E2593 V22
                PEMER]NTAH PROVINSI BENGKULU
            KAI{TOR PEIIYAIIA]I       PERIZI I{AII TERPADU
                   Jl. kmbangunan No. l
                          Telepon/Fax : (O736) 23512 lftde Foe ; 38225
                 Websie:www,lioZtorovbenoku]r],€rgid
                                                       ?t, W

  KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPN)U PROVINSI
                           BENGKULU
                         NOMOR:    allatw       FFrrArruN 2aL4.

                                        TENTANG

                    KEI"AYAI(AN LII{GKT'NGAI{ HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEI{INGKATAN RUAS JALAN MUKOMUKO'BANTAL (5O'1 KMI
    DAN RUAS JALAN IPIIH-SEBLAT {3O KrVrl Dr PROVINSI BENGKULU OLEH
   DIREKTORAT BINA TEKNIK KTMEI{TERIAN PEKERJAAIS UMUM REPUBLIK
                              II{DONESIA

              KEPALI\ I{AITTIOR PELAYAT{AN PERIZINAI{ TERPADU'

Menimbang       I a.     bahwa memperhatikan surat Permohonan dari Direktur Bina
                         Teknik Kementerian Pekerjaan umum Republik Indonesia
                         Nomor : HK.05.02-BI/O8 tanggal 17 Februari 2Al4 Perihal
                         Permohonan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
                         (SKKLH) dan Izin Lingkungan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal
                         iSO,t fm1 dan Ruas Jalan Ipuh-Seblat (30 Km) di Provinsi
                         Bengkulu dan Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup
                         Provinsi Bengkulu Nomor : 660 I %a I BLHJI I 201.4 tanggal 26
                         Maret 2014 perihal Penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan
                         Hidup dan lzin Lingkungan Direktorat Bina Teknik
                         Kementrian PU-RI merupakan kegiatan yang wajib memiliki
                         Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
                   b.    bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap
                         lingkungan akibat dari Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas
                         Jatan Mukomuko-Bantal (5O,1 Km) dan Ruas Jalan lpuh-
                         Seblat (30 Km) di Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu
                         bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
                         Hidup, maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan
                         Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
                         Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ;
                    c.   bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka
                         perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
                         Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu tentang
                         Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan
                         Ruas Jalan Mukomuko-Bantal (50,1 Km) dan Ruas Jaian
                         Ipuh-seblat (30 Km) di Provinsi Bengkulu.
Mengingat                Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
                         Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
                         Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lrmbaran                Negara
                         Republik Indonesia Nomor 2828\;
                    2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
                         Sumbei Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya {Lembaran
                         Negara Republik Indonesia Tahun I99O Nomor 49,
                         Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                         3aL9l;
3.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
     Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana teiah diubah
     dul t<ati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
     2OO8            tentang Perubahan, Kedua atas Undang-
     Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
     Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008
     Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 48441;
4.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan
     Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
     Nomoi 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47251;
5.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
     dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 20O9 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Nomor
     5025);
6.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
     Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9             Nomor
     l4o,Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5059);
7,   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O71 tentang
     Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
     Negara Republik indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
     Lembaran Negara Nomor 5234);
L    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
     Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
     Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
     Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4737 l;
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ql2 tentang tzin
    Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2Ol2 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OI4
    tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
    Tahun 2Al2 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
    Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
    Lingkungan HiduP;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08
    Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
    pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan lzin
    Lingkungan;
t3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
    Perenci.naan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
    Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi
    Bengkulu Tahun 2O08 Nomor 8);
                    L4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2AI3
                        tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
                        Bengkulu Nomor 7 Tahun 2AL2 tentang Pendelegasian
                           Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non
                           (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada
                           kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
                           Bengkulu ( Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol3
                           Nomor 18);
                    15. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
                        Nomor : 66O1161/BLH.I 12A14 tanggal 12 Maret 2074
                        perihal Rekomendasi Atas AMDAL Rencana Kegiatan
                           Feningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal (50,1 Km) dan
                           Ruas Jahn lpuh-Seblat {3O Km} di Provinsi Bengkulu;
Memperhatikan   :   1. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu pada
                       tanggal l7 Juni 2073, di Bengkulu, mengenai penilaian Analisis
                       pampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan
                       Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
                       $fl-npl) RenCana Kegiatan Ruas    Peningkatan Ruas Jalan
                       i{ukomuko-Bantal   (5O,1 Km)  dan       Jalan lpuh-Seblat (30
                       Km) di Provinsi Bengkulu oleh Direktorat Bina Teknik
                       Kementerian Pekerjaan umum Republik Indonesia dan
                       menyetujui untuk diterbitkan surat Keputusan Kelayakan
                       Lingkungan HiduP;
                    2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu pada tanggal 18
                       .luni zotg, di Bengkulu, mengenai penilaian Analisis Dampak
                       Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan
                       Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
                       Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal
                       (5O,1 Km) dan Ruas Jalan lpuh-Seblat {30 Km) di Provinsi
                       bengkulu oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan
                       Umum Republik Indonesia dan menyetujui untuk diterbitkan
                       Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

                                        EMUTUSKAN   :


Menetapkan
KESATU               Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal
                     (5O,1 Km) dan Ruas Jalan lpuh-Seblat (30 Km) di Provinsi
                     bengkulu oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan
                     Umum Republik Indonesia dinyatakan layak secara lingkungan
                     hidup.
KEDUA                Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal
                     (50,1 Km) dan Ruas Jalan Ipuh-Seblat (30 Km) di Provinsi
                     bengkulu oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan
                     Umum Republik Indonesia, meliPuti :
                     1. Perizinan
                     2. Sosialisasi
                     3. Koordinasi
                     4. Perencanaan    Teknis, yang terdiri dari :
                          a. Data Teknis
                          b. Metode Pelaksanaan
                          c. Kebutuhan sumber Daya Manusia dan Peralatan, meliputi   :

                             Kebutuhan
                             Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Peralatan
                     5.   PenyiaPan Lahan
          6.    Mobilisasi Tenaga Ke{a
          7.    Mobilisasi Peralatan Berat dan Material
          8.    Pembersihan Lahan
          9.    Pengoperasian Base CamP
          10. Pekerjaan Tanah
          I 1. Pekerjaan Konstruksi
          1 2. Pemasangan/Pembangunan Utilitas

          13. Pembersihan Sisa Pekerjaan Konstruksi
          14. Demobilisasi Alat Berat
          15. Demobilisasi Tenaga Kerja
          16. Pengoperasian Jalan
          17. Pemeliharaan Jalan
          18. Perawatan Utilitas
KETIGA    Berdasarkan hasil perkiraan dampak dari aspek fisik kimia, sosial
          dan ekonomi, pada tahap operasi usaha dan/atau kegiatan,
          diperoleh aampat penting yang ditimbulkan dari rencana
          kegiatan ini sebagai berikut :
          i. Pembebasan Lahan
          2. Penurunan Kualitas Udara
          3. Peningkatan Kebisingan
          4. Peningkatan Kuantitas Air Larian
          5. Penurunan Kualitas Air
          6. Peningkatan Timbulan SamPah
          7. Timbulnya Ceceran
          8. Gangguan TerhadaP Biota Darat
          9. Peningkatan Biota Darat
          10. Perubahan Persepsi Masyarakat
           I l. Peningkatan Kesempatan Ke{ja dan Berusaha
           12. Gangguan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Lingkungan
           13. Timbulnya Kecelakaan
           14. Gangguan Lalu Lintas
           L5. Kelancaraan Lalu Lintas
           16. Gangguan TerhadaP Utilitas
           1"7. Peningkatan Utilitas
           18. Kerusakan Jalan
           19. Peningkatan Kondisi Jalan
          20. Gangguan Estetika
          21. Peningkatan Estetika
          22. Abrasi Pantai
          23. Gempa Bumi
KEEMPAT   untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud
          dalam Diktum KETIGA, Direktorat Bina Teknik Kementerian
          Pekerjaan Umum Republik Indonesia wajib
          R. Vtetakukan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
                1. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan menyerap
                   keinginan dari masyarakat terhadap Rencana Kegiatan
                   Peningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal (5O,1 Km) dan
                   Ruas Jalan lpuh-Seblat (30 Km) di Provinsi Bengkulu oleh
                    Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan umum
                    Republik Indonesia
               2. Menginventarisasi asset-aset warga yang          terkena
                    pemiebasan lahan termasuk tanam tumbuh yang ada di
                    lokasi tersebut
               3.   Melakukan negosiasi terhadap ganti rugi yang akan
                    diberikan kePada Pemilik lahan
               4.   Melakukan StuOi Land Acquistion and Resettlement Action
                    Plan (LARAP)
5.    Memberikan penyuluhan kepada pengemudi tentang etika
      berlalulintas
6. Menghindari pemberangkatan truk material             secara
      bersamaan, namun diberi selang waktu tertentu (time
      headway), sehingga tidak terjadi iring-iringan kendaraan
      berat
7.    Menempatkan petugas untuk mengatur      arus pada saat
      masuk/ keluar Perkerasan jalan
8.    Mengalur jadwal pengangkutan yang tidak bersamaan
      dengan jam sibuk pagi dan siang (jam 08.00 WIB - 13.OO
      WIB dan jam 14.0O WIB - 17.00 WIB)
g.    Material untuk pembuatan badan jalan ditumpuk di bahu
      jalan
10.   Melakukan proses penumpukan material dari truk
    pengangkut, dilakukan dengan cara parkir menlrudut atau
    parallel (tidak lurr-s dengan sumbu jalan)
lt.Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh lalu lintas
     kendaraan alat berat sesuai dengan jenis kerusakan
12. Membuat rute angkutan material dan alat berat ke lokasi
     proyek, diarahkan semaksimal mungkin menggunakan
    jalan yang sudah berasPal
13. Memasang tanda-tanda peringatan (pemberitahuan) bagi
     pengguna jalan
14. Membatasi kecepatan maksimum 20 km/jam di lokasi
     kegiatan dan/ atau usaha
15. Menutup bak truk pengangkut material dengan terpal yang
     memenuhi standar (menutup rapat bukan hanya sekedar
     ditutup atasnya sqja namun menuttrp agar dapat menahan
     material)
16. Menyiraman secara berkala di jalan raya yang masih
     berupa jalan tanah
i7. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja
18. Menempatkan alat-alat berat pada jarak yang aman dari
     pemukiman
19. Tidak melakukan pekerjaan konstruksi pada malam hari
     pada lokasi yang berdekatan dengan pemukiman
20. Menghindari penebangan pohon seminimal mungkin dan
    jika diharuskan melakukan penebangan maka harus segera
     melakukan penanaman kembali atau mengganti pohon
     tersebut
21. Memindahkan tiang listrik yang akan terkena dampak
     konstruksi
22. Memindahkan saluran drainase/irigasi sementara selama
     masa konstruksi berlangsung
23. Melibatkan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi
24. Memaksimalkan pengelolaan dampak lain yang berpotensi
     menimbulkan persepsi negative masyarakat
25. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal untuk
     terlibat pada proyek sesuai pendidikan dan keahliannya
26. Menerapkan hubungan kerja system kontrak
27. Memberi peluang usaha bagr penduduk sekitar sesuai
     dengan kemampuan dan potensi yangdimiliki
28. Memberikan informasi secara transparan kepada warga
     tentang jumlah dan kualilikasi tenaga kerja yang
     diperlukan melalui wakil msyarakat dan disampaikan pada
     saat pertemuan warga (sosialisasi oleh kontraktor)
29. Memasang pengumuman tentang informasi lowongan kerja
    yang dipasang di kantor-kantor desa dan kecamatan
    meliputilumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, spesifikasi,
    wakiu dan tempat pendaftaran, tempat dan tanggal.proses
    seleksi, tanggal dan tempat pengumuman tenaga keda yang
   diterima
3O.Membersihkan sisa puing konstruksi dari tapak proyek
    sehingga tidak menggarlggu pengguna jalan
3l.Membuat Tempat FJmbuangan Sementara (TPS) di lokasi
      basecamP
32.   Bekerjasarna dengan dinas kebersihan Kabupaten
      Bengkulu Utara tan Kabupaten Mukomuko untuk
      penfangkutan sampah yang ada di basecamp agar dibawa
    ke Tempat Pembuang Akhir (TPA) terdekat
33. Menutup truk pengangkut material dengan terpal, untuk
    menghindari ceceran material dari bak truk
34. Menlmpatkan petugas untuk membersihkan ceceran di
    sepanjang jalan yang dilalui truk pengangkut material
g5.Memaksiir-atkan pJngelolaan terhadap dampak-dampak
    yang berpotensi menimbulkan gangguar terhadap estetika
    "Mer;Uatasi
SO.             aktivitas di bahu jalan maupun ruang manlaat
    jalan
37. Memasang rambu-rambu petunjuk arah agar memudahkan
     pengemudi menuju lokasi yang dituju
38. Memasang rambu-rambu peringatan dan petunjuk serta
     marka jalan (z'ebra cross) pada tempat-tempat yang
     berpotensi membangkitkan pejalan kaki
39. Memasang lampu p.tt"r.ttg"tt di malam hari pada daerah
     pertemuan jalan dan daerah padat pemukiman -
40. ivlenerapkan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) pada kawasan
     sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD)
41. Menanam pohon perindang yang harus sesuai dengan
     syarat-syarat pelindung di pinggir di sepanjang jalan pada
     ruang milik jalan
42. Meninatt pohon yang     dapat mengurangi tingkat kebisingan
                       -wiliyah
 ' kh.r"r"rry" di                pemukiman, tempat ibadah'
     perkantoran dan sekolah
43.'lrlengoptima.lkan pengelolaan lingkungan pada dampak-
    dampak lainnYa
44. Membuat zot:ra pengaturan   untuk melakukan kegiatan
      berusaha yang sejenis (apotek, pompa bensin) untuk
    mencegah Persaingan usaha
45. Menanam pohon di ruang milik jalan
    Mengtrimbau kepada masyarakat-yang pequkiq di sekitar
 - j"t"riuntuk
46.
               menanam pohon buah-buahan bartajuk lebat
a7."Mewajibkan bagi     institusi pemerintah yang berada di
      sekitir jalan yang ditingkatkan untuk menanam pohon-
    pohon perindang
48. ivlemasang bangunan penahan gelombang
49. Menanam pada tanaman mangrove di RUMIJA
                                                    yang
    berbatasan langsung     dengan   laut/pantai, setelah
    pemasangan bangunan penahan gelombang'
          B. Melakukan pemantauan lingkungan hidup, meliputi :
             1. Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap persepsi
                masyarakat
             2. Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap
                pembebasan lahan
             3. Mengamati dan mencatat jumlah kendaraan total dua arah,
                khususrrya jam sibuk pagi dan sore hari
             +. Mencatat tundaan lalu lintas yang terjadi
             5. Melakukan wawancara dengan penduduk setempak terkait
                dengan tundaan lalu lintas yang te{adi
             6. Pengambilan sampel dan menganalisa kerusakan jalan
             7. Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap timbulan
                kecelakaan
             8. Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap tingkat
                kualitas udara
             9.   Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap tingkat
                 kebieingan
             lO.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap ganguan
                 biota darat
             ll.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap gangguan
               utilitas
             12.Pengambilan sampel dan mengaaalisa terhadap
                peningkatan ekonomi lokai, kesempatan kerja dan peluang
                berusaha
             l3.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap timbulan
                sampah
             l4.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap ceceran
                tanah dan material
             15.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap gangguan
                estetika
             16.Pengambilan sampel dan menganalisa terhadap kesehatan
                masyarakat
            l7.Pengambilan sampel dan menganaiisa terhadap abrasi
                Pantai
KELIMA    Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
          w4jib diterbitkan lnn Lingkungan dan mengajukan izin
          perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
          kewenangannya
KEENAM    Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
          sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Direktorat Bina
          Teknik Kementerian Pekedaan Umum Republik Indonesia, wajib
          memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan
          kegiatannya.
KETUJUH   Dalam pelaksanaan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
          Rencana Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Mukomuko-Bantal
          (50,1 Km) dan Ruas Jalan lpuh-Seblat {3O Km} di Provinsi
          Bengkulu oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Peke{aan
          Umum Republik Indonesia harus sesuai dan berpedoman pada
          Peratrrran Perundang-Undangan yang berlaku.
 KEDELAPAN                Keputusan ini mulai berlaku pada ,tanggal ditetapkan, dengan
                          ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelinran
                          akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


                                                 Ditetapkan di Benghrlu
                                                 pada tanggal Oa aPetu       2Ol4
                                                         a.n. GItBtRlrUR BEI{GKIjLU



                                                     6f
                                                     ET
                                                                 t A TINGI(AT I
                                                         NIP.19620921 199003 1 003


Tembusap disampailsn kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
2. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur
3. Bupati Mukomuko di Mukomuko
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup
   Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Kepata Badan Lingkungal Hidup
   Kabupaten t|,engkulu Utara di Arga Makmur
6. Kepala Kantor Lingkungan HiduP
     Kabupaten Mukomuko di Mukomuko
     Kabupaten Kepahiang di KePahiang
7.   Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup
     Regional Sumatera di Pekanbaru