                                                                                  0%           0%            0%
7TAL SOURCESOf FUND              -   46.169.990.544  46.169.990.544           -   61.544.830.000  61.544.830.000    0%          0,0%         75,0%
B.  Uses Of Fund (By Component)
Strengthening Legislaiion,
Poicy, and Insfitutional Capacity     -    3.409.967.526  3.409.967.526             -   7.148.085.000  7.148.085.000     0%           48%          48%
in Decntralized Forest
Management    .
2    Knowledge Platorm                   -    9.331.815.504   9.331.815.504          -     9.395.220.000  9.395.220.000     0%           99%           99%
Development
3   Improve ForestManagement              -   20.803.603.846  20.803.603.846          -    33.136.606.000  33.136.606.000    0%           63%           63%
Praclices in 10 KPH areas
4   Projectlmlrnementaion                 -    12.624.603.668  12.624.603.668       -      11.864.919.000  11.864.919.000    0%           106%         106%
5   Non Bank Finance (Rupiah                                             .       -             -                      -      0%            0%           0%
___Murni)                    ____________
TOTAL USES OF FUND              -   46.169.990.544  46.169.990.544            -  61.544.830.000  61.544.830.000   0%          0,0%          75,0%
B4LANCEI
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini                                                                             2


Laporan Keuangan FIP-2 Tahun 2018
Bagian II. Project Sources and Uses Funds
Forest Investment Program - Project II (FIP-2)
Project Sources and Uses Funds
Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2017
ACTUAL                                      PLANED,                                Variance in (/)
2017                                        2017                                      2017
W, DSIUTO                          'CmatvtoCumnulative.to                                                                Cumulative
Outstanding   Yearo Date                    Outstanding .Year to Date                   Outstanding Year to Date
.iea3t4                                                     -5 _           7       J      8             9     _      11           12
A.   Sources of Funds
1   Gol
- Counterpart
- RP Murni
2   Grant DANIDA               2.000.820.798  9.272.858.134  11.273.678.932           -  18.694.660.000  18.694.660.000    0%          49,6%         60%
3   Others                                .             -              -              -              -              -      0%           0%           0%
TO TAL SOURCESOf FUND  2.000.820.798  9.272.858.134  11.273.678.932           -  18.694.660.000  18.694.660.000   0%          49,6%         60,3%
B.  Uses Of Fund (By Component)
Strengthening Legislation,
Policy, and Institutional Capacity    -    567.031.659    567.031.659             -   1.841.790.000  1.841.790.000     0%          30,8%         31%
in Decentralized Forest
Management
2    Knowledge Platform          695.062.700  3.047.901.943  3.742.964.643          -     6.103.576.000  6.103.576.000     0%          49,9%         61%
Development
3   Improve Forest Management    496.558.027   905.545.723   1.402.103.750          -     3.765.713.000  3.765.713.000     0%          24,0%         37%
Practices in 10 KPH areas
4   Project Implementation       809.200.071  4.752.378.809  5.561.578.880          -     6.983.581.000   6.983.581.000    0%          68;1%         80%
5   Non Bank Finance ( Rupiah             --                                                                        -      0%           0,0%         0%
Mumi)
TOAL USES OF FUND   2.000.820.798  9.272.858.134  11.273.678.932           -  18.694.660.000  18.694.660.000   0%          49,6%        60,3%
4L4NCE              -                            -              -                             -            -
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini                                                             3


Laporan Keuangan FIP-2 Tahun 2018
Forest Investment Program - Project II (FIP-2)
Project Uses of Funds by Category
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017
2018                                                                                -2017
EXPENDITURE IN YEAR TO DATE                       .                                    EXPENDnTURE'IN YEAR TODATE
I- O                                                                             CHARGEWTGO                           SPECIAL                                        CHARGETO
USES.OF FINDS                  TOTAL      counter SPECIALACCOUNT - SBUN     OUTSTANDING CHARGETO         CH WE-        TOTAL      counte   ACCOST         B 5UN  OUTSTANDING CHARGETOWB C        B
No'                                                        part                                                                                     rpart
SPECIAL       SPECIAL                                                                SPECIAL      SPECIAL
BYCOMPONEW                   (4+5+6)                  (7+8)                                 ACCOUNT      ACCOUNT      (11+12+13)             (14+15)                             ACCOUNT      ACCOUNT
Rp.        Rp.         Rp.           RP.         Rp.           Rp.          USD           Rp.       Rlp.        Rp.        Rp.        Rp.            p.         USD
1                    2                          3          4            5.           6           7        _    8            9             10         11       .12          13         14           15           16
Strengthening Legislation. Policy, and
1  Institutional Capacity in Decentralized Forest  3.409.967.526  -  3.409.967.526       -            -    3.409.967.526  232.635,25    567.031.659     -    567.031.659      -             -    567.031.659   41.828,83
Management
2   Knowledge Platfoun Development          9.331.815.504     -      9.331.815,504       -            -    9.331.815.504  640.217,86  3.742.964.643     -   3.742.964.643      -   695.062700  3.047.901.943  225.359,93
3  ImproveForest ManagementPracticesinl  20.803.603.846     -     20.803.603.846       -            -   20.803.603.846  1.435.325,23  1,402.103.750   -   1.402.103.750      -   496.558.027   905.545.723   67.039,08
KPH areas                             I                      I                                                                                                                            .
4  Project Implementation                  12.624.603.668           12.624.603.668       -            -   12.624.603.668  903.952,72  5.561.578.880     -   5.561.578.880      -   809.200.071  4.752.378.809  353.149,27
5  Non Bank Finance (Rupiah Muri)                     -       -
70TAL USESOFFIMvD  46.169.990.544     -    46.169.990.544       --               46.169.990.544  3.212.131,06  11.273.678.932  -   11 273.678.932     -  2.000.820.798  9.272.858.134  687.377,11
.......[.               KursJ    14.W          14.5761       14t49       13.96
2018                                                                                   2017
CUMMULATIVE EXPENDITURE TO DATE                                                        CUMMULATIVE EXPENDITURE TO DATE
USESI OFI RIDROAGETCAO' TTL                                                                                               61       SPCA         SU     OTTNIG        HREO
USE50FRJNDS                    TOTAL      counter SPECIALACCOUNT    SBUN    OUTSTANDING CHARGETOWB       CHARGETO        TOTAL      coune     SP           SBUN   OUTSTANDING CHARGETOW       CHARGETO
Nopr                                                                                             WB                     rpart-   ACOUr                                                W
SPECIAL       SPECIAL                   rpart)SPECIAL                                             SPECIAL
BYCOMPONENT                  (4+5+6)                  (7+8)                                 ACCOUNT -    ACCOUNT                              (14+                               ACCOUNT      ACCOUNT
Rp.         Rp,         Rp..        Ip.         Rp.           Rp.          USD          lRp.       .i;        Rp.         Rp.       Rp.           Rip.       . USD
1                    2                          3       ;4        .     5            6           7             8             9.           10         11        12          13         14           15            16
Strengthening Legislation, Policy, and
I Institutional Capacity in Decentralized Forest  3.976.999.185  -  3.976.999.185               -          3.976.999.185  274.464,09    557.03L659      -     567.031.659      -            -    567.031.659   41.828,83
Management
2   Knowledge Platform Development         12.379.717.447     -     12.379.717.447                    -   12.379.717.447  865.577,79  3.742.964,643     -   3.742.964.643      -   695.062.700  3.047.901943  225.359,93
3 1mprove Forest Management Practices in 10  21.709.149.569  -     21.709.149569       -            -   21.709.149.569  1.502.364,31  1.402.103.750   -   1.402.103.750      -   496.558.027   905.545.723   67.039,08
KPH areas
4  Project Implementation                  17.376.982.477     -     17.376.982.477       -            -   17.376.982.477  1.257.101,99  5.561.578.880   -   5.561.578.880      -   809.200.071  4.752.378.809  353.149,27
5 Non Bank Finance (Rupiah Mumi)                       -
T0TALUESOFFUND   55.442.48.678      -    55.442.848.678       -             -  55.442.848.678  3.899.508,17  11.273.678.932  -   11.273.678.932     -  2.000.820.798  9.272.858.134  687.377,11
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini                                                                                                                   4


BAB I
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Proyek FIP-2 Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Disbursement Plan dari Executing Agency.
A. GRANT FUNDS STATUS
Tabel 1. Disbursement Plan dari Executing Agency TA 2018
Dýurs proyek (Tahun),
Okt'2016 -June 2019                                           -Presentase
(Extention.Time 6  Nomor HIBA   '    Nilei H1BAH - TFA288     ·( dari
Months).       -(DANIDA)                                   Total Hibah
Danida'
Totai    Ø'hatIn                 Total     s/dRealisasi 2018  D
2,75      2,25      TFOA2858        USD         USD 4.319.073   8,8
5.070.000  (Rp.57.443.669.477)  85,18%
Durasi proyek (Tahun)             ,       HIBAH                 Presentase
Okt-2016 - Des 2021  Nomor HIBAH                            -    (%) dan
(IBRDWB)Ttal Hih
Total    Saat ini                   Total,      Realisasi 2018WB
5        2,25      TFOA2104        US                  -       0,00%
TOTAL                   USD          USD 4.319.073   19.26%
22.420.000  (Rp.57.443.669.477)
Penggunaan dana Hibah tersebut terditribusi pada 5 (lima) Satuan Kerja/Satker yaitu:
1. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
(Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL);
2. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), Setjen Kementerian LHK;
3. Pusat Pendidikan dan Latihan SDM  LHK (PUSDIKLAT SDM       LHK), Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) LHK;
4. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit.KPHP), Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL);
5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (Dit.BUPSHA), Ditjen
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).
B. PROJECT SOURCES AND USES FUNDS
Project Sources and Uses Funds menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya selama periode I Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
Total Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 untuk 5 (lima) Satker yang
menangani Proyek FIP-2 adalah sebesar Rp46.169.990.544,00 atau mencapai 75,02%
dari Total alokasi anggaran HLN sebesar Rp61.544.830.000,00 (catatan: Total nilai
HLN TF0A2858 tersebut sesuai NoL dari World Bank tertanggal 05 Oktober 2017).
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                         5


Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk kegiatan proyek FIP-2 pada 5 (lima)
Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018 yang dalam pelaksanaannya hanya menggunakan
Dana Hibah TF0A2858 Danida dapat disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018
Ura,ian                                            %'elss   h
Anggaran HLN       Realisås1A
Dit.RPP, Ditjen PKTL          34.198.284.000    22.192.547.415     64,89%
PUSDATIN, SETJEN               4.057.393.000     4.037.985.321      99,52%
PUSDIKLAT, BP2SDM              5.337.827.000     5.293.830.183      99,18%
Dit.KPHP, Ditjen PHPL         12.540.787.000     9.896.371.225      78,91%
Dit.BUPSHA, Ditjen PSKL        5.410.539.000     4.749.256.400      87,78%
Jumlah Belanja Negara      61.544.830.000    46.169.990.544     75,02%
C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Kenangan (CaLK) menyaj ikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disaj ikan dalam Project Sources and
Uses Funds. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Project Sources and Uses Funds untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Belanja Negara diakui
berdasarkan Cash Basis, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari
rekening kas negara.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP 11 Tahun 2018                         6


GAMBARAN UMUM PROYEK
HIBAH BANK DUNIA
Nama proyek Hibah     The Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2)
Penlngkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan
Pengembangan Kelembagaan
Nomor Hibah           :   TFOA2104                   TFOA2858
Sumber Dana           :   Bank Dunia                 Danida
Tanggal Penandatangan     29 Juni 2016               20 Juli 2016
Nilai Hibah               USD 17,350,000             USD 5,070,000
Setara dengan Rupiah  :   IDR 228.430.100.000        IDR 66.417.000.000
Kurs transaksi           IDR 13.166                  IDR 13.100
Masa berlaku Hibah        5 (lima) tahun             2 {dua) tahun
Tanggal mulai Hibah    :  29 Juni 2016               3 Oktober 2016
Tanggal berakhir Hibah  :  31 Desember 2021          31 Desember 2018
No. Registrasi            22PS3RQA                   25N87DLA
No. Rekening Khusus                                  602188411980
Tanggal transaksi     :                              08 Desember 2016
Rekening Khusus BI        -USD 417,921
Setara dengan Rupiah                                 IDR 5.560.020.984
Kurs transaksi            -                          IDR 13.304
Presentase Hibah      :   100 %                      100%
Lama Proyek               5 (lima) Tahun
Komponen/ Bagian          1. Komponen 1: Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas institusi
pada Desentralisasi Pengelolaan Hutan.
2. Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan.
3. Komponen 3 : Peningkatan Praktik Pengelolaan Hutan di 10 KPH.
4. Komponen 4: Implernentasi Proyek.
Executing Agency (EA)     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (DitJen.PKTL) cq.
Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
(Dit.RPP)
Implementing Agency (lA) :  1. Direktorat Reneana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) - EA/lA
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan/
PUSDIKLAT (BP2SDM) - IA
3. Pusat Data dan Informasi/ PUSDATIN (SETJEN) - IA
4. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Dit.KPHP (Ditjen PHPL) -
IA
5. Direktorat  Bina  Usaha  Perhutanan  Sosial dan  Hutan  Adat/
Dit.BUPSHADitjen PSKL) - IA
Lokasi Proyek             -  Satker Ditjen PKTL sebagai IA/EA , Lokasi di Jakarta
Satker BP2SDM sebagai IA , Lokasi di Bogor
- Satker SETJEN sebagai lA , Lokasi di Jakarta
- Satker Ditjen KPHP sebagai IA , Lokasi di Jakarta dan Kepala Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KKPH) di 10 KPH didaerah
-  Satker Ditjen PSKL sebagai IA, Lokasi di Jakarta dan Kepala Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KKPH) di 10 KPH didaerah
11 Ill atas Laporan Keuangan Hibah FIP 1l Tahun 2018                                    7


Komponen dan Kegiatan Proyek;
I) Komponen 1. Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas Institusi pada
Desentralisasi Pengelolaan Hutan
a) Subkomponen 1.1 Kebijakan dan Pengembangan, Revisi dan Perubahan Peraturan
Perundangan
b) Subkomponen 1.2 Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas
2) Komponen 2. Pengenbangan Platform Pengetahuan
a) Subkomponen 2.1 Pengelolaan Pengetahuan Sistem Informasi
b) Subkomponen 2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan
3) Komponen 3. Peningkatan Praktik Pengelolaan Hutan di 10 KPH
a) Subkomponen 3.1 Pengelolaan Pengetahuan Sistem Informasi
b) Subkomponen 3.2 Pemberdayaan aktivitas masyarakat di 10 KPH
c) Subkomponen 3.3 Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Pendampingan pada
KPH terpilih
4) Komponen 4. Operasional Proyek/Implementasi royek
a) Subkomponen 4.1 Staf Proyek
b) Subkomponen 4.2 Peralatan dan Bahan
c) Subkomponen 4.3 Rapat koordinasi dan workshop
d) Subkomponen 4.4 Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi
e) Subkomponen 4.5 Kajian-kajian
f) Subkomponen 4.6 Transport dan Uang Saku
g) Subkomponen 4.7 Biaya Operasional
Tabel 3. Estimasi Distribusi dari Total Anggaran Proyek untuk Setiap Komponen sid Tahun
2021
Implementing Agenicy    Con t        Compt. 2      C&¯rt 3      Compýt. 4    o alper IA
VSD           USD        tUSD             SD          (sD
Directorate RPP, DG PKTL  1,157,511     0          4,814,107     3,834,467     9,806,085
(Executing Agency)
PUSDIKLAT, BP2SDM       116,478      1,368,223      103,680         0          1,588,381
Center for Data-and        0         1,602,154        0             0          1,602,154
Information, SETJEN
Directorate KPHP, DG       0            0          3,984,726        0          3,984,726
PHI-PL
Directorate BUPHSA, DG     0            0          4,272,509        0          4,272,509
PSKL
Total of components     1.273.989    2.970.377     13.175.022     3.834.467   21,253,855
Contingencies                                                                  1,166,145
Total                                                                          22,420,000
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP 11 Tahun 2018                         8


BAB II
PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN
Forest Invesment Program - Project H (FIP-2)
"Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and
Institutional Development Project"
A. PENJELASAN UMUM
1. Deskripsi Laporan
Laporan keuangan pokok ini merupakan suatu laporan yang mencoba memberikan
gambaran tentang hasil akhir dari kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam periode
yang bersangkutan. Laporan ini disusun secara periodik dan menyajikan informasi yang
bersifat historis dan umum serta merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan
dan peristiwa-peristiwa keuangan (progress report) yang dilakukan oleh pihak
manajemen proyek.
Oleh karena itu laporan ini terdiri dari data-data yang merupakan basil dari suatu
kombinasi antara:
a. Fakta yang telah dicatat (recorded fact)
Laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan kejadian, seperti
pengeluaran yang telah diinvestasikan.
b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi (accounting convention
and postulate)
Pencatatan berdasarkan cash basis sesuai dengan prinsip-prinsip pencatatan yang
telah dianjurkan. Transaksi dibatasi mulai dari tanggal I Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018. Untuk kejadian transaksi dalam periode tersebut akan dibayar
oleh dana IBRD Grant TF0A2858 dan transaksi setelah periode itu pengeluaran akan
dimasukan dalam tahun pembayaran selanjutnya.
c. Pendapat pribadi (personal judgment)
Dalam penyusunan laporan ini pada perinsipnya berpedoman kepada Grant
Agreement IBRD Grant TF0A2858 dan TFOA2104. Laporan keuangan ini tetap
menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatan
proyek dan menunjukan jumlah-jumlah selama periode laporan serta akumulasi
sampai tanggal pelaporan.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan per kegiatan (DIPA dan POK) yang
memberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai kegiatan secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun anggaran pelaporan untuk kepentingan pihak Bank Dunia
(Donor/Grant) dan Pemerintab Indonesia c.q. Ditjen PKTL Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) selaku penerima Hibah. Oleh karena itu
maka laporan keuangan pokok ini menyajikan secara umum:
a. Laporan Keuangan dengan realisasi pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan
kegiatan sesuai dengan dokumen anggaran/DIPA yang dicatat berdasarkan realisasi
pengeluaran definitif. Hal ini dapat dilihat pada Daftar Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Pengeluaran Tahunan yaitu suatu daftar yang disusun dengan tujuan
untuk memberikan informasi tentang besarnya anggaran belanja barang, realisasi
LHP atas Laporan Keuangan Hibab FIP II Tahun 2018                         9


dan persentase daya serap yang dirinci per-mata anggaran pengeluaran serta
besarnya kontribusi dana antara pemerintah RI dengan pemberi pinjaman.
b. Laporan keuangan yang menggambarkan antara anggaran dan realisasi pada tahun
anggaran berdasarkan Sub Component, sharing GOI dan Grant serta keselarasan
realisasi antara keduanya selama masa aktif Grant secara akumulasi. Tujuan laporan
ini adalah untuk melihat kinerja kegiatan yang dibiayai IBRD Grant TF0A2858 dan
TFOA2104 secara periodik. Laporan ini adalah untuk konsumsi pemberi hibah antara
lain adalah:
1) Project Sources and Uses of Funds for December 2018;
2) Project Sources and Uses ofFunds for December 2017;
3) Project Uses ofFunds by Component for December 2018 and 2017.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada Tahun 2018
menganggarkan dalam APBN TA 2018 untuk Forest Investment Program - Project 2
(FIP-2) "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management
and Institutional Development Project" sebesar Rp6l.544.830.000,00 tersebar di 5
(lima) Implementing Agency di Kementerian LHK dengan realisasi serapan HLN
sebesar Rp46.169.990.554,00 atau 75,02% dari total anggaran dengan melalui Rekening
Khusus (Special Account) Nomor 602188411980 senilai Rp46.251.759.917,00.
Tahun 2017 Kementerian LHK menganggarkan dalam APBN TA 2017 untuk Forest
Investment Program - Project 2 (FIP-2) "Promoting Sustainable Community Based
Natural Resources Management and Institutional Development Project" sebesar
Rpl8.694.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.273.678.932,00 atau 60,3% dari
total anggaran dengan melalui Rekening Khusus (Special Account) Nomor
6021884.11980 senilai Rpl 1.273.678.932,00.
3. Kelebihan Pembayaran Honorarium/Remunerasi Konsultan Individu TA 2018
Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program FIP-2 yang didanai dengan hibah Bank
Dunia TF0A2858 dan TFOA2104, dalam struktur organisasi keproyekan ada PMU
(Proyek Management Unit) yang didalamnya ada 12 (sebelas) Konsultan Individu (IC)
yang membantu EA (Executing Agency) dalam pelaksanaan kegiatan keseharian proyek
terutama di tingkat pusat para IC tersebut mendapat Honrarium bulanan yang besarnya
sesuai dengan Kontrak masing-masing IC. Sumber dana pembayaran honorarium
bulanan berasal dari hibah TF0A2858 dimana ada ketentuan PPh 21 Ditanggung
Pemerintah sesuai SK. Menkeu RI No 486/KMK.04/2000 Tentang Perubahan Kedua
Keputusan MenKeu RI Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 sebagaimana
diubah dengan Keputusan Menkeu RINo 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998
tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan
Proyck Pemerintah yang dibiayai dengan hibab atau dana Pinjaman Luar Negeri.
Namun dalam klausul 3 kontrak IC mengenai pembayaran remunerasi ada kalimat yang
pernyataannya menimbulkan persepsi yang berbeda antara bayar PPh 21 atau tidak
bayar PPh 21 sehingga diputuskan para IC akan menyetor kelebihan pembayaran
honorarium/remunerasi selama tahun 2018.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                          10


Penyetoran PPh 21 atas 12 konsultan individu ke bank BNI (kas negara) senilai total
Rp8l.769.372,73 sudah dilakukan. (bukti-bukti terlampir).
Dengan adanya Re-fund / setor kelebihan pembayaran honorarium/remunerasi selama
tahun 2018, maka capaian serapan dana HLN di TA.2018 berubah sebagai berikut:
Tabel 4. Kelebihan pembayaran honorarium TA 2018
Ta-get.AWP TA.218 -   Realisasi    Persentase
_______(Rp) *RM (Rp)
Semula           61.544.830.000   46.251.759.917  75,15%
Menjadi          61.544.830.000   46.169.990.544  75,02%
4. Informasi tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Laporan Keuangan
FIP-2
a. Kebijakan Akuntansi
Kegiatan FIP-2 pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sumber dananya berasal dari
Hibah luar negeri IBRD Grant TFOA2858 dan TFOA2104 tanpa ada pendampingan
rupiah murni. Untuk Grant luar negeri mengikuti ketentuan yang diatur dalam Grant
Agreement yang telah di tanda tangani.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada FIP-2, antara lain:
1) Perlakuan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar kas
(cash basis) pada saat terjadinya transaksi;
2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember, sesuai
dengan tahun anggaran yang dianut Pemerintah Republik Indonesia;
3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan Valuta Asing
(USD) yang diekuivalenkan ke dalam rupiah sesuai kurs saat terjadinya transaksi
penarikan dana dari SpecialAccount;
4) Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Grant Agreement tanggal 29
Juni 2016 dan 20 Juli 2016 antara Pemerintah Republik Indonesia dan
International Bankfor Reconstruction and Development (Bank Dunia);
5) Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1995, PP No.43 Tahun
2000 (perubahan kedua atas PP No.42 Tahun 1995) dan PP No.25 Tahun 2001
(perubahan ketiga atas PP No.42 Tahun 1995), mengenai atas penyerahan barang
dan jasa yang dibiayai dari Grant tidak dipungut PPN. Dengan demikian nilai
perolehan aktiva yang dibiayai dari Grant tidak termasuk PPN;
6) Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan SP2D yang
dicairkan melalui rekening khusus Nomor 602188411980 pada Bank Indonesia,
sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang
dikelompokkan menurut sub-komponennya.
b. Pencairan dan Pembebanan
1) Tata cara pencairan dan pembebanan dana hibah menggunakan mekanisme
rekening khusus Nomor 602188411980 dan dilaksanakan sesuai Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER 10098/PB/2016 tertanggal 9
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                      11


Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibab IBRD
nomor TF0A285 8 untuk Forest Investment Program-Project II (FIP-2);
2) Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai dengan spesifikasi hibah sebagai
berikut:
Nomor Hibah               :      TF0A2858
Sumber Dana               :     Danida
Tanggal Penandatangan     :      20 Juli 2016
Nilai Hibah               :      USD 5,070,000
Setara dengan Rupiah      :     IDR 66.417.000.000
Kurs transaksi            :      IDR 13.100
Masa berlaku Hibah        :      2 (dua) tahun
Tanggal mulai Hibah       :      3 Oktober 2016
Tanggal berakhir Hibah    :      31 Desember 2018
No. Registrasi            :      2SN87DLA
No. Rekening Khusus       :      602188411980
Tanggal transaksi         :      08 Desember 2016
Rekening Khusus BI        :      USD 417,921
Setara dengan Rupiah:            IDR 5.560.020.984
Kurs transaksi            :      IDR 13.304
Presentase Hibah          :      100%
Nomor Hibah               :      TFOA2104
Sumber Dana               :      Bank Dunia
Tanggal Penandatangan     :      29 Juni 2016
Nilai Hibah               :      USD 17,350,000
Setara dengan Rupiah      :      IDR 228.430.100.000
Kurs transaksi            :      IDR 13.166
Masa berlaku Hibah        :      5 (lima) tahun
Tanggal mulai Hibah       :      29 Juni 2016
Tanggal berakhir Hibah    :      31 Desember 2021
No. Registrasi            :      22PS3RQA
Presentase Hibah          :      100 %
Initial Deposit           :      Kebutuhan 6 (enam) Bulan
Executing Agency          :      Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan   (Ditjen   PKTL)    cq.
Direktorat Reneana, Penggunaan dan
Pembentukan   Wilayah   Pengelolaan
Hutan (Dit RPP).
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                        12


3) Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai dengan komponen dan porsi
pembiayaan sebagai berikut:
Tabel 5. Alokasi Dana Hibah per-Komponen 2016 sampal dengan 2021
,Category           I         Alokasi Dana PorsI Pembiayaan
Ce(USD)"    AibahIBRD
1) Komponen 1: Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas  1,273,989  100%
Institusi pada Desentralisasi Pengelolaan Hutan
2) Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan     3,190,535    100%
3) Komponen 3: Peningkatan Praktek Pengelolaan Hutan di 10 KPH  8,257,234  100%
4) Komponen 4: Implementasi Proyek                   8,532,096    100%
Total Komponen                   21,253,854
Contingencies                    1,166,146
Grant Total                     22,420,000
c. Pengisian dana Rekening Khusus
Tata cara Penarikan Rekening KhususlSpecial Account Nomor 602188411980
merupakan tata cara penarikan dana Hibah Luar Negeri (HLN) melalui rekening
Pemerintah pada Bank Indonesia (BI) yang disediakan khusus untuk menampung
dana yang merupakan initial deposit dan dana pengisian kembali (replenishment).
Pembayaran yang membebani Rekening Khusus (Reksus) pada BI akan mengurangi
saldo Reksus yang bersangkutan, sehingga untuk mengisi kembali dana Reksus
tersebut dilakukan melalui prosedur pengajuan aplikasi Replenishment kepada
World Bank yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana
Hibah. Aplikasi Replenishment diajukan dengan dilengkapi dokumen pendukung
berupa Interim Financial Report (FR) beserta kelengkapan lampiran proses
pembayaran.
Dokumen yang dibutuhkan:
1) Withdarawal Application;
2) IFR;
3) Bank ofStatement;
4) Statement ofExpenditures (SOE) yang tidak harus menjalani prior review;
5) Summary SOE yang tidak harus menj alani prior review;
6) Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior Review;
7) Permintaan Pencairan Dana oleh Pelaksana Program kepada Pemberi Hibah.
Pengisian Initial Deposit, setelah Grant Agreement efektif dan program telah siap
maka:
1) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) mengirimkan surat/telex kepada WorldBankyang
berisi penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani aplikasi penarikan
dana sekaligus dengan speciment tanda tangan pihak yang bersangkutan;
2) DJPB mengajukan aplikasi penarikan dana awal kepada World Bank untuk
mengisi Rekening Khusus. Jumlah dana awal maksimal sebesar yang tertera
dalam Grant Agreement, namun untuk tahap awal dapat lebih kecil dari yang
tertera pada Grant Agreement yaitu dengan jumlab yang diperkirakan dapat
membiayai kegiatan program selama 4-6 bulan pertama dan bersifat revolving.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                          13


Proses pengisian kembali dana dilakukan dengan mekanisme IFR yang dibuat
dan diajukan oleh Satuan Kerja/ PMU setiap tiga bulan sekali ke DJPB dan
Dit.PKN. Besaran estimasi nilai untuk penarikan dana dilakukan sesuai
kebutuhan program.
B. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN
Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP),
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Kementerian Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN GRANT DANIDA TF0A2858
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
Annual Work Plan (AWP) / Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 dalam
pelaksanaannya mendapatkan beberapa kali Persetujuan dari Bank Dunia:
Tabel 6. Usulan revisi AWP yang mendapat NOL WB di tahun 2018
lokasi Aniggaran 2018
Ñ                Komponen                                                      NOL
NØLL                            NOV
(Mår 2018>         iMel 2018)    (01-Okt2018)
Komponen 1, 2, 3, dan 4                   61.544.830.000   61.544.830.000   61.544.830.000
Penguatan kelembagaan, kebijakan dan
1    kapasitas institusi pada desentralisasi  34.198.284.000  34.198.284.000  34.198.284.000
pengelolaan hutan
2    Pengenbangan platform pengetahuan   9.395.220.000    9.395.220.000     9.395.220.000
3    Peningkatan praktik pengelolaan hutan  29.577.726.000  29.577.726.000  29.577.726.000
d 10 KPHlll
4    Impleméntasi Proyek                 15.590.599.000    15.590.599.000   15.590.599.000
Tabel 7. Perubahan Anggaran revisi AWP 2018
Nilail Total-
VersiAWP           AWP                          Alaan erubahan Revi si
(p)
AWP 2018                        Conditional No Objection Letter dar! Bank Dunia sebagal dasar dar para
(05 Maret 2018) 61.544.830.000 Implementing Agency mulal melaksanakan kegiatan Proyek
AWP 2018                        No Objection Letter dari Bank Dunia sebagal dasar dari para
(11 Mei 2018>     61.544.830.000  Implementing Agency mulai melaksanakan kegiatan Proyek
AWP 2018          61.544.830.000  1) keterlambatan perekrutan SU untuk 8 KPH, yang berdampak pada
(01 Oktober 2018)               pelaksanaan kegiatan, dan 2) mengoptimalkan sisa dana DANIDA yang
akan ditutup pada akhir 2018. Beberapa kegiatan baru dalam AWP ini
adalah: lokakarya peningkatan kapasitas untuk KPH (kunjungan pertukaran
ke Denmark), lokakarya pertemuan koordinasi KPH nasional, demplot
untuk reboisasi / rehabilitasi I mernbantu regenerasi di 10 KPH
Tabel 8. Penyerapan Anggaran 2018 Berdasarkan NoL Tertanggal 01 Oktober 2018
'Ko                              'Ti fn.nnnnanlere`itýý
iiplemenfing AgencyIA)    .     p            Target AWP    .  'Realisasi     Persentase
Keglatan'      TA2018(Rp)         (              (%)
Dit.RPP, Ditjen PKTL       C.1, C3.1.12, C4,    34.198.284.000   22.192.547.415    64,89%
PUSDATIN, SETJEN           C.2.1.1, C.2.1.2      4.057.393.000    4.037.985.321    99,52%
PUSDIKLAT, BP2SDM          C.2.2                 5.337.827.000    5.293.830.183    99,18 %
Dit.KPHP, Ditjen PHPL      C.3.1                12.540.787.000    9.896.371.225    78,91 %
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP I Tahun 2018                                   14


 Komp'onen   - Target AWP       Realisåsi    Persentase
Implementing Agenoy (lA>    elaa          A2OŠ(p             (p            %
i eitr,     TA.2018(RY(p)
Dit.BUPSHA, Ditjen PSKL  C.3.2               5.410.539.000   4.749.256.400   87,78 %
Jumlah                      61.544.830.000  46.169.990.544  75,02 %
Realisasi belanja proyek FIP-2 tahun anggaran 2018 dan 2017 untuk 5 (lima) Implementing
Agency (JA) sebagai berikut:
Tabel 9. Realisasi Anggaran TA 2018 per-Satker
No.                   Satua,Keria                    TA.2018       'TA.2017
(R ):(R          ) (Rp)
1   Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah  22.192.647.415  6.128.610.539
Pengelolaan Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) - EA/IA
2.  Pusat Data dan Informasil Pusdatin (Setjen)-IA   4.037.985.321  2.194.075.110
3   Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan  5.293.830.183  1.548.889.533
Kehutanan/ PUSDIKLAT (BP2SDM) - JA
4   Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Dit.KPHP  9.896.371.225  958.787.700
(Ditjen PHPL) - IA
5.  Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/  4.749.256.400  443.316.050
Dit.BUPSHA.(Ditjen PSKL) - lA
Jumlah                         46.169.990.544  11.273.678.932
1. Implemeting Agency Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) realisasi serapan kegiatan pada Tahun 2018
sebesar Rp22.192.547.415,00 dan di Tahun 2017 sebesar Rp6.128.610.539,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif yang sama untuk
membiayai kegiatan Component 1: Strengthen Legislation, Policy and Institutional
Capacity in Desentralized Forest (Management Penguatan kebijakan, Regulasi dan
Kapasitas Kelembagaan), Component 3.1.12 : Support for Operationalization of the
project at KPH level , Component 4: Project Implementation Support, (Consultant's
services, training and workshops * and incremental operating costs * under the Project)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan Desember 2018, dengan rincian sebagai
berikut.
Tabel 10. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit RPP TA 2018 dan 2017
'Tåhur62018-(Rp)                  Tahu017(Rp)
Grant     - GO      Jumäh         Grant     GOl    . Jumlah
a ..                           d=be c          e                g.=e f
Saldo awal   34.198.284.000   0   34.198.284.000  8.825.371.000  0,00  8.825.371.000
Realisasi    22.192.547.415   0   22.192.547.415  6.128.610.539  0,00  6.128.610.539
Saldo Akhir  12.005.736.585   0   12.005.736.585  2.696.760.461  0,00  2.696.760.461
2. Implemeting Agency Pusat Data dan Informasi/ Pusdatin (Setjen) capaian realisasi
kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.037.985.321,00 dan di Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp2.194.075.1 10,00.
Jumlah diatas tersebut merupakan realisasi pengeluaran dana pembiayaan untuk
membiayai kegiatan Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan of the project
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut.
LHP atas Laporan Keuangan Hibab FIP II Tahun 2018                             15


Tabel 11. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDATIN TA 2018 dan 2017
Tahun 2018 (Rp)                   Tahun 2017.(Rp)
Uraian,
Grant      GOl      Jumlah         Grant      GOl     Jumlah
b         c       d=b+c            e          f      g=e+f
Saldo awal  4.057.393.000   0    4.057.393.000  4.497.376.000  0,00  4.497.376.000
Realisasi   4.037.985.321   0    4.037.985.321  2.194.075.110  0,00  2.194.075.110
Saldo akhir    19.407.679    0      19.407.679  2.303.300,890  0,00  2.303.300.890
3. Implemeting Agency Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan/ PUSDIKLAT (BP2SDM) realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp5.293.830.183,00 dan Tahun Anggaran 2017 serapan sebesar Rpl.548.889.533,00.
Jumlah diatas tersebut merupakan realisasi pengeluaran dana untuk membiayai kegiatan
Componen 2.2: Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan/Capacity-building
and Knowledge Exchange sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian
sebagai berikut.
Tabel 12. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDIKLAT TA 2018 dan 2017
Tahun 2018 IRp)                   Tahun 2017 (Rp)
Uralan-                  _ _-_   _  _ _  _  -    _  _
Grant      GOl      Jumlah         Grant      GOl     Jumlah
a            b.        c   ¯   d=b+c            e          f     g=e+f
Saldo awal  5.337.827.000   0    5.337.827.000  1.608.200.000   0  1.606.200.000
Realisasi   5.293.830.183   0    5.293.830.183  1.548.889.533  0  1.548.889.533
Saldo akhir    43.996.817    0      43.996.817    57.310.467    0    57.310.467
4. Implemeting Agency Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Dit.KPHP
(Ditjen PHPL) realisasi pada Tahun 2018 sebesar Rp9.903.842.291,00 dan Tahun 2017
realisasi serapan Rp958.787.700.00,00.
Jumlah tersebut juga merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai
Komponen 3.1 : Improve Forest Management Practice in 10 KPH (Areas Perbaikan
tata kelola hutan yang lebih baik di 10 KPH) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 13. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit KPHP TA 2018 dan 2017
Tahun220BRp)                      Ta u20     )
Ghan   •   GOl      Junlah        GGrant     GL      Junlah
b       c       l- b +c -                             +
Saldo awal  12.540.787.000  0    12.540.787.000  3.079.513.000  0  3.079.513.000
Realisasi   9.896.371.225   0    9.896.371.225   958.787.700   0   958.787.700
Saldo akhir  2.644.415.775   0    2.644.415.775  2,120,725,300  0  2,120,725,300
5. Implemeting Agency Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/
Dit.BUPSHA.(Ditjen PSKL) serapan Tahun 2018 sebesar Rp4.749.256.400,00 dan
Tahun 2017 serapan sebesar Rp443.316.050,00.
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan Komponen
3.2 : Community empowerment activities in 10 KPHs , sampai dengan tanggal 31
Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                            16


Tabel 14. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di BUPSHA TA 2018 dan 2017
Uraian              Tahun 2018 (Rp)                     Tahun 2017 <Rp)
Grant      GOI       Jumlah          Grant      GOI      Jumlah
a           *b          c       d=b.+c            e          f      g=e+f
Saldo awal   5.410.539.000   0     5.410.539.000   686.200.000    0    686.200.000
Realisasi   4.749.256.400    0    4.749.256.400    443,316,050   0    443,316,050
Saldo Akhir    661.282.600    0      661.282.600    242.883.950    0   242.883.950
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP Ii Tahun 2018                               17


BAB III
INFORMASI TAMBAHAN YANG DISAJIKAN MANAJEMEN
A. INFORMASI SINGKAT FIIP-2
Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia masih menjadi masalah, meskipun pernah
mengalami penururanan yang signifikan dari 3,4 juta ha/tahun menjadi 0, 92 juta ha/tahun
pada periode 1998-2013. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia sedang
mengembangkan pengelolaan hutan terdesentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, pengelolaan hutan yang
efektif diselengarakan pada tingkat tapak berupa unit-unit pengelolaan hutan yang disebut
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah, pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi
pada unit-unit KPH  terdesentralisasi menjadi kewenangan pemerintah provinsi:
pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota: sedangkan pengelolaan hutan konservasi menjadi kewenangan pemerintah
pusat.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan lembaga untuk mengatur dan mengelola
seluruh wilayah dan fungsi hutan di tingkat tapak berdasarkan rencana pengelolaan hutan
yang disusun melalui proses konsultasi para pihak antara lain pemerintah daerah, kelompok
masyarakat, industri di daerah, pemegang izin dan para pemangku kepentingan lain. Tata
kelola hutan yang lebih baik diharapkan akan mempermudah partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan hutan, serta meningkatkan kepercayaan
investor swasta untuk melakukan investasi di sektor kehutanan. KPH yang efektif dapat
berkontribusi bagi pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan membantu
memanfaatkan kekayaan alam  untuk pembangunan iyang bertangung jawab dan
berkelanjutan.
Proyek FIP-2 adalah bagian dari Program Investasi Kehutanan (FIP) di Indonesia yang
mendukung investasi prioritas dalam menyelesaikan faktor-faktor penyebab deforestasi
dan degradasi hutan. Tujuan utama program dan proyek-proyek terkait adalah untuk
mendukung program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan stok
karbon dengan tetap menghasilkan manfaat bagi mata pencaharian dan kesejahteraan
masyarakat didalam dan sekitar hutan. Tujuan pengembangan Rencana Investasi adalah
untuk mengurangi hambatan terhadap pelaksanaan REDD+ di daerah dan meningkatkan
kapasitas provinsi dan kabupaten di bidang REDD+ dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Proyek ini akan mewujudkan tujuan di tingkat yang lebih tinggi dari Program Investasi
Kehutanan nasional dan global dengan menetapkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk
perbaikan tata kelola hutan di daerah melalui sistem pengelolaan KPH yang menjamin
pengelolaan hutan diselenggarakan secara berkesinambungan. Dengan memberlakukan
kondisi-kondisi yang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan hutan di tingkat daerah,
proyek ini akan menyelesaikan sebagian penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi
serta menambah penutupan hutan pada wilayah KPH contoh. Dengan demikian diharapkan
keberhasilan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan meningkatkan luas
penutupan hutan sehingga akan menurunkan emisi GRK sektor kehutanan yang
kontribusinya diperkirakan sebesar 17 % dari seluruh jumlah emisi GRK di atmosfir.
LHP atas Laporan Keuangan Hibab FIP II Tahun 2018                       18


Bank Dunia dan DANIDA dibawah FIP Program - Promoting Sustainbale Community-
Based Natural Resource Managemnet and Institutional Development (FIP-2),
mengalokasikan dana sebesar USD 22.42 juta untuk mendukung "program nasional
perbaikan tata kelola hutan di 10 KPH. Proyek hibah bantuan luar negeri yang di kelola
melalui APBN ini diluncurkan pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. dan berjangka waktu 5 tahun
hingga tahun 2021.
B. LATAR BELAKANG
a. Pembangunan KPH bersifat transformatif dan berdampak jangka panjang. Unit
pengelola di tingkat tapak (KPH) adalah driver bagi penanganan degradasi, deforestasi
dan penurunan kualitas hutan;
b. KPH sebagai lokus dalam upaya implementasi REDD+ dan meningkatkan kapasitas
daerah dalam penanganan REDD+ dan pengelolaan hutan lestari;
c. KPH merupakan institusi tapak dan dekat dengan masyarakat menjadi pintu bagi
peningkatan peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
C. TUJUAN
a. Proyek diharapkan mendorong Transformatisi Program Tata Kelola Kehutanan melalui
KPH;
b. Membangun kelembagaan dan kapasitas daerah guna meningkatkan kemitraan dan
memperbaiki desentralisasi manajemen hutan.
D. OUTPUT
a. Tersedianya penguatan kebijakan dan regulasi untuk mendorong penguatan dan
operasionalisasi KPH;
b. Terbangunnya platform pengembangan informasi dan pengetahuan;
c. Peningkatan praktek pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).
E. LOKASI PROGRAM
Ada 10 (sepuluh) lokasi KPH yang terpilih masuk dalam program FIP-2 setelah melalui
tahapan seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan di tahun 2017.
Adapun ke 10 (sepuluh) lokasi tersebut:
Tabel 15. Lokasi KPH yang Terpilih Masuk Dalam Program FIP-2
ovinsi       i       PHReionalfUnit  iInstit5i/UPTD
Sumatera Utara    KPHP Unit XXIX Mandailing Natal  KPH Wilayah IX Panyabungan
Riau              KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap  KPH Unit XXII Tasik Besar Serkap
Kalimantan Selatan  KPHP Unit VII Tanah Laut   KPHP Tanah Laut
Nusa Tenggara Barat  1. KPHL Unit I Rinjani Barat  Balai KPH Rinjani Barat - Pelangan - Tastura
2. KPHP Unit IX Batulanteh  Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh
Sulawesi Tengah   1. KPHP Unit IV Dampelas Tinombo  KPH Dampelas
2. KPHP Unit IX Dolago Tanggunung  KPH Dolago Tanggunung
Jambi             KPHP Unit Vil Limau          KPH Unit VII Limau Sarolangun
Sumatera Selatan  KPHP Unit VI Lakitan         KPH Wil. XII Lakitan - Bukit Cogong
Kalimantan Timur  KPHP Unit XXXIV Kendilo      KPH Kendilo
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                        19


F. ORGANISASI PROGRAM
Pelaksanaan Kegiatan Forest Invesment Program Project II ini merupakan program
nasional yang bersifat lintas Direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.
Program ini akan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam pengelolaannya baik
ditingkat Pusat maupun di Daerah khususnya di 10 (sepuluh) KPH.
Pembentukan struktur organisasi pengelola program dilakukan untuk menjamin kegiatan
FIP-2 ini dapat berjalan dengan baik.
Gambar di bawah ini memperlihatkan struktur organisasi pengelolaan kegiatan/
manajemen proyek FIP-2.
Struktur Organisasi Manajemen Proyek
STRUKTUR ORGANISASI PLAKSANA PROJECTMANAGEMENT uNJT(PMU)
PROYEIK 11 FORESTINVESTMENTPROGRUAM{FIP).
DIRElR ENCANA, PENGGUN DAN PEMBEMKANWILAYAH
PENGEtOLAAN HUAN
O                                  - NOTA.                 E&nä ~K~ua     :::
KepalaPusatDatadnInf~nnas; ep satDiklatSDLK  '
z   ..__                    Direktur KPHP, DireL  BUP1lA   D R enrana,
<1 Peniggunanp dan Pembentikan
Ditautlanolgiehuanandan
Tata Ungkugan
Pelana (Anmot5)  J&åsr_gg    Paksn-Andg       PeNnaT(892
Pusal Data dan  PUsat Pendid n dan  kDrektoralKsatuan  Uirekat  USahå P
lifonas, .  Peatiun Kelutanan,  Penge'daan Hutan PMdub,  SodI dan Hutan Ad  Diljen
Sekreta atJeieral  Badån Pe lvndan.   ten Peng  an Hutan  Peubutånan Soal dan eitraan  PUSAT
PenlbanSDM    Produks lesr      tngkungan
PAERAH
............  K
-*   :eith utam Petuun
G. LAPORAN KE WORLD BANK
a. Interim Financial Report (IFR) (diajukan pertriwulan atau sesuai dengan kondisi initial
deposit);
b. Midterm Review (Pertengahan periode proyek dalam 5 tahun);
c. Implementation Completion Report (ICR) (6 bulan sebelum closing date);
d. Financial Report setelah diaudit oleh BPK.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP 11 Tahun 2018                                       20


H. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
a. Komponen 1
Masalah
Secara umum keterlambatan pelaksanaan kegiatan komponen 1 dipengaruhi oleh
lambatnya penerimaan Pernyataan Tidak Keberatan (No Objection Letter) dari WB
untuk proses TOR. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kegiatan
proyek. Dengan demikian persiapan pelaksanaan dialog antar kementerian dan
pelaksanaanya kualitasnya tidak optimal.
Rencana Tindak Lanjut
Sejak awal tahun kerja perlu koordinasi yang lebih baik antara Tenaga Pendamping IA
dengan WB terhadap kegiatan yang memerlukan NOL yaitu jasa konsultan, agar
pelaksanaaan dapat terlaksana sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.
b. Komponen 2
1) Komponen 2.1
Masalah :
Pengembangan KMIS, terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum dapat
dilaksanakan seperti pengumpulan data, pengembangan database, dukungan
konsultansi untuk pelayanan pengetahuan (knowledge service), otomatisasi
komputer di kantor KPH. Meskipun demikin TOR kegiatan yang disebut diatas
sudah disiapkan dan akan dimintakan NOL nya kepada Bank Dunia di tahun 2018.
Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, terutama
proses pengadaan jasa konsultan, akan segera dilaksanakan pada awal tabun 2018.
Hal ini mendesak untuk diprioritaskan, mengingat proses pembangunan KMIS akan
sangat bergantung kepada keberadaan Konsultan Pendukung Pelayanan
Pengetahuan. Seluruh aplikasi KMIS harus dapat dibangun pada tahun 2018 agar
target dalam output framework proyek dapat tercapai.
Disamping itu, fasilitasi pengembangan KMIS pada lokasi KPH yang sudah
ditargetkan sesuai rencana pembiayaan DIPA 2018 juga segera direalisasikan secara
paralel dengan penyelesaian pengadaan jasa konsultan. Spesifikasi teknis dan jenis
peralatan khusus akan diinventarisasi pada awal tahun anggaran, sehingga kebutuhan
khusus pada KPH tertentu dapat menjadi pertimbangan pengadaan barang yang akan
dilaksanakan.
2) Komponen 2.2
Masalah
Secara umum kegiatan Pusdiklat tidak menemukan hambatan yang kritikal.
Rencana Tindak Lanjut
Modul yang sudah disusun dan ToT yang telah dilakukan akan dilanjutkan ke tingkat
pelatihan pada kegiatan tahun 2019.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                      21


c. Komponen 3
1) Komponen 3.1
Masalah
Keberadaan SU di 2 KPH (KPHP Dampelas dan KPHL Rinjani Barat) belum dapat
terealisir. Kegiatan di KPH berjalan tanpa kehadiran SU. Belum dapat dievalusi
apakah pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan tanpa adanya SU berjalan efektif dan
mampu mencapai sasaran output (PDO). Namun demikian keberadaan SU adalah
persyaratan yang ditetapkan dalam PDA dan POM.
Keberadaan SU di 2 KPH tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis tetapi juga
masalah koordinasi dan komunikasi. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
dan Dinas LHK Provinsi NTB mempertanyakan keberadaan SU dan tata hubungan
kerja antara Dinas, KPH, SU, IA dan PMU di Jakarta terkait dengan pelaksanaan,
monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyekFIP-2. Tata Hubungan
antar para pihak akan berubah pada tahun 2018 dengan pelibatan BPHP untuk
mengelola ProyekFIP-2, SU, Dinas Kehutanan, KPH dan Para Pihak di Provinsi,
sehingga diperlukan pedoman peran masing-masing institusi di Provinsi dengan SU
sebagai Konsultan di Lapangan dan Provinsi.
KPHP Dampelas dan KPHL Rinjani Barat berdasarkan pemantauan memiliki
kapasitas pengelolaan kegiatan dan keuangan Proyek FIP-2 yang memadai, sehingga
kegiatan proyek dan komunikasi dapat berjalan lebih lancar. Di khawatirkan ke 8
KPH yang lainnya belum memiliki kapasitas yang setara atau dibawah kapasitas
kedua KPH tersebut. Hal ini belum memperhitungan kapasitas BPHP dalam
pengelolan proyek.
2) Komponen 3.2:
Masalah
Beberapa masalah teknis yang dihadapi dalam proses pemberdayaan pada
masyarakat antara lain:
a) Belum adanya tenaga pendamping di lapangan (supporting unit) sampai dengan
akhir tahun 2018 menyebabkan pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh tim
KPH;
b) Peran konsultan pelaksana daerah (supporting unit) saat ini diperankan konsultan
pusat dan technical expert di PMU, namun kondisi ini menyebabkan sangat tidak
efisien dari sisi waktu dan anggaran;
c) Kesiapan kelembagaan KPH berbeda, KPH Dampelas Tinombo belum memiliki
tenaga resort padahal tersedianya tenaga di level resort sangat membantu
pelaksanaan di tingkat tapak;
d) Kuantitas dan kualitas SDM antar KPH berbeda. Dukungan staf teknis perlu
ditingkatkan saat ini banyak dipenuhi dari tenaga honorer bakti rimbawan yang
keberlanjutannyajangka panjangnya kurang dapat dipastikan;
e) Pengajuan anggaran tidak berjalan lancar di level KPA sehingga menyebabkan
mundurnya pelaksanaan kegiatan. Mundurnya penairan anggaran disebabkan
adanya overlapping proses pengajuan keuangan dengan anggaran rupiah murni;
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018                      22


f) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di KPH tidak berjalan lancar (proses
perbaikan).
Rencana Tindak Lanjut
a) Penguatan SDM di level KPH sangat diperlukan;
b) Suporting Unit segera dibentuk karena akan sangat membantu implementasi
kegiatan di tingkat tapak khususnya tenaga fasilitator, safeguard sosial dan
lingkungan;
c) Pelibatan para pihak yang lebih luas di daerah;
d) Memperluat tim pelaksana khusus HLN kegiatan di level KPA;
e) Mempertimbangkan pemindahan ke KPPN hibah untuk pengelolaan dana HLN
agar tidak overlapping dengan pengelolaan dana rupiah murni;
f) Perlu mekanisme jemput bola terkait dengan percepatan pelaksanaan kegaitan di
KPH.
d. Komponen 4
Masalah
1) Sistem manajemen proyek belum terbangun, sehingga sistem pelaporan belum
dapat dilakukan secara efektif;
2) Proses mendapatkan Pernyataan tidak keberatan ToR dari Bank Dunia sering kali
membutuhkan waktu yang lama, sehingga mempersempit ketersediaan waktu
pelaksanaan kegiatan.
Tindak Lanjut
Sistem manajemen proyek akan dibangun melalui komponen 2.
Langkah-langkah percepatan yang dilakukan
a. Perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan;
b. Proses percepatan mendapatkan NoL untuk ToR yang akan dilelangkan;
c. Proses revisi DIPA untuk mengakomodir kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2018;
d. Menjalin koordinasi yang intensif antar komponen.
LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP Il Tahun 2018                       23