- , KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM ~ OIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 77134 .... Acuan Penerapan Pengembangan Ekono:mi Lokal untuk Kota dan Kabupaten Daftar lsi )udul Sambulan Direktur lenderal Cip!a Karya I 05 Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kola dan Kabupa!en Kala Penganla.r Direktur Bina Program 1 01 Sekapur Sirih Ketua CPMU - USDRP I o9 BAB I - Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal 113 Tim Pengarah BAB II - Tahap Pertama: 3 Langkah Persiapan PEL I 29 '.. Antonius Budiono BAB 111 - Tahap Kedua: 4 Langkah Perencanaan PEL 141 Dwityo Akoro Soeranlo Sri Murni Edi Kusumaningrum BAB IV - Tahap Ketiga: Strategi & Pendekatan dalam Melaksanakan PEL I 55 Erwin Adhi Setyadi BAB V - Tahap Keempal: Monitoring & Evaluasi I 69 Diana Kusumastuti Terima Kasih I 75 TimDiskusi Yayal Djatnika. Elkana Catur H. Bhima Dhananjaya. Finda Septiawati. Rai Wayan Lindu S .. R. loellanlo S .. 11m PEL Kabupalen/Kola Peserta USDRP. Lillk M. Hidayat. Senlol Pambudi P. Mahmud Madja. Heru Bambang S.. Muhammad Sahaka. Nandang Saparudin. Syamsuddin Awing. Amri Liwang. Muhammad llyas. Yadi Arodhiskara. !wan Komardiwan. Malikus Djunaidi. Penulis Hania Rahma Penerbit Direklorat lendera! Cipla Karya. Kemenlerian Pekerjaan Umum. 20 12 ~- :uan Pener~pan Pengembangan Ekonomi Lokal Acuen Penerapen Pengembengen Ekonomi Lokal Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Pada tahun 20 I 0-2014. Ditjen Cipta Kruya memiliki arah kebijakan untuk mengembangkan kegiatan yang mengedepankan usaha untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan inlrastruktur memerlukan dukungan proses perencanaan yang fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal. .... Mengembangkan potensi ekonomi sebuah wilayah merupakan sebuah kerja besar multi sektor dan multi stakeholder serta membutuhka.n pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan ini yang kemudian oleh Diljen Cipta Karya. melalui program USDRP. berusaha dikembangkan pada Kabupaten / Kota peserta USDRP. Pendekatan PEL bersama dengan pembangunan infrastruktur strategis dan penguatan tala Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Layak Huni. sebagaimana dicita-citakan oleh USDRP. Diljen Cipta Karya. melalui fasilitasi USDRP. mendukung penyusunan renca.na. strategis PEL Kabupaten/ Kota yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor dan subjek dari kegiatan yang dilaksanakan. Kami berharap dokumen renstra akan memperkuat dokumen RPJMD yang sudah ada untuk mengarusutamakan Pengembangan Ekonomi Lokal dalam dokumen perencanaan dan anggaran seperti dokumen RPIJM. dokumen RKPD dan APBD. Buku ini adalah rekaman pembelajaran implementasi pendekatan PEL pada program USDRP yang disarikan dalam pedoman praktis untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota . Kami berharap pembelajaran ini dapat menjadi masukan positif bagi para champion PEL di Indonesia. balk di tingkat pusat dan lokal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan buku ini. / ~ Acuan Penera!J<'n Penqernbanqan Ekonomi Lokal Kata Pengantar Direktur Bina Program Bersama-sama dengan agenda Pembaruan Tata Pemerintahan Dasa r (PTPD) di tiga bidang yaitu (i) Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA), (ii) Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) dan Pengadaan Barang dan )asa (PBJ). USDRP memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan reformasi di bidang lain yaitu Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) a tau Local Economic Deve/opmeni(LED). ... Agenda pambaharuan PEL merupakan suatu kesatuan upaya untuk mem~rdayakan Pemerintah Daerah agar mampu membangun tata kelola Pemerintahannya dengan baik dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan PEL yang akan d.ikembangkan merupakan bagian dari upaya membangun keunggulan manajemen pembangunan perkotaan yang bertumpu pada kreativitas dalam lata kelola manajemen perkotaan. Bentuk pendukungan USDRP terhadap daerah d i antaranya adalah dengan memberikan bantuan teknis melalui penyediaan metode yang tepat mengenai pendekatan PELsehingga daerah mampu membangun strategi dan mengembangkan sendiri agenda program PEL yang tepat serta melaksanakan sendiri kegiatan PEL untuk daerahnya. Strategi dan agenda program PEL perlu diletakkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih luas. baik di pusat maupun daerah. Kebijakan. strategi dan agenda program PEL yang akan disusun oleh daerah alas fasilitasi USDRP akan disinergikan dengan dokumen perencanaan lain yang saat ini sudah dimilikl oleh daerah yaitu Rencana Pembangunan )angka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Strategi dan agenda program PEL akan disusun menjadi suatu dokumen yang terintegrasi dengan agenda program yang dimiliki oleh masing-masing SKPD dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kebijakan dan strategi PEL juga menjadi bagian dari Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) yang juga disusun oleh sejumlah kola alas fasilitasi pada kegiatan Bantuan Teknis "National Urban Strategy Program Development" yang juga berada di bawah USDRP. Selain itu. strategi dan agenda PEL perlu disinergikan dengan dokumen perencanaan lain yang saat ini sudah dimiliki oleh daerah yaitu Rencana Pembangunan lnvestasi )angka Menengah (RPIJM) Daerah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Akhimya kami berharap buku referensi ini dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam menerapkan dan mencapai tujuan PEL. Selamat mengembangkan PEL. Semoga bermanfaat. Jakarta. Juli 2012 ~ Antonius Budiono Direktur Bina Program Acuan Peneropdn Pengembangan Ekonomi Lokal Sekapur Sirih Ketua CPMU-USDRP perencanaa.n pembangunan ekonomi. meski desentralisasi telah memberi daerah sebuah momentum politis dan kerangka legal untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, kebanyakan daerah tidak memiUki strategi atau rencana program dan kegiatan pembangunan ekonomi yang detail dan komprehensif. Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga Rencana Kerja Pemertntah Daerah (RKPD), sejumlah rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah tersebar di'l.erbagai bidang a tau sektor tanpa ada keterkaitan dan sinergi d i antaranya. Akibatnya, banyak di antara program dan kegiatan terse but yang tidak cukup berhasil mencapai tujuannya. Di sisi lain, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi daerah seringkali disebabkan oleh ketidakrnampuan daerah dalam merespon perubahan kondisi ekonomi yang terus terjadi. bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Di era otonomi daerah dan globalisasi saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, ~rani melakukan perubahan serta mampu menyesuaikan dirt terhadap perubahan yang terjadi. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal (PEL) dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut karena silat pendekatannya yang holistik. Dalam banyak hal. pembangunan kota/kabupaten dan pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah dua hal yang saling terkait. Pembangunan pasar, kawasan industri. kawasan wisata. pusat perdagangan, jalan dan terminal adalah contoh kegiatan pembangunan daerah yang memiliki hubungan langsung dengan PEL dan seharusnya merupakan bagian dari strategi dan agenda perencanaan pembangunan kota yang terpadu. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendorong PEL harus sejalan dengan visi dan misi. serta harus mampu mendukung pembangunan kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam RPJPD dan RPJMD. Ketika suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya pertanian menetapkan visi sebagai daerah agrtbisnis misalnya. maka perencanaan strategi pengembangan kota dan agenda PEL harus mampu mendorong terwujudnya visi tersebut. Program dan kegiatan pembangunan prasarana. sara.na dan kelembagaannya harus mampu mendukung tercapainya visi kota tersebut. Berdasarkan kebutuhan di atas. USDRP sebagai sebuah program yang memiliki kegiatan penguatan kapasitas Pemerintahan daerah dalam btdang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menilai perlunya memperkaya perbendahaan metode dan pendekatan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku ekonomi di daerah dengan menyusun sebuah buku acuan penerapan PEL. Buku ini daharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah yang ingin dan akan menerapkan pendekatan PEL. Buku acuan pelaksanaan PEL ini disusun berdasarkan pengalaman USDRP dalam mendampingi sepuluh daerah peserta program USDRP melaksanakan sejumlah langkah dalam memulai dan mengembangkan upaya-upaya PEL. Proses pendampingan yang berjalan hampir selama dua tahun yaitu tahun 2011-2012 telah cukup untuk bisa membagi pengalaman praktik tersebut melalui buku acuan ini. Sepuluh daerah yang ikut dalam pilot penerapan pendekatan PEL USDRP adalah: Kota Banda Aceh. Kota Sawahlunto, Kota Cimahi, Kota Palangka Raya. Kabupaten Barru, Kota Parepare. Kabupaten Sidrap. Kota Palopo. Kabupaten Parigi Moutongdan Kabupaten Morowali. Acuan Peneropan Penqembanqan Ekonomi Lokal Buku ini bukanlah manual atau panduan untuk melaksanakan proyek, melainkan sebuah acuan atau referensi bagi daerah untuk merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan PEL. Oleh karena itu. buku acuan atau referensi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan dan dapat diterapkan pada lingkup wilayah mana pun. Buku referensi ini juga tidak memberikan garis-garis yang kaku terutama pada bagian ketika daerah perlu melakukan perumusan strategi dan program PEL yang sesuai dan tepat bagi daerahnya. Hal ini karena pada prinsipnya strategi, program dan kegiatan PEL harus disesuaikan dengan potensi, persoalan dan kebutuhan masing- masing daerah. Buku relerensi PEL ini bertujuan membantu daerah dalam: I) menyiapkan kelembagaan untuk memulai melaksanakan pendekatan PEL: 2) menetapkan fokus kluster ekonomi atau kluster usaha yang akan menjadi kluster penggerak utama perkonomian daerah: 3) merumuskan dan menyusun strategi dan agenda program PEL secara komprehensif dan integratif: dan 4) mengimplementasikan '.. pendekatan. agenda program dan rencana aksi PEL. Buku referensi PEL diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. pelaku ekonomi dan usaha, lembaga atau organisasi non Pemerintah yang bergerak di bidang pengembangan kapasitas atau pengembangan ekonomi dalam mendorong diterapkannya pendekatan PEL di daerah. Buku referensi PEL ini terdiri dari lima bab. Bab pertama memperkenalkan pemahaman pendekatan PEL dan menjelaskan mengenai persoalan dan relevansi pendekatan PEL untuk digunakan sebagai kerangka bagistakeho/derdaerah dalam merencanakan dan melaksanakan PEL. Bab kedua hingga Bab kelima membahas tahapan dan proses langkah demi langkah yang tercakup dalam metode pelaksanaan PEL. Bab kedua mengenai Tahap Persiapan. berisikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh suatu daerah yang akan menerapkan pendekatan PEL yaitu melakukan sosialisasi pendekatan PEL kepada stakeholder di daerah. memilih model pengorganisasian PEL dan membentuk unit organisasi/lembaga atau satuan kerja yang akan menjadi pionir dan pelaksana utama agenda PEL di daerah. Bab ketiga menjelaskan em pat langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan PEL. mencakup pembentukan forum kemitraan stakeholder sebagai wadah bagi pengembangan PEL, melakukan analisis terhadap kondisi saat ini, penyusunan rencana strategis PEL dan memastikan keberhasilan pelaksanaan PEL. Bab keempat mencoba membahas mengenai lima langkah yang sekaligus merupakan strategi dan pendekatan dalam melaksanakan PEL. Kelima langkah merupakan komponen dalam pendekatan PEL yang sangat panting dalam mendorong dan mendukung tercapainya tujuan PEL. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menjalankan kelima langkah tersebut. Terakhir. bab kelima menjelaskan kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan pelaksa.naan PEL. Jakarta. )uli 2012 ~s Ketua CPMU-USDRP an Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal 1 Acudn Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal ,. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbagai persoale.n yang dihadapi daerah tidak jauh dari persoalan ekonomi. dan seringkali disebabke.n oleh ketidakmampue.n daerah dalam merespon perubahan kondisi ekonomi yang terus terjadl. bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Di era otonomi daerah dan globalisasi saat ini, daerah harus semakin meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. berani melakukan perubahe.n serta mampu menyesuaikan dirt terhadap perubahan yang terjadi. Pendekatan PEL dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan tersebut karena silat pendekatannya yang holistik. Namun sebelum sebuah daerah menerapkan pendekatan PEL. dirasakan perlu bag! para stakeholder di daerah untuk memahami konsep PEL serta relevansi pendekatan PEL dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di daerah. 1.1. Persoalan PEL yang Dihadapi Daerah Di era desentralisasi saat ini. tuntute.n terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepa! dan meningkatke.n perekonomie.n daerah menjadi semakin tajam. Dua isu kritis yaitu globalisas1 dan 1su pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda utama dari Millenium Development Goals (MDQ,) juga Ielah meningkatkan tanggung jawab pada tingkat Pemerintahan daerah. baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. untuk membangun dan memperkuat hambatan dalam menjalankan usahanya. Tambahan lagt. tuntutan deregulasi Juga Ielah strategi dalam upaya meningkatkan daya saing. mendorong pertumbuhan ekonomi. menciptakan menyebabkan semakin sedikitnya kebijakan yang mengatur perekonomian dalam negeri termasuk lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kebijakan yang mempengaruhi pasar. Hal ini tentu saja berdampak pada semakin sedikitnya Pengaruh dan dampak dan globalisasi. sernisal liberalisasi perdagangan dan investasi. sudah pengendalian harga dan mekamsmesubsidi yang diberikan. dirasakan oleh para pelaku usaha di dalam negeri. baik besar maupun kecil. tidak hanya pada skala Daya tahan dan daya saing dari kelompok pelaku usaha lokal. terutama usaha mikro. kecil dan nasional leta pi juga lokal. Globalisasi menc1ptakan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Pelaku menengah, dalam menghadapi libelarisasi ekonomi dan perdagangan akan sangat tergantung usaha saling bersaing memperebutkan pasar. para pekef)a bersaing dalam memperoleh pekerjaan. pada dukungan kebijakan nasional/daerah dan juga pada seberapa kuat ikatan daerah tersebut daerah bersaing dalam memperoleh investasi. dan tenaga kerja manusia bersaing dengan mesin terhadap ekonomi global. Walaupun pada banyak kasus kondisi persaingan bisa memunculkan dan sebagai akibat dart semakin pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu. liberalisasi perdagangan mendorong terjadinya elis1ensi dan inovasi. namun kompetisi yang berlebihan yang tidak seimbang juga telah memangkas pajak dan tart! impor serta berbagai hambatan non taril sehingga industri antardaerah atau antarnegara justru dapat menyebabkan semua pihak pada akhirnya mengalami lokal tidak lag! terlindungi dari persaingan produk 1rnpor yang semakin menggebu-gebu kerugian. Bukan tidak mungkin, yang justru mendapatkan keruglan paling besar adalah kelompok- menembus pasar domestik Indonesia. Sebagai contoh adalah industri rotan. industri perikanan. dan kelompok marjinal. Kasus-kasus yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia yang memproduksi komoditas hasH pertanian yang terus terpuruk oleh serbuan produk sejenis dari luar. Bahkan untuk produk-produk dunia. misalnya tekstil dan produk olahan pangan telah membuktikan bahwa komoditas ikan !aut. sayur mayur dan buah-buahan yang sejatinya merupakan kekuatan dan persaingan yang terlalu keras. baik dengan negara kompetitor maupun dengan sesama produsen di unggulan komoditas negara agraris dan bahari. pada kenyataannya Indonesia terus digempur oleh posar lokal atau domestik, teloh menghancurkan industri tersebut sekaligus menyebabkan masuknya komoditas yang sama dart negara lain. hilangnya begitu ban yak ]apangan pekerjaan bag! masyarakat termasuk masyarakat miskin. Kemampuan negara lain untuk menjual produk bermutu baik dengan harga murah saat ini memang Perlu d1pahami bahwa kesejahteraan ekonomi dalam suatu masyarakat dic1ptakan bukan oleh sudah mengancam bukan hanya produk industri. tetap1 juga produk pertanian. Para pelaku usaha di Pemerintah. melainkan oleh dunia usaha yang kemampuannya untuk menc1ptakan kesejahteraan daerah kini sedang menjerit dan berupaya melepaskan diri dari berbagai kesulite.n. himpitan dan Jan Pcnerapon Penqembanqan Ekonomi Lokal Acu4n 1-'eneropan Pengembangan Ekonomi Lokal tersebut justru sangat tergantung pada adanya kondlsi lingkungan usaha yang baik dan 1.2. Definisi dan Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal menguntungkan Pemerintah daerah tentunya memegang peran kunci dalam menciptakan Pad amasa lalu. pad a saal pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada kebijakan dan otoritas lingkungan yang menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya dunia usaha dalam pemerintah pusat. pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berbagai kebijakan yang menclptakan kemakmuran yang diharapkan terutama bagi masyarakat berpendapetan rendah. lerulama berlokus peda pemberian subsidJ. pembebasan pejak (tax holidoy) dan penyediaan Pelaksanaan otonomi di banyak daerah hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap lnfrastruktur murah dalam rangka menarik investasi untuk sektor industri. Namun. berbagai duma usaha dan perdagangan. Sejumlah hasil studi melaporkan bahwa selelah otonomi daerah kebijakan lersebut ternyata sangat berpihak peda induslri besar dan tidak berhasil menanamkan pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD} dengan cara pondasi yang kual peda industri domestik karena tingginya ketergantungan peda bahan baku impor mengenakan lebih banyak pejak dan retrtbusi daerah. Selain itu. sejumlah regulasi non tarif yang dan rendahnya tenaga kerja yang dapel dJserap. Konsep PEL. terulama yang baru. memberi diberlakukan pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan distorsi pesar dan menurunkan daya penekanan peda kekuatan untuk memobilisasi sumber daya. kapesltas dan keterampilan yang saing produk yang dihasilkan oleh produsen di daerah tersebut terhadap produk se)enis yang terdapet dan dimiliki oleh lokal (daerah} untuk d imanlaatkan bagi lercapeinya pembangunan d1produks1 daerah lain. dan bahkan memberikan kontnbusi terhadap ketidakmampuan produk lokal ekonomi daerah yang berkua!Jtas dan berkelanjutan. dalam menahan laju masuknya impor produk sejen1s dari negara lain. Di era otonomi daerah saat ini. pemeriniah daerah menjadi sangal berkepentingan untuk mampu l.aporan studJ lersebul sejalan dengan hasil kajian lainnya yang menunjukkan bahwa dunia usaha di menciptakan kond1S1 yang dJidam-idamkan tersebut sehingga PEL menjadi pendekaian yang Indonesia. lerulama usaha mikro. kecil dan menengah (UMKM} menghadap1 banyak kendala dan sangal relevan bagi kola dan kabupeien di Indonesia Pengalaman penerapen konsep PEL di hambalan dalam menjalankan usahanya selain keberadaan berbagai pungutan pe)ak dan retrtbusi banyak negara lermasuk di sejumlah daerah di Indonesia menun)ukkan bahwa pemerintah daerah Hambatan tersebul adalah sulitnya mendapelkan lahan murah. ketidaklersediaan mfrastruktur yang memamkan peranan panting dalam merangsang prakarsa pembangunan ekonom1 yang lerkail memadai, berbelitnya pengurusan perijinan. rendahnya akses terhadap sumber dana. sulitnya dengan upeya penlngkalan kese)ahleraan masyarakal dan pengurangan tingkal kemiskman. Di mengakses inlormasi pasar dan leknologi serla berbagai hambalan lain yang menjadi tingkat kola alau kabupelen. campur Iangan pemerinlah daerah sangal berkailan dengan permasalahan yang sangal eral dengan dunia usaha terulama UMKM. Semua kendala lersebut lersedianya kerangka kebijakan dan peraturan. penyediaan barang publik. kemudahan akses peda akhirnya mengganggu perkembangan usaha. menghambat mlnallnvestasi yang bermuara lerhadap pelayanan publik dan adanya stimulasi lerhadap terclplanya kesempatan kerja. pada ketidakmampuan daerah dalam menlngkatkan nilal lambah. menciptakan kesempalan kerja peningkatan nilai lambah dan perbaikan tingkat pendapalan masyarakal terulama masyarakal baru. meningkatkan pendapalan dan mengurangi kemiskinan. miskin. C'\,;tm Pcnor4po.n Penqembanqan Ekonomi Lokal Acuort Pencrepan PenQembanqan Elconomi Lokdl 1.2.1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal 1.3. Dimensi Re1evansi Penerapan PEL bagi Daerah Mendelinisikan term PEL tidaklah mudah. Walau tidak ada definisi yang seragam mengenai PEL. Dari pengalaman pelaksanaan pembangunan yang banyak dilakukan selama ini baik di tingkat dalam buku ini PEL didefinisikan sebagai: nasional maupun daerah. Ielah terbukti bahwa pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi selama ini dilakukan secara parsial. entah itu sektoral atau kedaerahan, sehingga tidak mampu "Terjolinnyo kerjo soma kolektil ontoro Pemerintah. dunia usoha serta sektor non Pemerintah don secara efektif mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang maksimal. Bahkan bukan tidak masyarokot untuk mengidentilikosi dan memanfootkon secoro optimal sumber doya yang dimiliki mungkin cara tersebut dapat menimbulkan persoalan baru dan memperburuk persoalkan menjadi sasaran sosialisasi. d. Menemukan orang-orang di antara stakeholder lokal yang menjadi sasaran sosialisasi yang berminal dan memiliki kemampuan untuk mengajak dan menggerakkan orang lain. Acuon Pener""pan Penqemba.ngan Ekonomi Lokal Membentuk Organisasi Pelaksana PEL di Daerah Pelaksanaan PEL membutuhkan adanya struktur atau organisasi yang dapat menterjemahkan strategi dan agenda PEL ke dalam suatu aksi yang terkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu. daerah perlu memiliki model pengorganisasian yang akan digunakan dalam pelaksanaan PEL. yang disesuaikan dengan kondisi persoalan. serta karakter pemerintahan dan para pelaku ekonomi di daerah. Model pengorganisasian yang dipilih kemudian akan ~enentukan Jangkah- langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pemerintah daerah atau lembaga'!ain dalam memulai. menyiapkan dan melaksanakan agenda PEL di daerah. )ika pemerintah daerah yang menjadi inisiator. maka pemilihan model perorganisasian PEL dapat dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan persetujuan pimpinan daerah. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa jenis model yang dipilih akan berimplikasi pada seberapa jauh intervensi yang perlu dilakukan dan seberapa besar dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kegiatan 1.2-Melakukan sosialisasi daerah dalam mendukung dan menggerakkan PEL. Sub-kegialan: Bentuk dan struktur organisasi yang akan memegang tanggung jawab pelaksanaan PEL sangat a. Mengundang stakeholder Jokal yang teridentilikasi terkait dengan upaya-upaya PEL. tergantung dart model pengorganisasian yang dipilih. Agar unit organisasi tersebut dapat bekerja dengan baik. maka dibutuhkan landasan hukum berupa sural keputusan (SK) pembentukan dari b . Melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk kegiatan dan media. misalnya temu wicara. walikota/bupab. SK wallkota/bupati tersebut sekaligus juga berisi penunjukan atau pengesahan diskusi. folk show. pendekatan individu dan kelompok. dan kampanye. para personil yang akan bekerja pada unit organisasi tersebut berikut deskripsi tugas yang harus dilakukan yaitu menyiapkan. memulai. memfasilitasi dan secara aktif memimpin implementasi PEL di daerah serta memastikan bahwa upaya-upaya PEL tersebut benar-benar Ielah dilakukan. Selain Kegiatan 1.3- Evaluasi lerhadap sosialisasi tugas-tugas tersebut. unit organisasi PEL tersebut juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan Sub-kegiatan: pelaksanaan PEL di masa mendatang. Mengingat cukup luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi dari unit tersebut. maka personil yang ditugaskan harus memiliki kemampuan yang memadai dan a . Menentukan instrumen evaluasi untuk mengetahui efektilitas sosialisasi yang telah dilakukan. mendapat dukungan fasilitasi dan pendanaan yang cukup untuk memulai dan melaksanakan tugas b . Menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan kepada paserta sosialisasi. mereka. c. Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi dan memperbaiki upaya sosialisasi berikutnya. Tujuan : Membentuk organisasi dan menentukan personil pelaksana PEL sesuai model pengorganisasian PEL yang ditentukan pada langkah sebelumnya. Output : Terbentuknya organisasi serta terpillhnya kader dan personil pelaksana PEL. Akior : Para stakeholder yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pada langkah I tahap 1. Kegiatan 2.1 -Mengidentifikasi pilihan-ilihan model pengorganisasian PEL Selama ini memang belum ada model tertentu yang secara luas digunakan dalam penerapan PEL di Indonesia. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan program PEL di sejumlah negara. terdapat liga model pengorganisasian PEL yang diusulkan oleh USDRP dan dapat dipilih oleh daerah ketika akan melaksanakan PEL. Ketiga model terse but adalah: 1) membuat unit baru di dalam struktur organisasi pemerintah daerah: 2) mendirikan stuktur organisasi terpisah yang !n Pener~pan Pengembangan Ekonomi Lokal Acuan Penere,pan Pengembangan Ekonomi Lokal dijalankan sebagai suatu badan hukum tersendiri (swasta) namun tetap di bawah kontrol satuan kerja pemda; dan 3) membentuk satu tim kerja yang tugas pokok dan lungsinya ada di dalam struktur perhatian yang besar terhadap PEL. Namun begilu, pemimpin daerah masih memiliki kontrol organisasi pemda. administratif terhadap organisasi ini. Dalam memilih model yang tepa!, lembaga atau individu di daerah yang akan menerapkan Pada model ini organisasi swasta. misalnya Kamar Dagang dan lndustri Daerah (Kadinda) atau pendekatan PEL perlu mempertimbangkan sejumlah kriteria yaitu: organisasi lain yang bergerak di btdang pengembangan ekonomi memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan PEL, sedangkan pemerintah I. Sejauh mana tingkat kontrol oleh pemerintah daerah terhadap organisasi pelaksana PEL dan daerah berperan dalam menyediakan dukungan kebijakan dan dana untuk merealisasikan kegiatan kegiatan-kegiatan terkait PEL yang akan dilakukan; tersebut. Organisasi pelaksana PEL pada model ini merupakan pihak yang aktif. sedangkan 2. Berapa besar jumlah dana publik yang ingin diinvestasikan oleh d aerah (kola dan kabupaten) pemerintah daerah cenderung pasif dan akan bertindak aktif hanya ketika diminta untuk dalam mendorong keberhasilan pencapaian PEL; dan memberikan persetujuan terhadap kegiatan lertentu. 3. }enis dan bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan PEL itu seneliri. Dengan menggunakan tiga kriteria eli alas, setiap daerah dapat memilih salah satu model Model 3: Membentuk satu tim kerja yang tug as pokok dan fungsiny'll. ada dalam struktur pengorganisasian yang paling tepa! dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. organisasi pemda Model ke-3 ini mirip dengan model pertama. Perbedaannya. pada model ini Pemda hanya perlu Modell: Membentuk unit baru di dalam struktur organisasi pemerintah daerah membentuk unit organist>Si kerja yang bersifat sementara (ad-hoc) sebagai penanggung jawab utama penerapan pendekatan dan pelaksanaan PEL. Unit ini tidak bersatus permanen sebagai unit Model ini dapat digunakan pada kola atau kabupaten d i mana sektor swasta kurang aktif berperan kerja eli bawah pemda. Begitu tug as yang diberikan kepada unit kerja ini dinilai Ielah selesai. maka dalam pemb&soalan yang mereka dan sumber daya man usia untuk menjalankan lembaga/organisasi PEL yang telah dibentuk. hadapi saat ini agar mampu menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat. Analisis ini sering disebut sebagai kajian dasar (baseline study). Analisis di!akukan untuk tingkat kota/kabupaten dan tingkat yang lebih rendah yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Data yang diperoleh dari kegiatan ini juga diperlukan sebagai data dasar bagi kajian evaluasi dampak yang akan dilakukan di masa mendatang. Kajian baseline dilakukan untuk mengetahui kondisi awal keadaan da'h permasalahan perekonomian yang ada di daerah. Sesuai dengan namanya. kajian ini dilakukan pada saat belurn ada intervensi PEL yang dilakukan terhadap daerah. baik oleh Pemerintah pusat maupun oleh daerah itu sendiri. Kajian ini melipu!i kegiatan pengumpulan data mengenai sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang terkait dengan PEL meliputi potensi ekonomi. kependudukan. PDRB. ketenagakerjaan. investasi dan usaha. UKM. regulasi. kelembagaan. infrastruktur ekonomi. pendapatan asli daerah. dan lain-lain; dan kegiatan analisis data sehingga dapat diketahui kondis1 ril pada saat belum ada intervensi. Kajian ini juga bisa diperluas dengan melakukan pemetaan terhadap upaya dan kegiatan yang Ielah diakukan di daerah berkaitan dengan PEL. baik yang dilakukan oleh Pemerintah (pusat. provinsi dan kota/kabupaten) maupun oleh sejumlah lembaga donor. Kajian baseline atau analisis situasi ini dapat dilakukan sendiri langsung oleh unit lembaga/ organisasi/tim kerja PEL yang telah ditunjuk. a tau bisa juga meminla bantuan lembaga lain misalnya lembaga penelitian yang ada perguruan tinggi a tau lembaga konsultan swasta. Ada beberapa perlanyaan mendasar yang harus dapat dijawab pada langkah ini. di antaranya adalah: a. Apa yang sudah dicapai pada saat ini dalam hal PEL7 Misalnya dalam hal produksi. pengolahan. pemasaran. perdagangan. sumber daya. tenaga kerja. teknologi. tingkat daya saing. dan lain-lain. b. Apa saja infrastruktur. sarana. fasilitas. pelayanan yang saat ini Ielah tersedia dalam mendukung upayaPEL? c. Apa saja permasalahan yang saat ini dihadapi dunia usaha swasta. UMKM dan Pemerintah dalam upaya mendorong PEL? d . Sumber daya apa saja yang dimiliki dan menjadi kekuatan untuk mendorong PEL7 Tujuan : Memperoleh informasi yang komprehensil mengenai kondisi dan persoalan saat ini yang terjadi dan dihadapi oleh daerah terkait dengan upaya PEL. an Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Acuan Pener~pan Pengembangan Ekonomi Lokal Output : Tersedianya informasi dasar yang akurat dan lengkap mengenai kondisi dan persoalan PEL saat ini untuk dijadikan landasan da.lam merencanakan dan melaksanaan PEL. Aktor : Unit lembaga/organisasi yang Ielah dibentuk pada Langkah 2. Kegiatan 3.1 - Mengumpulkan data dan informasi Sub-kegiatan: a. Mengumpulkan informasi mengenai hasil-hasil kajian serupa yang pernah dilakukan untuk daerah tersebut. ..... b. Mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terka.it. misalnya Kantor Statlstik setempat. Bappeda. Dinas-Dinas terkait PEL. c. Mengumpulkan informasi dan data primer melalui wawancara dengan sejumlah p ihak yang memahami dengan ba.ik persoalan PEL yang dihadapi daerah. Kegiatan 3.2- Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh Sub-kegiatan: a. Mengolah data yang berhasil dikumpulkan. b. Melakukan analisis terhadap data dan menyusun laporan. c. Mendiskusikan hasil analisis d i antara stakeholder lokal yang terka.it PEL. Hasil analisis akan menjadi salah satu dasar dari penyusunan rencana strategis PEL. m Penerll!pdn Pengemba.ngan Ekonomi Lokdl Acuan Penero.pan Pengembangan Ekonomi Lokal Langka Mengidentifikasi dan Menentukan Kluster Ekonomi Sebagai Fokus PEL 0 Tahap Kedua Empat Lang:Kah Perencanaan PEL -=- Pengertian kluster ekonomi mengacu pada sejumlah usaha yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi serupa yang berlokasi di suatu wilayah. Beberapa kluster ekonomi beroperasi sebagai Pada Bab II Ielah dijelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh pada Tahap Persia pan sebelum -=- rantai produksi yang terpadu secara horisontal. dengan taha pan produksi yang berbeda ditangani oleh sejumlah usaha lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kluster juga seringkali maju kepada tahapan selanjutnya yaitu Perencanaan PEL. Pada tahap ini. ada empat langkah yang perlu dilakukan yaitu: I) Mengidentifikasi dan menentukan kluster ekonomi sebagai fokus PEL Oangkah 4); 2) Membentuk forum kemitraan PEL (langkah 5); 3) Menyusun strategi. agenda -=- e::::e mencakup kegiatan mulai dart pra-produksi. produksi. paska produksi hi"jlga pemasaran. dan seringkali pula mencakup unitusaha lain yang tak berkaitan langsung namun menyediakan layanan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah kluster ekonomi, selanjutnya disebut kluster PEL. Kluster program dan rencana aksi PEL (langkah 6); dan 4) Memastikan keberhasilan palaksanaan PEL PEL yang berbasis pada komoditas biasanya dipilih di daerah perdesaan. misalnya produksi produk Oangkah7). pertanian dan industri pengolahan berbahan baku utama produk pertanian. Kluster PEL yang -===- berbasis sektoral misalnya industri pengolahan. pariwisata. craft dan bisnis eceran mungkin akan -==- e:::::e lebih sesuai untuk daerah perkotaan. Pengelompokan (clustering) kegiatan ekonomi pada satu daerah dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mendorong pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi lokal. sepanjang kluster PEL yang dipilih sesuai dan tepa! bagi kondisi loka.l dan mampu memanfaatkan tenaga kerja -===- setempat yang memiliki skill serta memperhitungkan besamya peluang pasar bagi kulster PEL -=- tersebut. Banyak kluster PEL di sejumlah daerah di Indonesia yang berhasil berkembang secara alami dari waktu ke waktu tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Namun sejumlah kluster PEL lain -=- berhasil tumbuh dengan baik karena memperoleh dukungan penuh dari pemerintah terutama melalui kebijakan pemerintah yang menguntungkan usaha mereka. e::::e Banyak manfaat kluster PEL yang dapatdirasakan baik oleh para pelaku usaha yang terkait langsung dengan kluster PEL itu sendiri maupun oleh masyarakatpada umumnya. yaitu: -=- a. Bagi usaha skala kecil atau industri rumah tangga. kluster PEL membantu produsen kecil untuk mencapai skala ekonomi. misalnya dalam kegialan transportasi. pengadaan bahan baku. kontrak ekspor dan pemasaran. b. Dapat melakukan kegiatan bersama misalnya dalam riset. pemasaran dan promosi secara lebih efisien. c. Meningkatkan kapasitas produsen melalui transfer pengetahuan dan ketrampilan serta menarik tenaga kerja terampil untuk masuk dan mengembangkan kluster PEL. d. Mencari dan mendorong tumbuhnya kelompok yang progresif dalam rangka meningkatkan posisi tawar pelaku usaha di dalam kluster PEL. baik lerhadap pasar maupun kebijakan. e. Menciptakan sebuah lingkungan yang kreatif yang mendorong tumbuhnya inovasi dan kerja sama dianlara pelaku usaha. Memperluas jaringan dan meningkatkan akses terhadap sumber informasi. teknologi. permodalan dan pasar. Tujuan : Mengidentifikasi dan menentuka n kluster ekonomi yang sesuai dan tepa! untuk Acuan Penerapan Pe ogembanqan Ekonomi Lokal menjadi fokus awal pelaksanaan PEL. Membentuk dan Mengembangkan Forum Output : Terpilihnya satu atau beberapa kluster ekonomi sebagai fokus awal dan utama Kemitraan Multi Stakeholder PEL kegiatan PEL. Alctor : Tim/lembaga/organisasi yang telah dibentuk pada langkah 2 atau pihak lain yang ditunjuk oleh nm tersebut. Dalam konsep gavemance. sebenamya sudah sangat jelas bahwa pemerintah hanyalah salah satu Kegiatan 4.1 -Melakukan identiJikasi sejum1ah calon k1uster ekonomi potensial aktor dalam pembangunan dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan segalanya. Sub-kegiatan: Menghadapi globalisasi misalnya. pemerintah tidak mungkin lagi berperan secara tunggal menentukan arah perekonomian. Berbagai permasalahan yang timbul akan sulit dipecahkan jika a. Melakukan pertemuan dan diskusi awal terbatas dengan pihak-pihak baik d i Pemerintahan tidak melibatkan stakeholder lokal. Oleh karena itu. sebagian peran pem~tah terutama yang maupun di sektor swasta untuk memperoleh inlorrnasi mengenai sub-sektor atau komoditas yang ~ berkaitan dengan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedin mengikutsertakan seluruh kegiatan focus group discussion (FGD). komponenstakeholder lokal yang terkait PEL. Proses kolektif tersebut diwujudkan melalui hubungan Kegiatan 4.2- Melakukan studi/analisis -=- -=- kerja sama langsung antarseluruhslakeho1derdi d alam suatu wadah kemitraan. de"ngan pembagian peran yang saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain. Wadah kemitraan PEL menyediakan ruang dan membuka kesempatan kepada seluruh komponen dalam suatu komunitas, baik. pemerintah. sektor swasta. asosiasi produsen. asosiasi profe si. institusi pendidikan, organisasi Sub-kegiatan: a. Melengkapi data sekunder awal dengan data primer melalui wawancara dengan sejumlah pihak terkait. -=- non-pemerintah dan masyarakat sipil lokal. untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan dan stategi serta bekerja sama dalam pelaksanaan PEL. b. Melakukan analisis terhadap data untuk setiap !duster PEL yang Ielah teridentifikasi sebelumnya Tujuan : Daerah memiliki sebuah forum terbuka untuk berdialog. bertukar informasi dan pada Kegiatan I. sumber daya. memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam c. Menyampaikan laporan hasil studi di dalam internal tim/lembaga/orga.nisasi pelaksana PEL di pengembangan kluster PEL. dan melakukan promosi !duster. daerah. Output : Terbentuk dan berkembangnya forum kemitraan stakeholder lokal PEL secara partisipatif. Kegiatan 4.3 - Lokakarya u ntuk menetapkan dan menyepakati kluster ekonomi tertentu Aktor : Tim/lembaga/organisasi yang Ielah dibentuk pada langkah 2. sebagai fokus PEL Sub-kegiatan: Kegiatan 5.1 -Melakukan identifikasi kelompokslakehoJder a. Melakukan persiapan pelaksanaan lokakarya, termasuk mengidentifikasi stakeholder yang akan hadir dalam lokakarya. Sub-kegialan: b. Menyelenggarakan lokakarya, yaitu: menjelaskan kriteria, proses dan mekanisme pemilihan a. Melakukan kajian pemetaan terhadap keberadaan forum-forum kemilraan stralegis yang telah kluster, menyampaikan hasil studi/analisis. dan menyepakati/ menetapkan kluster PEL secara ada di daerah. bersama.-sama. b. Melakukan identifikasi terhadap kelompok stakeholder di daerah yang akan menjadi bagian c. Merencanakan tindak lanjut. meliputi: agenda aksi ke depan dan menyepakati komitmen peran dari forum kemitra an PEL. dan tugas masing-masing stakeholder. c . Melakukan penguatan pemahaman PEL kepada kelompok stakeholder yang telah berhasil diidentifikasi. ~n Penerop4n Pengembangan Ekonomi Lokol Acuan Pener"pan Pengem.bangan Ekonomi Loka.l Merumuskan dan Menyusun Strategi. Agenda Program dan rencana Aksi PEL Dengan meningkatnya tanggung jawab pernerintah daerah dalam rnenyelenggarakan pernbangunan di daerahnya di era desentralisasi ini. pendekatan PEL akan membantu Pemda dalam menentukan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. )ika pembangunan daerah pada masa Jalu memasukkan aspek kritis namun tidak holistik seperti penyediaan iofrastruktur. agenda pembangunan daerah yang baru saat ini haruslah menekankan pada• pendekatan yang berkelanjutan sebaga.i koreksi dari kesalahan di masa lalu. Keberhasilan dalam pelaksanaan PEL ditentukan oleh kemampuan daerah dalam melakukan e:::a I perencanaan PEL yang disusun secara hati-hati untuk tujuan mendorong dan mempercepat tercapa.inya tujuan-tujuan PEL. Konsep perencanaan yang tepa! untuk PEL adalah adanya strategi Kegiatan 5.2- Pembentukan forum kemitraanstakeholder PEL -=- PEL. yang diharapkan akan mampu memberikan arah yang tepat untuk mencapai.tujuan PEL yang Sub-kegiatan: a. Melaksanakan !emu wicara. diskusi atau lokakarya yang dihadiri oleh stakeholder untuk membahas pembentukan sebuah forum kemitraan Jokal untuk PEL. -=- e:::a ingin dicapai. Strategi PEL juga akan menjadi dasar bagi perumusan dan penyusunan program dan rencana kegiatan PEL yang lebih detail dan efisien sesuai visi, misi dan tujuan pembangunan ekonomi secara kesduruhan. Namun tentu saja semua pilihan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi. kebutuhan dan strateg i pembangunan yang Jebih luas yang ada pada masing-masing daerah ya.itu RPJPD dan RPJMD. Setiap daerah tentu saja memiliki keunikan sendiri sehingga b. Menyepakati dan membentuk forum kemitraan PEL. e::::. strategi. program dan rencana aksi PEL yang akan dipilih pun akan berbeda-beda. c. Menyusun dan memilih pengurus. yang terdiri dari ketua, sekretaris. bendahara dan beberapa b idang yang diperlukan. £::8 d. )ika dirasakan perlu. memperoleh pengakuan dan atau pengesahan dari Pemda mengenai keberadaan forum kemitraan PEL yang dibentuk. e. Mengajak stakeholder lokal yang terkait dengan PEL untuk bergabung ke dalam forum -=- e::::=- Tujuan Output : Merumuskan dan menyusun strategi. agenda program dan rencana aksi PEL. dan menginternalisasikannya ke dalam RPJMD dan renstra SKPD. : Daerah memiliki dokumen strategi. agenda program. rencana aksi PEL yang terintegrasi ke dalam RPJMD dan renstra SKPD. serta memperoleh legalisasi kemitraan. Anggota forum kemitraan PEL haruslah menunjukkan keterwakilan dari setiap kelompok stakeholder (Pemerintah, pelaku usaha, sektor swasta pendukung, ornop, ins!itusi pendidikan/riset. media. dll). .±. sesuai perundangan-undangan yang berlaku. bisa peraturan walikota/bupati atau peraturan daerah. Aktor : Tim/lembaga/organisasi PEL yang telah dibentuk pada Tahap I dan Forum Kemitraan PEL. ElemenPenting dari Perumusan Strategi. Program dan Rencana Aksi PEL Secara ideal, Strategi. Agenda Program dan Rencana Aksi PEL selayaknya terinternalisasi dan terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD terkait PEL. Namun jika RPJMD sudah tersedia saat Strategi PEL baru akan disusun. maka Strategi dan Agenda Program PEL dapat dibuat sebagai dokumen yang terpisah. Di dalam dokumen Strategi. Agenda Program dan Rencana Aksi PEL. disarankan minimal perlu ada elemen-elemen sebagai berikut: l. Visi dan Misi PEL 2. Tujuan dan indikator pencapaian tujuan PEL uan Penere,pan Pengernbangan Ekonomi Lokal Acuan Penerdpan Pengembangdn Ekonomi Loko.l -----=--; _ _ ..--~ - ~ 3. Analisis pilihan kebijakan dan strategi PEL (misalnya: analisis SWOT) 4. Strategi dan agenda program utama PEL untuk periode lima tahun 5. Rencana aksi (action plan) PEL yang dirinci setiap tahun Kegiatan 6 .1 - Menyiapkan proses perencanaan yang partisipatif Sub-kegiatan: a. 11m Pelaksana PEL bertanggung jawab menunjuk tim sebagai pelaksana dan penanggung jawab penyusunan dokumen Strategi, Program dan rencana Aksi PEL. b . Menjadikan forum kemitraan PEL sebagai media perencanaan pertisipetif dalam perumusan dokumen perencanaan strategis PEL. c. Menyiapkan dan menyelenggarakan rancangan atau ToR diskusi/lokakarya sesuai kebutuhan dan kondisi yang menjadi perhatian 11m. d. Membentuk kelompok-kelompok perencana, bisa dibagi menurut wilayah (kelurahan/ desa. -? -=- kecamatan atau wilayah yang lebih luas) berdasarkan kesamaan karakteristik wilayah (misal dalam sumber daya alam) untuk memudahkan dalam perumusan strategi dan program PEL. karenanya. selain mempertimbangkan kriteria-kriteria di alas. dalam menentulr,iln strategi mana I e . Membentuk sejumlah tim perencana sesuai pengelompokan pada butir (d) dan satu tim perumus. -=- I yang akan dipilih dalam mendorong PEL diperlukan sinergi dan komunikasi yang efektif di antara stakeholder terkait. Suatu daerah dapat memiliki satu atau lebih strategi PEL pada kurun waktu -=- tertentu, asalkan st;ategi-strategi tersebut dapat saling bersinergi dan mendukung satu sama lainnya. Ape pun strategi yang dipilih. PEL memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan ketersediaan Kegiatan 6.2 - Menjalankan proses perumusan dan penyusunan strategi. agenda program dan rencana aksi PEL melalui rangkaian seminar, d iskusi dan workshop -=- lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat dan tentunya meningkatkan pendapatan. Padalangkah ini. perumusan dan pemilihan strategi PEL harus didasarkan pada visi. misi dan tujuan Rangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen strategi, agenda program dan rencana -=- PEL yang telah ditetapkan pada kegiatan sebelumnya, serta berbasis pada hasil analisis mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah yang juga Ielah dilakukan pada langkah -=- aksi PEL akan selalu melibatkan segenap stakeholder PEL di daerah. Dalam setiap seminar, diskusi dan workshop, setiap kelompok perencana yang Ielah dibentuk di kegiatan I harus berpartisipasi sebelumnya. Proses identihkasi dan perumusan strategi dan program PEL dilakukan di dalam forum dan memberikan kontribusi terhadap seluruh tahapan dan proses perumusan strategi dan program stakeholder PEL melalui kelompok-kelompok perencana yang sebelumnya Ielah dibentuk. PEL di bawah ini. Sub-kegiatan: Sub-kegiatan: a. Memilih dan menetapkan strategi utama PEL a. Menetapkan visi dan misi PEL. b. Merumuskan dan menetapkan program-program utama PEL. b. Menetapkan tujuan dan indikator pencapaian tujuan PEL. c. Melaksanakan analisis terhadap pilihan kebijakan dan strategi PEL menggunakan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities and Threats) atau AHP (Analytical Hierarchy Process). Kegiatan 6.3- Menentukan strategi utama dan program-program PEL Dalam konteks efektifitas pencapaian tujuan, PEL mengharuskan daerah memiliki strategi PEL. Pilihan strategi dalam PEL dapat muncul dari komunitas masyarakat. Namun strategi yang berasal dari masyarakat tersebut akan menjadi lebih baik dan berhasil jika disinergikan dengan strategi ~ yang muncul dari pemerintah daerah. Hal ini penting karena keberhasilan dari strategi PEL ditentukan oleh strategi-strategi yang muncul dari segenap komponen stakeholder lokal. Oleh ::uan Penerapon Penqembangan Ekonomi Lokal Acuan Penerepan Pengembangan Ekonomi Loko.l Memastikan Terpenuhinya Kondisi Bagi Keb erhasilan Pelaksanaan PEL -=r=- -=;:e Sebagus ape pun strategi dan program PEL yang d isusun. jlka tidak dilaksanakan dengan baik dan efektif maka tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak mampu memberikan perbaikan -=- 1 dan manfaat apapun terhadap kondisi perekonomian di daerah. Agar stralegi dan agenda program PEL dapal berhasil efektif dalam mendorong dan mencapai tujuan PEL. ada sejumlah kondisl yang -=r- perlu dlpenuhi dan oleh karenanya perlu dipastikan bahwa kondlsl le'emberdayaan akan Aktor : Tim/lembaga/organisasi yang Ielah dibentuk pada langkah 2. -=- e:::e memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat miskin untuk bisa ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di berbagai tingkatan. dan ini akan "memecah" kekuasaan a tau kekuatan serta struktur yang telah menyebabkan terjadinya kemiskinan atau pemiskinan. O!eh karena itu. Kegiatan 11.1 -Pengembangan kapasitas anggota forum kemitraan pembangunan yang memberdayakan kelompok masyarakat miskin akan lebih berkelanjutan Sub-kegiatan: -=- dibandingkan dengan berbagai model pembangunan ekonomi bagi warga miskin yang hanya bertumpu pada peningkatan pendapatan saja. • a. Melakukan pemetaan dan penilaian (need assessment) terhadap materi-materi terkait PEL yang dibutuhkan oleh anggota forum kemitraan dengan menggunakan metode survei a tau FGD. -==- Strategi pemberdayaan umumnya melibatkan aksi kolektif dari kelompok produsen/usaha terutama skala mikro dan ke<.il. dan pengembangan institusi. serta meningkatkan kemampuan aset atau b. Mengidenti!ikasi jenis dan materi yang perlu diberikan kepada anggota forum kemitraan dalam -==- sarana pembangunan ekonomi masyarakat menjadi lebih layak. Demikian pula. dalam hal pemberdayaan produsen adalah membangun aksi kolektif mereka melalui pengorganisasian -==- rangka peningkatan kapasitas mereka dalam PEL. c. Menyelenggarakan seminar.lokakarya, TOT. pelatihan dan studi banding. dll. sehingga mampu secara efektif mengelola asset untuk mencapai skala ekonomi tertentu. mendapatkan akses pada pelayanan. input dan kredit. serta memperoleh akses pasar. Semua itu Kegiatan 11.2 -Memastikan bahwa forum kemitraan PEL berfungsi dan efektif -==- c:::=- bersamaan dengan upaya meningkatkan skala ekonomi mereka sehingga memperoleh posisi tawar yang lebih baik karena kekuatan kolektifnya. Sub-kegiatan: Strategi pemberdayaan terefleksi dalam berbagai bentuk. Dalam konteks pemberdayaan a. Menyusun rencana aksi dan kegiatan forum kemitraan PEL. b. Memastikan bahwa forum kemitraan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai -==- t:::::8 perempuan misalnya. upaya untuk membuat mereka. independen secara ekonomis akan membuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga menjadi meningkat. Sedangkan dalam konteks pemberdayaan produsen. pengembangan koperasi atau asosiasi persoalan yang dihadapi terkait PEL. produsen akan mendorong kelompok produsen bisa berperan sejajar dengan aktor lain di dalam c. Memastikan adanya dukungan sumber daya dan dana untuk menjalankan rencana aksi PEL. d. Mengemba.ngkan sistem informasi dan komunikasi ~ntara aggota. forum. -=- e::::::. kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah. lembaga penyedia layanan bisnis. perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan teknologi. lembaga pelatihan dan organisasi berbasis masyarakat yang memberikan perhatian pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tentunya e::::=- sangat diharapkan peranannya dalam melakukan penguatan kapasitas produsen/pengusaha agar mereka mampu turut mendorong tercapainya tujuan agenda PEL. Berbagai program dan kegiatan e:::::e seperti pelatihan. pendampingan. penyediaan layanan informasi bisnis dan teknologi. serta kegiatan magang dapat diberikan kepada para produsen/pengusaha dalam upaya mencapai kondisi tersebut. Tujuan Output : Memberdayakan kelompok a tau organisasi produsen/UMKM. : Adanya kelompok-kelompok produsen sebagai kekuatan kolektif yang mampu ~ Jan Penerepan Penqembangan Ekonomi Lokal Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal memperkuat posisi tawar mereka terhadap Pemerintah dan pasar. Aktor : Unit lembaga/organisasi PEL yang Ielah dibentuk pada Tahap I dan Forum Kemitraan PEL. Kegiatan 12.1 - Pengembangan kapasitas produsen Sub-kegiatan: a. Pengembangan kapasit10s produsen dalam hal produksi dan pasca produksi (pelatihan, magang, pendampingan dan studi banding). b. Pengembangan kapasitas produsen dalam hal negosiasi dalam perdagangan. c. Pengembangan kapasitas produsen dalam aspek manajemen. operasi bisnis dan dan pengelolllan keuangan. Kegia tan 12.2 -Penqorganisasian produsen dan pelaku usaha lainnya ~ Sub-kegia tan: -==- a . Pengorganisasian produsen ke dalam kelompok atau asosiasi. b. Pengua.ton organisasi prod.usen melalui pendampingan organisasi. -==- b. Memberikan hibah khusus kepada perusahaan yang melakukan inovasi dan diversifikasi. c. Mengembangkan hubungan kerja sama bisnis yang baik. -==- Kegiatan 12.3- Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan ketrampilan pekerja Sub-keg iatan: a. Membangun ketrampilan dasar pekerja b. Pelatihan usaha/ketrampilan c. ~enjamin kualitas pelayanan yang disediakan ::: -==- 1 -==- Kegiatan 12.4 - Pengembangan bisnis melalui pemberian pelayanan pendukung us aha -==- Sub-kegiatan: a. Mendorong dibentuknya sebuah asosiasi usaha lokal yang dapat menyediakan konsultasi bisnis. b. Mendorong perusahaan konsultan usaha setempat a tau LSM untuk bekerja dan memberikan -=- e:::a c. pelayanan bisnis yang dibutuhkan. Membangun sebuah "one-stop-shop" misalnya pada bagian perekonomian Pemda kota. untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha tersedia. -=- .±. Kegiatan 12.5 - Mendorong inovasi dan diversifikasi .±. Sub-kegiatan: ~ a. Memberikan·penghargaan kepada perusahaan yang melakukan inovasi dan diversilikasi. -=- Jan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal -=- -=- Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal e::::. gkah 3 Membangun Kerja Sarna Antar Daerah Baik Secara Horisontal Maupun Vertikal implementasi program atau kegiatan yang bersifat paralel dibutuhkan di setiap tingkatan Pemerintahan yang berbeda, di dalam wilayah yang berbeda dan bahkan antarselctor dalam rangka mendorong pertumbuhon ekonomi. Oleh karenanya. suatu kerja sama vertikal antara kola atau kabupaten dengan tingkat Pemerintahan yong berado di atasnyo (provinsi dan nasional) menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan otau kebijakan yang kontra produktil bagi upaya- -=r- upaya pengembangan ekonomi lokal di suatu daeroh. Kerja soma vertikal juga diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut kepentingan kola dan kabupaten yang Walau konsep PEL mengacu pada kegiatan pembangunan ekonomi pada satu daerah tertentu. pada kenyotaannya penerapan PEL tidak berada pada sotu sistem ekonomi yang tertutup dan terisolir dari daerah lainnya. Pasar bersifat dinamis dan terus menerus berubah sebagai respon terhadap tekanan yang datang baik dari daerah itu sendiri, daerah lain, nasional maupun -=- e:::::. membutuhkan koordinasi di tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi. : Membangun dan mengembangkan kerja soma dengan daerah lain terutoma Tujuan internasional. Selain itu pasar komoditas. baik barang dan jasa. dan juga perekonomian memiliki sifat lintas batas meliputi daerah-daerah lain. Pasar yang ada dalam satu daerah misalnya, perlu berhubungan dengan pasar lain yang berada di doerah lain aglll' terjadi kegiatan ekonomi berupa -=re Output dalam ekonomi dan pa.sar. '. : Terbangunnyo kerja soma ekonomi yang saling menguntungkan antardaerah perdagangan. -=;:8 : Pemerintah Daerah Aktor Dengan semakin terspesialisasinya suatu daerah dan semak.in besarnya integrasi ekonomi antara -=-I satu daerah dengan daerah lainnyo, perbedaan antara perdesaon dan perkotaan serta lokal dan regional menjadi semakin kabur. Hal ini ditunjukkan oleh penyediaan sejumla h pelayanan dasar. -=- Kegiatan 13.1 - Melakukan studi identifikasi mengenai keterkaitan ekonomi lokal dengan daerah a tau wilayah sekitarnya pergerakan tenaga kerja antlll'daerah serta akses terhadap pasar barang dan jasa yong semakin tidak mengenal batas wilayah. O leh karenanya, membangun suatu wilayah dengan mengelompokkan sejumlah kola dan kabupaten ke dalam sebuah visi bersama merupakan cora yang efektif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. -=- ~ 1 Sub-kegiatan: a. Melakukan studi yang bertujuan melakukan identifikasi mengenai jenis dan bentuk keterkaitan dallll'n ekonomi dan pasar dengan daerah/wilayah sekitar. Selain itu, dengan berlakunya otonomi daerah bukan tidak mungkin terjadi konflik atau persaingan berlebihan antardaerah sehingga kerja sama antardaerah diperlukan untuk menghindari hal-hal -7- b. Melakukan analisis awal mengenai peluang membangun kerja sama ekonomi dengan daerah a tau wiloyah sekitar. terse but. Dallll'n konteks PEL. membangun kerja sama antardaerah dalam mengantisipasi dampak otonomi daerah dan g lobalisasi demi memperoleh manfaat bersama sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Pengalaman sejumlah negara yang Ielah terlebih dahulu memberlakukan kebijakan -==- I e::;:e Kegiatan 13.2 - Membanqun kerja sama dengan daerah lain yang diformalisasi melalui desentralisasi menunjukkan bahwa kerja sama antardaerah jauh lebih menguntungkan dibanding membiarkan persaingan terjadi. Kerja sama juga akan mempermudah aliran pergerakan barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan dana, serta .::::. Sub-kegiatan: sebuah nota kesepahaman . memungkinkan terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur secara bersama. Kerja sama antardaerah dapat dilakukan baik secaro horisontal maupun vertikal. Kerja sama horisontol dapat -==- a . Melakukan penjajagan alas kemungkinan membangun kerja sama saling menguntungkan dengan daerah/wilayah sekitar berdasarkan studi yang dilakukan pada kegiatan 13. I. dilakukon antlll'kabupaten, ontarkota a tau antara kola dan kabupaten. sedongkan kerja sama vertikol dapat dibongun antara keto a tau kabupaten dengan provinsi a tau dengan pusat. -===- I b. Memformalisosikan kerjo sama ke dallll'n bentuk nota kesepahlll'Oan (MOU). Kerja sama horisontal didasari oleh pemikiran bahwa perencanaan ekonomi suatu daerah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan ekonomi daerah tersebut dengan daerah lain di -==- sekelilingnyo yang memiliki pengaruh ekonomi sotu samo loinnya, termasuk didalamnya keterkaitan o.ntara wilayah perdesaan dan perkotaan. Hoi ini berorti bahwa Pemerintah Daerah di suatu daerah. baik kola ataupun kabupaten. perlu menjalin kerja sama dengan kola atau kabupaten yang ada di -='=- e:::a sekelilingnya, terutama yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang serupa. lika diterapkan dengan tepat dan baik, PEL bahkan mampu menyediakan jalan untuk menemukan pilihan inovasi -=- dan mempertajam keunggulan kompetitif demi pencapaian yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi. -=- Kerja Slll'na vertikal didasari pemikiron bahwa perencanaan ekonomi dilakukon pada semua tingkatan Pemerintahan, baik lokal. provinsi maupun nasional. dan tidak jarang kebijakan dan -=- ~ e:::a udn Penere.pan Penqembtmga.n Ekonomi Lokal -=- Acuan Pcnerapa.n Pengemba.ngan Ekooomi Lokal -=- -==- -~ ' F,:e Memba ngun Sistem dan Melaksanakan s:::8 Monitoring dan Evaluasi Tahap Keempat ~ Monitoring dan Evaluasi -r- -=- Kelengkapan dan akurasi data dan informasi yang diparoleh d art kegiatan monitoring dan evaluasi akan tergantung pada sistem dan metode yang dibangun serta instrumen yang digunakan. Oleh karena itu. sistem. metode dan instrumen harus dibuat dan dipilih secara tepa! namun sederhana Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian integral dart sikuls palaksanan PEL, dan salah ~ agar mudah digunakan oleh para stakeholder. ... satu kunci keberhasilan palaksanaan PEL. Monev perlu dilakukan terutama untuk menyediakan informasi yag dibutuhkan dalam parumusan dan pangambilan keputusan dalam kebijakan PEL. Oleh karenanya, kegiatan monev dapat dilakukan dalam setiap tahap dan langkah dalam siklus palaksanaan PEL. -=- a::::e Tujuan Output : Memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang tep~t. efektif dan mudah digunakan. : Adanya masukan dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat -ra Pada tahap implementasi PEL, monev memiliki fungsi manajemen yang sangat panting. Data dan digunakan untuk panyempurnakan palaksanaan PEL. informasi yang dikumpulkan selama keg iatan monev akan menjadi pondasi dan masukan panting : Unit lembaga/organisasi PEL yang Ielah dibentuk pada Tahap I. Aktor bagi unit/lembaga/organisasi/lask for ce PEL dan juga forum kemitraan PEL di daerah untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan memberikan arah yang jelas mengenai tindakan - =e . I korektif yang parlu dilakukan. Pembelajaran yang diparoleh dari kegiatan monev akan memparbaiki kualitas palaksanaan PEL secara keseluruhan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan -=- Kegiatan 14. 1 -Membangun sistem dan me1aksanakan monitoring datang. Kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan PEL selesai juga bermanfaa! untuk mengetahui apakah strategi atau program tertentu yang dijalankan dalam tujuan PEL dapat -=- Sub-kegiatan: CL Membuat perencanaan kegiatan monitoring. diperluas a tau direplikasi ke daerah lain a tau tidak. -==- b . Membangun sistem monitoring dan memilih instrumen monitoring yang efektif dan mudah digunakan oleh stakeholder PEL. termasuk metode self-assessment. -==- c . Menentukan indikator-indikator kinerja proses dan pancapaian yang tepa! dan relevan. -==- d. Melakukan kegiatan monitoring (pangumpulan data) secara reguler terhadap proses dan pancapaian output PEL. beserta permasalahan yang terjadi dalam palaksanaan PEL. e. Melakukan ana!isis terhadap data yang diparoleh dan menyiapkan laporan hasil monitoring. Mengkomunikasikan hasil monitoring kepada stakeholder PELmelalui forum kemitraan. Kegiatan 14.2- Membangun met ode dan me1akukan eva1uasi me1al ui riset a tau studi Sub-kegiatan: a. Membuat perencanaan kegiatan evaluasi. meliputi identifikasi permasalahan, tujuan, framework dan metode yang akan digunakan. b. Menyiapkan dan melakukan pengumpulan data berdasarkan framework dan metode yang Ielah ditentukan. c. Melakukan analisis terhadap data yang diparoleh dan menyiapkan laporan hasil evaluasi. d. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepadastakeho/der PEL terkait melalui forum kemitraan. Acuan Pener.opan Penqe mbanqan Ekonomi Lokal -=a -=- ~ Kegiatan 14.3 - Membua t dokumentasi kasus praktik yang baik dan profil sukses dari pelaksanaan dan pencapaia n PEL Sub-kegia tan: a. Mengidentifikasi kasus-kasus pelaksanaan dan pencapaian PEL yang d inilai berhasil sehingga patut untuk disebarluaskan. b . Mengidentifikasi profil a tau tokoh yang dinilai berhasil berperan dalam mendorong, mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan PEL. c. Melakukan studi atau mengumpulkan informasi. + e:;:e d. Menyusun laporan studi kasus atau profil sukses dan menyebarluaskannya sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dan contoh bagi inisiatif penerapan PEL di daerah lain. -=t=e I ~ ".. I :t -==- e::::e I -=- .d:. .d:. e::::e Acuan Penetapan Pengembangan Ekonomi Lokal Acuan Penerapan Pengembangan Ekon· Terima Kasih -=- Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyediaan inlormasi untuk kepustakaan dan penyempurnaan buku ini diantaranya: ".. Direktur Perkotaan Perdesaan. Bappenas Task Team USDRP World Bank Ollice jakarta Walikota Batu BupatiGarut Walikota Banda Aceh c::e Walikota Sawahlunto Waltlkota Cimah; I c::::e Walikota Palangkaraya Walikota Parepare Walikota Palopo BupatiBarru Bupati Sidenreng Rappang Bupati Parigi Moutong Bupati Morowali PMU USDRP Kabupaten/Kota Peserta USDRP TimLPEMUI Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Acuan Penert~~pdl1 Penqemba.ngan Ekonomi Lokal ~~ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM OIREKTORAT JENOERAL CIPTA KARYA ~~!:~:r.J Acuan Penerapan Central Project Manaqement Unit Urban Sector Developmedl Reform Project (CPMU-USDRP) Direktorat )enderal Cipta Karya Pengemban Kementerian Pekerjaan Umum n. Pattimura No.20, Lantai 4 Jakarta Selatan Ekonoini Lo Tel./Fax. 021-72796588 untuk Kota dan Kabupaten E-mail: usdrp_cpmu@yahoo.com http://ciptakarya.pu.go.id