Policy Brief Mei 2014 89222 Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? Temuan Studi: Fakta dan Angka • Jumlah tenaga kerja yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir; • Pada tahun 2000 sekitar 5 juta tenaga kerja pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi; pada tahun 2010 jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 10 juta; Kemungkinan dengan • Lulusan Perguruan Tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memasuki kerja Peluang dibandingkan lulusan tingkat pendidikan lainnya; Kecocokan • Lulusan Perguruan Tinggi umumnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan: keterampilan mereka dan bekerja dalam kondisi yang lebih baik dibanding pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah; Permintaan dan • Kebutuhan akan lulusan Perguruan Tinggi saat ini jauh melebihi pasokan yaitu 10%; Pasokan: Tingkat Pendapatan • Tingkat pendapatan lulusan perguruan tinggi terhitung besar: gaji rata-rata lulusan perguruan (lulusan) Pendidikan tinggi dua kali lebih besar dibandingkan lulusan SMA dan sederajat; dan beberapa kali lipat Tinggi: lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan dasar; • Tingkat pendapatan lulusan perguruan tinggi tetap besar walaupun ada peningkatan besar dalam pasokan lulusan, hal ini mengindikasikan pemintaan yang berkelanjutan akan lulusan perguruan tinggi • Kendati tingkat pendapatan lebih tinggi di sektor swasta, sebagian besar lulusan memasuki sektor publik • Penurunan yang terjadi pada tingkat pendapatan lulusan perguruan tinggi sebagian besar dikarenakan profesi guru; sedangkan peningkatan pendapatan guru yang dikaitkan dengan sertifikasi guru telah meningkatkan kebutuhan permintaan terhadap LPTK, ketidakmampuan untuk menyerap semua lulusan mengakibatkan meningkatnya guru kontrak dan menurunnya rata-rata gaji untuk lulusan-lulusan baru; Komposisi Angkatan • Segmen angkatan kerja yang berusia di bawah 35 tahun merupakan penyebab terbesar Kerja: meningkatnya pasokan lulusan; tingkat pendapatan segmen ini cenderung sedikit menurun tetapi secara umum masih berada di atas lulusan tingkat pendidikan lainnya; Lowongan di Sektor • Tingkat pendapatan untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor swasta bagi lulusan PT terus Swasta vs Publik meningkat walaupun jumlah lulusan yang mencari pekerjaan di sektor ini juga meningkat; • Program sertifikasi guru telah menarik minat banyak lulusan PT untuk mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri. 1. Latar Belakang Indonesia berada di simpang pembangunan. Angkatan kerja yang terampil penting untuk Sebagai salah satu dari 20 perekonomian terbesar dapat memanfaatkan semua kesempatan- di dunia, Indonesia juga memiliki rencana ambisius kesempatan ini. Tanpa komposisi angkatan kerja untuk mencapai status negara berpendapatan yang tepat dan terampil, penyatuan pasar ASEAN tinggi dan bergabung dengan G-7 pada tahun berpeluang menimbulkan lebih banyak masalah 2030. Tidak mudah, tantangan yang dihadapi ketimbang kesempatan. Tanpa keterampilan yang Indonesia. Status quo mungkin tidak memadai untuk tepat di kalangan migran perkotaan, urbanisasi mempertahankan tingkat pertumbuhan saat ini. Oleh tidak akan menghasilkan skala manfaat. Tanpa karenanya percepatan pertumbuhan sangat penting keterampilan yang tepat, meningkatnya permintaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. produk-produk dan layanan berkualitas baik hanya Peningkatan jumlah kelas menengah yang diikuti akan dapat dipenuhi dengan impor ketimbang dengan pertumbuhan pasar domestik, pesatnya meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan- urbanisasi dan perluasan pasar ASEAN membawa perusahaan Indonesia. Tanpa memastikan bahwa berbagai kesempatan sekaligus tantangan. segmen populasi miskin memiliki keterampilan untuk memanfaatkan tren-tren ini, manfaat-manfaat ini 2 Policy Brief Lulusan Perguruan Tinggi umumnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. tidak akan bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal. Perekonomian yang didorong oleh inovasi Seiring dengan kepesatan perluasan sistem, memerlukan angkatan kerja dengan keterampilan penting untuk memastikan bahwa lulusan tinggi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. siap memasuki pasar tenaga kerja. Literatur terbaru mengenai keterampilan menggarisbawahi Komitmen pemerintah di sektor pendidikan kompleksitas tuntutan keterampilan yang tercermin melalui peningkatan investasi yang drastis dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja - melampaui dan melembagakan reformasi-reformasi penting keterampilan teknis dan kognitif untuk juga di semua tingkat pendidikan. Hal ini telah terbukti meliputi keterampilan perilaku dan sosial - dan meningkatkan akses, khususnya bagi kelompok kebutuhan untuk memahami ketidaksesuaian atau miskin di tingkat pendidikan menengah. Jumlah bahwa lulusan memasuki pasar tenaga kerja tanpa mahasiswa meningkat dua kali lipat dalam lima tahun keterampilan yang tepat. terakhir, dan keseluruhan belanja untuk pendidikan tinggi telah meningkat tiga kali lipat dengan nilai Analisis menunjukkan ada alasan-alasan untuk riil melampaui 30 triliun Rupiah. Rencana perluasan khawatir. selanjutnya terbilang agresif - meningkatkan hingga • Sebagian besar lulusan pendidikan tinggi tiga kali lipat jumlah siswa dalam program-program masuk ke sektor jasa, terutama sektor jasa teknis kejuruan dan meningkatkan jumlah kandidat publik (utamanya bidang pendidikan, doktoral hingga lima kali lipat pada tahun 2025, kesehatan, dan administrasi pemerintahan). mendirikan akademi komunitas di setiap kabupaten Hampir 1/3 lulusan pendidikan tinggi yang dan meningkatkan beasiswa serta partisipasi dalam masuk ke angkatan kerja adalah lulusan pendidikan menengah atas untuk memperluas basis LPTK, mungkin akibat tingginya kenaikan mahasiswa baru yang mendaftar ke Perguruan Tinggi pendapatan yang dijanjikan Undang-Undang (PT) untuk mendekati pencapaian target Angka tentang Guru dan Dosen tahun 2005. Partisipasi Kasar (APK) 2014 sebesar 30 persen. • Ditemui bukti-bukti kekurangan tenaga terampil, khususnya untuk posisi-posisi Namun terlepas dari peningkatan akses dan professional dan manajerial. perubahan kebijakan, 2/3 dari pemberi kerja dalam survey baru-baru ini mengeluhkan betapa • Berkurangnya kebutuhan lulusan D1 dan D2. sulitnya mencari pekerja untuk posisi profesional Pada tahun 2010, gaji lulusan program D1 atau dan manajerial1. Mungkin sulit bagi pemberi kerja D2 hanya 10 persen lebih tinggi daripada gaji untuk mencari pekerja yang siap untuk beradaptasi lulusan sekolah menengah atas (dibandingkan dengan teknologi baru. Namun, kondisi ini juga dengan gaji lulusan D3 ke atas yang 100 persen bisa menjadi tanda bahwa sektor pendidikan tidak lebih tinggi). menyediakan lulusan dengan keterampilan yang tepat. 1 World Bank. Skills for the Labor Market in Indonesia (2011) Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: 3 Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? 2. Mengapa perguruan tinggi perlu merespon tuntutan pemberi kerja? Perguruan Tinggi (PT) tidak dengan sendirinya tuntutan “klien”, sistem pendidikan tinggi tidak akan merespon tuntutan akan tenaga terampil merespon tuntutan pasar tenaga kerja. dalam pasar tenaga kerja. Ini merupakan salah satu diskoneksi utama yang lazim teridentifikasi di Gambar 1 menunjukkan logika berpikir ini dalam sebagian besar negara-negara Asia dan baru-baru ini kerangka sederhana. Dalam kerangka ini, PT berada diulas dalam laporan regional Bank Dunia berjudul di tengah-tengah dengan klien yang terdiri dari Putting Higher Education to Work (World Bank, 2012a). mahasiswa dan calon mahasiswa. PT dimaksud Perguruan Tinggi cenderung merespon “klien” bisa merupakan perguruan tinggi swasta ataupun mereka: mahasiswa dan calon mahasiswa. Perguruan perguruan tinggi negeri. Hubungan dengan pemberi tinggi juga cenderung merespon pemilik perguruan kerja bersifat tidak langsung: PT hanya merespon tinggi dan regulator. Jadi apabila tuntutan mahasiswa dengan menyesuaikan tuntutan calon mahasiswa tidak sejalan dengan pasar tenaga kerja atau apabila dan peraturan serta insentif sesuai dengan tata kelola kerangka regulasi menghambat PT untuk merespon kelembagaan dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Gambar 1: Kerangka akuntabilitas perguruan tinggi Pemilik dan/ atau Regulator Pemerintah Penerima lulusan, bukan klien langsung Klien utama PT Potensi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Pemberi Kerja (Negeri maupun Swasta) 1. Informasi - Peluang pasar tenaga kerja - Mutu lembaga (penjaminan mutu) 2. Intensif - Pendanaan dan Tata kelola - Otonomi dan Akuntabilitas Kesesuaian antara tuntutan pasar tenaga kerja dan Di Indonesia, tampaknya ada masalah seputar tuntutan mahasiswa terhadap perguruan tinggi informasi dan insentif. Informasi mengenai bergantung pada sistem, bukan hanya pada satu kesempatan-kesempatan di pasar tenaga kerja kebijakan saja. Kendati kebijakan dalam sistem masih terbatas, demikian pula informasi mengenai bisa berbeda-beda, dua elemen penting harus ada: mutu PT atau program studi - informasi mutu PT (1) memberikan informasi mengenai tren pasar dan program studi masih terbatas karena sistem tenaga kerja dan kualitas PT dan (2) memberikan akreditasi nasional yang belum sepenuhnya insentif yang tepat, yang memerlukan otonomi dan berkembang. Terkait dengan insentif, walaupun akuntabilitas, insentif untuk kinerja dan kesempatan terbatasnya otonomi dapat membatasi insentif untuk PT berhubungan langsung dengan pemberi sebagian besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk kerja. mencoba merespon tuntutan pasar tenaga kerja, 4 Policy Brief PTN dengan otonomi hingga tingkatan tertentu dan dosen dan tenaga kependidikan, investasi dan biaya banyak Perguruan Tinggi Swasta yang secara prinsip, pengembangan. Untuk PTS, dukungan pemerintah bisa lebih fleksibel merespon. Namun, PTS tidak hanya dalam bentuk tunjangan profesional untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah; sebagai dosen, tunjangan kehormatan untuk guru besar, konsekuensinya, mereka mungkin hanya fokus investasi dan pengembangan. untuk dapat bertahan secara finansial dan bukan memaksimalkan tingkat pendapatan lulusan mereka Lebih dari setengah dari keseluruhan program di pasar tenaga kerja, hal ini mendorong mereka studi di Indonesia terdapat di Jawa dan Bali, untuk membuka program-program berbiaya rendah pulau-pulau dengan penduduk terbanyak di (contoh: administrasi, pendidikan keguruan). Indonesia. Sementara 30 persen lainnya dari total program studi terdapat di Sumatra dan Sulawesi. Bagaimanakah dengan di Indonesia? Kecuali untuk program-program S3, sebagian Ada lima jenis PT di Indonesia: universitas, institut, besar program studi mendapatkan akreditasi B sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Undang- dan C, cerminan kebutuhan untuk tidak hanya Undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 mengenalkan fokus pada peningkatan akses tetapi juga pada jenis PT ke-enam yaitu Akademi Komunitas. Semua mutu. Hasil akreditasi tidak memberikan gambaran PT dapat membuka dan menyelenggarakan menyeluruh mengenai mutu; akreditasi mengukur program-program studi dalam jalur kejuruan; namun, kemajuan terhadap tujuh standar minimum4. Secara politeknik, akademi dan umum, program studi PTN akademi komunitas tidak Ada lima jenis PT di Indonesia: universitas, mendapatkan peringkat bisa menyelenggarakan institut, sekolah tinggi, politeknik dan akreditasi yang lebih baik program studi akademi yang akademi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi dibandingkan PTS. Masih dapat didanai baik oleh Tahun 2012 mengenalkan jenis PT ke-enam menjadi pertanyaan apakah pemerintah maupun swasta. yaitu Akademi Komunitas. Semua PT dapat “klien” PT (calon mahasiswa) membuka dan menyelenggarakan program- mendapatkan informasi Secara keseluruhan program studi dalam jalur kejuruan; namun, yang memadai mengenai terdapat 3.813 PT, yang politeknik, akademi dan akademi komunitas berbagai tingkat akreditasi jika dirinci, jumlah PTS tidak bisa menyelenggarakan program yang diberikan oleh BAN-PT sepuluh kali lipat lebih studi akademi yang dapat didanai baik oleh saat mereka mendaftar pada banyak dibandingkan PTN; pemerintah swasta. program studi tertentu. 96% diantaranya berada Ada tiga situs berbeda di bawah Kementerian yang memuat informasi ini Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan namun keberagaman informasi yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag). Sebagian besar PTN oleh ketiga situs ini sebenarnya dapat diintegrasikan adalah universitas yang mencakup sebagian besar untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada jumlah total mahasiswa. Di sisi lainnya, 65 persen calon siswa, pemberi kerja dan juga pembuat PTS berbentuk sekolah tinggi dan akademi dengan kebijakan. kapasitas dan jumlah mahasiswa yang terbatas. Data terakhir mencatat terdapat keseluruhan 17.005 Satu dari lima mahasiswa PT di Indonesia program studi di semua jalur, tingkatan, jenis PT dan mempelajari ekonomi, hukum dan ilmu sosial, cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar2. sementara sebagian besar mahasiswa PTN mengambil pendidikan keguruan. Tingginya Pada prakteknya, lulusan sekolah menengah atas jumlah mahasiswa pendidikan keguruan dapat cenderung terbatas pilihannya karena tingginya dikaitkan dengan semakin menariknya profesi biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke PT guru setelah pemberlakuan UU Guru dan Dosen, dan ketatnya persaingan untuk masuk ke PTN. yang meningkatkan hingga 100 persen tunjangan Diperkirakan, mahasiswa rata-rata membutuhkan 13 profesi untuk guru-guru yang telah diakreditasi. juta rupiah per tahun untuk studi (utamanya untuk Pertumbuhan minat pendidikan keguruan antara biaya hidup tahunan)3. Pemerintah mensubsidi PTN 4 (1) visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian, (2) tata di hampir semua bidang: biaya operasional, gaji kelola, kepemimpinan, sistem manajemen dan penjaminan mutu, (3) mahasiswa dan lulusan, (4) sumber daya manusia, 2 Laman web DIKTI (www.evaluasi.dikti.go.id) diakses pada 17 (5) kurikulum, pengajaran dan lingkungan akademis, (6) June 2013 keuangan, sarana, prasarana dan sistem informasi, (7) 3 Lihat Equity, Access and Success in Higher Education (2013) penelitian, pengabdian masyarakat dan kemitraan. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: 5 Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? dibandingkan dengan tahun 2001, tetapi terdapat penurunan menjadi sekitar 25 persen antara tahun 2001 dan 2012. Tetapi perluasan ini mungkin akan berlanjut mengingat pemerintah akan membuka program-program DI dan D2 baru di Akademi Komunitas. Fakta bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi mahasiswa PT mungkin bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antara laki- laki dan perempuan karena lebih banyak perempuan yang meningkat produktifitasnya seiring lebih tingginya pendidikan mereka. Tetapi perluasan akses belum diterjemahkan menjadi perluasan pemerataan. Sebagian besar mahasiswa PT berasal dari dua kuintil paling kaya di Jumlah mahasiswa perempuan meningkat melampaui mahasiswa masyarakat, dengan proporsi terbesar dari kelompok laki-laki dalam dekade terakhir. terkaya. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang berasal dari rumah tangga termiskin. Tekad dan tahun 2005 dan 2010 mencapai lima kali lipat – dari keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan 200.000 pada tahun 2005 menjadi lebih dari 1 juta ke PT - terlepas dari biaya dan upaya yang harus mahasiswa pada tahun 20105. ditempuh – menguatkan persepsi bahwa pendidikan tinggi penting dan ada urgensi untuk menyediakan Terjadi peningkatan luar biasa pada jumlah beasiswa yang ditargetkan untuk meningkatan mahasiswa dalam dekade terakhir, jumlah pemerataan kesempatan. mahasiswa perempuan lebih besar daripada jumlah mahasiswa laki-laki. Pada tahun 2010, APK meningkat hingga dua kali lipat menjadi 30% Gambar 2: Jumlah mahasiswa berdasarkan kuintil konsumsi per kapita rumah tangga, 2012 Jumlah mahasiswa berdasarkan kuintil konsumsi per kapita rumah tangga, 2012 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 PTS 1,000,000 PTN 800,000 600,000 400,000 200,000 - Termiskin Rendah Menegah Atas Terkaya Sumber: Susenas, 20125 5 Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making (2013a) 6 Policy Brief Mahasiswa dari kuintil termiskin lebih banyak Kesimpulannya, sistem pendidikan tinggi memilih program D1 dan D2 baik di PTN maupun tumbuh cepat dalam tahun-tahun terakhir. PTS, dengan jumlah yang terdaftar di PTS jauh Pasokan terkonsentrasi di Jawa/Bali diikuti lebih besar. Persentase terbesar dari kuintil terkaya dengan Sumatera. Pertumbuhan APK sebagian memilih program D4 ke atas, sementara minat besar berasal dari dua kuintil pendapatan terhadap program D3 berimbang antar berbagai teratas, dengan pilihan program-program D4/S1 kuintil. Waktu studi program D1 dan D2 yang lebih (bukan D1-D3), dan lebih mengarah pada ilmu- singkat (hanya 1 sampai 2 tahun) dan fokus untuk ilmu sosial (ekonomi, hukum) serta pendidikan mendapatkan pekerjaan bagi lulusan di pasar tenaga keguruan. Mahasiswa dari kuintil termiskin tidak kerja. Ditengarai, faktor pengeluaran yang lebih menunjukkan kecenderungan untuk masuk ke rendah (SPP, akomodasi, buku) dan waktu studi yang PTN, tetapi kemungkinan mereka untuk masuk di lebih singkat merupakan alasan rumah tangga miskin program-program D1 dan D2 di PTS lebih besar. memilih program D1 dan D2. 3. Bagaimana pencapaian lulusan pendidikan tinggi di pasar kerja? Ujian yang sebenarnya mengenai kesiapan lulusan Lebih besar peluang bagi lulusan pendidikan untuk bekerja adalah di pasar kerja itu sendiri. Jika tinggi untuk bekerja di pasar kerja dengan kondisi para lulusan aktif di pasar kerja, memiliki “pekerjaan kerja yang lebih baik (misalnya dipekerjakan yang baik” dan memperoleh pendapatan yang tinggi untuk menerima gaji atau memiliki bisnis sendiri) dari hasil pendidikan mereka, maka jelas bahwa tetapi juga cenderung mengalami masa transisi keterampilan mereka dibutuhkan di pasar kerja. yang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, kondisi ini juga tidak secara otomatis menjadi Meskipun hampir 1/4 dari populasi angkatan kerja bukti yang definitif. Para lulusan mungkin belum dengan pendidikan dasar atau lebih rendah dan 1/5 sepenuhnya menyadari potensi mereka jika, misalnya, dari populasi angkatan kerja dengan pendidikan banyak yang bekerja di sektor dengan nilai tambah sekunder tidak dapat memasuki pasar kerja, tidak yang rendah atau sektor dengan pertumbuhan yang lebih dari 10 persen lulusan pendidikan tinggi lambat. Analisis terhadap data yang ada mendukung yang tidak dapat memasuki pasar kerja. Kondisi ini kebijakan perluasan akses ke pendidikan tinggi menunjukkan bahwa kesempatan kerja untuk lulusan karena jelas masih terdapat ruang bagi lulusan pendidikan tinggi telah berkembang pesat dalam pendidikan tinggi di pasar kerja. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir. analisis tersebut juga memperlihatkan adanya mata rantai yang terputus antara institusi dan permintaan Sebagian besar lulusan juga dipekerjakan di pasar kerja, yaitu sistem yang menghasilkan lulusan bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan di sektor-sektor dengan permintaan yang sangat tingkat pendidikan mereka. Pertumbuhan terbatas (pengajaran) sementara jumlah lulusan lowongan kerja untuk lulusan pendidikan tinggi yang dibutuhkan oleh penyedia kerja sangat terbatas adalah di bidang profesional dan manajerial – indikasi (manufaktur). bahwa kebutuhan untuk keterampilan tingkat lanjut cukup tinggi. Pada tahun 2010, sekitar 60 Bagaimana kinerja lulusan pendidikan tinggi di persen lulusan pendidikan tinggi menempati posisi pasar kerja? “manajer” atau “profesional” yang membutuhkan derajat spesialisasi tertentu dan keterampilan tingkat Pada periode antara tahun 2001 dan 2010, jumlah tinggi. Tigapuluh persen lainnya adalah posisi dengan pekerja dengan pendidikan tinggi meningkat fungsi semi-terampil yang tidak membutuhkan dua kali lipat dari hampir 5 juta menjadi hampir tingkat spesialisasi yang tinggi sementara 10 persen 10 juta. Jelas bahwa jumlah peningkatan untuk lainnya berada pada posisi produksi keterampilan pekerja berpendidikan tinggi ini sangat besar. rendah dan posisi “kerah biru”. Kendati meningkat, lulusan pendidikan tinggi hanya mencakup 8 persen dari jumlah seluruh tenaga kerja Meskipun jumlah lulusan pendidikan tinggi pada tahun 2010. semakin besar, jumlah pendapatan berdasarkan jenjang pendidikan terbilang konstan. Kondisi ini Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: 7 Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? Sektor dengan persentase penyerapan lulusan baru terbesar hingga saat ini adalah sektor publik, khususnya sektor pendidikan. Di sisi lain, sektor industri menerima lulusan dengan jumlah terkecil, diikuti dengan sektor keuangan dan real estate. menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk sedikit lulusan dari pendidikan tinggi – hanya perluasan sistem. Ini artinya permintaan lulusan 7 persen. Sementara sektor-sektor yang terkait pendidikan tinggi akan semakin meningkat sesuai dengan sumber daya alam (pertanian, perikanan, dengan persediaannya. pertambangan) mempekerjakan lulusan pendidikan tinggi dalam jumlah yang sangat sedikit (3 persen). Jumlah pendapatan berbanding tingkat pendidikan untuk lulusan pendidikan tinggi Besarnya jumlah lulusan baru dari perguruan usia muda baru menurun dalam beberapa tinggi kependidikan telah menyebabkan tahun terakhir. Jika penurunan ini disebabkan penurunan jumlah pendapatan berbanding oleh ketidakcocokan antara keahlian lulusan tingkat pendidikan yang tajam di sektor publik. yang memasuki pasar kerja dan kebutuhan Meskipun undang-undang sertifikasi guru telah penyedia lapangan kerja, kondisi ini mungkin menjanjikan jumlah gaji tertentu untuk para guru, mengindikasikan masalah, khususnya di saat sistem distribusi gaji guru saat ini masih jauh di bawah skala sedang berkembang cepat. gaji yang diamanatkan undang-undang. Gaji yang diterima hampir 40 persen guru (atau 1,8 juta guru Sebagian besar peningkatan jumlah lulusan honorer) tidak setara dengan gaji awal guru pegawai pendidikan tinggi di pasar kerja terjadi di daerah negeri. Kondisi ini mungkin merupakan pengaruh perkotaan, meskipun dari segi persentase jumlah hukum persediaan dan permintaan. pekerja dengan pendidikan tinggi di daerah pedesaan sebenarnya meningkat lebih dari dua kali Sulit untuk menentukan apakah sektor pendidikan lipat. Perlu digaris bawahi bahwa pertumbuhan tinggi menyediakan apa yang diminta oleh pasar terjadi di Jawa dan Sumatera yang merupakan kerja. Pada prinsipnya, ada kemungkinan bahwa dua pulau dengan persentase lulusan 80% dari pekerjaan-pekerjaan sektor jasa sosial menambah seluruh lulusan di Indonesia (untuk pulau Jawa nilai ekonomi dan dibutuhkan oleh pasar. Jika saja persentasenya mencapai 60%). cukup banyak pekerjaan sektor publik ditawarkan, termasuk keuntungan-keuntungan moneter dan Dalam sektor-sektor mana sajakah para lulusan non-moneter yang diasosiasikan dengan pekerjaan pendidikan tinggi ini dipekerjakan? tersebut, maka wajar bahwa sektor pendidikan tinggi mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan ini. Sebagian besar lulusan pendidikan tinggi di Pernyataan tersebut dapat menjelaskan tingginya Indonesia, hampir 2/3 dari jumlah keseluruhan, permintaan akan gelar-gelar di bidang ekonomi, bekerja di sektor-sektor jasa terutama di hukum, dan ilmu-ilmu sosial serta pendidikan guru. sektor layanan publik (pendidikan, kesehatan, Namun, bagaimana dengan sektor-sektor ekonomi administrasi pemerintah, dan layanan sosial lainnya? Posisi guru dan administrasi pemerintah saja lainnya) dan 3/4 dari jumlah tersebut bekerja di tidak cukup untuk mendongkrak kekuatan kompetitif sektor pendidikan sebagai guru. Urutan kedua untuk Indonesia. Sebaliknya, sektor-sektor manufaktur dan sektor dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan terbesar adalah sektor jasa swasta yang mencakup sumber daya alam adalah sektor-sektor yang sektor perdagangan grosir, hospitality, keuangan berpotensi menyediakan lebih banyak lapangan dan lainnya yang mencakup sekitar 1/3 dari seluruh kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar lulusan. Sektor manufaktur hanya mempekerjakan terhadap pertumbuhan PDB. 8 Policy Brief 4. Mengidentifikasi mata rantai yang terputus Ada dua cara utama untuk mengidentifikasi pelatihan guru meskipun ketersediaan guru saat ini keterbatasan keterampilan. Cara pertama adalah sudah sangat berlebihan merupakan indikasi bahwa dengan bertanya pada penyedia lapangan kerja sistem tidak merespon permintaan pasar kerja. yang menerima lulusan dan merupakan pihak dalam posisi terbaik untuk menilai keterampilan Pengumpulan data yang menanyakan penyedia pelamar kerja dan pegawainya. Cara kedua adalah lapangan kerja mendukung bukti ketidakcocokan ini. dengan membandingkan pertumbuhan lapangan Dalam survei penyedia lapangan kerja yang dilakukan kerja dan gaji untuk mengetahui indikasi-indikasi tahun 2008 oleh Bank Dunia, perusahaan-perusahaan keterbatasan persediaan tenaga kerja. Jika jumlah di bidang jasa non-kependidikan dan manufaktur lulusan terampil jenis tertentu (sektor, jenis gelar) sudah mulai mengeluhkan kesulitan untuk mengisi sangat terbatas, dapat diperkirakan bahwa nilai gaji posisi-posisi terampil. Dalam sektor manufaktur, 69 berbanding pendidikan yang lebih tinggi untuk persen perusahaan menyatakan bahwa sulit atau kelompok tersebut jika lapangan kerja konstan. Jika sangat sulit untuk mengisi posisi-posisi profesional jumlah lulusan terlalu banyak dan lapangan kerja (misalnya insinyur). Ada kecenderungan yang perlu mungkin tumbuh atau tidak tumbuh, gaji tidak akan dikhawatirkan dibandingkan dengan negara-negara meningkat - bahkan ada kemungkinan menurun. lain, yaitu semakin banyak penyedia lapangan kerja di Indonesia menganggap kondisi keterampilan pekerja Jika kita menerapkan logika ini pada beberapa jenis saat ini sebagai hambatan bisnis. gelar yang berbeda (D1 D2, D3 dan D4 ke atas), jelas bahwa permintaan akan Data dari para penyedia lulusan D1 dan D2 menurun Ada kecenderungan yang perlu lapangan kerja ini juga drastis. Jumlah pendapatan dikhawatirkan dibandingkan dengan mengungkap perbedaan- untuk jenis-jenis program ini negara-negara lain, yaitu semakin banyak perbedaan penting terkait di pasar kerja telah berkurang penyedia lapangan kerja di Indonesia hambatan yang ditemui: drastis dalam dekade terakhir menganggap kondisi keterampilan kuantitas atau kualitas dan kondisi ini menunjukkan pekerja saat ini sebagai hambatan bisnis. keterampilan. Di banyak bahwa permintaan akan sektor, penyedia lapangan jenis-jenis program ini sangat kerja menganggap bahwa rendah – mungkin disebabkan oleh mutu yang kurangnya keterampilan dalam sektor mereka rendah. disebabkan oleh kurangnya jumlah lulusan dan bukan karena kualitas keterampilan lulusan. Menerapkan logika yang sama pada berbagai Meskipun data yang ada tidak memungkinkan sektor lapangan kerja, jelas terlihat bahwa ada untuk analisis mendalam, perbedaan-perbedaan pergeseran pilihan sektor untuk lulusan baru, mengindikasikan bahwa sistem pendidikan tinggi yaitu dari pekerjaan di sektor swasta ke pekerjaan tidak merespon permintaan. Putusnya mata rantai di sektor publik. Sektor dengan persentase ini terlihat jelas di bidang industri minyak sawit penyerapan lulusan baru terbesar hingga saat ini dimana institusi pendidikan tinggi pemerintah adalah sektor publik, khususnya sektor pendidikan. setempat tidak cukup responsif untuk memenuhi Di sisi lain, sektor industri menerima lulusan dengan permintaan akan pekerja profesional di bidang jumlah terkecil, diikuti dengan sektor keuangan dan industri tersebut. Beberapa faktor yang dapat real estate. menjelaskan mata rantai yang terputus: (1) secara internal, kurikulum institusi pendidikan tinggi tidak Sementara itu, jumlah pendapatan berbanding sesuai dengan kebutuhan industri; kurangnya pendidikan mengikuti kecenderungan yang dana dan ahli untuk mengembangkan kurikulum berlawanan: pendapatan di bidang industri dan yang relevan; dan kurangnya jumlah pengajar yang jasa swasta meningkat, sementara pendapatan memiliki pengalaman industri dan (2) secara esternal, di sektor jasa publik menurun, ditengarai karena kurangnya insentif bagi staf pegawai negeri di sektor pengaruh pendapatan lulusan dengan latar belakang pendidikan tinggi untuk melakukan upaya lebih kependidikan. Terlepas bahwa kondisi ini tidak dalam berkomunikasi dan melembagakan kemitraan mencegah meningkatnya permintaan akan program dengan industri. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: 9 Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? Bukti-bukti yang diungkapkan menunjukkan untuk menjadi guru sangat kecil dibandingkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan investasi pendidikannya. Sementara itu, tinggi dan pasar kerja. Meskipun sektor ini memiliki pertumbuhan pekerja sangat lambat di sejumlah hampir satu juta mahasiswa yang disiapkan untuk sektor sehingga pendapatan semakin meningkat. menjadi guru, tidak ada rencana untuk memperluas Jika dikaitkan dengan data dari survei penyedia jumlah guru pegawai negeri. Jika mahasiswa lapangan kerja, ketidaksesuaian ini semakin nyata tidak menjadi guru tersertifikasi, pendapatan yang terlihat. diperoleh dari menuntut ilmu di perguruan tinggi 5. Meningkatkan relevansi sistem untuk kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan Dua pesan kunci dari dokumen ini: beberapa negara dan di sejumlah wilayah dapat • Masih banyak ruang untuk menyerap lebih banyak dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. lulusan pendidikan tinggi di Indonesia sehingga akses terhadap pendidikan tinggi harus menjadi Meskipun demikian, pemetaan semacam itu prioritas hanya akan bermanfaat jika informasi pasar • Sistem yang ada saat ini tidak merespon dinamika kerja yang dihasilkan itu diperbaiki baik jumlah pasar kerja sehingga menyebabkan timbulnya maupun distribusinya. Pilihan orang tua dan ketidaksesuaian keterampilan yang perlu segera calon mahasiswa yang tidak memiliki akses dibenahi. terhadap informasi mengenai kesempatan kerja tercermin dari keterbatasan pilihan yang mereka ambil. Informasi tersebut seyogyanya Relevansi pendidikan tinggi sangat tergantung pada mencakup platform-platform data yang bisa dicari sistem yang efektif dengan komponen informasi (searchable) untuk membandingkan kemungkinan dan insentif sebagai bagian terpenting. Seperti lapangan kerja dan gaji dari berbagai jenis gelar yang dijabarkan dalam dokumen ini, ketiadaan atau institusi tertentu lengkap dengan informasi komponen-komponen ini (informasi dan insentif ) mengenai kualitas dan biaya program. Platform telah mempengarhui kemampuan sistem untuk ini juga seyogyanya menyediakan forum dan merespon permintaan pasar kerja. Secara lebih nyata, daftar lowongan kerja yang dapat dimanfaatkan analisis ini memperlihatkan adanya tiga area yang perlu ditingkatkan dan rekomendasi-rekomendasi oleh mahasiswa dan pekerja. Karena sistem ini terkait ketiganya: bergantung pada kualitas data yang tersedia di Kementerian, maka penting sekali bagi i. Ketersediaan informasi pasar kerja, kementerian untuk mengumpulkan lebih banyak ii. Meningkatkan sistem penjaminan mutu, data dengan kualitas yang lebih baik mengenai termasuk akreditasi, dan kinerja lulusan di pasar kerja. iii. Pendanaan dan tata kelola institusi. 2. Pengembangan jaminan mutu pendidikan tinggi dan sistem serta proses akreditasi di masa Rekomendasi Kebijakan: depan harus dipandu oleh sebuah roadmap 1. Meningkatkan pemahaman mengenai sistem dan dan dengan jelas mengartikulasikan tujuan dan mengurai ketidaksesuaian keterampilan. Secara rencana aksi. Kualitas institusi dan program yang khusus, melakukan pemetaan yang komprehensif akan ditempuh mahasiswa merupakan salah terkait permintaan dan persediaan keterampilan di satu informasi kunci yang perlu diketahui oleh berbagai sektor ekonomi – termasuk keterampilan orang tua dan para calon mahasiswa untuk bisa kognitif, teknis, dan non-teknis (sosial dan perilaku) menentukan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas sistem akreditasi harus bersifat transparan, dapat mengenai kekurangan dan kelebihan para lulusan. dipertanggungjawabkan dan terbaharui, untuk Perangkat-perangkat seperti survei World Bank dapat merespon pertumbuhan program dan Skills toward Employment and Productivity (STEP) di institusi. 10 Policy Brief Mengembangkan website merupakan langkah awal dengan catatan situs-situs tersebut harus dikonsolidasi menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan baik. Upaya-upaya untuk mengintegrasikan situs-situs tersebut akan membantu calon mahasiswa membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia mengenai kualitas dari ribuan program studi di seluruh negeri ini. Informasi tambahan seperti biaya kuliah, pendapatan rata-rata yang diperoleh dari penyedia kerja, dan kesempatan beasiswa akan memperkaya basis data terintegrasi ini. 3. Otonomi dalam pengambilan keputusan, merupakan prasyarat agar institusi dapat merespon Pemetaan yang komprehensif terkait permintaan dan persediaan keterampilan kebutuhan dan insentif, harus disertai dengan berbagai sektor ekonomi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekurangan dan keliebihan lulusan. akuntabilitas. Institusi pendidikan tinggi harus diberi insentif yang memadai untuk memenuhi tujuan-tujuan mereka dan insentif ini harus dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja yang pendidikan tinggi, dukungan pemerintah realistis dan tidak terlalu rumit untuk dipantau. kepada pihak swasta dapat dibenarkan; Kinerja institusi pendidikan tinggi harus diukur • Bergerak menuju pendanaan berbasis berdasarkan seberapa responsif institusi tersebut kinerja untuk institusi pemerintah. Meskipun terhadap kebutuhan industri dan masyarakat, pergerakan menuju pendanaan per kapita kontribusinya terhadap kualitas pengajaran dan merupakan langkah menuju arah yang akademis yang baik, serta kontribusinya terhadap tepat, pendekatan tersebut mungkin masih pembangunan ekonomi setempat. tidak mendorong terciptanya kemampuan beradaptasi terhadap permintaan pasar Karena institusi pemerintah dan swasta merespon kerja. Meskipun demikian, insentif langsung terhadap insentif yang berbeda, maka penting dalam bentuk pendanaan yang berbasis hasil untuk menyesuaikan insentif tersebut untuk (kemampuan lulusan untuk mendapatkan memastikan bahwa institusi merespon kebutuhan pekerjaan, misalnya) mungkin dapat diterapkan pasar kerja. Pendanaan yang spesifik untuk suatu di Indonesia. institusi pemerintah akan menciptakan rangkaian • Perpaduan antara pendanaan per mahasiswa, insentif yang jelas untuk institusi-institusi ini. pendanaan berbasis kinerja, dan hibah Misalnya, tidak banyak yang perlu diadaptasi kompetitif mungkin merupakan pendekatan oleh universitas-universitas non-otonomi yang yang paling cocok untuk merangkul berbagai didanai berdasarkan input. Pendanaan per kapita jenis institusi yang ada di Indonesia.6 universitas dapat meningkatkan insentif mereka untuk beradaptasi dan, dengan demikian, menarik 4. Ada peluang untuk secara eksplisit lebih banyak mahasiswa. Insentif yang lebih mengembangkan kolaborasi antara institusi besar untuk memperoleh mahasiswa dihadapi pendidikan tinggi dan sektor swasta termasuk oleh institusi swasta. Karena institusi swasta insentifnya. Kolaborasi ini dapat berupa kontrak tidak menerima pendanaan pemerintah, besar penelitian, internship, maupun program magang kemungkinan institusi tersebut lebih fokus pada dan pertukaran staf. Institusionalisasi kolaborasi program-program berbiaya rendah. semacam ini mungkin mengharuskan adanya insentif spesifik dan hubungan yang lebih eksplisit Karena cara pendanaan suatu institusi terkait dengan pendanaan dan/atau akreditasi. dengan insentif yang diterima, amatlah penting bahwa sistem pendanaan dapat memberikan insentif yang sesuai. Insentif-insentif tersebut dapat berbentuk: • Perluasan dukungan kepada institusi swasta. 6 Lihat pilihan-pilihan Pendanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia Karena terdapat eksternalitas kualitas (2013), draft Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: 11 Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja? Sebagai bagian dari dukungan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, dahulu disebut AusAID) melalui Bank Dunia telah mendanai penelitian untuk mendukung perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masukan kebijakan yang dibutuhkan. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disajikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Australia. Sektor Pembangunan Manusia Kantor Bank Dunia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53 Tel: (021) 5299 3000 Faks: (021) 5299 3111 www.worldbank.org/id/education 12 Policy Brief