EVALUASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA (BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMU GAMPONG, BKPG) DI PROVINSI ACEH Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Provinsi Aceh telah mencatat kemajuan yang mengesankan Selama periode tahun 2007-2012, BKPG mengucurkan lebih dari menuju pemulihan dan rehabilitasi dalam satu dasawarsa 1,5 triliun rupiah (sekitar USD 120 juta) untuk berbagai macam terakhir. Bencana tsunami tahun 2004 dan penandatanganan kegiatan, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur perdesaan, Nota Kesepahaman (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan, program dan Pemerintah Indonesia telah menutup periode kekerasan dan pendidikan dan kesehatan, dan penguatan pemerintah gampong. ketegangan yang pernah menjadikan Aceh salah satu provinsi Pada tahun 2013, 70 juta rupiah per gampong dialokasikan termiskin di Indonesia. Masa pasca-konflik telah membuka ruang untuk 6.464 gampong di provinsi tersebut. Berbeda dengan versi politik di bawah otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh nasional PNPM, BKPG menyediakan alokasi keuangan yang sama untuk menuntaskan persoalan ekonomi dan kemiskinan tinggi untuk setiap gampong di Aceh. yang sudah lama berlangsung. Namun, tingkat kemiskinan dan pengangguran provinsi ini tetap berada di atas rata-rata nasional. Untuk mengevaluasi kinerja BKPG, SurveyMeter bekerjasama Lebih khususnya lagi, masyarakat miskin di desa-desa di Aceh dengan PSF/CPDA melakukan survei pada tahun 2013. Survei (dalam bahasa Aceh disebut gampong) relatif masih tertinggal, ini dilakukan dengan tujuan menilai pemanfaatan program, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi telah mengurangi tingkat efektivitas keseluruhan program, dan persepsi warga gampong kemiskinan di daerah perkotaan provinsi tersebut. di Aceh atas program ini. 600 rumah tangga dipilih dengan menggunakan metode cluster sampling dari dua puluh rumah Pemerintah Aceh telah menerapkan versinya sendiri dari Program tangga di 30 gampong di Aceh. Laporan ini menyajikan hasil survei Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program nasional yang menyoroti kesadaran tentang BKPG, pemanfaatan program, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong dan persepsi tentang program, antara kelompok-kelompok yang pembangunan berbasis masyarakat. Program Bantuan Keuangan berbeda dalam masyarakat. Peumakmu Gampong (BKPG) dimulai pada tahun 2009. Melalui program BKPG, Pemerintah Aceh bermaksud mempercepat Kesadaran Akan BKPG dan Kehadiran pada pembangunan dan pengurangan kemiskinan sekaligus Pertemuan Program memperkuat kapasitas pemerintah desa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan. Program ini dibiayai melalui dana Responden survei mulanya ditanya mengenai kesadaran mereka Otonomi Khusus yang diberikan kepada Aceh sebagai bagian akan adanya program BKPG. Dari 600 responden survei, 63% dari perjanjian damai tahun 2005; sejak tahun 2007, Aceh telah pernah mendengar tentang BKPG sementara 5% pernah menerima tambahan pendapatan dari dana otonomi khusus dan mendengar program ini namun kurang mengerti apa itu BKPG. pendapatan dari sektor minyak dan gas di provinsi tersebut. Hasil ini sejalan dengan temuan tentang PNPM di luar Aceh, seperti Studi Bank Dunia tentang Sosial Ekonomi Rumah Tangga 2011, yang menemukan bahwa 67% responden survei mengetahui tentang PNPM. Namun demikian, terdapat perbedaan gender yang signifikan Kehadiran Pada Pertemuan dan Kualitas dalam kesadaran akan program: 51% responden perempuan Partisipasi pernah mendengar tentang BKPG dan 7% pernah mendengar namun kurang mengerti apa itu BKPG, sementara 76% responden Meskipun mayoritas responden mengetahui tentang BKPG, laki-laki pernah mendengar mengenai BKPG dan 3% pernah kehadiran pada pertemuan BKPG lebih rendah daripada bentuk- mendengar namun kurang mengerti apa itu BKPG. bentuk partisipasi lain masyarakat di gampong-gampong. 32% dari total sampel melaporkan menghadiri pertemuan BKPG pada Mengingat keragaman kegiatan yang didanai melalui BKPG, tahun lalu. Di antara mereka yang pernah mendengar tentang tanggapan atas pertanyaan survei tentang jenis program BKPG, setengah (51%) menghadiri setidaknya satu pertemuan BKPG (di antara mereka yang menyatakan tahu tentang BKPG) yang terkait BKPG di gampong mereka. Bentuk lainnya dalam hal menunjukkan variasi yang lebih besar. Gambar 1 menunjukkan partisipasi masyarakat lebih tinggi; 75% dari seluruh responden persepsi yang berbeda tentang peran BKPG; sementara angka survei melaporkan berpartisipasi dalam gotong royong dalam tiga menunjukkan persentase masing-masing peran BKPG, banyak bulan terakhir. Survei tidak melaporkan apakah peserta terlibat responden mengidentifikasi lebih dari satu peran untuk program langsung dalam pembangunan atau penyediaan untuk proyek tersebut. BKPG itu sendiri. Gambar 1: Persepsi peran BKPG Seperti tampak pada Gambar 3 berikut ini, di antara mereka yang melaporkan telah menghadiri pertemuan BKPG, sebagian besar 11% Tidak tahu 50% (71%) hanya hadir dalam satu atau dua pertemuan. Perbedaan Program gender juga terlihat dalam kehadiran pertemuan: 45% responden infrastruktur 1% laki-laki pernah menghadiri setidaknya satu pertemuan BKPG, Lainnya sementara 18% responden perempuan pernah menghadiri 4% setidaknya satu pertemuan BKPG. Program pengentasan kemiskinan Gambar 3: Jumlah pertemuan BKPG yang dihadiri 7% 26% Program Credit union pemberdayaan 37% 34% Total 180 responden 12% Survei juga melaporkan bagaimana orang-orang menjadi tahu 6% 6% 2% 3% tentang BKPG. Diseminasi informasi tentang program tampaknya 1% berhasil: Dari 408 responden yang pernah mendengar tentang 1 2 3 4 5 6 7 8 BKPG, hampir setengah (49%) melaporkan mendengar tentang program ini melalui lebih dari satu sumber, dan 25% mendengar Di antara mereka yang tidak menghadiri pertemuan BKPG, tentang program ini dari tiga sumber atau lebih. Seperti tampak alasan yang paling umum untuk tidak hadir adalah tidak adanya pada Gambar 2 di bawah ini, cara yang paling umum responden undangan atau tidak diberitahu tentang penyelenggaraan mendengar tentang BKPG melalui jejaring sosial, termasuk teman- pertemuan itu. Gambar 4 menunjukkan alasan yang diberikan teman, keluarga dan tetangga (68% responden). oleh 215 responden mengapa tidak menghadiri pertemuan. Gambar 4: Alasan tidak menghadiri pertemuan BKPG Gambar 2: Dari mana responden mendengar mengenai BKPG Kualitas A. Tidak diundang/tidak diberitahukan partisipasi mengenai adanya pertemuan 68% Teman, keluarga, tetangga B. Sibuk C. Telah diwakili anggota lainnya 47% Pimpinan setempat (Kepala dusun/desa) 57% D. Pertemuan ini hanya untuk para laki-laki F. Pertemuan ini hanya untuk para pejabat desa 28% Pertemuan kampung/gampong V. Lainnya 33% 23% Pengumuman di tempat ibadah 16% 9% 16% Papan informasi kegiatan 4% 3% 13% Fasilitator A B C D F V Kualitas partisipasi responden dalam pertemuan BKPG sedikit Gambar 7: Pengambil keputusan dalam pertemuan BKPG lebih tinggi daripada yang dilaporkan dalam konteks PNPM lain. Fasilitator Sementara 53% responden yang pernah menghadiri pertemuan Kepala desa PNPM/BKPG BKPG melaporkan aktivitas mereka selama pertemuan itu “hanya mendengarkan,” 30% melaporkan mengajukan pertanyaan dan 53% 25% 3% 12% 8% 38% menyatakan mereka telah memberikan pendapat (dua terakhir termasuk responden yang melaporkan terlibat dalam lebih dari satu jenis kegiatan dalam rapat). Namun, partisipasi Anggota Pemimpin Lainnya masyarakat masyarakat aktif tidak merata pada seluruh responden. Variasi ini terlihat jelas pada tingkat pendidikan, seperti yang terlihat pada Gambar 5 di bawah ini: Manfaat dari proyek BKPG Gambar 5: Persentasi yang melaporkan “hanya Responden diajukan pertanyaan tentang apakah mereka mendengarkan” selama pertemuan BKPG, berdasarkan menerima mantuan langsung atau tidak langsung dan program pendidikan bantuan masyarakat, termasuk BKPG, Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan program pemerintah lainnya. Jawaban paling umum yang diterima 69% 50% Sekolah Dasar dari masyarakat adalah bahwa mereka mendapatkan bantuan dari Tidak 46% bersekolah SMP/SMA pemerintah (48%). Kedua pertanyaan yang diajukan, yaitu tentang jenis bantuan dan bantuan apa yang didapatkan oleh masyarakat menghasilkan jawab yang bervariasi; jawaban terbanyak Catatan: Satu responden dengan gelar sarjana yang melaporkan “hanya kedua adalah masyarakat mendapatkan bantuan gabungan mendengarkan” dihilangkan dari grafik. dari pemerintah dab BKPG (21%). Hanya 3% responden yang melaporkan bahwa bantuan yang diterima murni berasal dari Sebagaimana dicatat sebelumnya dalam bagian ini, perbedaan BKPG; hasil ini tidak mengejutkan mengingat banyaknya program gender jelas terlihat pada jumlah laki-laki versus perempuan yang dilaksanakan di kampung, termasuk BKPG. yang menghadiri pertemuan. Perbedaan ini juga terlihat pada bagaimana hadirin berpartisipasi: 65% perempuan yang Survei ini juga menanyakan kepada responden tentang proyek menghadiri pertemuan BKPG melaporkan “hanya mendengarkan” BKPG secara khusus yang ada di kampung mereka dan apakah dibandingkan dengan 47% laki-laki. keluarga mereka mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Bagi mereka yang mengetahui proyek ini, sekitar 73% dari responden Gambar 6: Persentasi menyatakan bahwa kegiatan BKPG memberikan manfaat bagi yang melaporkan “hanya 47% keluarga mereka. Namun demikian, saat ditanya tentang proyek 65% mendengarkan” selama Perempuan Laki- pertama BKPG, 82% responden yang menyatakan mendapatkan laki pertemuan BKPG, manfaat. Jumlah responden yang menyatakan mengetahui tentang berdasarkan gender proyek ini menurun secara signifikan setelah dua atau tiga proyek pertama yang tercantum dalam daftar; hal ini dapat berarti bahwa proyek BKPG paling dikenal atau paling menonjol di kampung tersebut dan berada pada urutan pertama. Dalam pertemuan BKPG yang dihadiri oleh responden survei, Responden menyatakan adanya manfaat langsung yang diterima anggota masyarakat dipandang sebagai kelompok pengambil oleh keluarga mereka dan menjangkau keluarga dengan kepala keputusan paling penting. Anggota masyarakat dipandang sebagai keluarga wanita dan keluarga dengan kepala keluarga laki- yang paling berpengaruh dalam menentukan jenis kegiatan proyek, laki dalam jumlah yang kurang lebih sama. Tabel 1 berikut penerima manfaat, perhitungan biaya, dan rencana untuk proyek- menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proyek BKPG, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 berikut. kepala keluarga laki-laki dan kepala keluarga perempuan terkait tingkat pengetahuan keluarga pemerima manfaat langsung. Tabel 1: Manfaat yang dirasakan keluarga responden dari proyek BKPG tertentu, dilihat dari gender kepala keluarga BKPG dan Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan Kepala Kepala Di Aceh, situasi rumah tangga yang dikepalai perempuan Keluarga Keluarga memiliki gaung sejarah tertentu: sementara angka konkrit Wanita Laki-laki sulit didapat, konflik 30 tahun antara GAM dan militer Indonesia pernah menghasilkan satu perkiraan bahwa ada Membuka/memfasilitasi akses 100.000 “janda perang” pada periode 1994 -19981. 59% 54% transportasi Melindungi kampung dar banjir/ Enam puluh responden dalam survei ini, atau 10% dari 36% 31% tanah longsor seluruh responden survei, berasal dari rumah tangga yang Lingkungan yang lebih baik/ dikepalai perempuan. Dari kelompok ini, sebagian besar 29% 31% bersih (95%) melaporkan menerima bantuan atau menggunakan Memfasilitasi kegiatan usaha 16% 21% program bantuan, seperti BKPG, PNPM, beras bersubsidi (Raskin), atau menggunakan program kesehatan bersubsidi Meningkatkan modal usaha 8% 13% di Indonesia bagi masyarakat miskin (Jamkesmas). Aceh merupakan salah satu daerah pertama yang ditargetkan Lainnya 8% 9% oleh program PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), yang didanai oleh Bank dunia untuk Masyarakat lebih sehat 4% 5% mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan sosial di kalangan para janda perang di daerah-daerah Sanitasi yang lebih baik 2% 7% konflik di Indonesia. Namun, survei tidak secara khusus menanyakan tentang bantuan dari atau keterlibatan Mengurangi beban kerja harian 1% 3% dengan kegiatan PEKKA. Menyediakan air bersih 1% 1% Rumah tangga yang dikepalai perempuan dalam survei ditandai oleh tingkat pendidikan yang lebih rendah Mengurangi beban kerja untuk 0% 2% dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki: mendapatkan kebutuhan dasar sementara 6% kepala rumah tangga laki-laki melaporkan Mengurangi konflik dengan 0% 0% tidak pernah mendapatkan pendidikan dan 43% tetangga atau kampung lain melaporkan mendapat pendidikan sekolah dasar, 20% kepala rumah tangga perempuan melaporkan tidak pernah Namun demikian, saat responden dikelompokkan berdasarkan mendapatkan pendidikan, dan 62% memiliki pendidikan tingkat pendidikan kepala keluarga, terlihat adanya beberapa hingga tingkat sekolah dasar. perbedaan. Sebagian besar responden adalah kepala keluarga dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (45%) dan kepala 30% dari kelompok ini melaporkan menerima bantuan dari keluarga dengan tingkat pendidikan sekolah menengah (20%). BKPG, dan 21% menerima bantuan dari PNPM. Namun, Kepala keluarga dengan pendidikan sekolah menengah dan sekolah kesadaran akan BKPG di antara semua rumah tangga yang menengah atas yang melaporkan, menyatakan mendapatkan dikepalai perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan akses transportasi yang lebih baik, perlindungan yang lebih baik dengan sampel penuh; 50% pernah mendengar tentang dari banjir/tanah longsor dan lingkungan yang lebih baik/bersih BKPG, sementara 8% pernah mendengar tentang BKPG dari program BKPG jumlahnya lebih besar dibandingkan kepala tapi tidak yakin itu apa. 18% pernah menghadiri pertemuan keluarga yang tidak mendapatkan pendidikan. Jumlah kepala BKPG, dan angka rata-rata pertemuan yang pernah dihadiri keluarga yang tidak mendapatkan pendidikan dan kepala keluarga oleh kelompok ini adalah dua. dengan pendidikan sekolah menengah masing-masing sebesar 8% dan 9% dari total responden. 1 Davies, Matt. 2006. Indonesia’s War Over Aceh: Last Stand on Mecca’s Porch. New York: Routledge. hal. 25 Tabel 2: Manfaat bagi keluraga responden dari proyek Gambar 8: Apakah program-program yang dijalankan oleh BKPG tertentu berdasarkan tingkat pendidikan kepala BKPG selaras dengan kebutuhan dan kepentingan warga di keluarga Gampong ini? Sekolah Tanpa Sekolah Sekolah mene- pendi- mene- dasar ngah dikan ngah atas Membuka/ menyediakan akses 49% 54% 65% 64% 6% TIDAK 94 % YA transportasi Melindungi kampung Namun demikian, pengetahuan tentang cakupan kegiatan BKPG dari banjir/tanah 19% 34% 32% 42% longsor masih terbatas. Saat membaca daftar proyek yang didanai BKPG di desa mereka, 77% responden mengetahui tentang proyek tersebut, Lingkungan yang lebih 16% 32% 33% 42% namun ketika ditanya apakah mereka mengetahui bahwa proyek- baik/bersih proyek tersebut didanai oleh BKPG, hampir setengah dari seluruh responden (49%) yang menyatakan bahwa mereka mengetahui Menyediakan usaha 30% 20% 12% 20% tentang dana BKPG, seperti yang terlihat di Gambar 9. Meningkatkan modal 13% 8% 12% 16% Gambar 9: Kesadaran tentang dana BKPG untuk proyek- usaha proyek tertentu yang dilaporkan oleh responden Lainnya 10% 7% 7% 6% Masyarakat lebih sehat 0% 5% 5% 10% 49 % Ya 77 % Tidak 44 % Tidak (Sadar) (Tidak Sadar) Tahu Sanitasi yang lebih baik 7% 10% 6% 9% Meskipun demikian, proyek BKPG dipandang memiliki manfaat Mengurangi beban yang tersebar luas. Seperti Gambar 10 menunjukkan, lebih dari 0% 3% 0% 3% kerja harian sepertiga responden survei (36%) beranggapan bahwa proyek BKPG menguntungkan seluruh gampong, bukan kelompok Menyediakan air bersih 0% 2% 1% 0% tertentu. 29% menganggap proyek-proyek hanya menguntungkan Mengurangi orang-orang yang berada dekat proyek. Terakhir, 44% dari beban kerja untuk responden ini beranggapan proyek BKPG di gampong mereka 4% 1% 2% 8% mendapatkan memberi manfaat bagi lebih dari satu kelompok dalam komunitas kebutuhan dasar mereka. Mengurangi konflik dengan tetangga atau 0% 0% 0% 0% Gambar 10: Persepsi siapa yang menikmati kampung lain manfaat paling banyak dari proyek BKPG tertentu Catatan: hasil ini mencerminkan tiga proyek BKPG pertama mengenai responden mana yang diberikan serangkaian pertanyaan. Penduduk Penduduk warga desa/ yang di desa Perempuan gampong memiliki sekitar usaha Persepsi tentang proyek BKPG 36% 29% 15% 11% Survei menemukan bahwa sejumlah besar responden melaporkan BKPG sudah sejalan dengan kebutuhan gampong mereka. 94% Penduduk Lainnya desa Tidak tahu Keluarga dari responden yang paham tentang BKPG menjawab hal ini tetangga miskin dengan tegas. 5% 3% 3% 2% Kesimpulan dan Rekomendasi Temuan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut, diikuti Dengan mempertimbangkan bagaimana undang-undang oleh tiga rekomendasi untuk pelaksanaan undang-undang baru desa yang baru akan dilaksanakan, tulisan ini membuat tiga tentang desa: rekomendasi: •• BKPG telah berhasil menghasilkan infrastruktur dan proyek- •• Survei menemukan bahwa partisipasi turun drastis bagi proyek yang dianggap menguntungkan gampong di Aceh sebagian besar penduduk gampong setelah pertemuan secara keseluruhan dan mereka yang tinggal berdekatan pertama atau kedua yang terkait BKPG. Meskipun alasan dengan proyek. turunnya partisipasi tidak dapat disimpulkan dari data survei •• Meskipun responden memiliki pandangan yang baik tentang ini, terdapat kesan bahwa kebanyakan warga cenderung BKPG, 49% responden tidak mengetahui bahwa proyek-proyek terdorong untuk membatasi keterlibatan dalam proyek-proyek tertentu di gampong mereka didanai oleh BKPG, menunjukkan partisipatif (karena opportunity cost, norma sosial, atau faktor bahwa fungsi program sehari-hari kurang dikenal. lainnya). Ketika menimbang bagaimana merancang aspek ·· Temuan dalam survei ini bahwa responden menganggap partisipatif UU desa, model plebisit yang diajukan oleh Olken penduduk yang tinggal dekat dengan proyek sebagai (2010) mungkin tepat untuk memastikan bahwa partisipasi kelompok terbesar kedua yang paling diuntungkan dari berbasis luas terjadi. Dalam model ini, penduduk desa memilih BKPG perlu ditelusuri lebih jauh. Ada kemungkinan, seperti proyek mana yang akan didanai, memastikan bahwa beban dikemukakan oleh Olken (2010), bahwa lokasi pengadaan bagi penduduk desa untuk berpartisipasi secara intensif infrastruktur melalui proses CDD adalah sama pentingnya tidak meningkat, sekaligus memperluas kesempatan untuk dengan jenis insfrastruktur yang dibangun. keterlibatan yang tidak membutuhkan banyak waktu. •• Keterlibatan masyarakat dengan BKPG lebih rendah •• Terkait dengan itu pula, hasil survei menunjukkan pentingnya dibandingkan dengan bentuk partisipasi lain di tingkat tokoh masyarakat di Aceh sebagai sumber utama informasi gampong. Sementara 32% responden pernah menghadiri tentang program-program masyarakat, dan sebagai pemain pertemuan BKPG pada tahun lalu, 75% melaporkan penting dalam pengambilan keputusan dalam pertemuan berpartisipasi dalam gotong royong selama tiga bulan terakhir. penentuan prioritas proyek. Hasil ini menunjukkan perlunya Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan program BKPG tetap menyasar tokoh masyarakat (kepala gampong/desa) untuk berada di luar keterlibatan komunitas “biasa” oleh warga mengikuti pelatihan dalam penganggaran dan merespon gampong. kebutuhan desa, serta penelitian lebih lanjut yang akan •• Sejalan dengan temuan lain dari studi-studi tentang PNPM dan memperjelas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tokoh kepustakaan yang lebih besar, hasil survei menggambarkan masyarakat dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan adanya ketegangan dalam program CDD dalam memberikan dana dan menanggapi kebutuhan desa yang berbeda. manfaat bagi seluruh desa sementara tetap memerhatikan •• Temuan dari survei, sejalan dengan temuan tentang PNPM kebutuhan kelompok terpinggirkan di desa: dalam konteks lain, adalah bahwa BKPG dianggap sebagai ·· Responden survei menganggap bahwa manfaat BKPG proyek pembangunan prasarana umum. Mengingat tekanan akan ditujukan kepada gampong secara keseluruhan, dan sosial yang ada pada rumah tangga lebih terpinggirkan, belum tidak melihat bahwa kelompok marjinal atau rumah tangga jelas apakah dengan mendorong partisipasi yang lebih besar miskin sebagai penerima manfaat program ini; dari kelompok-kelompok tersebut dalam rerangka BKPG/PNPM ·· Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan cenderung akan memberikan hasil yang lebih baik. Bukti menunjukkan kurang menyadari keberadaan BKPG dan kurang bahwa hasil dari program ini menyasar prioritas atau berpartisipasi dalam proyek-proyek BKPG; kebutuhan tertentu masyarakat terpinggirkan. Pelaksanaan ·· Pendidikan dan disparitas gender menentukan kualitas Undang-Undang Desa yang baru dapat mengambil manfaat partisipasi yang menyebabkan kehadiran lebih pasif pada dari program (mirip dengan PEKKA) yang menyasar masyarakat pertemuan oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan tersebut, sementara tetap peka pada dinamika sosial dan dan anggota masyarakat dengan pendidikan lebih rendah. opportunity cost yang dihadapi oleh rumah tangga miskin dan rumah tangga yang dikepalai perempuan untuk berpartisipasi secara langsung.