98105 Juli 2015 Maju perlahan PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA Maju Perlahan Juli 2015 Kata Pengantar Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly/IEQ) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan IEQ ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, Country Director untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice, dibawah bimbingan Shubham Chaudhuri, Practice Manager, Ndiame Dip, Lead Economist. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Alex Sienaert, Country Economist dan bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Elitza Mileva (memimpin bagian A) dan Violeta Vulovic dengan masukan tambahan dan bantuan dalam pengeditan oleh Edgar Janz, Yue Man Lee, Peter Milne, Bede Moore dan Arvind Nair. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Surya Ningnagara, Kurie Suditmo, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Desy Mutialim dan Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal. Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Mattia Makovec (Bagian A, pasar buruh), Monica Wihardja and Arief Anshory Yusuf (Bagian A, CPO tarif ekspor), Michele Savini Zangrandi, Gonzalo Varela, Milan Nedeljkovic dan Alex Sienaert (Bagian B.1, neraca berjalan), Ahya Ihsan, Masami Kojima and Alex Sienaert (Bagian B.2, subsidi energi), Muchsin Chasani Abdul Qadir dan Anh Nguyet Pham (Bagian C.1, energi geothermal), dan Samer Al-Samarrai (Bagian C.2, BOS). Laporan ini juga mendapat tambahan masukan yang penting dari Hans Beck, Nikola Spatafora, Ekaterine Vashakmadze, dan David Gottlieb (Australia Department of Foreign Affairs and Trade), David Nellor (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance), John Burch dan Natalie Horvat (Australia Indonesia Government Partnerships Fund). Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) melalui program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. Foto sampul depan diambil oleh Muchsin Chasani Abdul Qadir. Foto-foto untuk bagian lain diambil oleh Jerry Kurniawan, Josh Estey dan Muchsin Chasani Abdul Qadir dan semua photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi. Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia: Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi asienaert@worldbank.org. Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF: MAJU PERLAHAN .................................................................. I  A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI ............................................... 1  1.  Perlambatan pertumbuhan terjadi di banyak negara berkembang, terutama negara eksportir komoditas. ............................................................................................................................................................... 1  2.  Kegiatan ekonomi Indonesia melambat terus, sementara konsumsi swasta turut melemah ..................... 2  3.  Inflasi tetap bertahan (sticky) walau pertumbuhan permintaan dalam negeri melemah ........................... 6  4.  Saldo neraca berjalan semakin menyempit akibat rendahnya harga minyak dan lemahnya impor .......... 7  5.  Pertumbuhan kredit terus melemah walau kondisi likuiditas meningkat .................................................11  6.  Pelaksanaan APBN-P 2015 menghadapi tantangan .................................................................................. 13  7.  Tantangan pasar tenaga kerja dapat meningkat karena perlambatan pertumbuhan ............................... 19  8.  Peningkatan investasi publik dapat membantu mendorong kembali ekonomi Indonesia yang melemah . ............................................................................................................................................................. 21  B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA .......... 24  1.  Neraca transaksi berjalan Indonesia – defisit akan terus bertahan ........................................................... 24  a.  Kejutan besar perdagangan telah mendominasi perkembangan neraca transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir ...................................................................................................................................................... 25  b.  …namun penurunan posisi neraca berjalan Indonesia juga akibat faktor struktural berjangka lebih panjang… .............................................................................................................................................................................. 26  c.  …dan tanggapan kebijakan yang sesuai juga berjangka waktu yang lebih panjang ......................................... 28 2.  Subsidi BBM – sebuah reformasi besar, namun belum berdaya bertahan ............................................... 30  a.  Pengumuman reformasi subsidi adalah sebuah langkah besar yang positif….................................................. 30  b.  …tetapi implementasi sistem penetapan harga yang baru sejauh ini belum berimbang dan masih perlu ditingkatkan demi mencapai hasil yang berkelanjutan … .................................................................................. 31  c.  …sebagai bagian dari upaya lebih luas yang masih berjalan untuk meningkatkan kebijakan penetapan harga energi ................................................................................................................................................................... 34  C. INDONESIA 2016 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN ............................... 35  1. Energi panas bumi di Indonesia: merealisasikan potensinya ..................................................................... 35  a.   Investasi terhambat biaya awal yang tinggi dan kesulitan penetapan harga… ................................................. 37  b.   …dan untuk mengatasinya, dibutuhkan sasaran pemangku kepentingan publik yang lebih sejalan dan penyederhanaan kerumitan peraturan…............................................................................................................. 38  c.   …penguatan proses tender… .............................................................................................................................. 38  d.   …penguatan sistem tarif….................................................................................................................................. 39  e.   …dan memastikan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik .................................................................... 40 1.  Sepuluh tahun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) – keberhasilan dan tantangan ................ 42  a.  Cara kerja program BOS...................................................................................................................................... 42  b.  BOS membawa dampak terbatas dalam menurunkan biaya pendidikan rumah tangga .................................. 43  c.  BOS berkontribusi terhadap tingginya laju kenaikan tingkat pendaftaran sekolah menengah pertama .......... 45  d.  BOS berperan sentral dalam upaya peningkatan pengelolaan berbasis sekolah ............................................... 46  e.  Terdapat potensi untuk memperkuat dampak belanja BOS secara signifikan .................................................. 47  LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA ................................ 49  DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Perbedaan tren pertumbuhan di negara berpenghasilan tinggi dan berkembang........ 2  Gambar 2: Di negara-negara pengekspor komoditas, penyangga fiskal dan pertumbuhan mengalami penurunan ........................................................................................................... 2  Gambar 3: Perlambatan PDB riil berlanjut pada kuartal 1 2015, dengan masih lemahnya investasi… .............................................................................................................................. 3  Gambar 4: …dan melemahnya pertumbuhan konsumsi swasta, terutama secara nominal ........... 3  Gambar 5: Sebagian besar sektor tumbuh lebih lemah dibanding kuartal pertama ...................... 4  Gambar 6: Indikator kegiatan ekonomi bulanan memproyeksikan perlambatan lebih lanjut pada kuartal kedua 2015 .................................................................................................................. 4  Gambar 7: Inflasi IHK meningkat pada bulan April dan Mei akibat tingginya harga bahan pangan .................................................................................................................................... 6  Gambar 8: Defisit neraca berjalan menurun, dengan lemahnya aliran investasi langsung dan lainnya .................................................................................................................................... 7  Gambar 9: Surplus perdagangan barang meningkat karena penyusutan defisit minyak yang signifikan ................................................................................................................................ 7  Gambar 10: Ekspor manufaktur melemah di Indonesia dan lintas kawasannya ............................ 8  Gambar 11: Impor barang terus menurun ....................................................................................... 8   Gambar 12: Indonesia adalah produsen minyak sawit utama dunia .............................................10  Gambar 13: Pembelian bersih asing atas aset-aset Indonesia menurun pada bulan April dan Mei, namun meningkat pada bulan Juni ......................................................................................12   Gambar 14: Rupiah melanjutkan depresiasinya namun dengan laju yang moderat......................12  Gambar 15: Pertumbuhan kredit terus menurun walau dengan perbaikan kondisi pembiayaan bank .......................................................................................................................................13  Gambar 16: Lebih ketatnya kondisi pembiayaan didorong oleh lemahnya pertumbuhan kredit pada kuartal-kuartal terakhir ................................................................................................ 13  Gambar 17: Pada lima bulan pertama 2015 secara umum penerimaan lemah … .........................14  Gambar 18: …dengan seluruh penerimaan pajak impor yang rendah ...........................................14  Gambar 19: Restitusi PPN meningkat lambat selama Januari-April 2015 namun meningkat sebagai bagian dari penerimaan PPN bruto.........................................................................15   Gambar 20: Pencairan anggaran belanja modal dan barang tetap rendah ....................................16  Gambar 21: Ketenagakerjaan meningkat sebesar 26 persen sejak 2001, kebanyakan di daerah perkotaan… .......................................................................................................................... 20  Gambar 22: …namun tingkat ketenagakerjaan masih stagnan sejak tahun 2012 ......................... 20  Gambar 23: Pertumbuhan melambat secara signifikan pada propinsi-propinsi yang lebih terkait dengan sektor komoditas… ..................................................................................................21  Gambar 24: ...sementara rata-rata kenaikan tingkat ketenagakerjaan tahunan mengalami penurunan pada sebagian besar daerah ...............................................................................21  Gambar 25: Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia bertahan mendekati 3 persen dari PDB meski dengan penyesuaian mata uang ................................................................................ 24  Gambar 26: Neraca transaksi pulih dengan lambat dari kejutan perdagangan yang besar … .... 26  Gambar 27: …dengan ekspor bersih komoditas tetap lemah namun defisit perdagangan manufaktur mulai menyusut ................................................................................................ 26  Gambar 28: Berdasar hanya pada faktor struktural, defisit neraca transaksi berjalan adalah suatu hal yang normal bagi Indonesia........................................................................................... 27   Gambar 29: Sebagian besar kenaikan kewajiban asing bersih adalah dalam bentuk FDI dan aset- aset lain dalam satuan Rupiah ............................................................................................. 28  Gambar 30: Hingga 2015, biaya subsidi BBM masih tinggi dan hampir selalu melebihi anggaran… ............................................................................................................................31  Gambar 31: …dan, hingga 2015, secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya defisit fiskal sejak 2010 .....................................................................................................................31  Gambar 32: Harga bensin RON88 eceran belum berubah sejak bulan April 2015 ....................... 32  Gambar 33: Titik panas bumi tersebar di seluruh Indonesia, namun baru sebagian kecil yang termanfaatkan ...................................................................................................................... 36  Gambar 34: Energi panas bumi belum menjadi kontributor signifikan peningkatan kapasitas listrik .................................................................................................................................... 37  Gambar 35: Nilai bantuan BOS untuk setiap murid telah meningkat secara signifikan.............. 43  Gambar 36: Peluncuran program BOS pada awalnya menurunkan belanja pendidikan pada rumah tangga ....................................................................................................................... 44  Gambar 37: Peningkatan pendaftaran pada sekolah menengah ................................................... 45  DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB ...................................................................................... 49  Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran ...................................................... 49  Lampiran Gambar 3: Kontribusi ke PDB produksi....................................................................... 49  Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor ............................................................ 49  Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen.................................................................................... 49   Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri ......................................................................... 49  Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .................................................................................... 50  Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan ......................................................................... 50  Lampiran Gambar 9: Ekspor barang ............................................................................................. 50  Lampiran Gambar 10: Impor barang ............................................................................................. 50  Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal .................................................. 50  Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter ................................................................... 50  Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK .................................................................................51  Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara .......................................................51  Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional ...................................................51  Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran ....................................................51  Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional ...............................................................................51  Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS ...................................................................................51  Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal......... 52  Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI ............................................. 52  Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito .......................... 52  Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan....................................................................... 52  Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah ..................................................................................... 52  Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri ...................................................................................... 52  DAFTAR TABEL Tabel 1: Dalam skenario baseline, pertumbuhan PDB diproyeksikan 4,7 persen pada 2015 ....... IV  Tabel 2: Pada kasus dasar (base case), pertumbuhan PDB diperkirakan akan mencapai 4,7 persen pada 2015 dan meningkat menjadi 5,5 persen pada 2016 ........................................... 5  Tabel 3: Pada skenario dasar (base case), diproyeksikan defisit neraca berjalan sebesar 2,7 persen dari PDB pada tahun 2015 .......................................................................................... 9  Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,5 persen dari PDB pada 2015 ......18  DAFTAR LAMPIRAN TABEL Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah ................................................... 53  Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran ........................................................................................ 53  Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi ................................................................... 54  Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia .................................................... 55  DAFTAR KOTAK Kotak 1: Pungutan ekspor CPO Indonesia yang baru dapat mempengaruhi harga CPO dunia, namun tidak selalu berdampak positif.................................................................................10   Kotak 2: Beralih pada penetapan harga BBM berbasis pasar dan meningkatkan pendapatan pemerintah, sementara melindungi masyarakat miskin: contoh terkini dari seluruh dunia .............................................................................................................................................. 33  Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Ringkasan eksekutif: Maju perlahan Kemajuan dalam Melawati paruh pertama tahun 2015, Indonesia masih menghadapi iklim eksternal pencapaian tujuan yang tak menentu, dan tantangan kebijakan ekonomi dalam negeri semakin pembangunan meningkat. PDB melambat hingga di bawah 5 persen pada kuartal pertama, Indonesia melambat sementara daya beli masyarakat sebagai mesin pertumbuhan Indonesia dalam akibat faktor beberapa tahun terakhir juga melambat. Melemahnya laju pertumbuhan telah eksternal yang tak berimbas pada lesunya pembukaan lapangan kerja, dengan tingkat pertumbuhan menentu, tenaga kerja yang hanya cukup untuk menyerap peningkatan populasi usia kerja. pertumbuhan yang Walaupun penurunan tingkat komoditas sejak tahun 2012 dan tanggapan kebijakan melemah, serta paling banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan di provinsi-provinsi kendala kebijakan… kaya sumber daya, penciptaan lapangan kerja mengalami tekanan di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, ruang lingkup stimulus kebijakan masih terbatas dan khususnya kebijakan moneter masih terkendala oleh sticky inflation (kekakuan inflasi) dan kerentanan eksternal yang masih terus berlanjut. …dan menanggapi Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara berkelanjutan akan secara efektif akan banyak bergantung dari kesuksesan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah membutuhkan skala yang ambisius, serta perbaikan lebih lanjut dalam lingkungan usaha guna mendorong prioritas yang cermat investasi sektor swasta. Akan tetapi, dukungan terhadap perekonomian dari sektor dan tindak lanjut fiskal masih terkendala oleh lemahnya pendapatan dan realisasi belanja modal yang dari reformasi kunci, rendah hingga saat ini. Menanggapi hal ini, dari sisi pembelanjaan, alokasi untuk khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur prioritas perlu dijamin agar dapat terus berjalan. memperkuat sektor Langkah ini memerlukan defisit fiskal yang lebih tinggi dari 1,9 persen PDB dalam fiskal dan APBN-P 2015 dan masih dalam batasan aturan fiskal sebesar 3 persen dari PDB. meningkatkan Dari sisi pendapatan, pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan penting, investasi seperti sistem pengajuan pengembalian pajak elektronik dan perbaikan strategi audit pajak penghasilan. Selain itu, terdapat pula ruang untuk lebih mengoptimalkan rezim pajak, memperbaiki sistem perpajakan pendapatan perusahaan, dan merevisi J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA I Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ketentuan pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk meningkatkan keadilan. Di lain pihak, perbaikan lingkungan usaha sangat bergantung pada peningkatan konsistensi peraturan yang menentukan berfungsinya pasar-pasar, seperti pembentukan perusahaan, persaingan, perdagangan, dan investasi.1 Di banyak negara Walaupun situasi perekonomian global perlahan membaik, keseimbangan risiko berkembang, internasional terhadap prospek Indonesia masih kurang menguntungkan. Walaupun khususnya negara pemulihan negara-negara berpendapatan tinggi semakin terakselerasi, banyak negara pengekspor pasar berkembang masih mengalami kelesuan ekonomi, dengan laju pertumbuhan komoditas, laju jauh di bawah tren sepuluh tahunannya masing-masing. Selain itu, harga komoditas pertumbuhan global yang masih tetap rendah juga berarti, dalam jangka pendek, akan banyak melambat dan posisi negara pengekspor komoditas bersih yang menghadapi kelesuan aktivitas ekonomi fiskal melemah dan memburuknya keseimbangan fiskal dibandingkan tahun-tahun sebelum 2012, ketika harga komoditas global naik. Selain dari risiko pertumbuhan dan fiskal, negara yang bergantung dari komoditas, khususnya yang memiliki persediaan cadangan resmi terbatas dan paparan pembiayaan eksternal yang relatif tinggi, mungkin perlu mengelola risiko-risiko yang diakibatkan oleh depresiasi mata uang lebih lanjut. Pertumbuhan PDB Output riil Indonesia tumbuh sebesar 4,7 persen tahun ke tahun (yoy) pada kuartal di Indonesia turun pertama 2015, laju terlambat sejak 2009. Namun, pertumbuhan di Indonesia masih menjadi 4,7 persen relatif tangguh dibanding dengan negara-negara lain yang bergantung pada tahun ke tahun pada permintaan komoditas Tiongkok (seperti Brasil dan Afrika Selatan). Pertumbuhan Kuartal 1 2015, investasi tetap yang lebih rendah masih menjadi faktor utama kelesuan Indonesia, utamanya didorong berkontribusi hanya 1,4 persen tahun ke tahun terhadap pertumbuhan PDB pada oleh investasi tetap, kuartal pertama, atau sekitar setengah dari kontribusi pertumbuhan kuartal rata-rata dan juga konsumsi pada 2010-2012. Namun demikian, belanja konsumsi masyarakat, yang selama ini swasta… kuat, kini juga melemah, ke angka 4,7 persen tahun ke tahun pada kuartal pertama 2015. Dengan porsi sebesar 55 persen dari total belanja PDB, konsumsi masyarakat yang melemah sepertinya akan berpengaruh terhadap nilai pertumbuhan secara keseluruhan. Selain itu, penurunan tajam angka pertumbuhan konsumsi nominal menjadi 7,6 persen tahun ke tahun pada kuartal pertama, dari 9,4 persen di kuartal pertama dan dari 12,3 persen pada tahun lalu, memiliki dampak negatif terhadap penerimaan PPN pemerintah. …bersama dengan Pertumbuhan yang terus berjalan lambat, disertai menurunnya harga minyak dunia, anjloknya harga turut mempersempit defisit transaksi berjalan menjadi 1,8 persen dari PDB pada minyak dunia, kuartal pertama. Impor barang menurun sebesar 14,4 persen tahun ke tahun pada berkontribusi kuartal pertama, seiring menurunnya tingkat permintaan dalam negeri. Data terhadap perdagangan antara bulan April dan Mei juga menunjukkan penurunan lebih lanjut mengecilnya defisit dalam impor, yang biasanya tidak terjadi pada bulan-bulan menjelang Ramadan dan neraca berjalan mengindikasikan terus menurunnya permintaan dalam negeri. Ekspor barang turun 13,9 persen tahun ke tahun, terutama akibat ekspor komoditas yang lebih rendah serta ekspor manufaktur yang melemah. Yang terakhir ini sebagian disebabkan oleh menurunnya permintaan dari Tiongkok dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, baik untuk input perantara yang digunakan dalam rantai produksi maupun barang jadi. Selain itu, defisit perdagangan minyak turun hingga lebih dari 40 persen menjadi AS$ 3,2 miliar, karena harga minyak mentah Indonesia turun dari rata-rata AS$ 73 pada kuartal keempat 2014 menjadi AS$ 51 pada kuartal pertama 2015. Penurunan defisit minyak hampir mendekati 50 persen jika dibandingkan dengan tingkat tahun lalu. Namun demikian, defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 1 Lihat Indonesia Development Policy Review: “Avoiding the Trap”, The World Bank, 2014. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA II Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2015 hanya 0,1 persen dari PDB, lebih kecil dibanding dengan nilainya pada periode yang sama tahun lalu yang menunjukkan bahwa penyesuaian eksternal sejauh ini masih tetap lamban. Defisit transaksi Rencana ambisius pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur, jika berjalan sebagian berhasil, akan mendorong investasi secara keseluruhan dan meningkatkan defisit bersifat struktural transaksi berjalan Indonesia dalam jangka pendek. Walaupun peningkatan didorong dan tampaknya investasi ini memungkinkan perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, tetapi tinggi dan berkelanjutan, peningkatan ini juga menyoroti faktor risiko membutuhkan ketidakseimbangan eksternal, terutama jika kondisi pasar keuangan global menjadi langkah-langkah lebih menantang, seperti terakhir kali terjadi pada masa “taper tantrum”(reaksi kebijakan untuk terhadap keputusan Bank Sentral Amerika) tahun 2013. Sejak saat itu, defisit meningkatkan daya transaksi berjalan sejauh ini hanya menyempit sedikit, walaupun impor tertekan saing dan secara signifikan. Meski hal ini utamanya merupakan dampak dari tekanan terhadap mengurangi risiko ekspor yang masih terus berlangsung, adanya berbagai faktor struktural jangka pembiayaan panjang juga berarti bahwa defisit transaksi berjalan cenderung masih akan berlanjut; eksternal Indonesia masih dalam tahap awal konvergensi ekonomi menjadi mitra dagang berpendapatan lebih tinggi, yang menyiratkan laju pertumbuhan lebih cepat, laba terhadap modal dalam negeri lebih tinggi, dan surplus belanja investasi terhadap simpanan dalam negeri. Menjalankan defisit transaksi berjalan yang tidak terlalu besar untuk Indonesia tampaknya bisa berkelanjutan, terutama jika didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang meningkatkan daya saing internasional dan meningkatkan efisiensi investasi pada tingkat tertentu untuk menghasilkan pertumbuhan, lapangan kerja, dan pendapatan. Memastikan tersedianya berbagai sumber pembiayaan eksternal yang kuat, termasuk penanaman modal asing langsung (foreign direct investment, FDI), dan peningkatan simpanan dalam negeri, melalui perbaikan akses ke pembiayaan dan penguatan sektor keuangan dalam negeri, juga dapat menurunkan kerentanan Indonesia terhadap kondisi pasar keuangan global yang bergejolak. Terlepas dari Seiring dengan melunaknya kondisi permintaan dalam negeri, pertumbuhan kredit rendahnya pun semakin melambat dalam empat bulan pertama tahun 2015 menjadi 10,2 persen permintaan dalam tahun ke tahun pada bulan April (dan secara riil tahun ke tahun hanya 3,2 persen). negeri, harga BBM Melambatnya pertumbuhan kredit tampaknya didorong oleh semakin berkurangnya yang stabil, dan tingkat permintaan kredit, sementara pertumbuhan simpanan terus meningkat dalam pertumbuhan kredit empat kuartal terakhir dan mencapai 14,5 persen pada bulan April. Meskipun yang melemah, pertumbuhan kredit cukup rendah, aktivitas ekonomi melemah, dan harga bensin inflasi tetap sticky dan solar sejak Maret tidak berubah, inflasi bergerak semakin cepat dalam beberapa (kaku) bulan terakhir, melebihi 7 persen tahun ke tahun pada bulan Mei dan Juni. Alasan utama kenaikan harga konsumen secara signifikan ini adalah terjadinya peningkatan harga pangan secara luas. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA III Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lingkungan Kondisi makroekonomi yang disebutkan di atas, ditambah dengan tekanan ekonomi yang depresiasi nilai tukar yang masih terus berlanjut, benar-benar menguji kebijakan menantang telah moneter dalam beberapa bulan terakhir ini. Menanggapi hal ini, Bank Indonesia mendorong BI untuk (BI) telah mempertahankan suku bunganya sejak Februari 2015, sekaligus mempertahankan memperkenalkan beberapa langkah makroprudensial yang bersifat mendukung, suku bunga agar seperti menurunkan rasio pinjaman-terhadap-simpanan dengan menyertakan tidak berubah dan sekuritas dalam definisi deposito, dan meningkatkan rasio pinjaman terhadap nilai melonggarkan untuk cicilan rumah serta kredit mobil dan sepeda motor. Selain itu, BI juga telah kebijakan melakukan intervensi untuk meringankan gejolak nilai mata uang dan makroprudensial mengeluarkan peraturan baru untuk memperdalam pasar valuta asing dan mengurangi tekanan depresiasi. Salah satu peraturan ini, yang mulai berlaku per tanggal 1 Juli, mewajibkan penggunaan Rupiah untuk seluruh transaksi dalam negeri dalam bentuk tunai dan non-tunai. Dalam skenario Melihat kedepan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB sebesar 4,7 baseline (dasar), persen pada tahun 2015 (Tabel 1), seiring dengan pertumbuhan konsumsi pertumbuhan PDB masyarakat yang diperkirakan masih akan terus melemah dalam waktu dekat. diperkirakan akan Indikator frekuensi tinggi, seperti penjualan mobil dan sepeda motor, indeks melambat menjadi sentimen konsumen BI, dan data perdagangan bulanan, memberikan sinyal kuat 4,7 persen pada bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat melunak pada kuartal kedua. tahun 2015 dengan Pertumbuhan investasi tetap diperkirakan masih akan terus meningkat pada perlemahan semester kedua tahun ini, namun tidak setinggi yang diproyeksikan pada Edisi pertumbuhan Triwulanan Ekonomi Indonesia (IEQ) Maret 2015, akibat belanja negara yang lebih konsumsi … rendah dari yang diharapkan dan meningkatnya investasi swasta. Revisi permintaan domestik ke nilai yang lebih rendah telah mendorong penyesuaian terhadap proyeksi defisit transaksi berjalan, yang sekarang diperkirakan akan mencapai 2,7 persen dari PDB pada tahun 2015. … dengan risiko Risiko utama terhadap prospek ke depan, sebagai dampak dari harga komoditas terhadap outlook yang tetap rendah dan kondisi kredit yang mengetat, tidak banyak berubah sejak yang semakin turun IEQ Maret 2015 dan cenderung memburuk. Nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang melemah terus memberikan tekanan terhadap laba perusahaan dan pendapatan rumah tangga, yang merupakan suatu risiko utama bagi prospek permintaan dalam negeri. Sama halnya, adanya risiko kondisi kredit dalam negeri belum membaik pada akhir 2015 sebagaimana diharapkan dalam skenario dasar (baseline). Selain itu, ketidakpastian terkait kondisi keuangan internasional, ketika Federal Reserve menormalkan kebijakan moneter AS, masih tetap tinggi. Tabel 1: Dalam skenario baseline, pertumbuhan PDB diproyeksikan 4,7 persen pada 2015 2014 2015p 2016p PDB riil (Perubahan persentase tahunan) 5,0 4,7 5,5 Indeks harga konsumen (Perubahan persentase tahunan) 6,4 6,8 5,3 Neraca transaksi berjalan (Persen PDB) -2,9 -2,7 -2,9 Surplus/defisit anggaran* (Persen PDB) -2,2 -2,5 n.a Ket: * Realisasi awal (2014) dan proyeksi staf Bank Dunia (2015). Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia Mencapai hasil yang Reformasi subsidi BBM adalah salah satu perubahan kebijakan baru-baru ini yang bertahan lama dari mendukung neraca eksternal Indonesia dan membantu menyangga kebijakan dalam reformasi subsidi menghadapi kemungkinan risiko-risiko pembiayaan eksternal, serta menghasilkan BBM yang dilakukan berbagai manfaat ekonomi lainnya. Biaya subsidi BBM yang dianggarkan telah oleh pemerintah dipangkas menjadi 0,6 persen dari PDB pada tahun 2015 (seperempat dari J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA IV Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia akan membutuhkan tingkatnya pada tahun 2011-2014), menindaklanjuti langkah reformasi yang berani penerapan sistem yang berlaku efektif pada bulan Januari. Namun, implementasi sistem penetapan penetapan harga harga baru untuk bensin oktan rendah dan solar yang sebelumnya disubsidi, sejauh baru yang lebih ini tidak merata, dan pemerintah belum menunjukkan konsistensi terkait perubahan- konsisten dan perubahan lainnya. Hal ini menimbulkan kebingungan, dan memicu kekhawatiran transparan jika belanja subsidi yang sifatnya boros dan regresif ini akan meningkat lagi, terutama jika harga BBM dalam Rupiah kembali naik. Mematuhi dasar penyesuaian harga otomatis yang transparan dan konsisten, pada masa ketika harga minyak dunia berada di titik rendahnya, yang bisa jadi bersifat sementara, dapat sejalan dengan membangun konsensus dan kesadaran masyarakat terhadap, dan melakukan de- politisasi, perubahan harga BBM. Indonesia memiliki Terlepas dari prospek pada masa depan dari harga minyak dan energi dunia, sumber energi panas kebutuhan energi Indonesia semakin meningkat cepat, dan negara ini beruntung bumi yang teramat memiliki salah satu anugerah terbesar di dunia berupa energi panas bumi bersih dan besar, namun baru terbarukan. Meskipun sudah menjadi penghasil listrik terbesar ketiga di dunia pemanfaatannya dari pembangkit tenaga panas bumi, sektor ini baru menyumbangkan sekitar 3 membutuhkan persen dari kapasitas yang telah terbangun dan hanya memanfaatkan sebagian kecil lingkungan regulasi dari potensi yang dimilikinya. Rencana ambisius untuk mengembangkan sektor ini yang lebih kondusif belum menghasilkan investasi yang diperlukan, yang terkendala modal awal yang bagi investasi di tinggi, risiko, dan kerumitan, selain juga faktor regulasi. Investasi yang lebih tinggi sektor ini bisa didapatkan dengan merevisi struktur tarif panas bumi, memperbaiki proses tender proyek, menyelesaikan perjanjian jual beli listrik, dan mengatasi hambatan kelembagaan dan masalah pendanaan. Program bantuan Edisi IEQ kali ini juga mengulas tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah berskala Indonesia. Sejak dimulainya program ini sepuluh tahun lalu, program BOS telah besar di Indonesia memainkan peran sentral dalam strategi pemerintah untuk menjamin menyalurkan sumber terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas baik, menyalurkan dana daya kepada 220.000 operasional kepada 220.000 SD, SMP, dan madrasah. Program BOS kini memiliki sekolah dan, setelah rekam jejak yang terbukti dalam menyalurkan dana kepada sekolah secara rutin dan membangun rekam tepat waktu. Negara-negara lain, yang sama-sama memiliki program bantuan sekolah jejak selama satu dan berhasil membuat mekanisme pendanaannya, telah mengembangkan dekade, dapat mekanisme ini lebih jauh lagi untuk menangani tantangan pendidikan lainnya, dikembangkan lebih termasuk memberikan alokasi yang lebih besar dari dana sekolah untuk mendorong lanjut untuk kegiatan belanja yang lebih efisien, yang juga merupakan prioritas mendesak bagi mendorong berbagai Indonesia. Mengkonsolidasikan porsi yang lebih besar dari sumber daya anggaran, perbaikan dalam dan khususnya remunerasi guru, ke dalam program ini dapat berpotensi pendidikan dasar meningkatkan kualitas belanja pendidikan. Sebagai contoh, mengkaitkan sumber daya guru bagi sekolah dengan jumlah siswa dapat menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengurangi sekolah-sekolah kecil yang jumlahnya sangat banyak dan saat ini tersebar di berbagai daerah. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA V Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini 1. Perlambatan pertumbuhan terjadi di banyak negara berkembang, terutama negara eksportir komoditas Jalur pertumbuhan Setelah permulaan tahun 2015 yang lebih lemah dari perkiraan, pertumbuhan global diproyeksikan diproyeksikan akan meningkat secara bertahap, didukung oleh rendahnya harga berbeda untuk komoditas dan likuiditas yang memadai. Tren pertumbuhan yang berbeda arah negara maju dan antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara-negara berkembang, yang negara tercatat pada awal tahun, semakin terlihat jelas. Banyak negara berpenghasilan berpenghasilan rendah dan menengah tampaknya akan mencatat perlambatan ekonomi pada tahun rendah dan 2015. Sejak dimulainya penurunan dalam siklus harga komoditas pada tahun 2012, menengah… pertumbuhan PDB dan neraca fiskal pada negara-negara pengekspor komoditas memburuk secara signifikan. ...dengan negara Menurut Prospek Ekonomi Global (Global Economic Prospects) Bank Dunia bulan Juni berkembang 2015, laju pemulihan di negara maju diperkirakan akan meningkat pada tahun 2016. menghadapi Bahkan, kelompok negara-negara ini diproyeksikan akan tumbuh pada laju yang pertumbuhan di mendekati rata-rata sepuluh tahun terakhir (tidak termasuk tahun krisis 2008 dan bawah rata-rata pada 2009) (Gambar 1). Pada saat yang sama, banyak ekonomi berkembang yang tahun 2015… mencatat perlambatan pada tahun ini. Perkiraan laju pertumbuhan tahun 2015 dan 2016 di berbagai negara berkembang berada di bawah rata-rata jangka panjangnya. Namun perlambatan kegiatan ekonomi di Asia, kecuali Tiongkok, tidaklah sebesar wilayah-wilayah lain. … dan negara Selain proyeksi pertumbuhan yang lemah, negara-negara pengekspor komoditas eksportir komoditas diperkirakan akan mencatat penurunan neraca fiskalnya dibanding masa sebelum berjuang tahun 2012 ketika harga-harga komoditas dunia mengalami kenaikan (Gambar 2). menghadapi Posisi fiskal Indonesia menurun, namun tidak seburuk negara ekportir komoditas besar lainnya. Hanya defisit primer Australia dan Malaysia yang diperkirakan akan J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 1 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia perlemahan posisi membaik pada tahun ini dibanding tahun 20112, masa puncak siklus komoditas. fiskal Selain risiko-risiko pertumbuhan dan fiskal, Indonesia dan ekonomi-ekonomi lain yang bergantung pada komoditas, terutama yang memiliki cadangan devisasebagai penyangga, memiliki risiko mata uang dan berlanjutnya resiko eksternal. Gambar 1: Perbedaan tren pertumbuhan di negara Gambar 2: Di negara-negara pengekspor komoditas, berpenghasilan tinggi dan berkembang penyangga fiskal dan pertumbuhan mengalami (pertumbuhan PDB tahunan riil pada negara-negara terpilih, persen) penurunan (perubahan neraca primer dan pertumbuhan PDB antara tahun 2011 dan 2015 pada negara-negara terpilih, poin persentase) 12 2015f 2016f 2005-2014 (excl. GFC*) GDP growth Primary balance (% of GDP) 10 Russia 8 Qatar 6 Peru 4 Norway 2 Malaysia 0 Indonesia -2 Chile Brazil Australia Algeria -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Catatan: Angka tahun 2015 dan 2016 adalah proyeksi; * rata-rata Catatan: IMF World Economic Outlook; Perhitungan staf Bank tahunan 2005-2014 tidak menyertakan krisis keuangan global tahun Dunia 2008-2009. Sumber: Prospek Ekonomi Global Bank Dunia Juni 2015; Indikator- indikator Pembangunan Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia 2. Kegiatan ekonomi Indonesia melambat terus, sementara konsumsi swasta turut melemah PDB riil tumbuh Pada kuartal pertama tahun 2015, PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 4,7 persen sebesar 4,7 persen tahun-ke-tahun (year-on-year, yoy), yang mengejutkan para analis dan melanjutkan yoy pada kuartal pola perlemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belakangan ini dibandingkan pertama tahun 2015, dengan laju rata-rata tahunan sebesar 6-6,5 persen pada tahun 2010-11 (Gambar 3). laju pertumbuhan Walau pendorong utama perlambatan masih disebabkan oleh terus lemahnya yang paling lambat pertumbuhan investasi tetap, konsumsi swasta, yang merupakan motor pendorong sejak tahun 2009 pertumbuhan Indonesia selama beberapa kuartal terakhir, juga mencatat perlemahan. Pada kuartal pertama tahun 2015, konsumsi swasta, yang porsinya dalam jumlah PDB mencapai sekitar 55 persen, tumbuh dengan lebih moderat sebesar 4,7 persen yoy, berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan penerbitan data neraca pendapatan nasional kuartal pertama tahun 2015 dan indikator berfrekuensi tinggi terakhir tentang kegiatan ekonomi dan kondisi pendanaan, perkiraan dasar (baseline) untuk pertumbuhan PDB tahunan untuk 2015 telah direvisi turun menjadi 4,7 persen, dengan risiko-risiko yang condong ke arah penurunan. 2 Defisit fiskal di Australia dan Malaysia berukuran relatif besar pada tahun 2011 karena paket-paket stimulus yang diluncurkan untuk menanggapi krisis keuangan dunia, selain faktor-faktor lainnya yang spesifik pada negara itu. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 2 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Perlambatan Pertumbuhan konsumsi swasta mengalami moderasi menjadi 4,7 persen yoy pada pertumbuhan kuartal pertama tahun 2015, dari 4,9 persen pada kuartal terakhir tahun 2014 sebagian didorong (Gambar 4). Sebagian disebabkan oleh pengaruh konsumsi yang tinggi dari kuartal oleh konsumsi pertama tahun 2014 ketika belanja terkait pemilu mendorong konsumsi secara swasta… sementara. Namun pertumbuhan konsumsi swasta turun signifikan secara nominal menjadi 7,6 persen yoy dari 9,4 persen pada kuartal sebelumnya dan dari 12,3 persen satu tahun yang lalu. Deflator konsumsi swasta implisit, yang dihitung sebagai rasio pengeluaran konsumsi swasta nominal terhadap riil, yang meningkat sebesar 2,8 persen yoy pada kuartal pertama, dibanding dengan kenaikan per kuartal yang berkaitan dalam indeks harga konsumen (IHK) sebesar 6,5 persen yoy. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa para konsumen melakukan substitusi dari barang-barang yang harganya meningkat ke barang-barang dengan harga yang stabil atau menurun. Karena keranjang IHK dipatok pada suatu tahun tertentu (saat ini 2012), IHK mungkin tidak mencatat pengaruh substitusi tersebut pada kuartal-kuartal terakhir. Perlambatan pada nominal konsumsi swasta memiliki dampak negatif terhadap penerimaan PPN pemerintah (lihat Bagian 6).3 Gambar 3: Perlambatan PDB riil berlanjut pada Gambar 4: …dan melemahnya pertumbuhan kuartal 1 2015, dengan masih lemahnya investasi… konsumsi swasta, terutama secara nominal (kontribusi kepada pertumbuhan PDB yoy, poin persentase) (pertumbuhan yoy, persen) Stat. discrepancy* Real Net exports Nominal Investment Implicit deflator 10 Government consumption 14 Private consumption 8 GDP 12 6 10 4 8 2 6 0 4 -2 2 -4 0 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Catatan: * Perbedaan statistik termasuk perubahan persediaan. Catatan: Deflator implisit adalah rasio belanja konsumsi swasta Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia nominal ke riil. Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia …namun terutama Penyebab utama moderasi pertumbuhan PDB pada kuartal pertama tersebut karena lambatnya tetaplah perlambatan pertumbuhan investasi tetap yang, pada 4,4 persen yoy, telah pertumbuhan melambat lebih dari setengah lajunya pada tahun 2012. Nilai tukar perdagangan investasi tetap dan (terms of trade) yang lebih lemah serta beberapa respon terhadap kebijakan terkait lemahnya ekspor terus mendorong perlambatan investasi selama periode ini. Namun, hambatan- bersih, seperti yang hambatan struktural yang terkait dengan lingkungan usaha (misalnya tantangan- terjadi pada kuartal- tantangan dalam memasuki, bersaing, dan berdagang dalam pasar bebas) kuartal yang lalu kemungkinan telah turut menghalangi pemulihan investasi yang lebih pesat. Kontribusi pertumbuhan dari ekspor bersih, 0,4 poin persentase yoy pada kuartal pertama 2015, secara umum bersifat netral selama dua tahun terakhir. Volume ekspor turun sebesar 0,5 persen yoy pada kuartal pertama, sementara impor mencatat penurunan yang signifikan – sebesar 2,2 persen. Namun, semakin 3 Serupa dengan hal tersebut, pertumbuhan impor nominal yang negatif pada kuartal pertama 2015 telah membebani penerimaan PPN impor (lihat Bagian 6). J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 3 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia lemahnya ekspor, terutama komoditas, telah mempengaruhi perlambatan pertumbuhan melalui penurunan nilai tukar perdagangan (terms of trade) dan penyusutan pendapatan. Bukti dari pengaruh ini adalah perlambatan pertumbuhan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa dan Bali sejak siklus penurunan komoditas yang dimulai pada tahun 2012 (lihat Bagian 7). Pada sisi produksi, Dari sudut pandang produksi, moderasi pertumbuhan bersifat luas, dengan bidang reformasi subsidi pertanian yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 3,8 persen yoy, dari 2,8 persen BBM bulan Januari yoy pada kuartal akhir tahun 2014. Pertambangan dan penggalian mencatat 2015 tercermin pada pertumbuhan yang paling lemah sejak kuartal ketiga tahun 2004, dengan penurunan penurunan nilai sebesar 2,3 persen yoy. Pertumbuhan sektor manufaktur mengalami penurunan tambah kegiatan- selama dua kuartal, menjadi 3,9 persen yoy, namun masih merupakan 0,8 poin kegiatan ekonomi persentase dari seluruh pertumbuhan PDB (Gambar 5). Setelah pertumbuhan yang kuat pada kuartal penutup tahun 2014 (7,7 persen yoy), pertumbuhan konstruksi turun ke 6,0 persen yoy, yang menyumbang 0,6 poin persentase yoy kepada pertumbuhan PDB. Pajak-pajak tidak langsung setelah subsidi, yang ditambahkan ke PDB yang dihitung melalui pendekatan produksi untuk memperoleh PDB pada harga pasar (yaitu pendekatan pengeluaran), meningkat sebesar 22,7 persen yoy pada kuartal pertama, berkontribusi sebesar 0,5 poin persentase terhadap jumlah pertumbuhan PDB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), alasan utama dari tingginya pertumbuhan ini adalah pemangkasan subsidi BBM yang dilaksanakan oleh pemerintah pada bulan Januari tahun ini. Gambar 5: Sebagian besar sektor tumbuh lebih lemah Gambar 6: Indikator kegiatan ekonomi bulanan dibanding kuartal pertama memproyeksikan perlambatan lebih lanjut pada (kontribusi ke pertumbuhan PDB yoy, poin persentase) kuartal kedua 2015 (data dengan penyesuaian musiman, Januari 2014 = 100) Tax-subsidy Services Financial services Transport & comm. BI consumer confidence index Trade, hotel & rest. Construction 115 Cement sales Electricty, gas & water Manufacturing Mining & quarrying Agriculture 110 Car sales Total GDP Motorcycle sales 7 105 6 100 5 95 4 3 90 2 85 1 80 0 -1 75 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Indikator Indikator bulanan menunjukkan kecenderungan akan berlanjutnya perlemahan berfrekuensi tinggi pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pertumbuhan konsumsi swasta, pada mengindikasikan kuartal kedua. Penjualan mobil dan sepeda motor masing-masing mencatat perlambatan penurunan secara rata-rata sebesar 20,7 dan 32,2 persen pada bulan April dan Mei kegiatan ekonomi dibandingkan tingkatnya setahun yang lalu. Walau terdapat peningkatan pada bulan lebih lanjut pada Mei, menjelang bulan puasa Ramadan, indeks kepercayaan konsumen Bank kuartal kedua Indonesia masih tetap berada di bawah 100, yang menunjukkan sikap konsumen yang pesimistis, untuk dua bulan pertama kuartal kedua tahun 2015 (Gambar 5). Indikator industri pada bulan Mei, seperti penjualan semen (turun 14,1 persen yoy) J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 4 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan indeks manajer pembelian (purchasing managers index, PMI) HSBC pada 47,8 pada bulan Juni, juga menunjukkan kegiatan yang lebih lemah, seperti halnya data perdagangan bulanan (lihat Bagian 4). Pada kasus dasar Ke depannya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen (base case), untuk tahun 2015, dengan risiko-risiko proyeksi yang secara kuat mengarah ke pertumbuhan PDB penurunan. Pada kasus dasar (base case), proyeksi itu mengantisipasi pertumbuhan diperkirakan akan konsumsi swasta yang lebih lemah untuk jangka pendek dan pemulihan ke tingkat melambat ke 4,7 yang sebelumnya terjadi pada tahun 2016. Kenaikan tipis pada kuartal akhir tahun persen pada 2015 2015 dalam konsumsi rumah tangga akibat pemilihan umum daerah telah disertakan akibat penyusutan ke dalam proyeksi tersebut. Pertumbuhan investasi tetap masih diproyeksikan untuk pertumbuhan meningkat pada paruh kedua tahun ini, namun tidak sebesar yang diproyeksikan konsumsi… pada Triwulanan edisi bulan Maret 2015, karena belanja modal pemerintah yang lebih rendah dari perkiraan dan pengaruhnya (crowding-in) ke investasi swasta (lihat Bagian 6). Tabel 2: Pada kasus dasar (base case), pertumbuhan PDB diperkirakan akan mencapai 4,7 persen pada 2015 dan meningkat menjadi 5,5 persen pada 2016 (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain) Tahun-ke-tahun pada Tahunan Kuartal keempat Revisi ke tahunan 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 1. Indikator ekonomi utama Jumlah pengeluaran konsumsi 4,8 4,5 4,9 4,5 4,5 5,0 0,0 0,0 Pengeluaran konsumsi swasta 5,3 4,7 5,2 4,9 4,8 5,3 0,0 0,0 Konsumsi pemerintah 2,0 3,7 3,3 2,8 3,6 3,2 -0,1 0,1 Pembentukan modal tetap bruto 4,1 4,9 6,1 4,3 5,5 6,1 -0,3 0,0 Ekspor barang dan jasa 1,0 2,2 5,7 -4,5 4,4 6,0 -0,4 0,0 Impor barang dan jasa 2,2 1,0 6,1 3,2 2,6 6,3 -3,0 0,0 Produk Domestik Bruto 5,0 4,7 5,5 5,0 4,9 5,5 -0,5 0,0 2. Indikator luar negeri Neraca pembayaran (miliar AS$) 19,0 10,9 17,1 - - - 1,9 8,2 Neraca transaksi berjalan (miliar AS$) -25,4 -24,9 -29,0 - - - 4,2 5,5 Sebagai bagian dari PDB (persen) -2,9 -2,7 -2,9 - - - 0,3 0,3 Neraca perdagangan (miliar AS$) -3,0 0,4 -0,2 - - - 4,3 4,4 Neraca modal & keuangan (miliar AS$) 44,4 35,8 46,1 - - - -2,2 2,9 3. Indikator Fiskal Penerimaan pem. pusat (% dari PDB) 14,6 12,7 - - - - -0,1 - Belanja pem. pusat (% dari PDB) 16,7 15,3 - - - - -0,1 - Neraca fiskal (% dari PDB) -2,2 -2,5 - - - - 0,0 - Neraca primer (% dari PDB) -0,9 -1,2 - - - - 0,0 - 4. Pengukuran ekonomi lainnya Indeks harga konsumen 6,4 6,8 5,3 6,5 5,3 5,3 0,3 0,2 Deflator PDB 5,4 4,3 5,3 3,7 5,4 5,3 0,2 0,0 PDB nominal 10,7 9,2 11,0 8,9 10,0 11,1 -0,2 -0,1 5. Asumsi ekonomi Kurs tukar (Rp/AS$) 11800 13200 13200 - - - 600 600 Harga minyak mentah Indonesia (AS$/barel) 98 59 64 - - - 4,0 7,0 Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk ke volume dari neraca nasional. Semua angka-angka, termasuk rasio fiskal, berdasarkan PDB yang direvisi dan diubah dasarnya. Kurs tukar dan harga minyak mentah adalah asumsi berdasar rata-rata terbaru. Revisi-revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Maret 2015. Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 5 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia …dengan data Proyeksi dasar (baseline) pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen untuk tahun 2015 terbaru yang direvisi turun dari 5,2 persen pada Triwulanan bulan Maret 2015 (Tabel 2). mendorong revisi Penyesuaian turun ini terutama diakibatkan oleh data neraca pendapatan nasional proyeksi negatif dan kuartal pertama yang lemah dan indikator frekuensi tinggi bulan April dan Mei. risiko yang condong Risiko-risiko utama dari proyeksi ini, yang terkait dengan terus rendahnya harga- ke arah penurunan harga komoditas dan lebih ketatnya kondisi kredit, condong ke arah penurunan. Nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang lebih lemah terus menekan laba dunia usaha dan pendapatan rumah tangga, yang dapat membawa dampak negatif yang lebih kuat dari yang diperkirakan terhadap permintaan dalam negeri. Selaras dengan hal ini, terdapat risiko bahwa kondisi kredit dalam negeri tidak meningkat pada laju yang diperkirakan atau pembiayaan internasional mengetat pada laju yang lebih cepat dibanding yang sekarang diperkirakan sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS. 3. Inflasi tetap bertahan (sticky) walau pertumbuhan permintaan dalam negeri melemah Inflasi IHK Setelah menurun selama Gambar 7: Inflasi IHK meningkat pada bulan April meningkat selama dua bulan pertama tahun dan Mei akibat tingginya harga bahan pangan bulan April hingga 2015 akibat reformasi (perubahan yoy, persen) Juni, walau tanpa harga BBM pada bulan 12 adanya perubahan Januari 2015 dan harga BBM dan penurunan harga bahan 10 perlambatan pangan, inflasi IHK pertumbuhan PDB meningkat melampaui 7 8 Food persen yoy pada bulan Mei 6 dan Juni (Gambar 7). Headline Alasan utama kenaikan 4 pada inflasi IHK adalah Core kenaikan harga bahan 2 pangan secara luas. Pada beberapa bulan terakhir, 0 inflasi telah meningkat Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 walau harga bensin dan Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia solar tidak berubah sejak bulan Maret dan terdapatnya sedikit kesenjangan produksi (output gap) negatif (menurut perkiraan Bank Dunia). Pada saat yang sama, inflasi inti, yang tidak menyertakan harga bahan pangan dan energi yang lebih bergejolak, tetap bertahan stabil pada kisaran 5,0 persen yoy. Momentum inflasi Bank Dunia memperkirakan tingkat rata-rata inflasi IHK tahunan sebesar 6,8 persen diperkirakan akan pada tahun 2015, yang mencerminkan revisi kenaikan kecil dari Triwulanan bulan tetap bertahan pada Maret 2015 berdasarkan data pada bulan-bulan terakhir. Inflasi diproyeksikan akan tingkat yang menurun menjadi rata-rata 5,3 persen pada tahun 2016. Risiko-risiko inflasi moderat, membatasi diproyeksikan tetap berimbang. Pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari proyeksi, inflasi IHK pada dan karenakesenjangan produksi (output gap) negatif yang lebih besar, dapat menarik rata-rata 6,8 persen inflasi menjadi lebih rendah. Sebaliknya, depresiasi Rupiah yang semakin dalam dan untuk tahun 2015 kenaikan harga BBM pada masa depan dapat meningkatkan tekanan inflasi. Kemudian, tidak adanya transparansi mengenai penyesuaian harga BBM (lihat Bagian B.2), terutama dengan kenaikan harga minyak sebesar 15 persen antara bulan Maret dan Mei, dapat membawa pengaruh buruk terhadap perkiraan inflasi. Selain itu, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Niño pada tahun ini diperkirakan akan membawa pengaruh yang moderat kepada sebagian J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 6 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia wilayah Indonesia hingga bulan November, meningkatkan suhu sebesar 1-2 derajat Celsius, dengan risiko yang kecil terhadap kegiatan ekonomi, termasuk pada sektor pertanian. BPS memperkirakan produksi padi akan mencapai 75,5 juta ton pada tahun 2015, naik 6,6 persen dari 70,9 juta ton pada tahun 2014.4 4. Saldo neraca berjalan semakin menyempit akibat rendahnya harga minyak dan lemahnya impor Defisit neraca Defisit neraca berjalan semakin menyusut pada kuartal pertama tahun 2015, berjalan menyusut terutama akibat penurunan impor yang didorong oleh berlanjutnya moderasi ke 1,8 persen dari pertumbuhan (Gambar 8). Ekspor juga mencatat penurunan, walau lebih kecil PDB pada kuartal dibanding impor, yang berkontribusi terhadap menyusutnya defisit neraca berjalan. pertama tahun Namun, bila dibandingkan dengan tingkatan tahun lalu, defisit neraca berjalan relatif 2015… tetap sama, yang menunjukkan bahwa penyesuaian luar negeri tetap berjalan lambat. Pada sisi pembiayaan, aliran masuk modal melemah secara keseluruhan karena lebih rendahnya penanaman modal asing (PMA) langsung dan simpanan asing. Aliran masuk modal portofolio, di sisi lain, tetap bertahan kuat, yang dibantu oleh penjualan surat utang pemerintah yang lebih besar pada kuartal pertama tahun 2015. Ke depannya, penurunan harga komoditas atau peningkatan permintaan barang modal impor yang berasal dari perkiraan peningkatan dalam investasi infrastruktur, dan pengetatan dalam kondisi keuangan dunia adalah risiko-risiko eksternal utama terhadap neraca pembayaran Indonesia adal. Gambar 8: Defisit neraca berjalan menurun, dengan Gambar 9: Surplus perdagangan barang meningkat lemahnya aliran investasi langsung dan lainnya karena penyusutan defisit minyak yang signifikan (saldo neraca pembayaran utama, miliar dolar AS) (neraca perdagangan kuartalan, miliar dolar AS) 20 Current account Direct investment Portfolio investment Other investment Oil Gas Non-oil and gas Trade Overall balance Basic balance 15 10 8 10 6 4 5 2 0 0 -2 -5 -4 -10 -6 -8 -15 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Catatan: Neraca dasar (basic balance) = investasi langsung + saldo Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia neraca berjalan. Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia … terutama karena Defisit neraca berjalan menyusut menjadi 1,8 persen dari PDB atau 3,9 miliar dolar penurunan defisit AS pada kuartal pertama tahun 2015 (dari 2,6 persen pada kuartal akhir tahun 2014) minyak akibat gabungan peningkatan surplus perdagangan barang sebesar 0,6 miliar dolar AS, dan penurunan dalam defisit perdagangan dan pendapatan jasa masing-masing sebesar 0,7 miliar dolar AS dan 0,5 miliar dolar AS. Surplus perdagangan meningkat menjadi 3,1 miliar dolar AS dari 2,4 miliar dolar AS pada kuartal terakhir tahun 4 Data tentang produksi beras di Indonesia bisa jadi tidak dapat diandalkan; untuk diskusi lebih lanjut tentang dinamika harga beras baru-baru ini, lihat Triwulanan edisi bulan Maret 2015. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 7 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2014, terutama karena defisit minyak yang jauh lebih rendah (Gambar 9). Defisit perdagangan minyak mencatat penurunan hingga 40 persen menjadi 3,2 miliar dolar AS, dengan harga minyak mentah5 Indonesia menurun dari rata-rata sebesar 73 dolar AS pada tiga bulan terakhir tahun 2014 menjadi 51 dolar AS pada kuartal pertama tahun ini. Walau dengan kuatnya penurunan defisit minyak, dan bila dianalisa lebih jauh dari pengaruh musiman apapun, defisit neraca berjalan pada kuartal pertama 2015 hanya lebih kecil sebesar 0,1 persen dari PDB dibanding kuartal pertama tahun lalu. Dengan demikian, penyesuaian luar negeri selama tahun yang lalu tampaknya tetap lemah, terutama akibat berlanjutnya penyusutan ekspor. Ekspor barang Pada kuartal pertama 2015, ekspor barang-barang Indonesia turun signifikan sebesar mencatat penurunan 13,9 persen yoy. Dari pernurunan eksport tersebut, ekspor terkait komoditas kuartalan yang berkontribusi 12,3 persen yoy dari , karena penurunan permintaan luar negeri dan signifikan… melemahnya harga-harga komoditas dunia . Ekspor manufaktur turun sebesar 3,3 persen yoy, sebagian karena penurunan permintaan dari Tiongkok dan negara- negara tetangga di Asia Tenggara. Negara-negara tersebut mengimpor bahan kimia, elektronik, serta bagian-bagian dan suku cadang mesin, yang membentuk sekitar 30 persen dari ekspor manufaktur Indonesia dan digunakan baik sebagai bahan setengah jadi dalam rantai produksi dan sebagai barang jadi. Tren negatif yang belakangan terjadi dalam pertumbuhan ekspor manufaktur tidak hanya terjadi ke Indonesia – negara-negara mitra Indonesia di ASEAN juga mengalami perlambatan yang serupa (Gambar 10). Selain itu, data perdagangan bulanan untuk bulan April dan Mei menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan dalam ekspor manufaktur dan komoditas, walau terdapat peningkatan kecil dalam harga tembaga dan gas alam cair (liquefied natural gas, LNG). Gambar 10: Ekspor manufaktur melemah di Gambar 11: Impor barang terus menurun Indonesia dan lintas kawasannya (kontribusi ke pertumbuhan yoy dari rata-rata bergerak 3-bulanan, (pertumbuhan yoy rata-rata bergerak 3-bulanan , persen) poin persentase) Malaysia Thailand 15 Consumer goods Indonesia Philippines 30 Raw materials 10 Capital goods Imports 20 5 0 10 -5 -10 0 -15 -10 -20 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia …demikian juga Impor barang mencatat kontraksi yang signifikan, sebesar 14,4 persen yoy pada dengan impor kuartal pertama, dan data bulanan untuk April dan Mei menunjukkan penurunan 5 Harga minyak mentah ditentukan oleh perusahaan minyak nasional Indonesia, Pertamina, berdasarkan harga spot rata-rata yang bergerak, dari suatu kelompok lima jenis minyak mentah yang diperdagangkan secara internasional yaitu: Minas (Indonesia), Tapis (Malaysia), Gippsland (Australia), Dubai (UAE), dan Oman. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 8 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia barang-barang yang berlanjut (Gambar 11). Pada kuartal pertama tahun 2015, impor barang mentah, barang mentah, modal, dan konsumsi turun masing-masing sebesar 16,2, 10,2 dan 14,3 modal, dan barang persen yoy. Akibat dari penurunan harga minyak, berlanjutnya perlemahan impor konsumsi disebabkan oleh perlambatan permintaan dalam negeri (lihat Bagian 2). Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan impor juga dapat berupa perlemahan permintaan luar negeri untuk ekspor manufaktur Indonesia yang menggunakan bahan baku (input) yang diimpor. Rendahnya impor pada bulan April dan Mei, yang tidak biasa terjadi pada bulan-bulan menjelang Ramadan, ditambah dengan data penjualan bulanan yang lemah, menjadi konsisten dengan terus menurunnya permintaan dalam negeri pada kuartal kedua (lihat Bagian 2). Saldo neraca Pada sisi neraca keuangan dari neraca pembayaran, aliran masuk modal bersih keuangan melemah, kuartal pertama, sebesar 5,9 miliar dolar AS, menurun, baik bila dibandingkan walau aliran masuk dengan kuartal akhir tahun 2014 (8,9 miliar dolar AS) maupun dengan kuartal modal portofolio pertama tahun 2014 (7,1 miliar dolar AS). Penurunan dalam saldo neraca keuangan pemerintah kuat ini disebabkan oleh investasi langsung bersih dan investasi “lain-lain”, termasuk simpanan dan valuta asing (Gambar 8). Karena adanya penurunan aliran masuk modal, investasi langsung bersih hanya mencapai 2,3 miliar dolar AS, tingkat paling rendah sejak kuartal akhir tahun 2013. Investasi “lain-lain” mencatat defisit sebesar 5,3 miliar dolar AS pada kuartal pertama. Aliran masuk portofolio bersih mencapai 8,9 miliar dolar AS, yang mana 6,9 miliar dolar AS merupakan pembelian bersih utang pemerintah oleh investor asing. Cadangan devisa mengalami penurunan tipis dari 111,9 miliar dolar AS pada bulan Desember 2014 menjadi 110,8 miliar dolar AS pada bulan Mei 2015. Proyeksi deficit Ke depannya, proyeksi neraca Tabel 3: Pada skenario dasar (base case), neraca berjalan berjalan tahun 2015 direvisi diproyeksikan defisit neraca berjalan sebesar 2,7 direvisi meningkat naik sebesar 0,3 poin persen dari PDB pada tahun 2015 akibat rendahnya persentase menjadi -2,7 persen (miliar dolar AS kecuali dinyatakan lain) 2014 2015 2016 realisasi kuartal dari PDB (Tabel 3), terutama Keseluruhan neraca pertama dan karena realisasi kuartal pertama pembayaran 15,3 16,1 17,1 lemahnya dan lebih lemahnya Sebagai % dari PDB 1,7 1,8 1,7 pertumbuhan pertumbuhan permintaan Neraca berjalan -25,4 -24,5 -29,0 dalam negeri. Impor, yang Sebagai % dari PDB -2,9 -2,7 -2,9 Neraca perdagangan menjadi sumber peningkatan barang 7,0 9 7,7 neraca berjalan selama dua Neraca perdagangan jasa -10,0 -9,5 -11,5 tahun terakhir, tampaknya akan Penerimaan -27,6 -29 -30 tetap lemah pada tahun ini. Transfer 5,2 5 5 Data perdagangan bulanan Neraca keuangan dan 44,4 40,6 43,8 modal hingga Mei menunjukkan Sebagai persen dari 5,0 3,9 4,6 penurunan impor dan ekspor PDB yang akan terus berlanjut, Investasi langsung 15,5 10,9 12,4 26,1 24,5 26,3 dengan penurunan impor yang Investasi portofolio Derivatif keuangan -0,2 -0,1 -0,2 lebih besar. pada tahun 2016, Investasi lain-lain 3,0 5,3 7,3 dengan proyeksi peningkatan Catatan: belanja investasi pemerintah Neraca dasar -9,9 -13,6 -16,4 dan produksi (output) , defisit Sebagai % dari PDB -1,1 -1,5 -1,6 neraca berjalan tampaknya Catatan: Neraca dasar = saldo neraca berjalan + PMA langsung bersih akan kembali melebar, menjadi Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia 2,9 persen dari PDB. Lihat Bagian B.1 untuk analisis lebih lanjut tentang dinamika neraca berjalan Indonesia. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 9 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Kotak 1: Pungutan ekspor CPO Indonesia yang baru dapat mempengaruhi harga CPO dunia, namun tidak selalu berdampak positif Menurut peraturan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 20151, pemerintah berencana untuk memungut pajak ekspor baru untuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil, CPO) guna mendanai kenaikan subsidi biosolar. Pada bulan April, pemerintah yang baru menetapkan kenaikan campuran bahan bakar nabati untuk diesel dari 10 persen menjadi 15 persen. Sisa dana yang dipungut dengan pajak ekspor CPO yang baru akan diserahkan kepada Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang akan digunakan untuk penanaman ulang, penelitian dan pengembangan, pemasaran, sarana dan prasarana, dan juga pengembangan sumber daya manusia dalam sektor minyak kelapa sawit. Dengan pangsa sebesar 48 persen dalam ekspor CPO global, Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar dunia, setelah melampaui Malaysia pada tahun 2012 (Gambar 12). Hal ini berarti bahwa alokasi ulang produksi CPO dari ekspor ke produksi bahan bakar nabati dalam negeri, akibat pajak ekspor yang baru, dapat membawa dampak terhadap pasokan, harga, dan permintaan minyak sawit dunia. Untuk mengkuantisir dampak pajak yang baru itu terhadap permintaan dan pasokan ekspor CPO Indonesia, dilakukan suatu analisis regresi permintaan-penawaran secara bersamaan.2 Persamaan permintaan dalam mengendalikan permintaan global menggunakan pendekatan pertumbuhan kegiatan ekonomi bulanan di Tiongkok3, dan untuk menggunakan harga produk substitusi utama, minyak kedelai. Persamaan penawaran mengendalikan suhu dan curah hujan , serta pengaruh peristiwa cuaca El Niño dan La Niña. Hasil-hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan harga CPO sebesar satu persen akan menghasilkan penurunan ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 0,7 persen4. Selain itu, penurunan harga minyak kedelai sebesar satu persen akan mengakibatkan penurunan ekspor sebesar 0,5 persen, karena permintaan akan bergeser kepada bahan substitusi yang lebih murah. Penurunan satu poin persentase dalam kegiatan ekonomi Tiongkok (secara tahun-ke-tahun) akan mengakibatkan penurunan 3,3 persen dalam permintaan ekspor untuk CPO Indonesia. Perkiraan sisi penawaran kami menunjukkan bahwa penurunan pasokan ekspor sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan sebesar 5,5 Gambar 12: Indonesia adalah produsen minyak persen dalam harga CPO dalam Rupiah. sawit utama dunia (bagian dari pasar ekspor CPO dunia, persen) Perkiraan itu menunjukkan bahwa, walau Indonesia dapat mempengaruhi harga CPO dunia untuk jangka Indonesia Malaysia Others pendek sebagai penentu harga dengan pangsa yang besar 90 dalam pasar CPO dunia, kenaikan harga awal, misalnya setelah pajak ekspor itu ditetapkan, dapat mendorong 80 penurunan permintaan dalam minyak sawit (misalnya 70 dari Tiongkok), termasuk ketika impor bergeser ke 60 minyak kedelai. Sebagai akibatnya, harga-harga mungkin 50 akan menurun selama jangka menengah, akibat lebih rendahnya permintaan dibanding penawaran. 40 30 Faktor-faktor lain juga dapat menghambat pengaruh pajak ekspor terhadap meningkatkan harga CPO dunia. 20 Jika para produsen minyak sawit menurunkan volume 10 ekspor karena pajak tersebut, dan pada saat yang 0 bersamaan permintaan Tiongkok terhadap minyak sawit 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 menurun, akibat perlemahan pertumbuhan PDB (yang merupakan asumsi jangka pendek yang beralasan karena Sumber: COMTRADE; Perhitungan staf Bank Dunia ekonomi Tiongkok sedang melambat), maka kenaikan harga awal yang diperkirakan oleh pemerintah dapat dinetralkan. Secara singkat, dampak keseluruhan dari penetapan pajak ekspor terhadap minyak sawit akan bergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi keuntungan produsen pada arah-arah yang berbeda, dan faktor-faktor itu harus dievaluasi secara berhati-hati dan secara keseluruhan dalam mempertimbangkan dampaknya secara keseluruhan. Catatan: 1 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015. 2 Metode three-stage least squares (TSLS) digunakan untuk memperkirakan sistem persamaan struktural. 3 Untuk mendapatkan keterwakilan data PDB bulanan, PDB riil Tiongkok diinterpolasi dengan menggunakan data produksi industri bulanan. 4 Karena tidak adanya data bulanan, ekspor lemak dan minyak nabati digunakan sebagai proksi untuk ekspor CPO. Antara tahun 1988 dan 2013, ekspor CPO secara rata-rata berkontribusi hingga sekitar 80 persen dari jumlah ekspor lemak dan minyak nabati. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 10 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 5. Pertumbuhan kredit terus melemah walau kondisi likuiditas meningkat Ketatnya kondisi Pertumbuhan kredit semakin melambat pada empat bulan pertama tahun 2015 dan, pendanaan, selain seperti dibahas pada Bagian 2, kondisi permintaan dalam negeri juga mencatat faktor-faktor lain, perlemahan. Selain itu, sejak akhir bulan Maret 2015, harga-harga ekuitas dan mendorong BI untuk obligasi pun menurun, sementara depresiasi Rupiah depresiasi terhadap dolar AS melonggarkan berlanjut, dengan menurunnya pembelian investor asing terhadap aset-aset kebijakan makro- Indonesia. Menghadapi keadaan pendanaan makro tersebut, yang merupakan prudensial gabungan dari kondisi makin ketatnya keuangan, moderasi pertumbuhan PDB, tetap tingginya inflasi, dan tekanan depresiasi mata uang, Bank Indonesia (BI) mempertahankan sikap kebijakan moneternya selama kuartal kedua seraya melaksanakan langkah-langkah makro-prudensial yang akomodatif. Pasar ekuitas dan Setelah meningkat selama tiga bulan pertama tahun 2015, Indeks Harga Saham obligasi menyusut Gabungan (IHSG) mencatat penurunan tajam, sebesar 11,0 persen, antara akhir seiring dengan bulan Maret dan 30 Juni. Investor asing membeli ekuitas Indonesia senilai 426,7 juta melemahnya dolar AS pada kuartal pertama tahun 2015, namun kemudian menjadi penjual bersih investasi asing pada atas ekuitas sejumlah 112,9 juta dolar AS pada kuartal kedua (Gambar 13). Antara aset-aset Indonesia tanggal 31 Maret dan 30 Juni, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah dalam negeri meningkat sebesar antara 55 dan 103 basis poin lintas jatuh tempo. Walau pembelian bersih investor asing atas surat utang negara (SUN) Indonesia masih bertahan pada kuartal pertama (lihat Bagian 4), pembelian itu merosot secara signifikan pada bulan April dan Mei, sebelum kemudian naik tajam pada bulan Juni. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 21 Mei, Standard and Poor’s mengubah prospek Indonesia dari stabil ke positif berdasarkan peningkatan-peningkatan kelembagaan dan reformasi kebijakan pemerintah yang baru. Rupiah melanjutkan Rupiah melemah sebesar 2,0 persen terhadap dolar AS antara 31 Maret dan 30 Juni, tren terdepresiasi setelah mencatat depresiasi sebesar 5,6 persen pada kuartal pertama. Volatilitas terhadap dolar AS valuta, seperti diukur dengan deviasi standar pengembalian Rupiah, secara umum bertahan stabil sejak bulan Juni 2014, setelah gejolak yang kuat selama empat kuartal mengikuti penjualan aset-aset pasar berkembang pada tahun 2013 terkait rencana Bank Sentral AS (“taper tantrum”) (Gambar 14). Relatif rendahnya gejolak Rupiah tampaknya sebagian mencerminkan intervensi BI untuk meredam gejolak valuta. Dalam upaya untuk memperdalam pasar valuta asing dan meringankan tekanan depresiasi, BI menerbitkan suatu peraturan baru pada tanggal 31 Maret, yang mulai berlaku mulai 1 Juli, yang mengharuskan penggunaan Rupiah untuk semua transaksi tunai dan non-tunai.6 Per tanggal 1 Juni, BI juga merevisi peraturan tentang transaksi valuta asing7 dan posisi terbuka bersih bank-bank umum8, termasuk memperkenankan pertukaran (swap) antar valuta. Revisi itu juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi-transaksi derivatif bagi orang 6 PBI 17/3/2015. Transaksi-transaksi berikut dikecualikan dari peraturan baru tersebut: (i) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN (seperti utang luar negeri, belanja pemerintah di luar negeri, pendapatan dari obligasi dalam denominasi valuta asing, dll.); (ii) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (iii) transaksi perdagangan barang dan jasa internasional; (iv) simpanan dalam bentuk valuta asing; dan (v) transaksi pembiayaan internasional dengan setidaknya satu pihak berlokasi di luar negeri. Menurut aturan baru itu, sejumlah transaksi yang secara standar menggunakan denominasi valuta asing, seperti jasa-jasa pelabuhan dan bandara (seperti bongkar muat peti kemas, parkir pesawat di bandara) kini harus dinyatakan dan dibayar dengan Rupiah, yang bisa jadi meningkatkan biaya transaksi. Selain itu, mungkin saja ada cara-cara untuk menghindari peraturan dengan, misalnya, menggunakan rekening bank di luar negeri. 7 PBI 16/16/2014 dan PBI 16/17/2014. 8 PBI 5/13/2003. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 11 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia asing dari satu minggu menjadi tiga hari dan memperkenankan bank-bank untuk memenuhi persyaratan posisi terbuka bersih maksimum sebesar 20 persen modal pada akhir hari (ketimbang setiap 30 menit seperti pada aturan yang lalu).9 Perubahan aturan ini memungkinkan bank-bank dengan modal yang lebih rendah untuk turut serta dalam pasar valuta asing. Gambar 13: Pembelian bersih asing atas aset-aset Gambar 14: Rupiah melanjutkan depresiasinya namun Indonesia menurun pada bulan April dan Mei, namun dengan laju yang moderat meningkat pada bulan Juni (depresiasi kuartalan dan deviasi standar depresiasi harian, persen) (pembelian bersih bulanan, miliar dolar AS) 4 Equities SUN SBI 20 Volatility Depreciation 3 15 2 10 1 5 0 0 -1 -2 -5 -3 -10 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sumber: BI, Ditjan Pengelolaan Utang, JP Morgan; Perhitungan Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia staf Bank Dunia BI belum mengubah Dalam kaitannya dengan kondisi likuiditas mata uang lokal, Bank Indonesia menjaga BI Rate selama suku bunga acuan (BI Rate) pada 7,5 persen dan suku bunga deposit facility pada 5,5 empat bulan namun persen sejak bulan Februari 2015, dan suku bunga lending facility pada 8,0 persen melonggarkan sejak bulan November 2014. Pada saat yang sama, BI meluncurkan sejumlah kebijakan makro- langkah-langkah makro-prudensial yang akomodatif. Pada rapat penetapan kebijakan prudensial pada bulan April, BI menurunkan rasio utang terhadap simpanan (loan-to-deposit ratio, LDR) dengan menyertakan sekuritas dalam definisi simpanan dan melonggarkan batas atas LDR untuk bank-bank yang memenuhi kriteria tingkat pemberian pinjaman minimum untuk usaha kecil dan menengah.10 Pada bulan Mei, BI meningkatkan rasio utang terhadap nilai (loan-to-value) untuk kredit properti dari 70 persen ke nilai maksimum sebesar 80 persen dan menurunkan batas uang muka untuk kredit kendaraan bermotor.11 BI menjalankan gabungan antara penjagaan sikap kebijakan moneter yang tidak berubah, sementara melonggarkan kebijakan makro-prudensial sebagai tanggapan terhadap lingkungan ekonomi yang menantang. Pada satu sisi, pertumbuhan PDB mengalami moderasi yang signifikan selama beberapa kuartal terakhir (lihat Bagian 2) dan pertumbuhan kredit mencatat perlambatan (lihat di bawah). Pada sisi lain, inflasi masih tetap bertahan dan neraca luar negeri relatif lemah (lihat Bagian 3 dan 4), dan Rupiah terus mencatat depresiasi. Perlambatan Walau pertumbuhan simpanan mencatat peningkatan yang stabil selama empat pertumbuhan kredit kuartal terakhir dan mencapai 14,5 persen pada bulan April, pertumbuhan kredit 9 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Sempurnakan-tiga-Peraturan- 2015.aspx. 10 http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_172915.aspx. 11 http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_173815.aspx. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 12 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia disebabkan masih belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang berarti (Gambar 15). melemahnya Pertumbuhan kredit, pada tingkat 10,2 persen yoy di bulan April (dan hanya 3,2 permintaan kredit persen yoy secara riil), berada pada tren penurunan berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2012. Karenanya, rasio LDR agregat untuk bank-bank umum turun menjadi 87,6 persen pada bulan Maret, dari 89,4 persen pada bulan Desember 2014. Namun, kredit macet (NPL),sedikit meningkat menjadi 2,5 persen dari jumlah seluruh pinjaman pada bulan April, dibanding dengan 2,2 persen pada bulan Desember. Secara keseluruhan, perkembangan sektor perbankan belakangan ini menunjuk kepada lebih lemahnya permintaan yang kemudian mendorong berlanjutnya perlambatan pertumbuhan kredit, ketimbang kondisi penawaran kredit. Pengukuran Bank Dunia atas kondisi keuangan12 menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan masih tetap ketat sejak kuartal ketiga tahun 2013 (Gambar 16). Namun, sementara penurunan harga-harga ekuitas (secara tahun-ke-tahun), seperti tercermin pada IHSG, telah menjadi pendorong utama penurunan kondisi keuangan hingga bulan Maret 2014, penurunan pertumbuhan kredit dalam negeri menjadi faktor yang lebih berpengaruh. Gambar 15: Pertumbuhan kredit terus menurun walau Gambar 16: Lebih ketatnya kondisi pembiayaan dengan perbaikan kondisi pembiayaan bank didorong oleh lemahnya pertumbuhan kredit pada (pertumbuhan kredit dan simpanan yoy, LHS; suku bunga deposito kuartal-kuartal terakhir dan kredit, persen, RHS) (kontribusi ke indeks kondisi keuangan, pertumbuhan PDB yoy, persen) Credit growth Deposit growth BI rate Lending rate Credit growth JCI Time deposit rate (3 mo) Lending rate REER EMBIG 30 16 2 FCI GDP, RHS 9 14 25 12 7 1 20 10 5 15 8 0 3 6 10 -1 4 1 5 2 -2 -1 0 0 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Spread indeks obligasi negara EMBIG – JP Morgan; REER – real effective exchange rate (kurs tukar efektif riil); FCI – financial conditions index (indeks kondisi finansial). Sumber: BI; BIS; JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia 6. Pelaksanaan APBN-P 2015 menghadapi tantangan Pelaksanaan APBN- Karakteristik utama pada APBN-P 2015, yang ditetapkan pada bulan Februari 2015, P 2015 ternyata antara lain: i) sasaran jumlah penerimaan yang ambisius dengan proyeksi tidaklah mudah peningkatan sebesar 14,6 persen (yang mana penerimaan pajak diproyeksikan meningkat sebesar 30 persen); (ii) penurunan subsidi energi sebesar 60 persen (dari IDR 342 triliun ke 138 triliun); (iii) peningkatan belanja modal sebesar dua kali lipat (dari IDR 135 triliun ke 276 triliun); dan (iv) penurunan defisit fiskal dari 2,2 persen ke 1,9 persen dari PDB. Namun penerapan anggaran selama lima bulan pertama belum menunjukkan hasil yang signifikan, dengan lemahnya penerimaan yang sangat membatasi ruang fiskal rencana-rencana pembangunan infrastruktur pemerintah 12 Untuk perincian lebih lanjut, lihat Kotak 1: Triwulanan edisi bulan Desember 2014. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 13 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia yang ambisius. Melihat posisi hutang Indonesia yang sehat, peningkatan defisit fiskal hingga batas yang diperkenankan undang-undang (3 persen dari PDB) akan mendorong peningkatan belanja investasi, pendukung pertumbuhan ekonomi. Realisasi Lemahnya realisasi penerimaan pada lima bulan pertama tahun 2015 merupakan penerimaan pada sinyal yang kuat bahwa sasaran APBN-P 2015 mungkin tidak dapat tercapai. Pada lima bulan pertama akhir bulan Mei, jumlah penerimaan mencapai IDR 533,4 triliun, yang merupakan tahun 2015 lebih penurunan nominal sebesar 6,4 persen yoy (Gambar 17). Jumlah penerimaan itu rendah dibanding hanyalah 30,3 persen dari sasaran tahunan, lebih rendah dibanding rata-rata sebesar periode yang sama 35,3 persen pada lima tahun terakhir. Penerimaan pajak secara nominal mengalami pada tahun 2014 penurunan sebesar 1,3 persen yoy pada bulan Januari-Mei 2015, suatu perbedaan yang nyata dengan peningkatan sasaran sebesar 30 persen untuk setahun penuh pada APBN-P 2015. Penerimaan dari seluruh kelompok pajak utama mengalami kontraksi, kecuali pajak pendapatan non-migas, yang berkontribusi positif sebesar 3,5 poin persentase kepada pertumbuhan yoy jumlah penerimaan secara nominal. Penerimaan bukan pajak juga mengalami penurunan sebesar 24 persen yoy secara nominal. Gambar 17: Pada lima bulan pertama 2015 secara Gambar 18: …dengan seluruh penerimaan pajak umum penerimaan lemah … impor yang rendah (kontribusi kelompok penerimaan terpilih terhadap pertumbuhan (pertumbuhan nominal selama Januari-Mei vs. setahun lalu, persen) penerimaan nominal yoy, persen) Income taxes O&G Income taxes N-O&G VAT/LGST Excises 2011 2012 2013 2014 2015 Import duties Export tax 40 NRR O&G NRR N-O&G 30 NTR other Total revenues 15 20 10 10 0 5 -10 0 -20 -5 -10 -15 Jan-May 2013 Jan-May 2014 Jan-May 2015 Catatan: O&G adalah “migas”, N-O&G – “non-migas”; LGST – Catatan: PIT adalah PPh pribadi; FWT – pemotongan pajak final; “PPnBM”; NTR – “PNBP”; NRR – “penerimaan sumber daya CIT adalah PPh badan menurut Pasal 25 UU PPh; Pajak alam”; “NTR other” termasuk seluruh penerimaan bukan pajak penghasilan atas impor. selain yang berasal dari sumber daya alam. Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 14 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Penerimaan pajak Pada bulan Januari-Mei Gambar 19: Restitusi PPN meningkat lambat selama secara umum 2015, PPN, yang Januari-April 2015 namun meningkat sebagai bagian mengalami merupakan sepertiga dari penerimaan PPN bruto penurunan penerimaan pajak pada (pertumbuhan nominal yoy, persen; restitusi PPN/PPN bruto, persen) tahun 2014 dan dianggarkan meningkat VAT refunds (LHS) Gross VAT (LHS) sebesar 42 persen pada VAT refunds in percent of gross VAT (RHS) tahun 2015, mengalami 50 18 penurunan sebesar 4,7 16 persen yoy, berkontribusi - 40 14 1 persen yoy pada 12 keseluruhan pertumbuhan 30 10 penerimaan nominal. PPN 8 dalam negeri dan impor 20 6 mengalami penurunan 4 10 (Gambar 18), yang sejalan 2 dengan melemahnya 0 0 pertumbuhan konsumsi Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr dalam negeri dan 2011 2012 2013 2014 2015 penurunan nominal impor Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia selama kuartal pertama tahun 2015 (lihat Bagian 2). Sebagai akibatnya, restitusi PPN sebagai bagian dari PPN bruto meningkat secara signifikan pada bulan Januari-April 201513 dibanding periode yang sama pada tahun 2014 (Gambar 19). Seperti PPN impor, semua pajak- pajak lain yang berkaitan dengan impor, terutama pajak pendapatan impor14 dan bea masuk, menerima dampak dari penurunan impor nominal. Selain itu, pungutan pajak ekspor menurun secara signifikan dengan harga-harga CPO internasional yang masih berada di bawah batas 750 dolar AS per ton metriks sejak bulan Oktober 2014, sehingga pengenaan tarif pajak ekspor CPO nol persen. Akhirnya, perlemahan pertumbuhan pajak pendapatan perorangan (PIT) dan pungutan potongan pajak final15 dibanding tahun 2014 sejalan dengan perlambatan dalam pertumbuhan PDB nominal. Untuk Sasaran penerimaan APBN-P 2015 sebesar IDR 1.762 triliun merupakan sasaran meningkatkan yang sangat ambisius, terutama dengan kondisi ekonomi makro yang makin sulit. pungutan pajak, Dalam upaya untuk mencapai sasaran penerimaan tersebut, pemerintah telah pemerintah mengumumkan sejumlah langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan mengumumkan pungutan pajak untuk tahun 2015.16 Langkah-langkah tersebut termasuk sejumlah langkah- meluncurkan PPN untuk penggunaan listrik bagi rumah tangga dengan kapasitas langkah kebijakan, penggunaan tenaga listrik yang lebih tinggi (2.200-6.600VA) dan untuk jalan tol. namun hanya Namun hingga saat ini baru beberapa kebijakan yang telah diumumkan tersebut sebagian yang telah yang telah ditetapkan sebagai suatu peraturan, seperti penurunan nilai batas barang- dilaksanakan barang katagori “sangat mewah”.17 Kementerian Keuangan juga meluncurkan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan dan kepatuhan pajak: penagihan pajak elektronik (e-tax), perombakan proses pemeriksaan pajak yang menekankan 13 Data tentang restitusi PPN untuk bulan Mei belum tersedia. 14 Barang impor tertentu dipungut pajak sesuai Pasal 22 UU PPh karena dianggap sebagai aset-aset yang dibeli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. 15 Pasal 21, Pasal 25 (pribadi) dan Pasal 4(2) UU PPh No. 7/1983. Potongan pajak final adalah pembayaran penuh dan final pajak pendapatan yang dipungut dari penerima penerimaan. 16 Pembahasan langkah-langkah ini dapat dilihat pada Triwulanan edisi bulan Maret 2015. 17 Peraturan No. 90/PMK.03/2015. Barang “sangat mewah” dipungut pajak sesuai UU PPh karena dipandang sebagai aset yang dibeli dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 15 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pada sejumlah bidang usaha (seperti perusahaan yang menggunakan harga transfer (transfer pricing), perusahaan migas dan perusahaan pertambangan batubara) dan para wajib pajak yang lebih berada, dan larangan berpergian selama enam bulan bagi penunggak pajak yang diterbitkan pada bulan Desember 2014.18 Pembebasan bunga dan denda dari tunggakan pajak luar negeri dan keterlambatan pembayaran pajak juga telah dilaksanakan.19 Pada sisi Jumlah belanja pemerintah Gambar 20: Pencairan anggaran belanja modal dan pengeluaran, dengan mencapai IDR 605 triliun barang tetap rendah sekitar sepertiga pada bulan Mei, didorong (realisasi Januari-Mei sebagai bagian dari keseluruhan APBN-P, APBN-P yang telah oleh pencairan belanja persen; pertumbuhan nominal yoy, persen) dihabiskan, laju pegawai, pembayaran bunga 2014 Jan-May share of total rev. Budget 2015 Jan-May share of total rev. Budget pencairan belanja dan transfer ke daerah, 2015 Jan-May nominal growth (yoy) 50 barang dan modal dengan tingkatan yang tercatat sangat hampir menyamai tingkat 30 rendah selama lima yang dianggarkan. Belanja 10 bulan pertama… subsidi mengalami -10 penurunan tajam (lihat -30 Bagian B.2 untuk -50 pembaruan reformasi- -70 reformasi ini). Namun belanja modal mengalami penurunan sebesar 18 persen dibanding tahun 2014, yang menghambat Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia niat pemerintah untuk melakukan dorongan yang besar pada investasi infrastruktur (Gambar 20). Sementara belanja modal secara tradisional condong pada kuartal terakhir dari tahun fiskal, sehingga pencairan hingga akhir bulan Mei tidaklah tinggi, . hanya mencapai IDR 17 triliun (6 persen dari anggaran belanja modal untuk tahun 2015), turun dari IDR 20 triliun pada tahun 2014 (13 persen dari anggaran belanja modal tahun 2014). Transisi dan restrukturisasi pemerintah yang baru pada sejumlah kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pendidikan Nasional, telah memperlambat persiapan proyek, menambah beban pada pelaksanaan belanja modal yang lama tertunda, seperti proses pembebasan tanah, koordinasi antar kementerian dan antar pemerintahan. …namun laju Walau dengan laju pencairan yang relatif rendah pada lima bulan pertama, pencairan pemerintah menunjukkan bahwa pencairan anggaran akan dipercepat pada paruh diperkirakan akan kedua tahun berjalan, dengan sasaran realisasi sebesar 90 persen dari jumlah belanja meningkat pada pada akhir tahun. Sejumlah upaya-upaya untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran paruh kedua tahun telah mulai dilaksanakan. Hingga bulan Mei, 95 persen dokumen anggaran 2015 kementerian (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, DIPA) telah diselesaikan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kontrak untuk 54 persen dari anggaran modalnya telah diberikan.20 Peraturan pembebasan tanah yang telah direvisi, yang mulai berlaku sejak 17 Maret 2015, juga diperkirakan akan meningkatkan proses pembebasan tanah dengan memfasilitasi pemberian 18 UU 19/1997 (diamandemen dengan UU 19/2000), Pasal 29-32. 19 Peraturan No.29/PMK.03/2015 dan Peraturan No. 91/PMK.03/2015. 20 http://hariansib.co/view/Headlines/59514/Defisit-APBN-Makin-Menciut--Penerimaan-Pajak- Mulai-Bergerak-Lebih-Cepat.html. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 16 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pendanaan yang lebih tepat waktu bagi pembebasan tanah,21 walau tampaknya dampak yang signifikan baru akan dirasakan mulai tahun 2016. Dalam upaya untuk semakin mendorong pembangunan infrastruktur, dua peraturan juga telah diterbitkan untuk memfasilitasi suntikan modal pemerintah sebesar IDR 5 triliun (dari IDR 70,4 triliun yang dialokasikan pada APBN-P 2015) menjadi dua BUMN dalam industri konstruksi.22 Bank Dunia Proyeksi defisit anggaran dasar (baseline) Bank Dunia untuk tahun 2015 masih tetap memproyeksikan pada 2,5 persen dari PDB, tidak berubah dari proyeksi pada Triwulanan edisi bulan defisit fiskal sebesar Maret 2015 (Tabel 4). Pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi kekurangan 2,5 persen dari PDB yang signifikan sebesar IDR 296 triliun (2,6 persen dari PDB). Proyeksi ini lebih pada 2015, didorong tinggi dari IDR 282 triliun yang diproyeksikan pada Triwulanan yang lalu, terutama oleh perkiraan karena lebih lemahnya asumsi-asumsi ekonomi makro secara umum (Tabel 4), yang penurunan hanya diimbangi secara sebagian dengan kenaikan penerimaan yang terkait dengan pendapatan yang migas (karena revisi naik dari harga minyak dan asumsi kurs tukar, lihat Tabel 2). signifikan Akhirnya, karena harga CPO tidak lagi diperkirakan akan melampaui batas 750 dolar AS per ton metrik, Bank Dunia mengasumsikan bahwa tingkat pajak ekspor CPO akan tetap bertahan pada nol, yang menurunkan proyeksi pajak ekspor. Proyeksi penerimaan dasar (baseline) tetap konsisten dengan hasil-hasil penerimaan pada lima bulan pertama tahun 2015. Proyeksi itu tidak menyertakan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pada paruh kedua tahun 2015 dari langkah-langkah kebijakan yang telah diambil sejauh ini, karena sulitnya mengkuantisir potensi ukuran dan pengaruh waktunya. 21 Peraturan Presiden No. 30/2015, yang merupakan revisi ketiga dari Peraturan Presiden No 71/2012. Menurut peraturan baru ini, investor swasta yang memiliki persetujuan dengan pemerintah pusat atau daerah, dapat memberikan pendanaan untuk pembebasan tanah sejak tahap awal dengan jaminan bahwa dana itu akan dikembalikan langsung melalui anggaran negara, atau melalui pengaturan pendapatan dengan berjalannya proyek tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan yang lalu dengan pembebasan tanah yang harus menunggu pencairan anggaran negara, yang seringkali terbatas dan harus mengikuti siklus penganggaran yang panjang. (http://setkab.go.id/perpres-no-302015- badan-usaha-bisa-talangi-dana-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum/ dan http://www.eastasiaforum.org/2015/06/10/how-to-solve-indonesias-infrastructure-crisis/). 22 http://setkab.go.id/en/government-injects-the-capital-of-hutama-karya-and-adhi-karya-of-rp-5- trillion/. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 17 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,5 persen dari PDB pada 2015 (triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2014 2015 2015 2015 Realisasi Bank Dunia Bank Dunia APBN-P Pendahuluan Maret Juli A. Penerimaan 1.537 1.762 1.480 1.467 1. Penerimaan pajak 1.143 1.489 1.199 1.165 Pajak pendapatan 547 679 541 550 Migas 87 50 36 44 Non-migas 460 630 508 507 PPN/PPNBM 405 577 450 420 Pajak perdagangan internasional 43 49 44 32 Pajak impor 32 37 34 32 Pajak ekspor 11 12 10 3 2. Penerimaan bukan pajak 391 269 277 298 B. Pengeluaran 1.764 1.984 1.774 1.760 I. Pemerintah pusat 1.191 1.320 1.109 1.091 Pegawai 243 293 262 278 Barang 176 239 175 176 Modal 135 276 200 160 Pembayaran bunga 133 156 156 158 Subsidi 393 212 192 199 Subsidi energi 342 138 140 149 BBM 240 65 67 67 Listrik 102 73 79 82 Subsidi non-energi 51 74 52 52 Hibah 1 5 5 5 Sosial 98 104 105 104 Pengeluaran lain-lain 12 36 9 9 II. Transfer ke daerah 574 665 664 669 C. Neraca primer -94 -67 -138 -135 D. Saldo keseluruhan -227 -223 -294 -293 sebagai persen dari PDB -2,2 -1,9 -2,5 -2,5 Asumsi ekonomi utama Pertumbuhan PDB riil (persen) 5,1 5,7 5,2 4,7 IHK (yoy, persen) 8,4 5,0 6,5 6,8 Kurs tukar (IDR/USD) 11.878 12.500 12.600 13.200 Harga minyak (USD/barel) 97 60 55 59 Produksi minyak (ribu barel/hari) 794 825 826 826 Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia Perlemahan Pada kasus dasar (base case), Bank Dunia mengasumsikan bahwa belanja pemerintah penerimaan akan lebih rendah sebesar 2 persen dari PDB (IDR 225 triliun) dibanding yang diperkirakan akan direncanakan pada APBN-P 2015 dan meningkatkan defisit sebesar 0,6 persen dari membatasi ruang PDB untuk menjawab perkiraan penurunan penerimaan.23 Proyeksi jumlah peningkatan belanja pengeluaran tahun 2015 yang telah direvisi dalam nominal secara umum tidak modal berubah dibandingkan tahun 2014 namun dengan komposisi yang secara signifikan berbeda. Pengeluaran sosial dan hibah, dan juga kelompok transfer ke daerah utama diproyeksikan akan dicairkan sesuai dengan rencananya pada APBN-P 2015. Semua belanja pegawai dan lain-lain diproyeksikan akan dicairkan pada tingkat pencairan rata-rata tahun 2011-2014 masing-masing sebesar 95 persen dan 25 persen.24 Sisa anggaran lebih, subsidi energi dan pembayaran bunga didorong oleh asumsi-asumsi 23 Dalam skenario pelaksanaan anggaran sepenuhnya, defisit fiskal 2015 akan mencapai 4,6 persen dari PDB. 24 Proyeksi belanja pegawai untuk tahun 2015 sedikit lebih tinggi dari Triwulanan edisi bulan Maret 2015, yang mengasumsikan langkah-langkah efisiensi akan diambil dan perubahan kedua APBN, yang kini keduanya tampaknya tidak akan dilakukan. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 18 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ekonomi makro. Untuk kelompok belanja lain-lain, proyeksinya mengasumsikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan belanja modal dengan membatasi subsidi barang dan non-energi ke tingkat nominal tahun 2014. Hal ini akan menghasilkan ruang fiskal yang mencukupi untuk pengeluaran modal untuk mencapai IDR 160 triliun pada 2015, suatu kenaikan sebesar 18 persen secara nominal dibanding tahun 2014 namun lebih rendah secara signifikan dibanding sasarannya sebesar IDR 276 triliun pada APBN-P tahun 2015. Kebutuhan Kebutuhan pendanaan pemerintah secara bruto untuk tahun 2015 dapat mencapai pendanaan bruto IDR 576 triliun (5,0 persen dari PDB), yang terdiri dari: i) amortisasi utang sebesar tahun 2015 dapat IDR 223 triliun (1,9 persen dari PDB); ii) kebutuhan pendanaan bukan utang melampaui tahun sebesar IDR 62 triliun (0,5 persen dari PDB) terutama dari rekapitalisasi BUMN; 2014, namun risiko- dan iii) defisit fiskal sebesar IDR 291 triliun (2,5 persen dari PDB). Proyeksi risiko dimitigasi kebutuhan pendanaan tahun 2015 ini berjumlah lebih besar dibanding tahun 2014 dengan penerbitan (4,6 persen dari PDB), namun risiko-risiko yang terkait dimitigasi dengan kuatnya sekuritas yang lebih laju dan pembelian investor asing pada sekuritas-sekuritas dalam negeri yang telah besar pada awal diterbitkan sejauh ini pada tahun 2015. Hingga 30 Juni, hampir 65 persen dari tahun dan sasaran penerbitan sekuritas tahunan secara bruto untuk tahun ini, yang menjadi memanfaatkan sumber dari 89 persen dari jumlah rencana pendanaan tahunan, telah berhasil pembiayaan dicapai. Pencapaian ini menghasilkan sejumlah ruang untuk mencapai sasaran multilateral yang pendanaan sekuritas yang lebih tinggi hanya dengan menurunkan tingkat baru perlambatan penerbitan sekuritas bruto selama sisa tahun 2015, dengan asumsi bahwa kondisi pasar, termasuk selera investor global untuk obligasi-obligasi dengan denominasi Rupiah, masih tetap kondusif. Juga terdapat ruang yang cukup untuk meningkatkan program pinjaman bilateral dan multi-lateral pada tahun 2015, dari tingkatnya yang masih sangat rendah pada awalnya. Peningkatan defisit Dengan rendahnya tingkat utang pemerintah Indonesia, pada 24 persen dari PDB fiskal untuk pada tahun 2014, dan aturan fiskal yang kredibel, peningkatan defisit fiskal tahun mendorong investasi 2015 ke batas atasnya yang diperkenankan oleh undang-undang merupakan pilihan publik akan kebijakan yang baik untuk mempercepat belanja investasi publik, sejalan dengan mendukung rencana infrastruktur pemerintah yang ambisius dan untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Tingkat maksimum defisit fiskal yang legal sebesar 3 persen ekonomi dari PDB berlaku secara umum bagi pemerintah (yaitu pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama). Batas dari tiap tingkatan pemerintahan ditentukan setiap tahun oleh peraturan Kementerian Keuangan. Batas maksimum untuk pemerintah daerah ditetapkan pada 0,3 persen dari PDB dan 2,7 persen dari PDB untuk pemerintah pusat untuk tahun 2015.25 Jika defisit pemerintah pusat ditingkatkan menjadi 2,7 persen dari PDB, maka belanja modal dapat menerima tambahan sebesar IDR 23 triliun (0,2 persen dari PDB), suatu peningkatan yang signifikan sebesar 35 persen dibanding besarnya pada tahun 2014. 7. Tantangan pasar tenaga kerja dapat meningkat karena perlambatan pertumbuhan Ketenagakerjaan Penciptaan pekerjaan di Indonesia mencatat prestasi yang kuat selama dekade yang mencatat lalu, dengan pertumbuhan ketenagakerjaan yang mencapai rata-rata 1,8 persen per pertumbuhan yang tahun. Lebih dari 24 juta pekerjaan baru (nilai bersih) tercipta antara tahun 2000 dan kuat selama dekade 2014 (Gambar 21), sehingga jumlah orang yang bekerja mencapai 114,6 juta jiwa. yang lalu… Keberhasilan Indonesia dalam mencetak pekerjaan selama periode tersebut pada dasarnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan 25 PMK No.183/PMK.07/2014. J u li 201 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 19 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ekonomi yang mendukung, dan pesatnya perkembangan sektor jasa, terutama di daerah-daerah perkotaan. Gambar 21: Ketenagakerjaan meningkat sebesar 26 Gambar 22: …namun tingkat ketenagakerjaan masih persen sejak 2001, kebanyakan di daerah perkotaan… stagnan sejak tahun 2012 (kumulatif pertumbuhan ketenagakerjaan sejak 2001, persen) (bagian populasi usia kerja dalam ketenagakerjaan, persen) Urban Rural 64 28 24 63 20 62 16 61 12 8 60 4 59 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 58 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia …namun penciptaan Namun penciptaan pekerjaan mulai melambat pada beberapa tahun terakhir karena pekerjaan melambat perlambatan pertumbuhan ekonomi, dengan kenaikan bersih pekerjaan baru yang pada tahun 2013 dan hanya mencapai 0,2 persen dari bulan Agustus 2012 ke bulan Agustus 2013 dan 2014 sebesar 1,6 persen dari bulan Agustus 2013 ke bulan Agustus 2014 (data yang terbaru). Kenaikan ketenagakerjaan yang belakangan terjadi hanya menyamai kenaikan dalam populasi usia kerja, sehingga tingkat orang yang bekerja bertahan stabil pada 62,6 persen pada tahun 2013 dan 2014 (Gambar 22). Pertumbuhan ketenagakerjaan memberi kontribusi kepada penurunan tipis dalam tingkat pengangguran menjadi 5,9 persen, dari 6,2 persen pada tahun 2013, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja tetap tidak berubah secara keseluruhan pada 66,6 persen. Propinsi-propinsi Bersamaan dengan penurunan komoditas sejak tahun 2012 dan kebijakan yang bergantung tanggapannya yang telah mempengaruhi pertumbuhan produksi (output) pada pada komoditas propinsi-propinsi yang paling kaya sumber daya alam, penciptaan pekerjaan juga mencatat mengalami tekanan pada Jawa dan Bali. Menurut perkiraan BI tentang PDB tingkat pertumbuhan PDB propinsi26, Kalimantan Timur, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Barat mencatat yang lebih rendah tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang secara signifikan berada di bawah rata-rata secara signifikan, nasional (Gambar 23). Dalam hal pertumbuhan ketenagakerjaan, setelah lonjakan namun pertumbuhan harga komoditas, tingkat rata-rata ketenagakerjaan tahunan menurun di Kalimantan ketenagakerjaan dan Maluku dan penciptaan pekerjaan melambat secara signifikan di Sulawesi melemah di seluruh (Gambar 24). Namun penurunan pertumbuhan ketenagakerjaan juga tercatat di Indonesia seluruh daerah di Indonesia, kecuali di Nusa Tenggara. Di Jawa dan Bali, rata-rata 1,4 juta pekerjaan baru tercipta secara tahunan pada periode tahun 2012 hingga 2014, dibanding dengan rata-rata peningkatan dalam populasi usia kerja sebesar 1,6 juta jiwa. Situasi ketenagakerjaan di Jawa dan Bali juga mencerminkan tren-tren demografis, karena populasi usia kerja meningkat secara lebih cepat di wilayah- wilayah tersebut dibanding tempat lain, sebagian karena migrasi desa-kota. 26 Bank Indonesia, Laporan Nusantara. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 20 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Gambar 23: Pertumbuhan melambat secara signifikan Gambar 24: ...sementara rata-rata kenaikan tingkat pada propinsi-propinsi yang lebih terkait dengan ketenagakerjaan tahunan mengalami penurunan pada sektor komoditas… sebagian besar daerah (perubahan dalam indeks harga komoditas, persen; perubahan dalam (rata-rata perbedaan tahunan dalam tingkat ketenagakerjaan, poin pertumbuhan PDB tahunan, poin persentase) persentase) -6 -4 -2 0 2 4 Indeks harga komoditas, persen perubahan 0 Jakarta Commodity boom (2007-2011) 1.5 Post-commodity boom (2012-2014) -2 Nasional -4 1.0 (Apr 2015 - H1 2011) -6 Papua 0.5 -8 Barat -10 Riau 0.0 -12 -0.5 -14 Sulawesi Barat -16 Kalimantan -1.0 Timur -18 Perubahan dalam pertumbuhan PDB tahunan propinsi dan nasional antara 2011 dan 2013, poin persentase Catatan: Komoditas termasuk minyak, gas, karet, CPO, batubara, Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia tembaga, nikel, aluminum, timah, seng dan bijih besi. Indeks harga komoditas, untuk setiap propinsi dan pada tingkat nasional, adalah indeks ynag ditimbang dari presentase setiap komoditas terhadap PDB propinsi dan nasional; *2014 tidak disertakan dalam perhitungan karena kurangnya data. Catatan: BI; BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia Pertumbuhan Selain kondisi-kondisi ekonomi makro yang belakangan terjadi, tren-tren ketenagakerjaan ketenagakerjaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah tantangan pada pasar dirintangi oleh tenaga kerja, yang dapat semakin memburuk dengan perlemahan pada permintaan masalah struktural dan pertumbuhan. Pertama, sektor-sektor dengan nilai tambah yang rendah (seperti yang telah lama ada, pertanian) adalah lapangan kerja yang paling besar, dan sektor-sektor dengan yang semakin jelas produktivitas yang rendah (seperti jasa pribadi dan sosial dan perdagangan eceran terlihat dengan dan kulakan) adalah pencipta pekerjaan yang paling banyak. Kedua, sektor informal adanya perlambatan masih berukuran besar. Menurut perkiraan Bank Dunia, lebih dari 60 persen pekerja pertumbuhan yang bekerja sendiri, pekerja lepas, pekerja dalam keluarga tanpa upah, atau pemilik usaha yang mempekerjakan pekerja temporer di antara angkatan kerja yang lain, hanya sekitar 35 persen pegawai yang memiliki kontrak tertulis. Ketiga, investasi pada sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi terhalang oleh terbatasnya ketersediaan pekerja terampil, karena kurang dari 9 persen dari angkatan kerja memiliki pendidikan tersier (di atas sekolah menengah atas). Pemerintah yang baru telah memprioritaskan sejumlah reformasi, seperti peningkatan belanja infrastruktur dan mempermudah prosedur memulai dan menjalankan usaha, yang menjawab sebagian tantangan di atas dengan meningkatkan daya saing. 8. Peningkatan investasi publik dapat membantu mendorong kembali ekonomi Indonesia yang melemah Indonesia Risiko-risiko prospek neraca ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia mengarah kepada menghadapi risiko- penurunan. Dalam hal lingkungan internasional, terdapat ketidakpastian tentang risiko internasional jalur lintasan biaya dan ketersediaan pendanaan publik dan luar negeri dalam konteks yang terus bertahan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (dengan imbal hasil (yield) obligasi dalam konteks lebih dalam negeri pemerintah Indonesia yang telah meningkat secara signifikan pada ketatnya kondisi tahun 2015). Dislokasi pasar keuangan internasional dapat memicu tambahan J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 21 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pendanaan dan tekanan pendanaan dan mata uang luar negeri, menghambat pilihan-pilihan perlemahan harga- kebijakan, dan semakin melemahkan pertumbuhan permintaan dalam negeri. Juga harga komoditas… terdapat risiko-risiko yang terkait dengan permintaan luar negeri, dengan tren penurunan pertumbuhan produksi (output) pada negara-negara berkembang (termasuk sejumlah mitra perdagangan utama Indonesia), yang berkontribusi kepada penurunan harga-harga dan permintaan komoditas dunia. Suatu risiko utama yang mengancam prospek dunia adalah kemunduran dalam pemulihan zona Euro yang masih rapuh, mungkin termasuk keprihatinan akan tekanan finansial yang terjadi di Yunani. …sementara di Beralih ke kondisi ekonomi makro dalam negeri, pertumbuhan PDB melambat di dalam negeri, bawah 5 persen pada kuartal pertama tahun 2015 karena lemahnya perdagangan dan pengelolaan investasi tetap, dan konsumsi swasta, mesin pendorong pertumbuhan Indonesia manajemen pada beberapa tahun terakhir, nampaknya juga mulai melambat. Kebijakan moneter menghadapi menghadapi kendala karena inflasi IHK yang terus bertahan, terus berlangsungnya serangkaian kerentanan luar negeri dan kebutuhan untuk mengelola risiko-risiko dari gejolak tantangan yang mata uang. Hal ini menempatkan fokus pada sektor fiskal dan lingkungan peraturan rumit, dengan fokus perundangan. Secara khusus, pemerintah dapat mendukung peningkatan kembali pada sektor fiskal… pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melanjutkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang ambisius dan reformasi-reformasi lain untuk mendorong investasi swasta. …yang mana Bank Dunia memproyeksikan bahwa penerimaan fiskal pada tahun ini akan cukup pengelolaan jauh di bawah anggarannya (sebesar 2,6 persen dari PDB). Hal ini, bersama-sama pengeluaran dan dengan sangat rendahnya belanja modal pada tahun berjalan, menjadi risiko-risiko peningkatan defisit yang membatasi agenda pembangunan pemerintah. Dalam konteks ini, peningkatan fiskal dapat defisit pemerintah umum menjadi 3 persen dari PDB (atau, yang setara, defisit membantu menjaga pemerintah pusat menjadi 2,7 persen dari PDB) pada tahun 2015, dapat menjadi berjalannya rencana jawaban yang tepat yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain itu, pembangunan penurunan anggaran atau tingkat pelaksanaannya yang rendah, yang tampaknya infrastruktur yang merupakan suatu kemungkinan karena keterbatasan penerimaan, harus dikelola ambisius… dengan baik dengan terus melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan prioritas yang tinggi, yang mendorong percepatan belanja modal melampaui tingkatan tahun lalu dan berkontribusi kepada investasi tetap dan pertumbuhan PDB secara keseluruhan. …selain langkah- Langkah-langkah peningkatan penerimaan harus memperhitungkan risiko potensi langkah yang pengaruh kontraproduktif jangka panjang. Sebagai contoh, rencana pemerintah bertujuan untuk untuk memberikan pengampunan pajak untuk aset-aset dan penerimaan dari luar meningkatkan negeri yang akan memberikan pembebasan dari semua tuntutan kejahatan finansial – pendapatan secara termasuk korupsi, pencucian uang dan penghindaran pajak – dengan imbalan berkelanjutan repatriasi aset-aset ke Indonesia, dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bila diterapkan. Namun hal itu juga membawa risiko penurunan moral pajak, dan karenanya merintangi mobilisasi penerimaan di masa depan.27 Implikasi terhadap tata kelola dan upaya-upaya memberantas korupsi dari rencana pembebasan tuntutan hukum untuk kejahatan finansial harus dievaluasi secara berhati-hati. Reformasi untuk Selain dari lingkungan luar negeri yang menantang, masalah-masalah struktural yang meningkatkan terus bertahan, seperti buruknya tingkat kepatuhan pajak, merupakan sebagian dari kinerja penerimaan alasan di belakang rendahnya kinerja penerimaan Indonesia. Karenanya pemerintah jangka menengah dapat juga memfokuskan pada langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan 27 Lihat Bagian 7 dalam Triwulanan edisi Maret 2015 untuk pembahasan singkat topi ini. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 22 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan panjang harus secara berkelanjutan untuk jangka yang lebih panjang. Sejumlah langkah-langkah dilaksanakan secara pengelolaan pajak yang telah diluncurkan oleh pemerintah, seperti pelaporan pajak bersama-sama secara elektronik dan peningkatan strategi pemeriksaan pajak, termasuk dalam kelompok ini (seperti dibahas pada Bagian 6). Reformasi lain yang dapat turut dipertimbangkan akan terkait dengan optimisasi pengaturan pajak, termasuk revisi kepada pajak penjualan dan cukai kendaraan bermotor, BBM dan tembakau. Langkah-langkah tersebut akan menurunkan distorsi pasar dan faktor eksternalitasyang negatif (seperti polusi, kemacetan), meningkatkan kesehatan masyarakat, dan pada waktu yang bersamaan, meningkatkan penerimaan. Juga terdapat ruang untuk meningkatkan pajak pendapatan perusahaan untuk menurunkan insentif perusahaan-perusahaan untuk tetap berukuran kecil. Akhirnya, beberapa langkah-langkah lain memiliki keunggulan tambahan dalam meningkatkan keadilan, seperti revisi pembebasan PPN untuk penggunaan tenaga listrik pada rumah tangga dengan daya 2.200-6.600 VA, yang telah diumumkan sebagai bagian dari APBN-P. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 23 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia 1. Neraca transaksi berjalan Indonesia – defisit akan terus bertahan Defisit neraca Neraca transaksi berjalan Gambar 25: Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia berjalan Indonesia dalam neraca pembayaran bertahan mendekati 3 persen dari PDB meski dengan hanya mengalami adalah pengukuran penyesuaian mata uang sedikit perubahan perdagangan internasional (neraca transaksi berjalan; indeks valuta dan perdagangan: kuartal 1 sejak tahun 2013, yang paling luas dari suatu 2011=100) meskipun terjadi negara, yang mencakup C/A balance (4-quarter sum, % of GDP) Real effective exchange rate (RHS) penyesuaian transaksi barang, jasa, IDR/USD index (RHS) kebijakan dan faktor pendapatan (dari 1.0 120 Major commodities terms of trade (RHS) kondisi aset-aset dan tenaga perekonomian yang kerja), dan transfer. Posisi 0.0 100 signifikan neraca transaksi berjalan Indonesia bergerak ke -1.0 defisit pada kuartal 80 terakhir tahun 2011 dan -2.0 terus bertahan pada posisi 60 negatif. Hal ini -3.0 menimbulkan keprihatinan di kalangan -4.0 40 penyusun kebijakan dan Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 investor, terutama selama Catatan: Nilai indeks nilai tukar yang lebih rendah menunjukkan masa gejolak spekulasi depresiasi Catatan: BI; BIS; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia bank sentral AS di pertengahan 2013, yang dikenal sebagai “taper tantrum”. Saat itu Indonesia termasuk di antara ekonomi pasar berkembang (emerging market economy, EME) yang dianggap berisiko terhadap pengaruh global kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat. Sejak tahun 2013, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menurunkan risiko-risiko ekonomi makronya, sementara kondisi pendanaan luar negeri tetap J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 24 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia bertahan baik; Indonesia bahkan mencetak rekor aliran masuk modal portofolio pada tahun 2014. Namun, hingga kini defisit neraca transaksi berjalan masih bertahan pada kisaran sama, mendekati 3 persen terhadap PDB untuk rata-rata pertahunnya (Gambar 25). Selanjutnya, bagian ini secara singkat meninjau dinamika terkini dalam neraca transaksi berjalan, dan kemudian menempatkannya dalam konteks tren jangka waktu lebih panjang, dan membahas dampak kebijakannya.28 a. Kejutan besar perdagangan telah mendominasi perkembangan neraca transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir Sejak tahun 2011 Hal yang jelas terlihat pada neraca transaksi berjalan Indonesia adalah kontraksi neraca transaksi besar dalam surplus perdagangan barang non-migas yang dimulai pada tahun 2011 berjalan dipengaruhi dan semakin jelas pada tahun 2012 (Gambar 26). Kontraksi umumnya disebabkan oleh kejutan dalam oleh penurunan harga komoditas global dan permintaan akan komoditas-komoditas perdagangan utama, ekspor utama Indonesia yang dimulai pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh yang diantaranya melambatnya pertumbuhan di Tiongkok serta pertumbuhan dunia. Semua itu diakibatkan oleh memberikan tekanan yang besar dalam perdagangan, yang ditandai dengan kenaikan impor menyusutkan sekitar seperenam penerimaan komoditas ekspor Indonesia selama minyak bersih tahun 2011-2014, dan memangkas sampai dengan setengah dari total perdagangan selama tahun 2014… komoditas utama. Defisit migas yang besar hingga tahun 2014 turut berkontribusi. Semua data pendukung menyatakan bahwa surplus perdagangan non-migas mengalami penyusutan sekitar setengah (49 persen) dari 30,5 milyar dolar AS yang merupakan penurunan total neraca transaksi berjalan selama kurun 2010-2014. Sementara migas mengalami penyusutan kurang dari sepertiganya (29 persen) dan peningkatan arus keluar dari akun penerimaan (income) lebih kurang seperempatnya (23 persen, khususnya yang terjadi di tahun 2010). …yang Kebijakan moneter dan nilai tukar memberikan respon yang tegas terhadap kejutan menyebabkan perdagangan setelah pertengahan 2013, sesudah kondisi pembiayaan luar negeri penyesuaian suku mengalami penurunan signifikan bagi Indonesia dan banyak EME lainnya. Bank bunga dan kebijakan Indonesia (BI) mengetatkan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga moneter yang dan mengambil langkah-langkah makroprudensial yang bertujuan untuk signifikan… mengendalikan pertumbuhan permintaan dalam negeri dan menekan impor. Pengelolaan nilai tukar yang fleksibel sejak pertengahan tahun 2013 juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro. Rupiah mengalami depresiasi sebesar 33 persen terhadap dolar AS sejak Juli 2013, dimulai dengan penyesuaian yang tajam dan diikuti dengan tren depresiasi yang umumnya teratur. Hal ini membantu menyangga kejutan perdagangan dengan menekan merosotnya harga ekspor dalam Rupiah, memperkuat likuiditas pasar valuta, dan mendorong kenaikan cadangan devisa. …dengan reformasi Subsidi energi yang besar, khususnya untuk BBM, berkontribusi terhadap kenaikan subsidi energi juga defisit neraca transaksi berjalan hingga tahun 2014. Hal ini dilakukan secara langsung diperkirakan akan langsung demi menjaga tingkat harga eceran BBM yang murah dan menyebabkan meringankan peningkatan permintaan serta impor BBM, yang secara tak langsung meningkatkan tambahan tekanan tekanan pada defisit fiskal (sehingga menurunkan tabungan nasional relatif terhadap yang terjadi pada investasi). Reformasi yang belakangan dilakukan kini memangkas anggaran belanja neraca luar negeri subsidi energi menjadi 1,2 persen terhadap PDB pada tahun 2015, turun dari rata- Indonesia rata sebesar 3,3 persen pada tahun 2011-2014. Penurunan itu akan membantu menjaga posisi eksternal Indonesia pada kemudian hari, dengan menetralkan faktor- 28 Bagian ini meringkas laporan staf Bank Dunia yang lengkap tentang neraca berjalan Indonesia. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 25 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia faktor di atas, serta menurunkan risiko-risiko fiskal, dan meningkatkan dorongan pengalihan belanja, dari depresiasi mata uang lebih lanjut. Meski dengan Pengaruh penurunan harga dan permintaan komoditas, serta respon kebijakan yang perubahan- dibutuhkan untuk memfasilitasi penyesuaian Indonesia terhadap pergeseran perubahan tersebut, tersebut, terus mempengaruhi perekonomian. Pertumbuhan permintaan dalam defisit neraca negeri mengalami perlambatan yang signifikan (lihat Bagian A). Namun demikian, transaksi berjalan mesk terjadi penurunan harga minyak dunia yang tajam sejak pertengahan 2014, Indonesia masih defisit neraca transaksi berjalan terus bertahan di posisi 2,9 persen terhadap PDB terus terjadi, selama tahun 2014. Pada kuartal pertama 2015, defisit berada pada 1,8 persen dari dikarenakan oleh PDB, namun hal itu dikarenakan oleh faktor-faktor musiman, dan ini hanya 0,1 poin ekspor komoditas persentase lebih kecil dari defisit yang terjadi di kuartal pertama tahun 2014 yang yang lemah sebesar 1,9 persen terhadap PDB. Penyebabnya adalah meskipun impor mengalami penurunan cukup besar (sebesar 4,5 persen menyusul perlemahan pertumbuhan permintaan dalam negeri dan, memasuki tahun 2015, juga akibat penurunan harga BBM impor), penerimaan ekspor juga terus mengalami penurunan sebesar 3,7 persen di tahun 2014. Secara umum, ekspor komoditas bersih terus menjadi beban pada posisi neraca transaksi berjalan, sementara defisit pada perdagangan manufaktur Indonesia menyusut secara bertahap (terutama berkat penurunan dalam impor) dan penurunan harga minyak dunia yang belakangan terjadi telah membantu mendorong neraca perdagangan kembali ke posisi surplus (Gambar 27). Gambar 26: Neraca transaksi pulih dengan lambat dari Gambar 27: …dengan ekspor bersih komoditas tetap kejutan perdagangan yang besar … lemah namun defisit perdagangan manufaktur mulai (perubahan tahunan dalam posisi sub-neraca, miliar dolar AS) menyusut (neraca perdagangan berjalan 3-bulanan, miliar dolar AS) O&G trade Non O&G trade Oil & gas Manufactures Services Primary Income 20 15 Commodities Total Sec. Income Current account 10 15 5 10 0 5 -5 0 -10 -5 -15 -10 -20 -15 -25 -20 -30 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 2011 2012 2013 2014 Catatan: BI; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: “Manufaktur” agregat bukan komoditas kelompok SITC 2 (terutama bahan kimia, barang manufaktur, mesin & transportasi, produk transportasi lain); “komoditas” adalah item residual = jumlah ekspor barang – manufaktur – migas. Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia b. …namun penurunan posisi neraca berjalan Indonesia juga akibat faktor struktural berjangka lebih panjang… Perkembangan Selain dampak yang sangat jelas dari kejutan perdagangan dan tanggapan terakhir neraca kebijakannya akhir-akhir ini, neraca transaksi berjalan juga terus menerima tekanan transaksi berjalan dari gabungan kekuatan yang rumit. Analisa terperinci terbaru yang dilakukan oleh juga perlu staf Bank Dunia menguraikan kekuatan-kekuatan tersebut ke dalam empat bagian ditempatkan pada yang dipengaruhi oleh faktor – faktor jangka pendek, menengah, dan panjang: J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 26 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia konteks yang lebih kejutan luar negeri, kebijakan dalam negeri, integrasi internasional, serta tahapan luas dari tren pembangunan dan demografis. Faktor-faktor yang luas ini memberi gambaran simpanan dan bahwa neraca transaksi berjalan merupakan cerminan dari interaksi antara simpanan investasi dan investasi dalam negeri, masing-masing mengikuti faktor tren jangka menengah Indonesia… dan siklikal. Keseimbangan dari interaksi ini menunjukan bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh negara yang berasal dari luar negeri digunakan untuk membiayai investasi dan konsumsi yang jumlahnya melampaui tingkat produksinya. …yang menunjuk Secara keseluruhan, tampaknya saldo negatif pada neraca transaksi berjalan pada defisit Indonesia memang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, dengan titik tengah struktural neraca sebesar -1 persen dari PDB namun dengan interval kepercayaan sebesar +/- 2 transaksi berjalan persen dari PDB (yaitu defisit neraca transaksi berjalan struktural sebesar -3 hingga 1 yang kecil… persen dari PDB, Gambar 28). Dengan kata lain, akibat adanya berbagai pendorong jangka panjang yang bekerja pada ekonomi Indonesia ini, defisit neraca transaksi berjalan yang moderat adalah suatu hal yang “umum”. Hasil ini sejalan dengan perhitungan yang dilakukan IMF baru-baru ini terhadap defisit neraca transaksi berjalan sebesar 1,5 persen dari PDB +/- 1 persen adalah sebuah hal yang normal bagi Indonesia.29 Gambar 28: Berdasar hanya pada faktor struktural, defisit neraca transaksi berjalan adalah suatu hal yang normal bagi Indonesia (perkiraan struktural, siklikal, dan jumlah komponen neraca transaksi berjalan, persen dari PDB) 90% CI 8 Structural component of current account Cyclical component of current account 6 Current Account 4 2 0 -2 -4 -6 -8 1994 Q2 1996 Q2 1998 Q2 2000 Q2 2002 Q2 2004 Q2 2006 Q2 2008 Q2 2010 Q2 2012 Q2 2014Q2 Catatan: CI (confidence interval) menunjukkan internal kepercayaan (perkiraan dibuat dengan mencakup neraca transaksi berjalan struktural nyata dengan probabilitas 90 persen) Catatan: perhitungan staf Bank Dunia …yang Sementara defisit neraca transaksi berjalan mungkin merupakan hal yang normal, hal menghasilkan posisi itu masih berarti bahwa Indonesia mengakumulasikan utang luar negeri secara utang luar negeri bersih, sesuatu yang dapat memicu keprihatinan akan berkelanjutannya bila bersih yang kewajiban pembayaran itu meningkat sejalan dengan waktu, dan menghasilkan meningkat, namun tanggung jawab pembayaran utang yang membebani ekonomi. Posisi investasi berkelanjutan internasional bersih (net international investment position, NIIP) Indonesia mengalami penurunan sebesar 129 miliar dolar AS dari tahun 2010, tahun terakhir yang mencatat surplus neraca transaksi berjalan selama setahun penuh, ke tahun 2014, menurut BI (Gambar 29), menjadi 420 miliar dolar AS, atau 47 persen dari PDB (naik dari 38 persen dari PDB pada tahun 2010). Namun komposisi peningkatan itu merupakan hal yang penting untuk mengukur keberlanjutan dari perubahan- perubahan tersebut. Salah satu yang terpenting adalah bahwa sebagian besar 29 IMF, Maret 2015, “2014 Article IV Consultation (Laporan staf)”. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 27 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia peningkatan utang luar negeri bersih Indonesia dari tahun 2010 ke 2014 merupakan peningkatan jumlah aset-aset investasi langsung di Indonesia (104 miliar dolar AS). Utang demikian umumnya dianggap sebagai investasi yang “terpaku kuat”, yang menunjukkan komitmen jangka yang lebih panjang dari para investor asing terhadap ekonomi Indonesia, serta membawa manfaat tambahan, termasuk alih teknologi. Sejumlah 58 miliar dolar AS berikutnya adalah peningkatan utang portofolio, dan sebagian besar dari jumlah itu, pada gilirannya, merupakan peningkatan kepemilikan asing atas utang dalam negeri pemerintah. Karenanya, sebagian besar jumlah kenaikan kewajiban asing Indonesia adalah dalam denominasi Rupiah. Depresiasi mata uang menurunkan nilai kewajiban tersebut dalam valuta asing, memperkuat mekanisme untuk depresiasi mata uang untuk memfasilitasi penyesuaian luar negeri, seperti yang telah terjadi sejak tahun 2013. Penilaian terbaru IMF untuk NIIP tetap “…pada tingkat moderat dan diproyeksikan akan tetap stabil”.30 Gambar 29: Sebagian besar kenaikan kewajiban asing bersih adalah dalam bentuk FDI dan aset-aset lain dalam satuan Rupiah (perkiraan struktural, siklikal dan jumlah komponen neraca transaksi berjalan, miliar dolar AS) Direct investment assets Portfolio investment assets Reserve Assets Other assets 400 Direct investment liabilities Portfolio investment liabilities Loans and other liabilities NIIP 200 0 -200 -400 -600 -800 2010 2011 2012 2013 2014 Catatan: perhitungan staf Bank Dunia c. …dan tanggapan kebijakan yang sesuai juga berjangka waktu yang lebih panjang Indonesia dapat, dan Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia disebabkan oleh gabungan faktor yang sepertinya akan, kompleks, kebanyakan bersifat struktural, dan diperkirakan akan terus berlangsung terus berjalan untuk jangka panjang. Indonesia masih berada pada tahap awal konvergensi dengan defisit ekonomi dengan mitra-mitra perdagangan berpenghasilan tinggi, yang menyiratkan neraca transaksi laju pertumbuhan yang lebih cepat, tingkat pengembangan modal dalam negeri yang berjalan … lebih tinggi, dan belanja investasi yang lebih tinggi dibanding simpanan dalam negeri yang cenderung mendorong neraca transaksi berjalan menuju defisit. Langkah- langkah kebijakan untuk mendorong neraca transaksi berjalan kembali ke surplus, misalnya dengan menekan impor secara langsung melalui kebijakan atau melalui kontraksi fiskal, akan mendorong perekonomian menjauhi jalur trennya yang bisa berdampak pada terhambatnya pertumbuhan. Beruntung bahwa Indonesia tidak harus menghadapi hal itu, karena Indonesia dapat bertahan dengan defisit neraca transaksi berjalan yang moderat tanpa batas waktu (berkelanjutan), selama hal-hal tersebut terus berkontribusi terhadap laju ekspansi ekonomi yang cukup cepat 30 IMF, Maret 2015, “2014 Article IV Consultation (Laporan staf)”, halaman 12. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 28 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dibanding pertumbuhan–dan biaya layananuntuk–utang luar negeri yang terakumulasi. …namun kebijakan Kenyataan bahwa neraca transaksi berjalan mencerminkan faktor-faktor struktural yang tepat dapat yang kuat tak berarti bahwa kebijakan tidak berperan dalam membantu menjaga berperan penting pengaruh neraca luar negeri terhadap ekonomi. Peran tersebut termasuk kebutuhan dalam memperkuat atas adanya kebijakan-kebijakan yang meningkatkan integrasi di pasar global dan neraca luar negeri kualitas pembelanjaan yang tinggi dalam rangka mengatasi tantangan kesenjangan dan menjamin infrastruktur dan sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut dapat mendorong keberlanjutan yang daya saing global (membantu negara meningkatkan pangsa pasar globalnya dan terus berlangsung… menurunkan penetrasi impor dengan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri yang merupakan substitusi barang impor), serta meningkatkan efisiensi dari tingkat investasi yang ada guna mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, dan pendapatan. Upaya untuk menjawab masalah ketidakpastian peraturan perundangan dan biaya yang dihadapi oleh para investor di dalam dan luar negeri dapat membantu Indonesia mewujudkan potensinya sebagai pusat produksi dan ekspor regional di Asia serta mendukung penanaman modal asing, yang merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang besar dan relatif stabil. …sementara fokus Langkah-langkah jangka panjang tersebut akan secara langsung menjawab prioritas kepada penetapan kebijakan sosial ekonomi, serta mendukung neraca transaksi berjalan. Namun untuk kombinasi yang jangka pendek, kerentanan yang dimiliki Indonesia terhadap penyusutan pembiayaan kukuh dari luar negeri juga perlu dikenali dan dipantau. Risiko-risiko tersebut tidak hanya terkait pembiayaan luar dengan permintaan valuta asing bersih yang berasal dari defisit neraca transaksi negeri dan berjalan, namun juga berasal dari kebutuhan untuk memutar (roll-over) utang luar pendalaman pasar negeri pemerintah dan swasta, yang mengalami peningkatan tajam dalam beberapa finansial dalam tahun terakhir, walau masih berada pada tingkat yang moderat relatif terhadap negeri akan ukuran ekonomi Indonesia. Hal ini membutuhkan fokus kebijakan yang kuat untuk menurunkan risiko- mendapatkan gabungan sumber-sumber pembiayaan luar negeri yang kukuh, dan risiko pembiayaan untuk memobilisasi lebih banyak simpanan dalam negeri melalui peningkatan akses jangka pendek ke pembiayaan dan peningkatan keyakinan pada sektor finansial dan perbankan dalam negeri. Fokus pada pembiayaan tersebut, terutama dalam Rupiah, dapat membantu menjamin kemampuan Indonesia untuk terus berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar dibanding dari jumlah yang disimpan, termasuk untuk program investasi infrastruktur yang ambisius yang ditetapkan oleh pemerintah. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 29 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2. Subsidi BBM – sebuah reformasi besar, namun belum berdaya bertahan Reformasi subsidi Penurunan subsidi BBM secara tajam memang menjadi prioritas yang telah BBM merupakan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut merupakan prasyarat pencapaian awal untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan pemerintah yang ambisius, termasuk yang signifikan dari realokasi belanja negara bagi investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan. pemerintahan saat Reformasi penetapan harga BBM telah dilakukan, namun implementasi kebijakan ini, namun untuk tersebut sejauh ini masih belum berimbang, dan pemerintah belum menunjukkan mencapai manfaat sikap tegas tentang perubahan lebih lanjut lainnya, termasuk pemberlakuan harga yang berkelanjutan tertinggi (price ceilings), dan penurunan frekuensi penyesuaian harga.31 Hal ini masih diperlukan berujung pada munculnya kebingungan di kalangan konsumen dan mengakibatkan berbagai kemajuan adanya kekhawatiran tentang daya tahan reformasi yang menjadi landasan utama ini, dalam implementasi khususnya jika harga BBM dalam Rupiah terus melambung. Bab ini menyajikan gambaran umum tentang reformasi harga BBM dan signifikansinya, implementasi kebijakan yang telah diumumkan sejauh ini, serta mengulas bidang-bidang prioritas untuk membantu memastikan tercapainya manfaat yang berkelanjutan. a. Pengumuman reformasi subsidi adalah sebuah langkah besar yang positif… Di bawah sistem Salah satu kebijakan pertama setelah menjabat sebagai Presiden RI, pemerintahan yang baru, harga Presiden Joko Widodo pada bulan November 2014 meningkatkan harga BBM BBM akan bersubsidi sebesar rata-rata 34 persen. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2014, disesuaikan secara pemerintah mengumumkan reformasi besar terkait sistem penetapan harga BBM. berkala, tanpa Reformasi ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden subsidi untuk bensin (Perpres) No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya dan subsidi yang Mineral (Permen ESDM No. 39 Tahun 2014). Peraturan ini menetapkan bahwa jauh lebih rendah harga bensin dan solar akan mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai untuk solar … tukar mata uang. Subsidi untuk bensin beroktan rendah (research octane number (RON) 88, “Premium”) ditiadakan, dan harga baru yang telah disesuaikan berdasarkan peraturan ini sedikit lebih tinggi di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali, sebagai kompensasi ongkos transportasi yang lebih tinggi pula. Subsidi untuk solar masih tetap diberikan, namun dengan nilai yang jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan mencakup jumlah tetap per liter, dengan batas atas harga Rp. 1.000 per liter. Harga bensin dan solar akan diumumkan setiap bulannya (atau lebih dari sebulan sekali jika diperlukan) oleh Kementerian ESDM, berdasarkan harga rata-rata bulanan minyak dunia (misalnya, Nilai Mean/Rata-rata Platts Singapura) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar A.S. …menghilangkan Reformasi penting ini akan secara substansial membebaskan sektor fiskal Indonesia kendala utama dari bentuk belanja yang sifatnya boros, regresif, dan semakin tak berkelanjutan, terhadap efektivitas yang juga sangat bergejolak, sehingga menyulitkan proses perencanaan dan dan keadilan belanja pelaksanaan fiskal, selain meningkatkan risiko fiskal. Pada tahun 2014, subsidi BBM publik telah membengkak menjadi sekitar seperlima dari total belanja pemerintah pusat, atau setara 2,3 persen dari PDB. Selain membebani alokasi untuk tujuan yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, unsur belanja subsidi BBM ini juga sangat regresif, karena sifat konsumsi BBM yang berkorelasi dengan pendapatan; 10 persen rumah tangga terkaya (termiskin) menghabiskan 33 persen (2 31 http://en.tempo.co/read/news/2015/06/01/056671215/Govt-to-Quarterly-Adjust-Fuel-Prices. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 30 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia persen) belanja subsidi bensin dan solar.32 Selain itu, bukan saja subsidi BBM mengalami tren yang semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya permintaan dalam negeri sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif juga membuat biaya subsidi sulit diproyeksikan ataupun direncanakan secara akurat. Selama periode 2010-2014, nilai rata-rata belanja subsidi BBM setara dengan 2,2 persen dari PDB per tahun, dan melebihi biaya yang awalnya dianggarkan sebesar rata-rata 0,5 persen dari PDB (Gambar 30). Biaya subsidi BBM membebani hampir setengah (0,75 persen poin) dari penurunan PDB sebesar 1,5 persen pada defisit fiskal sejak 2010 hingga 2014 (Gambar 31), dan berdampak pada semakin melebarnya defisit anggaran saat ini (lihat Bab B.1). Gambar 30: Hingga 2015, biaya subsidi BBM masih Gambar 31: …dan, hingga 2015, secara signifikan tinggi dan hampir selalu melebihi anggaran… berkontribusi terhadap meningkatnya defisit fiskal (biaya subsidi BBM, awal dianggarkan dan kenyataan, persen PDB) sejak 2010 (perubahan realisasi dibandingkan 2010, persen PDB) 3.5 Initial Budget (APBN) Actual outturn* 1.5 Revenue Fuel subsidies Other expenditures Overall fiscal balance 1.0 3.0 0.5 2.5 0.0 2.0 -0.5 1.5 -1.0 -1.5 1.0 -2.0 0.5 -2.5 0.0 -3.0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Catatan: *Belanja sebenarnya untuk 2015 adalah proyeksi Bank Catatan: Angka 2015 adalah proyeksi Bank Dunia. Dunia. Sumber: BPS; Kalkulasi staf Bank Dunia Sumber: Kementerian Keuangan; Kalkulasi staf Bank Dunia b. …tetapi implementasi sistem penetapan harga yang baru sejauh ini belum berimbang dan masih perlu ditingkatkan demi mencapai hasil yang berkelanjutan … Harga yang Implementasi reformasi sejauh ini masih belum berimbang. Penurunan harga besar- ditetapkan belum besaran diumumkan pada tanggal 19 Januari, saat harga minyak dunia tengah jatuh disesuaikan secara ke tingkat terendah selama enam tahun terakhir, meskipun peraturan menyebutkan konsisten atau bahwa penyesuaian harga secara umum akan diumumkan setiap akhir bulan. Hal ini transparan … menjadi awal dari ketidakmenentuan frekuensi dan waktu penyesuaian harga BBM. Harga BBM kemudian stabil sepanjang Februari sebelum disesuaikan kembali pada awal Maret (khusus bensin) dan akhir Maret (bensin dan solar). 32 Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan Survei Rumah Tangga Susenas Maret 2014. Untuk ulasan lebih lengkap tentang bukti-bukti yang mendukung penghapusan subsidi bahan bakar di Indonesia, lihat Diop, N., “Why is reducing energy subsidies a prudent, fair and transformative policy for Indonesia?”, Economic Premise, Bank Dunia, Maret 2014, tersedia di: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP140.pdf. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 31 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Harga yang Kementerian ESDM Gambar 32: Harga bensin RON88 eceran belum ditetapkan belum kemudian mengeluarkan berubah sejak bulan April 2015 disesuaikan secara peraturan tertanggal 4 Mei (Harga Bensin 88 yang diumumkan dan harga ekonominya, Rp per konsisten atau 2015, yang memerinci liter; harga minyal AS$/barel; nilai tukar AS$/Rp) transparan … rumus penetapan harga 14,000 160 untuk tiap jenis BBM, USD/IDR sebuah langkah positif 12,000 Gasoline RON 88 140 estimated market- menuju transparansi yang 10,000 based price, 120 lebih baik.33 Akan tetapi, 8,000 Crude oil prices 100 sejak April sampai dengan (ICP, USD/barrel, RHS) Juni, harga bensin dan 6,000 Gasoline RON 88 announced price 80 solar yang telah ditetapkan 4,000 (IDR/liter) 60 lagi-lagi tidak disesuaikan, terlepas dari adanya 2,000 Implied subsidy gap (IDR/liter) 40 pergeseran harga minyak 0 20 dunia dan tingkat suku bunga secara signifikan -2,000 0 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 pada periode tersebut. Salah satu unsur Catatan: Harga Bensin RON 88 berbasis pasar dinterpolasikan secara linier menggunakan selisih harga antara jenis tanpa timbal penyebabnya adalah upaya 92 dan 95 dengan jenis tanpa timbal 98 dan 92. Harga berbasis pemerintah untuk menjaga pasar yang diumumkan dan yang diperkirakan (estimasi) mulai per Januari 2015 menggunakan harga rata-rata dari bulan sebelumnya. tingkat inflasi jelang Sumber: Kementerian ESDM; Kementerian Keuangan; CEIC; Ramadan dan Idul Fitri. 34 perhitungan staf Bank Dunia Sebagai dampaknya, implikasi selisih harga antara bensin RON88 non-subsidi dan harga yang ditetapkan semakin menyempit pada tahun 2015, namun belum sepenuhnya berimbang. Pada bulan Juni, harganya diperkirakan mencapai Rp. 1.500 per liter, atau 17 persen dari estimasi harga non-subsidi (Gambar 32). …setelah beralih Mengapa diperlukan implementasi yang lebih transparan dan konsisten, terutama pada sistem ketika adanya penurunan harga minyak dunia sejak tahun 2014 itu berarti penetapan harga pemerintah diharapkan untuk menghemat hampir 2 persen PDB untuk biaya baru, yang awalnya subsidi, terlepas dari implementasi sistem baru yang tidak berimbang? Pemerintah diuntungkan oleh telah mengambil langkah berani untuk menghapuskan subsidi, yang diuntungkan menurunnya harga dengan merosotnya harga minyak dunia, sehingga memungkinkan pemerintah untuk minyak dunia … memangkas subsidi hanya dengan menaikkan sedikit harga eceran BBM. Harga bensin dan solar masing-masing naik 12 persen dan 25 persen dibandingkan dengan tingkat harga baru sebelum kenaikan harga pada November 2014, sedangkan belanja subsidi BBM diharapkan turun hingga hampir tiga-per-empatnya pada tahun 2015. Beberapa negara berkembang lainnya juga telah memanfaatkan peluang ini untuk memperbaiki sistem penetapan harga BBM, memperkuat anggaran, dan memberikan bantuan yang lebih baik lagi bagi keluarga rentan untuk memenuhi biaya konsumsi energi (Kotak 2). …dan menambah Harga minyak dunia kemungkinan besar tidak akan bertahan lama pada tingkat ketidakpastian sekarang. Minyak mentah Brent, yang menjadi patokan harga minyak dunia, telah keberlanjutan naik 34 persen sejak Januari dalam dolar AS, dan 40 persen dalam Rupiah. Jika harga reformasi ini, minyak dunia ternyata terus meningkat, ada risiko biaya subsidi juga meningkat lagi, 33 Lihat http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-2856-2015.pdf. 34 http://thejakartaglobe.beritasatu.com/multimedia/bps-warns-government-raising-fuel-prices-ahead- ramadan-will-drive-inflation/ dan http://www.jawapos.com/baca/artikel/18198/bps-minta-bbm- tak-naik-jelang-lebaran. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 32 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia khususnya ketika tanpa disertai kemajuan lebih lanjut untuk melakukan penetapan harga BBM harga BBM mulai berdasarkan harga pasar. Tidak adanya kejelasan tentang sejauh mana sifat mengikat naik kembali dari peraturan yang baru menjadi penyebab sulitnya mengetahui apakah peraturan ini akan bertahan lama atau, alih-alih sektor fiskal lagi-lagi akan terbebani dengan peningkatan harga minyak dunia atau pelemahan nilai mata uang pada masa mendatang, di tengah semakin meningkatnya kebutuhan energi Indonesia akibat perekonomian yang terus berkembang. Di lain pihak, mematuhi dasar penyesuaian harga otomatis yang transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan yang baru, pada saat yang tampaknya adalah masa sementara ketika harga minyak dunia berada di titik rendahnya, dapat berdampak baik pada jangka panjang dalam membangun kenyamanan masyarakat terhadap perubahan harga BBM dan mendepolitisasi isu ini. Singkat kata, keinginan untuk menerapkan sikap kehati-hatian dalam kebijakan penetapan harga yang sensitif seperti harga BBM memang dapat dimengerti, namun pengalaman di kancah internasional menunjukkan bahwa sikap semacam ini umumnya mengorbankan kredibilitas terhadap komitmen untuk menghindari subsidi yang bersifat boros dan tak berkelanjutan agar tak terjadi kembali. Hal tersebut paling nyata terlihat ketika ada tekanan politik, sebagai contoh ketika memasuki masa pemilu, atau ketika harga minyak dunia meningkat.35 Kotak 2: Beralih pada penetapan harga BBM berbasis pasar dan meningkatkan pendapatan pemerintah, sementara melindungi masyarakat miskin: contoh terkini dari beberapa negara Negara-negara berkembang di seluruh dunia telah memanfaatkan peluang dari merosotnya harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2014 untuk menetapkan harga BBM secara lebih optimal dan memperkuat anggaran mereka dengan menaikkan pajak BBM. Sejak bulan Mei 2015, Vietnam menaikkan tiga kali lipat pajak lingkungan untuk produk bensin hingga setara Rp. 1.850, untuk solar Rp. 925, dan untuk minyak tanah Rp. 185 per liter. Tiongkok secara berturut-turut antara bulan November 2014 dan Januari 2015 telah meningkatkan bea cukai atas bensin hingga senilai total 52 persen dan solar 50 persen, atau masing-masing setara Rp. 3.200 dan Rp. 2.500 per liternya. Sama halnya, India juga telah menaikkan hampir dua kali lipat bea cukai bensin biasa dan tiga kali lipat bea cukai solar selama tiga bulan berturut-turut pada tahun 2014 menjadi masing-masing Rp. 3.700 dan Rp. 2.100 per liter. Meksiko mengubah pajak negatifnya (yaitu subsidinya) atas bensin dan solar pada tahun 2014 menjadi pajak positif pada tahun 2015. Sebagai contoh, pajak bensin biasa pada bulan Maret 2014 adalah Rp. -930 per liter, namun pada Februari 2015 pajaknya menjadi Rp. +3.425 per liter. Sama halnya, pajak solar pun masing-masing menjadi Rp. -900 dan Rp. +3.765 per liter. Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) penting nilainya jika LPG digunakan sebagai gas utama untuk memasak oleh banyak keluarga rentan. Indonesia telah mengimplementasikan program berskala besar konversi minyak tanah ke LPG yang lebih ramah lingkungan, lalu menyubsidi harga tabung LPG yang berukuran kecil (3kg). Sebagai dampaknya, biaya subsidi LPG telah meningkat secara signifikan sebagaimana dianggarkan menjadi 0,25 persen dari PDB 2015. Sejumlah negara berkembang yang pada masa lalu juga memberi subsidi LPG telah mengambil langkah untuk meminimalkan distorsi pasar dan pemborosan belanja sebagai akibat dari lemahnya penyasaran rumah tangga miskin yang paling membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan energinya. India pada bulan Februari 2015 menghentikan subsidi harga LPG untuk memasak yang awalnya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, namun disalahgunakan selama puluhan tahun oleh restoran, hotel, dan konsumen LPG komersial lainnya, yang mendapatkan pasokan tabung LPG rumah tangga secara ilegal. Di bawah sistem yang baru, subsidi harga tak lagi disediakan di tempat penjualan, sehingga perubahan fungsi secara ilegal untuk penggunaan komersial menjadi lebih sulit. Alih-alih, konsumen yang ingin mendapatkan bantuan tunai diwajibkan untuk mendaftar untuk Bantuan Langsung Tunai untuk LPG, yang disediakan melalui simpanan dalam rekening bank mereka. Mereka yang tidak memiliki rekening bank akan dibukakan rekening secara cuma-cuma. Rekening bank mereka pun juga terhubung dengan nomor identifikasi pelanggan LPG masing-masing dan nomor identifikasi perorangan yang dibagikan oleh pemerintah, yang mencakup informasi biometrik masing-masing penduduk. Bantuan tunai diberikan hingga 12 kali per tahun untuk mengisi ulang tabung gas berukuran 14,2 kg. Peru pada tahun 2013 mengalokasikan dana, yang bersumber dari bea tambahan (surcharge) atas pengguna energi, untuk membantu rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi LPG. Kriteria kelayakannya ditetapkan secara ketat untuk menjamin keluarga mampu tidak turut memanfaatkan bantuan ini. Penerima program menerima sebuah voucher yang menyediakan potongan harga sebesar 16soles (sekitar Rp. 67.000) pada pengisian ulang pertama LPG 10 kg setiap bulannya. Harga isi ulang per Juni 2015 adalah sekitar Rp. 150.000. 35 Lihat IMF Staff Report “Energy Subsidy Reforms: Lessons and Implications”, Januari 2013, tersedia di: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 33 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia c. …sebagai bagian dari upaya lebih luas yang masih berjalan untuk meningkatkan kebijakan penetapan harga energi Selain penerapan Selain diterapkan secara konsisten dan transparan, kebijakan penetapan harga BBM sistem penetapan saat ini dapat ditingkatkan lagi untuk membantu mengendalikan dampak harga yang lebih ketidakstabilan harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang terhadap konsisten dan perekonomian dan posisi fiskal, selain juga meningkatkan perlindungan bagi transparan, masyarakat miskin dan rentan. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat dan Indonesia juga perekonomian Indonesia akan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan harga berpotensi BBM yang rutin terjadi. Namun demikian, kekhawatiran ini dapat diatasi mengingat mendapatkan bahwa harga BBM di Indonesia masih tetap rendah berdasarkan standar manfaat lebih dari internasional. Selain itu, dengan pengalaman lebih lama dalam menjalani sistem beberapa kebijakan baru, dapat tersaji data dan bukti yang diperlukan untuk benar-benar menjawab baru lainnya… berbagai pertanyaan dan mempertimbangkan tanggapan kebijakan yang efektif. Sementara ini, tampaknya langkah untuk kembali kepada sistem yang lama dengan menyerap ketidakstabilan harga pasar BBM dalam sektor fiskal dengan memberi subsidi dan memberlakukan harga jual tetap BBM bukanlah solusi terbaik, apalagi dengan nilai jual yang seakan-akan rendah. Langkah ini dapat menekan ketidakstabilan harga BBM, namun berdampak besar bagi perencanaan fiskal, menimbulkan risiko fiskal dan manajemen makroekonomi dalam menyesuaikan selisih harga tinggi secara sporadis, dan mengganggu perekonomian (misalnya menumpulkan insentif konsumen untuk menghemat BBM ketika harga naik). …termasuk untuk Untuk membantu mengelola dampak dari ketidakstabilan harga BBM, Indonesia mengatasi dampak dapat mempertimbangkan mekanisme seperti pajak BBM yang dapat disesuaikan ketidakstabilan (adjustable tax) yang naik ketika harga BBM turun dan turun ketika harga BBM harga bagi melebihi ambang harga jual. Pajak BBM yang bisa disesuaikan ini dapat masyarakat paling meningkatkan pendapatan negara ketika harga BBM rendah dan menyiasati dampak rentan, serta kenaikan harga bagi konsumen dan perekonomian ketika harga tinggi. Opsi lainnya mempertahankan adalah dengan memberikan kompensasi kepada kelompok sasaran terhadap harga penyesuaian harga BBM tinggi bagi mereka yang paling membutuhkan, seperti melalui pemberian otomatis … bantuan langsung tunai (seperti yang telah dilakukan Indonesia). Pemberian bantuan tunai ini bahkan dapat dibuat otomatis dengan penentuan harga yang disepakati (trigger prices), misalnya berdasarkan kebijakan daya beli BBM yang transparan. …dan Selain itu, walaupun penghapusan subsidi bensin sudah menjadi suatu langkah besar, memanfaatkan Indonesia masih tetap menghabiskan banyak anggarannya untuk menyubsidi solar kemajuan reformasi dan LPG (masing-masing sekitar 0,25 persen dan 0,3 persen dari PDB dalam dalam subsidi energi APBN-P 2015), dan alokasi yang lebih kecil untuk minyak tanah. Pengalaman non-BBM, termasuk internasional menunjukkan bahwa pemberian bantuan langsung bagi kelompok listrik sasaran dapat diberlakukan pada LPG dan dapat membantu rumah tangga rentan secara lebih baik dan efisien (lihat Kotak 2). Listrik juga masih disubsidi dengan besaran 0,6 persen dari PDB, dengan beragam kemajuan terkait reformasi tarif dasar listrik. Mulai berlaku sejak Januari 2015, penyesuaian tarif bagi sepuluh kategori konsumen non-subsidi (dari 12 kategori yang dikenai penyesuaian tarif mengambang (floating)) kini merefleksikan perubahan dalam biaya produksi dan perkembangan makroekonomi (seperti inflasi, harga minyak, dan nilai tukar mata uang). Akan tetapi, penerapan sistem tarif mengambang yang sama terhadap dua kategori konsumen rumah tangga besar, yaitu kategori cadangan listrik 1.300 volt-ampere (VA) dan 2.200VA, yang mengonsumsi 12 persen listrik yang dihasilkan oleh PLN, kini tengah ditangguhkan. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 34 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia C. Indonesia 2016 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan 1. Energi panas bumi di Indonesia: merealisasikan potensinya Indonesia belum Indonesia terletak pada “Cincin Api” Pasifik, suatu garis geologi yang membuat sepenuhnya kepulauan Indonesia sebagai salah satu daerah seismik teraktif di dunia. Kondisi ini memanfaatkan memiliki kekurangan yang nyata berupa letusan gunung berapi dan gempa bumi, potensi panas namun ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan buminya yang letak paling strategis untuk memanfaatkan energi panas bumi. Energi ini berasal dari signifikan… panas di dalam bumi dan dimanfaatkan dengan memompa air ke kerak bumi dan dengan uap air yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan tenaga listrik. Energi panas bumi adalah energi yang bersih dan terbarukan, serta dapat menjadi pelindung alami terhadap harga BBM fosil dunia yang penuh gejolak. Namun, walau memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, Indonesia belum memanfaatkan potensi energi panas buminya yang besar secara optimal. Bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang sektor tersebut dan membahas pilihan-pilihan untuk mendorong peningkatan investasi. …yang jumlahnya Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia dalam penggunaan energi signifikan namun panas bumi untuk menghasilkan tenaga listrik pada tahun 2014, setelah Amerika hanya terdiri Serikat dan Filipina, dengan kapasitas produksi terpasang yang hampir mencapai sebagian kecil dari 1.395 megawatt (MW) dari sebelas lapangan panas bumi di Jawa Barat dan Tengah, kapasitas Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara (Gambar pembangkit tenaga 33).36 Namun sebagian besar potensi panas bumi di Indonesia masih belum listrik yang ada termanfaatkan. Perkiraan sumber daya panas bumi yang tersedia masih bervariasi, terpasang namun Indonesia mungkin memiliki sekitar 40 persen dari potensi sumber daya panas bumi dunia, yang cukup untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 27.000 36 Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 35 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia MW.37 Namun saat ini Indonesia masih sangat bergantung kepada gas, minyak, dan (terutama) batubara untuk pembangkit listriknya, sementara energi panas bumi hanya menyumbang 3 persen dari tenaga listrik pada tahun 2014.38 Gambar 33: Titik panas bumi tersebar di seluruh Indonesia, namun baru sebagian kecil yang termanfaatkan Sumber: Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menyadari Pemerintah Indonesia menyadari potensi kontribusi energi panas bumi pada potensinya, komposisi sumber energi masa depan Indonesia, dan telah menempuh berbagai pemerintah yang upaya untuk mendorong pembangunan pada sektor tersebut. Fasilitas Dana baru menetapkan Geothermal di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dibentuk pada tahun rencana yang 2012, dan dimulai dengan dana publik sebesar 200 juta dolar AS, dengan mandat ambisius bagi sektor untuk membantu pendanaan pengeboran eksplorasi, sehingga menurunkan biaya panas bumi… maupun risiko investasi. Rencana peta (roadmap) Pengembangan Panas Bumi tahun 2012-2025 diterbitkan dan kemudian disertakan ke dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2014. Juga pada tahun 2014 diterapkan batas atas tarif panas bumi yang baru dan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi juga ditetapkan. Rencana-rencana pembangunan sektor panas bumi bersifat ambisius, termasuk pembangunan 44 pembangkit listrik tenaga panas bumi baru, untuk meningkatkan kapasitas lebih dari tiga kali lipat menjadi 4.000 MW pada tahun 2014, dan lalu meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 6.000 MW pada tahun 2020.39 Hal itu akan membuat energi panas bumi menjadi kontributor penting bagi sasaran yang tercantum dalam KEN untuk menghasilkan 23 persen energi primer dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025 (dan 31 persen pada tahun 2050). 37 Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peta Distribusi Daerah Panas Bumi Tahunan Badan Geologi, dan Laporan Tahunan Potensi Panas Bumi di Indonesia. 38 Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, 2015-2024. 39 Sumber: Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (Peraturan Presiden No 4 Tahun 2010), kemudian diamandemen dengan Peraturan Menteri ESDM, yang terakhir Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2014. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 36 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia a. Investasi terhambat biaya awal yang tinggi dan kesulitan penetapan harga… …namun sejauh ini Kemajuan sesungguhnya Gambar 34: Energi panas bumi belum menjadi investasi masih masih jauh dari sasaran- kontributor signifikan peningkatan kapasitas listrik terbatas… sasaran ambisius tersebut. (kapasitas terpasang yang dioperasikan PLN, ribu megawatt) Selama tahun 2010-14, Coal Gas Hydro Solar & Wind Geothermal hanya 175 MW 40 peningkatan kapasitas 35 pembangkit listrik tenaga panas bumi baru yang 30 tercapai (Gambar 34). 25 Tidak ada perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) 20 baru yang mengatur 15 investasi swasta pada 10 sektor tersebut yang ditandatangani sesuai 5 kebijakan tarif pembelian 0 yang ditetapkan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pemerintah (dibahas di Catatan: Hanya yang tercakup dalam pengelolaan PLN, di luar bawah) sejak sekitar 800 MW kapasitas PLTP yang dioperasikan oleh pihak swasta penetapannya pada tahun secara independen. Sumber: Data statistik PLN tahun 2014 2012. Terdapat persepsi yang luas bahwa program panas bumi di Indonesia mengalami kemacetan. Empat masalah utama yang menghambat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Masalahnya termasuk (i) tarif panas bumi, yang mempengaruhi proyek-proyek yang kini terkendala dan yang akan datang; (ii) proses tender; (iii) negosiasi harga dan kesulitan mencapai kesepakatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; serta (iv) rintangan kelembagaan dan masalah pendanaan. …terhambat oleh Empat rangkaian penghambat tersebut saling terkait dan pengembangan energi tingginya biaya dan panas bumi di Indonesia membutuhkan tindakan yang serentak dan terkoordinasi risiko investasi awal pada seluruh bidang tersebut. Masalah utama yang mendasari adalah mobilisasi modal untuk sektor yang sangat padat modal tersebut, dengan jeda waktu yang panjang dari tahap eksplorasi hingga pembangkitan listrik. Sebagai contoh, secara indikatif, 30 persen pembiayaan ekuitas yang dibutuhkan bagi proyek-proyek panas bumi yang akan memberikan tambahan 3.000 MW kapasitas panas bumi akan membutuhkan ekuitas sebesar 4 miliar dolar AS, dan 9,5 miliar dolar AS dalam pendanaan utang.40 Tingginya tingkat investasi awal yang dibutuhkan membuat tingkat dan kepastian penetapan harga—yaitu tarif—menjadi hal yang teramat penting. Tarif harus ditetapkan pada tingkat yang memadai, dan ditinjau secara berkala selama siklus implementasi proyek; bila tidak, maka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi yang padat modal akan tetap dipandang sebagai tidak ekonomis, atau berisiko yang terlalu besar. Tingkat pengembalian yang diatur pada sektor listrik saat ini masih terlalu rendah untuk menutup berbagai risiko yang terkandung dalam proses eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. 40 Asumsi jumlah biaya 4.500 dolar AS/kW dan 30 persen pembiayaan ekuitas. Untuk perkiraan biaya panas bumi yang terperinci, lihat World Bank Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), 2012 “Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation”, Technical Report 002/12, 2012. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 37 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia b. …dan untuk mengatasinya, dibutuhkan sasaran pemangku kepentingan publik yang lebih sejalan dan penyederhanaan kerumitan peraturan… Dibutuhkan Banyak lembaga-lembaga negara turut terlibat di dalam sektor panas bumi. peningkatan Kurangnya kerjasama, dan bahkan terjadinya persaingan, antar lembaga-lembaga kerjasama antar tersebut menambah kerumitan pada sektor ini, merusak iklim investasi, serta pemangku mendorong penurunan investasi. Untuk mengatasi keadaan ini, dibutuhkan kepentingan pendekatan menyeluruh yang terkoordinasi antar badan-badan pemerintahan, publik… sehingga tersedia insentif dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor tersebut. …termasuk berbagai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementrian ESDM) adalah kementerian dan penggerak utama sektor panas bumi dan bertanggung jawab atas penerapan UU BUMN Panas Bumi dan untuk penetapan tarif. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas Fasilitas Dana Geothermal sebesar 200 juta dolar AS, namun dengan sendirinya bila ditilik dari mandatnya, tidak memiliki keterampilan teknis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan peninjauan kegiatan- kegiatan pengeboran. Kemenkeu berperan untuk menurunkan beban fiskal dari subsidi listrik yang dibayarkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kementerian BUMN, pada sisi lain, mendapat mandat untuk memastikan kesehatan kinerja komersial dari PLN dan Pertamina, BUMN di bidang minyak dan gas. Pertamina memiliki insentif yang rendah untuk mengalokasikan modal yang langka ke PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)—anak perusahaan yang bertanggung jawab atas energi panas bumi—mengingat perusahaan ini dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang jauh lebih besar dari berbagai proyek-proyek minyak dan gasnya. Selain itu, terdapat tumpang tindih antara PGE, PT Geo Dipa Energi— sebuah BUMN lain untuk pengembangan panas bumi yang dibentuk pada tahun 2002, dan PLN Geothermal, yang berfokus pada pembangkitan listrik dari panas bumi. Peningkatan kerjasama antara para pemangku kepentingan utama tersebut dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan dan investasi terkait panas bumi. c. …penguatan proses tender… Proses tender dapat UU Panas Bumi mengatur proses tender untuk izin eksploitasi sumber daya panas diperkuat untuk bumi, dengan tujuan untuk mendorong investasi yang efisien dengan alokasi yang memastikan bahwa transparan. Sebelumnya, pemenang tender proyek-proyek panas bumi seringkali proyek-proyek memiliki harga yang rendah dan tidak realistis, dan para penawar mungkin tidak diberikan kepada memiliki pengetahuan teknis dan kapasitas finansial yang memadai. Kelemahan penawar dengan sistem yang telah diketahui termasuk lemahnya pemahaman teknis yang dimiliki oleh komitmen dan panitia tender pada tingkat pemerintah daerah, jaminan tender yang tidak memadai sumber daya yang (beberapa bernilai sangat rendah hingga 100.000 dolar AS), dan tidak ditetapkannya memadai… persyaratan jaminan pelaksanaan (jaminan tender dan pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya peserta yang memiliki komitmen saja yang akan turut serta pada proses tender). Karenanya, terdapat kebutuhan untuk peningkatan proses tender, termasuk dengan menerapkan prinsip-prinsip praktik terbaik internasional. Sebagai contoh, batas ukuran jaminan tender paling kecil dapat ditingkatkan secara signifikan dan dihitung sebagai persentase dari jumlah total biaya proyek, daripada menggunakan biaya eksplorasi pada tahun pertama. Jaminan tender pemenang kemudian dapat diubah menjadi jaminan pelaksanaan yang hanya akan dikembalikan bila terdapat bukti-bukti pengeboran eksplorasi yang jelas, sehingga menurunkan kegiatan spekulatif yang dilakukan oleh penawar yang tidak memiliki komitmen maupun sumber daya yang memadai. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 38 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia …yang didukung Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa kualitas informasi tentang oleh informasi sumber daya yang tersedia sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas proses- geologi dengan proses tender. Sejalan dengan ini, daerah-daerah konsesi di Indonesia hanya akan kualitas yang lebih disertakan ke dalam tender setelah memiliki paket informasi yang lengkap dan tinggi tersertifikasi secara independen, mencakup informasi bidang geologi, geofisika dan geokimia (“3G”), yang idealnya didasarkan pada analisis dari setidaknya tiga sumur eksplorasi. Saat ini tender-tender seringkali tidak memiliki informasi geologi lapisan bawah permukaan bumi apapun, sehingga menyulitkan para penawar untuk memperkirakan biaya-biaya dengan baik. d. …penguatan sistem tarif… Tingkat dan struktur Tarif yang kurang tepat menjadi rintangan besar terhadap investasi swasta pada tarif yang memadai, sektor panas bumi Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah mengambil langkah termasuk besar untuk mendukung sektor panas bumi dengan meluncurkan feed-in tariff (FIT), fleksibilitas, dapat yang menetapkan tarif tetap bagi para pengembang. Namun, mungkin karena tidak menjadi faktor yang disertai konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan lain, FIT belum kritikal… berhasil menjembatani jalan buntu penetapan harga antara pembeli dan calon penjual tenaga listrik. Selain itu, sistem FIT memiliki kelemahan karena bergantung kepada tarif yang tetap. Hal ini mengubah proses seleksi untuk penawaran investasi menjadi “kontes kecantikan”, yang didasarkan pada kualifikasi-kualifikasi yang tak terkait dengan harga dan sulit diukur. Praktik terbaik internasional menunjukkan bahwa harga penawaran yang ditentukan secara kompetitif adalah cara yang lebih efektif untuk melakukan proses penawaran, yang dibatasi oleh harga maksimum (“batas atas”). Hal ini memberikan informasi tentang tarif maksimum yang dapat diterima (yang sangat penting apabila persaingan untuk memperoleh izin masih terbatas), seraya tetap menjaga keleluasaan dalam persaingan untuk memastikan tetap rendahnya penawaran yang memenangkan tender, serta untuk mengukur efisiensi dan kenaikan daya saing dengan berjalannya waktu. Di Indonesia, batas atas harga sebesar 9,7 sen dolar AS/kWh pada awalnya ditetapkan untuk tahun 2009, dan batas ini diperbaharui pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014. Aturan yang baru tersebut menetapkan batas atas harga menurut wilayah (3 pilihan, berdasarkan sumber pembangkit utama), dan tahun sasaran waktu operasi komersial (commercial operation date, COD). Sementara hal ini merupakan awal yang menjanjikan, pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa penetapan tarif harus dipandang sebagai bagian dari proses yang akan berubah sejalan dengan waktu. Sebagian besar negara melakukan tinjauan tarifnya secara berkala berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang menyeluruh dan metodologi yang diumumkan secara terbuka. Pendekatan ini memahami bahwa batas atas tarif yang ditetapkan pada saat ini mungkin tidak lagi relevan ketika operasi komersial mulai berlangsung 7 hingga 9 tahun kemudian, dan bahwa agar tarif dapat diterima dan risikonya berkurang, maka perlu ada sejumlah fleksibilitas. …dan dapat Satu pendekatan untuk tarif yang lebih fleksibel yang dapat diterapkan di Indonesia diinformasikan adalah menetapkan batas atas harga berdasarkan perkiraan manfaat energi panas dengan penetapan bumi bagi negara. Pendekatan “biaya yang dihindari” (avoided-cost) telah digunakan batas atas harga untuk perkiraan-perkiraan seperti ini, berdasarkan suatu metodologi yang transparan yang mencerminkan guna memperkirakan harga yang wajar untuk proyek-proyek yang operasi manfaat tenaga komersialnya masih 7-9 tahun mendatang. Walaupun terdapat banyak keunggulan panas bumi bagi penggunaan energi panas bumi untuk Indonesia, yang paling penting adalah potensi Indonesia biaya yang dapat dihindari bagi PLN untuk melakukan investasi pada pembangkit listrik lain yang berbiaya mahal. Manfaat signifikan lainnya terkait dengan J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 39 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pembangunan ekonomi daerah, karena salah satu sasaran utama pemerintah adalah mendorong pembangunan ekonomi pada pulau-pulau di bagian timur, di mana peran energi panas bumi cukup menjanjikan terkait hal ini. Selain itu, terdapat pula keunggulan dalam hal biaya eksternal yang dihindari dari pembangkitan termal, terutama penghindaran emisi gas rumah kaca (greenhouse gas, GHG). Pemerintah harus menentukan nilai untuk penghindaran emisi GHG dan apakah nilainya perlu lebih tinggi dari harga yang kini berlaku pada pasar karbon global. e. …dan memastikan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik Perjanjian pembelian Perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah kontrak-kontrak yang harus tenaga listrik adalah disepakati antara pengembang proyek panas bumi dan PLN, sebagai perusahaan salah satu komponen listrik negara dan penyalur tenaga listrik. Sejauh ini, hambatan pencapaian terpenting bagi kesepakatan PJBL adalah negosiasi ketentuan eskalasi tarif setelah tender investasi swasta pada diterbitkan, yang menghabiskan waktu dan bersifat ad hoc. Sebagai alternatif, dapat sektor tersebut… pula digunakan suatu rumus tunggal eskalasi tarif yang konsisten dengan praktik terbaik internasional untuk proyek-proyek energi terbarukan, yang disepakati pada waktu tender. …dan harus bersifat PJBL yang komprehensif juga merupakan hal yang penting. Sebagai contoh, PJBL komprehensif agar harus terlebih dahulu menetapkan bagaimana sumber tenaga listrik panas bumi yang dapat efektif baru akan terhubung dengan jaringan listrik (jalur transmisi). Satu pilihan adalah meminta pengembang untuk membangun jalur transmisi ke gardu induk PLN terdekat dan kemudian menerima penggantian biaya melalui tarif bertingkat yang tidak dieskalasi. Biaya-biaya tersebut nilainya relatif kecil dan karenanya tidaklah relevan dalam pemilihan pengembang. PLN akan mengambil alih jalur itu di kemudian hari pada saat operasi komersial dan setelah itu akan bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Terdapat kebutuhan Satu masalah yang mendesak tentang PJBL adalah bagaimana menyelesaikan proyek- menangani proyek yang kini terkendala akibat beberapa faktor, termasuk: tarif yang rendah tumpukan proyek- (yang kemudian berakibat tidak adanya insentif bagi pemegang Izin Panas Bumi proyek yang untuk melakukan ekploitasi sumber daya tersebut), masalah akses atau pembebasan terkendala… tanah, atau kurangnya kemampuan teknis dan finansial dari pemegang perizinan. Pada kasus-kasus proyek terkendala tersebut, mungkin dibutuhkan negosiasi ulang PJBL. Sebagai contoh, peraturan batas atas tarif tahun 2014, pemegang perizinan panas bumi harus menandatangani PJBL paling lambat pada bulan Desember 2014. Negosiasi ulang PJBL diperkenankan ketika para pengembang telah menyelesaikan program eksplorasinya dan menemukan bahwa cadangan terbukti ternyata kurang dari perkiraan. Selain itu, agar PGE dapat mengikat kerja sama dengan swasta, harga-harga yang ditetapkan dalam satu dekade yang lalu kini sudah kadaluwarsa dan harus disesuaikan kembali. Proyek-proyek baru, sebaliknya, akan terbantu dengan dikeluarkannya ekploitasi panas bumi dari daftar kegiatan pertambangan pada amandemen UU Panas Bumi, yang memungkinkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan perizinan bagi para pengembang yang beroperasi dalam hutan-hutan nasional. …termasuk Untuk memitigasi ketidakpastian yang berasal dari kemungkinan negosiasi ulang kemungkinan PJBL, pelaksanaannya dapat dikelola dengan mengkomunikasikan prinsip-prinsip negosiasi ulang secara jelas, yang harus diterapkan selama proses negosiasi ulang, termasuk kondisi untuk PJBL proyek- yang mendasari pertimbangan terjadinya suatu negosiasi ulang serta proses yang proyek yang perlu diterapkan. Sebagai contoh, pelaksanaan negosiasi ulang dapat memiliki syarat- terkendala, sejalan syarat berikut: (i) penundaan yang diakibatkan oleh sesuatu di luar kontrol J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 40 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dengan prinsip- pengembang; (ii) proyek-proyek yang hasil pengeborannya menunjukkan potensi prinsip yang jelas yang lebih kecil atau lebih besar secara signifikan dibanding perkiraan pada waktu tender; dan (iii) proyek-proyek yang mana kapasitas pengembang telah ditetapkan pada waktu tender, namun kemudian pengembang itu hendak memasang kapasitas yang lebih besar tanpa harus menanggung risiko membayar denda. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 41 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 1. Sepuluh tahun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) – keberhasilan dan tantangan41 Program Bantuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan strategi utama Indonesia Operasional Sekolah untuk memperluas akses ke pendidikan dasar berkualitas. Pada tahun 2012, program (BOS) Indonesia itu menggunakan 8 persen dari seluruh belanja pendidikan Pemerintah dan memberi dana memberikan dana operasional sebesar Rp 24 triliun (2,5 miliar dolar AS) ke 220 ribu operasi ke 220 ribu sekolah dasar dan menengah pertama dan madrasah. Bagian ini memberikan sekolah dan tinjauan singkat atas program tersebut dan kontribusinya terhadap sektor madrasah… pendidikan. Tinjauan ini dilakukan pada waktu yang tepat karena program itu kini telah berlangsung selama sepuluh tahun dan upaya-upaya untuk memperluas program itu dari tingkat pendidikan dasar tengah berlangsung. ...mengikuti langkah Para penyusun kebijakan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya banyak negara lain pemberdayaan sekolah-sekolah dalam membuat keputusan mereka sendiri guna dalam memberikan meningkatkan hasil-hasil pendidikan. Hal ini mendorong banyak negara untuk perluasan otonomi memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah-sekolah dengan pengelolaan dan menggunakan reformasi manajemen berbasis sekolah. Termasuk di dalamnya belanja bagi sekolah- peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam tata kelola sekolah, untuk sekolah, seringkali meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sekolah-sekolah tersebut. Peningkatan fokus dengan hasil positif pada manajemen berbasis sekolah umumnya berjalan beriringan dengan pendanaan apabila disertai oleh langsung kepada sekolah-sekolah untuk mendukung berbagai peningkatan. Jenis pelaksanaan yang pendanaan ini berbeda dengan pendanaan publik pada umumnya, karena pendanaan efektif itu memberikan sejumlah keleluasaan kepada sekolah-sekolah dalam penggunaan dana tersebut. Pendanaan yang demikian dapat memberikan aliran pendapatan yang lebih stabil, sehingga memungkinkan sekolah-sekolah untuk merencanakan kegiatan peningkatan kualitas secara lebih efektif. Program-program manajemen berbasis sekolah dan hibah sekolah menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan hasil-hasil pendidikan, selain juga menurunkan ketimpangan pendidikan.42 Namun, program-program tersebut dapat membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil-hasilnya dan keberhasilannya sangat bergantung kepada dukungan politis dan pelaksanaan yang efektif. a. Cara kerja program BOS BOS bertujuan Program hibah BOS bertujuan untuk meningkatkan akses ke, dan meningkatkan membantu kualitas dari, sistem pendidikan dasar 9 tahun melalui tiga jalur utama. Pertama, pendanaan biaya dukungan langsung terhadap biaya operasi sekolah: jalur ini berpotensi menurunkan operasi, pelajar iuran yang dibebankan kepada orangtua dan meningkatkan pendaftaran dan miskin, dan partisipasi anak didik terutama untuk keluarga miskin. Kedua, bantuan keuangan memperkuat bagi pelajar miskin: hibah-hibah sekolah dapat memberikan bantuan langsung pengelolaan sekolah kepada murid-murid miskin untuk biaya transportasi, alat tulis, seragam, dan pakaian. Ketiga, penguatan pengelolaan berbasis sekolah: bantuan ditujukan untuk mendorong otonomi sekolah yang lebih besar melalui penyediaan sumber daya guna 41 Bagian ini diambil dari Al-Samarrai, S., Fasih, T., Hasan, A dan Syukriyah, D., “Assessing the role of the school operational grant program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia”, penelitian Bank Dunia, Desember 2014, tersedia pada: http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/05/23167187/indonesia-assessing-role-school- operational-grant-program-bos-improving-education-outcomes-indonesia. 42 Sebagai contoh lihat, AusAID ERF (2011), ‘School grants and school-based management’ dan Bruns, B., D. Filmer, et al. (2011), Making schools work: new evidence on accountability reforms, Washington D.C., Bank Dunia. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 42 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia membiayai kegiatan yang oleh sekolah itu sendiri diperkirakan akan meningkatkan tingkat pendaftaran murid dan kualitas pendidikan. Pengelolaan dana di dalam sekolah diharapkan akan meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas sekolah, dan mendorong peningkatan hasil-hasil pendidikan. Dana BOS untuk Dana BOS ditetapkan Gambar 35: Nilai bantuan BOS untuk setiap murid sekolah berjumlah berdasarkan suatu jumlah telah meningkat secara signifikan signifikan dan telah tertentu per murid dan (alokasi program BOS per murid dan sebagai bagian dari belanja meningkat dua kali saat ini mencakup sekitar Pemerintah, 2005-2014, dalam konstanta harga tahun 2012) jumlah BOS per-murid: SD lipat secara riil sejak 43 juta murid sekolah tahun 2005 dasar dan menengah jumlah BOS per-murid: SMP pertama. Nilai riil alokasi belanja BOS dalam persen dari anggaran pendidikan total per murid tersebut telah (kanan) meningkat lebih dari dua 12,000 14 Persentase dari anggaran kali lipat sejak peluncuran 10,000 12 program itu pada tahun pendidikan total 10 8,000 2005 (Gambar 35). Pada 8 tahun 2014, secara rata- 6,000 6 rata program itu 4,000 4 memberikan dana sebesar 2,000 2 10.000 dolar AS untuk 0 0 tingkat sekolah dasar dan 2005 2007 2009 2011 2013 20.000 dolar AS untuk Sumber: Perhitungan Bank Dunia dari Kementerian Pendidikan dan tingkat sekolah menengah Kebudayaan dan informasi anggaran dan BOS dari Kementerian pertama. Program itu Keuangan didanai oleh Pemerintah Pusat dan sekolah-sekolah dapat menggunakan dana tersebut menurut daftar pengeluaran yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Dana BOS dapat digunakan untuk sejumlah besar kegiatan peningkatan dan sekolah-sekolah memiliki sejumlah keleluasaan dalam menentukan penggunaan dana tersebut. Namun, jumlah dana yang digunakan untuk guru kontrak mulai dibatasi sejak tahun 2009, setelah muncul keprihatinan tentang jumlah penerimaan guru yang terlalu banyak. Dana diatur pada Tim-tim BOS ditetapkan di seluruh tingkat pemerintah dan di tingkat sekolah. Tim tingkat sekolah oleh BOS sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan orangtua, tim BOS, yang adalah titik pusat pada sekolah dan mengelola seluruh prosedur-prosedur berbeda dari komite administratif terkait dengan program BOS. Tim itu bekerja sama secara erat dengan sekolah komite sekolah yang juga mengawasi perencanaan dan penggunaan dana BOS dan terlibat dalam proses peningkatan sekolah secara keseluruhan. b. BOS membawa dampak terbatas dalam menurunkan biaya pendidikan rumah tangga Tampaknya BOS Bukti-bukti menunjukkan bahwa BOS memberikan dampak yang terlihat, walaupun menurunkan beban terbatas, dalam menurunkan biaya pendidikan rumah tangga, terutama untuk rumah biaya pendidikan tangga yang lebih miskin. Belanja tahunan untuk pendidikan bagi rumah tangga rumah tangga, dengan anak-anak di sekolah dasar dan menengah pertama turun sekitar 6 persen terutama untuk pada tahun pertama setelah BOS diluncurkan (Gambar 36). Namun penurunan rumah tangga yang biaya pendidikan yang dihadapi oleh rumah tangga tersebut relatif kecil dibanding lebih miskin… ukuran bantuan per murid yang diberikan kepada sekolah-sekolah melalui program J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 43 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia BOS.43 Penurunan belanja rumah tangga pada masa awal tersebut terpusat pada rumah-rumah tangga yang lebih miskin dan untuk murid-murid yang belajar di sekolah negeri. Segera setelah peluncuran program BOS, belanja rumah tangga di kalangan rumah tangga yang paling miskin turun sebesar ekivalen 5 persen hibah BOS pada sekolah dasar dan 30 persen pada sekolah menengah. …namun mungkin Namun penurunan belanja Gambar 36: Peluncuran program BOS pada awalnya hanya bersifat pendidikan rumah tangga, menurunkan belanja pendidikan pada rumah tangga sementara, dengan seiring dengan peluncuran (belanja tahunan pendidikan per murid dari rumah tangga, 2002- peningkatan program BOS, tampaknya 2013) konsisten pada biaya hanya bersifat sementara; 1,200 Semua rumah secara riil sejak pada tahun 2009 belanja tangga tahun 2009… pendidikan oleh rumah 1,000 BOS diluncurkan tangga secara riil (disesuaikan dengan inflasi) 800 mulai meningkat kembali. Temuan-temuan ini 600 mendukung hasil-hasil penelitian lain yang lebih 400 terperinci, yang 200 20 persen rumah menunjukkan bahwa alokasi tangga termiskin dan beban tingkat 0 pendidikan menurun bagi orangtua dengan peluncuran BOS, namun Catatan: Rata-rata belanja pendidikan per murid untuk rumah kemudian mulai meningkat tangga dengan anak sekolah dasar dan menengah pertama. Sumber: Survei rumah tangga Susenas, 2002-2013 seiring waktu dengan semakin pahamnya sekolah-sekolah dengan cara kerja program BOS. …sesuai dengan Jika BOS hanya membawa dampak yang terbatas dalam menurunkan beban yang bukti bahwa BOS ditanggung oleh rumah tangga, maka timbul pertanyaan ke mana dana BOS telah meningkatkan dialokasikan. Terdapat kemungkinan bahwa keterbatasan dampak BOS terhadap pendanaan sekolah biaya pendidikan rumah tangga disebabkan penurunan sumber-sumber lain secara keseluruhan, pendanaan sekolah ketika BOS diluncurkan. Namun, tampaknya terdapat kenaikan dan jumlah dana yang menonjol dalam sumber daya yang diatur oleh sekolah sejak peluncuran BOS. BOS yang signifikan Khususnya, jumlah guru yang diterima secara langsung oleh sekolah-sekolah digunakan untuk meningkat tajam pada tahun-tahun setelah peluncuran BOS. Pada tahun 2012, menambah jumlah terdapat sekitar enam ratus ribu guru yang diterima oleh sekolah di dalam sistem guru pendidikan dan sekitar setengah dari jumlah itu diterima setelah peluncuran program BOS. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah memiliki sumber daya yang lebih besar setelah peluncuran BOS dan mereka menggunakan porsi yang signifikan dari sumber daya itu untuk mempekerjakan lebih banyak guru. 43 Karena program BOS memiliki cakupan nasional, maka sulit untuk menggunakan metode formal guna mengevaluasi dampaknya. Pendekatan kedua terbaik yang menggunakan data yang tersedia dipilih untuk melihat tren-tren sebelum dan setelah peluncuran program serta melakukan analisis regresi sederhana guna mengendalikan faktor-faktor lain (seperti penerimaan rumah tangga). Pendekatan ini tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang dampak program BOS, namun dapat memberi sejumlah pengertian tentang pengaruhnya secara keseluruhan. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 44 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia c. BOS berkontribusi terhadap tingginya laju kenaikan tingkat pendaftaran sekolah menengah pertama BOS tampaknya Tingkat pendaftaran pada sekolah dasar mencatat jumlah yang sangat tinggi selama berkontribusi kepada waktu yang cukup lama dan, seperti diperkirakan, BOS tidak membawa dampak tingginya laju yang signifikan dalam hal ini (Gambar 37). Namun, tingkat pendaftaran pada kenaikan sekolah menengah pertama, terutama untuk anak-anak dari rumah tangga paling pendaftaran sekolah miskin, meningkat secara signifikan setelah peluncuran program BOS. Antara tahun menengah pertama 2000 dan 2005, tingkat pendaftaran sekolah menengah pertama untuk kelompok 20 sejak tahun 2005… persen paling miskin bertahan stabil, namun kemudian meningkat sebesar 26 poin persentase antara tahun 2005 dan 2013. Terdapat bukti sementara bahwa program BOS berkontribusi sekitar 5 poin persentase terhadap kenaikan yang kuat ini, terutama pada rumah tangga yang miskin. Namun seperti halnya dampak yang jelas terhadap biaya rumah tangga, pengaruh ini pun tampaknya hanya bersifat sementara, dengan kembalinya tingkat pendaftaran ke tren jangka panjang yang tidak berfluktuasi seiring kenaikan jumlah dana BOS per murid berikutnya. Perbedaan seberapa cepatnya rumah tangga miskin menutup kesenjangan partisipasi pada sekolah menengah pertama dan atas semakin memperkuat temuan-temuan ini; waktu sejak peluncuran BOS mencatat penyempitan kesenjangan pendaftaran sekolah menengah atas, namun pada laju yang lebih lambat jika dibandingkan tingkat menengah pertama (Gambar 37). …namun tidak ada Tingkat pendaftaran hanya Gambar 37: Peningkatan pendaftaran pada sekolah bukti bahwa BOS salah satu pengukur menengah meningkatkan laju potensi dampak BOS Tingkat pendaftaran bersih sekolah dasar, menengah pertama, dan transisi antara terhadap partisipasi menengah atas, 2000-2013 sekolah dasar dan sekolah. Program itu SD: rata-rata nasional SD: 20 persen termiskin SMP: rata-rata nasional SMP: 20 persen termiskin menengah diperkirakan akan SMA: 20 persen termiskin SMA: rata-rata nasional meningkatkan proporsi anak-anak yang 90 90 menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun Peluncuran 70 BOS 70 sepenuhnya, dengan meningkatkan laju transisi 50 50 antara tingkat dasar dan menengah pertama. Laju 30 30 transisi tersebut memang meningkat sejak 10 10 peluncuran BOS dan mengikuti tren yang serupa dengan laju pendaftaran Sumber: Survei rumah tangga Susenas pada Gambar 37. Namun analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peluncuran program BOS dan kenaikan jumlahnya pada kemudian hari tidak terkait dengan lonjakan laju transisi. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 45 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia d. BOS berperan sentral dalam upaya peningkatan pengelolaan berbasis sekolah BOS adalah bagian Peningkatan dalam pengelolaan berbasis sekolah juga turut memperbaiki tingkat penting dari pencapaian pembelajaran di Indonesia.44 Sebagai contoh, sekolah-sekolah dasar reformasi dengan partisipasi komite sekolah dan orangtua yang lebih baik menunjukkan hasil- peningkatan hasil pembelajaran yang lebih baik, berkat peningkatan keputusan alokasi sumber pengelolaan berbasis daya yang lebih baik dan tingkat kehadiran guru yang lebih tinggi. Program BOS sekolah di Indonesia, menjadi komponen penting dalam upaya Pemerintah menerapkan reformasi yang menunjukkan manajemen berbasis sekolah. Pada tahun 2001, sebagian besar tanggung jawab keberhasilan penyediaan layanan pendidikan dasar dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. meningkatkan hasil- Reformasi lebih lanjut diluncurkan pada tahun 2003 yang memberikan landasan hasil pembelajaran hukum bagi pengelolaan berbasis sekolah dan komite sekolah, dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat dan memperkuat akuntabilitas antara sekolah dan orangtua. Program BOS mendukung reformasi-reformasi tersebut dengan memberikan sumber daya guna mendanai rencana peningkatan sekolah dan memanfaatkan struktur dan proses-proses pengelolaan berbasis sekolah untuk mengatur penggunaan dananya. Komite sekolah telah Sebagian besar sekolah di Indonesia memiliki kelembagaan dan proses-proses yang terbentuk di dibutuhkan untuk pengelolaan berbasis sekolah. Survei yang mewakili tingkat sebagian besar nasional yang dilakukan untuk menyelidiki hal pengelolaan berbasis sekolah sekolah, namun menunjukkan bahwa semua sekolah telah membentuk komite sekolah.45 Namun tetap ada pemilihan anggota komite tidaklah terlalu transparan. Sebagai contoh, di sekolah- keprihatinan tentang sekolah dasar, para anggota biasanya ditunjuk atau dipilih secara musyawarah; pemilihan kurang dari 15 persen pemimpin komite sekolah dan kurang dari 25 persen anggota anggotanya komite yang dipilih secara langsung. BOS berperan besar Para kepala sekolah melaporkan bahwa mereka memiliki otonomi yang cukup besar dalam membuka untuk urusan sekolah, namun hanya menyertakan komite sekolah pada sekitar 40 pengambilan persen pengambilan keputusan yang dibuat. Peran komite sekolah terpusat dalam keputusan pada penggunaan dana BOS dan mengawasi masalah keuangan secara lebih umum. sekolah… Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya peran program BOS dalam membuka proses pengambilan keputusan sekolah ke komunitas sekolah yang lebih luas. …namun komite Walau dengan peran yang diberikan oleh BOS bagi komite sekolah, terdapat sekolah amat jarang kelemahan yang signifikan terkait tingkat efektivitasnya. Diskusi kelompok fokus terlibat secara dengan anggota tim BOS dan komite sekolah, yang dilakukan sebagai bagian dari aktif… survei, secara umum sepakat bahwa para anggota komite jarang, jikapun ada, terlibat secara aktif atau diminta pendapatnya dalam pengambilan keputusan alokasi dana BOS. Pada praktiknya, kepala sekolah dan guru-guru umumnya menyepakati alokasi dana BOS dan baru kemudian mengkomunikasikan keputusan mereka kepada kepala komite sekolah untuk memperoleh persetujuan. …dan peran mereka Peran komite sekolah dalam mengelola dana BOS semakin diperlemah dengan semakin diperlemah adanya persyaratan bagi sekolah-sekolah untuk membentuk tim pengelolaan BOS dengan adanya yang terpisah. Aturan tentang pembentukan tim ini secara gamblang melarang 44 Sebagai contoh lihat, Chen, D. (2011),”School-based management, school decision-making and education outcomes in Indonesian primary schools”’. Policy Research Working Paper No. 5809, The World Bank and Heyward, M. O., R. A. Cannon, et al. (2011), “Implementing school-based management in Indonesia: impact and lessons learned”, Journal of Development Effectiveness. 45 Bank Dunia, “School based management in Indonesia”, 2012. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 46 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia syarat tim BOS yang keanggotaan orangtua yang telah terlibat dalam komite sekolah. Karena seluruh terpisah sekolah telah memiliki komite sekolah, tim terpisah untuk mengelola BOS akan memperlemah potensi peran komite sekolah tersebut. e. Terdapat potensi untuk memperkuat dampak belanja BOS secara signifikan Langkah-langkah Temuan-temuan ini menunjukkan sejumlah arah kebijakan utama yang dapat yang dapat memperkuat program BOS yang ada. Pertama, BOS dapat meningkatkan fokusnya memperkuat pada peningkatan kualitas pendidikan. Dana BOS dapat dikaitkan secara lebih dampak positif BOS langsung ke standar pendidikan. Membangun keterkaitan yang lebih formal antara dapat diambil, pendanaan BOS dan standar pendidikan berpotensi untuk memberikan sinyal dengan mengaitkan kepada sekolah-sekolah betapa pentingnya penggunaan sumber daya BOS untuk dana dan memenuhi standar-standar tersebut. Dana BOS juga dapat dikaitkan ke sistem peningkatan kualitas penjaminan kualitas, dengan memberikan insentif bagi sekolah-sekolah untuk pendidikan… memperoleh dan menjaga status akreditasi. Daftar hal-hal yang diperkenankan untuk BOS juga dapat ditinjau ulang, guna memberikan keleluasaan kepada sekolah- sekolah untuk berinvestasi pada faktor-faktor masukan yang meningkatkan kualitas, seperti bahan-bahan pembelajaran dan pengajaran misalnya berupa peralatan audio- visual. …dengan Kedua, BOS dapat meningkatkan fokus pada penurunan kemiskinan. Nilai besaran meningkatkan fokus BOS dapat disesuaikan secara berkala untuk memperhitungkan inflasi dan pada penurunan perbedaan harga antar daerah, untuk memastikan bahwa semua sekolah dapat kemiskinan… memenuhi standar operasi, dan untuk menyertakan pertimbangan bahwa biaya pendidikan per murid memiliki variasi yang sangat besar di seluruh Indonesia. Rumus BOS juga dapat disesuaikan untuk memberikan lebih banyak dana kepada sekolah-sekolah yang melayani anak-anak miskin dan rentan. Sekolah-sekolah yang melayani murid-murid miskin dan kurang beruntung membutuhkan dukungan lebih guna memastikan bahwa mereka mampu menyediakan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah pada daerah yang lebih mampu di Indonesia. Selain itu, tampaknya akan lebih efektif untuk semakin mengurangi sumber daya BOS untuk menutupi biaya yang harus dibayarkan oleh murid miskin, karena program- program bantuan tunai yang berukuran besar (seperti Kartu Indonesia Pintar) telah diterapkan. Walaupun program-program tersebut masih perlu diperkuat, mereka akan menjadi cara utama dalam menurunkan biaya langsung yang terkait dengan sekolah. …dengan Ketiga, koordinasi antara BOS dan sumber-sumber lain pendanaan sekolah dapat meningkatkan diperkuat. Iuran dan bayaran tetap menjadi bagian yang harus dibayar dalam jumlah koordinasi BOS yang signifikan, walau telah ditempuh berbagai upaya untuk menjelaskan aturan yang dengan pendanaan mengatur iuran sukarela ke sekolah-sekolah. Selain meneruskan langkah-langkah sekolah lainnya… tersebut, penguatan peran komite sekolah dalam mengelola tingkat iuran pun perlu dipertimbangkan. Aturan-aturan juga harus dikomunikasikan secara jelas kepada orangtua dan pemangku kepentingan lain. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Daerah, karena banyak Pemerintah Daerah yang juga telah menjalankan program-program bantuan sekolah untuk membantu biaya operasi sekolah selain dana BOS. Sangat penting untuk memastikan bahwa dana- dana tersebut digunakan untuk meningkatkan standar sekolah secara keseluruhan di luar dukungan yang diberikan melalui BOS. …dan melalui Di samping itu, terdapat potensi untuk melakukan revitalisasi peran program BOS penguatan peran dalam memberdayakan sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar. Pengelolaan dana komite sekolah… tersebut pada tingkat sekolah dapat diperkuat, untuk meningkatkan efektivitasnya, J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 47 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia misalnya terkait peran komite sekolah, dengan mengalihkan tanggung jawab tim BOS ke komite sekolah, dan memastikan perwakilan yang lebih baik pada komite tersebut. …dan langkah- Selama sepuluh tahun keberadaannya, program BOS telah diakui sebagai program langkah tersebut yang dapat memberikan sumber daya ke sekolah-sekolah secara teratur dan tepat dapat membantu waktu. Negara-negara lain, yang juga telah berhasil membentuk program-program memperluas bantuan sekolah dengan mekanisme pembiayaannya, telah semakin mengembangkan keberhasilan pada 10 program-program itu guna menjawab tantangan-tantangan lain dalam bidang tahun pertama pendidikan. Sebagai contoh, mereka telah menggunakannya untuk mengalokasikan pelaksanaan BOS, porsi pendanaan sekolah yang lebih besar dalam upaya mendukung terlaksananya dengan tidak hanya belanja yang lebih efisien, yang – seperti dikemukakan oleh beberapa penelitian lain menyalurkan – juga merupakan prioritas mendesak di Indonesia. Konsolidasi bagian sumber daya pendanaan yang anggaran yang lebih besar, terutama remunerasi guru, ke dalam suatu rumusan lebih banyak, tapi seperti BOS berpotensi untuk meningkatkan kualitas belanja pendidikan. Sebagai juga lebih baik, ke contoh, mengaitkan sumber daya guru untuk sekolah dengan jumlah murid akan sekolah-sekolah di menciptakan insentif bagi Pemerintah Daerah untuk menurunkan besarnya jumlah Indonesia sekolah-sekolah kecil yang sekarang beroperasi di pelosok-pelosok negeri. Tantangannya adalah mengembangkan pembangunan ini lebih lanjut dengan memanfaatkan keberhasilan awal program BOS, serta menjajaki bagaimana program dan mekanisme pengalokasian dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat disesuaikan sehingga mampu berkontribusi lebih besar lagi dalam meningkatkan hasil-hasil pendidikan di Indonesia. J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 48 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran (pertumbuhan PDB riil, persen) (kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen) Private cons. Gov cons. 4 8 Investment Net exports Stat.discrepancy* GDP Tahunan, kanan 8 3 6 Triwulanan, 4 penyesuaian musin, kiri 2 4 Rata-rata, kanan* 0 1 2 0 0 -4 Mar-09 Mar-11 Mar-13 Mar-15 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q1 2009 – Q1 2015 Catatan: * termasuk perubahan inventori Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 3: Kontribusi ke PDB produksi Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor (kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen) (pertumbuhan penjualan dengan penyesuaian musim, percent) Agriculture Mining and constr. 60 Manufacturing Comm & transport Trade, hotel & rest Other services 8 GDP 40 mobil Cement sales 20 4 0 -20 Sepeda motor 0 -40 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 May-12 May-13 May-14 May-15 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri (tahun dasar pernjualan eceran 2010=100) (indeks PMI dan pertumbuhan yoy, persen) 180 Indeks penjualan ritel 60 20 Indeks survey konsumen Indeks produksi industri, kanan 160 55 10 140 120 50 0 100 Indeks manufaktur PMI, kiri 80 45 -10 May-12 May-13 May-14 May-15 May-12 May-13 May-14 May-15 Sumber: BI Sumber: BPS; Nikkei Markit Purchasing Manager’s Index J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 49 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan (miliar dolar AS) (miliar dolar AS) Capital and financial Current account 10 Errors and omissions Overall BoP inflows 15 Pendapatan sekunder Perdangangan 5 barang 10 0 5 -5 Neraca perdagangan 0 -5 -10 Pendapatan primer Perdagangan jasa -10 -15 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Sumber: BI Sumber: BI; Perhitungan staff Bank Dunia Lampiran Gambar 9: Ekspor barang Lampiran Gambar 10: Impor barang (rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS) (rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS) 20 20 16 Total ekspor Total impor 16 12 12 Bahan baku (tidak termasuk minyak dan gas) 8 Manufaktur 8 Pertanian dan kehutanan Minyak dan gas 4 4 Minyak dan gas Barang modal Neraca konsumsi Tambang dan mineral 0 0 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sumber: BPS, Perhitungan staff Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staff Bank Dunia Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter masuk modal (pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen) (miliar dolar AS) 160 5.0 3.5 12 Inflasi headline tahun ke tahun, kanan Cadangan devisa, kiri Tingkat bunga BI, kanan 120 2.5 2.5 Inflasi inti, tahun 8 ke tahun, kanan 80 0.0 1.5 4 40 -2.5 0.5 0 Aliran masuk portfolio asing, kanan: Equities SUN SBI Inflasi headline, bulan ke bulan, kiri 0 -5.0 -0.5 -4 May-12 May-13 May-14 May-15 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Sumber: BI; MoF; Perhitungan staff Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staff Bank Dunia J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 50 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara (persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan) (tahun-ke-tahun, Juni 2015) 3.6 Core Administered Volatile Headline Thailand* 3.0 Singapore USA 2.4 Japan 1.8 Korea China 1.2 Philippines 0.6 Malaysia India 0.0 Indonesia* -0.6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia *Data bulan Juni, lainnya data bulan May Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan internasional pengangguran (perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan) (persen) 120 12,000 25 Harga beras lokal IR64-II, kanan Persen perbedaan harga, 20 kiri 80 8,000 Tingkat kemiskinan 15 10 40 4,000 Beras Vietnam 5% pecah, kanan 5 Tingkat pengangguran 0 0 0 May-12 May-13 May-14 May-15 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia Sumber: BPS Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS (indeks harian, mata uang local, 1 Juni, 2012=100) (indeks bulanan, May 2012=100) 225 90 Shanghai-China Turki 200 110 India 175 BSE-india SET-Thailand 150 130 Indonesia Afrika Selatan 125 150 JCI - 100 SGX-Singapore Indonesia Brazil Apresiasi 75 170 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 51 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS 5-tahunan dalam mata uang lokal pemerintah EMBI (persen) (basis poin) 10 475 Indonesia spreads less overall EMBIG 60 Indonesia index spread (RHS) 8 400 0 6 325 -60 Thailand Malaysia 4 250 -120 2 United States 175 -180 Singapore Indonesia EMBIG bond spread (LHS) 0 100 -240 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Sumber: CEIC Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan pedesaan dan deposito (persen) (tahun-ke-tahun, persen) 30 100 10 Rasio pinjaman dan Kredit komersial, termasuk kredit deposito-LDR, kiri pedesaan 25 80 8 20 60 6 Rasio kredit bermasalah-NPL, Rasio pengembalian 15 40 kanan aset-ROA, kanan 4 10 20 2 Deposito Rasio kecukupan modal-CAR, kiri 5 0 0 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15 Apr-10 Jul-11 Oct-12 Jan-14 Apr-15 Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS) (persentase terhadap PDB; miliar dolar AS) Utang LN swasta, kanan 60 300 60 Utang LN pemerintah, kanan 300 Utang dalam negeri, kanan Total LN negeri terhadap PDB, kiri Utang luar negeri, kanan Total utang terhadap PDB, kiri 45 225 45 225 30 150 30 150 15 75 15 75 0 0 0 0 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 Maret Maret Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 52 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah (Triliun Rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN-P awal A. Penerimaan dan hibah 849 995 1,211 1,338 1,439 1,537 1,762 1. Penerimaan pajak 620 723 874 981 1,077 1,143 1,489 2. Penerimaan non-pajak 227 269 331 352 355 391 269 B. Pengeluraran 937 1,042 1,295 1,491 1,651 1,765 1,984 1. Pemerintah pusat 629 697 884 1,011 1,137 1,191 1,320 2. Transfer ke pemerintah daerah 309 345 411 481 513 574 665 C. Neraca utama 5 42 9 -53 -99 -94 -67 D. Surplus/defisit -89 -47 -84 -153 -212 -227 -223 (persen dari PDB) -1.5 -0.7 -1.1 -1.8 -2.2 -2.2 1.9 Sumber: Kementerian keuangan Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran (Miliar dolar AS) 2013  2014 2015 2012 2013 2014 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Neraca Pembayaran 0.2 -7.3 15.2 -2.6 4.4 2.1 4.3 6.5 2.4 1.3 Persen dari PDB 0.0 -0.8 1.7 -1.1 2.1 1.0 1.9 2.8 1.1 0.6 Neraca berjalan -24.4 -29.1 -25.4 -8.6 -4.3 -4.1 -8.8 -6.9 -5.7 -3.8 Persen dari PDB -2.7 -3.2 -2.9 -3.7 -2.1 -1.9 -4.0 -2.9 -2.6 -1.8 Neraca perdagangan -1.9 -6.2 -3.0 -2.7 1.6 1.2 -3.2 -0.9 -0.1 1.2 Pendapatan bersih & transfer berjalan -22.5 -22.9 -27.5 -5.9 -5.9 -5.3 -5.6 -5.9 -5.6 -5.1 Neraca modal & keuangan 24.9 22.0 44.4 4.6 8.7 7.1 13.7 14.7 8.9 5.9 Persen dari PDB 2.7 2.4 5.0 2.0 4.1 3.3 6.1 6.3 4.1 2.8 Investasi langsung 13.7 12.2 15.5 5.4 0.2 3.2 3.4 5.9 4.0 2.3 Investasi porfolio 9.2 10.9 26.1 1.5 1.7 8.7 8.0 7.4 1.9 8.9 Investasi lain 1.9 -1.1 2.8 -2.4 6.7 -4.8 2.2 1.3 4.0 -5.2 Kesalahan & pembulatan -0.3 -0.2 -3.7 1.4 0.1 -0.9 -0.6 -1.3 -0.8 -0.8 Cadangan devisa* 112.8 99.4 112.0 95.7 99.4 102.6 107.7 111.2 111.9 111.6 Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode Sumber: BI; BPS J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 53 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 1 Neraca Nasional (% perubahan) PDB riil 8.4 4.9 5.7 6.4 6.2 6.0 5.6 5.0 Investasi riil 22.6 11.4 10.9 6.7 8.9 9.1 5.3 4.1 Konsumsi riil 21.7 4.6 64.4 4.1 5.1 5.4 5.6 4.8 Swasta 22.7 3.7 0.9 4.1 5.1 5.5 5.4 5.3 Pemerintah 14.7 14.2 6.6 4.0 5.5 4.5 6.9 2.0 Ekspor rill, barang dan jasa 18.0 30.6 16.6 15.3 14.8 1.6 4.2 1.0 Impor riil, barang dan jasa 29.6 26.6 17.8 16.6 15.0 8.0 1.9 2.2 Investasi (% PDB) 28 20 24 31 31 33 32 33 Nominal PDB (milyar dolar AS) 202 165 286 755 893 918 910 889 PDB per kapita (dolar AS) 1229 948 1,560 3,233 3,663 3,718 3,644 3,524 2 Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP) Penerimaan dan hibah 15.2 20.8 17.9 14.5 15.5 15.5 15.1 14.6 Penerimaan bukan pajak 4.8 9.0 5.3 3.9 4.2 4.1 3.7 3.7 Penerimaan pajak 10.3 11.7 12.5 10.5 11.2 11.4 11.3 10.8 Pengeluaran 13.9 22.4 18.4 15.2 16.5 17.3 17.3 16.7 Konsumsi 3.9 4.0 3.0 3.6 3.8 3.9 4.1 4.0 Modal 4.6 2.6 1.2 1.2 1.5 1.7 1.9 1.3 Bunga pinjaman 1.4 5.1 2.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 Subsidi .. 6.3 4.4 2.8 3.8 4.0 3.7 3.7 Surplus/defisit 1.3 -1.6 -0.6 -0.7 -1.1 -1.8 -2.2 -2.2 Utang Pemerintah 32.3 97.9 47.2 24.3 22.8 22.6 24.1 23.8 Utang luar negeri pemerintah 32.3 51.4 23.4 11.1 10.2 9.9 11.2 10.2 Total utang luar negeri (termasuk utang swasta) 61.5 87.1 47.1 26.8 25.2 27.5 29.2 33.0 Neraca Pembayaran (% PDB)3 Neraca pembayaran keseluruhan .. .. 0.2 4.0 1.3 0.0 -0.8 1.7 Neraca transaksi berjalan 3.2 4.8 0.1 0.7 0.2 -2.7 -3.2 -2.9 Ekspor, barang dan jasa 26.2 42.8 35.0 22.0 23.8 23.0 22.6 22.4 Impor, barang dan jasa 26.9 33.9 32.0 19.2 21.2 23.2 23.3 22.8 Transaksi berjalan -0.8 8.9 2.9 2.8 2.7 -0.2 -0.7 -0.3 Neraca transaksi keuangan .. .. 0.0 3.5 1.5 2.7 2.4 5.0 Penanaman modal langsung, neto 2.2 -2.8 1.8 1.5 1.3 1.5 1.3 1.7 Cadangan devisa bruto (USD billion) 14.9 29.4 34.7 96.2 110.1 112.8 99.4 112.0 Moneter (% change)3 Deflator PDB1 9.9 20.4 14.3 7.3 7.5 3.8 4.7 5.4 Suku bunga Bank Indonesia (%) .. .. 9.1 6.5 6.6 5.8 6.5 7.5 Kredit domestik .. .. 28.7 17.5 24.4 24.2 22.1 15.9 Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata)4 2,249 8,422 9,705 9,090 8,770 9,387 10,461 11,865 Harga-harga (% perubahan)1 Indeks harga konsumen (akhir periode) 9.0 9.4 17.1 7.0 3.8 3.7 8.1 8.4 Indeks harga konsumen (rata-rata) 9.4 3.7 10.5 5.1 5.3 4.0 6.4 6.4 Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel)5 17 28 53 79 112 113 107 60 Sumber: 1 BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia, angka PDB sudah menyesuaikan dengan SNA 2008; 2 Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia (tahun 1995 is FY 1995/1996, dan 2000 covers 9 months); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 54 Maju perlahan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Kependudukan1 Penduduk (juta) 199 213 227 241 244 247 250 .. Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 .. Penduduk perkotaan (% terhadap total) 36 42 46 50 51 51 52 .. Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 61 55 54 53 53 52 52 .. Angkatan Kerja2 Angkatan kerja, total (juta) 84 98 106 117 117 120 120 126 Laki-laki 54 60 68 72 73 75 75 77 Perempuan 31 38 38 45 44 46 45 49 Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 43 45 44 38 36 35 35 35 Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 19 17 19 19 21 22 20 21 Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 38 37 37 42 43 43 45 44 Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 7.0 8.1 11.2 7.1 7.4 6.1 6.2 5.7 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan3 Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan) .. 104 211 374 421 446 487 548 Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan) .. 73 129 212 234 249 272 303 Jumlah penduduk miskin (juta) .. 38 35 31 30 29 28 28 Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan) .. 19.1 16.0 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 Di perkotaan .. 14.6 11.7 9.9 9.2 8.8 8.4 8.3 Di perdesaan .. 22.4 20.0 16.6 15.7 15.1 14.3 14.2 Laki-laki sebagai kepala rumah tangga .. 15.5 13.3 11.0 10.2 9.5 9.2 11.2 Perempuan sebagai kepala rumah tangga .. 12.6 12.8 9.5 9.7 8.8 8.6 11.9 GINI indeks .. 0.30 0.35 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) .. 9.6 8.7 7.9 7.4 7.5 7.4 7.5 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) .. 38.6 41.4 40.6 46.5 46.7 47.3 46.8 Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB)4 .. .. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 Kesehatan dan Gizi1 Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.16 0.16 0.13 0.29 .. 0.20 .. .. Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) 67 52 42 33 32 31 29 .. Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) 26 22 19 16 15 15 14 .. Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 51 41 34 27 26 25 25 .. Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup) 420 340 270 210 .. .. 190 .. Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) 63 74 77 78 80 85 84 .. Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP) 1.8 2.0 2.8 2.9 2.9 3.0 .. .. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP) 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 .. .. Pendidikan3 Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) .. .. 92 92 92 93 92 93 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. .. 48 48 49 49 50 48 Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%) .. .. 52 61 60 60 61 65 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. .. 50 50 50 49 50 50 Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%) .. .. 9 16 14 15 16 18 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. .. 55 53 50 54 54 55 Angka melek huruf Dewasa (%) .. .. 91 91 91 92 93 93 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)5 .. .. 2.7 3.5 3.6 3.8 3.8 3.6 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)5 .. .. 14.5 20.0 20.2 20.1 20.0 19.9 Air Bersih dan Kesehatan lingkungan1 Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk) 74 78 81 84 84 85 .. .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 91 91 92 93 93 93 .. .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 65 68 71 75 76 76 .. .. Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk) 38 44 53 57 59 59 .. .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 60 64 70 70 73 71 .. .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 26 30 38 44 44 46 .. .. Lainnya1 Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik) .. .. .. .. 3.3 .. .. .. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%)6 .. 8 11 18 18 19 19 17 Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Bank Dunia; 4 Kementrian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, dan PKH; 5 MoF; 6 Inter-Parliamentary Union J u li 20 1 5 T HE W ORL D BA NK | BAN K DU NIA 55 Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.